Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Cukai MBDK Berlaku Mulai 2026, Pemerintah dan DPR Sepakat Tambah Objek Penerimaan Negara

Posted on 09/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyepakati langkah penting dalam reformasi fiskal dengan menetapkan tahun 2026 sebagai awal penerapan cukai untuk Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Kebijakan ini merupakan bentuk perluasan barang kena cukai (BKC) untuk meningkatkan penerimaan negara serta mendukung pengendalian konsumsi masyarakat.

Kesepakatan itu mengemuka dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR RI, Selasa (8/7/2025), yang turut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia. Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun, menegaskan bahwa cukai MBDK merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi cukai yang tengah dipersiapkan.

“Ekstensifikasi BKC, antara lain melalui penambahan objek cukai baru berupa minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK,” ujar Misbakhun dalam rapat tersebut.

Meskipun sebelumnya sempat direncanakan mulai berlaku tahun ini, penerapan cukai MBDK ditunda dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan kesiapan regulasi. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, memastikan bahwa pihaknya siap menyusun aturan teknis pelaksanaan cukai MBDK yang akan diberlakukan tahun depan.

“Kalau dari DPR kan intinya sudah setuju, tinggal aturannya yang kita buat. Tentu semua bergantung pada situasi ekonomi tahun depan,” kata Djaka.

Djaka mengungkapkan, penundaan penerapan cukai MBDK disampaikan dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Juni 2025. Meski begitu, potensi penerimaan yang tertunda dari MBDK akan diimbangi melalui optimalisasi sektor lain yang dikelola Ditjen Bea dan Cukai.

“Pemberlakuan MBDK hingga tahun perencanaan 2025 tidak akan diterapkan. Namun ke depannya sangat mungkin untuk diberlakukan,” jelasnya.

Adapun target penerimaan Bea dan Cukai dalam APBN 2025 mencapai Rp301,6 triliun. Untuk mencapainya, selain MBDK, pemerintah juga akan memperkuat intensifikasi cukai hasil tembakau (CHT) yang tetap mengacu pada empat pilar: pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlanjutan tenaga kerja, dan pengawasan rokok ilegal.

Misbakhun menambahkan bahwa dana bagi hasil (DBH) CHT juga akan dimanfaatkan sebagai bantalan kebijakan dalam memperkuat perekonomian. (alf)

Ketum IKPI Tekankan Sinergi dan Edukasi dalam Silaturahmi Bersama Pengurus Pusat, Pengda dan Pengcab di Pekanbaru

Posted on 09/07/202509/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya sinergi dan penataan organisasi dalam kegiatan perpajakan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam acara silaturahmi dan diskusi yang mempertemukan Pengurus Pusat (PP), Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng), Pengurus Cabang (Pengcab), serta para anggota IKPI Cabang Pekanbaru, Senin (7/6/2025).

Diskusi ini digelar untuk menjadi ajang penyamaan persepsi dan perumusan langkah strategis untuk memperkuat kontribusi organisasi di bidang perpajakan nasional. Vaudy menyambut baik semangat kolaborasi dari para pengurus daerah dan cabang, serta mendorong agar peran IKPI makin terasa hingga ke tingkat cabang.

“Salah satu kunci kemajuan organisasi adalah kejelasan peran dan ruang lingkup antar lini kepengurusan. Kita perlu mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan seminar oleh Pengda maupun Pengcab, agar tidak terjadi tumpang tindih dan tetap selaras dengan misi organisasi,” ujar Vaudy, dalam keterangannya, Rabu (9/7/2025).

Diskusi juga mencatat rencana strategis Pengda Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) yang akan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pada Sabtu, 2 Agustus 2025 mendatang. Rakorda ini dirancang sebagai forum penting untuk menyinergikan program kerja antar Pengda dan Pengcab di wilayah Sumbagteng.

Tak kalah penting lanjut Vaudy, edukasi kepada Wajib Pajak turut menjadi fokus pembahasan. Para peserta sepakat bahwa IKPI harus terus memperluas peran aktif dalam memberikan pemahaman perpajakan kepada masyarakat. Dengan semakin kompleksnya regulasi pajak, kebutuhan akan edukasi yang berkelanjutan menjadi semakin mendesak.

“IKPI bukan hanya mitra profesional bagi otoritas pajak, tetapi juga agen literasi pajak bagi masyarakat. Kita harus hadir di tengah wajib pajak, memberikan edukasi yang membumi dan solutif,” tegas Vaudy.

Lebih lanjut pemegang sertifikasi ahli kepabeanan dan kuasa hukum di Pengadilan Pajak ini juga menegaskan, bahwa dirinya mendorong Pengda dan Pengcab mengadakan edukasi online kepada Wajib Pajak di wilayah masing-masing dengan narasumber dari anggota yang juga berasal dari wilayah masing-masing Pengda atau Pengcab.

Ia meyakini diskusi ini menjadi momentum berharga bagi seluruh elemen IKPI untuk memperkuat solidaritas, menyamakan langkah, serta memastikan peran organisasi tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika kebijakan perpajakan nasional. (bl)

Hari Pajak 2025: Donor Darah Kanwil DJP Jaksel II Kumpulkan 65 Kantong untuk PMI

Posted on 09/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam semangat memperingati Hari Pajak 2025, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II (Kanwil DJP Jaksel II) menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Selatan menggelar aksi donor darah sebagai wujud kepedulian sosial, Selasa (8/7/2025). Bertempat di Aula Lantai 2, Revenue Tower, District 8 SCBD, kegiatan ini sukses menjaring 95 peserta dan menghasilkan 65 kantong darah untuk disalurkan ke PMI Provinsi DKI Jakarta.

Aksi kemanusiaan ini dimulai pukul 09.00 hingga 12.30 WIB dengan serangkaian proses, mulai dari registrasi, pengisian formulir kesehatan, hingga pemeriksaan fisik seperti berat badan, tekanan darah, kadar hemoglobin, serta skrining riwayat penyakit dan konsumsi obat-obatan. Para pendonor terdiri dari pegawai Kanwil DJP Jaksel II dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang antusias berpartisipasi dalam kegiatan ini.

“Kegiatan ini bukan sekadar memperingati Hari Pajak, tetapi juga mencerminkan nilai solidaritas dan kepedulian antarpegawai. Ini adalah langkah konkret kami dalam membangun budaya empati di lingkungan kerja,” ujar salah satu panitia kegiatan.

Akhmad, salah seorang peserta donor darah, menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya acara tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting mengingat permintaan darah yang tinggi setiap harinya di rumah sakit dan klinik. “Saya menyadari bahwa kebutuhan darah setiap harinya sangat tinggi, sementara stok darah di PMI sering kali terbatas. Melalui kegiatan ini, saya berharap dapat turut berkontribusi dalam menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang membutuhkan,” tuturnya.

Kanwil DJP Jaksel II menegaskan komitmennya untuk menjadikan kegiatan donor darah sebagai agenda rutin tahunan. Harapannya, semakin banyak instansi dan masyarakat umum yang tergerak untuk berpartisipasi aktif sebagai pendonor darah, guna memperkuat semangat kemanusiaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan antusiasme yang tinggi dan hasil yang positif, kegiatan ini menjadi cerminan nyata bahwa peringatan Hari Pajak bukan hanya soal angka dan pelaporan, tetapi juga tentang kontribusi nyata untuk sesama. (alf)

Pemerintah Kaji Penghapusan Pajak Tubuh Bumi, Dorong Investasi Panas Bumi Lebih Kompetitif

Posted on 09/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan revisi besar terhadap regulasi panas bumi demi menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, khususnya untuk proyek-proyek pemanfaatan tidak langsung sumber energi tersebut. Salah satu poin penting yang tengah dibahas adalah kemungkinan penghapusan pajak tubuh bumi yang selama ini membebani pengembangan energi panas bumi di Indonesia.

Langkah ini akan dimuat dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2017, yang kini digodok oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyebutkan bahwa upaya ini bertujuan memperbaiki tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) yang saat ini dinilai masih rendah, yakni hanya berkisar 8–9%.

“Salah satu yang ingin kita dorong adalah penghapusan pajak tubuh bumi, sebagaimana insentif perpajakan yang telah diterapkan di sektor migas. Ini akan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan IRR proyek panas bumi,” ungkap Eniya dikutip dari program Economic Update, Rabu (9/7/2025).

Selain itu, isu perpajakan lain yang turut dikaji meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea masuk, terutama dalam konteks penggunaan produk dalam negeri. Saat ini, produk lokal justru dikenakan PPN, sedangkan produk impor dikecualikan. Ketimpangan ini dinilai menjadi hambatan dalam mendorong penggunaan komponen dalam negeri di sektor energi bersih.

“Kalau komponen dari luar negeri masuk tidak kena PPN, tetapi yang dalam negeri justru kena. Ini tidak adil dan perlu diselaraskan agar industri nasional bisa lebih terlibat,” jelas Eniya.

Revisi PP 7/2017 ini juga mencakup setidaknya 17 poin perbaikan, mulai dari penyederhanaan mekanisme lelang, pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, hingga dukungan pemanfaatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Kita harap revisi ini bisa selesai tahun ini. Semua masukan dan perubahan akan dikompilasi demi menciptakan kepastian regulasi yang bisa menarik lebih banyak investor ke sektor panas bumi,” kata Eniya. (alf)

Tarif Impor 32% dari AS Ancam Industri Padat Karya, Apindo Desak Langkah Cepat Pemerintah

Posted on 09/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kalangan dunia usaha mendesak pemerintah Indonesia segera merumuskan strategi responsif dan antisipatif menghadapi kebijakan tarif impor sebesar 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia mulai 1 Agustus 2025. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sektor industri nasional, khususnya yang bergantung pada ekspor ke Negeri Paman Sam.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyampaikan bahwa dunia usaha masih menunggu sikap resmi pemerintah untuk dijadikan acuan bersama dalam menyikapi tekanan tarif tersebut. Ia menyebut tim diplomatik Indonesia masih berada di Washington DC untuk menjajaki jalur negosiasi.

“Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus masih membuka ruang diplomasi. Ini adalah momen krusial yang harus dimanfaatkan dengan pendekatan konstruktif,” ujar Shinta dalam pernyataan tertulis, Selasa (8/7/2025).

Menurut Shinta, tarif 32% yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump mencerminkan dinamika negosiasi dagang yang memanas. Namun jika diterapkan penuh, kebijakan ini dapat menjadi pukulan keras bagi industri padat karya, terutama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan anak yang selama ini menjadi kontributor utama ekspor Indonesia ke AS.

Ia mengingatkan bahwa dampak tarif ini makin berat karena bersamaan dengan penurunan indeks manufaktur, melonjaknya biaya produksi, serta permintaan global yang lesu.

“Ekspor ke AS memang hanya menyumbang sekitar 10% dari total ekspor nasional, namun efek domino terhadap pelaku industri, tenaga kerja, dan stabilitas usaha tidak bisa dianggap ringan,” tambahnya.

Shinta mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk merespons kondisi ini, di antaranya:

• Menerapkan skenario timbal balik dengan mendorong peningkatan impor komoditas strategis asal AS seperti kedelai, kapas, jagung, produk susu, dan minyak mentah;

• Diversifikasi pasar ekspor dengan memperluas jangkauan pasar nontradisional dan meningkatkan efisiensi rantai pasok;

• Reformasi regulasi nasional untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan memperkuat perlindungan terhadap sektor industri terdampak.

“Momentum ini justru bisa menjadi titik tolak untuk mempercepat agenda reformasi struktural, melalui deregulasi menyeluruh dan sinergi antar kementerian dan lembaga,” tegasnya.

Senada dengan Apindo, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menilai tarif 32% tersebut sebagai ancaman serius bagi produk ekspor nasional.

“Daya saing kita di pasar AS jelas akan terpukul. Sektor padat karya berisiko mengalami penurunan permintaan, bahkan bisa terjadi pengurangan tenaga kerja jika tidak segera diantisipasi,” ujar Sarman.

Ia mengajak semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, dunia usaha, maupun asosiasi industri untuk segera duduk bersama menyusun peta jalan mitigasi, termasuk kemungkinan relokasi pasar dan insentif fiskal bagi pelaku ekspor. (alf)

IKPI Jakarta Barat Jalin Silaturahmi dan Perkuat Sinergi dengan KPP Taman Sari

Posted on 09/07/202509/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Taman Sari, Jakarta Barat, pada Selasa (8/7/2025). Kunjungan ini menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membahas dinamika terkini dalam pelayanan perpajakan.

Rombongan IKPI Jakarta Barat dipimpin langsung oleh Ketua Teo Takismen, didampingi oleh Wakil Sekretaris Carolline Stepany, Bendahara Irawaty Halim, Koordinator Bidang Humas Hanry Soegiharto, serta anggota Bidang Humas Erlin Hermawan.

Jajaran pengurus IKPI disambut langsung Kepala KPP Taman Sari, Ali Rahmat Shalaeh beserta para kepala seksi dan supervisor fungsional. Silaturahmi ini juga menjadi momen perkenalan bagi sejumlah pejabat baru di lingkungan KPP Taman Sari.

Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat, Teo Takismen mengungkapkan, pertemuan berlangsung dinamis dan membahas berbagai isu penting, termasuk perkembangan implementasi Coretax Administration System (Cortex) yang menjadi salah satu tonggak digitalisasi layanan perpajakan nasional.

Selain itu, IKPI Jakarta Barat menyampaikan apresiasi atas komitmen KPP Taman Sari dalam meningkatkan pelayanan serta adaptasi cepat terhadap transformasi digital.

“Sinergi yang positif seperti ini sangat penting dalam membangun ekosistem perpajakan yang sehat dan profesional. Kami menyambut baik keterbukaan dari KPP Taman Sari, terutama di tengah dinamika organisasi dan sistem yang terus berkembang,” kata Teo, Rabu (9/7/2025).

Meskipun kegiatan KPP Taman Sari berlangsung cukup padat, sebagian pejabat harus izin untuk menghadiri agenda seperti SP2DK, pertemuan tetap berjalan lancar dan hangat. Beberapa momen sempat diabadikan dalam foto bersama, khususnya saat penyerahan plakat dari IKPI kepada pihak KPP.

Ditegaskan Teo, kunjungan ini menjadi bagian dari agenda rutin IKPI Cabang Jakarta Barat dalam menjalin komunikasi aktif dengan otoritas pajak, guna memastikan pelayanan kepada wajib pajak berjalan lebih sinergis dan optimal ke depannya. (bl)

Mengenal Dua Model Jenis Perjanjian Jasa Konsultan Pajak

Posted on 09/07/202509/07/2025 by Admin IKPI

Hubungan antara Konsultan Pajak dengan Kliennya adalah hubungan yang bersifat keperdataan. Keperdataan disini berarti adanya kesetaraan posisi antara Konsultan Pajak dengan Klien, sekalipun Konsultan Pajak menerima honorarium / fee dari Kliennya tersebut. Dalam memberikan jasanya, Konsultan Pajak tidak dibawah perintah atau disupervisi oleh Kliennya. Konsultan Pajak murni memberikan jasanya secara independen dan patuh terhadap standar profesi, kode etik Konsultan Pajak, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dimana Konsultan Pajak tersebut bernaung serta peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Konsultan Pajak perlu senantiasa menjaga independensi dan kesetaraannya ini agar terhindar dari risiko-risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah gugatan ganti rugi dari Kliennya atau bahkan Konsultan Pajak dapat terjerat pidana, baik sebagai pelaku maupun pasal pidana penyertaan. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, Konsultan Pajak perlu membentengi hubungan dengan Kliennya melalui suatu Surat Ikatan Tugas atau disingkat SIT (Engagement Letter) yang biasanya berbentuk perjanjian jasa Konsultan Pajak.

Perjanjian jasa Konsultan Pajak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang merupakan aturan main yang wajib dipatuhi baik oleh Konsultan Pajak maupun Kliennya. Hak dan kewajiban yang tercantum tersebut merupakan hasil negosiasi yang disepakati, yang biasanya Konsultan Pajak menyanggupi memberikan jasa untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Klien dan sebaliknya Klien menyanggupi membayar honorarium / fee atas jasa yang telah dilakukan oleh Konsultan Pajak tersebut.

Kemampuan bernegosiasi sangatlah menentukan isi dari perjanjian ini, tak jarang Konsultan Pajak tergiring untuk memenuhi target / hasil tertentu yang diinginkan oleh Kliennya. Isi perjanjian dengan target / hasil tertentu inilah yang perlu dihindari agar Konsultan Pajak terlepas dari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

Dalam suatu perjanjian untuk memberikan jasa, setidaknya dikenal dua model / jenis yang kerap ditemui. Model / jenis yang pertama adalah perjanjian dengan hasil tertentu (result oriented obligation) dan model / jenis yang kedua adalah perjanjian dengan upaya terbaik (duty to exert best efforts).

Sebagaimana yang telah disampaikan pada akhir paragraf ketiga di atas, perjanjian dengan hasil tertentu (result oriented obligation) merupakan perjanjian yang harus dihindari oleh Konsultan Pajak ketika bernegosiasi maupun dalam penandatanganan perjanjian jasa Konsultan Pajak. Salah satu ciri dari perjanjian dengan hasil tertentu (result oriented obligation) ini adalah adanya klausula-klausula yang mewajibkan Konsultan Pajak menjamin bahwa pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban pajak klien selesai sesuai keinginan kliennya. Secara lebih konkrit, misalnya: Konsultan Pajak menyanggupi bahwa keberatan / banding yang diajukan pasti diterima / dimenangkan sesuai dengan keinginan Kliennya.

Model / jenis perjanjian dengan upaya terbaik (duty to exert best efforts) merupakan perjanjian yang ideal dalam suatu pemberian jasa Konsultan Pajak. Pada model / jenis perjanjian ini tidak ada kewajiban atau bahkan jaminan pencapaian target / hasil tertentu sesuai keinginan Klien.

Konsultan Pajak melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban pajak kliennya secara independen dan profesional sesuai dengan daya, upaya serta kehati-hatian yang maksimal dari Konsultan Pajak tersebut. Pada model / jenis perjanjian ini, Konsultan Pajak bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan klien tetapi tidak terhadap hasil akhir tertentu yang diinginkan kliennya.

Adanya Perjanjian dengan model / jenis upaya terbaik (duty to exert best efforts) yang dibuat oleh Konsultan Pajak dengan Kliennya, merupakan pengejawantahan dari Standar Profesi dan Kode Etik IKPI. Dalam Standar Profesi IKPI, khususnya Bagian II angka 3.2.2. disebutkan bahwa:

“Anggota sangat dianjurkan untuk membuat Surat Ikatan Tugas atau disingkat SIT (Engagement Letter / EL) kepada klien berkaitan dengan persyaratan penugasan yang merupakan ikatan perjanjian dengan klien. Ikatan tugas merupakan ruang lingkup penugasan yang harus dilaksanakan, yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa jika timbul perselisihan di kemudian hari.”

dan Kode Etik IKPI, khususnya pada Bab III dibawah judul Hubungan dengan Klien Pasal 4 tercantum bahwa:

“Konsultan Pajak dilarang memberikan jaminan kepastian kepada klien atas penyelesaian pekerjaan.”

Demikian tulisan singkat mengenai dua model / jenis perjanjian jasa yang kerap penulis temui di lapangan, semoga tulisan ini dapat sedikit memberikan gambaran untuk rekan-rekan Konsultan Pajak seprofesi dalam menyusun engagement letter-nya.

Penulis adalah anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bandung

Hari Yanto

Email: hari_yanto_sh@yahoo.co.id

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

IKPI Pekanbaru Perkuat Sinergi dengan Kanwil DJP dan Dunia Kampus Lewat Seminar Inovatif

Posted on 09/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Dalam upaya memperluas kolaborasi dan membangun sinergi lintas sektor, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru menggelar seminar dan workshop perpajakan dua hari berturut-turut, pada 7–8 Juli 2025. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang belajar bagi para konsultan, tapi juga menjadi jembatan kolaborasi antara IKPI, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan kalangan akademisi.

Ketua IKPI Pekanbaru, Rubialam Sitorus Pane, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret memperkuat peran konsultan pajak dalam sistem perpajakan nasional.

“Kami ingin agar anggota IKPI tidak hanya kompeten, tapi juga berperan aktif dalam edukasi dan advokasi perpajakan, serta menjalin kerja sama erat dengan otoritas pajak dan dunia kampus,” ujar Rubi (sapaan akrab Rubialam).

Dalam acara ini, hadir perwakilan dari Universitas Riau, UIN Suska Riau, Universitas Lancang Kuning, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Awal Bros, Universitas Persada Bunda, serta Politeknik Caltex Riau. Kehadiran mereka membuka ruang dialog antara praktisi dan akademisi.

Bahkan, Dekan FEB Universitas Riau, Alvi Purwanti Alvie, menyatakan komitmennya untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan IKPI dalam bentuk magang mahasiswa dan pengembangan kurikulum perpajakan berbasis praktik.

Seminar juga dihadiri langsung oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, yang membuka acara secara resmi dengan memukul gong, menandai dimulainya kegiatan.

Dalam sambutannya, Vaudy juga menyampaikan rencana pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat Pajak yang akan melibatkan mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia. “Kegiatan ini bisa menjadi medium regenerasi sekaligus pengenalan profesi konsultan pajak kepada generasi muda,” jelasnya.

Selain seminar dan moot court, IKPI juga memanfaatkan momen ini untuk melakukan kunjungan audiensi ke Kanwil DJP Riau. Dalam audiensi tersebut, Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, menyambut baik kunjungan IKPI dan mengapresiasi semangat kolaboratif yang dibawa.

“Kami sangat terbuka untuk bekerja sama dengan konsultan pajak, asalkan tujuannya sama-sama mendorong kepatuhan dan kontribusi positif bagi negara,” katanya.

Kegiatan audiensi berlangsung hangat dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting seperti Ketua Departemen PPL dan SDA, Benny Wibowo dan Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI, Andreas serta pengurus IKPI Sumbagteng dan Pekanbaru.

Ia mengungkapkan, diskusi yang terjadi menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi dalam menyikapi perubahan regulasi dan mendorong transparansi dalam pelayanan pajak. (bl)

Urus Pajak Makin Gampang, Kode Billing hingga NPWP Bisa Lewat M-Pajak

Posted on 08/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Era digital tak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan berbelanja, tetapi juga bagaimana kita mengurus pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berinovasi dengan menghadirkan aplikasi M-Pajak, sebuah platform digital yang dirancang untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.

Aplikasi ini telah hadir sejak 2021 dan kini semakin lengkap berkat pembaruan terbaru ke versi M-Pajak 2.0.4. Pengguna hanya perlu mengunduhnya melalui AppStore atau PlayStore, dan beragam layanan perpajakan bisa diakses langsung dari ponsel.

Solusi Komplit dalam Satu Aplikasi

M-Pajak menyediakan berbagai fitur yang relevan bagi kebutuhan wajib pajak masa kini. Mulai dari riwayat perpajakan, NPWP digital, info terkini soal pajak, hingga pengingat tenggat waktu pelaporan dan pembayaran semuanya dirancang untuk membantu masyarakat agar lebih patuh pajak secara praktis.

Tak hanya itu, ada juga fitur pencatatan omzet dan perhitungan PPh terutang, serta pencarian kantor pajak terdekat untuk yang membutuhkan layanan secara langsung.

Lebih Lengkap dan Responsif

DJP tak berhenti di situ. Di pembaruan versi 2.0.4, sejumlah fitur baru ditambahkan untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas layanan digital:

• Pembuatan Kode Billing Mandiri

Wajib pajak kini bisa membuat kode billing langsung dari aplikasi, tanpa perlu datang ke kantor pajak.

• Layanan KSWP, SKF, dan Suket PP 55

Termasuk pengajuan Surat Keterangan Fiskal dan konfirmasi status wajib pajak secara daring.

• Peraturan Pajak Terkini

Akses mudah ke status dan isi regulasi perpajakan terbaru.

• Verifikasi Dokumen Resmi DJP

Cek keaslian dokumen pajak lewat pemindaian QR code.

• Profil dan NPWP Elektronik

Tampilkan data pribadi dan identitas perpajakan pengguna secara digital.

• Layanan Lupa EFIN

Jika lupa EFIN, wajib pajak bisa melakukan pemulihan mandiri langsung dari aplikasi.

• Kalkulator Pajak

Hitung pajak sendiri sesuai jenis pajak yang berlaku.

• Live Chat Kring Pajak 1500200

Konsultasi langsung dengan petugas DJP tanpa harus antre.

Cara Buat Kode Billing

Proses membuat kode billing lewat M-Pajak pun sangat simpel:

• Unduh aplikasi M-Pajak dari AppStore atau PlayStore.

• Pilih menu Billing.

• Masukkan data pembayaran sesuai kebutuhan.

• Kode billing akan muncul dan bisa langsung dibayarkan melalui internet banking.

Semua proses itu bisa diselesaikan dalam hitungan menit tanpa antre, tanpa repot.

Inovasi seperti M-Pajak menjadi langkah nyata DJP dalam mewujudkan sistem perpajakan modern dan berbasis teknologi. Dengan mengandalkan gawai di genggaman, masyarakat kini bisa lebih mudah dan cepat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa batasan waktu maupun tempat. (alf)

Talk & Tax: IKPI Kota Bogor Kupas Tuntas PER-11/2025, Tegaskan Komitmen Profesionalisme dan Kekompakan

Posted on 08/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Bogor: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Bogor kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi profesional, transparan, dan dinamis melalui penyelenggaraan acara “Talk & Tax” dengan topik utama Kupas Tuntas PER-11 Tahun 2025. Kegiatan yang digelar di Duan Resto, Kota Bogor, Sabtu (5/7/2025) sukses menarik antusiasme puluhan peserta anggota IKPI.

Ketua IKPI Cabang Kota Bogor, Andi Deswanta, menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari program edukatif dan silaturahmi yang terus digalakkan oleh pengurus cabang. “Acara ini tidak hanya dihadiri oleh anggota IKPI Cabang Bogor saja, tapi juga diikuti oleh peserta umum dan anggota IKPI dari cabang lain. Total ada 45 orang yang hadir,” ujar Andi, yang memberikan pernyataannya dari Penang, Malaysia, Selasa (8/7/2025).

Dalam acara ini lanjut Andi, hadir sebagai narasumber utama Giarso beserta tim dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang memberikan pemaparan mendalam mengenai implikasi dari terbitnya PER-11 Tahun 2025.

Diketahui, peraturan ini mencabut sedikitnya 25 peraturan dan keputusan Dirjen Pajak terdahulu, serta mengatur kembali berbagai aspek penting dalam layanan penyuluhan dan edukasi perpajakan.

“Kita melihat bahwa PER-11 ini punya cakupan yang sangat luas dan berdampak besar terhadap pendekatan pelayanan DJP. Dua PER lama masih tetap berlaku, tapi hanya sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi baru ini,” jelas Andi.

Diungkapkan Andi, acara dibagi ke dalam dua sesi: sesi pertama berupa pemaparan materi dari narasumber, dan sesi kedua berupa diskusi terbuka yang berjalan interaktif. Diskusi ini dinilai semakin hidup berkat kehadiran tim penyuluh dari pusat yang membuka ruang tanya jawab secara langsung.

Lebih jauh, Andi berharap kegiatan seperti Talk & Tax ini dapat terus menjadi wadah peningkatan kapasitas dan kebersamaan. “Kami ingin Talk & Tax ini rutin diadakan, sebagai sarana belajar dan mempererat solidaritas antaranggota, khususnya bagi anggota baru agar bisa lebih mengenal keluarga besar IKPI Cabang Bogor,” tuturnya.

IKPI Cabang Bogor membuktikan bahwa edukasi perpajakan tidak harus kaku. Dialog santai tapi berbobot menjadi kekuatan utama dalam membangun komunitas konsultan pajak yang solid dan adaptif terhadap dinamika regulasi terbaru. (bl)