Pembuka
Negara tidak runtuh karena kekurangan angka, tetapi karena kehilangan kepercayaan. APBN — dengan segala target, asumsi, dan proyeksi menuju 2026 pada dasarnya bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan cermin hubungan moral antara negara dan warga. Ia hanya bekerja ketika masyarakat percaya bahwa sistem yang memungut kontribusi mereka dijalankan oleh tangan-tangan profesional yang berintegritas.
Dalam era pengawasan tinggi, kepercayaan tidak lagi lahir dari simbol otoritas, tetapi dari reputasi yang diuji secara terbuka. Profesi pajak, yang dahulu bekerja di ruang teknis yang relatif sunyi, kini berada di pusat perhatian publik. Setiap peristiwa yang mengguncang integritas bukan hanya menjadi isu profesi, tetapi menjadi narasi nasional tentang apakah sistem fiskal masih memiliki legitimasi.
Paradoks terbesar dari zaman transparansi adalah ini: semakin canggih mekanisme pengawasan, semakin jelas bahwa kontrol saja tidak cukup. Negara dapat memperluas regulasi dan audit, tetapi kepatuhan yang berkelanjutan hanya lahir ketika profesionalisme menjadi identitas sosial yang dipercaya. Tanpa itu, pengawasan berubah menjadi siklus defensif; dengan itu, pengawasan menjadi fondasi legitimasi.
Karena itu, pertanyaan menuju APBN 2026 bukan sekadar tentang angka penerimaan atau strategi fiskal, melainkan tentang reputasi profesi yang menjadi wajah negara di hadapan wajib pajak. Sebab pada akhirnya, kekuatan fiskal bukanlah hasil dari pemaksaan, melainkan dari keyakinan bahwa sistem yang kita jalankan memang layak dipercaya.
Pembahasan Substantif
1. Target APBN 2026 dan Ekonomi Politik Kepercayaan Fiskal
Setiap target penerimaan pajak dalam APBN mencerminkan asumsi tentang perilaku masyarakat dan dunia usaha. Negara tidak sekadar menghitung potensi ekonomi; negara memperkirakan tingkat kepatuhan. OECD menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela menjadi faktor utama stabilitas fiskal di banyak negara modern (OECD, Tax Administration Reports).
Reuven Avi-Yonah menekankan bahwa pajak merupakan kontrak sosial fiskal antara negara dan warga. Ketika legitimasi kuat, kepatuhan menjadi rasional secara sosial. Sebaliknya, ketika masyarakat meragukan integritas sistem, mereka cenderung bersikap defensif terhadap kewajiban pajak.
APBN 2026 kemungkinan akan menuntut penguatan penerimaan di tengah dinamika global yang tidak pasti. Namun strategi fiskal yang hanya mengandalkan penegakan hukum berisiko menciptakan kepatuhan berbasis ketakutan. Teori Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008) menunjukkan bahwa keseimbangan antara power dan trust menjadi kunci keberhasilan sistem pajak.
Dalam konteks ini, reputasi profesi pajak menjadi faktor penting. Profesional yang dipercaya membantu negara membangun trust. Sebaliknya, reputasi yang terganggu meningkatkan biaya pengawasan dan memperlemah legitimasi fiskal.
Pendekatan humaniora melihat kepercayaan sebagai pengalaman sosial, bukan sekadar norma hukum. Setiap interaksi antara profesional dan wajib pajak membentuk persepsi tentang keadilan sistem.
2. Era Pengawasan Tinggi: Integritas Profesi sebagai Infrastruktur Fiskal
Era digital menciptakan lingkungan pengawasan yang intens. Transparansi data, pelaporan otomatis, dan eksposur media membuat praktik fiskal menjadi lebih terbuka. Michel Foucault menyebut fenomena ini sebagai bentuk disiplin sosial melalui pengawasan.
Namun pengawasan saja tidak cukup. Tom R. Tyler menunjukkan bahwa legitimasi prosedural lebih efektif daripada ancaman hukuman dalam menciptakan kepatuhan jangka panjang (Tyler, 2006). Ini berarti integritas profesi menjadi faktor utama dalam membangun trust.
Pendekatan kehumasan profesi menempatkan reputasi sebagai kapital sosial. Profesi yang mampu menunjukkan nilai integritas memperoleh legitimasi publik yang memperkuat posisi mereka dalam sistem governance.
Psikologi sosial juga menunjukkan bahwa identitas profesional dibentuk oleh norma kolektif. Jika integritas menjadi standar sosial, individu akan menyesuaikan perilaku mereka. Jika tidak, pengawasan hanya menghasilkan kepatuhan defensif.
Dalam era pengawasan tinggi, integritas bukan lagi pilihan moral, tetapi strategi survival profesi.
Analisis Hukum
Dalam hukum administrasi negara, sistem perpajakan mengandalkan diskresi profesional. Kompleksitas regulasi membuat interpretasi menjadi bagian dari praktik. Oleh karena itu, integritas profesi berfungsi sebagai mekanisme legitimasi yang melengkapi regulasi formal.
Teori procedural justice menunjukkan bahwa legitimasi hukum terbentuk melalui persepsi fairness dalam proses pengambilan keputusan. Ketika profesional pajak menjalankan perannya secara transparan, mereka memperkuat rule of law.
Dalam kerangka statecraft, profesi konsultan pajak adalah bagian dari extended administrative state — aktor non-negara yang membantu menjalankan fungsi governance. Regulasi dapat menetapkan batas formal, tetapi legitimasi sistem bergantung pada praktik profesional sehari-hari.
Penguatan pengawasan fiskal menuju APBN 2026 harus disertai penguatan etika profesi. Tanpa integritas, pengawasan berisiko menciptakan ketidakpercayaan yang justru mengurangi kepatuhan sukarela.
Penutup
Menjaga APBN bukan hanya soal kebijakan fiskal atau target angka. Ia adalah soal menjaga kepercayaan. Dalam era transparansi, reputasi profesi pajak menjadi garis depan legitimasi negara.
Profesionalisme yang berbasis integritas tidak hanya melindungi reputasi profesi, tetapi juga memperkuat stabilitas fiskal. Negara yang mampu membangun profesi pajak yang dipercaya akan memiliki fondasi penerimaan yang lebih kokoh.
Karena pada akhirnya, kekuatan APBN tidak hanya diukur dari besarnya angka, tetapi dari kepercayaan yang membuat masyarakat rela berkontribusi.
Daftar Pustaka
• Tyler, Tom R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton University Press.
• Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). “Enforced versus voluntary tax compliance: The Slippery Slope Framework.” Journal of Economic Psychology.
• Avi-Yonah, Reuven S. (2011). Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State.
• OECD. (2019–2023). Tax Administration and Compliance Behaviour Reports.
Foucault, Michel. (1977). Discipline and Punish.
Penulis adalah Ketua Departemen Humas IKPI, Dosen, dan Praktisi Perpajakan
Jemmi Sutiono
Email : jemmi.sutiono@gmail.com
Disclaimer : Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
