Author: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak tetap berjalan pada Jumat, 2 Januari 2026. Keputusan ini diambil karena banyak wajib pajak membutuhkan bantuan aktivasi akun Coretax menjelang masa pelaporan pajak.

Menjelang akhir tahun, kunjungan masyarakat ke kantor pajak meningkat signifikan. Aktivasi akun dibutuhkan karena mulai tahun depan, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan melalui sistem administrasi baru tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa layanan tetap tersedia agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan akses.

Untuk mengatur arus kedatangan, DJP sebelumnya merilis pengumuman PENG-54/PJ.09/2025 mengenai batas waktu aktivasi akun Coretax serta pembuatan Kode Otorisasi dan Sertifikat Elektronik. Dokumen itu diterbitkan sebagai langkah pencegahan agar antrean tidak menumpuk pada satu waktu.

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan beberapa hal penting:

• Aktivasi lebih awal dianjurkan. Wajib pajak diminta tidak menunggu masa pelaporan SPT agar proses tidak menumpuk.

• Bisa dilakukan mandiri. Panduan resmi tersedia di situs DJP dan kanal media sosial, termasuk tautan khusus t.kemenkeu.go.id/akuncoretax.

• Datang ke kantor bila butuh pendampingan. Mereka yang mengalami kendala data diminta mengatur waktu kunjungan secara bijak.

• Semua layanan gratis. DJP menegaskan tidak ada biaya dan mengingatkan masyarakat untuk menghindari calo atau pihak yang menjanjikan layanan cepat berbayar.

Dengan kebijakan tersebut, DJP menargetkan transisi ke Coretax berlangsung lebih tertib dan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa tekanan antrean. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah menyiapkan strategi harmonisasi fiskal baru pada 2026, dengan memperbesar porsi belanja pusat yang langsung menyentuh masyarakat hingga sekitar Rp1.300 triliun. Di sisi lain, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) diproyeksikan akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengonfirmasi arah kebijakan tersebut saat kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung 1, Jawa Barat, Senin (29/12/2025).

“Dana transfer ke daerah 2026 akan lebih rendah dibandingkan 2025. Angkanya ada di dalam dokumen-dokumen APBN kita,” ujarnya.

Ia menegaskan, penurunan TKD tidak berarti berkurangnya dukungan pusat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah kini menerapkan pendekatan kesatuan fiskal, di mana belanja pusat mengambil porsi lebih besar dalam mengeksekusi program-program kesejahteraan yang langsung dirasakan masyarakat.

Kebijakan itu terlihat dari kenaikan signifikan belanja kementerian/lembaga di luar komponen gaji, yang diperkirakan meningkat dari Rp950 triliun pada 2025 menjadi Rp1.300 triliun pada 2026.

“Ini anggaran pusat yang memang didesain untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Tidak termasuk gaji pegawai,” kata Suahasil.

Dengan desain tersebut, pemerintah ingin memastikan program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) berjalan lebih merata dan efektif.

Dalam kunjungannya, Suahasil juga meninjau penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Ia mengapresiasi kinerja Jawa Barat, di mana realisasi anggaran di Sumedang mencapai sekitar 98 persen, sementara wilayah Bandung sudah melampaui 95 persen.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kesiapan birokrasi dalam mendukung transisi kebijakan fiskal ke depan.

“APBN maupun APBD adalah satu kesatuan, jadi terus kita pantau secara bersama,” ucapnya. (alf)

IKPI, Jakarta: China akan menurunkan tarif impor sementara untuk 935 jenis barang mulai 1 Januari 2026. Kebijakan ini diumumkan Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara dan diberitakan oleh kantor berita Xinhua, dikutip Rabu (31/12/2025).

Langkah tersebut dirancang untuk memperkuat keterkaitan antara pasar dalam negeri dan pasar global, sekaligus mendorong efisiensi rantai pasok. Pemerintah Beijing menegaskan bahwa penurunan tarif menyasar komponen penting dan material berteknologi tinggi yang dinilai strategis bagi kemandirian industri nasional.

Selain itu, tarif lebih rendah juga akan diterapkan pada produk yang mendukung pembangunan ramah lingkungan serta sektor medis dua bidang yang sedang menjadi prioritas kebijakan ekonomi China.

Pada 2026, China juga berencana mengoptimalkan struktur pos tarifnya. Sejumlah subpos baru akan ditambahkan, termasuk untuk produk-produk inovatif seperti robot bionik cerdas dan bio-kerosene untuk penerbangan.

Di luar kebijakan tersebut, Beijing memastikan tetap melanjutkan komitmen tarif yang telah disepakati dalam berbagai perjanjian perdagangan. Tarif preferensial akan terus berlaku bagi barang-barang dari 34 mitra dagang, sementara perlakuan tarif nol akan dipertahankan untuk seluruh lini tarif dari 43 negara termiskin yang memiliki hubungan diplomatik dengan China. (alf)

IKPI, Jakarta: Ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi sepanjang 2025 dinilai memberi tekanan nyata pada perekonomian Indonesia. Dampaknya paling terasa pada konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan nasional. Pemulihan ekonomi dunia yang belum tuntas pascapandemi, ditambah gejolak perdagangan internasional, membuat perekonomian domestik membutuhkan dorongan tambahan agar laju pertumbuhan tetap terjaga.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eisha Maghfiruha Rachbini menuturkan, perlambatan ekonomi global sudah merembet ke dalam negeri. Meski pertumbuhan Indonesia masih bertahan di kisaran 5%, tanda-tanda pelemahan mulai tampak pada sisi konsumsi.

“Kalau dilihat komponennya, ada kecenderungan konsumsi ikut melambat. Porsi pengeluaran konsumsi yang dulu sekitar 60%, sekarang cenderung turun mendekati 50%,” ujar Eisha dalam diskusi publik Catatan Akhir Tahun Indef: Liburan di Tengah Tekanan Fiskal, Senin (29/12/2025).

Pada kuartal III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04%. Namun, untuk menjaga momentum hingga kuartal IV 2025 dan memasuki 2026, menurut Eisha, diperlukan tambahan stimulus dari konsumsi domestik. Pelemahan konsumsi, katanya, sejalan dengan turunnya kepercayaan konsumen akibat daya beli yang tergerus sepanjang tahun.

Di sektor ketenagakerjaan, angka pengangguran memang membaik. Namun, meningkatnya pekerja di sektor informal menandakan kualitas pekerjaan belum sepenuhnya meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tantangan.

Eisha menambahkan, lemahnya konsumsi domestik juga tidak lepas dari penurunan kepercayaan konsumen global. Kenaikan harga berbagai komoditas mulai dari kedelai, minyak, gandum hingga mineral membuat permintaan dunia melemah. Kondisi ini diperberat oleh kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat yang menekan rantai pasok internasional.

“Tarif tersebut memicu kenaikan harga komoditas dan bahan baku. Ketidakpastian nilai tukar juga tinggi, sehingga biaya impor semakin mahal,” jelasnya.

Dengan terganggunya rantai pasok dan meningkatnya risiko perdagangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia belum akan kembali ke level prapandemi. OECD memperkirakan ekonomi global tumbuh sekitar 3,2% pada 2024–2025, sementara IMF memproyeksikan angka serupa pada 2025. Memasuki 2026, pertumbuhan bahkan diperkirakan melandai ke kisaran 2,9–3,1% akibat tingginya tensi perang dagang, potensi kenaikan inflasi, perubahan struktur tenaga kerja, hingga disrupsi teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI).

Meski berada di bawah tekanan, Eisha menilai ekonomi global masih menunjukkan ketahanan.

“Di tengah ketidakpastian, ekonomi dunia tetap berusaha tumbuh, meski belum mampu kembali ke tingkat sebelum pandemi,” tutupnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Tahun pajak 2026 menjadi momentum penting bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pertama kalinya, seluruh kebijakan perpajakan berjalan penuh di bawah kendalinya sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada September 2025.

Di tengah target penerimaan pajak yang cukup menantang, yakni Rp2.357,7 triliun atau naik 7,69% dibandingkan tahun ini, Purbaya justru menegaskan tidak akan menambah beban pajak baru. Tidak ada kenaikan tarif, tidak ada perluasan objek, dan tidak ada pungutan baru yang tiba-tiba muncul.

Menurutnya, kebijakan menaikkan pajak justru kontraproduktif jika kondisi ekonomi belum benar-benar kuat. “Kalau dipaksa naik, penerimaan malah bisa turun,” ujarnya. Pemerintah baru akan membuka kemungkinan penyesuaian tarif ketika ekonomi mampu tumbuh stabil di atas 6%. Selama ini, pertumbuhan masih berkisar 5% secara tahunan.

Karena itu, strategi 2026 lebih banyak bertumpu pada efisiensi dan perbaikan administrasi ketimbang menambah tarif. Salah satu tumpuannya adalah sistem inti administrasi perpajakan Coretax. Sistem digital ini diharapkan mempermudah pelayanan, memperkuat pengawasan, dan mengefektifkan penagihan. Mulai 2026, seluruh pelaporan SPT Tahunan orang pribadi maupun badan diarahkan masuk melalui Coretax.

Di saat yang sama, Indonesia juga memasuki babak baru perpajakan global dengan berlakunya pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT). Perusahaan multinasional beromzet besar yang membayar pajak di bawah 15% di negara tempat mereka beroperasi akan dikenai pajak tambahan. Skema ini dirancang untuk menutup praktik penghindaran pajak lintas negara dan memastikan kontribusi lebih adil.

Kebijakan penguatan data perpajakan turut dipersiapkan. Revisi aturan Automatic Exchange of Information (AEOI) akan memperluas cakupan pelaporan rekening keuangan, termasuk produk uang elektronik, dompet digital, hingga aset kripto. Pemerintah menyesuaikan standar internasional, sambil memastikan tata kelola dan pencegahan duplikasi pelaporan tetap terjaga.

Di sisi lain, pemerintah memilih menunda pungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5% bagi pedagang di marketplace. Aturan yang sebelumnya direncanakan berlaku 2026 itu ditangguhkan sampai ekonomi benar-benar mampu menembus pertumbuhan 6%. Pemerintah tidak ingin ekosistem UMKM digital kehilangan napas hanya karena terbentur aturan pajak.

Berbagai insentif juga tetap digelontorkan. Pekerja sektor padat karya dan pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta masih memperoleh fasilitas PPh 21 Ditanggung Pemerintah. Total penerima diperkirakan mencapai 2,22 juta orang dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 triliun. Pemerintah berharap kebijakan ini menjaga daya beli sekaligus menopang keberlangsungan usaha.

Insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun juga diperpanjang hingga 31 Desember 2027. Perpanjangan ini dinilai memberi efek pengganda besar bagi sektor konstruksi, properti, dan industri turunannya. Sementara untuk investasi, tax holiday tetap berlanjut, namun menyesuaikan standar pajak minimum global. Pembebasan pajak tidak lagi 100%, melainkan diselaraskan dengan batas 15% agar Indonesia tidak justru “mensubsidi” negara lain.

Secara keseluruhan, arah kebijakan 2026 tampak jelas yakni menjaga stabilitas, memperkuat administrasi, dan mendukung kegiatan ekonomi tanpa menambah beban pajak. Pemerintah memilih membiarkan ekonomi berlari lebih cepat terlebih dahulu, baru kemudian menimbang ruang penyesuaian tarif di masa mendatang. (alf)