Author: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi membuka periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai wajib pajak orang pribadi kini dapat menyampaikan SPT Tahunan secara mandiri melalui sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax DJP.

Pemanfaatan Coretax menjadi bagian dari transformasi digital perpajakan yang mendorong kemudahan, kecepatan, dan akurasi pelaporan. Melalui sistem ini, PNS tidak lagi bergantung pada proses manual dan dapat mengelola kewajiban perpajakan langsung dari satu portal terintegrasi.

Sebelum mulai melaporkan SPT Tahunan, DJP mengimbau agar wajib pajak menyiapkan sejumlah dokumen pendukung. Dokumen utama yang perlu disiapkan antara lain NPWP yang masih aktif, bukti pemotongan pajak dari instansi tempat bekerja berupa Formulir 1721-A1 atau 1721-A2, serta data harta dan kewajiban apabila ada. Selain itu, rekapitulasi penghasilan selama tahun pajak 2025 juga menjadi dasar pengisian SPT.

Bagi PNS yang belum mengaktifkan akun Coretax, proses aktivasi dapat dilakukan secara daring. Wajib pajak dapat mengakses laman resmi Coretax DJP, memasukkan NPWP sebagai ID pengguna, dan menyelesaikan verifikasi melalui email atau SMS aktif. Setelah menerima tautan aktivasi dari domain resmi @pajak.go.id, wajib pajak diminta membuat kata sandi dan passphrase sebelum akun dapat digunakan sepenuhnya.

Setelah akun aktif, pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan masuk ke menu “Surat Pemberitahuan (SPT)” dan memilih submenu “SPT”. Wajib pajak kemudian membuat konsep SPT baru dengan memilih jenis “PPh Orang Pribadi” dan menentukan periode SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025.

Pada tahap berikutnya, wajib pajak memilih model SPT “Normal” untuk pelaporan pertama kali. Sistem kemudian akan menampilkan formulir yang harus diisi sesuai data penghasilan, pajak yang telah dipotong, serta informasi tambahan lainnya. Seluruh tahapan pengisian dilakukan mengikuti panduan yang tersedia di dalam sistem Coretax.

Dari sisi kinerja pelaporan, hingga 8 Januari 2026 DJP mencatat telah menerima 67.769 SPT Tahunan. Mayoritas SPT tersebut berstatus nihil sebanyak sekitar 66 ribu SPT. Selain itu, terdapat 1.011 SPT berstatus kurang bayar dengan nilai mencapai Rp57,8 miliar, serta 670 SPT lebih bayar senilai Rp2,7 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP akan terus mengoptimalkan pengawasan kepatuhan melalui penguatan Surat Permintaan Penjelasan atas Data (SP2DK). Langkah ini diperkuat dengan integrasi data lintas kementerian dan lembaga ke dalam sistem Coretax sebagai bagian dari strategi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Dari sisi penerimaan negara, DJP mencatat sebanyak 117 Kantor Pelayanan Pajak dari total 352 KPP telah berhasil mencapai atau bahkan melampaui target. Pemerintah sendiri menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.693 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Melalui pelaporan SPT Tahunan yang tepat waktu dan akurat, PNS diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga kepatuhan pajak sekaligus mendukung penerimaan negara. DJP juga menyediakan bantuan teknis melalui layanan Kring Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak terdekat bagi wajib pajak yang mengalami kendala dalam proses pelaporan. (alf)

IKPI, Jakarta: Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) meminta pemerintah memberikan kejelasan aturan perpajakan bagi agen asuransi. Permintaan ini disampaikan menyusul munculnya berbagai tafsir yang dinilai tidak seragam atas kebijakan perpajakan terbaru, yang berdampak langsung pada kepastian hukum bagi agen sebagai wajib pajak orang pribadi.

Isu tersebut mengemuka seiring implementasi PMK Nomor 168/PMK.03/2023 tentang sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax, serta beredarnya pemahaman yang keliru atas PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dalam praktiknya, sebagian agen asuransi disebut-sebut diwajibkan mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), meskipun karakter pekerjaan mereka tidak menunjukkan ciri sebagai pelaku usaha jasa.

Ketua Umum PAAI, H. Muhammad Idaham, menyatakan bahwa agen asuransi pada prinsipnya mendukung kepatuhan pajak dan berkomitmen menjalankan kewajiban sesuai ketentuan. Namun, ia menilai regulasi yang berlaku saat ini belum memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum agen asuransi dalam sistem perpajakan.

“Kami tidak menolak kewajiban pajak, tetapi kami meminta kepastian agar tidak terjadi perbedaan tafsir dalam pelaksanaannya,” ujar Idaham dalam keterangan resmi, Selasa (13/1/2026).

PAAI juga menyoroti dampak administratif yang dirasakan agen asuransi akibat ketidakjelasan tersebut. Banyak agen dilaporkan mengalami status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kurang bayar dalam jumlah besar, meskipun tidak terdapat perubahan signifikan dalam pola penghasilan maupun aktivitas kerja mereka.

Selain itu, agen asuransi dengan penghasilan bruto di atas Rp4,8 miliar per tahun kehilangan hak menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Akibatnya, agen diwajibkan melakukan pembukuan penuh seperti badan usaha, meskipun secara hukum dan struktur kerja mereka merupakan individu yang tidak memiliki organisasi usaha formal.

Wakil Ketua Umum PAAI, Wong Sandy Surya, menilai terdapat ketidaksinkronan antara regulasi dan kondisi lapangan. Ia menegaskan bahwa agen asuransi secara ketentuan hanya boleh bekerja untuk satu perusahaan asuransi, sehingga sulit disamakan dengan pelaku usaha jasa independen.

“Ketidakjelasan ini bukan sekadar persoalan pajak terutang, tetapi menyangkut konsistensi aturan dan kepastian hukum bagi profesi agen asuransi,” kata Sandy.

Sementara itu, Ketua Bidang Pajak dan Investasi PAAI, Henny Dondocambey, menegaskan bahwa agen asuransi bukan pengusaha dan tidak menjalankan kegiatan usaha dalam pengertian umum. Namun, kebijakan yang diterapkan saat ini dinilai memperlakukan agen layaknya badan usaha dengan kewajiban administrasi yang kompleks.

PAAI juga menilai pendekatan dalam PMK 81/2024 lebih relevan diterapkan pada broker atau pialang asuransi yang memiliki struktur usaha, dibandingkan agen asuransi individual. Perbedaan karakter ini dinilai perlu ditegaskan agar tidak menimbulkan kesalahan penerapan kebijakan.

Sebagai tindak lanjut, PAAI telah menyampaikan surat resmi kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Dalam surat tersebut, PAAI meminta kejelasan status perpajakan agen asuransi, peninjauan kembali kebijakan yang berlaku, pembukaan kembali akses NPPN, penyesuaian sistem Coretax, serta pembahasan bersama melalui forum resmi dengan pemerintah.

Di sisi lain, PAAI menegaskan tetap mendukung upaya pemerintah dalam menjaga penerimaan negara. Organisasi ini berharap kebijakan perpajakan yang diterapkan dapat memberikan kepastian hukum dan diterapkan secara adil sesuai dengan karakter profesi agen asuransi. (alf)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menanggapi pemberitaan terkait terjaringnya salah satu anggotanya yang berinisial AKS dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dini hari.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan bahwa IKPI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“IKPI berkomitmen mendukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Proses hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan,” ujar Vaudy dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2026).

Vaudy menjelaskan, secara internal organisasi, IKPI memiliki mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Penilaian atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau standar profesi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan IKPI.

“Dewan Kehormatan bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan apabila terdapat dugaan pelanggaran kode etik dan/atau standar profesi, termasuk penjatuhan sanksi. Pengurus Pusat akan mengambil keputusan organisasi berdasarkan hasil putusan Dewan Kehormatan tersebut,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa Pengurus Pusat IKPI tidak dapat dan tidak akan mendahului proses Dewan Kehormatan. Seluruh tahapan harus dijalankan sesuai ketentuan organisasi, dan apapun hasilnya akan dihormati bersama.

Terkait pendampingan hukum, Vaudy menyampaikan bahwa ketentuan tersebut juga diatur dalam AD/ART IKPI. Namun ia menegaskan, pendampingan tersebut bukan untuk mengintervensi atau berhadapan dengan proses hukum yang dilakukan KPK.

“Pendampingan hukum dimaksudkan semata-mata untuk memastikan hak-hak anggota tetap terpenuhi dalam proses hukum, sebagaimana prinsip negara hukum. Ini bukan bentuk pembelaan terhadap perbuatan,” ujarnya.

IKPI menegaskan kembali komitmennya untuk terus melakukan pembinaan secara intensif kepada seluruh anggota agar menjunjung tinggi kode etik dan standar profesi, dengan menempatkan moralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab sebagai nilai utama dalam menjalankan peran konsultan pajak.

IKPI juga mengajak seluruh anggotanya di seluruh Indonesia untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga, sekaligus pengingat pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi konsultan pajak.

Lebih jauh, IKPI memandang bahwa pencegahan praktik-praktik penyimpangan memerlukan pendekatan sistemik, tidak hanya penegakan hukum terhadap individu. Dalam konteks tersebut, IKPI mendorong penguatan regulasi melalui sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bersifat strategis.

Pertama, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, yang diperlukan untuk membatasi penggunaan uang tunai dalam jumlah besar agar peredaran dana dapat terlacak dalam sistem keuangan formal. Pembatasan transaksi uang kartal dinilai penting untuk menutup ruang praktik korupsi, pencucian uang, serta transaksi gelap yang sulit diawasi.

Kedua, RUU Perubahan Nilai Rupiah (Redenominasi), yang bertujuan menyederhanakan nilai nominal rupiah sekaligus mendorong modernisasi sistem pembayaran. Redenominasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi peredaran uang, serta mendorong masyarakat untuk semakin mengandalkan transaksi non-tunai yang tercatat dalam sistem.

Selain itu, IKPI kembali menegaskan urgensi RUU Konsultan Pajak, yang pernah masuk dalam Prolegnas DPR RI periode 2019–2024, namun saat ini tidak lagi tercantum dalam daftar Prolegnas. IKPI memandang keberadaan undang-undang ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak, kepastian dan standar bagi profesi konsultan pajak, serta sebagai instrumen pendukung dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak.

“Ketiga regulasi tersebut saling melengkapi. Penguatan sistem keuangan, transparansi transaksi, dan tata kelola profesi merupakan satu kesatuan dalam membangun sistem perpajakan yang kredibel dan berintegritas,” tutup Vaudy.

Hadir pada kesempatan tersebut:

1. Ketua Umum, Vaudy Starworld
2. Sekretaris Umum, Edy Gunawan
3. Bendahara Umum, Donny Rindorindo
4. Ketua Dewan Kehormatan, Christian Binsar Marpaung
5. Ketua Departemen Hukum, Ratna Febrina
6. Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika, Robert Hutapea
7. Ketua Departemen Humas, Jemmi Sutiono
8. Ketua Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis, Argi Hughie
9. Ketua Departemen KKSO Rusmadi

(bl)

IKPI, Jakarta: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 membuka ruang pemberian tarif layanan hingga 0 persen dalam pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 9 dan ditujukan untuk pembiayaan dengan tujuan tertentu, seperti pemulihan ekonomi, penanganan kondisi kahar, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah.

Dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 40/2025 disebutkan bahwa terhadap penyaluran pembiayaan dengan tujuan tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0 persen dari tarif layanan yang berlaku. Kebijakan ini memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah dalam mendorong pembiayaan UMKM pada kondisi khusus tanpa membebani penyalur melalui biaya layanan.

Tujuan tertentu yang dimaksud dirinci lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2), antara lain pembiayaan kepada pelaku usaha yang terdampak kondisi kahar, pembiayaan dalam rangka pemulihan ekonomi atau pascabencana, serta pembiayaan untuk mendukung program prioritas pemerintah. Ketiga kategori ini mencerminkan peran pembiayaan UMKM sebagai instrumen kebijakan ekonomi, bukan semata aktivitas komersial.

Meskipun tarif layanan dapat ditetapkan hingga 0 persen, PMK ini tidak secara eksplisit mengatur penghapusan kewajiban perpajakan atas transaksi pembiayaan tersebut. Dalam perspektif perpajakan, ketiadaan tarif layanan tidak otomatis menghilangkan potensi pajak apabila tetap terdapat penghasilan, manfaat ekonomi, atau transaksi lain yang memenuhi kriteria objek pajak.

Aspek kehati-hatian ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3), yang menyatakan bahwa pemberian tarif layanan hingga 0 persen dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif nol persen tetap harus sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang sehat.

Program prioritas pemerintah yang dapat memperoleh fasilitas tarif 0 persen juga dibatasi secara normatif. Pasal 9 ayat (4) menyebutkan bahwa program prioritas harus ditetapkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Keputusan Presiden. Pembatasan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah perluasan program secara sepihak.

Dalam praktik perpajakan, pembiayaan dengan tarif layanan 0 persen tetap perlu dicermati dari sisi perlakuan pajak atas transaksi turunannya. Misalnya, penghasilan lain yang timbul dari kerja sama pembiayaan, bagi hasil usaha, atau imbalan non-tarif tetap berpotensi menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi penyalur pembiayaan, keberadaan tarif 0 persen dapat berdampak pada struktur biaya dan pencatatan akuntansi, yang pada akhirnya memengaruhi perhitungan pajak terutang. Ketentuan ini mendorong penyalur untuk menyesuaikan administrasi perpajakan agar selaras dengan skema pembiayaan khusus yang diterapkan.

Pengaturan tarif layanan hingga 0 persen dalam PMK 40/2025 memperlihatkan pemisahan yang tegas antara kebijakan pembiayaan dan kewajiban perpajakan. Insentif dalam bentuk keringanan tarif layanan tidak secara otomatis menjadi fasilitas pajak, sehingga setiap transaksi tetap perlu diuji berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku. (bl)