Author: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kinerja penerimaan pajak di Bali terus menunjukkan daya tahannya di tengah pemulihan ekonomi daerah. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat realisasi penerimaan sebesar Rp13,07 triliun hingga Oktober 2025, atau 72,68% dari target Rp17,99 triliun. Capaian tersebut tumbuh 10,32% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, menandakan geliat aktivitas ekonomi yang semakin stabil.

Kepala Kanwil DJP Bali Darmawan menjelaskan bahwa pertumbuhan ini tidak lepas dari penguatan koordinasi seluruh kantor pelayanan pajak di wilayah Bali. Dari delapan KPP yang berperan mengadministrasikan penerimaan, KPP Madya Denpasar mencatat kontribusi terbesar dengan Rp6,48 triliun, ditopang aktivitas wajib pajak korporasi berskala besar dan menengah.

Di sisi jenis pajak, PPh masih menjadi tulang punggung penerimaan dengan capaian Rp8,92 triliun, sedangkan PPN dan PPnBM menyusul sebesar Rp3,56 triliun. Struktur tersebut menunjukkan pulihnya mobilitas usaha, peningkatan konsumsi, serta intensifikasi transaksi lintas sektor yang semakin merata.

Pariwisata Kembali Bergeliat

Pertumbuhan paling menonjol berasal dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, yang melonjak 28,28% dibanding tahun sebelumnya. Menurut Darmawan, tren ini mencerminkan akselerasi pemulihan pariwisata Bali sepanjang 2025, seiring meningkatnya arus wisatawan domestik maupun mancanegara.

Sektor lain yang ikut menopang penerimaan antara lain:

• Perdagangan besar & eceran: Rp2,48 triliun (18,98%)

• Aktivitas keuangan & asuransi: Rp1,67 triliun (12,76%)

• Administrasi pemerintahan & jaminan sosial: Rp1,34 triliun (10,28%)

Sementara dalam kelompok “sektor lainnya”, real estat memberikan kontribusi Rp742,83 miliar dan aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis sebesar Rp614,89 miliar, keduanya tumbuh dua digit. Kombinasi ini mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi Bali kian menyebar ke sektor pendukung seperti properti, konsultansi, dan layanan berbasis keahlian.

Insentif dan Digitalisasi Jadi Penopang

Untuk menjaga momentum pertumbuhan, DJP Bali mendorong pemanfaatan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi sektor tertentu seperti pariwisata, sebagaimana diatur dalam PMK No. 72/2025. Insentif yang berlaku Oktober–Desember 2025 ini diharapkan meningkatkan daya beli pekerja dan mendorong perputaran ekonomi lokal.

Di sisi administrasi, Darmawan menegaskan pentingnya aktivasi akun Coretax dan pembuatan Kode Otorisasi sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan 2025. Modernisasi digital ini menjadi strategi DJP untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan wajib pajak.

“Partisipasi aktif wajib pajak berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Darmawan dalam taklimat media APBN Kita Regional Bali di Denpasar, Kamis (27/11/2025). Ia menegaskan DJP Bali akan terus memperkuat layanan, memastikan kebijakan insentif berjalan efektif, dan mendukung transisi menuju ekosistem perpajakan digital.

Dengan tren ekonomi yang masih positif, kinerja penerimaan pajak Bali hingga akhir 2025 diperkirakan sangat bergantung pada daya beli wisatawan, aktivitas perdagangan, dan tingkat kepatuhan wajib pajak di era Coretax. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM resmi mengambil langkah besar dalam pengawasan perpajakan sektor pertambangan. Melalui integrasi data antara aplikasi Minerba-one dan sistem inti perpajakan Coretax DJP, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh pelaku usaha tambang memenuhi kewajiban perpajakannya secara transparan dan terukur.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, dalam Sosialisasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dihadiri sekitar 1.800 perusahaan tambang di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Bimo menegaskan bahwa penguatan basis data melalui pertukaran informasi antarinstansi merupakan pilar penting dalam meningkatkan akurasi pengawasan.

“Kami memperkuat basis data perpajakan melalui integrasi sistem. Minerba-one yang terhubung ke Coretax memungkinkan data dimanfaatkan secara optimal untuk menghimpun penerimaan negara,” ujar Bimo di hadapan para pelaku usaha.

Salah satu konsekuensi langsung dari integrasi ini adalah pengetatan persyaratan administrasi RKAB. DJP dan Ditjen Minerba telah sepakat menjadikan status pelunasan pajak—tax clearance—sebagai dokumen wajib dalam proses pengajuan maupun perpanjangan RKAB.

“Bapak Ibu perlu mempersiapkan diri. Mulai tahun depan, perpanjangan RKAB akan mensyaratkan tax clearance sebagai bagian dari kelengkapan administrasi,” tegas Bimo.

Langkah ini dianggap strategis mengingat sektor minerba menyumbang 20%–25% dari total penerimaan negara. Pertumbuhan jumlah wajib pajak di sektor tersebut terus meningkat sekitar 3% setiap tahun dan mencapai 7.128 entitas pada 2025.

Penerimaan negara dari subsektor mineral logam pun mencatat lonjakan signifikan: dari Rp4 triliun pada 2016 menjadi Rp45 triliun pada 2024—naik lebih dari sepuluh kali lipat. Dengan integrasi data yang semakin rapat, pemerintah berharap momentum positif ini dapat terus terjaga sekaligus menutup ruang bagi praktik ketidakpatuhan.

Integrasi Minerba-one dan Coretax menjadi salah satu tonggak digitalisasi tata kelola pertambangan Indonesia, sekaligus sinyal bahwa pemerintah semakin serius menertibkan kepatuhan pajak melalui teknologi. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti berbagai penyimpangan yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ia menyebut sejumlah temuan menunjukkan bahwa reformasi mendalam di institusi tersebut tak lagi bisa ditunda bahkan wacana pembekuan Bea Cukai sempat muncul dalam pembahasan internal pemerintah.

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/11/2025), Purbaya secara terbuka mengungkap sederet modus yang dilakukan oknum-oknum nakal. Mulai dari praktik under-invoicing yakni pencantuman nilai barang lebih rendah dari sebenarnya hingga lolosnya barang ilegal yang seharusnya terdeteksi di pintu masuk maupun keluar Indonesia.

“Orang menuduh Bea Cukai main macam-macam karena ada under-invoicing, ada ekspor yang nilainya lebih rendah, juga barang-barang ilegal masuk yang tidak ketahuan,” tegas Purbaya.

Selisih Data Perdagangan Jadi Alarm Keras

Tak berhenti di situ, Purbaya menyinggung praktik penyelundupan yang memanfaatkan negara ketiga demi menyamarkan data ekspor-impor. Ia mencontohkan selisih signifikan antara data ekspor China ke Indonesia dan data impor yang dicatat Indonesia.

Ada dugaan sejumlah barang transit ke negara lain seperti Singapura sebelum akhirnya masuk ke Indonesia, sehingga angka perdagangan tampak berbeda di sistem resmi. Oknum Bea Cukai disebut-sebut terseret dalam modus ini.

“Kalau hanya melihat satu data di UN Comtrade, memang tidak pas. Tapi kalau diteliti alurnya dari China ke Singapura lalu ke Indonesia, barulah terlihat cocok,” jelasnya.

Reformasi Total atau Dibekukan

Munculnya wacana pembekuan Bea Cukai, kata Purbaya, bukan lantaran dirinya memendam kekesalan terhadap institusi tersebut. Namun skala masalah yang ditemukan membuat pemerintah harus mempertimbangkan langkah drastis, termasuk opsi mengalihkan fungsi pemeriksaan barang ke pihak swasta—seperti pada era Orde Baru apabila reformasi internal tidak menunjukkan hasil.

“Saya tidak kesal dengan Bea Cukai. Tapi kita perlu solusi cepat dan perbaikan menyeluruh,” tegasnya.

Meski begitu, Purbaya melihat diskursus ini justru menjadi pemacu bagi jajaran Bea Cukai untuk bekerja lebih bersih. Ia mengungkapkan bahwa tim internalnya kini bergerak agresif mempercepat pengembangan perangkat lunak dan sistem pengawasan.

“Dengan adanya wacana itu, staf Bea Cukai semakin semangat. Software-nya juga berkembang cepat. Saya yakin kita bisa menjalankan program di Bea Cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkannya ke pihak lain,” tutupnya.

Berbagai temuan tersebut membuat pemerintah menempatkan pembenahan Bea Cukai sebagai prioritas utama. Namun apakah langkah drastis seperti pembekuan benar-benar diperlukan, kini bergantung pada seberapa jauh reformasi internal bisa berjalan efektif dalam waktu dekat. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kebijakan baru yang melarang mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi konsultan pajak selama minimal lima tahun setelah pensiun atau mengundurkan diri. Langkah ini diambil untuk menutup celah penyalahgunaan data negara yang masih melekat pada para eks pegawai.

Bimo menjelaskan, pegawai DJP memiliki akses luas terhadap informasi perpajakan yang bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Data itu tidak hanya tersimpan dalam perangkat resmi kantor, tetapi juga berpotensi tinggal di ponsel, laptop, hingga memori para pegawai. “Di HP, di tablet, di kepala, di laptop, di kantor tuh ada komputer stand alone berisi data negara yang rahasia,” ujar Bimo dalam media gathering di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2025).

Ia mengaku khawatir informasi tersebut disalahgunakan jika mantan pegawai langsung terjun menjadi konsultan pajak. Karena itu, masa tunggu lima tahun dianggap sebagai langkah pencegahan yang wajar demi menjaga integritas institusi. “Ini terkait conflict of interest. Ada konsekuensi pidana kalau data itu disalahgunakan. Karena itu ada masa tunggu, selama lima tahun masa kedaluwarsanya,” jelasnya.

Kebijakan tersebut juga lahir dari temuan Bimo terkait pelanggaran etik di internal DJP. Dalam wawancara sebelumnya dengan CNBC Indonesia, ia menyebut adanya praktik persekongkolan antara pegawai DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak. Modus itu biasanya dilakukan pegawai yang hendak resign dan kemudian bergabung dengan pihak tertentu untuk memanfaatkan data negara sebagai celah fraud.

Bimo menegaskan bahwa larangan ini bukan pembatasan hak, melainkan langkah perlindungan agar kerahasiaan data tetap terjaga dan potensi benturan kepentingan dapat dicegah. “Kami tidak ingin data negara disalahgunakan. Ini untuk menjaga integritas kita bersama,” tegasnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan menjadi salah satu sorotan utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan Kanwil DJP Jawa Timur II pada 26 November 2025. Dalam forum tersebut, Plt. Kakanwil DJP Jatim II, Kindy Rinaldy Syahrir, menegaskan bahwa mulai tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026, pelaporan SPT Tahunan akan sepenuhnya beralih ke sistem Coretax, menggantikan DJP Online.

Karena itu, wajib pajak diminta melakukan aktivasi Akun Coretax dan membuat Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, yang nantinya digunakan untuk seluruh proses pelaporan dan layanan digital DJP.

Penyuluh Pajak Agus Saptomo memberikan sosialisasi teknis terkait proses aktivasi, fitur utama Coretax, serta langkah-langkah pelaporan SPT di sistem baru tersebut. Sosialisasi ini bertujuan meminimalkan kendala saat masa pelaporan SPT, terutama bagi institusi pendidikan, organisasi besar, dan pelaku usaha yang hadir dalam forum.

Selain persiapan teknis, Plt. Kakanwil juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Modus penipuan yang marak meliputi permintaan data pribadi, iming-iming pengembalian pajak, hingga penyampaian informasi melalui nomor atau kanal tidak resmi.

“Seluruh layanan DJP hanya dilakukan melalui saluran resmi. Jika menerima informasi mencurigakan, masyarakat wajib mengonfirmasi ke KPP atau Kring Pajak,” tegas Kindy.

DJP Jatim II juga mengingatkan bahwa apabila wajib pajak menemukan indikasi pelanggaran layanan, laporan dapat disampaikan melalui kanal resmi Inspektorat Jenderal Kemenkeu, seperti situs WISE, nomor 021-134, WhatsApp 0815-99-6666-2, email pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id, atau melalui Inspektorat Bidang Investigasi dengan menyertakan unsur 4W+1H.

Forum ini dihadiri 20 instansi, termasuk KPP Pratama Madya Sidoarjo dan KPP Madya Gresik, yang turut menyampaikan perspektif mengenai kebutuhan layanan di daerah masing-masing. Sesi diskusi berlangsung interaktif, menyoroti tantangan implementasi Coretax, perlunya literasi digital layanan pajak, serta harapan simplifikasi aturan agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir.

Melalui FKP 2025, Kanwil DJP Jatim II memantapkan komitmen mendukung transisi menuju sistem perpajakan digital yang lebih modern, terintegrasi, dan berorientasi pada kenyamanan wajib pajak. Implementasi penuh Coretax diharapkan menjadi tonggak penting menuju layanan perpajakan yang lebih aman, mudah, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. (alf)