Profil IKPI

Pendirian IKPI

IKPI didirikan pada tanggal 27 Agustus 1965 atas prakarsa Bapak J. Sopaheluwakan, Drs. A. Rahmat Abdisa, Erwin Halim, dan A.J.L. Loing dan Bapak Drs. Hidayat Saleh, yang saat itu menjabat Direktur Pembinaan Wilayah, Direktorat Jenderal Pajak ditunjuk selaku ketua Kehormatan. 

Pada masa Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Bapak Drs. Sutadi Sukarya, yaitu sekitar tahun 70-an, para konsultan pajak mulai aktif. 

Kongres IKPI pertama kali diadakan pada tanggal 31 Oktober 1975 di Jakarta dengan menyepakati nama organisasi menjadi Ikatan Konsulen Pajak Indonesia. Selanjutnya melalui Kongres tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung, nama organisasi diubah menjadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang disingkat dengan IKPI

Bentuk Organisasi

IKPI saat ini merupakan wadah asosiasi profesi Konsultan pajak di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan berbadan hukum

Visi

Misi

Tujuan Perkumpulan

  1. Menjaga keluruhan martabat serta meningkatkam mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara;
  2. Mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan Undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum; dan
  3. Memupuk dan mempererat rasa persaudaaran serta rasa kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota.

Untuk mencapai tujuan Perkumpulan tersebut diatas dalam perjalanan panjangnya IKPI telah melakukan berbagai kegitan baik dalam kancah lokal maupun internasional dan menjalin kerjasama dengan asosiasi-asosiasi terkait

Peraturan Perkumpulan

Peraturan Perkumpulan IKPI adalah peraturan tertulis yang dihasilkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa yakni:

  1. Anggaran Dasar Perkumpulan sebagai konstitusi dan landasan hukum Perkumpulan, [Lihat]
  2. Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar Perkumpulan yang merupakan satu kesatuan dengan Anggaran dasar Perkumpulan; [Lihat]
  3. Kode Etik adalah kaidah moral dan perlaku yang menjadi pedoman bagi Anggota Perkumpulan dalam berfikir, bersikap dan bertindak dalam, menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak; [Lihat]
  4. Standar Profesi adalah batasan kemampuan profesional minimal yang harus dikuasai oleh anggota Perkumpulan dalam melakukan kegiatan profesinya secara; dan [Lihat]
  5. Ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Kongres/Kongres Luar Biasa.

Lambang Perkumpulan

Lambang Perkumpulan adalah logo bertuliskan “IKPI berwarna hijau dengan 2 (dua) garis bergelombang di bawahnya berwarna hitam dan kuning. Lambang ini memiliki makna atau arti sebagai berikut :

Logo-IKPI

IKPI dengan huruf besar dan kokoh nenunjukkan IKPI yang sudah dewasa.

WARNA HIJAU bermakna pertumbuhan, artinya IKPI akan terus bertumbuh menjadi makin besar dan kuat.

GELOMBANG berarti lautan/air, artinya IKPI bersosialisasi dengan masyarakat di seluruh dunia, tidak terbatas di Indonesia.

Mars Perkumpulan

IKPI memiliki Mars Perkumpulan, yang dinamakan “Mars IKPI”, dengan Syair/Liriknya ditulis oleh anggota IKPI yaitu Ibu Marta Leviana dan  arrasemen oleh Ir. Herbert S. Mars, yang dinyanyikan pertama kali dalam Kongres XI Batu, Jawa Timur.

Anggota

Anggota Perkumpulan atau Anggota adalah perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai anggota perkumpulan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan

Anggota IKPI terdiri dari:

  1. Anggota Tetap adalah perseorangan yang memiliki izin praktek Konsultan Pajak dan terdaftar dengan nomor registrasi anggota
  2. Anggota Terbatas adalah perseorangan yang telah memiliki sertifikat Konsultan Pajak, terdaftar dengan nomor registrasi anggota, dan belum memiliki izin praktek Konsultan Pajak; dan,
  3. Anggota Kehormatan adalah perseorangan yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang perpajakan dan/atau ikut memelihara serta dan memajukan perkumpulan yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat.

Dari waktu ke waktu jumlah anggota IKPI terus bertumbuh seiring dengan kepercayaan masyarakat terhadap IKPI, hingga per 11 Agustus 2020 jumlah anggota IKPI sudah mencapai 5.040 orang   yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Organ Perkumpulan

Organ perkumpulan adalah Perangkat perkumpulan IKPI yang terdiri dari:

  1. Kongres/Kongres Luar Biasa adalah rapat anggota Perkumpulan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan
  2. Pengurus Perkumpulan adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengurusan Perkumpulan yang terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang
  3. Pengawas Perkumpulan adalah Organ Perkumpulan yang melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan Perkumpulan yang terdiri dari Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas

Kongres/Kongres Luar Biasa

Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali

Kongres Luar Biasa adalah kongres yang diadakan dalam keadaan Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan.

Pengawas Perkumpulan

Pengawas Perkumpulan adalah Organ Perkumpulan yang melakukan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan pengurusan Perkumpulan yang terdiri dari Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas

Sebelum menjadi Pengawas Perkumpulan dikenal dengan nama Dewan Kehormatan selama 5 periode kemudian mengalami perubahan pada kongres berikutnya dengan hadirnya Dewan Pembiana, Dewan Penasehat, Dewan Pakar dan terakhir ditetapkan oleh Kongres ke-10 di Makasar dengan nama Pengawas Perkumpulan agar selaras dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Pengawas Perkumpulan dipilih dan ditetapkan oleh Kongres/Kongres Luar Biasa. Kongres XI Batu, Jawa Timur telah memilih dan menetapkan Ketua Pengawas IKPI Periode 2019-2024 yakni Sistomo, AK., SH., MM., CA yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres XI-Batu Jawa Timur No.10/KONGRES XI/IKPI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 [Lihat]

Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pembina, Ketua Pengawas untuk periode-periode sejak IKPI didirikan adalah sebagai berikut:

Kongres ke-1 (masa 1975-1978) :Dewan Kehormatan :
Drs. Hidayat Saleh
Kongres ke-2 (masa 1978-1982) :Dewan Kehormatan :
Drs. Hidayat Saleh
Kongres ke-3 (masa 1982-1986) :Dewan Kehormatan :
Drs. Hidayat Saleh
Kongres ke-4 (masa 1986-1990) :Dewan Kehormatan :
1.  Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
2.  Prof. Dr. Tobias Subekti, MPA
3.  AJL Loing
4.  Drs. Gunawan Wibisono
5.  Drs. Indra Mulia
Dewan Penasehat /Pertimbangan :   
1.  Drs. H. Hidayat Saleh
2.  Drs. H. Prabukesuma, SH
3.  Drs. Utomo Josodirdjo
Kongres ke-5 (masa 1990-1994) :Ketua Dewan Kehormatan :   
Drs. Gunawan Wibisono
Kongres ke-6 (masa 1994-2000) :Ketua Dewan Pembina :
Drs. Aries Gunawan
Ketua Dewan Kehormatan :
Prof. Dr. L.A Manulang, DA
Ketua Dewan Penasehat :
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH
Kongres ke-7 (masa 2000-2004) :Ketua Dewan Pembina :
Drs. Hussein Kartasasmita
Ketua Dewan Kehormatan :
Drs. Santoso Harsokusumo
Kongres ke-8 (masa 2005-2009) :: -
Kongres Ke-9 (masa 2009-2014) :Ketua Dewan Pembina :
DR. Muchtar Tumin, Sk., MSc
Ketua Dewan Kehormatan :
Drs. Santoso Harsokusumo
Ketua Dewan Pakar :
Drs. Hussein Kartasasmita
Kongres ke-10 (masa 2014-2019) :Ketua Pengawas :
Drs. Nono Hanafi
Kongres ke-11 (masa 2019-2014) :Ketua Pengawas :
Sistomo, AK., SH., MM., CA

Susunan Pengurus Pusat Periode 2014-2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor 01/KEP-KTP-IKPI/IX/2019 tanggal 18 September 2019 [Lihat] dan Surat Keputusan Ketua Pengawas untuk penggantian anggota pengawas nomor 01/KEP-KTP-IKPI/IX/2019 tanggal 18 September 2019 [Lihat]

Pengurus Perkumpulan

Pengurus Perkumpulan adalah Organ Perkumpulan yang melaksanakan tugas dan fungsi pengurusan Perkumpulan yang terdiri dari  Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang

Pengurus Pusat

Pengurus Pusat adalah pengurus yang berkedudukan di Jakarta yang melaksanakan tugas pengurusan dan mewakili Perkumpulan, baik di dalam maupun di luar pengadilan terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan semua Pengurus yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua Umum

Ketua Umum IKPI

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Perkumpulan dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui Kongres. Kongres XI Batu, Jawa Timur membuka sejarah baru dengan hadirnya satu jabatan baru yakni Wakil Ketua Umum yang untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih, sehingga sejak Kongres XI Batu, Jawa Timur, Perkumpulan IKPI dipimpin oleh Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum yakni Drs Mochamad Soebakir sebagai Ketua Umum dan Dr. Ruston Tambunan, Ak, CA., S.H., M.Si, M.Int.Tax  sebagai Wakil Ketua Umum untuk Periode 2019-2024. Ketua umum terpilih ditetapkan dengan Surat Keputusan Kongres XI-Batu Jawa Timur No.09/KONGRES XI/IKPI/2019 tanggal 22 Agustus 2019 [Lihat]

Ketua Umum untuk periode-periode sejak IKPI didirikan adalah sebagai berikut:

1.    Kongres ke-1 (masa 1975-1978) :Drs. A.R. Abdisa
2.    Kongres ke-2 (masa 1978-1982) :Drs. A.R. Abdisa
3.    Kongres ke-3 (masa 1982-1986) :Drs. A.R. Abdisa
4.    Kongres ke-4 (masa 1986-1990) :Drs. Aries Gunawan
5.    Kongres ke-5 (masa 1990-1994) :Drs. Aries Gunawan
6.    Kongres ke-6 (masa 1994-2000) :Drs. Ferdy Pattiasina
7.    Kongres ke-7 (masa 2000-2004) :Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA
8.    Kongres ke-8 (masa 2005-2007) :Drs. Tjoetjoe Alihartono, MBA
(masa 2008-2009) :Drs. A. Idris Pulungan, Ak
9.    Kongres Ke-9 (masa 2009-2014) :Sukiatto Oyong SE, Ak, M.Si
10. Kongres ke-10 (masa 2014-2019) :Drs. Mochamad Soebakir
11. Kongres ke-11 (masa 2019-2014) :Drs. Mochamad Soebakir-Ketua Umum
Dr. Ruston Tambunan, Ak, CA., S.H., M.Si,
M.Int.Tax-Wakil Ketua Umum

Susunan Pengurus Pusat Periode 2014-2019 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Nomor 01/KEP-KTU-IKPI/IX/2019 tanggal 19 September 2019

Pengurus Daerah

Pengurus Daerah adalah pengurus yang berkedudukan di Wilayah Provinsi dan/atau gabungan beberapa daerah Provinsi daerah koordinasinya

Hingga saat ini sudah terbentuk 12 (dua belas) Pengurus Daerah atau lebih dikenal dengan singkatan Pengda yakni:

  1. Sumatera Bagian Utara
  2. Sumatera Bagian Tengah
  3. Kepulauan Riau
  4. Sumatera Bagian Selatan
  5. Jawa Barat
  6. Banten
  7. DKI Jakarta Raya, Jawa Tengah dan
  8. Jogyakarta
  9. Jawa Timur
  10. Bali
  11. Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan
  12. Papua

Pengurus Cabang

Pengurus Cabang adalah pengurus yang berkedudukan di Wilayah Kota/Kabupaten dan/atau gabungan beberapa Kota/Kabupaten wilayah kerjanya.

Hingga saat ini sudah terbentuk 42 (empat puluh dua) Cabang IKPI, yakni sbb:

No.Nama CabangWilayah Pengda
1Cabang MedanSumatera Bagian Utara
2Cabang Pematang SiantarSumatera Bagian Utara
3Cabang Pekan BaruSumatera Bagian Tengah
4Cabang PadangSumatera Bagian Tengah
5Cabang Batam Kepulauan Riau
6Cabang BintanKepulauan Riau
7Cabang Palembang Sumatera Bagian Selatan
8Cabang JambiSumatera Bagian Selatan
9Cabang LampungSumatera Bagian Selatan
10Cabang Pangkal PinangSumatera Bagian Selatan
11Cabang Bandung Jawa Barat
12Cabang BogorJawa Barat
13Cabang CirebonJawa Barat
14Cabang Kota TangerangBanten
15Cabang Kabupaten Tangerang SelatanBanten
16Cabang Kabupaten TangerangBanten
17Cabang Jakarta TimurDKI Jaya Raya
18Cabang Jakarta BaratDKI Jaya Raya
19Cabang Jakarta SelatanDKI Jaya Raya
20Cabang Jakarta UtaraDKI Jaya Raya
21Cabang Jakarta PusatDKI Jaya Raya
22Cabang Bekasi DKI Jaya Raya
23Cabang DepokDKI Jaya Raya
24Cabang SemarangJawa Tengah dan Jogyakarta
25Cabang YogyakartaJawa Tengah dan Jogyakarta
26Cabang SurakartaJawa Tengah dan Jogyakarta
27Cabang TegalJawa Tengah dan Jogyakarta
28Cabang Banyumas/PurwokertoJawa Tengah dan Jogyakarta
29Cabang BantulJawa Tengah dan Jogyakarta
30Cabang SlemanJawa Tengah dan Jogyakarta
31Cabang SurabayaJawa Timur
32Cabang SidoarjoJawa Timur
33Cabang MalangJawa Timur
34Cabang DenpasarBali
35Cabang MataramBali
36Cabang Balik PapanKalimantan
37Cabang Banjar MasinKalimantan
38Cabang Banjar BaruKalimantan
39Cabang PontianakKalimantan
40Cabang SamarindaKalimantan
41Cabang MakassarSulawesi, Maluku dan Papua
42Cabang ManadoSulawesi, Maluku dan Papua

Susunan Pengurus Perkumpulan Periode 2019-2024

Pengurus Perkumpulan  Nomor SKTanggalLihat
A. Pengus Pusat IKPIKlik
B. Pengurs Daerah IKPI
1 Sumatera Bagian UtaraKlik
2 Sumatera Bagian TengahKlik
3 Kepulauan RiauKlik
4 Sumatera Bagian SelatanKlik
5 Jawa BaratKlik
6 BantenKlik
7 DKI Jaya RayaKlik
8 Jawa Tengah dan JogyakartaKlik
9 Jawa TimurKlik
10 BaliKlik
11 KalimantanKlik
12 Sulawesi, Maluku dan PapuaKlik
C. Pengurs Cabang IKPI
1 IKPI Cabang MedanKlik
2 IKPI Cabang Pematang SiantarKlik
3 IKPI Cabang Pekan BaruKlik
4 IKPI Cabang PadangKlik
5 IKPI Cabang Batam Klik
6 IKPI Cabang BintanKlik
7 IKPI Cabang Palembang Klik
8 IKPI Cabang JambiKlik
9 IKPI Cabang LampungKlik
10 IKPI Cabang Pangkal PinangKlik
11 IKPI Cabang Bandung Klik
12 IKPI Cabang BogorKlik
13 IKPI Cabang CirebonKlik
14 IKPI Cabang Kota TangerangKlik
15 IKPI Cabang Kabupaten Tangerang SelatanKlik
16 IKPI Cabang Kabupaten TangerangKlik
17 IKPI Cabang Jakarta TimurKlik
18 IKPI Cabang Jakarta BaratKlik
19 IKPI Cabang Jakarta SelatanKlik
20 IKPI Cabang Jakarta UtaraKlik
21 IKPI Cabang Jakarta PusatKlik
22 IKPI Cabang Bekasi Klik
23 IKPI Cabang DepokKlik
24 IKPI Cabang SemarangKlik
25 IKPI Cabang YogyakartaKlik
26 IKPI Cabang SurakartaKlik
27 IKPI Cabang TegalKlik
28 IKPI Cabang Banyumas/PurwokertoKlik
29 IKPI Cabang BantulKlik
30 IKPI Cabang SlemanKlik
31 IKPI Cabang SurabayaKlik
32 IKPI Cabang SidoarjoKlik
33 IKPI Cabang MalangKlik
34 IKPI Cabang DenpasarKlik
35 IKPI Cabang MataramKlik
36 IKPI Cabang Balik PapanKlik
37 IKPI Cabang Banjar MasinKlik
38 IKPI Cabang Banjar BaruKlik
39 IKPI Cabang PontianakKlik
40 IKPI Cabang SamarindaKlik
41 IKPI Cabang MakassarKlik
42 IKPI Cabang ManadoKlik

Kantor IKPI

Setelah beberapa tahun tidak memiliki gedung sendiri sebagai kantor sekretariatnya, syukur alhamdulillah pada tahun 2015 IKPI telah memiliki gedung kantor sendiri yaitu di Jl. Condet Pejaten No.3B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan pada tahun 2019 setelah melalui perjalanan panjang pada akhirnya dapat menerima kembali  Ruko Graha Mas Fatmawati  Blok B 4-5 dan pada tanggal 27 Pebruari 2020 ditetapkan dan diresmikan sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan IKPI.