Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Wamenkeu Klaim Sudah Tak Ada Masalah Signifikan Pada Coretax

Posted on 07/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyatakan bahwa sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) saat ini sudah tidak lagi mengalami permasalahan signifikan. Dalam paparannya melalui Zoom pada acara Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Usaha Terkait Tarif Timbal Balik Trump, Anggito menyebut Coretax sebagai sebuah inovasi besar dalam sistem perpajakan nasional.

“Alhamdulillah Maret sudah tidak ada lagi komplain-komplain signifikan,” ungkap Anggito, Senin (7/4/2025).

Ia menepis anggapan bahwa penerimaan pajak anjlok akibat implementasi Coretax. Menurutnya, penyesuaian sistem memang memerlukan waktu, namun kini berbagai kendala mulai teratasi.

Salah satu masalah yang sempat dikeluhkan, seperti kesulitan mengunggah faktur pajak, kini hampir seluruhnya terselesaikan. Anggito menilai, dengan adanya Coretax, posisi wajib pajak dan Kementerian Keuangan akan lebih seimbang. “Proses keberatan banding akan lebih kredibel, proses pemeriksaan akan lebih pasti,” jelas Guru Besar Universitas Gadjah Mada tersebut.

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa hingga 16 Maret 2025 pukul 03.04 WIB, telah tercatat 136,96 juta faktur pajak melalui sistem Coretax. Rinciannya, 61,24 juta untuk Januari, 64,03 juta untuk Februari, dan 11,69 juta untuk Maret.

Direktur P2Humas Ditjen Pajak Dwi Astuti mengakui sempat terjadi latensi tinggi dalam penerbitan faktur, bahkan mencapai 10 detik. Namun, kini waktu tunggu tersebut telah turun menjadi 1,46 detik. Penurunan latensi juga terjadi dalam proses login—dari 4,1 detik menjadi hanya 0,012 detik—serta dalam pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT.

Meski demikian, realisasi penerimaan pajak hingga Februari 2025 tercatat Rp187,8 triliun, turun 30,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Fajry Akbar dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyebut tiga faktor utama yang menyebabkan kontraksi penerimaan pajak yakni, gangguan pada Coretax, kebijakan tarif efektif rata-rata (TER), dan meningkatnya restitusi PPN. Namun, ia optimistis dampak ketiga faktor tersebut bersifat sementara.

“Jika kondisi ekonomi makro tidak jauh dari asumsi APBN, saya masih yakin target penerimaan pajak 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun bisa tercapai,” kata Fajry. (alf)

IPERINDO: Kenaikan Pajak Impor AS Ancam Keberlangsungan Industri Galangan Kapal Nasional

Posted on 07/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) menyatakan keprihatinannya atas kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menaikkan pajak impor menjadi 32 persen untuk komoditas dari Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan industri maritim nasional, khususnya industri galangan kapal.

“Industri galangan kapal Indonesia masih sangat membutuhkan dukungan kebijakan impor yang ramah terhadap bahan baku komponen maupun material kapal,” ujar Ketua Umum IPERINDO, Anita Puji Utami, dalam keterangan tertulis, Minggu (6/4/2025).

Sebagai asosiasi yang menaungi para pelaku industri perkapalan di Indonesia, IPERINDO mendesak pemerintah untuk segera memberikan perlindungan pasar domestik dari potensi serbuan produk impor. Hal ini berkaitan erat dengan meningkatnya potensi arus barang dari negara-negara lain yang kini kehilangan akses pasar AS akibat kebijakan baru tersebut.

“Setelah pengumuman kebijakan pajak impor yang tinggi itu, banyak negara akan mencari pasar alternatif. Indonesia diyakini menjadi salah satu target utama karena memiliki populasi besar dan daya beli yang cukup kuat,” kata Anita.

Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan penerapan pajak timbal balik (reciprocal tax) terhadap berbagai produk impor dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kenaikan pajak ini mencakup barang-barang seperti peralatan elektronik, makanan, kopi, minuman keras, pakaian, sepatu, kendaraan, dan suku cadang. Namun, sektor seperti farmasi, mineral penting, dan semikonduktor dikecualikan dari kebijakan ini.

Pajak timbal balik merupakan bentuk kebijakan proteksionis AS yang mengenakan pajak ad valorem, yakni pungutan dalam bentuk persentase tetap dari nilai barang terhadap semua impor, kecuali yang telah ditentukan secara khusus.

Kebijakan ini dinilai akan menciptakan tantangan besar bagi negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia, dalam mempertahankan daya saing industri dalam negerinya. (alf)

IMF Peringatkan Dampak Serius dari Kebijakan Tarif Baru AS terhadap Ekonomi Global

Posted on 06/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kebijakan tarif impor baru yang diumumkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dalam pernyataan resminya, Georgieva menyebut langkah tersebut sebagai ancaman serius bagi prospek ekonomi global yang saat ini tengah berada dalam fase pertumbuhan yang lamban.

“Kami masih menilai implikasi makroekonomi dari kebijakan tarif yang diumumkan, tetapi jelas bahwa kebijakan ini membawa risiko besar bagi outlook global di tengah kondisi pertumbuhan yang lesu,” ungkap Georgieva, Kamis (3/4/2025).

Ia menekankan pentingnya menghindari tindakan proteksionis yang dapat memperburuk situasi ekonomi dunia dan mendorong para pelaku utama perdagangan internasional untuk mengedepankan dialog serta kerja sama.

“Kami mengimbau Amerika Serikat dan mitra dagangnya untuk bekerja secara konstruktif dalam menyelesaikan ketegangan dagang dan mengurangi ketidakpastian,” tambahnya.

Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara resmi mengumumkan penerapan tarif baru sebesar 10% untuk seluruh impor ke Negeri Paman Sam. Selain itu, pemerintah AS juga menerapkan kebijakan tarif timbal balik yang besarannya berbeda untuk setiap negara, tergantung pada tingkat surplus perdagangan negara tersebut terhadap AS.

Langkah ini menuai respons beragam dari komunitas internasional dan dikhawatirkan dapat memicu ketegangan dagang yang lebih luas di tengah upaya pemulihan ekonomi global pascapandemi dan krisis geopolitik. (alf)

Kebijakan Tarif Presiden Trump Picu Pelemahan Nilai Tukar Rupiah dan Pengalihan Investor

Posted on 06/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pelemahan nilai tukar rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan terus berlanjut. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa kondisi ini dipicu oleh kebijakan tarif yang diumumkan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang membuat investor global beralih ke aset yang lebih aman dan meninggalkan pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bhima menilai dampak dari pelemahan kurs rupiah sangat luas, terutama terhadap inflasi. “Tekanan rupiah wajib diwaspadai efeknya ke imported inflation, harga barang impor jadi lebih mahal, menekan daya beli lebih lanjut terutama pangan dan kebutuhan sekunder seperti perlengkapan rumah tangga dan elektronik,” jelasnya, Minggu (6/4/2025).

Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa pasca libur Lebaran, pasar saham nasional berpotensi menghadapi arus modal keluar (capital outflow) yang besar. Jika tekanan ini terus meningkat, kemungkinan terjadinya trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham bisa kembali terjadi untuk menjaga stabilitas pasar.

Dari sisi kebijakan fiskal, Bhima menyoroti bahwa Indonesia kini tidak bisa lagi mengandalkan insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance untuk menarik investasi, menyusul implementasi Global Minimum Tax. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya perbaikan daya saing ekonomi secara fundamental.

“Faktor-faktor seperti regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur kawasan industri, dan ketersediaan energi terbarukan akan jauh lebih menentukan dalam menarik investasi, dibanding insentif fiskal,” ujar Bhima.

Ia juga mendorong agar pembahasan regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian, seperti RUU Polri dan RUU KUHAP, ditunda demi menjaga kepercayaan pelaku usaha.

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global, Bhima mendorong pemerintah untuk sigap dalam memanfaatkan peluang relokasi industri akibat perang dagang. “Indonesia harus bersiap menjadi destinasi utama relokasi pabrik, dan tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal dengan Vietnam dan Kamboja,” tegasnya. (alf)

Batas Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Segera Berakhir, Wajib Pajak Diimbau Segera Melapor

Posted on 06/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengingatkan seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi bahwa batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2024 akan segera berakhir pada 11 April 2025.

Masyarakat diimbau untuk segera menyampaikan SPT Tahunan guna menghindari sanksi yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara online melalui layanan e-Filing di www.pajak.go.id, sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya kapan saja dan di mana saja, tanpa harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

DJP juga mengingatkan bahwa keterlambatan atau kelalaian dalam melaporkan SPT Tahunan dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP. Selain itu, apabila Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 39 Undang-Undang KUP.

DJP mengajak seluruh Wajib Pajak untuk menjadi bagian dari warga negara yang taat pajak serta mendukung pembangunan nasional melalui kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Untuk informasi lebih lanjut, Wajib Pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200 atau mengakses laman resmi DJP. (alf)

PP IKPI Dorong Pengda hingga Pengcab Aktif Selenggarakan PPL untuk Tingkatkan Profesionalisme Anggota

Posted on 06/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka memperkuat kompetensi dan profesionalisme para konsultan pajak di seluruh Indonesia, Departemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan dan Sumber Daya Anggota (PPL & SDA) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengajak seluruh Pengurus Daerah (Pengda) untuk mendorong pengurus cabang aktif dalam penyelenggaraan PPL, baik yang bersifat Terstruktur (TS) maupun Tidak Terstruktur (NTS).

Ketua Departemen PPL dan SDA, Benny Wibowo, menegaskan pentingnya kegiatan pelatihan yang dilakukan secara tatap muka dan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan turunannya.

“Pengembangan berkelanjutan adalah kunci dalam menjaga standar dan kredibilitas profesi konsultan pajak,” ujarnya, Sabtu (5/4/2025).

Senada dengan Benny, Ketua Bidang PPL, Departemen PPL dan SDA, Rindi Elina, menambahkan bahwa kolaborasi antara Pengda dan cabang sangat penting. “Pengda diharapkan bisa berperan sebagai fasilitator utama bagi cabang-cabangnya. Kegiatan PPL ini bisa dilaksanakan tidak hanya untuk anggota cabang, tetapi juga terbuka untuk masyarakat umum, agar eksistensi IKPI makin dikenal luas,” kata Rindi.

Menurut Rindi, manfaat PPL terbagi dalam beberapa aspek, mulai dari internalisasi organisasi hingga peningkatan kualitas individu anggota. Bagi cabang, pelatihan ini menjadi ajang untuk lebih mengenal kebutuhan dan potensi anggotanya. Kegiatan ini juga dapat menjadi sarana regenerasi dengan melibatkan anggota-anggota muda dalam kepanitiaan dan kepengurusan.

Sementara itu, bagi anggota, keterlibatan dalam pelatihan menjadi kesempatan untuk saling mengenal dan aktif dalam dinamika organisasi. Topik-topik pelatihan pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing cabang, menjadikannya lebih relevan dan bermanfaat secara langsung.

Ia menegaskan, Departemen PPL dan SDA juga membuka kemungkinan untuk subsidi silang bagi cabang-cabang yang masih memiliki keterbatasan anggota. Dalam skema ini, pusat dapat membantu menyediakan narasumber, sementara Pengda dan cabang menyelenggarakan kegiatan untuk kalangan internal maupun umum.

Dengan sinergi antara Pengurus Pusat, Pengda, dan cabang, ia berharap pelaksanaan PPL di seluruh daerah dapat memperkuat jaringan organisasi, memperluas dampak positif, serta meningkatkan standar profesionalisme konsultan pajak di Indonesia. (bl)

Fitur MFA Pada Coretax Diklaim Tingkatkan Keamanan Akun Wajib Pajak

Posted on 06/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan sistem keamanan Multi Factor Authentication (MFA) sejak implementasi sistem Coretax pada 1 Januari 2025. Seiring kebijakan ini, DJP menghapus fitur ubah data saat lupa kata sandi di laman DJP Online.

Dengan penerapan MFA, wajib pajak kini harus memasukkan One Time Password (OTP) yang dikirimkan melalui email atau SMS untuk mengakses akun di djponline.pajak.go.id. Namun, jika data email atau nomor HP yang tercantum tidak sesuai, wajib pajak tidak lagi bisa mengubahnya langsung secara online.

“Jika email atau nomor gawai di laman permohonan ubah kata sandi tidak sesuai, ajukan permohonan perubahan data ke KPP terdaftar,” tulis DJP melalui unggahan Instagram resmi @ditjenpajakri, dikutip Sabtu (5/4/2025).

Perubahan ini menuai perhatian karena membuat wajib pajak harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya untuk memperbarui data atau memulihkan akses akun. Meski demikian, DJP menegaskan bahwa langkah ini diambil demi keamanan data dan perlindungan akun wajib pajak dari potensi kebocoran maupun penyalahgunaan.

Penerapan MFA juga menjadi respons terhadap maraknya kasus penipuan yang mengatasnamakan DJP serta kekhawatiran masyarakat akan keamanan data pribadi. Dengan sistem ini, DJP berharap wajib pajak semakin peduli terhadap keakuratan data yang terdaftar di akun perpajakan mereka, terutama email dan nomor handphone.

Untuk informasi dan konsultasi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi Kring Pajak 1500200, akun X @kring_pajak, atau langsung datang ke helpdesk KPP terdekat. (alf)

Tarif Resiprokal AS Ancam Stabilitas Penerimaan Pajak Indonesia, Potensi Kehilangan Capai Rp10 Triliun

Posted on 06/04/2025 by Admin IKPI

IKPI. Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap produk ekspor Indonesia diprediksi akan memberikan tekanan serius terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini disampaikan Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, yang menilai bahwa tekanan tersebut berpotensi memangkas pendapatan negara hingga lebih dari Rp10 triliun dalam skenario moderat.

“Penurunan harga dan volume ekspor akibat tarif AS akan berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, terutama dari sektor-sektor strategis seperti sawit, karet, dan logam dasar yang selama ini menjadi penopang fiskal,” ujar Syafruddin, Jumat (4/4/2025).

Menurutnya, banyak jenis pajak yang sangat bergantung pada aktivitas ekspor dan harga komoditas, seperti PPh Badan, PPN, dan pajak ekspor. Ketika harga dan permintaan internasional melemah, aktivitas produksi dan ekspor pun ikut menurun, yang otomatis menggerus potensi pajak dari sektor-sektor tersebut.

“Ini bukan sekadar isu perdagangan, tapi ancaman nyata terhadap kapasitas fiskal negara. Jika dibiarkan tanpa antisipasi, tekanan terhadap APBN bisa membesar, terutama jika tekanan global terus berlangsung,” tambahnya.

Syafruddin mendorong pemerintah untuk segera memperluas basis perpajakan dan tidak hanya bergantung pada sektor komoditas. Ia menyarankan agar strategi reformasi perpajakan dipercepat dengan fokus pada diversifikasi penerimaan, peningkatan kepatuhan pajak dalam negeri, dan insentif bagi sektor-sektor yang memiliki potensi tumbuh di tengah ketidakpastian global.

“Kita harus berpikir jangka panjang. Ketika ekspor melemah, kita butuh motor penggerak pajak dari dalam negeri. Penguatan konsumsi domestik dan iklim usaha produktif menjadi sangat krusial saat ini,” tuturnya.(alf)

Perayaan Dharma Santi IKPI: Ketum Vaudy Starworld Ajak Umat Hindu Jadikan Nyepi Sebagai Momentum Introspeksi dan Harmoni

Posted on 05/04/202505/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Denpasar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar perayaan Dharma Santi dalam rangka Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Denpasar, Bali. Dalam sambutannya, Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan pesan kepada umat Hindu, khususnya yang berada di lingkungan IKPI, untuk menjadikan perayaan Nyepi sebagai momen refleksi dan perenungan diri (mulat sarira).

“Mari kita tata kembali sikap dan perilaku kita dalam menjaga keharmonisan dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Semoga pergantian tahun ini memberi vibrasi positif dalam kehidupan kita yang baru,” ungkap Vaudy pada perayaan tersebut, Sabtu (5/4/2025).

Perayaan yang mengusung tema “Meningkatkan Soliditas Anggota IKPI” ini turut diramaikan dengan sapaan puitis bernuansa budaya, menambah kekhusyukan suasana Dharma Santi. Nyepi yang diperingati pada 29 Maret 2025 lalu kembali dihayati sebagai momen penyucian diri dengan menjalankan Catur Brata Penyepian yaitu: amati geni (tidak menyalakan api), amati karya (tidak bekerja), amati lelungan (tidak bepergian), dan amati lelanguan (tidak menikmati hiburan).

Ketua Umum juga melaporkan perkembangan organisasi, termasuk pembentukan cabang baru di Kabupaten Bekasi pada 27 Maret 2025.

Ia mengungkapkan, saat ini IKPI telah memiliki 45 cabang dan 13 Pengurus Daerah (Pengda), termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dilantik pada tanggal 10 April 2025 nanti. Oleh karena itu, ia juga mendorong anggota IKPI untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan, seperti:

• Mengisi website IKPI dengan masukan atas regulasi dan teknis pelaksanaan,

• Menjadi narasumber edukasi bagi asosiasi bisnis dan profesi,

• Berkontribusi dalam Focus Group Discussion (FGD) IKPI.

Sekadar informasi, Dharma Santi ini dihadiri oleh Ida Pandita Mpu Jaya Acharya Nanda sebagai narasumber, dan Ida Bagus Made Utama sebagai moderator. Jajaran kepengurusan IKPI pusat hingga daerah, termasuk Dewan Kehormatan, Pengawas, serta pengurus cabang Denpasar, Mataram, dan Buleleng juga turut hadir.

Diakhir sambutannya, Vaudy mengajak seluruh peserta untuk menyerukan yel-yel semangat IKPI:

IKPI – untuk Nusa Bangsa

IKPI – pasti bisa

IKPI – Jaya, Jaya, Jaya!

Perayaan Dharma Santi IKPI ini menjadi refleksi nyata bahwa semangat spiritual, solidaritas organisasi, soliditas, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dapat berjalan beriringan. (bl)

Komtap Kadin Minta DJP Benahi Sistem Pajak yang Bikin WP Bingung

Posted on 05/04/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Komite Tetap (Komtap) Perpajakan Kadin Indonesia, Ajib Hamdani, meminta pemerintah segera membenahi sistem perpajakan yang dinilai menyulitkan wajib pajak (WP). Hal ini disampaikannya menanggapi pencapaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang dinilai belum maksimal.

“Kalau bicara soal sistem, dari awal pemerintah harus jelas. Masalahnya sekarang sistem perpajakan yang digunakan terlalu rumit,” kata Ajib, Sabtu (5/4/2025).

Ia menyebut salah satu kendala utama adalah sistem verifikasi dua langkah yang dianggap terlalu rumit karena mengharuskan pengguna mengakses verifikasi melalui email dan ponsel. Selain itu, perubahan sistem dari e-reporting DJP Online ke sistem baru bernama Coretax juga memperparah keadaan.

“Sudah pakai e-reporting, tapi kemudian disuruh pindah ke Coretax. Prosesnya lambat, sering bermasalah, dan bikin bingung WP,” ujarnya.

Menurut Ajib, pelaporan investasi yang berhubungan dengan pembebasan pajak final dividen juga menjadi momok tersendiri. Meski pemerintah memberikan opsi antara DJP Online atau Coretax untuk pelaporan, ketidakjelasan sistem membuat WP semakin bingung.

Per 1 April 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat sebanyak 12,34 juta WP telah menyampaikan SPT Tahunan PPh 2024. Rinciannya, 12 juta dari WP orang pribadi dan 338,2 ribu dari badan usaha. Target penyampaian SPT tahun ini mencapai 16,21 juta atau sekitar 81,92 persen dari total WP yang wajib lapor.

Ajib berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan kemudahan dalam sistem pelaporan agar kepatuhan WP meningkat. (alf)