14/07/2026 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pengda Sumbagsel Komitmen Sukseskan HUT Ke-61 IKPI dan Dukung Perolehan Rekor MURI

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Sumbagsel: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Sumatera Bagian Selatan (Pengda Sumbagsel) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-61 IKPI sekaligus mendukung upaya organisasi meraih Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan secara nasional.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua IKPI Pengda Sumbagsel, Nurlena, saat bertemu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Retno Sri Sulistyani, di sela kegiatan donor darah yang digelar IKPI Pengurus Cabang Palembang bekerja sama dengan Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung di Aula Lantai 5 Kanwil DJP, Palembang, Selasa (14/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Nurlena memaparkan berbagai agenda HUT Ke-61 IKPI yang akan dilaksanakan secara nasional. Selain Funwalk serentak pada 2 Agustus 2026, rangkaian kegiatan juga mencakup donor darah, lomba cerdas cermat, serta seminar nasional yang menjadi bagian dari upaya IKPI membukukan Rekor MURI.

“Kami menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJP mengenai berbagai kegiatan HUT Ke-61 IKPI, termasuk target organisasi untuk meraih Rekor MURI melalui rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara nasional,” ujar Nurlena.

Ia mengatakan, Pengda Sumbagsel siap berkontribusi menyukseskan seluruh agenda tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap organisasi sekaligus memperkuat sinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada hari yang sama, IKPI Pengcab Palembang menyelenggarakan kegiatan donor darah yang mendapat sambutan antusias dari para peserta. Sejak dibuka pukul 08.00 WIB, peserta terus berdatangan untuk berpartisipasi, dengan target menghimpun 100 kantong darah.

Menurut Nurlena, tingginya partisipasi peserta menunjukkan semangat kepedulian sosial keluarga besar IKPI serta para mitra yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

Selain menghadiri donor darah, Nurlena juga dijadwalkan mengikuti Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan Hari Pajak Tahun 2026 yang diselenggarakan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung pada Rabu (15/7/2026).

Forum yang mengusung tema “Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamisasi Global” itu menjadi wadah diskusi antara otoritas pajak dan para pemangku kepentingan mengenai penguatan basis perpajakan sebagai salah satu strategi menjaga ketahanan fiskal nasional.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, IKPI Pengda Sumbagsel berharap momentum HUT Ke-61 IKPI tidak hanya mempererat kebersamaan antaranggota, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan DJP serta meningkatkan kontribusi organisasi melalui kegiatan sosial, edukasi, dan pengembangan profesi. (bl)

Tak Naikkan Tarif Pajak, Purbaya Bidik Potensi Baru dari Shadow Economy

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah memastikan penguatan penerimaan negara pada periode mendatang akan difokuskan pada perluasan basis perpajakan, bukan melalui kebijakan menaikkan tarif pajak.

Langkah tersebut ditempuh dengan memanfaatkan data dan teknologi untuk menggali potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan arah kebijakan perpajakan dalam jangka menengah dirancang untuk memperluas basis penerimaan sekaligus menjaga agar beban wajib pajak tidak bertambah akibat kenaikan tarif.

“Dalam jangka menengah, strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau ekonomi digital, shadow economy, dan sektor informal,” ujar Purbaya dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7).

Pemerintah menilai pemanfaatan teknologi dan pengolahan data menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini belum sepenuhnya masuk dalam sistem perpajakan.

Di sisi lain, optimalisasi penerimaan negara juga akan dilakukan melalui sektor kepabeanan dan cukai.

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari digitalisasi layanan dan pengawasan, penguatan kegiatan audit dan penegakan hukum, hingga pemberantasan impor ilegal serta peredaran barang kena cukai ilegal.

“Pada bidang kepabeanan dan cukai, penguatan penerimaan ditempuh melalui digitalisasi layanan dan pengawasan, peningkatan audit dan penindakan, serta pemberantasan impor dan barang kena cukai ilegal dengan tetap memfasilitasi investasi, ekspor, dan hilirisasi,” kata Purbaya.

Menurut dia, berbagai langkah tersebut tetap diupayakan sejalan dengan upaya menjaga iklim investasi, mendorong ekspor, dan mempercepat program hilirisasi nasional.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas penerimaan negara.

Purbaya menyebut apresiasi DPR terhadap kinerja pendapatan negara menjadi motivasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sekaligus memperkuat pengawasan berbasis data.

“Pemerintah menjadikan apresiasi ini sebagai dorongan untuk terus memperkuat basis penerimaan, meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan berbasis data, menutup celah kebocoran, serta mengoptimalkan penerimaan secara adil dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional,” katanya. (ds)

Intensifikasi Pajak DJP Hasilkan Rp 74,8 Triliun, Tumbuh 33,3%

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat program intensifikasi perpajakan terus menopang penerimaan negara sepanjang semester I-2026.

Hingga 30 Juni 2026, penerimaan yang berasal dari berbagai upaya pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan mencapai Rp 74,8 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, realisasi tersebut meningkat 33,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurutnya, kenaikan itu menjadi salah satu faktor yang memperkuat pencapaian target penerimaan pajak tahun ini.

“Kualitasnya juga tumbuh 33,3 persen. Tentu ini mengakselerasi pencapaian target penerimaan,” kata Bimo dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 , dikutip Selasa (14/7).

Berdasarkan paparan DJP, kontribusi terbesar berasal dari fungsi pengawasan yang membukukan penerimaan sebesar Rp 34,7 triliun atau tumbuh 42,8% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan dari kegiatan pemeriksaan mencapai Rp 30,4 triliun, meningkat 31,2% dibandingkan semester I-2025.

Adapun penerimaan yang bersumber dari penegakan hukum mencapai Rp 1,4 triliun atau melonjak 56,8% secara tahunan.

Di sisi lain, penerimaan dari kegiatan penagihan tercatat sebesar Rp 8,2 triliun atau naik 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain memaparkan perkembangan intensifikasi pajak, Bimo juga menyoroti perbaikan indikator tax buoyancy Indonesia pada semester I-2026.

Ia menyebut angka tax buoyancy mencapai 2,25, melampaui capaian tertinggi sebelumnya sebesar 2,22 yang dibukukan pada 2022.

“Tax buoyancy-nya juga membaik. Di semester I 2026 ini, tax buoyancy kita tercatat di angka 2,25%. Artinya di setiap 1% dari pertumbuhan ekonomi, kita mampu menghasilkan sekitar 2,25% tambahan penerimaan pajak,” jelasnya.

Menurut Bimo, peningkatan tax buoyancy tersebut menjadi sinyal bahwa efektivitas sistem perpajakan nasional terus membaik.

Ia menilai kemampuan pemerintah menghimpun penerimaan pajak kini semakin kuat meski harga komoditas global telah memasuki fase normalisasi.

Dengan kata lain, kapasitas penerimaan pajak dinilai tidak lagi terlalu bergantung pada lonjakan harga komoditas ekspor, melainkan semakin ditopang oleh penguatan administrasi perpajakan dan efektivitas pengawasan. (ds)

Penerimaan Negara Menguat, S&P Pertahankan Rating Kredit Indonesia

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings kembali mempertahankan peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook Stabil.

Keputusan tersebut menegaskan posisi Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global.

Keputusan itu disampaikan S&P melalui laporan Research Update bertajuk Indonesia Ratings Affirmed At ‘BBB/A-2’; Outlook Stable yang dirilis pada Senin (13/7).

Dalam laporannya, S&P menilai peringkat Indonesia masih ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang dinilai hati-hati (prudent), serta tingkat utang pemerintah dan utang luar negeri bersih yang relatif rendah dibandingkan negara-negara sekelas (peers).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan afirmasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

“Afirmasi peringkat oleh S&P pada level BBB dengan outlook Stabil merupakan pengakuan atas konsistensi dan kredibilitas kebijakan ekonomi Pemerintah. Di tengah ketidakpastian global yang meningkat, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di kisaran 5%, mempertahankan disiplin fiskal dengan defisit di bawah 3% PDB, serta memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam. Ini menjadi sinyal positif bagi investor bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Selasa (14/7).

S&P memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 5% per tahun dalam dua hingga tiga tahun mendatang. Pertumbuhan riil diperkirakan mencapai 5,1% pada 2026 dengan rata-rata 4,9% sepanjang periode 2026–2029.

Lembaga pemeringkat tersebut juga mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6% secara tahunan pada kuartal I-2026 menjadi faktor pendukung, yang didorong oleh peningkatan belanja pemerintah serta percepatan penyaluran anggaran.

Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) per kapita diperkirakan mencapai sekitar US$ 5.200 pada 2026.

Selain pertumbuhan ekonomi, S&P menilai komitmen pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap PDB menjadi salah satu faktor utama yang menopang prospek stabil.

Rekam jejak pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dinilai menjadi salah satu penopang utama kelayakan kredit Indonesia.

Kinerja penerimaan negara juga mendapat perhatian positif. Dalam lima bulan pertama 2026, pendapatan negara dilaporkan tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya administrasi perpajakan, kenaikan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN), serta meningkatnya penerimaan royalti dan dividen dari sektor sumber daya alam.

Di sisi lain, S&P turut menyoroti upaya pemerintah memperkuat tata kelola sektor sumber daya alam melalui sentralisasi pengelolaan dan pengetatan pengawasan terhadap praktik kebocoran penerimaan negara.

Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai berpotensi memperbaiki tata kelola sektor komoditas, termasuk melalui penertiban praktik miss-invoicing dan transfer pricing.

Kebijakan tersebut dinilai akan semakin efektif jika berjalan seiring dengan penguatan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sehingga dapat memperkuat posisi eksternal Indonesia.

S&P juga menilai stabilitas moneter Indonesia tetap terjaga. Bank Indonesia disebut memiliki independensi operasional yang memadai dan mampu menjaga inflasi tetap terkendali dalam beberapa tahun terakhir.

Fleksibilitas nilai tukar serta bauran kebijakan moneter dinilai memberikan ruang bagi Indonesia untuk menghadapi tekanan eksternal.

Dari sisi sektor keuangan, risiko terhadap pemerintah dinilai masih terbatas. Hal itu tercermin dari ukuran aset perbankan yang masih di bawah 60% terhadap PDB serta tingkat risiko sektor perbankan yang tetap terkendali.

Ke depan, S&P menyatakan terdapat peluang kenaikan peringkat apabila indikator fiskal dan eksternal Indonesia menunjukkan perbaikan yang lebih kuat.

Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan peringkat antara lain penyempitan defisit anggaran mendekati 2% terhadap PDB, peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan, penurunan biaya pembiayaan, serta stabilitas nilai tukar.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga menegaskan pemerintah akan terus menjaga konsistensi kebijakan ekonomi untuk mempertahankan kepercayaan pasar.

“Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan tata kelola devisa hasil ekspor, dan peningkatan produktivitas. Konsistensi dan prediktabilitas kebijakan akan menjadi kunci untuk mendorong peringkat Indonesia naik ke level yang lebih tinggi,” imbuh Airlangga. (ds)

IKPI Sleman Jembatani Kampus dan Dunia Profesi, Hersona Bangun: Mahasiswa Harus Siap Hadapi Era AI dan Coretax

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman Hersona Bangun menegaskan kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi menjadi langkah penting untuk menyiapkan lulusan yang siap menghadapi perubahan dunia perpajakan.

Hal itu diwujudkan melalui kolaborasi antara dunia kampus dan praktisi. Keseriusan ini juga ditunjukan dengan menghadirkan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld sebagai narasumber Kuliah Pakar sekaligus menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IKPI dan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Senin (13/7/2026).

Menurut Hersona, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi forum akademik, tetapi juga membuka akses mahasiswa terhadap dunia profesi yang sesungguhnya.

“Kami ingin mahasiswa memperoleh gambaran langsung mengenai tantangan dan kebutuhan profesi konsultan pajak saat ini. Dunia perpajakan berubah sangat cepat dengan hadirnya AI, Coretax, dan digitalisasi administrasi pajak. Karena itu, sejak di bangku kuliah mereka harus memahami kompetensi apa yang dibutuhkan dunia kerja,” kata Hersona.

Ia menjelaskan, IKPI Cabang Sleman sengaja mempertemukan mahasiswa dengan praktisi dan pimpinan organisasi profesi agar proses pembelajaran tidak berhenti pada teori di ruang kelas. Mahasiswa juga perlu memahami perkembangan regulasi, teknologi, hingga peluang karier yang tersedia di bidang perpajakan.

Hersona menilai kerja sama dengan UII merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara kampus dan organisasi profesi. Melalui MoU tersebut, kedua pihak memiliki ruang kolaborasi yang lebih luas, mulai dari kuliah pakar, pengembangan kompetensi, hingga berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas lulusan.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi awal kolaborasi yang berkelanjutan. IKPI siap mendukung kampus dalam menghadirkan praktisi, berbagi pengalaman, dan memberikan wawasan mengenai profesi konsultan pajak agar lulusan memiliki kesiapan memasuki dunia kerja,” ujarnya.

Hersona juga mengapresiasi antusiasme sivitas akademika UII yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menyiapkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri. Menurutnya, sinergi dunia akademik dan organisasi profesi menjadi kunci mencetak sumber daya manusia perpajakan yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan transformasi digital.

Ia berharap kolaborasi serupa dapat terus diperluas dengan perguruan tinggi lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga semakin banyak mahasiswa memperoleh pemahaman langsung mengenai profesi konsultan pajak dan berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. (bl)

IKPI dan UII Teken MoU, Bangun Jembatan Kampus Menuju Profesi Konsultan Pajak

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah memperkuat kolaborasi antara dunia akademik dan organisasi profesi dalam menyiapkan sumber daya manusia perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.

Penandatanganan MoU dilaksanakan bersamaan dengan Kuliah Pakar bertema “Dari Kampus ke Dunia Profesional: Jadi Konsultan Pajak yang Adaptif, Responsif, dan Berdaya Saing di Era Artificial Intelligence, Coretax, dan Ekosistem Perpajakan Digital” yang menghadirkan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld sebagai narasumber, Senin (13/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Keberlanjutan UII Prof. Rifqi Muhammad, Ph.D., serta dihadiri Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Dr. Mahmudi dan Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Dra. Marfuah.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan kerja sama tersebut menjadi komitmen bersama untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia profesi, sehingga mahasiswa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kompetensi yang dibutuhkan di bidang perpajakan.

Menurutnya, dunia profesi saat ini membutuhkan lulusan yang tidak hanya menguasai teori perpajakan, tetapi juga memiliki kemampuan memahami bisnis, teknologi digital, analisis data, komunikasi, dan etika profesi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri.

Melalui kerja sama tersebut, IKPI juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan kompetensi mahasiswa melalui kegiatan akademik dan profesi, termasuk kuliah pakar, berbagi pengalaman praktisi, hingga pengenalan jalur karier sebagai konsultan pajak.

Dalam kesempatan itu, Vaudy turut memaparkan tahapan untuk menjadi konsultan pajak profesional, mulai dari mengikuti pendidikan brevet, menempuh Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), hingga memperoleh izin praktik sesuai jenjang kompetensi. Ia menegaskan pengembangan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mengikuti dinamika regulasi dan transformasi digital di bidang perpajakan.

Vaudy berharap sinergi IKPI dan UII dapat menjadi model kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi dalam mencetak lulusan yang siap memasuki dunia kerja, sekaligus memperkuat ekosistem perpajakan Indonesia melalui lahirnya konsultan pajak yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing di era digital. (bl)

Hari Pajak 2026, IKPI Ajak Anggota Perkuat Kepatuhan dan Kepercayaan Wajib Pajak

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Memperingati Hari Pajak yang jatuh setiap 14 Juli, Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jemmi Sutiono mengajak seluruh anggota IKPI untuk terus memperkuat profesionalisme sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan dan kepercayaan wajib pajak.

Ajakan tersebut disampaikan Jemmi usai menghadiri Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/7/2026), sebagai rangkaian peringatan Hari Pajak 2026.

Menurut Jemmi, Hari Pajak menjadi momentum bagi seluruh insan perpajakan, termasuk para konsultan pajak, untuk meneguhkan komitmen dalam mendukung sistem perpajakan yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan.

“Sebagai organisasi yang menaungi profesi konsultan pajak, IKPI mengajak seluruh anggota untuk menjadikan Hari Pajak sebagai momentum memperkuat dedikasi dalam memberikan pendampingan yang profesional sekaligus membangun kepatuhan sukarela wajib pajak,” ujarnya.

Ia mengatakan, konsultan pajak memiliki peran penting sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak. Karena itu, anggota IKPI diharapkan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, tetapi juga aktif memberikan edukasi agar masyarakat semakin memahami hak dan kewajiban perpajakannya.

Jemmi menilai semangat kolaborasi yang diangkat dalam Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan 2026 sejalan dengan peran IKPI sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam mendukung reformasi perpajakan.

“Kepercayaan wajib pajak dibangun melalui pelayanan yang profesional, komunikasi yang baik, dan kepastian hukum. Di sinilah peran konsultan pajak menjadi sangat strategis,” katanya.

Ia berharap seluruh anggota IKPI terus menjaga integritas profesi, meningkatkan kompetensi, serta berkontribusi aktif dalam mendukung upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

“Selamat Hari Pajak 2026. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, menjaga integritas profesi, dan bersama-sama berkontribusi membangun sistem perpajakan Indonesia yang semakin modern, dipercaya, dan berkelanjutan,” ujar Jemmi. (bl)

DJP Masih Petakan Sektor Informal yang Akan Digali Pajaknya

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memetakan sektor informal yang dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Hingga kini, otoritas pajak belum menetapkan sektor mana yang akan menjadi sasaran utama penggalian basis pajak tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penentuan sektor prioritas tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena harus didasarkan pada analisis data yang komprehensif.

“Ya, saya belum bisa ngomong ya. Kalian pertanyaannya detail sekali, nanti saya lihat data dulu,” ujar Bimo di Jakata, dikutip Selasa (14/7).

Bimo menjelaskan, pemetaan potensi pajak dari sektor informal akan dibahas lebih rinci bersama Komisi XI DPR RI. Pembahasan itu diperlukan agar pemerintah memiliki dasar yang kuat sebelum menentukan sektor-sektor yang akan menjadi fokus intensifikasi penerimaan.

Ia menegaskan belum ingin menyebut sektor tertentu karena dikhawatirkan menimbulkan spekulasi. Menurutnya, karakteristik setiap sektor berbeda sehingga perlu dikaji secara menyeluruh.

“Nanti kita dengan Komisi XI akan detail-in dulu, sektor-sektor mana aja yang mau kita lebih gali ya. Karena kan saya gak bisa spekulasi, misalnya sektor pertanian itu sektor yang sangat luas, kontribusinya ke PDB juga bagus, tetapi kan itu non-taxable,” katanya.

Mengenai jadwal pembahasan dengan Komisi XI DPR RI, Bimo belum memberikan tanggal pasti.

Namun, ia memastikan pembicaraan mengenai strategi penggalian potensi pajak dari sektor informal akan dilakukan dalam waktu dekat.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan tax ratio berada di kisaran 11,52% hingga 15% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir periode RPJMN.

Target tersebut dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan capaian tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang masih berkisar 10%.

“RPJMN 2025-2029 tax ratio itu ditargetkan melesat ke rentang sekitar 11,52% hingga 15% dari PDB. Ini lompatan yang sangat besar tentu karena secara historis lima tahun terakhir angka kita tertahan di 10%,” kata Bimo.

Menurut Bimo, peningkatan tax ratio diperlukan agar ruang fiskal pemerintah semakin kuat. Dengan kapasitas penerimaan yang lebih besar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan mampu menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi ketika terjadi gejolak.

“Tentu kita tidak biza di zona nyaman, karena APBN harus lebih ekspansif, tidak hanya bisa memastikan ruang gerak yang ada yang sempit, tapi harus menjadi shock absorber yang harus bisa melindungi kepentingan ekonomi masyarakat apalagi saat terjadi krisis,” imbuhnya.

Ia menegaskan, strategi peningkatan penerimaan tidak ditempuh melalui penambahan jenis pajak maupun penyesuaian tarif.

Fokus DJP justru diarahkan pada penguatan kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis perpajakan melalui transformasi digital.

Dalam kerangka tersebut, Coretax mulai memainkan peran sentral sebagai sistem administrasi perpajakan nasional. (ds)

Daya Beli Masyarakat Lesu, Ini Jurus DJP Kejar Setoran PPN

Posted on 14/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengandalkan pengawasan berbasis data dan pemanfaatan sistem Coretax untuk menjaga penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di tengah melemahnya konsumsi masyarakat.

Langkah tersebut ditempuh seiring melambatnya sejumlah indikator konsumsi domestik yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak berbasis konsumsi.

Hingga semester I-2026, realisasi penerimaan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) baru mencapai Rp 380 triliun atau sekitar 38,18% dari target APBN 2026 sebesar Rp 995,28 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan strategi utama yang ditempuh DJP bukan dengan meningkatkan tekanan pemungutan, melainkan memperkuat pemanfaatan data untuk memantau aktivitas ekonomi dan penerimaan pajak.

“Ya, jelas ada upaya. Upayanya salah satunya interoperability data. Kemudian kita lihat sebenarnya kalau dari sisi peningkatan penerimaan kan cukup signifikan,” ujar Bimo di Jakarta, dikutip Selasa (14/7).

Menurut Bimo, integrasi data memungkinkan DJP memonitor perkembangan penerimaan PPN secara lebih komprehensif, baik yang berasal dari transaksi dalam negeri maupun impor melalui sistem Coretax.

Meski demikian, ia memastikan optimalisasi penerimaan tetap memperhatikan kondisi ekonomi nasional yang sedang menghadapi perlambatan.

“Dari sisi Coretax pun bisa memonitor sebenarnya seperti apa. Tetapi tentu kita tidak akan memaksakan ketika kondisi ekonomi sedang ada perlambatan,” katanya.

Selain memperkuat pengawasan berbasis data, DJP juga terus berupaya memperluas basis pajak dan menggali potensi penerimaan dari sektor-sektor yang masih menunjukkan kinerja positif.

Bimo menyebut salah satu indikator yang masih memberikan sinyal positif berasal dari meningkatnya impor bahan baku di sejumlah industri manufaktur.

“Di sektor PPN yang tumbuh bagus itu pembelian beberapa bahan baku impor di industri-industri seperti industri tekstil, industri petrokimia, kemudian juga industri yang terkait dengan makan ternak dan sebagainya,” imbuh Bimo.

Ia menilai peningkatan impor bahan baku tersebut mencerminkan aktivitas produksi yang berpotensi menguat pada semester II-2026, sehingga dapat menopang penerimaan PPN dalam beberapa bulan mendatang.

“Saya lihat semuanya bagus dari sisi input PPN impor. Jadi kita berharap dengan adanya input yang bagus, maka produksinya juga bakal bagus di triwulan III dan IV 2026,” katanya.

Di sisi lain, tantangan terhadap penerimaan pajak konsumsi masih cukup besar. Bank Indonesia memperkirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) turun menjadi 221,6 pada Juni 2026 dari 223,4 pada Mei 2026.

Secara tahunan, penjualan eceran juga terkontraksi 4,4% (year on year/YoY), lebih dalam dibanding kontraksi 3,9% YoY pada bulan sebelumnya.

Optimisme konsumen juga mulai melemah. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat turun menjadi 117,8 pada Juni 2026 dari 120,9 pada Mei 2026.

Meski masih berada pada level optimistis, penurunan tersebut menunjukkan masyarakat mulai lebih berhati-hati terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun prospek enam bulan mendatang. (ds)

Kuliah Pakar di UII, Ketum IKPI Tegaskan Mahasiswa Harus Kuasai AI dan Bisnis, Bukan Sekadar Aturan Pajak

Posted on 14/07/202614/07/2026 by Admin IKPI

IKPI, Sleman: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan mahasiswa perpajakan harus mempersiapkan diri menghadapi perubahan besar dalam dunia profesi akibat perkembangan artificial intelligence (AI), implementasi Coretax, dan transformasi administrasi perpajakan berbasis data. Karena itu, lulusan perguruan tinggi tidak lagi cukup hanya memahami peraturan perpajakan, tetapi juga harus menguasai teknologi, bisnis, dan analisis data.

Pesan tersebut disampaikan Vaudy saat menjadi narasumber dalam Kuliah Pakar bertajuk “Dari Kampus ke Dunia Profesional: Jadi Konsultan Pajak yang Adaptif, Responsif, dan Berdaya Saing di Era Artificial Intelligence, Coretax, dan Ekosistem Perpajakan Digital” di Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia (UII), Senin (13/7/2026).

Dalam pemaparannya, Vaudy menjelaskan bahwa revolusi teknologi telah mengubah cara kerja profesi di berbagai sektor, termasuk perpajakan. Pekerjaan administratif yang selama ini menjadi bagian dari profesi konsultan pajak semakin banyak diotomatisasi oleh teknologi. Sebaliknya, kemampuan berpikir kritis, memahami model bisnis, mengolah data, dan memberikan solusi strategis justru menjadi kompetensi yang semakin dibutuhkan.

“Profesi tidak hilang karena teknologi. Yang hilang adalah pekerjaan yang bersifat rutin. Karena itu, mahasiswa harus terus beradaptasi, berpikir kritis, kreatif, dan belajar sepanjang hayat agar mampu bersaing di dunia profesional,” ujar Vaudy.

Menurutnya, transformasi Direktorat Jenderal Pajak melalui Coretax juga mengubah peran konsultan pajak. Jika sebelumnya lebih berfokus pada kepatuhan dan administrasi, kini konsultan pajak dituntut menjadi strategic advisor yang mampu mengelola risiko, memahami bisnis klien, memanfaatkan teknologi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan analisis data.

Vaudy menambahkan, dunia kerja kini membutuhkan lulusan yang tidak hanya menguasai Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tetapi juga memiliki kompetensi di bidang data analytics, business intelligence, artificial intelligence, digital tax administration, kemampuan komunikasi, dan strategic thinking. Kombinasi kemampuan tersebut akan menjadi pembeda bagi lulusan dalam menghadapi ekosistem perpajakan digital.

Dalam kesempatan itu, Vaudy juga memaparkan peta jalan menuju profesi konsultan pajak. Ia mendorong mahasiswa mulai mempersiapkan diri melalui pendidikan brevet, mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), hingga memperoleh izin praktik sesuai jenjang kompetensinya agar siap memasuki dunia profesi.

Ia berharap kolaborasi antara IKPI dan UII dapat memperkuat keterhubungan dunia akademik dengan dunia profesi sehingga menghasilkan lulusan yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan perpajakan di era digital. (bl)