Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Kolombia Batal Terapkan Pajak 1,5% Transaksi Digital, Pemerintah Kalah oleh Penolakan Industri

Posted on 10/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kolombia resmi mundur dari rencana pengenaan pajak pemotongan 1,5% untuk seluruh pembayaran digital. Keputusan itu diumumkan Kementerian Keuangan pada Jumat (7/11/2025) setelah gelombang protes dari pelaku usaha, perbankan, hingga sektor fintech yang menilai aturan tersebut bisa memukul ekosistem ekonomi digital yang sedang tumbuh pesat.

Rencana pajak ini sebelumnya termuat dalam rancangan peraturan yang diajukan pada Oktober 2025. Aturannya akan mewajibkan pemotongan 1,5% setiap transaksi digital—mulai dari dompet elektronik, transfer antar bank, hingga pembayaran non-tunai lainnya.

“Kami ingin menciptakan kesetaraan perpajakan untuk seluruh metode pembayaran non-tunai,” kata perwakilan Kementerian Keuangan, dikutip dari Bloomberg, Senin (10/11/2025).

Industri Serempak Menolak

Penolakan muncul dari asosiasi bisnis, pelaku UMKM, hingga lembaga keuangan. Mereka menilai pajak tersebut justru akan menaikkan biaya transaksi, menekan margin keuntungan, dan menghambat adopsi pembayaran digital—yang selama ini menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai.

“Pajak ini bisa menghambat revolusi pembayaran digital yang sedang kami bangun,” tegas Asobancaria, asosiasi perbankan Kolombia.

Sektor fintech juga angkat suara. Mereka memperingatkan rencana pajak ini dapat merusak sistem pembayaran instan Bre-B, inovasi bank sentral Kolombia yang baru diluncurkan untuk mempercepat transaksi elektronik di dalam negeri.

Bagi UMKM, potensi dampaknya terasa langsung. Banyak pemilik usaha khawatir pajak tambahan di setiap transaksi akan memaksa mereka menaikkan harga atau kembali ke pembayaran tunai. Hal ini dinilai kontraproduktif dengan agenda digitalisasi ekonomi yang sedang digenjot pemerintah.

Pemerintah Putar Arah

Menghadapi kritik bertubi-tubi, Kementerian Keuangan akhirnya menarik rem.

“Setelah mendengar masukan dari berbagai sektor, kami menyimpulkan kebijakan ini belum menjadi solusi yang tepat saat ini,” ujar Menteri Keuangan Kolombia dalam konferensi pers resmi.

Dengan keputusan itu, rancangan pajak dipastikan ditunda sekaligus dibatalkan. Pemerintah memilih fokus menyusun aturan perpajakan yang lebih seimbang, tidak menghambat inovasi digital, dan tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah: bukan sekadar mengejar penerimaan, tetapi memastikan transformasi ekonomi digital tetap melaju tanpa beban tambahan. (alf)

IKPI Jakarta Pusat dan KPP Cempaka Putih Sepakati Sosialisasi Coretax Bersama

Posted on 10/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat melakukan kunjungan silaturahmi ke KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih pada Kamis, (6/11/2025). Rombongan dipimpin Ketua IKPI Jakarta Pusat, Suryani, dan diterima langsung oleh Kepala KPP Cempaka Putih, Sofian, bersama jajarannya.

Dalam pertemuan tersebut, KPP Cempaka Putih memaparkan kondisi terkini kepatuhan wajib pajak di era Coretax. Saat ini terdapat sekitar 23.000 wajib pajak terdaftar, namun baru sekitar tiga ribu yang tervalidasi di sistem baru tersebut. Untuk mempercepat adaptasi, KPP tengah merancang berbagai langkah sosialisasi dan pendampingan.

Melihat kebutuhan tersebut, IKPI Jakarta Pusat mengajukan inisiatif kolaborasi, di mana konsultan pajak bersertifikat turut terlibat dalam proses edukasi kepada wajib pajak. Kesepakatan awal pun tercapai, sosialisasi Coretax akan dilakukan bersama antara IKPI Jakarta Pusat dan tim KPP Cempaka Putih.

Suryani menyampaikan bahwa kolaborasi ini bukan hanya bentuk dukungan terhadap program DJP, tetapi juga bagian dari peran profesi konsultan pajak dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi sambutan hangat dari jajaran KPP Pratama Cempaka Putih. Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi bentuk komitmen IKPI untuk terus hadir mendukung administrasi perpajakan di era Coretax. Banyak wajib pajak yang masih membutuhkan bimbingan teknis, dan di sinilah konsultan pajak berperan penting sebagai pendamping profesional yang terakreditasi,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).

Melalui kolaborasi ini, Suryani berharap program sosialisasi bisa dilakukan lebih masif dan tepat sasaran. Ketika wajib pajak merasa terbantu, paham kewajiban, serta nyaman dalam proses pelaporan, maka kepatuhan akan meningkat secara otomatis. Hal ini tentu berdampak positif bagi penerimaan negara dan iklim usaha yang lebih sehat.

“IKPI Jakarta Pusat siap membuka ruang kerja sama, berbagi pengetahuan, dan turun langsung ke lapangan bersama tim KPP Cempaka Putih. Kami ingin kehadiran konsultan pajak tidak hanya terlihat saat pelaporan, tetapi menjadi mitra strategis dalam edukasi, pendampingan, dan peningkatan literasi perpajakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Sofian juga menyambut baik kesepakatan tersebut dan menyatakan bahwa jadwal serta teknis pelaksanaan akan segera disusun. Menurutnya, keterlibatan konsultan pajak dapat meningkatkan efektivitas sosialisasi dan membuat wajib pajak merasa lebih percaya diri menggunakan sistem Coretax.

Hadir dalam kegiatan:

Pengurus Daerah IKPI DKJ

• Hery Juwana

• Kosasih

Pengurus Cabang IKPI Jakarta Pusat

• Suryani – Ketua

• Maykel Susanto – Humas

• Edwin Setiadi – Humas

• Santoso Aliwarga – Sekretaris

• Rissiana – Bendahara

• Tara Kartika – Sie Keanggotaan

• Tri Muryani – Sie PPL

(bl)

Menkeu Sebut Tax Ratio Rendah Bikin APBN Bergantung Utang

Posted on 10/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Rasio perpajakan Indonesia yang tidak pernah menembus 11% dalam lima tahun terakhir membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergantung pada utang untuk menutup kebutuhan belanja. Kondisi ini dinilai mengurangi ruang fiskal dan menambah tantangan pengelolaan keuangan negara. Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang menjadi peta jalan peningkatan penerimaan negara.

Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa tax ratio yang rendah mencerminkan potensi penerimaan perpajakan belum tergarap optimal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 hanya 8,17%, kemudian naik menjadi 9,11% pada 2021, dan menyentuh 10,41% pada 2022. Namun pada 2023 turun kembali menjadi 10,31% dan melemah lebih jauh ke 10,08% pada 2024.

“Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang,” tulis Purbaya dalam PMK 70/2025 yang ia tanda tangani pada 10 Oktober 2025, dikutip, Senin (10/11/2025).

Untuk menghindari semakin lebarnya defisit APBN, pemerintah menetapkan target agresif peningkatan tax ratio dalam lima tahun ke depan. Pada 2025, target tax ratio dipatok 10,24%. Kemudian secara bertahap dinaikkan hingga berada pada kisaran 11,52% sampai 15% pada 2029. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit tetap sesuai batas aman Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 2,24%–2,5% pada 2029. Sementara rasio utang pemerintah dipertahankan pada posisi sekitar 38,55%–38,64% terhadap PDB.

Upaya mengejar lonjakan penerimaan itu ditempuh melalui transformasi besar pada sisi regulasi, proses bisnis, dan digitalisasi layanan penerimaan negara. Pemerintah akan menyederhanakan administrasi perpajakan, memperbaiki proses keberatan dan banding, serta mengintegrasikan sistem pembayaran dan pengawasan PNBP. Tata kelola ekspor-impor juga akan dibenahi untuk menekan biaya logistik dan mempercepat arus barang.

Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilakukan dengan memanfaatkan basis data tunggal wajib pajak dan wajib bayar, pemanfaatan big data untuk menggali potensi, hingga penambahan objek pajak dan cukai baru seperti pajak karbon dan ekonomi digital. Kebijakan bea masuk dan bea keluar juga diperkuat untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong hilirisasi sumber daya alam.

Di sisi pengawasan, pemerintah memperluas penggunaan kecerdasan buatan dan analitik lanjutan dalam pemantauan kepatuhan wajib pajak. Penagihan tunggakan juga diperketat melalui skema automatic blocking, serta peningkatan patroli pengawasan di laut untuk menekan pelanggaran ekspor-impor.

Dengan strategi ini, Purbaya berharap Indonesia keluar dari bayang-bayang ketergantungan pada utang. Peningkatan tax ratio diproyeksikan menjadi kunci agar APBN dapat lebih mandiri dan ruang fiskal cukup untuk mengejar pembangunan tanpa terbebani pinjaman berlebih. (alf)

IKPI Resmikan Komunitas Tenis & Padel: Vaudy Starworld Sebut Olahraga Jadi Jantung Kebersamaan Profesi

Posted on 10/11/202510/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperluas ruang kebersamaan bagi para anggotanya. Terbaru, IKPI meresmikan Komunitas Tenis & Padel IKPI di Permata Sport Arena, Jakarta Barat, Minggu (9/11/2025). Momen ini menjadi langkah awal bagi lahirnya kegiatan olahraga terstruktur di lingkungan IKPI, sekaligus memperkuat silaturahmi lintas cabang dan lintas generasi.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, hadir langsung sekaligus memberikan pesan penting tentang makna dibentuknya komunitas tersebut. Ia menegaskan bahwa sebuah organisasi profesional tidak bisa hanya dibangun dari aktivitas formal seperti rapat, diskusi teknis, atau forum ilmiah. Dibutuhkan ruang sosial yang lebih cair, tempat anggota saling mengenal bukan sebagai kolega semata, tetapi sebagai sahabat.

“Dalam organisasi sebesar IKPI, kekompakan tidak lahir dari rapat saja. Kita butuh ruang ketiga selain ruang kerja dan ruang organisasi untuk saling mengenal secara personal. Komunitas olahraga menjadi tempat itu,” ujar Vaudy di lokasi acara.

Menurutnya, olahraga memiliki kekuatan unik tanpa hirarki jabatan, tanpa sekat cabang, dan tanpa nuansa formalitas. Saat bertanding atau berlatih bersama, setiap orang berdiri sebagai individu yang sama. Dari interaksi inilah tumbuh rasa memiliki, keakraban, dan ikatan emosional yang sulit muncul hanya dalam suasana resmi.

“Dari tempat seperti inilah muncul modal sosial social capital yang membuat organisasi punya daya tahan. Ketika anggotanya saling terhubung secara emosional, IKPI akan semakin solid dalam menghadapi tantangan profesi ke depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Vaudy menilai pembentukan Komunitas Tenis & Padel IKPI juga membawa dimensi strategis bagi citra profesi konsultan pajak. Selama ini, profesi terkait perpajakan sering dipandang kaku, serius, dan jauh dari dunia gaya hidup sehat. Padahal, konsultan pajak adalah bagian dari masyarakat modern yang aktif, energik, dan memiliki jejaring sosial luas.

“Ketika IKPI menggelar turnamen, charity run, atau pertandingan persahabatan, publik akan melihat bahwa konsultan pajak adalah profesional yang sehat, sportif, dan menjunjung nilai kebersamaan,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut komunitas ini bisa menjadi diplomasi sosial profesi. Saat kegiatan olahraga melibatkan komunitas profesi lain, lembaga negara, BUMN, dunia usaha, atau sponsor, IKPI memiliki kesempatan memperluas jejaring, meningkatkan visibilitas, sekaligus memperkuat hubungan antar lembaga.

Gelar Latihan dan Pertandingan Persahabatan

Usai peresmian, komunitas ini dijadwalkan mengadakan latihan rutin dan kompetisi internal di berbagai kota. Vaudy berharap, komunitas serupa juga muncul dalam bentuk olahraga lain, mulai dari badminton, bersepeda, hingga lari maraton.

“Tidak semua kebersamaan harus serius. Ada saatnya kita berkeringat, tertawa, dan menikmati waktu bersama. Dari sini, kepercayaan tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.

Vaudy juga mengajak seluruh anggota IKPI di berbagai daerah untuk ikut terlibat. Baginya, semakin banyak ruang kebersamaan, semakin kuat fondasi organisasi.

“IKPI harus dikenal bukan hanya profesional, tetapi juga humanis. Kita ingin menunjukkan bahwa konsultan pajak punya kehidupan sosial yang sehat, peduli relasi, dan menjaga etika dalam setiap interaksi,” katanya.

Hadir Pengurus Pusat IKPI:

1. Vaudy Starworld (Ketum)

2. ⁠Rusmadi (Ketua Departemen KSSO)

3. ⁠Hendrik Saputra (Ketua Departemen IT)

4. ⁠Johanes Santoso Wibowo (Ketua Bidang Sosial)

5. ⁠Tintje Beby (Anggota Departemen Pendidikan)

6. ⁠Asih Arianto (Direktur Eksekutif)

(bl)

Purbaya Andalkan Sektor Swasta untuk Pacu Tax Ratio ke 11,52% hingga 15%

Posted on 10/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rasio pajak Indonesia pada 2029 berada di kisaran 11,52% hingga 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target ambisius ini tercantum dalam lampiran PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029.

Namun tantangannya tidak kecil. Hingga Kuartal III-2025, tax ratio Indonesia baru mencapai 8,58%—terendah sejak masa pandemi Covid-19 dan masih jauh dari target tahunan.

Meski begitu, Purbaya mengaku optimistis. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10), ia menegaskan bahwa kunci peningkatan tax ratio bukan menaikkan tarif pajak, melainkan menghidupkan kembali sektor swasta.

Sektor Swasta Jadi Mesin Utama

Menurut Purbaya, struktur ekonomi dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak digerakkan oleh BUMN dan pemerintah. Akibatnya, kontribusi swasta—yang justru menjadi penyumbang terbesar perpajakan—mengecil.

“Zaman pak SBY itu private sector yang jalan. Zamannya pak Jokowi itu BUMN dan government sector kira-kira. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio-nya akan naik 0,5% sampai 1%,” jelasnya.

Jika sektor riil swasta kembali bergeliat, Purbaya memperkirakan rasio pajak dapat meningkat 0,5% hingga 1%. Dampaknya besar: potensi tambahan penerimaan Rp 120 triliun hingga Rp 240 triliun per tahun.

“Itu income tambahan saya itu Rp 120 triliun sampai Rp 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan di sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya,” tegasnya.

Dengan posisi tax ratio yang melemah, langkah menuju target 11,52% hingga 15% bukan perkara ringan. Pemerintah perlu mempercepat pemulihan aktivitas usaha, memperluas basis pajak, dan mendorong iklim investasi agar sektor swasta kembali ekspansif.

Meski jalan masih panjang, strategi ini menegaskan pendekatan baru pemerintah: mengejar penerimaan tanpa mengutak-atik tarif pajak. Jika sektor swasta benar-benar bangkit, ratusan triliun rupiah penerimaan tambahan bukan mustahil menjadi kenyataan. (alf)

Seminar IKPI Pekanbaru Jadi Magnet Peserta yang Ingin Belajar Coretax Lebih Dalam

Posted on 10/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: IKPI Cabang Pekanbaru kembali menjadi pusat edukasi perpajakan setelah sukses menggelar seminar bertema “Coretax 101: Tax Planning dan Pengisian SPT yang Tepat bagi Orang Pribadi dan Badan” pada 7–8 November 2025. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini dipadati peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pelaku usaha, tenaga administrasi, karyawan, hingga masyarakat umum yang ingin mempelajari sistem pelaporan pajak berbasis Coretax.

Acara yang dipimpin oleh Ketua Panitia, Candra Irawan, serta menghadirkan Anwar Hidayat sebagai narasumber utama ini memberikan pembahasan teknis yang lebih mendalam dibandingkan sosialisasi masal biasanya. Meski begitu, antusias peserta tetap tinggi, bahkan banyak yang mengikuti acara hingga sesi terakhir tanpa meninggalkan ruangan.

Ketua IKPI Cabang Pekanbaru, Rubialam Sitorus Pane (Rubi), menyampaikan apresiasi atas semangat peserta yang hadir. “Sebagian peserta sudah mendapat materi sosialisasi dari DJP, namun antusias mereka tidak berkurang. Ini menjadi bukti bahwa semangat belajar dan keinginan memahami pajak secara benar semakin meningkat,” ujar Rubi, Minggu (9/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa tujuan seminar ini adalah memberikan ruang pemahaman yang lebih menyeluruh, bukan sekadar mengikuti perubahan sistem. “Ketika peserta datang ke seminar seperti ini, mereka punya kesempatan berdialog dan menyampaikan kendala nyata yang terjadi di lapangan. Itu yang membuat materi jadi lebih mudah diterapkan,” jelasnya.

Di hari pertama, peserta mempelajari kembali fondasi pelaporan SPT Orang Pribadi dan memahami logika perhitungan sebelum memasukkan data ke Coretax. Hari kedua dilanjutkan dengan teknis pelaporan untuk Wajib Pajak Badan, yang sering dianggap lebih rumit.

Dalam seminar Anwar Hidayat juga memperkenalkan pola pikir baru terkait penyusunan SPT agar peserta lebih siap menghadapi pemeriksaan, verifikasi, ataupun perbedaan data di masa mendatang.

Rubi menegaskan bahwa Coretax merupakan perubahan besar bagi sistem administrasi perpajakan Indonesia. “Coretax akan menggantikan DJP Online. Pelaporan SPT Tahunan baru bisa diakses penuh mulai Januari 2026. Siapa yang belajar lebih cepat, akan jauh lebih siap menghadapi transisi,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang tetap bertahan mengikuti materi hingga melewati waktu yang dijadwalkan.

“Saya melihat semua tetap duduk sampai acara ditutup. Itu berarti materi yang diberikan benar-benar dibutuhkan. Semangat seperti ini membuat kami di IKPI Pekanbaru yakin bahwa edukasi perpajakan harus terus dijalankan,” katanya.

Menurutnya, kegiatan ini sekaligus menunjukkan bahwa IKPI bukan hanya organisasi profesi konsultan pajak, tetapi juga mitra masyarakat dalam memahami kewajiban pajak secara benar, legal, dan terkini.

“Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa dipraktikkan dan membantu usaha para peserta. Selama masyarakat ingin belajar, kami akan terus hadir memberikan edukasi perpajakan,” kata Rubi.

IKPI Pekanbaru berencana agar kegiatan pelatihan dan seminar perpajakan seperti ini terus diperluas, sehingga semakin banyak wajib pajak siap menghadapi era digitalisasi pajak secara mandiri. (bl)

Dapat Email Tunggakan Pajak? Jangan Panik, Segera Lakukan Ini!

Posted on 09/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau masyarakat untuk tetap tenang apabila menerima email yang berisi informasi tunggakan pajak. Pesan tersebut dikirim sebagai pengingat resmi bagi wajib pajak yang masih memiliki kewajiban pembayaran.

Dalam unggahan Instagram resminya, @ditjenpajakri, DJP menegaskan bahwa pesan itu bukan bentuk penagihan agresif.

“#KawanPajak dapat email dari DJP? Jangan panik ya! DJP mengirimkan email resmi sebagai pengingat bagi #KawanPajak yang masih memiliki tunggakan pajak,” tulis DJP, dikutip Minggu (9/11/2025).

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan email tersebut benar-benar dikirim oleh DJP. Wajib pajak diminta memeriksa alamat pengirim dan memastikan domainnya menggunakan pajak.go.id.

“Sebelum membaca lebih jauh, pastikan email tersebut resmi dari DJP dan dikirim menggunakan domain pajak.go.id agar terhindar dari penipuan,” lanjut DJP.

Cara Cek dan Melunasi Tunggakan Lewat Coretax

Jika email terbukti resmi, wajib pajak dapat langsung mengecek tagihan melalui sistem Coretax di coretaxdjp.pajak.go.id. Berikut langkahnya:

1. Login dan buka menu Pembayaran

2. Pilih Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak

3. Centang tagihan yang akan dibayar

4. Masukkan nominal di kolom Amount You Want to Pay

5. Klik Buat Kode Billing

Kode billing tersebut bisa dibayarkan melalui teller bank, ATM, mobile banking, internet banking, atau platform e-commerce pada menu MPN-G2. DJP juga menyediakan panduan pada s.kemenkeu.go.id/Modul Pembayaran (halaman 30–32).

Bagi wajib pajak yang belum bisa mengakses Coretax, DJP menyediakan beberapa alternatif:

• Kantor pajak terdekat (alamat dapat dicek di pajak.go.id/unit-kerja atau aplikasi M-Pajak)

• Live Chat di www.pajak.go.id

• Kring Pajak 1500200

• Media sosial X @kring_pajak

• Email informasi@pajak.go.id

“Jika Saudara ragu mengenai email yang diterima, silakan menghubungi Kring Pajak atau kantor pajak terdekat. Email tersebut bukanlah tindakan penagihan aktif, hanya pengingat kewajiban. Abaikan jika sudah membayar,” tegas DJP.

Melalui pengiriman notifikasi digital ini, DJP berharap masyarakat dapat lebih mudah memantau status pembayaran pajaknya tanpa harus menunggu surat fisik atau kunjungan petugas. Langkah ini juga sejalan dengan transformasi digital perpajakan yang menekankan layanan cepat, aman, dan informatif. (alf)

Purbaya Optimis Target Pajak 2025 Tercapai, Minta Pegawai Pajak Tak Putus Asa

Posted on 09/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keyakinannya bahwa target penerimaan pajak tahun 2025 sebesar Rp 2.189,3 triliun akan berhasil diraih. Optimisme itu ia sampaikan melalui unggahan di Instagram @menkeuri, Sabtu (8/11/2025).

“Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujarnya.

Selain mendorong kinerja, ia meminta seluruh aparatur pajak tetap menjaga integritas dan memberikan pelayanan yang ramah. Menurutnya, senyum kepada wajib pajak juga merupakan bentuk pelayanan yang baik.

“Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” kata Purbaya.

Ia menjelaskan, selama ini target penerimaan pajak sering sulit tercapai bukan karena petugas pajak tidak bekerja maksimal, melainkan karena tekanan ekonomi yang membuat banyak pelaku usaha tidak mampu membayar pajak secara optimal.

“Saya sudah bilang di meeting besar, bukan salah orang pajak kalau target tidak tercapai. Karena ekonomi turun. Tapi orang-orang di luar sering tidak mau tahu,” tuturnya.

Meski begitu, Purbaya melihat tanda-tanda perbaikan ekonomi sejak minggu kedua September. Ia berharap kondisi itu berdampak pada peningkatan setoran pajak hingga akhir tahun.

“Mudah-mudahan pajaknya membaik dan target bisa tercapai,” ujarnya penuh optimisme.

Untuk tahun depan, keyakinannya lebih besar lagi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi menuju angka 6%, sehingga sektor swasta kembali bergerak kuat dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

“Kalau privat sector-nya jalan, penerimaan pajak akan mengikuti,” tutupnya. (alf)

Belum Bayar Pajak? Petugas Bisa Ketuk Pintu Rumah Anda

Posted on 09/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Program pemutihan pajak kendaraan bermotor sebelumnya pernah memberikan keringanan bagi masyarakat. Di Jawa Tengah, fasilitas tersebut sudah berakhir, tarif kembali normal, dan penghapusan denda tidak lagi diberikan. Namun masih banyak pemilik kendaraan yang tetap tidak membayar kewajibannya, bahkan setelah diberikan kesempatan melalui program pemutihan.

Kepala Bidang PKB Bapenda Jawa Tengah, Danang Wicaksono mengatakan pemerintah kini berupaya menekan nilai piutang pajak. Salah satu langkahnya adalah program Samsat door to door, yaitu penagihan langsung ke rumah wajib pajak.

“Anggaran untuk program ini terbatas, bisa dibilang tidak bisa menyelesaikan semua piutang pajak, sehingga pihak pemerintah harus melakukan strategi yang efisien dalam menagih, jadi belum bisa semua didatangi ke rumah,” ujar Danang baru baru ini.

Ia menjelaskan bahwa penagihan dilakukan bertahap. Pertama, petugas akan mengingatkan masyarakat mendekati jatuh tempo pembayaran dengan sistem sengkuyung.

“Pertama kami akan melakukan sengkuyung, atau pengingat kepada masyarakat bahwa ada pajak yang harus dibayarkan, ini dilakukan mendekati jatuh temponya, kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota,” jelasnya.

Jika tiga bulan tetap diabaikan, langkah berikutnya adalah pengiriman surat tagihan melalui pesan WhatsApp.

“Penagihan lewat WhatsApp tentu lebih murah, daripada mendatanginya langsung dengan memberikan surat fisik. Cara tersebut juga lebih efisien,” ucap Danang.

Apabila masih tidak ada respons, barulah petugas terjun langsung mendatangi rumah.

Karena anggaran terbatas, penagihan langsung tidak bisa dilakukan kepada seluruh penunggak. Pemerintah harus memilih secara efisien berdasarkan potensi penerimaan pajaknya.

“Diutamakan pada nilai piutang besar seperti kendaraan roda empat. Namun untuk kendaraan roda dua juga berpeluang didatangi, misal nilai piutang besar dan jaraknya dekat. Jadi meski motor murah juga bisa saja menjadi sasaran petugas,” katanya.

Metode ini dinilai efektif, karena mendatangi satu alamat dengan nilai piutang besar jauh lebih sebanding dengan biaya operasional petugas.

“Bila anggaran program penuh, ya kami pasti akan datangi semua setiap penunggak pajak, tidak akan dipilih-pilih,” ujar Danang.

Bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak, kesempatan untuk mengabaikan kewajiban semakin sempit. Cepat atau lambat, penagihan bisa dilakukan mulai dari pesan WhatsApp hingga kedatangan petugas Samsat di depan rumah. (alf)

KPP Kendari Genjot Kepatuhan ASN Konawe Kepulauan

Posted on 09/11/202509/11/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendari terus memperkuat sinergi fiskal dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan. Salah satunya melalui kegiatan koordinasi lanjutan implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah (OP4D) di Kantor Badan Keuangan Daerah, Selasa (4/11/2025).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Konawe Kepulauan Rifqi Saifullah Razak, Kepala BKD Mahmud, Kepala KPP Pratama Kendari Calvin Octo Pangaribuan, serta jajaran. Fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi Laporan Kinerja Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pemerintah Daerah hingga 30 Oktober 2025.

Dalam laporan tersebut, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan ASN baru mencapai 63,91 persen atau 1.323 dari total 2.070 pegawai. Kepatuhan PNS berada di angka 62,33 persen, sementara PPPK sedikit lebih tinggi di 66,38 persen. Angka ini menunjukkan masih perlunya percepatan menjelang masa pelaporan berikutnya, meski tren kepatuhan meningkat dibanding awal tahun.

Percepatan juga dibutuhkan dalam aktivasi Coretax System, platform pelaporan pajak yang akan berlaku penuh mulai Tahun Pajak 2026. Hingga saat ini, baru 46 pegawai ASN (2,22 persen) yang mengaktifkan akun Coretax, sehingga edukasi dan pendampingan dinilai perlu digiatkan kembali.

Dari sisi belanja daerah, realisasi belanja pegawai, barang, dan modal hingga akhir Oktober 2025 mencapai Rp349,44 miliar dari pagu Rp636,27 miliar. Dari total belanja itu, setoran pajak baru tercatat Rp18,14 miliar atau 5,19 persen. Realisasi Dana Desa juga menjadi sorotan karena baru 48 dari 89 desa (53,93 persen) yang menyetor pajak, dengan total penerimaan Rp620 juta.

Selain itu, dari 44 organisasi perangkat daerah (OPD), baru satu OPD yang melaporkan SPT masa unifikasi dan PPh 21/26, dan belum ada OPD yang menyampaikan SPT masa PPN. KPP Pratama Kendari menilai peningkatan disiplin administrasi fiskal di level OPD dan desa akan berdampak langsung pada ketertiban penerimaan pajak daerah.

Kepala KPP Pratama Kendari, Calvin Octo Pangaribuan, menyebut evaluasi ini penting untuk memastikan potensi fiskal daerah bisa terekam dan terlapor secara transparan. “Konawe Kepulauan memiliki potensi besar dari belanja publik dan aktivitas pemerintahan. Dengan OP4D dan Coretax, kami ingin memastikan setiap transaksi fiskal terekam, terlapor, dan berkontribusi bagi penerimaan negara,” ujarnya, dikutip dari pajak.go.id, Minggu (9/11/2025).

Bupati Konawe Kepulauan, Rifqi Saifullah Razak, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan kepatuhan ASN dan instansi daerah. “Kami akan mendorong seluruh perangkat daerah untuk lebih tertib administrasi fiskal dan mendukung penguatan integrasi data,” tegasnya.

Kegiatan koordinasi ini memperkuat komitmen bersama antara KPP Pratama Kendari dan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam meningkatkan akuntabilitas fiskal, mempercepat kepatuhan ASN, dan mempersiapkan tata kelola pajak berbasis digital di tingkat daerah. (alf)