Timses Paslon 02 Sebut Ruston-Lisa Berhasil Torehkan Prestasi di Dunia Pendidikan

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berhasil menorehkan prestasi dalam bidang pendidikan. Bagaimana tidak, di bawah kepemimpinan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnamasari, sejak tahun 2022 sampai Juni 2024 IKPI telah melakukan kerja sama dengan 78 perguruan tinggi negeri/swasta dan tax center di seluruh Indonesia.

Demikian dikatakan T Arsono yang juga merupakan tim sukses pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum IKPI periode 2024-2029 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Menurut Arsono, prestasi yang dicapai alumni FISIP Universitas Indonesia (Lisa Purnamasari) selama memimpin Departemen Pendidikan di IKPI bukanlah “kaleng-kaleng”. Buktinya, banyak kampus negeri dan swasta besar di Indonesia mau bekerja sama dengan IKPI.

“Ada Universita Pelita Harapan di Tangerang, Unklabat di Manado, Universitas Tarumanagara Jakarta, Universitas Binus Jakarta dan masih banyak lagi. Ini merupakan prestasi yang patut dibanggakan,” kata Arsono.

Menurutnya, sebuah lembaga perguruan tinggi besar tidak akan melakukan kerja sama dengan sembarangan oraganisasi, apalagi ini menyangkut dunia pendidikan. Namun, Ruston dan Lisa menjadikan kerja sama itu menjadi kenyataan yang membanggakan IKPI.

Lebih lanjut Arsono mengungkapkan, adapun jangkauan kerja sama pendidikan oleh IKPI mencakup wilayah yang amat luas, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Bahkan IKPI juga telah melakukan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. “Kerjasama dengan FIA Universitas Indonesia tentu memberikan impressive yang sangat posisif bagi IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak di Indonesia,” ujarnya.

Bahwa pengembangan kerja sama antara IKPI dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi kata Arsono, dapat memberikan kontribusi positif bagi pundi-pundi penghasilan yang diterima IKPI. Kontribusi ekonomi tersebut, masih dirasakan IKPI sampai hari ini.

Dia menjelaskan, IKPI juga menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta diantaranya Sinar Mas Group. Salah satu multinasional company yang memiliki reputasi yang amat baik di Indonesia, melakukan kerja sama dengan IKPI dalam bidang pendidikan.

Menurut Arsono, kerja sama pendidikan oleh Departemen Pendidikan IKPI dengan lembaga pendidikan dan perusahaan swasta ini memiliki karakteristik khusus, yakni dengan ciri pasar bisnis yang terus berkembang sedangkan pengembangan program-program PPL umumnya hanya menjangkau pasar yang sebenarnya sudah captive.

“Saat ini dan masa mendatang, Departemen Pendidikan bersama-sama dengan Departemen Hubungan Internasional IKPI mengembangkan kerja sama pendidikan dengan lembaga pendidikan perpajakan luar negeri termasuk Singapura, Jepang, China, Belanda, Belgia dan negara maju lainnya,” kata Arsono.

Kerjasama ini dimaksudkan agar kita (anggota) IKPI memiliki kompetensi perpajakan yang lebih lengkap (bl)

Bangun Soliditas Anggota, Vaudy-Jetty Buka Luas Saluran Komunikasi dengan Pengda/Pengcab

IKPI, Jakarta: Pasangan calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld-Jetty menyatakan akan membuka saluran komunikasi seluas luasnya kepada pengurus daerah dan pengurus cabang (Pengda/Pengcab) di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan dalam upaya membangun komunikasi agar IKPI semakin solid dan kuat.

“Komunikasi akan intens kita lakukan di luar kegiatan rapat kerja nasional (Rakernas) dan musyawarah kerja nasional (Mukernas) IKPI,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/6/2024).

Vaudy mengungkapkan, adapun sarana komunikasi bisa dilakukan melalui luring ataupun daring. “Saya rasa komunikasi/pertemuan yang intens sangat bermanfaat. Karena Pengda/Pengcab langsung berurusan dengan anggota sehingga mereka sangat mengetahui permasalahan maupun usulan-usulan dari anggota untuk kemajuan IKPI,” ujarnya.

Menurutnya, jika mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) IKPI, saat ini saluran komunikasi yang dapat dilakukan hanya melalui rapat koordinasi maupun Mukernas. “Inipun hanya diselenggarakan setahun sekali dan bersifat formal,” ujarnya.

Menurut Vaudy, hal tersebut dirasakan sangat kurang sehingga Pengurus Pusat harus membangun komunikasi dengan Pengda/Pengcab dengan intensitas yang lebih sering. (bl)

 

 

Hormati Privasi Anggota IKPI, Ruston Lisa Tak Kampanye via Japri Whatsapp

IKPI, Jakarta: Kongres ke XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sudah memasuki masa kampanye sejak 18 Juni, seluruh pasangan calon ketua umum, wakil ketua umum dan calon ketua pengawas melui menebar visi, misi serta program kerja di berbagai platform media sosial, Whatsapp grup, bahkan ada juga yang langsung mengirimkan pesan Whatsapp pribadi (japri) kepada ribuan anggota.

Kampanye seperti itu memang diperbolehkan dan tidak melanggar aturan kampanye yang ditetapkan pengawas pemilihan, asalkan pesan atau kampanye yang diberikan tidak mengandung unsur kebencian, fitnah yang merugikan kontestan lainnya.

Henri PD Silalahi yang juga sebagai Ketua Tim Sukses pasangan calon (paslon) ketua umum-wakil ketua umum IKPI nomor 02, Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari mengatakan bahwa paslon dukungannya punya cara tersendiri untuk berkampanye.

Henri menyebut yang dilakukan paslon 02 adalah kampanye elegan, artinya berkampanye tanpa mengganggu privasi anggota. “Pak Ruston dan Ibu Lisa meminta Timsesnya untuk berkampanye tanpa harus mengganggu privasi orang lain. Jadi kalau mau menyampaikan visi-misi dan program kerja, bahkan ajakan untuk memilih cukup melalui medsos atau grup asosiasi yang sudah disediakan. Jadi tak perlu harus japri-japri anggota untuk minta dipilih,” kata Henri, Minggu (23/6/2024).

Menurut Henri, melakukan japri anggota untuk minta dipilih sangatlah tidak elok. Karena, meminta-minta untuk kepentingan pribadi sangat tidak elok.

Artinya, jika memang pasangan calon tersebut mempunyai kemampuan memimpin biarlah anggota melihatnya secara langsung tanpa harus dibujuk-bujuk untuk memilih pasangan calon, apalagi saat ini rekam jejak dapat ditemukan dengan mudah melalui jejak digital.

Dikatakan Henri, pencalonan ketua umum dan wakil ketua umum IKPI bagi Ruston dan Lisa adalah bagian dari pengabdian dan kecintaannya terhadap asosiasi bukan karena ambisi. Jadi tidak ada kepentingan pribadi saat ini maupun nanti apabila terpilih menjadi ketum dan waketum periode kedua 2024-2029.

Ada beberapa hal besar yang ingin dicapai paslon Ruston-Lisa apabila dipercaya menjadi pemimpin di asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia ini, kami mengajak Anggota IKPI untuk memfollow akun-akun dibawah ini sehingga informasi up to date langsung dinotifikasi dalam akun masing-masing, yakni:

1. Instagram : https://www.instagram.com/rustonlisa_ikpi?igsh=MXd3bDZ6NHcweGdlZA==

2. Facebook : https://www.facebook.com/share/VT71soxuJW4Gsums/?mibextid=LQQJ4d

3. Tiktok : https://www.tiktok.com/@rustonlisaforikpi?_t=8nNE07EgGbR&_r=1

4. YouTube: https://youtube.com/@ruston-lisa_ikpi_2429?si=57TZJs-36hV0mx-8

Satu Pemilih, Satu Hak Suara, mari bersama sukseskan Kongres XII IKPI, hayoo daftar:https://kongres2024.ikpi.or.id/login untuk IKPI Semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia. (bl)

Incumbent Ketum IKPI Perhatikan Anggotanya hingga Kepada Perlindungan Jiwa

IKPI, Jakarta: Sebuah kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai risiko dan keuntungan. Dalam hal ini, akan banyak perdebatan pihak mana yang diuntungkan dan pihak mana yang harus menanggung risiko atas kebijakan tersebut.

Hal ini sangat lumrah terjadi dimanapun, baik itu di tingkat pemerintahan, organisasi bahkan rumah tangga juga mempunyai dua permasalahan yang sama dalam setiap kebijakan/aturan yang dikeluarkan.

Tentu pada posisi ini dibutuhkan kejelian, pemahaman hingga kearifan seorang pemimpin untuk menimbang dampak dari kebijakan yang akan dikeluarkan. Apalagi kebijakan itu menyangkut kemaslahatan ribuan orang dalam hal ini adalah anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). 

T Arsono yang merupakan tim sukses dari pasangan Calon Ketua Umum dan Calon Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari Periode 2024-2029 mengungkapkan, prolog tersebut disampaikan untuk menceritakan bagaimana besarnya perhatian Ruston sebagai Ketua Umum IKPI terhadap kondisi kesehatan ribuan anggotanya, sehingga mengambil kebijakan ekstrim dan tidak populis untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada anggota.

Diceritakan Arsono, berangkat dari Pandemi Covid 19 – yang telah banyak memakan korban jiwa dari anggota IKPI yang tersebar di seluruh Tanah Air yang tentunya meninggalkan duka yang amat mendalam bagi keluarga dan para sahabat.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hubungan Internasional IKPI ini juga menegaskan, atas pertimbangan tersebut Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan bersama jajaran pengurus harian mengambil kebijakan penting dengan mengundang perusahaan asuransi AIA, Generali Indonesia, Sompo Insurance Indonesia dan Manulife  untuk memberikan presentasi terkait keikut-sertaan IKPI (“sebagai asosiasi”) dalam program asuransi.

“Program asuransi tersebut dimaksudkan agar manfaat asuransi tersebut dapat membantu keluarga yang ditinggalkan, tidak sekedar santunan yang bersifat simbolik,” kata Arsono di Jakarta, Jumat (21/6/2024).   

Namun demikian, pada praktik  yang terjadi selama ini adalah saat terjadi musibah anggota bersama-sama melakukan iuran (saweran). Tetapi, ada kalanya anggota mampu mengumpulkan uang saweran dalam jumlah yang cukup banyak namun ada kalanya juga mereka hanya mampu mengumpulkan uang saweran dalam jumlah yang terbatas. Maka hal itulah yang juga menjadi salah satu pertimbangan penting seorang pemimpin dalam mengambil keputusan besar.

Berdasarkan pertemuan IKPI dengan pihak asuransi, dan dengan pertimbangan bisnis pihak asuransi menginginkan agar IKPI mengikuti program asuransi Kesehatan dan sekaligus program asuransi kematian.  Tentu pilihan ini membutuhkan pembayaran uang premi yang tidak sedikit yakni berkisar Rp 1 juta s/d Rp 1.5 juta per anggota per tahun, sehingga pembayaran premi melibatkan jumlah premi yang tidak sedikit. 

“Gambarannya dengan 5,000 anggota maka akan dibutuhkan pembayaran premi sebesar +/- Rp 5 miliar s/d 7.5 miliar per tahun,” kata Arsono.

Poin nya kata Arsono, perusahaan asuransi pada akhirnya dapat menerima usulan IKPI yakni hanya mengikuti program asuransi kematian. Perusahaan asuransi meminta IKPI memberikan distribusi umur seluruh anggota IKPI agar dapat dihitung besaran preminya. 

Lagi-lagi dalam mengimplementasikan kebijakan tidak bisa semulus apa yang diinginkan. Ada persoalan lain muncul pada saat pihak asuransi mendapatkan data anggota IKPI yakni,mereka tidak mau menjamin anggota yang telah berusia di atas 64-68 tahun.

“Sungguhpun demikian premi yang mesti dibayar +/- Rp 400.000,- per tahun per anggota sehingga premi yang harus dibayar adalah +/- Rp 2,25 miliar per tahun. Sedangkan risiko atas para senior kita  – terpaksa harus  ditanggung sendiri (self insurance) karena tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tentu situasi yang demikian berpotensi memunculkan issue ke-ketidakadilan,” ujarnya.

Tentunya pengurus juga harus mempertimbangkan ”posisi cash flow” IKPI dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, mengingat program keikutsertaan asuransi harus dilakukan secara berkesinambungan. “Mempertimbangkan estimated cash flow dalam kurun waktu lima tahun ke depan – diputuskan bahwa risiko yang terjadi akan di cover sendiri oleh IKPI (asosiasi) – self insurance,” katanya.

Namun demikian, program asuransi bukanlah sebuah kebijakan yang kekal karena akan terus dievaluasi seiring dengan peningkatan kinerja keuangan IKPI dengan prinsip kehati-hatian (prudent) harus tetap diterapkan.

Bahwa isu program asuransi sesungguhnya telah menjadi perhatian kita semua. Inisiasi program asuransi oleh IKPI sejatinya telah dilakukan sejak +/- 2 “dua” ; 3 “tiga” tahun yang lalu. Hal demikian membuktikan bahwa Ketua Umum Ruston Tambunan telah memberikan perhatian secara serius dengan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian “prudent” dalam pengelolaan IKPI sebagai asosiasi. 

“Di sini-lah kematangan, kemandirian dan leadership seorang pemimpin diuji. Seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan dan tidak kuatir dengan risiko tidak populis,” ujarnya. (bl)  

Timses Vaudy-Jetty Ajak Pendukung Berkampanye Damai

IKPI, Jakarta: Andreas Budiman, tim sukses pasangan calon ketua dan wakil ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia periode 2024-2029 Vaudy Starworld dan Jetty mengajak seluruh pendukung pasangan untuk melakukan kampanye damai. Artinya, adu gagasan dan penawaran program asosiasi yang menarik kepada anggota adalah salah satu bentuk kampanye damai.

“Jadi jangan saling menyerang dan menyalahkan, bagaimanapun Kongres XII ini merupakan hajat rutin lima tahun yang digelar IKPI. Jadi jangan sampai terjadi permusuhan bahkan perpecahan karena semua yang dijalankan untuk kemajuan asosiasi,” kata Andreas melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/6/2024).

Namun demikian kata dia, untuk memimpin IKPI dan merangkul hampir 7.000 anggota di seluruh Indonesia saat ini sosok itu ada di pasangan nomor 01 Vaudy-Jetty. “Bukan berarti pasangan nomor 2 itu tidak bagus, tetapi saat ini sosok yang tepat memimpin IKPI adalah Vaudy-Jetty,” katanya.

Menurut dia, dengan pergaulan Caketum Ruston di dunia internasional, incumbent Ketum IKPI tersebut disebut lebih cocok untuk mewakili IKPI memimpin Asia Oceania Tax Associations (AOTCA). “Jadi keduanya bisa memimpin di tempat yang sama-sama mulia dan besar bagi konsultan pajak,” ujarnya.

Lebih lanjut Andreas mengatakan, jika Vaudy-Jetty dipercaya memimpin IKPI untuk lima tahun kedepan maka program yang selama ini dirasakan baik tentunya akan dilanjutkan, dan yang kurang pasa akan diperbaiki serta ada juga program-program kerja unggulan yang akan dijalankan dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota dan ikpi mendatang.

Menurutnya, ada dua diantaranya program menarik yang ditawarkan Vaudy-Jetty untuk anggotanya seperti :

A. Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) dengan harga terjangkau, khususnya untuk anggota senior yang berusia diatas 70 tahun. Mereka akan diberikan harga Khusus dan akan ada paketan harga PPL.

B. Ada juga program mengajak kembali anggota anggota yang telah keluar dari IKPI.

Andreas beranggapan program ini sangat menarik dan akan membuat IKPI semakin besar bahkan solid. “Masih banyak program lainnya lagi, tetapi ini bukan sekedar janji dimana semua program akan diawasi oleh pengawas. Apabila program yang ditawarkan tidak jalan, ketua pengawas akan mengambil tindakan.

Dia juga menyinggung untuk calon ketua pengawas yang cocok untuk mengawasi program program Paslon 01 adalah Nuryadin Rahman (Cakewas nomor 04). Sebagai sosok berpengalaman memimpin dan membesarkan IKPI Cabang Depok, Nuryadin dinilai akan menjadi komposisi yang solid untuk memperkuat struktur IKPI periode 2024-2029. (bl)

Vaudy Akan Libatkan Pengda & Cabang IKPI Perkuat Kemitraan dengan Kanwil-KPP DJP

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, menyatakan akan memperkuat hubungan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga ke tingkat Kantor Wilayah DJP dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khususnya di luar wilayah Jabodetabek.

“Pendekatan dan penguatan hubungan akan terus kami tingkatkan, dan nantinya akan selalu melibatkan cabang IKPI setempat dalam menjalin komunikasi maupun kerja sama lainnya,” kata Vaudy, Kamis (20/6.2024).

Dia menyebutkan bahwa selama ini DJP merupakan mitra strategis dari IKPI, ini bisa dibuktikan dengan penandatanganan MoU yang telah dilakukan kedua belah pihak. MoU ini merupakan wujud dukungan IKPI kepada pemerintah khususnya DJP dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam pelaksanaannya hubungan IKPI dengan DJP sudah baik hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan bersama yang diadakannya. Namun umumnya ini terjadi di Jakarta saja sedangkan Pengda atau Pengcab IKPI di luar Jakarta dan Banten kurang merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Vaudy berjanji, apabila terpilih pada Kongres XII IKPI nanti, dia bersama wakilnya Jetty akan berkunjung ke Kanwil DJP bahkan ke Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia dengan menyertakan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang IKPI setempat.

“Hal ini untuk menunjukkan kemitraan IKPI bukan hanya dengan Kantor Pusat DJP namun sampai ke Kanwil maupun KPP,” katanya.

Menurutnya, Calon Wakil Ketua Umum Jetty merupakan pensiunan pegawai DJP akan mengambil peran untuk komunikasi tersebut. “Beliau selain hadir pada acara Pengda/Pengcab juga akan bersama Pengda/Pengcab mengunjungi Kanwil/KPP setempat. Tujuannya kemitraan IKPI dan DJP sampai provinsi dan kota/kabupaten,” ujarnya.

Dia menegaskan, kedepan peran wakil ketua umum bukan hanya menghadiri acara seremonial saja tetapi membawa IKPI lebih dekat dengan stakeholder. Dengan demikian, hal ini bukan hanya akan dirasakan manfaatnya oleh pengurus tetapi juga anggota. (bl)

 

 

Optimalisasi Kerja Pengurus, Ruston-Lisa Modernisasi Manajemen IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia. Dengan beranggotakan hampir 7.000 yang tersebar di 42 cabang seluruh Indonesia, asosiasi ini semakin menunjukan eksistensi serta dukungannya terhadap dunia perpajakan khususnya di Indonesia.

Berbagai peran penting telah ditunjukkan IKPI melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan baik itu untuk masyarakat Wajib Pajak maupun dunia usaha, bahkan pemerintah juga sering kali melibatkan IKPI dalam setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut peraturan perpajakan.

Dengan semakin pentingnya peranan IKPI di dunia perpajakan, tentunya dibutuhkan manajemen yang baik dalam mengelola asosiasi tersebut. Tentunya tata kelola yang baik harus dimulai dari dalam, yang artinya perubahan pada pengaturan di kepengurusan pusat IKPI.

Calon Ketua IKPI periode 2024-2029 Ruston Tambunan menyatakan. Untuk menghasilkan manajemen asosiasi yang baik, Pengurus Pusat sedang dan terus melakukan proses modernisasi sistem administrasi, akuntansi dan keuangan kantor pusat IKPI.

“Kami sedang melakukan proses rekrutmen Direktur Eksekutif untuk mengelola manajemen di kantor pusat IKPI. Artinya, kedepan seluruh tanggung jawab operasional dan pengelolaan administrasi dibebankan kepada pejabat tersebut,” kata Ruston yang juga sebagai incumbent Ketum IKPI hingga 2024 ini.

Saat ini, sudah ada tiga nama calon yang akan menduduki posisi Direktur Eksekutif IKPI dan sedang menjalani proses seleksi akhir. Ditargetkan sebelum Kongres XII di Nusa Dua, Bali atau tepatnya pada Agustus 2024, posisi tersebut sudah terisi dan langsung bekerja sesuai tugasnya.

Secara spesifik, program yang akan dilaksanakan oleh Paslon No.2 Ruston – Lisa  dalam mencapai salah satu misinya yakni melakukan modernisasi administrasi, akuntansi dan keuangan untuk peningkatan tata kelola organisasi IKPI yang lebih baik adalah sebagai berikut:

1.Meningkatkan kapasitas kesekretariatan yang lebih profesional dan akuntabel dalam upaya peningkatan pelayanan kepada Anggota

2.Merekrut dan memberdayakan Direktur Eksekutif untuk menjalankan program-program IKPI dengan arahan Pengurus Harian

3.Melakukan modernisasi administrasi, pencatatan dan pelaporan keuangan dengan mengimplementasikan software akuntansi secara optimal di Pusat dan Cabang-cabang IKPI seluruh Indonesia

4.Menyajikan laporan cash flow bulanan dan tahunan dengan akurat dan konsisten

5.Mereview kebijakan keringanan iuran bagi anggota dengan kriteria tertentu

6.Mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi untuk mengoptimalkan penggunaan IKPI Smart sebagai penunjang pelayanan untuk anggota dan pengurus IKPI (bl)

Timses Sebut Ruston Perkuat Posisi IKPI Sebagai Asosiasi Kelas Dunia

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia. Anggotanya saat ini mencapai hampir 7.000 di seluruh Indonesia.

IKPI terus bertumbuh baik anggota maupun modernisasi pelaayanan kepada Anggota untuk memudahkan Anggota dalam memenuhi kewajibannya sebagai Konsultan Pajak Terdaftar, IKPI tidak berhenti hanya pada prestasi lokal (Nasional) namun IKPI juga harus ikut dalam kancah pergaulan Internasional

Untuk mencapai itu, Tahun 2022 IKPI bergabung di dalam Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA), pada tahun 2020 Ruston Tambunan dipercaya sebagi Vice President AOTCA, lalu tahun 2023 Ruston Tambunan terpilih dalam General Meeting sebagai Deputy President 2023-2024, sesuai dengan Statuta AOTCA Deputy Presiden otomatis akan menjadi Presiden AOTCA periode 2025 hingga 2026 yang akan datang.

Suatu pencapaian yang luar biasa dicapai oleh IKPI dari periode ke Periode terus meningkat khususnya di masa kepemimpinan Ruston Tambunan IKPI semakin dikenal dan diperhitungkan bukan saja di dalam negeri tetapi juga di dunia Internasional

Partisipasi dan keaktifan IKPI di AOTCA terus mendapatkan sambutan hangat dan semakin diperhitungkan oleh asosiasi negara-negara peserta lainnya, IKPI seringkali menjadi Pembicara dalam event event tersebut seperti Ruston Tambunan dan T Arsono.

Henri PDS yang merupakan Ketua Tim Sukses (Timses) Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari dalam Kongres XII IKPI yang akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 18-20 Agustus 2024 mengatakan bahwa tag line IKPI sebagai asosiasi kelas dunia itu bukan lah omong kosong belaka.

“Semua telah diwujudkan Ketua Umum Bapak Ruston Tambunan di masa kepemimpinannya ini. Nah jika beliau terpilih kembali, maka jaringan internasional itu akan lebih diperkuat lagi karena pada 2025 akan menjabat Presiden AOTCA,” kata Henri di Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Bukan hanya itu saja lanjut Henri, pada 2023 IKPI juga dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggaraan AOTCA yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali dengan 17 negara hadir sebagai peserta. “Jadi untuk prestasi internasional Pak Ruston tidak perlu diragukan lagi,” pelaksanaan AOTCA Meeting di Bali diakui oleh semua negara adalah pelaksanaan yang paling sukses dan meriah dari negara-negara yang sebelumnya menjadi tuan rumah, ujarnya.

Lebih lanjut Henri juga mengungkapkan, bahwa kepemimpinan Ruston sangat perduli dengan dunia pendidikan baik nasional maupun internasional. Hal itu merupakan bentuk komitmen dan konsistensi IKPI dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi.

Untuk kerja sama bidang pendidikan internasional, IKPI telah melakukannya dengan lembaga perguruan tinggi seperti KU Leuven Belgium. Ada juga kerja sama dengan asosiasi konsultan pajak internasional dari Mongolia, Jepang, Korea, China yang dipimpin oleh Ketua Departemen Hubungan Internasional T Arsono.

“Dalam kerja sama tersebut IKPI bersama mereka menggelar seminar “Transfer Pricing” dan sharing experience. Jadi, itu baru satu prestasi yang dicapai IKPI di bawah kepemimpinan Pak Ruston. Karena masih banyak lagi yang akan kita sampaikan tentang bagaimana kedekatan Pak Ruston dan Ibu Lisa dengan anggota IKPI, serta bagaiman kiprah mereka berdua dalam memperjuangkan Penerapan Equal Treatment antara Kuasa Konsultan Pajak dengan Kuasa Pihak Lain akan kita sampaikan dalam kesempatan berikutnya,” kata Henri. (bl)

Ketum IKPI Terpilih Sebagai Deputi President of AOTCA Periode 2023-2024

Paslon Vaudy-Jetty Siapkan Bantuan Hukum untuk Anggota Bermasalah

IKPI, Jakarta: Dalam menjalankan profesinya Konsultan Pajak diperhadapkan dengan masalah-masalah Wajib Pajak (WP) yang menjadi kliennya mulai dari SP2Dk sampai dengan indikasi pidana perpajakan. Pada titik ini tidak jarang konsultan pajak disalahkan WP bahkan bisa sampai pada Laporan Polisi.

Jika mengambil pemikiran subjektif, belum tentu konsultan pajak yang melakukan tindakan tersebut dengan sengaja. Karena, bisa saja itu faktor informasi yang diberikan tidak lengkap atau lainnya.

Menanggapi permasalahan itu, calon Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengungkapkan pada kenyataannya sangat diperlukan peran asosiasi khususnya konsultan pajak mengambil tindakan preventif dalam melindungi anggotanya dari kasus hukum, sehingga sebelum terjadi anggota telah memahaminya.

Menurut Vaudy, sangat perlu juga asosiasi menyiapkan bantuan hukum bagi anggotanya sepanjang dalam berpraktik mereka sudah menjalankan Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak. Karena, sudah seyogyanya setiap konsultan pajak berhak mendapatkan dukungan/pembelaan dari asosiasi yang menaunginya.

“Jika kasus hukum yang menjerat anggota terjadi harus dicek apakah standar profesi dan kode etik sudah dijalankannya? Sebab sangat mungkin asosiasi menyiapkan bantuan hukum. Dengan demikian, anggota juga menjadi merasakan manfaat menjadi anggota dari asosiasinya,” kata Vaudy, Rabu (19/6/2024)

Dia berjanji jika terpilih menjadi ketua umum, maka akan merealisasikan hal itu. “Ini juga sesuai yang telah diamanatkan di dalam AD/ART IKPI, jadi tinggal mengimplementasikan saja,” ujarnya.

Menurutnya, profesi konsultan pajak rawan dipidanakan oleh pihak lain baik oleh klien maupun pihak lainnya. Untuk mencegah hal tersebut dipandang sangat penting dan perlu melakukan preventif sebagai upaya pencegahan anggota bermasalah dengan hukum.

Ini langkah yang akan dilakukan Vaudy-Jetty membantu anggota bermasalah:

1. Membentuk tim bantuan hukum

2. ⁠Melakukan sosialisasi dengan topik-topik khusus dengan tujuan sebagai upaya preventif untuk mencegah anggota bermasalah dengan hukum

3. ⁠Menyiapkan bantuan hukum bagi anggota IKPI yang bermasalah dengan hukum akibat menjalankan profesi konsultan pajak, sepanjang anggota tersebut dalam berpraktek telah melaksanakan kode etik dan standar profesi. (bl)

 

 

Ruston-Lisa Fokus Berjuang Golkan UU Konsultan Pajak

IKPI, Jakarta: Perlindungan terhadap kepentingan Wajib Pajak serta kemandirian dan penguatan profesi Konsultan Pajak seharusnya menjadi bagian penting yang harus diatur setingkat undang-undang (UU). Namun demikian, hal itu belum bisa terealisasir meskipun Rancangan Undang-Undang Konsultan Pajak yang merupakan inisiatif DPR tersebut sempat masuk dalam Prolegnas  Tahun 2018. Sudah hampir enam tahun berlalu RUU tersebut mandeg tak kunjung juga dibahas.

Padahal, UU konsultan pajak sangat penting untuk perlindungan kepada wajib pajak karena profesi ini tidak kalah pentingnya dengan profesi advokat, dokter, akuntan yang ke semuanya telah dilindungi oleh UU.

Sekadar informasi, sebanyak 82 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia berasal dari pungutan pajak. Artinya, anggaran yang didapatkan merupakan sumbangsih dari wajib pajak kepada negaranya dan tentu andil konsultan pajak di dalamnya sebagai profesi yang ikut berkontribusi meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak kecil.

Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan mengatakan, sebagai incumbent Ketua Umum dirinya telah membentuk Tim Task Force yang beranggotakan jajaran pengurus IKPI baik dari pusat maupun cabang  dan bahkan juga melibatkan beberapa orang dari Pengawas IKPI untuk fokus mendalami dan mendorong kembali terwujudnya UU Konsultan  Pajak. Jadi Tim Task Force ini merupakan orang-orang yang sangat peduli dengan perlunya UU Konsultan Pajak.

Saat ini lanjut Ruston, tim yang diketuai Edy Gunawan itu telah membagi tugas untuk menggandeng berbagai pihak (stakeholders) dalam rangka menggolkan RUU tersebut. “Ada yang berjuang melalui pemerintah, perguruan tinggi, partai politik, dan lewat asosiasi pengusaha seperti KADIN dan APINDO,” kata Ruston, Rabu (19/6/2024).

Sebagai salah satu pengurus di Kadin Indonesia, Ruston mengaku memanfaatkan jalur tersebut untuk memperjuangkan kepentingan wajib pajak dan konsultan pajak agar memiliki UU. Karena saat ini konsultan pajak hanya diatur oleh peraturan menteri dan itu bisa berubah setiap saat.

“Jadi dibutuhkan landasan hukum yang kuat untuk melindungi profesi dan wajib pajak di Indonesia ini,” ujarnya. Momentumnya pas karena Konsultan Pajak telah tercantum dalam Pasal 259 ayat (1) huruf e UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai profesi penunjang di Sektor Keuangan selain profesi seperti  Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum yang telah diatur dengan UU tersendiri.

Jika terpilih kembali sebagai Ketua Umum, Ruston berjanji UU Konsultan pajak merupakan fokus utama yang menjadi prioritas untuk diperjuangkan di dalam kepengurusan mendatang. “Targetnya RUU Konsultan Pajak bisa kembali masuk Prolegnas untuk kemudian  dibahas antara DPR dan Pemerintah untuk selanjutnya disahkan menjadi UU,” ujarnya.

Tentu Ruston tidak bisa bekerja sendiri, dan butuh dukungan banyak pihak khususnya dari seluruh anggota IKPI di Indonesia. “Jika ada sumbangsih pemikiran dan koneksi yang bisa memperlancar lahirnya UU Konsultan Pajak, sampaikanlah kepada Tim Task Force agar bisa diakomodir. Jadi kita tidak menutup pintu untuk siapapun, karena seluruh bantuan pemikiran sangat menentukan nasib lahirnya UU ini,” kata Ruston. (bl)

id_ID