Author: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Suasana Training of Trainers (ToT) Pelaporan SPT Tahunan PPh yang digelar IKPI di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Selasa (3/3/2026) berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Sejak sesi materi dimulai, peserta aktif mengajukan pertanyaan, baik dari ruang pelatihan maupun melalui Zoom, membuat penyuluh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) intens merespons berbagai isu teknis.

Penyuluh DJP, Muh. Iqbal Rahadian, bersama para trainer lainnya membedah satu per satu pertanyaan yang muncul. Fokus diskusi banyak mengerucut pada praktik pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax, terutama pada bagian-bagian yang dinilai masih memerlukan penyesuaian di lapangan.

Ketua Departemen PPL IKPI, Benny Wibowo, mengangkat isu mengenai perhitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Ia menyoroti adanya perbedaan perlakuan tarif antara Wajib Pajak yang mengajukan NPPN dan yang tidak mengajukan, sementara fasilitas tersebut dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem Coretax. Pertanyaan ini memicu diskusi teknis yang cukup panjang karena menyangkut implementasi norma dalam pelaporan.

Sementara itu, Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, mempertanyakan persoalan klasifikasi lapangan usaha (KLU). Ia mengangkat skenario ketika terjadi perubahan kegiatan atau jenis pekerjaan karyawan, sehingga diperlukan penentuan ulang klasifikasi yang tepat dalam sistem. Topik ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan akurasi data administrasi perpajakan.

Wakil Sekretaris Umum IKPI, Novalina Magdalena, turut mengajukan pertanyaan terkait status nonaktif akun Coretax bagi istri. Ia mempertanyakan apakah kondisi nonaktif tersebut berpotensi mengganggu aktivitas istri dalam kegiatan pekerjaan atau administrasi lainnya yang membutuhkan akses sistem.

Derasnya pertanyaan dari jajaran pengurus pusat tersebut menambah intensitas diskusi. Penyuluh DJP memberikan penjelasan secara rinci, termasuk kemungkinan solusi dan langkah-langkah administratif yang dapat ditempuh dalam masing-masing kasus.

Peserta lain pun turut menambahkan pengalaman praktik di daerah, sehingga forum berkembang menjadi ruang pertukaran pengetahuan yang aplikatif. Tidak sedikit peserta yang mencatat poin-poin penting atau mendokumentasikan slide materi sebagai referensi untuk pelaksanaan sosialisasi di daerah.

Selain itu, pertanyaan juga banyak datang dari para peserta yang mengikuti ToT secara daring. Nampak kolom chating dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali isu-isu terkait pengisian SPT tahunan dengan menggunakan Coretax.

Hingga sesi berakhir, atmosfer pelatihan tetap hangat dan penuh energi. Tingginya partisipasi dan kedalaman pertanyaan menjadi gambaran kuat bahwa ToT ini bukan sekadar agenda formal, melainkan forum serius untuk memastikan kesiapan anggota sebelum memberikan edukasi SPT Tahunan kepada Wajib Pajak di seluruh Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Kepala Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan, Muh. Tunjung Nugroho, menyambut baik pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berbasis Coretax yang digelar bersama IKPI di Gedung Pusdiklat Pajak, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan kompetensi menjadi fondasi utama dalam membangun kepatuhan perpajakan nasional.

Menurutnya, sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kompetensi para pelaku usaha serta profesional di bidang perpajakan. 

“Kalau orang paham, mengerti, dan kompeten, kecenderungannya akan semakin patuh. Tantangan kita adalah memastikan tidak ada gap pengetahuan,” ujarnya.

Muh. Tunjung menjelaskan, Pusdiklat Pajak dibentuk negara dengan mandat konstitusional untuk membangun kompetensi di bidang keuangan negara, khususnya perpajakan. Selama ini, pendidikan dan pelatihan memang lebih banyak difokuskan kepada aparatur pajak. Namun ia menilai, pelaku usaha dan asosiasi profesi konsultan pajak juga merupakan pilar penting yang harus diperkuat secara simultan.

Ia memetakan empat pemangku kepentingan utama dalam ekosistem perpajakan, yakni pelaku usaha, asosiasi profesi konsultan pajak, aparatur pajak, dan pengadilan pajak. Keempatnya perlu dibangun secara holistik agar sistem berjalan imparsial, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks itu, ia menyambut positif model ToT yang diinisiasi IKPI. Pendekatan Training of Trainers dinilainya strategis untuk mencetak trainer di lingkungan asosiasi profesi yang nantinya akan mengedukasi masyarakat dan wajib pajak secara lebih luas. “Semakin banyak yang paham, semakin baik tingkat kepatuhan perpajakan kita,” katanya.

Muh. Tunjung juga menyoroti kehadiran Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan baru yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Ia menyebut Coretax sebagai platform utama administrasi perpajakan yang mengintegrasikan proses secara end-to-end, mulai dari pembuatan kode billing, pembayaran, hingga pelaporan SPT dalam satu sistem terhubung.

Ia bahkan membagikan pengalamannya saat mengisi SPT Tahunan melalui Coretax. Menurutnya, sistem tersebut relatif sederhana selama jaringan berjalan lancar. Integrasi bukti potong yang tervalidasi, detail pengisian harta, hingga mekanisme deposit pembayaran dinilainya sebagai bentuk kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya dua kompetensi utama di bidang perpajakan, yakni kompetensi teknis dan integritas. Tanpa integritas, ilmu perpajakan berpotensi disalahgunakan. Karena itu, Pusdiklat Pajak mengusung nilai “Puspahati”: hebat, anti korupsi, tanggap, dan inspiratif.

Ia berharap IKPI, dengan ribuan anggota tersertifikasi di seluruh Indonesia, dapat menjadi pelopor edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berbasis Coretax menjelang batas waktu 31 Maret. Kolaborasi antara Pusdiklat Pajak dan IKPI diharapkan terus berlanjut untuk memperluas literasi perpajakan dan memperkuat kepatuhan nasional.

Menutup sambutannya, Muh. Tunjung secara resmi membuka kegiatan ToT tersebut dan menyatakan kesiapan Pusdiklat Pajak untuk terus berkolaborasi dalam program edukasi perpajakan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dan negara. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan komitmennya menjalankan arahan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat edukasi perpajakan sejak dini. Komitmen tersebut diwujudkan dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 IKPI yang akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.

Arahan tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi Pengurus Pusat IKPI di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026). Dalam pertemuan itu, Wapres menekankan pentingnya membangun kesadaran pajak generasi muda sebagai fondasi sistem perpajakan yang kuat di masa depan.

Wakil Sekretaris Umum IKPI Novalina Magdalena mengatakan, edukasi pajak sejak dini sebenarnya telah menjadi bagian dari program strategis organisasi. Salah satu bentuk konkretnya adalah penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) perpajakan yang melibatkan siswa SMK dan mahasiswa dari seluruh Indonesia.

“Arahan Bapak Wakil Presiden sangat sejalan dengan langkah yang sudah kami lakukan. IKPI telah menggelar edukasi perpajakan sejak dini melalui LCC yang menjadi bagian dari rangkaian HUT,” ujar Novalina, Senin (2/3/2026).

Program LCC tersebut pertama kali diperkenalkan dalam HUT ke-60 IKPI dan kembali dilanjutkan pada HUT ke-61 tahun ini. Peserta berasal dari berbagai daerah, mencerminkan semangat literasi pajak yang semakin meluas di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Menurut Novalina, pendekatan edukatif melalui kompetisi dinilai efektif untuk menanamkan pemahaman mengenai fungsi pajak, peran dalam pembangunan, serta pentingnya kepatuhan sukarela. Generasi muda, kata dia, perlu diperkenalkan pada konsep pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kontribusi kebangsaan.

Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld juga secara langsung mengundang Wakil Presiden untuk dapat menghadiri puncak peringatan HUT ke-61 IKPI.

Undangan itu disambut positif. Wapres Gibran menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam peringatan HUT ke-61 IKPI, termasuk mendukung agenda edukasi perpajakan yang melibatkan generasi muda.

IKPI berharap, momentum HUT ke-61 tidak hanya menjadi perayaan organisasi, tetapi juga menjadi panggung nasional untuk menegaskan pentingnya literasi perpajakan sejak bangku sekolah dan perguruan tinggi, sebagai investasi jangka panjang bagi ketahanan fiskal Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jemmi Sutiono, menegaskan bahwa hasil Training of Trainers (ToT) Pelaporan SPT Tahunan PPh harus segera ditindaklanjuti secara konkret oleh Pengda dan Pengcab IKPI di seluruh Indonesia. Ia meminta seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) untuk mengelaborasikan serta mengkolaborasikan penjadwalan sosialisasi pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi secara masif.

Menurut Jemmi, peserta yang telah mengikuti ToT memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan materi yang diperoleh tidak berhenti di ruang pelatihan.

“Pengda dan Pengcab harus menyusun jadwal sosialisasi secara terstruktur dan kolaboratif, agar kepentingan Wajib Pajak dapat tersampaikan dengan baik oleh rekan-rekan yang hari ini mengikuti ToT,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Ia menekankan bahwa momentum periode pelaporan SPT Tahunan harus dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi. Dengan perencanaan yang matang dan sinergi antar pengurus daerah, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan secara serentak dan berkelanjutan, baik melalui webinar, kelas tatap muka, maupun klinik pajak.

Jemmi juga mengingatkan bahwa keberhasilan ToT diukur dari implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara Pengda dan Pengcab menjadi kunci agar materi pengisian SPT Orang Pribadi, khususnya melalui Coretax, dapat dipahami secara praktis oleh masyarakat.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa komitmen pengabdian dan integritas profesional harus benar-benar direalisasikan pasca-ToT. “IKPI adalah organisasi profesi. Nilai pengabdian dan integritas tidak cukup menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata mendampingi Wajib Pajak,” katanya.

Ia berharap setiap daerah mampu menyusun agenda sosialisasi yang tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan Wajib Pajak di wilayah masing-masing. Dengan pendekatan yang kolaboratif, edukasi perpajakan diharapkan lebih merata dan tepat sasaran.

“Semangat dan sukses untuk seluruh peserta ToT. Tugas kita berikutnya adalah memastikan ilmu yang diperoleh hari ini menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Jemmi. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kegiatan sosialisasi Coretax kepada nasabah Bank Mega Cabang Sudirman, Jakarta, pada 27 Januari 2026.

Kegiatan tersebut dikemas dalam seminar bertajuk “Pelaporan Pajak Corporate melalui Coretax” yang merupakan bagian dari rangkaian edukasi perpajakan hasil kerja sama antara IKPI dan Bank Mega di berbagai cabang.

Ketua Departemen FGD IKPI sekaligus narasumber seminar, Suwardi Hasan, menegaskan bahwa salah satu mandat organisasi adalah membantu DJP dalam menyosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak.

“IKPI memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk membantu DJP dalam memberikan pemahaman kepada wajib pajak, terutama di tengah transformasi sistem melalui Coretax,” ujar Suwardi, Selasa (3/3/2026).

Dalam pemaparannya, Suwardi menyampaikan materi secara interaktif dengan menggunakan simulator aplikasi Coretax yang disediakan DJP. Peserta diajak memahami langsung mekanisme pelaporan pajak corporate berbasis sistem terbaru tersebut.

Selain menjelaskan tata cara pengisian SPT Badan melalui Coretax, ia juga menyinggung aspek koreksi fiskal yang kerap menjadi perhatian wajib pajak badan. Sesi diskusi berkembang dinamis, tidak hanya membahas PPh Badan tetapi juga menyentuh pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

Peserta yang mayoritas merupakan nasabah Bank Mega menyambut baik kegiatan tersebut. Mereka menilai seminar memberikan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Bahkan, sejumlah peserta mengusulkan agar edukasi perpajakan menjadi agenda rutin dengan topik lanjutan, seperti perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21.

Senior Branch Manager Bank Mega Cabang Sudirman, Jojor Damaria, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin. Ia menyatakan pihaknya siap mengakomodir kebutuhan edukasi perpajakan bagi para nasabah.

Melalui kegiatan ini, IKPI menegaskan posisinya tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong literasi dan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. (bl)