Penulis: Admin IKPI

Aturan Baru LKM Inkubasi, Tak Berizin OJK Wajib Daftar ke Pemda

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur pembinaan dan pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), khususnya LKM inkubasi dan LKM skala usaha kecil oleh pemerintah daerah.

Aturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat sektor keuangan mikro sekaligus mendorong transformasi lembaga keuangan informal menjadi lebih terstruktur dan berizin.

Dalam pasal 3 beleid tersebut, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diberi peran sentral dalam melakukan pembinaan dan pengawasan LKM.

Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor keuangan serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

Salah satu poin penting dalam aturan ini adalah kewajiban pendaftaran bagi LKM yang belum memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tidak menghimpun dana masyarakat. LKM tersebut wajib terdaftar sebagai LKM inkubasi di pemerintah daerah setempat.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk aktif membina LKM inkubasi agar dapat naik kelas menjadi lembaga jasa keuangan yang memiliki izin resmi dari OJK. Transformasi ini menjadi kunci agar LKM dapat beroperasi lebih profesional, sehat, dan berkelanjutan.

Dalam operasionalnya, LKM inkubasi memiliki batasan yang cukup ketat. Misalnya, mereka dilarang menghimpun dana masyarakat, terlibat dalam sistem pembayaran, hingga melakukan usaha di luar kegiatan pembiayaan mikro dan pendampingan usaha.

PP ini juga mengatur mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah, baik secara rutin maupun sewaktu-waktu. Pengawasan mencakup pemeriksaan laporan keuangan, kualitas pembiayaan, hingga tingkat kesehatan lembaga.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan ekosistem pendukung yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, akademisi, hingga lembaga internasional, guna mempercepat penguatan LKM. (ds)

Setoran Pajak Moncer, Pemerintah Optimistis Ekonomi Tetap Bergairah

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah optimistis aktivitas ekonomi nasional tetap bergairah seiring dengan kinerja penerimaan pajak yang menunjukkan tren positif di awal 2026.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyebut, pertumbuhan pajak menjadi indikator kuat bahwa konsumsi masyarakat dan aktivitas dunia usaha masih solid.

Hingga kuartal I 2026, penerimaan pajak tercatat tumbuh 20,7% secara year-to-date (ytd). Kenaikan ini terutama ditopang oleh lonjakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) yang mencapai 57,7%.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa aktivitas konsumsi masyarakat dan transaksi di sektor dunia usaha masih sangat bergairah.

Selain dari sisi penerimaan, Juda juga menyoroti peran belanja negara dalam menjaga momentum pertumbuhan. Pada periode yang sama, realisasi belanja APBN tumbuh signifikan sebesar 31,4% secara tahunan (year-on-year/yoy), jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, pemerintah secara sengaja mengubah pola belanja agar lebih merata sepanjang tahun. Hingga akhir kuartal I, belanja negara telah mencapai 21,2% dari total pagu APBN.

“Kami memang sengaja merubah pola pengeluaran agar lebih merata sepanjang tahun, tidak lagi menumpuk di Triwulan IV, supaya pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih cepat,” ujar Juda dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga minyak mentah yang sempat menyentuh US$ 100 per barel, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Untuk menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3%, pemerintah juga melakukan berbagai strategi efisiensi dan optimalisasi penerimaan. Di antaranya melalui penajaman program prioritas, efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital (coretax).

Selain itu, pemerintah turut memanfaatkan potensi windfall dari komoditas unggulan seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) guna memperkuat penerimaan negara.

Juda menegaskan, ke depan pemerintah akan terus mendorong sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. (ds)

Pendalaman Edukasi Praktik Pelaporan SPT, IKPI Jakbar Bantu UMKM Kejar Tenggat Pelaporan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Barat: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat kembali menggelar Edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Badan UMKM Tahun Pajak 2025 pada Sabtu, (25/4/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya, dengan penekanan pada pembahasan contoh-contoh praktik dalam pelaporan.

Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat, Teo Takismen, menjelaskan bahwa pada sesi lanjutan ini, peserta diajak untuk lebih memahami penerapan pengisian SPT secara nyata melalui berbagai ilustrasi praktik yang sering ditemui di lapangan.

“Pada pertemuan kali ini, kami lebih menekankan pada pembahasan contoh-contoh praktik dalam pengisian SPT PPh Badan UMKM. Tujuannya agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dengan tepat,” ujar Teo.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis praktik dinilai lebih efektif dalam membantu wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, yang kerap menghadapi kendala saat melakukan pelaporan.

Teo juga mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan semakin dekat. Per Sabtu (25/4/2026) ini, waktu yang tersisa hanya lima hari sebelum tenggat berakhir.

“Pelaporan SPT PPh Badan tinggal lima hari lagi. Ini menjadi perhatian serius, terutama karena masih terdapat berbagai kendala dalam pelaporan, termasuk dalam penggunaan sistem Coretax,” katanya.

Menurutnya, tantangan dalam implementasi Coretax masih dirasakan oleh banyak wajib pajak, baik dari sisi teknis maupun pemahaman alur pelaporan. Oleh karena itu, edukasi yang komprehensif menjadi sangat penting di masa krusial seperti saat ini.

Kegiatan webinar cabang Jakarta Barat ini merupakan bagian dari rangkaian program Training of Trainers (T.O.T.) dalam “Layanan IKPI kepada Masyarakat Bimbingan Teknis untuk Edukasi Pengisian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 Secara Nasional”. Dan edukasi ini diharapkan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan juga peningkatan kepatuhan sukarela dari masyarakat umum khususnya UMKM untuk melaporkan SPT tahunannya.

Sekitar 180 peserta mengikuti kegiatan ini, dengan mayoritas berasal dari kalangan umum, termasuk pelaku UMKM. Tingginya partisipasi ini mencerminkan besarnya kebutuhan akan pendampingan dalam pelaporan pajak.

Teo berharap melalui kegiatan ini, berbagai kendala dalam pelaporan SPT dapat diminimalkan, sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih baik dan tepat waktu.

“Harapannya, melalui edukasi ini pelaporan SPT dapat berjalan lebih lancar dan berbagai hambatan yang dihadapi bisa segera diatasi,” tutupnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen IKPI dalam meningkatkan literasi perpajakan serta mendukung kepatuhan pajak, khususnya di sektor UMKM. (bl)

Pembentukan IKPI Pengcab Jayapura, Pengurus Pusat Siapkan Program Sejak Tahap Perencanaan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Lilisen menegaskan bahwa rencana pembentukan Pengurus Cabang (Pengcab) Jayapura tidak hanya berfokus pada pemenuhan struktur organisasi, tetapi sejak awal sudah diarahkan agar memiliki program kerja yang aktif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Lilisen dalam merespons proses pengusulan pembentukan Pengcab Jayapura yang saat ini masih dalam tahap pembahasan di tingkat Pengurus Pusat. Ia menekankan bahwa meskipun cabang belum terbentuk, arah pengembangannya sudah mulai disiapkan secara matang.

Menurutnya, Pengurus Pusat akan mendorong agar nantinya Pengcab Jayapura mampu menyusun program yang relevan dengan karakteristik ekonomi daerah setempat. Salah satu yang diharapkan adalah kemampuan cabang untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) secara mandiri.

“Harapannya, ke depan anggota tidak perlu keluar daerah untuk memenuhi kewajiban PPL. Ini menjadi salah satu tujuan penting dalam pembentukan cabang,” ujar Lilisen, Senin (27/4/2026).

Selain itu, Pengcab Jayapura juga diharapkan dapat aktif menggelar seminar perpajakan untuk masyarakat umum serta melakukan sosialisasi perpajakan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) setempat.

Lilisen mengakui, tantangan utama dalam pengembangan organisasi di wilayah timur Indonesia adalah kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur yang berdampak pada tingginya biaya mobilitas. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam merancang model kegiatan organisasi ke depan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, IKPI merencanakan pendekatan hybrid yang mengombinasikan kegiatan tatap muka dan daring, disertai dengan pendampingan dari Pengurus Pusat setelah cabang resmi terbentuk.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa anggota di daerah nantinya diharapkan tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga menjadi penggerak organisasi. IKPI akan mendorong budaya berbagi pengetahuan serta mentoring antaranggota.

“Pengembangan ini bukan sekadar pembentukan cabang, tetapi investasi jangka panjang untuk pemerataan kualitas profesi konsultan pajak,” tegasnya. (bl)

PP IKPI Segera Susun Tahapan Pembentukan Pengda Suluttenggo Maluku dan Pengcab Jayapura

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Lilisen mengungkapkan bahwa rencana pembentukan Pengurus Daerah (Pengda) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku (Suluttenggo Maluku) serta Pengcab Jayapura masih dalam tahap proses dan harus melalui serangkaian tahapan serta evaluasi kelayakan.

Lilisen menjelaskan, hingga saat ini Pengurus Pusat masih melakukan pendalaman terhadap kesiapan wilayah, baik dari sisi keanggotaan, potensi ekonomi, maupun aspek kelembagaan lainnya sebelum keputusan resmi diambil.

“Pembentukan ini tidak bisa instan. Harus memenuhi ketentuan AD/ART, termasuk jumlah minimal anggota yang memiliki izin praktik serta kesiapan calon pengurus,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Selain itu, potensi ekonomi wilayah juga menjadi pertimbangan penting. IKPI menilai bahwa keberadaan cabang atau pengda harus didukung oleh ekosistem yang membutuhkan jasa konsultan pajak secara berkelanjutan.

Dalam tahapan yang sedang berjalan, Pengurus Pusat telah mengundang para pengusul untuk berdiskusi, termasuk melibatkan pengurus cabang dan daerah yang wilayahnya berkaitan dengan rencana pembentukan tersebut.

Proses ini direncanakan akan mencapai tahap penentuan dalam rapat pleno Pengurus Pusat dan Pengawas yang dijadwalkan pada akhir Mei 2026. Keputusan pleno tersebut nantinya akan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan (SK) pembentukan.

Lilisen juga menyoroti tantangan geografis sebagai faktor utama dalam pengembangan organisasi di wilayah timur Indonesia. Keterbatasan akses dan tingginya biaya perjalanan menjadi kendala nyata yang harus diantisipasi sejak awal.

Karena itu, IKPI merancang konsep pengembangan berbasis efisiensi, termasuk kemungkinan penggunaan model kegiatan hybrid serta pendampingan dari pusat setelah struktur organisasi terbentuk.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa setelah terbentuk nantinya, anggota lokal diharapkan berperan aktif sebagai penggerak organisasi, bukan sekadar peserta kegiatan.

“Fokus kami bukan hanya membentuk struktur, tetapi memastikan keberlanjutan program dan peningkatan profesionalisme anggota di daerah,” pungkasnya. (bl)

Coretax Belum Stabil, Negara Tak Boleh Hukum Wajib Pajak

Posted on by Admin IKPI

“Relaksasi SPT Badan 2025 Bukan Pilihan, tapi Kewajiban Negara”

Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025, satu pertanyaan mendasar muncul:

Apakah negara akan tetap memaksa kepatuhan formal, meskipun sistem administrasinya sendiri belum siap?

Implementasi sistem Coretax yang digadang-gadang sebagai tulang punggung modernisasi perpajakan justru masih menyisakan berbagai persoalan teknis yang tidak sederhana. Dari berbagai laporan praktisi di lapangan, sedikitnya 26 kendala telah diidentifikasi—mulai dari ketidaksinkronan data, error lampiran SPT, hingga kegagalan sistem dalam melakukan validasi dan submit.

Dalam kondisi seperti ini, memaksakan kewajiban pelaporan tepat waktu tanpa relaksasi adalah kebijakan yang secara administratif kaku dan secara hukum berpotensi bermasalah.

Ketika Sistem Bermasalah, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Dalam hukum administrasi modern, terdapat prinsip fundamental: negara tidak boleh membebankan risiko kesalahan sistem kepada warga negara.

Dalam konteks perpajakan, prinsip ini menjadi semakin penting karena hubungan antara negara dan Wajib Pajak bersifat asymmetrical power negara memiliki kewenangan memaksa, sementara Wajib Pajak berada pada posisi wajib patuh.

Jika Coretax sebagai sistem negara:

  • mengalami error,
  • menghasilkan data tidak akurat,
  • atau menghambat pelaporan,

maka segala akibat yang timbul tidak dapat dibebankan kepada Wajib Pajak.

Apabila tetap dikenakan sanksi, hal tersebut berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:

  • asas kepastian hukum,
  • asas keadilan, dan
  • asas kecermatan administratif.

Paradoks Kebijakan: WP OP Direlaksasi, WP Badan Tidak

Pemerintah sebelumnya telah memberikan relaksasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi melalui kebijakan penghapusan sanksi akibat gangguan Coretax.

Namun hingga saat ini, Wajib Pajak Badan belum mendapatkan perlakuan yang sama.

Padahal, secara objektif:

  • SPT Badan jauh lebih kompleks,
  • risiko kesalahan lebih tinggi, dan
  • ketergantungan terhadap sistem jauh lebih besar.

Ketidak konsistenan ini berpotensi menimbulkan kesan diskriminasi kebijakan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Relaksasi Bukan Kelonggaran, tapi Koreksi Kebijakan

Relaksasi pelaporan SPT Badan sering kali dipersepsikan sebagai bentuk kelonggaran atau bahkan “kemanjaan” kepada Wajib Pajak. Pandangan ini keliru.

Relaksasi dalam konteks Coretax adalah bentuk koreksi atas ketidaksempurnaan sistem administrasi negara.

Karena itu, relaksasi tidak boleh dipandang sebagai:

  • insentif,
  • fasilitas, atau
  • kebijakan populis,

melainkan sebagai kewajiban administratif negara untuk menjamin keadilan.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Dalam kondisi saat ini, langkah paling rasional dan proporsional adalah:

  • memberikan perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Badan hingga 31 Mei 2026,
  • menghapus sanksi keterlambatan pelaporan SPT,
  • menangguhkan sanksi bunga atas PPh Pasal 29 yang terlambat dibayar, dan
  • mengakui kendala Coretax sebagai alasan sah keterlambatan.

Langkah ini bukan hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga melindungi kredibilitas reformasi perpajakan itu sendiri.

Ujian Terbesar: Kepercayaan Publik

Reformasi perpajakan tidak hanya diukur dari kecanggihan sistem, tetapi dari keadilan dalam implementasinya.

Jika negara tetap memaksakan kewajiban formal di tengah sistem yang belum stabil, maka pesan yang diterima Wajib Pajak sangat jelas:

kepatuhan diminta, tetapi perlindungan tidak diberikan.

Ini adalah risiko terbesar dalam reformasi fiskal—bukan kegagalan sistem, melainkan hilangnya kepercayaan.

Penutup

Keputusan kini berada di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

Apakah negara akan berdiri sebagai regulator yang adil,
atau justru menjadi pihak yang memaksakan kepatuhan tanpa memperbaiki sistemnya sendiri?

Satu hal yang pasti dalam negara hukum, Wajib Pajak tidak boleh dihukum atas kesalahan sistem negara.

Penulis adalah Ketua IKPI Cabang Lampung,
Konsultan Pajak, Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak, dan Advokat.

Teten Dharmawan, S.E., S.H., M.H., BKP., CCL.

Isi artikel ini sepenuhnya merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan posisi resmi asosiasi terkait.

Vaudy Starworld Angkat Isu Redenominasi hingga Shadow Economy, IKPI Dorong Transparansi Sistem Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyoroti pentingnya menekan shadow economy sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Hal ini disampaikannya dalam diskusi terbatas di The Dharmawangsa Jakarta, Jumat (24/6/2026).

Menurut Vaudy, masih besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat menjadi salah satu penyebab utama tax gap di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menarik aktivitas tersebut masuk ke dalam sistem formal.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui kebijakan redenominasi rupiah dan pembatasan transaksi uang tunai. Ia menilai, kedua kebijakan tersebut dapat mendorong transparansi serta meningkatkan keterlacakan transaksi ekonomi.

“Kalau transaksi tercatat dalam sistem, maka potensi pajak yang selama ini tidak tergali bisa masuk,” ujarnya.

Ia menjelaskan, redenominasi bukan sekadar penyederhanaan nominal mata uang, tetapi juga bagian dari modernisasi sistem pembayaran yang lebih efisien dan transparan.

Selain itu, pembatasan transaksi tunai dinilai penting untuk mengurangi praktik ekonomi gelap yang sulit diawasi, sekaligus memperkuat basis data perpajakan nasional.

Vaudy menegaskan bahwa reformasi perpajakan ke depan harus menyasar akar persoalan, bukan hanya pada kebijakan administratif, tetapi juga pada struktur ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem.

Diskusi tersebut turut menghadirkan Hadi Poernomo sebagai narasumber, pengurus pusat, dewan kehormatan, dewan penasehat, dan anggota kehormatan IKPI. (bl)

Prabowo Reshuffle Kabinet, Ini Enam Pejabat Baru dan Jabatannya

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan kabinet dengan melantik enam pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/4/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya penguatan kinerja pemerintahan di sejumlah sektor strategis.

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026. Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Presiden memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat yang dilantik.

Enam pejabat yang dilantik menempati posisi penting, mulai dari kementerian hingga lembaga strategis di bawah Presiden. Mereka diharapkan mampu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah.

Jumhur Hidayat ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Penugasan ini memperkuat fokus pemerintah pada isu keberlanjutan dan pengendalian dampak lingkungan.

Selanjutnya, Hanif Faisol dipercaya sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan. Posisi ini berperan dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor guna menjaga stabilitas dan ketahanan pangan nasional.

Di lingkungan Istana, Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia akan bertugas memastikan program strategis pemerintah berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik.

Sementara itu, Muhammad Qodari mengemban amanah sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, dengan tanggung jawab memperkuat komunikasi publik dan penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Presiden juga menunjuk Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, yang akan memberikan masukan strategis dalam pengelolaan komunikasi pemerintah.

Terakhir, Abdul Kadir Karding dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Peran ini penting dalam menjaga keamanan hayati serta kualitas komoditas yang keluar dan masuk wilayah Indonesia.

Melalui reshuffle ini, Presiden berharap jajaran kabinet semakin solid dan adaptif dalam menghadapi tantangan, mulai dari isu lingkungan, pangan, hingga efektivitas komunikasi publik. Perombakan ini juga mencerminkan langkah konsolidasi untuk mempercepat capaian program pembangunan nasional. (bl)

Deadline Semakin Mepet, DJP Ingatkan Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara (Kanwil DJP Kaltimtara) mengimbau wajib pajak untuk segera memanfaatkan kebijakan relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi yang berlaku hingga 30 April 2026.

Dalam kebijakan ini, wajib pajak yang melakukan pelaporan maupun pembayaran SPT Tahunan sampai batas waktu tersebut tidak akan dikenai sanksi administratif, baik berupa denda maupun bunga keterlambatan.

Kanwil DJP Kaltimtara mencatat, hingga 22 April 2026, sebanyak 305.035 SPT telah dilaporkan. Rinciannya, sebanyak 293.602 berasal dari SPT Tahunan Orang Pribadi dan 11.433 dari SPT Tahunan Badan.

Angka ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan formal wajib pajak di wilayah Kalimantan Timur dan Utara tetap terjaga, meskipun sistem Coretax masih tergolong baru diterapkan.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Teddy, menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pelaporannya. Ia juga mengingatkan bagi yang belum melapor agar segera memanfaatkan periode relaksasi.

“Terima kasih kepada wajib pajak yang telah melaksanakan pelaporan SPT Tahunan dan kepada wajib pajak yang belum melaporkan SPT Tahunan untuk segera memanfaatkan periode relaksasi pelaporan SPT Tahunan khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi sampai dengan 30 April 2026 agar tidak dikenai sanksi denda keterlambatan pelaporan,” ujar Teddy dalam keterangannya, dikutip Senin (27/4).

DJP juga memastikan seluruh kantor pelayanan pajak di wilayah tersebut siap memberikan asistensi, baik secara langsung maupun daring. Layanan ini sejalan dengan implementasi pelaporan melalui Aplikasi Coretax DJP yang mengusung slogan #KamiDampingiSampaiBerhasil.

Melalui kebijakan relaksasi ini, DJP berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak semakin meningkat. Pajak dinilai bukan sekadar kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional. (ds)

Pemerintah Siapkan KEK Keuangan, Ada Insentif Khusus Ditawarkan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mempercepat pembahasan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di sektor keuangan guna menarik arus investasi baru sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di industri jasa keuangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan tersebut masih dalam tahap proses dan dilakukan bersama mitra internasional.

Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan desain KEK sesuai dengan standar pusat keuangan global.

“Sedang dalam proses bersama International Financial Center,” ujar Airlangga di Bursa Efek Indonesia, Senin (27/4).

Ia menjelaskan, pembentukan KEK keuangan diarahkan untuk menciptakan pusat investasi baru, sejalan dengan fungsi KEK sebagai instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya tarik investasi di berbagai sektor strategis.

Meski begitu, pemerintah belum menetapkan tenggat waktu peluncuran kawasan tersebut. Airlangga hanya memastikan bahwa realisasinya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu tidak terlalu lama,” katanya.

Terkait insentif, pemerintah masih menggodok skema yang dinilai lebih relevan dengan karakter industri keuangan. Airlangga menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan akan berbeda dari KEK konvensional yang selama ini identik dengan fasilitas fiskal seperti tax holiday atau kemudahan perizinan.

“Sedang dalam proses. Beda lagi, nanti lagi kita siapkan,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan model pengembangan pusat keuangan seperti yang diterapkan di Dubai.

Model tersebut dinilai berhasil menarik pelaku industri keuangan global melalui ekosistem yang terintegrasi dan insentif yang kompetitif.

Purbaya menambahkan, pengembangan KEK sektor keuangan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan Airlangga memimpin tim lintas kementerian untuk mempercepat implementasinya. (ds)

id_ID
en_US id_ID