Ruston-Lisa Menargetkan UU Konsultan Pajak Terwujud di Periode 2024-2029  

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Ruston Tambunan menyatakan akan mewujudkan lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak (UU KP) jika terpilih kembali di Kongres XII yang akan digelar di Nusa Dua, Bali, 18-20 Agustus 2024.

Saat ini, Ruston yang juga merupakan incumbent Ketum IKPI terus melakukan penguatan-penguatan dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan pakar-pakar hukum agar Rancangan UU KP yang sejak 2018 sudah masuk di Prolegnas DPR bisa segera dibahas dan kemudian disahkan menjadi UU.

“Pak Ruston dalam kapasitasnya sebagai Ketum IKPI sudah membentuk Tim Task Force RUU KP, yang bertugas menggandeng seluruh pihak pemangku berkepentingan terkait untuk bersama-sama berjuang menggolkan RUU KP,” kata Henri PD Silalahi yang juga merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon ketua umum IKPI nomor 02 (Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari) melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/7/2024).

Lebih lanjut Henri mengungkapkan, dalam Kampanye Gembira dan silaturahmi Ruston-Lisa di IKPI Cabang Jakarta Utara pada Rabu 24 Juli di Resto Cabe Ijo PIK-2 Jakarta Utara yang dihadiri Ketua Cabang IKPI Jakarta Utara Franky Foreson dan jajarannya serta Ketua Pengda DKI Jakarta Emanuel Ali, pasangan calon nomor 02 beserta tim sukses seperti Henri PD Silalahi dan Alwi Chandra mendengarkan apa yang diinginkan anggota cabang terhadap ketua umum IKPI periode mendatang.

(Foto: Istimewa)

“Mereka menginginkan ketua umum bisa merealisasikan UU KP yang telah lama dinantikan, dan Pak Ruston menargetkan untuk bisa merealisasikannya jika dipercaya memimpin IKPI di periode mendatang,” kata Henri.

Sekadar informasi, acara dibuka dan diawali dengan pemaparan dari Henri PD Silalahi yang bertindak sebagai moderator dalam acara tersebut. Henri memaparkan latar belakang pencalonan Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari, dilanjutkan dengan pemaparan dari paslon 02 kemudian tanya jawab, saran dan masukan dari peserta yang diakhiri dengan makan siang bersama serta berfoto bersama dengan pose tangan dikepal sebagai tanda semangat, persatuan dan perjuangan IKPI.

Sebelum acara dimulai kata Henri, tampak bincang-bincang akrab antara peserta dengan Ruston Tambunan serta Lisa Purnamasari yang duduk di meja bundar yang berbeda. Mereka terlihat saling sapa dan bercerita satu sama lain, dan tak ada rasa canggung di dalam komunikasi itu.

“Pada saat tanya jawab, ada pertanyaan yang menarik dari Pak Edi Suwito yang bertanya sesungguhnya apakah UU KUP itu diperlukan dan apabila diperlukan bagaimana caranya untuk mewujudkannya?,” kata Henri lagi.

Pertanyaan ini tentu sangat menarik sebab UU KP sudah menjadi amanat kongres sejak Kongres X Makassar tahun 2014 dan terus diperjuangkan dari periode ke periode secara estafet. Jadi agenda UU KP sudah berjalan dua periode dan akan sudah ditetapkan sebagai salah satu program kerja 2024-2029 dalam Mukernas tahun 2023 di Surabaya, Jawa TImur yang akan disahkan dalam kongres XII Bali.

Dalam kesempatan itu kata Henri, Ruston Tambunan menjelaskan bahwa UU KP tentu sangat diperlukan untuk melindungi wajib pajak dan profesi konsultan pajak serta konsultan pajak itu sendiri dalam menjalankan profesinya secara profesional yang kompeten dan berintegritas.

Menurut Henri, RUU Konsultan Pajak itu sendiri sudah masuk prolegnas sejak tahun 2018 dan saat ini juga masih tercatat dalam prolegnas hal itu dapat dicek di website DPR RI.

Mengapa proses ini berhenti dan seperti tidak ada tanda tanda akan disetujui? Jawabannya kata Henri, membuat UU itu memang tidak mudah dan melalui proses politik yang Panjang. Oleh karena itu diperlukan dukungan dari masyarakat tidak cukup dari para konsultan pajak saja.

Dengan demikian, harus ada perubahan paradigma dari yang sebelumnya UU itu ada untuk melindungi profesi dan konsultan pajak itu sendiri, menjadi perlindungan wajib pajak dan profesi serta konsultan pajak.

Adapun upaya yang telah dilakukan Ketum Ruston bersama jajaran pengurusnya, untuk menggolkan UU KP ini juga telah dilakukan secara paralel. Pertama untuk menggalang dukungan masyarakat maka IKPI semakin inklusif dengan pihak pihak pemangku kepentingan seperti Kadin dan Apindo yang menjadi wadah para pelaku usaha juga dunia akademis.

Saat ini IKPI sudah menandatangani 82 MoU dengan perguruan tinggi dan/atau Lembaga pendidikan, MoU itu adalah sebagai payung selanjutnya akan diterjemahkan dalam kerjasama sama dalam berbagai bidang seperti Kursus Brevet Pajak, penelitian dan lain-lain 

Untuk internal IKPI sudah membentuk Tim Task Force yang diketuai oleh Dr. Edy Gunawan dengan anggota dari seluruh anggota yang sudah terlihat actionnya untuk mewujudkan UU KP baik dari pengurus pusat, pengda maupun pengcab serta anggota biasa.

“Yang penting syaratnya adalah mau dan bersedia menyisihkan sebagian dari waktu sibuknya untuk duduk bersama merancang, mempersiapkan dan menyiapkan sumber daya yang kita miliki untuk bersama-sama menggolkan UU KP,” ujarnya. (bl)

 

Lebih dekat dengan Ruston-Lisan klik : https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

Berita terkait:

https://ikpi.or.id/ketum-ruston-tunjuk-edy-gunawan-sebagai-ketua-tim-task-force-ruu-konsultan-pajak/

https://ikpi.or.id/tim-task-force-harus-jadi-garda-terdepan-golkan-ruu-konsultan-pajak/

https://ikpi.or.id/ikpi-banjarmasin-sebut-tim-task-force-percepat-terbentuknya-ruu-konsultan-pajak/

https://ikpi.or.id/pembentukan-tim-task-force-dianggap-mendesak-ikpi-sleman-siap-kerahkan-sdm-golkan-ruu-kp/

https://ikpi.or.id/ikpi-palembang-dukung-pembentukan-tim-task-force-ruu-konsultan-pajak/

https://ikpi.or.id/ikpi-minta-pemerintah-bantu-dorong-lahirnya-uu-konsultan-pajak/

https://ikpi.or.id/perhatian-pemerintah-terhadap-konsultan-pajak-semakin-nyata-ikpi-berharap-kemenkeu-dorong-lahirnya-uu-kp/

https://ikpi.or.id/hadiri-halal-bihalal-kemenkeu-ikpi-berharap-pemerintah-bantu-wujudkan-uu-konsultan-pajak/

 

 

 

 

 

Berkolaborasi dan Bersinergi vs Berkompetisi Demi Kemajuan IKPI

Oleh: T Arsono (Tim Sukses Ruston-Lisa)

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merupakan asosiasi konsultan pajak terbesar sekaligus tertua di Indonesia dengan jumlah anggota mencapai hampir 7,000 sekira 6,700 anggota telah mengantongi izin praktek konsultan pajak.

Berkenaan dengan dinamika kongres IKPI di Bali pada 18-20 Agustus 2024, kampanye oleh masing-masing pasangan calon nampak semakin massif baik dengan materi kampanye yang bersifat membangun namun termasuk juga “black campaign” atau menjelekkan calon pasangan dan pendukung lain bahkan isi kampanye seringkali bertentangan dengan visi & misi sebagaimana anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan.

Bahwa persaingan pada satu sisi memang mendorong kemajuan organisasi, namun persaingan juga berpotensi menimbulkan luka hati bagi masing-masing pasangan calon dan pendukungnya yang mungkin berdampak menjadi kontra produktif. Maka, memaafkan suatu kesalahan tentu saja tidak sulit, namun melupakan luka hati agak sulit.

Di sisi lain, berkolaborasi dan bersinergi justru memunculkan peluang untuk saling bekerja sama dengan mengisi seluruh posisi yang ada pada organ asosiasi, sehingga IKPI bisa menjadi asosiasi yg lebih modern, professional dan sesuai dengan visi & misi perkumpulan menjadi asosiasi yang mendunia.

(Foto: Istimewa)

Memang jumlah anggota IKPI sangatlah banyak, namun pada kenyataannya tidaklah gampang menemukan anggota yang mau dan mampu menjadi pengurus dengan mengisi seluruh pos-pos organ asosiasi. Jika diistilahkan, inilah yang disebut dengan banyak tapi sedikit, ramai namun sepi.

Anggota sudah sangat sibuk dengan urusan kantor dan pekerjaannya masing-masing. Oleh karena itu sumber daya yang sudah ada dan sudah mau mengabdikan dirinya untuk kemajuan IKPI haruslah dapat dioptimalkan. Berkolaborasi dan Bersinergi adalah jalan keluarnya.

Belajar dari kongres IKPI di Batu (Malang) Tahun 2019, kita mendorong agar Ketua Umum IKPI periode 2014 s/d 2019 agar diberikan kesempatan untuk melanjutkan kepemimpinannya untuk periode yang kedua (2019 – 2024). Hal demikian tentu dimaksudkan agar ketua umum periode 2014 – 2019 tersebut, memiliki kesempatan untuk menuntaskan agenda program yg belum terselesaikan.

Meskipun kemudian ketua umum terpilih pada kongres IKPI di Batu (Malang) untuk periode 2019-2024 tersebut, pada akhirnya mengundurkan diri karena berhalangan tetap karena faktor usia dan Kesehatan. Padahal, saat itu pengurus harian meminta agar beliau tidak mengundurkan diri namun cukup mengambil cuti saja sembari melengkapi posisi kepengurusan yang masih kosong akibat berhalangan tetap (meninggal dunia) karena pandemi Covid 19.

Pendekatan yang demikian dimaksudkan pula untuk meninggalkan legacy  berupa nilai-nilai organisasi yang luhur, mengingat IKPI merupakan organisasi nirlaba dan para pengurus IKPI baik di pusat, di daerah maupun di cabang, tidak mendapatkan imbalan atau gaji.

Dengan demikian, jabatan kepengurusan di IKPI merupakan jabatan pengabdian di sela-sela waktu sibuk para pengurus menangani urusan kantor konsultan pajak yang telah menyita banyak waktu. Maka “hidup-hidupi-lah IKPI dan Jangan Hidup dari IKPI” (dalam Bahasa Jawa dikenal dengan “urip-uripi IKPI mung ojo ngurip soko IKPI”)

Dengan pertimbangan yang sama, kita juga seyogyanya memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon nomor 02 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari untuk melanjutkan kepemimpinan beliau pada periode pengabdian 2024 – 2029.

Capaian yang telah diraih dan kekurangan tentu masih ada, karena itu sudah sifat manusia. Namun, kekurangan inilah yang harus disempurnakan bersama sama, karena pergantian pucuk pimpinan IKPI yang baru justru akan membutuhkan waktu lama untuk organisasi ini berlari di dalam koridor yang sama.

Pada sisi lain, asosiasi kuasa hukum pada pengadilan pajak (IKHPP) sebagai salah satu organ IKPI yang telah digagas dan telah berproses (bila memang dikehendaki demikian), sedang menghadapi kesulitan atau belum menemukan seorang calon ketua yang pas dan tepat.

Bahwa nantinya IKHPP merupakan “anak kandung IKPI” mengingat anggotanya adalah anggota IKPI yang telah memiliki izin kuasa hukum. Namun si anak kandung ini harus tetap menjadi anak “saleh” yang tetap berbakti kepada orang tua-nya. Dengan demikian, IKHPP tidak boleh menjadi “anak durhaka” (malin kundang).

Belajar dari peristiwa pasca kongres di Batu Malang pada tahun 2019, kita seyogyanya mendorong Vaudy Starworld sebagai Ketua Umum di IKHPP dan bukan sebagai calon ketua umum IKPI. Tentu keanggotaan Vaudy di IKPI masih tetap berlaku, walaupun nantinya didaulat sebagai ketua umum IKHPP.

Kesempatan Vaudy Starworld untuk tampil sebagai “volunteer” ketua umum pada IKHPP tentunya terbuka lebar. Hal ini sekaligus sebagai upaya mematangkan diri ke tampuk pimpinan sebagai ketua umum IKPI di masa-masa yang akan datang.

Bahwa berkolaborasi dan bersinergi rasanya jauh lebih baik daripada harus berkompetisi. Berkolaborasi dan bersinergi memberikan peluang yang semakin besar untuk mewujudkan IKPI yang lebih baik, lebih profesional dan lebih mendunia sesuai misi dan visi dalam AD/ART.

 

Keluar dari Zona Nyaman, Vaudy-Jetty Lakukan Terobosan Dalam Pendanaan IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, menyatakan akan membawa IKPI keluar dari zona nyaman khususnya terkait pendanaan organisasi yang saat ini sebagian besar masih bertumpu dari pendanaan anggota.

“Kedepan, Vaudy-Jetty akan mencari terobosan dalam pendanaan untuk pembiayaan organisasi dari luar anggota IKPI tujuannya adalah mengurangi beban anggota. Beban anggota cukup untuk iuran dan pembayaran PPL saja,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Jumat (25/7/2024).

Dikatakan Vaudy, untuk organisasi sebesar IKPI cukup banyak cara mendapatkan pemasukan dari berbagai pihak seperti mengadakan seminar, inhouse training, dan lainnya.

(Foto: Istimewa)

“Banyak sekali yang bisa disasar agar IKPI memiliki anggaran operasional tanpa harus lagi membebani kantong anggota. Jadi kedepan, kita mulai jalin kerja sama dengan swasta, asosiasi, dan lembaga pendidikan. Pemilik NPWP saat ini sekitar 70 juta OP dan Badan. Mereka ini pasar potensial bagi IKPI. Demikian pula dengan asosiasi pengusaha maupun industri. Ini sebagai pasar potensial bagi IKPI.,” kata Vaudy.

Menurut Vaudy, semua kegiatan itu sudah masuk di dalam visi, misi, dan program kerja yang mereka sampaikan mengenai bagaimana membangun struktur keuangan IKPI yang kuat berikut dengan dengan action plan-nya. (bl)

 

 

Penyelenggaraan PPL Bukan Hanya untuk Pemasukan IKPI Tetapi Meningkatkan Kemampuan Anggota

IKPI, Jakarta: Dunia bisnis di Indonesia sangat beragam, dimana akhirnya aspek perpajakan dibuat oleh regulator mengikuti keberagaman tersebut. Tentu, dengan keberagaman tersebut, menuntut seorang konsultan pajak harus memahami aspek pajak tersebut, sehingga konsultan pajak akan dianggap kredibel oleh kliennya.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai wadah organisasi yang menaungi hampir 7000 konsultan pajak, tentu mempunyai tanggung jawab moril kepada seluruh anggotanya untuk memberikan pengetahuan perpajakan terbaru. Hal ini dilakukan, agar setiap anggota bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para kliennya, sehingga anggota IKPI dinilai sebagai konsultan pajak berkompeten,

Inilah beberapa alasan kenapa Departemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL IKPI) berpikiran agar asosiasi bisa memenuhi kebutuhan anggotanya dengan memberikan materi-materi menarik dan terupdate dalam setiap kegiatan PPL yang diselenggarakan.

(Foto: Istimewa)

Ketua Departemen PPL Vaudy Starworld mengatakan, setiap berakhirnya pelaksanaan PPL para peserta selalu diminta evaluasi, bahkan usulan topik dan narasumber. Tujuannya untuk melihat topik-topik yang dibutuhkan oleh para anggota.

“IKPI wajib memenuhi kebutuhan anggota melalui topik-topik PPL supaya kredibel dan profesional di mata kliennya. Dengan mengikuti PPL di IKPI diharapkan anggota mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menjalankan profesinya,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (24/7/2024)

Jika memahami pentingnya pelaksanaan PPL untuk meningkatkan pengetahuan anggota kata Vaudy, maka sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang berpikiran untuk mengurangi topik-topik PPL hanya untuk meningkatkan penerimaan IKPI.

Sementara itu, Anggota Departemen PPL, IKPI Rianto Abimail mengatakan bahwa pelaksanaan PPL IKPI merupakan yang terbaik di Indonesia. Dengan menyajikan kualitas PPL kelas dunia dan topik international tax serta peraturan domestik terupdate, IKPI telah menjadi penyelenggara PPL terbaik dibandingkan dengan penyelenggara lainnya.

Selain itu kata Rianto, untuk menambah kemampuan anggota Departemen PPL juga memberikan PPL NTS Gratis dengan materi pengetahuan soft skill bagi konsultan pajak. Alih pengetahuan dari pemateri yang berkelas kepada peserta, dapat menjadikan anggota IKPI sebagai konsultan pajak berkelas dan kompeten di bidangnya.

Anggota Departemen PPL lainnya, yakni Milko Hutabarat mengatakan program pelatihan yang dilakukan oleh Departemen PPL menjadi pilihan utama bagi para konsultan pajak yang ingin terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Hal ini disebabkan karena Departemen PPL senantiasa berkomitmen memenuhi kebutuhan setiap anggota IKPI terutama dalam melengkapi setiap anggota untuk menghadapi tantangan pekerjaan ke depan yang berkaitan dengan regulasi perpajakan seperti digitalisasi dan teknologi, pengelolaan risiko, etika dan integritas, serta keterampilan multidisiplin.

Dengan demikian, setiap anggota IKPI diharapkan siap untuk melayani wajib pajak dalam menjalankan setiap kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga pada akhirnya akan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Departemen PPL lainnya Jemmi Sutiono mengungkapkan bahwa selama beberapa periode kepengurusan, departemen itu telah menjalankan peran dan fungsinya dengan amat sangat progresif, serta mengalami kemajuan yang sangat berarti oleh anggota dan asosiasi.

Menurut Jemmy, Program PPL Terstruktur (TS) maupun Non Terstruktur (NTS) telah dan sedang berjalan dirasakan sangat membantu dan meningkatkan kemampuan dan kompetensi anggota baik secara teknis maupun softskill.

Hal ini menurut Jemmi, tentunya sudah sesuai dengan visi dan misi IKPI, karena kewajiban PPL merupakan mandat regulasi untuk memelihara kompetensi anggota “Departemen PPL selama menjalankan tugas telah menghadirkan dan dirasakan oleh ribuan anggota perubahan yang ada. Ini bukan angan-angan, tetapi realisasi yang begitu banyak anggota mengakuinya melalui ketua cabang setempat,” katanya.

Jemmi menegaskan, materi dan narasumber di dalam setiap penyelenggaraan PPL tentunya sudah disiapkan secara matang oleh tim di departemen tersebut. “Ini bukan hal yang mudah, karena harus ada pendekatan dan cara yang ditata sedemikian rupa untuk menampilkan program materi dan narasumber yang sangat bermanfaat,” katanya.

Menurutnya, Departemen PPL berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi kompetensi anggota akan pengetahuan dan kemampuan softskill agar siap bersaing di pasar domestik maupun internasional.

“Kami bersyukur telah dipercaya oleh kepengurusan periode 2019-2024 kali ini, dengan progresivitas yang terlihat dan dirasakan anggota. Semoga kedepannya, Departemen PPL ini mampu untuk memberikan layanan prima, profesional, dan biaya terjangkau untuk berbagai lapisan anggota asosiasi IKPI yang beragam,” ujarnya.

Sementara itu anggota Departemen PPL lainnya, Buddhi Benny Wibowo mengatakan bahwa PPL mempunyai tujuan yang jelas, yaitu meningkatkan kemampuan anggota secara holistik baik dari sisi kompetensi pengetahuan , peningkatan personal dan komunikasi agar menjadi pribadi yang utuh dan bisa bekerja sama membangun Indonesia. (bl)

Website IKPI Jadi Bukti Pemberitaan Aktivitas Ketum Ruston Kunjungi 42 Cabang

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, secara konsisten selalu menghadiri setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh 42 cabang IKPI se-Indonesia. Setiap kegiatan yang dilakukan, tentunya terekam jelas melalui publikasi pemberitaan di website internal organisasi.

“Jadi, sepanjang ada undangan untuk menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh 42 cabang, Pak Ruston sebagai ketua umum selalu menyisihkan waktu sibuknya untuk menghadiri undangan tersebut dan sekaligus menjadi kontributor berita. Ini membuktikan bahwa perhatian beliau kepada pengurus cabang sangat tinggi dan itu harus diapresiasi,” kata Henri PD Silalahi, Ketua Dep Humas PP-IKPI yang juga merupakan Ketua Tim Sukses pasangan Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari pada Kongres XII IKPI di Nusa Dua, Bali 18-20 Agustus 2024

Diungkapkan Henri, perhatian Ruston kepada seluruh cabang IKPI tentunya tidak bisa dihapuskan hanya karena persaingan atau perbedaan dukungan di Kongres Bali ini. Karena, setiap kegiatan ketua umum sejak September 2022 tak pernah luput dari pemberitaan media internal IKPI yakni sejak IKPI merekrut wartawan external menjadi wartawan internal IKPI yakni Bayu Legianto yang bekerja secara dedicated untuk IKPI

Diungkapkan Henri, pemberitaan melalui website internal IKPI ini juga menyasar hingga kepada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 42 cabang, seperti seminar, pertemuan dengan Kanwil DJP atau KPP, hingga sosialisasi peraturan perpajakan dan edukasi pengisian SPT badan dan orang pribadi tak luput diberitakan.

Menurut Henri, pemberitaan dilakukan agar seluruh anggota mengetahui apa saja yang dikerjakan ketua umum dan jajarannya mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah hingga pengurus cabang selama memegang tampuk kepemimpinan IKPI, dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa IKPI mulai dari pusat, pengda hingga cabang aktif menyelenggarakan kegiatan baik internal maupun yang bersifat edukasi kepada masyarakat luas

Menjadi kontributor berita tidaklah mudah dan sangat menyita waktu terkadang melalui wawancara dan terkadang juga diminta secara tertulis, semua itu dijalani oleh Ketua Umum Ruston Tambunan dengan tujuan agar semua kegiatan IKPI tersampaikan kepada anggota dan masyarakat umum serta terdokumentasikan secara digital pada website IKPI.

Hal yang sama juga dilakukan oleh para ketua departemen, ketua pengda dan ketua cabang namun terkadang ada juga ketua pengda dan ketua cabang bahkan ketua departemen yang tidak bersedia untuk diwawancarai atau menyampaikan beritanya secara tertulis akibatnya kegiatan tersebut tidak terpublish

Kunjungan keseluruh cabang memang dilakukan ketika ada kegiatan di cabang tersebut, dengan tujuan untuk efektifitas dan efisiensi anggaran penggunaan dana IKPI

Lebih lanjut Henri mengungkapkan, publikasi pemberitaan IKPI juga menjadi referensi kepada masyarakat luas untuk lebih memperkenalkan IKPI. Secara khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), keaktifan IKPI di berbagai daerah menjadikan organisasi ini sebagai mitra strategis yang diperhitungkan, hal ini tercermin dari interaksi yang semakin intens antara IKPI dengan DJP mulai dari pusat hingga cabang.

“Setiap kegiatan perlu diberitakan sebab tanpa berita maka dampak kerja-kerja IKPI tidak diketahui oleh anggota dan kurang berdampak pada masyarakat, itulah pentingnya menyampaikan informasi yang di kemas dalam sebuah berita. Jadi semakin banyak kegiatan yang diberitakan, maka IKPI akan semakin seksi dan sebagai pusat perhatian banyak pihak,” ujarnya. (bl)

Ruston-Lisa akan Lanjutkan Program Kepemilikan Sekretariat Permanen di 42 Cabang IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Ruston Tambunan menyatakan akan melanjutkan program kepemilikan Gedung sekretariat IKPI di 42 cabang seluruh Indonesia. Harapannya, dengan memiliki sekretariat permanen sebagai wadah untuk berkumpul dan melaksanakan kegiatan produktif untuk kemajuan organisasim hal itu sudah dibuktikan oleh cabang Surabaya dan cabang Malang.

Demikian dikatakan Henri PD Silalahi yang merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum periode 2024-2029 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari, dalam acara kampanye gembira dan silaturahmi Ruston-Lisa mendengar dan menyerap aspirasi anggota di rumah makan Layar Seafood & Ikan Bakar Pesanggrahan , Meruya, Jakarta Barat, Selasa (23/7/2024).

Hadir pada kegiatan tersebut Ketua Pengurus Daerah (Pengda) DKI Jakarta Emanuel Ali dan Ketua Cabang Jakarta Barat Tan Alim berserta jajarannya dan anggota IKPI Cabang Jakarta Barat dan ada juga dua orang anggota dari cabang Tangerang Kota. Sedangkan dari tim paslon 02 nampak hadir Ruston Tambunan, Lisa Purnamasari dan empat pengurus harian PP IKPI: Alwi Tjandra, T Arsono, Henri PD Silalahi dan Norman Wijayantoko.

Menurut Henri, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kampanye tatap muka paslon 02 di tiga wilayah Pengda IKPI untuk mendapatkan feedback dari anggota. “Setelah lebih dari satu bulan masa kampanye yang kami lakukan melalui media sosial serta grup-grup whatsapp IKPI, dan pemberitaan melalui website IKPI secara terus menerus, maka disisa masa kampanye ini Pak Ruston, Ibu Lisa dan dan tim ‘turun gunung’ untuk mendengar langsung aspirasi anggota,” kata Henri melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/7/2024).

(Foto: Istimewa)

Dalam kampanye kali ini kata Henri, diperoleh beberapa harapan dari anggota Jakarta Barat yang telah dicatat oleh paslon 02 untuk memperkaya program kerja yang telah disepakati dalam Mukernas 2023 untuk dilaksanakan pada masa bakti periode 2024-2029.

Sekadar informasi, beberapa usulan yang disampaikan adalah evaluasi harga PPL, pengadaan kantor sekretariat cabang, bagaimana mengaktifkan anggota agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan IKPI, mengembalikan pelaksanaan USKP oleh IKPI secara mandiri, pengadaan jaket IKPI untuk anggota baru, penyediaan peraturan perpajakan dalam website IKPI, memberikan kesempatan pada anggota tetap brevet A sebagai pengurus cabang, hingga informasi keluhan registrasi peserta Kongres.

“Semua usulan dan pernyataan itu langsung disambut baik oleh Pak Ruston yang memang merupakan incumbent ketua umum IKPI. Karena semua itu sudah masuk di dalam program kerja lanjutan yang akan dilaksanakan apabila nanti terpilih pada Kongres XII IKPI, Nusa Dua, Bali, 18-20 Agustus 2024,” kata Henri.

Diceritakan Henri, pada pertemuan itu ada hal yang menarik diungkapkan Ruston Tambunan. Saat meresponse tentang PPL yang saat ini sifatnya adalah wajib didapatkan dari perkumpulan dimana konsultan pajak terdaftar.

Dihadapan para anggota IKPI yang hadir, Ruston Tambunan berandai-andai bagaimana kalau peraturan PPL berubah di mana anggota tidak diwajibkan lagi harus mengikuti dari perkumpulan dimana dia terdaftar?. Sehingga evaluasi secara menyeluruh pelaksanaan PPL agar lebih efisien dan efektif harus dilakukan agar harga PPL dapat diturunkan, mengapa nanti sebab hingga saat ini kajian yang sudah diminta ke departemen terkait tidak kunjung selesai karena satu dan lain hal yang selalu tertunda hingga saat ini.

Bersamaan dengan itu pelaksanaan kursus Brevet Pajak terus kita galakkan sebab pasarnya adalah anggota dan masyarakat luas, pasarnya tidak terbatas seperti PPL di mana potensi penerimaan dari pelaksanaan kursus Brevet Pajak sangat tinggi dan itu akan dilaksanakan oleh cabang, sedangkan pengurus pusat adalah menjaga kualitas modul yang digunakan serta kualitas para narasumber atau pengajar.

“Kursus Brevet Pajak dapat diselenggarakan sendiri oleh cabang ataupun bekerja sama dengan pihak lain seperti kampus yang pasarnya sudah jelas yakni mahasiswa kampus itu sendiri,” kata Henri seraya mengulang pernyataan Ruston Tambunan pada pertemuan tersebut.

Lebih lanjut Henri mengungkapkan, kegiatan seperti itu sudah berjalan di beberapa cabang seperit Cabang Surabaya, Cabang Malang dan Cabang Bekasi dan segera akan dilakukan oleh cabang cabang lainnya yang sudah mengadakan MoU dengan kampus-kampus di wilayahnya masing-masing

Sementara, untuk pengadaan Gedung Sekretariat untuk cabang adalah program jangka panjang yang harus dimulai oleh cabang itu sendiri. Dengan belajar dari pengalaman Cabang Surabaya dan Cabang Malang yang saat ini telah memiliki Gedung Sekretariat IKPI permanen.

Sekadar informasi, IKPI Cabang Malang telah merencanakan dan memperjuangkan pengadaan Gedung tersebut sejak berdiri tahun 2005 dengan anggota 10 orang saat itu, mereka terus berkreasi dengan mengadakan berbagai kerjasama goes to campus. Mereka mengadakan kursus Brevet Pajak hingga pada akhirnya mereka mampu mengumpulkan dana untuk membeli Gedung Sekretariat IKPI Malang di Lokasi strategis.

“Adapun atas kekurangan anggaran pembelian gedung itu mereka mengajukan untuk disubsidi oleh pengurus pusat dan hal itu disambut dan disetujui oleh Ketua Umum Ruston Tambunan. Dengan demikian, pengalaman dari Cabang IKPI Malang tersebut harus menjadi semangat bagi cabang cabang lainnya untuk terus berjuang dan berkarya, sebab aset IKPI adalah milik IKPI bukan milik pengurus apalagi milik perorangan,” kata Henri.

Dalam kesempatan itu lanjut Henri, Ruston Tambunan juga men-challenge Ketua Cabang Jakarta Barat, apakah sudah memiliki rencana untuk pengadaan gedung sekretariat? “Pak Tan Alim sebagai ketua cabang langsung menjawab, bahwa sudah ada rencana namun belum dapat direalisasikan pada periode saat ini karena harga tanah dan bangunan di Jakarta Barat sudah masuk kategori premium sehingga perlu extra tambahan waktu untuk menabung sebelum pada akhirnya nanti mengajukan permohonan subsidi dari pengurus pusat seperti halnya Cabang IKPI Malang,” ujarnya.

Pertemuan ini pun diakhiri dengan foto bersama sebelum makan siang, pose foto sejak awal pertemuan paslon 02 telah menyatukan foto dengan pose tangan dikepal tanda semangat perjuangan agar anggota tidak disekat sekat dengan stigma dukungan pada paslon tertentu sehingga semangat kesatuan dan persatuan yang penuh dengan rasa kekeluargaan betul betul diwujudkan dalam setiap pertemuan dan kesempatan

“Paslon 02 Ruston Lisa dan Timses mengucapkan terimakasih secara khusus kepada Pak Tan Alim dan seluruh anggota IKPI Cabang Jakarta Barat yang telah meluangkan sebagian dari waktu sibuknya untuk berkumpul sharing dan berdiskusi untuk masa depan IKPI lima tahun kedepan. Meskipun pertemuan ini pada jam kerja dan tanpa bobot PPL teman teman Jakarta Barat tetap antusias,” katanya. (bl)

Kami juga mengajak anggota untuk memilih Paslon 02 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari, mantapkan pilihan dan kenali paslon 02 dengan klik link https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

Baca juga berita terkait:

https://ikpi.or.id/pembelian-gedung-sekretariat-permanen-jadi-bukti-perjuangan-ikpi-malang/

https://ikpi.or.id/ikpi-malang-sebut-kerjasa-sama-dengan-perguruan-tinggi-datangkan-manfaat-ekonomi-signifikan/

 

 

 

Vaudy-Jetty akan Optimalisasi Pengembangan di 42 Cabang IKPI

IKPI, Jakarta: Pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia periode 2024-2029, Vaudy Starworld dan Jetty akan melakukan pengembangan terhadap 42 cabang IKPI di seluruh Indonesia. Artinya, jika terpilih pada Kongres XII yang akan diselenggarakan 18-20 Agustus di Nusa Dua, Bali, duet profesional ini akan mengoptimalisasi potensi seluruh cabang IKPI.

Menurut Vaudy, cabang-cabang IKPI merupakan garda terdepan yang menghubungkan anggota dengan wajib pajak, sehingga pengurus pusat sangat perlu berkoordinasi dengan pengurus cabang.

“Sebagai garda terdepan, cabang tentunya harus aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengangkat nama IKPI agar semakin dikenal oleh wajib pajak di wilayah masing-masing,” kata Vaudy saat gelaran Bincang Program dengan tema ‘Pengembangan Cabang IKPI’ yang di moderatori Ni Luh Putu Ayu Rediastuti, beberapa waktu lalu.

Dalam acara yang dihadiri sekira 200 anggota IKPI dari berbagai cabang di seluruh Indonesia ini Vaudy menegaskan, jika dipercaya memimpin IKPI untuk periode lima tahun kedepan dirinya bersama Jetty akan mengoptimalkan seluruh cabang.

“Saya tidak akan membeda-bedakan perlakuan pada cabang, karena semua cabang potensial dan menjadi garda terdepan untuk mengenalkan IKPI kepada para wajib pajak di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, dirinya dan Jetty juga akan melakukan kunjungan ke semua cabang IKPI untuk berdialog langsung dengan pengurus dan anggota, sekaligus bersama Jetty dan pengurus daerah serta pengurus cabang akan melakukan kunjungan ke Kanwil atau KPP di wilayah tersebut. Tujuannya tentu untuk meningkatkan hubungan antara IKPI dengan DJP tersebut.

“Kami berharap cabang-cabang aktif melakukan kegiatan-kegiatan, apalagi kegiatan yang mengundang kehadiran wajib pajak. Karena untuk branding IKPI perlu banyak kegiatan di cabang-cabang. Juga dengan banyaknya kegiatan cabang dapat mendorong keaktifan anggota IKPI sendiri,” katanya. (bl)

 

Caketum Vaudy Rencanakan Gelar FGD Rutin Melibatkan Anggota IKPI, Akademisi, dan Pelaku Usaha

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Caketum IKPI) periode 2024-2029) Vaudy Starworld berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan anggota, akademisi, pelaku usaha. Tujuannya adalah untuk mendengar dan memberikan masukan langsung dari wajib pajak untuk kemudian bisa diteruskan ke otoritas perpajakan, yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Sampai saat ini, masih banyak wajib pajak yang mendapatkan kendala-kendala di lapangan, baik dari perbedaan penafsiran peraturan perpajakan sampai dengan pelaporan perpajakan. IKPI seharusnya menjadi jembatan untuk memfasilitasi keluhan-keluhan tersebut melalui FGD,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/7/2024).

Vaudy mengatakan, dalam praktiknya seringkali terjadi perbedaan penerapan peraturan perpajakan antara DJP dan pelaku usaha. Sehingga, permasalahan ini dirasakan membingungkan dan dibutuhkan pembahasan konkret dari praktisi dan akademisi melalui sebuah forum seperti FGD. Bahkan forum ini dapat menjadikan forum untuk mengusulkan perubahan atas suatu peraturan perpajakan.

“Untuk hal ini, biasanya wajib pajak mengeluhkan permasalahannya ke konsultan pajak,” ujarnya.

Dengan demikian lanjut Vaudy, diharapkan FGD perpajakan ini nantinya bisa menjadi intermediary antara wajib pajak dengan otoritas pajak atas permasalahan yang sering mereka alami, karena bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari sumbernya.

Selain itu, ada juga pandangan lain yang diberikan oleh para akademisi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

“Jadi forum tersebut diharapkan bisa mencerahkan keluhan-keluhan wajib pajak,” ujarnya.

Namun demikian, IKPI juga akan membawa hasil FGD tersebut kepada pemerintah sebagai bahan masukan/pertimbangan terhadap kebijakan yang ada. (bl)

 

 

Ruston-Lisa Menyayangkan Narasi yang Berpotensi Menimbulkan Polarisasi antara Cabang dan antar Generasi, Kami Memilih Cara Santun dan Mengedepankan Persatuan Serta Kekeluargaan untuk Meraih Kemenangan Paslon 02 untuk IKPI.

IKPI, Jakarta: Memasuki hari ke-34 masa kampanye pasangan calon (paslon) ketua umum, calon ketua umum dan ketua pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) suasana semakin memanas. Nampak para pendukung pasangan calon menyampaikan kelebihan dari pasangan yang didukungnya, dan ada juga pendukung yang menjatuhkan pasangan calon lainnya dengan memberikan narasi negatif

Narasi-narasi yang menjatuhkan tersebut terus berkembang di WhatsApp grup, dan bahkan hingga ke dunia nyata seperti menghasut anggota dengan memberikan kesan negatif kepada paslon lain, dan mengajak mereka untuk mendukung paslon yang dijagokannya.

Model kampanye seperti itu rasanya tidak baik dilakukan, apalagi IKPI merupakan organisasi konsultan pajak profesional yang sepak terjangnya diakui dan menjadi barometer asosiasi sejenis baik ditingkat nasional maupun internasional.

Seharusnya, kongres-kongres IKPI terdahulu menjadi pelajaran berharga di mana kampanye negatif bukan hanya menimbulkan efek kebencian terhadap seseorang tetapi juga menimbulkan perpecahan yang merugikan organisasi itu sendiri.

Buntutnya, ketidakpuasan akan hasil kongres menjadikan pasangan calon dan para pendukungnya memutuskan keluar dari IKPI dan membentuk asosiasi baru sejenis. Apakah kasus-kasus seperti itu mau di ulang setiap lima tahun? Jawabnya adalah tidak.

Tetapi ada cara yang harus dilakukan agar keluarga besar IKPI tetap utuh baik itu di pra maupun pasca kongres, yakni dengan mengedepankan sopan santun berkampanye dan tidak menebarkan kebencian dan kabar bohong terhadap paslon lawan.

Belajar dari kongres-kongres sebelumnya dan tentu dengan menjunjung tinggi profesionalitas dan kecintaan terhadap IKPI, Ruston Tambunan yang merupakan incumbent dalam kontestasi ini, bersama Lisa Purnamasari mengajak para pendukung dan tim suksesnya untuk melakukan kampanye santun.

Karena, semua kontestan yang bertarung di dalam kongres ini mempunyai tujuan yang sama yakni membesarkan serta mengharumkan IKPI di tingkat nasional maupun internasional. Yang perlu di garis bawahi adalah, IKPI adalah organisasi professional non-profit di mana seluruh pengurusnya tidak mendapatkan gaji tetapi harus bekerja tulus dan Ikhlas untuk kepentingan organisasi.

Oleh karenanya, bagi Ruston-Lisa, memperlakukan semua anggota tanpa membedakan apakah cabang tersebut mengusulkan atau tidak serta tidak membedakan generasi dalam kegiatan kampanye sebab hal itu berpotensi menimbulkan polarisasi yang merugikan persatuan dan kesatuan anggota yang sudah guyub penuh dengan rasa kekeluargaan.

Bahkan, Ruston lisa tidak mau mengkotak-kotakan cabang-cabang pendukung paslon tertentu, karena baginya semua adalah organ IKPI yang harus dipertahankan dan dihormati secara utuh tanpa ada perbedaan. Apalagi perbedaan itu hanya ada di saat kongres saja.

Untuk itu, Ruston-Lisa dalam kampanyenya lebih mengedepankan silaturahmi kepada 42 cabang IKPI bak secara luring maupun daring. Hal itu dirasakan lebih efektif untuk mendengar dan menyerap aspirasi anggota ketimbang menggaungkan dukungan berdasarkan jumlah cabang maupun generasi sebab pada akhirnya yang berdaulat adalah anggota di bilik suara.

Ruston yang hingga nanti dinyatakan demisioner oleh pimpinan sidang masih menjadi Ketua Umum IKPI dan Lisa Purnamasari Ketua Departemen Pendidikan IKPI, memperlakukan semua anggota dengan cara-cara yang sama, hal ini sangat nampak sekali ditengah masa kampanye pun mereka tetap menjalankan tugasnya bahkan telah menandatangani 4 MoU pada masa kampanye yang di inisiasi oleh cabang dari 81 MoU yang sudah digapai hingga saat ini

Anggota IKPI saat ini yang sudah hampir mencapai 7000 dan semuanya tersebar di 42 cabang di seluruh Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam kontestasi ini agar setiap anggota mendapatkan informasi yang untuh untuk memantapkan pilihannya.

Hal itu harus dilakukan, karena setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam berkontribusi untuk memajukan IKPI dan profesi konsultan pajak yang terhormat dan mulia officium nobile. Perlakuan tersebut didasari pada kesadaran dan pemahaman yang baik atas tiga butir tujuan perkumpulan dan dinamika organisasi sehingga Ruston-Lisa tidak pernah membedakan mana cabang yang mengusulkan dan mana cabang yang tidak mengusulkan serta tidak membedakan generasi apakah senior, milenial atau gen Z sebab pemisahan tersebut cenderung akan berpotensi mengganggu rasa kekeluargaan yang sudah berhasil dibangun bersama sejak 27 Agustus 1965 hingga saat ini.

Sesungguhnya, Ruston-Lisa sangat menyayangkan narasi-narasi yang mengangkat topik dukung mendukung dari ketua cabang dan perbedaan generasi dalam kontestasi ini. Sebab hal itu tidak sehat dan berpotensi menimbulkan polarisasi yang bertentangan dengan tujuan perkumpulan khususnya butir ketiga sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran Dasar Perkumpulan

Kampanye gembira dan silaturahmi Ruston-Lisa mendengar dan menyerap aspirasi bukan dalam konteks dukung mendukung, tetapi lebih pada upaya membangun demokrasi IKPI yang sehat dan dewasa, itulah sebabnya dalam pertemuan tatap muka paslon 02 dengan anggota di Bali serta pertemuan yang sudah dijadwalkan dengan tujuh cabang di wilayah Pengda DKI Jakarta, tiga cabang diwilayah Pengda Jawa Timur adalah berlaku untuk seluruh anggota serta dilanjutkan dengan silaturahmi secara daring pada 8, 9 dan 10 Agustus 2024.

Semangat ini tentu didasari pada butir ketiga dari tujuan perkumpulan yakni “Memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota”.

Silaturahmi yang dilakukan Ruston-Lisa untuk mendengar dan menyerap aspirasi yang sudah berjalan di Bali dirasakan sangat produktif, anggota dengan antusias mendengarkan pemaparan singkat beliau dan dilanjutkan dengan tanya-jawab.

Pada sesi tersebut pun terlihat acara berlangsung sangat dinamis dan penuh dengan rasa kekeluargaan, di mana tim paslon 02 yang terdiri atas Ruston Tambunan, Lisa Purnamasari, Alwi, T Arsono, Lani Dharmasetya, Henri PD Silalahi, Norman Wijayantoko, Suminarto Basuki dan Iman Julianto memberikan jawaban terhadap pertanyaan peserta dan memberikan informasi apa yang sudah dikerjakan oleh pengurus dan apa yang akan dikerjakan lima tahun kedepan untuk membangun dan mempertahankan IKPI yang semakin kuat, inklusif dan mendunia

Suasana silaturahmi Ruston-Lisa mendengar dan menyerap aspirasi anggota digambarkan oleh T Arsono dalam tulisannya yang telah diberitakan pada media ini dengan judul “Jaring Aspirasi Anggota, Ruston-Lisa Silaturahmi dengan IKPI Bali”.

Tim paslon 02 mengucapkan terimakasih kepada tokoh IKPI Bali yakni I Kadek Agus Ardika dan Ketua Cabang Denpasar I Made Sujana yang telah bersedia mengumpulkan rekan rekan anggota di Bali untuk berkumpul dan berdiskusi meskipun tanpa bobot PPL, anggota Bali begitu antusias meskipun pada saat itu adalah hari raya Purnama anggota yang hadir cukup banyak, sekali lagi kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota IKPI Bali.

Dukungan dan simpati dari anggota dari empat puluh dua cabang IKPI yang menginginkan dan menempatkan IKPI sebagai profesi yang terhormat dan mulia officium nobile terus mengalir, itulah sebabnya Ruston-Lisa lebih mengedepankan anggota tanpa sekat cabang dan generasi sebab hak pilih adalah melekat pada setiap anggota tetap secara pribadi, satu anggota tetap satu suara dalam sistem demokrasi IKPI harus terus kita hormati dan junjung tinggi yang mencerminkan kedaulatan anggota.

Dari data dan fakta yang kami dapatkan pemilih Ruston-Lisa menyebar diseluruh cabang dan kami menghormati posisi yang dipilih oleh para ketua cabang untuk bersikap netral dengan semangat menghindari ekses negatif seperti kongres sebelumnya

Ruston-Lisa sangat menyadari bahwa pencalonan atau pengusulan dari cabang adalah aspek formal yang mungkin juga dipengaruhi oleh suasana politis yang dihadapi oleh para pengurus saat itu, namun pihaknya tidak ingin mengembangkan perihal dukung-mendukung meskipun sesungguhnya jika berbicara kuantitas dan kualitas dukungan yang mengalir ke paslon 02 tentu jauh lebih tinggi dari paslon lainnya.

Ruston-Lisa terus menerus menyampaikan pesan-pesan positif kepada Anggota serta visi dan misi yang jelas untuk membangun IKPI Semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia, visi ini menjadi semangat juang untuk kemajuan dan kemandirian IKPI menjadikan anggotanya semakin kompeten dan berintegritas yang dicari dan dihormati oleh klien.

Tak kenal maka tak sayang, mari kenali caketum dan cawaketum kita dengan klik : https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

Link berita terkait:

https://ikpi.or.id/jaring-aspirasi-anggota-ruston-lisa-silaturahmi-dengan-ikpi-bali/

 

 

 

 

 

 

 

 

Demokrasi di Kepemimpinan Ruston Tambunan Dirasakan Seluruh Anggota

Oleh: Ratih Kumalasari (Anggota IKPI Bekasi)

Demokrasi adalah fondasi yang mengokohkan ekosistem dan kemajuan sebuah organisasi. Demokrasi di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencerminkan sebuah sistem yang dikelola dan dijalankan oleh seluruh anggota untuk kepentingan bersama.

Ini bukan sekadar prinsip organisasi, tetapi menjadi jiwa yang menghidupkan setiap kegiatan dan keputusan. Esensi dari demokrasi IKPI adalah bahwa ia lahir dari anggota, dikelola oleh anggotanya, dan ditujukan untuk kemajuan anggota juga.

Setiap anggota IKPI memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek organisasi. Partisipasi aktif ini berarti bahwa setiap anggota tidak hanya diharapkan untuk berkontribusi, tetapi juga diberi kesempatan yang nyata untuk menyuarakan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Tentu hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kemajuan organisasi.

Selain itu, demokrasi IKPI dibangun di atas prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap proses dan kebijakan dijalankan secara terbuka, sehingga semua anggota dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Pasalnya, transparansi ini juga memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak dan semua langkah organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya. Karena itu, esensi demokrasi IKPI juga mencakup prinsip kesetaraan dan keadilan. Setiap anggota diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang, pengalaman, atau posisi mereka.

Kesetaraan ini tercermin dalam hak yang sama untuk dicalonkan atau mencalonkan orang lain serta memberikan suara dalam pemilihan ketua umum-wakil ketua umum serta ketua pengawas hingga ketua cabang. Dengan demikian, keadilan dalam proses ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak mayoritas anggotanya.

Mekanisme demokrasi ini dijalankan dengan tatalaksana yang sudah diatur sedemikian rupa dalam AD/ART Perkumpulan, pendapat serta saran disampaikan melalui jalur jalur yang sudah disepakati, demikian halnya perubahan dan/atau penyempurnaan AD/ART dilakukan sekali dalam lima tahun melalui diskusi diskusi serta rapat rapat anggota melalui sarana yang mengalir dengan sistem bottom up

Terinspirasi dari tulisan Henri PD Silalahi yang merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari dalam Kongres XII IKPI di Nusa Dua, Bali.

Di dalam tulisan itu tersirat, mekanisme demokrasi yang bottom up sungguh indah dan betul betul mencerminkan dari anggota oleh anggota untuk anggota, dimana semua pendapat didengar dan dicatat dalam rapat anggota cabang, dibahas dan dirumuskan oleh tim komisi kerja selanjutnya dibahas dan disepakati dalam mukernas dan akhirnya disahkan dalam kongres yang mempunyai wewenang dan keputusan tertinggi perkumpulan

Saya baru menyadari dengan sungguh sungguh meskipun telah mengikuti prosesnya bahwa Program Kerja IKPI yang ditetapkan oleh Kongres adalah program kerja IKPI yang disepakati di Mukernas bukan program kerja yang dijanjikan oleh kontestan, oleh karena itu sesungguhnya yang dibutuhkan oleh IKPI adalah anggota yang profesional dengan kompetensi dan integritas serta leadership yang teruji dan mempunyai networking luas. Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa program kerja IKPI yang diamanahkan kepadanya dapat dilaksanakan sesuai dengang koridor AD/ART.

Menurut saya dan yang saya perhatikan serta yang saya rasakan dengan perkembangan IKPI yang sangat pesat, tata kelola administrasi sekretariat IKPI yang semakin membaik, keterlibatan anggota yang terus digalakkan dalam berbagai kegiatan, PPL yang dinamis dengan topik dan pembicara yang mumpuni, kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang sudah mencapai 82 MOU serta berbagai prestasi lainnya yang telah kita lihat dan kita baca di media sosial IKPI maupun yang diberitakan di media website IKPI serta yang kita ikuti sendiri adalah prestasi yang sangat membanggakan yang dipersembahkan oleh pengurus IKPI masa bakti 2022-2024

Prestasi itu digapai oleh IKPI dibawah kepemimpinan Ruston Tambunan, maka adalah layak dan sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada beliau dengan kepiawaian dan integritasnya telah mampu memimpin jajaran pengurus dan anggota IKPI untuk mengangkat IKPI dan profesi konsultan pajak naik kelas dan terus menanjak

Profil Ruston Tambunan yang berpasangan dengan Lisa Purnamasari adalah pasangan yang sangat ideal dan tepat dengan pengalaman mereka sebagai pengurus IKPI dan sebagai Konsultan Pajak yang memiliki kantor sendiri untuk kita dukung kembali memimpin IKPI masa bakti periode 2024-2029 untuk membangun, meningkatkan dan menjaga profesi konsultan pajak yang terhormat dan mulia officium nobile

Jadi, esensi dari “Indahnya Demokrasi IKPI dari Anggota untuk Anggota” terletak pada prinsip-prinsip partisipasi aktif, transparansi, kesetaraan, kebersamaan, perlindungan, pengembangan, dan representasi. Demokrasi ini tidak hanya menciptakan organisasi yang kuat, inklusif dan mendunia, tetapi juga menjamin bahwa setiap anggota merasa dihargai dan memiliki peran penting dalam setiap langkah yang diambil. Inilah keindahan sejati dari demokrasi IKPI: dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, menuju IKPI Jaya.. Jaya.. Jaya..

Profil dan prestasi Bpk Ruston Tambunan dan Ibu Lisa Purnasari adalah pasangan yang sangat layak dan patut untuk melanjutkan pengabdiannya kembali memimpin IKPI untuk masa bakti 2024-2029.

Henri PDS: Program Kerja IKPI Ditetapkan Kongres Bukan Janji Kampanye yang Membuai Bak “Angin Surga”

Kebersamaan Dalam Demokrasi IKPI Melekat Pada Sistem Perkumpulan Bukan Personal

id_ID