Ketum P3KPI Tegaskan Konsultan Pajak Bukan Cuma Hitung Angka, Tapi Punya Integritas

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Susy Suryani Suyanto menegaskan bahwa profesi konsultan pajak tidak sekadar soal kemampuan menghitung dan memahami regulasi, tetapi juga tentang integritas dan kekuatan mental. Hal itu disampaikannya dalam Seminar Perpajakan Nasional di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Di hadapan ratusan mahasiswa dan praktisi, Susy berbagi pengalaman hampir 40 tahun berkiprah sebagai konsultan pajak. Ia menyebut banyak lulusan hebat dari dalam dan luar negeri yang akhirnya tidak bertahan di profesi ini karena mental yang tidak cukup kuat menghadapi dinamika perpajakan.

“Menjadi konsultan pajak itu yang pertama mental, bukan pintar dulu. Pintar banyak, tapi kalau mentalnya tidak kuat, sulit bertahan,” ujarnya.

Ia menggambarkan posisi konsultan pajak sebagai pihak yang berada di tengah relasi antara wajib pajak dan aparat pajak. Dalam situasi tertentu, konsultan harus mampu menjembatani perbedaan pandangan sekaligus menjaga kepentingan klien tanpa melanggar aturan.

Menurut Susy, hubungan antara wajib pajak, konsultan pajak, dan otoritas pajak harus dilihat sebagai ekosistem yang saling membutuhkan. Jika salah satu tidak berjalan dengan baik, kepercayaan terhadap sistem dapat terganggu.

Ia juga mendorong mahasiswa untuk tidak hanya mengejar gelar akademik, tetapi membangun karakter dan integritas sejak dini. Dunia perpajakan, katanya, menuntut ketangguhan dalam menghadapi tekanan pemeriksaan, sengketa, hingga perbedaan interpretasi aturan.

Sebagai organisasi profesi, P3KPI disebutnya berkomitmen menjaga standar etika dan kompetensi anggotanya. Integritas, menurutnya, adalah fondasi utama dalam membangun legitimasi sistem perpajakan.

“Kalau konsultan pajak berintegritas, aparat profesional, dan wajib pajak patuh, maka sistem akan berjalan sehat,” tegas Susy.

Ia menutup dengan pesan kepada generasi muda bahwa profesi konsultan pajak bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan negara melalui sistem perpajakan yang adil dan terpercaya. (bl)

Merawat Kebersamaan, Menghidupkan Kepedulian: Catatan di Balik Imlek IKPI 2026

Sebuah perayaan yang terlihat indah di permukaan sering kali menyimpan proses panjang yang tidak banyak terlihat. Di balik dekorasi yang tertata, susunan acara yang mengalir rapi, serta wajah-wajah penuh sukacita, ada kerja sunyi yang berjalan berbulan-bulan sebelumnya. Demikian pula dengan Perayaan Imlek IKPI 2026 sebuah momentum yang bukan hanya menghadirkan kemeriahan, tetapi juga memperlihatkan kekuatan kolektif sebuah organisasi.

Puncak perayaan diselenggarakan pada 24 Februari 2026 di Restoran Grand Hwa Yen, Jalan Roa Malaka, Jakarta Barat. Acara digelar secara hybrid dan diikuti lebih dari 1.000 anggota IKPI dari seluruh cabang di Indonesia. Kehadiran langsung yang berpadu dengan partisipasi daring menciptakan suasana yang melampaui batas ruang dan jarak. Dalam satu waktu yang sama, anggota dari berbagai daerah terhubung dalam semangat kebersamaan yang serentak dan hangat.

Namun sebelum sampai pada hari itu, ada proses yang panjang dan penuh dinamika. Liliesen selaku Ketua Perayaan Imlek memimpin rangkaian persiapan dengan keseriusan dan ketenangan. Rapat demi rapat digelar untuk membahas konsep acara, menyusun struktur kegiatan, menentukan alur teknis, hingga mengantisipasi berbagai kemungkinan kendala dalam pelaksanaan hybrid. Setiap keputusan lahir dari diskusi kolektif, bukan dari satu suara.

Yulia Yanto Anang mengambil peran penting dalam memastikan koordinasi teknis berjalan efektif. Setiap detail kecil diperhatikan dari tata panggung, kesiapan perangkat daring, hingga sinkronisasi waktu antara peserta luring dan daring. Faryanti Tjandra, sebagai Sekretaris IKPI Cabang Jakarta Selatan, memperkuat sisi administrasi dan komunikasi internal agar seluruh informasi tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu. Di tengah dinamika tersebut, Daniel Mulia, Johanes Santoso, Julianto, dan saya sendiri, Tintje Beby, ikut bergerak dalam berbagai peran yang mungkin tidak selalu terlihat, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga ritme kerja tim.

Di sela persiapan acara puncak, ada satu hal yang sejak awal disepakati bersama: Imlek tidak boleh berhenti pada seremoni. Perayaan harus menghadirkan makna sosial. Di sinilah peran Suryani menjadi sangat sentral. Sebagai penggerak Bakti Sosial Imlek, ia memimpin proses penggalangan dana dengan penuh ketekunan. Sosialisasi dilakukan kepada anggota di berbagai cabang, mengajak untuk berbagi dalam semangat solidaritas.

Penggalangan dana bukan sekadar soal nominal, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa organisasi profesional juga memiliki tanggung jawab sosial. Bersamaan dengan itu, upaya pencarian sponsor dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur. Proposal disusun dengan cermat, komunikasi dijalin dengan penuh kesantunan, dan kepercayaan dibangun melalui reputasi organisasi.

Kerja tersebut menemukan wujud nyatanya pada 20 Februari 2026, saat Bakti Sosial Imlek digelar di Cetya Milek Hud, Sewan Tanggasem, Neglasari, Kota Tangerang. Sebanyak 300 paket sembako dibagikan kepada masyarakat sekitar. Setiap paket berisi beras, gula, minyak goreng, Indomi, dan terigu kebutuhan pokok yang sederhana namun memiliki arti besar bagi keluarga penerima.

Di Sewan, suasana terasa berbeda. Tidak ada jarak antara panitia dan warga. Tidak ada formalitas yang kaku. Selain pembagian sembako, kegiatan diisi dengan permainan interaktif dan kebersamaan sederhana yang menghadirkan tawa. Kehadiran Liliesen, Suryani, Yulia Yanto Anang, Faryanti Tjandra, Daniel Mulia, Johanes Santoso, Julianto, dan saya sendiri di tengah warga menjadi simbol bahwa kepedulian tidak hanya direncanakan, tetapi dijalankan bersama.

Bagi saya pribadi, momen di Sewan adalah titik di mana makna Imlek benar-benar terasa. Perayaan bukan tentang dekorasi atau jamuan makan, melainkan tentang kehadiran dan perhatian. Tentang menyapa, mendengar, dan berbagi secara langsung.

Komitmen itu tidak berhenti di sana. Pada Jumat, 27 Februari 2026, bakti sosial kembali dilaksanakan di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan. Sebanyak 250 paket sembako dengan isi yang sama, seperti beras, gula, minyak goreng, Indomi, dan terigu dibagikan kepada warga sekitar. Kegiatan ini menjadi simbol konsistensi bahwa kepedulian bukan agenda satu hari, melainkan sikap yang dijaga.

Jika ditarik lebih jauh, seluruh rangkaian Imlek IKPI 2026 menunjukkan bahwa kekuatan organisasi tidak hanya terletak pada jumlah anggota atau skala acara, tetapi pada kemampuannya bekerja sebagai tim. Liliesen memimpin dengan arah yang jelas. Suryani menggerakkan semangat berbagi dengan konsisten. Yulia Yanto Anang memastikan teknis berjalan presisi. Faryanti Tjandra menjaga kerapian administrasi. Daniel Mulia, Johanes Santoso, dan juga tim panitia lainnya dan saya sendiri menjalankan peran masing-masing dalam harmoni.

Ada energi kolektif yang terasa selama proses tersebut energi yang lahir dari rasa saling percaya. Tidak semua pekerjaan terlihat di panggung. Banyak yang selesai di ruang rapat, di grup koordinasi, dalam percakapan panjang tentang anggaran, teknis, dan pembagian tugas. Namun justru di situlah fondasi sebuah perayaan dibangun.

Imlek IKPI 2026 pada akhirnya bukan sekadar perayaan Tahun Baru Imlek. Ia adalah cermin karakter organisasi. Bahwa profesionalisme tidak hanya ditunjukkan dalam praktik perpajakan, tetapi juga dalam cara mengelola kegiatan sosial dan internal. Bahwa integritas bukan hanya nilai yang diucapkan, tetapi diwujudkan dalam kerja nyata.

Lebih dari 1.000 anggota yang terlibat dalam puncak perayaan mungkin melihat kemeriahan acara. Namun bagi kami yang berada di dalam prosesnya, yang terasa adalah rasa syukur bahwa kebersamaan masih menjadi kekuatan utama IKPI.

Dan mungkin itulah esensi yang paling penting: ketika sebuah organisasi mampu merayakan dengan hati, bekerja dengan integritas, dan berbagi dengan tulus, maka perayaan itu tidak akan pernah sekadar menjadi agenda tahunan. Ia akan menjadi bagian dari perjalanan nilai yang terus hidup.

Penulis adalah Ketua Bidang. keuangaan IKPI

Tintje Beby
Email: tibeb.sugandi@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

IKPI Sleman–HIPMI Sleman Siap Teken MoU, Pengusaha Muda Dapat Pendampingan Pajak Terstruktur

IKPI, Sleman: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sleman dan BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Cabang Sleman sepakat memperkuat kolaborasi strategis di bidang perpajakan melalui audiensi yang digelar di Verde Coffee, Seturan, Rabu (25/2/2026). Pertemuan ini menjadi langkah awal menuju penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antar kedua organisasi.

Ketua IKPI Cabang Sleman, Hersona Bangun, menegaskan bahwa kerja sama ini diarahkan untuk memberikan pendampingan pajak yang lebih terstruktur kepada para pengusaha muda di Sleman. Menurutnya, kepatuhan pajak tidak cukup hanya dengan sosialisasi, tetapi membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan.

“Kami ingin sinergi ini menghasilkan program konkret, bukan sekadar wacana. Anggota HIPMI perlu mendapatkan edukasi sekaligus asistensi langsung dalam menjalankan kewajiban perpajakan,” ujar Hersona.

Dalam kesepakatan awal, kedua pihak akan menyusun program kerja bersama yang mencakup edukasi perpajakan bagi anggota HIPMI dan masyarakat Sleman. IKPI Sleman juga membuka ruang konsultasi pajak khusus bagi anggota HIPMI yang membutuhkan solusi atas persoalan perpajakan yang mereka hadapi.

Salah satu fokus utama adalah pendampingan penyusunan SPT Tahunan Badan. Langkah ini dinilai penting mengingat banyak pelaku usaha yang masih membutuhkan pemahaman teknis dalam pelaporan pajak badan usaha secara benar dan sesuai ketentuan.

Selain itu, forum diskusi rutin akan dibentuk sebagai wadah pembahasan isu-isu pajak aktual, termasuk perkembangan kebijakan dan implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang mulai diterapkan dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Umum BPC HIPMI Sleman, Haryo Primanto menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut. Ia berharap kolaborasi ini menjadi momentum peningkatan literasi pajak sekaligus memperkuat tata kelola usaha anggota HIPMI agar semakin profesional dan patuh regulasi.

IKPI Sleman menilai, sinergi dengan komunitas pengusaha muda merupakan strategi penting dalam membangun budaya kepatuhan pajak sejak dini. Dengan kolaborasi ini, konsultan pajak tidak hanya berperan sebagai pendamping administratif, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan usaha.

Kerja sama ini diharapkan segera diformalkan melalui MoU dan menjadi model kolaborasi yang dapat direplikasi di wilayah lain. (bl)

IKPI Depok Gandeng Tax Center STIE MBI, Perkuat Jembatan Praktik dan Akademik Perpajakan

IKPI, Depok: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok, Hendra Damanik, menegaskan bahwa kolaborasi antara organisasi profesi dan perguruan tinggi merupakan langkah strategis dalam mencetak sumber daya manusia perpajakan yang adaptif dan berintegritas. Menurutnya, dunia akademik dan praktik harus berjalan beriringan agar mampu menjawab dinamika regulasi serta transformasi digital administrasi pajak.

“Kerja sama ini bukan sekadar seremoni penandatanganan, tetapi komitmen bersama untuk membangun jembatan antara teori di kampus dan praktik nyata di lapangan. Mahasiswa perlu mendapatkan gambaran riil tentang penerapan regulasi serta tantangan profesional yang dihadapi para konsultan pajak,” ujar Hendra.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Depok)

Kerja sama tersebut terjalin antara IKPI Cabang Depok dan Tax Center STIE Manajemen Bisnis Indonesia (MBI) penuh semangat kolaborasi. Momentum ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara akademisi, praktisi, dan otoritas pajak di wilayah Depok.

Kegiatan yang berlangsung Rabu (25/2/2026) di Kampus STIE MBI, Depok ini dihadiri langsung oleh Ketua STIE MBI, Dr. H. Teguh Prajitno, SE, MM, beserta jajaran pimpinan kampus. Turut hadir Ketua Tax Center STIE MBI, Dr. Hj. Andi Primafira Bumandava Eka, SH, SE, MM, yang menyampaikan bahwa kolaborasi dengan organisasi profesi akan memperkaya pendekatan pembelajaran berbasis praktik di lingkungan kampus.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Depok)

Dari unsur otoritas pajak, hadir perwakilan KPP Pratama Depok Cimanggis yang diwakili oleh Nurhartadi selaku Kepala Seksi Pelayanan. Kehadiran pihak KPP menjadi simbol dukungan terhadap penguatan literasi dan kompetensi perpajakan di kalangan mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. H. Teguh Prajitno menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerja sama ini. Ia menilai kemitraan dengan IKPI akan meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri serta memperluas wawasan mahasiswa mengenai praktik perpajakan terkini.

Senada dengan itu, Dr. Hj. Andi Primafira Bumandava Eka menegaskan bahwa Tax Center STIE MBI siap menjadi ruang kolaboratif untuk berbagai kegiatan edukasi, mulai dari seminar ilmiah, pelatihan teknis, hingga pendampingan akademik yang selaras dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional.

Sementara itu, Nurhartadi menyampaikan dukungan dari sisi administrasi perpajakan. Ia berharap sinergi antara kampus, organisasi profesi, dan KPP dapat menumbuhkan kesadaran kepatuhan pajak sejak dini serta melahirkan generasi profesional yang tidak hanya kompeten, tetapi juga menjunjung tinggi integritas.

Ke depan, kemitraan ini diharapkan berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak nyata, baik bagi mahasiswa, praktisi, maupun penguatan ekosistem pendidikan dan profesi perpajakan secara lebih luas di Kota Depok. (bl)

DJP Beri Relaksasi SPT PPh 21 Desember 2025 hingga 28 Februari 2026

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberikan relaksasi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk Masa Pajak Desember 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-21/PJ.09/2026 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan masa transisi implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP).

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 yang semula jatuh pada 20 Januari 2026, diberikan relaksasi hingga 28 Februari 2026. Kebijakan ini diambil seiring masih berlangsungnya masa transisi implementasi Coretax DJP sebagai bagian dari transformasi dan modernisasi administrasi perpajakan.

DJP menyatakan, relaksasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta menjaga kepatuhan wajib pajak di tengah proses penyesuaian sistem baru. Dengan adanya perpanjangan ini, wajib pajak memiliki waktu tambahan untuk memastikan pelaporan dilakukan secara benar melalui sistem yang telah diperbarui.

Tak hanya memperpanjang tenggat waktu, DJP juga memberikan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 Desember 2025 hingga 28 Februari 2026. Mekanismenya, tidak akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Apabila STP telah terbit, Kepala Kantor Wilayah DJP terkait atas nama DJP akan melakukan penghapusan sanksi administrasi secara jabatan.

Meski demikian, DJP tetap mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2025 melalui Coretax DJP sebelum batas waktu relaksasi berakhir. Imbauan ini sekaligus menegaskan pentingnya partisipasi aktif wajib pajak dalam mendukung implementasi sistem baru. (bl)

Pakar Perpajakan Tegaskan Mahasiswa Harus Siap Hadapi Era Pajak Digital

IKPI, Jakarta: Transformasi administrasi perpajakan Indonesia yang bergerak menuju sistem digital berbasis data menuntut kesiapan generasi muda. Kepala Pusat Kajian dan Pelatihan Perpajakan Tax Academy, Prof. Dr. P.M. John L. Hutagaol menegaskan mahasiswa harus memahami perkembangan kebijakan dan praktik perpajakan sejak dini agar mampu bersaing di dunia kerja.

Pernyataan itu disampaikannya dalam Seminar Perpajakan Nasional di Perbanas Institute, Rabu (25/2/2026), yang juga menghadirkan pimpinan berbagai asosiasi profesi perpajakan.

Empat Ketua Umum asosiasi konsultan pajak yang hadir yakni Vaudy Starworld (Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia/IKPI), Ass. Prof. Dr. Gilbert Rely (Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Pajak Indonesia/PerkoppI), Dr. Suherman Saleh (Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia/AKP2I), serta Susy Suryani Suyanto (Ketua Umum Perkumpulan Profesi Pengacara dan Konsultan Pajak Indonesia/P3KPI). Hadir pula Darussalam, Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI).

Prof. John menilai, perkembangan kebijakan perpajakan Indonesia sangat cepat dan dinamis. Oleh karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori, tetapi juga harus mengikuti praktik dan perubahan regulasi.

“Perusahaan membutuhkan lulusan yang memahami akuntansi sekaligus perpajakan. Kompetensi ganda ini menjadi nilai tambah yang sangat penting,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa profesionalisme dan etika menjadi fondasi utama di tengah sistem administrasi yang semakin transparan. Dengan sistem berbasis data, integritas menjadi faktor krusial dalam praktik perpajakan.

“Digitalisasi bukan sekadar perubahan sistem, tetapi perubahan cara berpikir. Mahasiswa harus siap menghadapi era pajak digital yang menuntut akurasi dan tanggung jawab,” tegasnya.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak SDM perpajakan yang adaptif dan kompeten. Diskusi bersama pimpinan asosiasi profesi menjadi kesempatan berharga untuk membuka wawasan mahasiswa mengenai tantangan nyata di lapangan.

“Sinergi akademisi dan organisasi profesi akan menentukan kualitas SDM perpajakan Indonesia ke depan. Dari sinilah kita membangun fondasi sistem pajak yang lebih kuat,” tutup Prof. John. (bl)

IKPI Dorong Penguatan Ekosistem dan Terbentuknya Badan Penerimaan Negara

IKPI, Jakarta: Penguatan penerimaan negara, memerlukan reformasi ekosistem perpajakan yang menyeluruh. Hal itu ditegaskan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dalam Seminar Perpajakan Nasional di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Vaudy merujuk pada PP Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur program prioritas sistem penerimaan negara, termasuk target peningkatan rasio penerimaan terhadap PDB hingga 23 persen dalam jangka panjang.

Ia juga mengutip enam strategi optimalisasi penerimaan pajak yang dipaparkan Direktorat Jenderal Pajak dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, antara lain integrasi data, penguatan digitalisasi pengawasan, kebijakan perpajakan transaksi digital, serta penguatan penegakan hukum.

Menurut Vaudy, integrasi data menjadi fondasi utama. Tanpa database yang solid dan terhubung antarinstansi, potensi penerimaan sulit dimaksimalkan.

Ia turut menyinggung wacana penguatan kelembagaan penerimaan negara, termasuk pembahasan mengenai desain Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional.

“Yang terpenting adalah bagaimana desain kelembagaan itu meningkatkan efektivitas, bukan sekadar perubahan struktur,” ujarnya.

Selain aspek kelembagaan, Vaudy mengangkat isu pembatasan transaksi uang kartal sebagai bagian dari penguatan sistem keuangan. Transaksi yang masuk sistem perbankan dinilai lebih mudah diawasi dan ditelusuri.

Ia juga menekankan pentingnya pembenahan ekosistem secara simultan kebijakan, sistem, database, dan kepatuhan wajib pajak harus bergerak bersama.

“Reformasi perpajakan harus komprehensif. Jika ekosistemnya kuat, penerimaan negara akan lebih stabil dan berkelanjutan,” tegasnya. (bl)

Saatnya Menentukan Pilihan! Panitia HUT ke-61 IKPI Ajak Anggota Gunakan Hak Voting

IKPI, Jakarta: Tahapan penting dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi dimulai. Panitia membuka voting online Lomba Gestur Tangan IKPI yang berlangsung pada 25 Februari hingga 2 Maret 2026.

Ketua Panitia HUT ke-61 IKPI, Novalina Magdalena, mengajak seluruh anggota untuk aktif menggunakan hak suaranya dalam menentukan gestur terbaik yang akan menjadi simbol semangat IKPI ke depan.

“Voting ini bukan sekadar memilih karya, tetapi bagian dari partisipasi kita bersama dalam membangun identitas organisasi. Saya mengajak seluruh anggota IKPI di seluruh Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya,” ujar Novalina, Jumat (26/2/2026).

Ia menegaskan bahwa setiap anggota hanya dapat memberikan satu suara, sehingga proses penilaian berlangsung adil dan transparan. Partisipasi aktif anggota akan memperkuat legitimasi gestur yang nantinya ditetapkan sebagai simbol resmi asosiasi.

Menurut Novalina, gestur yang terpilih akan menjadi wajah semangat IKPI dalam berbagai kegiatan, baik internal maupun eksternal. Karena itu, anggota diharapkan memilih karya yang paling mencerminkan nilai profesionalisme, integritas, serta kebersamaan.

Voting dilakukan secara daring melalui tautan resmi berikut:

🔗 https://bit.ly/VotingGesturTanganIKPI

Panitia juga mengimbau seluruh anggota untuk saling mengingatkan dan mengajak rekan di cabang masing-masing agar tidak melewatkan periode voting ini.

“Ini momen kebersamaan kita. Mari tunjukkan kebanggaan sebagai anggota IKPI dengan ikut menentukan simbol yang akan kita gunakan bersama,” kata Novalina. (bl)

Uni Eropa Tambah Vietnam ke Blacklist Pajak, Total Kini 10 Yurisdiksi

IKPI, Jakarta: Dewan Uni Eropa pada 17 Februari 2026 secara resmi menyetujui pembaruan daftar EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes, yakni daftar negara atau yurisdiksi yang dinilai belum memenuhi standar tata kelola perpajakan internasional versi Uni Eropa. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang blok tersebut untuk memperkuat transparansi pajak global dan menekan praktik penghindaran pajak lintas batas.

Berdasarkan dokumen yang dirilis General Secretariat Dewan Uni Eropa, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi terhadap kepatuhan yurisdiksi terhadap standar transparansi dan pertukaran informasi perpajakan.

Dalam revisi terbaru, Vietnam serta Kepulauan Turks dan Caicos dimasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist). Keputusan ini diambil setelah evaluasi terhadap komitmen dan implementasi standar perpajakan internasional yang menjadi acuan Uni Eropa, termasuk transparansi dan pertukaran informasi perpajakan.

Meski disebut sebagai blacklist, Dewan Uni Eropa menegaskan bahwa status tersebut tidak bersifat permanen. Yurisdiksi yang menunjukkan perbaikan dan mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan dapat dikeluarkan dari daftar. Hal itu tercermin dari dicoretnya Samoa serta Trinidad dan Tobago setelah dinilai telah memenuhi standar tata kelola pajak yang dipersyaratkan.

Dengan pembaruan ini, total terdapat sepuluh yurisdiksi dalam daftar hitam Uni Eropa, yakni Samoa Amerika, Anguilla, Guam, Palau, Panama, Rusia, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Virgin Amerika Serikat, Vanuatu, dan Vietnam. Daftar ini menjadi rujukan penting bagi negara-negara anggota Uni Eropa dalam menerapkan langkah defensif, baik dalam aspek perpajakan maupun kerja sama ekonomi.

Masuknya Vietnam ke dalam blacklist berkaitan dengan temuan Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang berada di bawah koordinasi OECD. Forum tersebut menyatakan Vietnam belum sepenuhnya memenuhi standar pertukaran informasi perpajakan berdasarkan permintaan (exchange of information on request). Sebelumnya, Vietnam sempat berada di grey list setelah menyampaikan komitmen reformasi, namun implementasinya dinilai belum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Keputusan final tersebut dikukuhkan dalam pertemuan Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) bulan Februari ini. ECOFIN sendiri merupakan forum para menteri keuangan negara anggota Uni Eropa yang secara berkala mengevaluasi kepatuhan yurisdiksi terhadap prinsip good tax governance.

Sementara itu, Kepulauan Turks dan Caicos kembali masuk daftar karena dianggap masih memfasilitasi pengaturan usaha lepas pantai yang memungkinkan pengalihan laba tanpa substansi ekonomi yang memadai. Alasan serupa juga berlaku bagi Anguilla dan Vanuatu yang dinilai belum menerapkan persyaratan substansi ekonomi secara efektif.

Adapun Samoa Amerika, Guam, dan Kepulauan Virgin Amerika Serikat tetap tercantum karena belum menerapkan sistem pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Secara umum, yurisdiksi yang masuk daftar hitam biasanya berkaitan dengan rezim pajak yang dianggap merugikan atau kurang transparan.

Dewan ECOFIN memperbarui daftar ini dua kali dalam setahun sebagai bagian dari mekanisme pengawasan berkelanjutan. Untuk 2026, revisi berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Oktober. Langkah ini menunjukkan komitmen Uni Eropa untuk menjaga integritas sistem perpajakan global sekaligus mendorong negara-negara mitra agar memperkuat transparansi dan kerja sama internasional di bidang pajak. (alf)

Menkeu Tunggu Arahan Presiden Soal Usulan Bebas Pajak THR, KSPI Desak Realisasi Tahun Ini

IKPI, Jakarta: Wacana pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 atas tunjangan hari raya (THR) kembali mencuat menjelang Ramadan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan hingga kini belum menerima usulan resmi terkait permintaan agar THR buruh tidak dikenakan pajak.

Kepada media di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026), Purbaya menegaskan dirinya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum mengambil langkah kebijakan apa pun. Ia mengaku belum memperoleh laporan langsung mengenai desakan tersebut.

“Saya belum pernah dengar permintaan itu. Saya tunggu petunjuk Pak Prabowo kalau memang ada arahan,” ujarnya singkat kepada awak media.

Desakan penghapusan PPh Pasal 21 atas THR sebelumnya disuarakan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Ia meminta kebijakan tersebut mulai berlaku tahun ini dan diterapkan secara permanen ke depan.

Menurut Said, pemotongan pajak atas THR dinilai mengurangi manfaat yang seharusnya diterima pekerja, terutama kalangan buruh yang menjadikan dana tersebut untuk kebutuhan penting menjelang Idul Fitri, termasuk biaya mudik.

“Mulai tahun ini dan seterusnya, THR jangan dipotong PPh 21. Percuma dapat THR kalau akhirnya dipotong pajak. Ini untuk orang kecil yang sangat membutuhkan,” ujar Said dalam konferensi pers virtual.

Selain isu pajak, KSPI dan Partai Buruh juga mendorong agar pembayaran THR bagi pekerja swasta dilakukan lebih awal, yakni tiga minggu sebelum Lebaran atau H-21. Usulan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang kewajiban pembayaran THR.

Said menilai terdapat pola di sejumlah perusahaan yang merumahkan atau memutus kontrak pekerja menjelang hari raya untuk menghindari kewajiban membayar THR. Setelah Lebaran, pekerja dipanggil kembali untuk bekerja.

Ia mencontohkan kabar mengenai produsen mi instan di Gresik, Jawa Timur, yang disebut merumahkan ratusan pekerja menjelang Lebaran. Praktik seperti ini, menurutnya, menjadi alasan perlunya pembayaran THR dipercepat agar hak pekerja tetap terlindungi.

Wacana pembebasan pajak atas THR pun kini menjadi perhatian publik, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menuntut daya beli masyarakat tetap terjaga. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, dengan Kementerian Keuangan menunggu arahan resmi dari Presiden sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut. (alf)

en_US