IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) terus memperkuat kapasitas organisasinya agar lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang terus berubah.
Purbaya menegaskan bahwa DJPb memegang peran strategis dalam menjaga keberlangsungan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai dari pemerintah pusat hingga daerah.
Menurutnya, peran tersebut tidak hanya memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan baik, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap stabilitas perekonomian nasional.
“Teman-teman sudah memastikan bahwa keuangan negara tidak berhenti sebagai angka saja. Teman-teman sudah mengubah angka itu menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Anda juga menjaga ekonomi Indonesia secara langsung,” ujar Purbaya dalam keterangannya, dikutip Kamis (30/7).
Ia menilai perubahan kondisi ekonomi menuntut organisasi pemerintah untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Karena itu, penataan organisasi harus difokuskan pada peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, percepatan proses kerja, kejelasan pembagian fungsi, serta peningkatan kualitas layanan.
“Penataan organisasi bukan urusan pindah-pindah kotak. Penataan harus membuat lembaga bekerja lebih cepat, pekerjaan lebih jelas, dan hasilnya lebih terasa,” katanya.
Sebagai unit eselon I yang memiliki jaringan vertikal hingga seluruh wilayah Indonesia, DJPb dinilai memiliki modal kuat untuk mendukung implementasi kebijakan fiskal pemerintah.
Purbaya meminta jajaran DJPb terus menyederhanakan proses bisnis, menghapus tahapan kerja yang tidak lagi relevan, serta menyesuaikan fungsi organisasi dengan tantangan yang dihadapi Kementerian Keuangan.
Menurutnya, DJPb juga memiliki peran penting sebagai growth agent sekaligus stabilizer agent yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nasional. Oleh sebab itu, setiap perubahan organisasi harus tetap berlandaskan prinsip tata kelola yang baik.
“Bergerak lebih cepat bukan berarti mengabaikan aturan. Kita adalah instrumen negara, sehingga tidak boleh ada kebijakan atau langkah yang mengabaikan aturan. Semua harus dipertimbangkan dari berbagai sisi,” tegasnya.
Selain itu, Purbaya mendorong para pimpinan di lingkungan DJPb membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil (result-oriented), mampu mengambil keputusan secara cepat, sekaligus memberikan ruang bagi pegawai untuk menghadirkan inovasi.
Namun, ia mengingatkan bahwa ruang inovasi harus tetap dibarengi dengan sistem pengawasan yang memadai.
“Ruang itu tetap harus disertai pengawasan yang memadai. Kebebasan bergerak selalu datang bersama tanggung jawab, inovasi yang ditopang kemampuan, pengetahuan, dan integritas,” ujarnya.
Menutup arahannya, Purbaya menyatakan optimistis DJPb mampu berkembang menjadi institusi pemerintah yang semakin modern, adaptif, dan siap menghadapi tantangan kebijakan di masa mendatang.
“Jalankan pekerjaan secara profesional. Jaga integritas dalam masalah keputusan. Saya percaya teman-teman semua mampu membawa DJPb menjadi institusi pemerintahan yang modern dan mampu menjawab kebutuhan negara,” katanya. (ds)
