Andi Deswanta Pimpin IKPI Cabang Bogor 2024-2029

IKPI, Jakarta: Hari ini Rabu 18 Sepetember 2024, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bogor telah memiliki ketua baru. Melalui pemilihan yang sangat demokratis, Andi Deswanta terpilih sebagai Ketua IKPI Cabang Bogor periode 2024-2029.

Sekadar informasi, suara pemilih Andi sebanyak 49 mengungguli pesaingnya yakni Hijrah Hafiddudin dengan 13 suara. Dengan selisih suara yang cukup jauh tersebut, Andi dinyatakan menang mutlak atas pesaingnya.

Ketua IKPI Cabang Bogor periode 2019-2024 Pino Siddharta mengatakan, bahwa total anggota IKPI Cabang Bogor yang mempunyai hak suara sekira 110 orang. Sedangkan anggota yang hadir pada pemilihan sebanyak 67 anggota.

“Jadi pemilihan ini sudah sangat kuorum, karena jumlahnya sudah melebihi 50 persen anggota yang memiliki hak suara,” kata Pino, di Bogor, Rabu (18/9/2024).

Dikatakan Pino, hasil pemilihan hari ini sudah langsung dilaporkan kepada Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld.

“Beliau memberikan selamat kepada ketua terpilih dan selamat juga atas kelancaran proses pemilihan,” katanya. (bl)

IKPI Cabang Bantul Sambut Hangat Kunjungan Ketum Vaudy, Edy: Beliau Ketum Pertama yang Berkunjung

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bantul menerima kunjungan Ketua Umum (Ketum) IKPI Vaudy Starworld baru-baru ini. Dalam kunjungan ke kantor sekretariat yang beralamatkan di Ruko Villa Harmony Banguntapan, Jalan Raya Pleret KM 2,5 Bantul D.I. Yogyakarta (DIY), disambut oleh perwakilan Pengurus Cabang Periode 2020-2024, yang diwakili Wakil Ketua Edy Wahyudi dan Sutomo (anggota).

Kunjungan ke IKPI Cabang Bantul ini sekaligus menegaskan bahwa kepemimpinan Vaudy Starworld adalah sosok Ketua Umum yang merangkul anggota dan terjun langsung melihat situasi dan kondisi cabang.

Menurut Edy Wahyudi, kunjungan ini sangat berkesan bagi mereka. Bagaimana tidak, di tengah waktu pribadinya ke DIY, Ketum Vaudy rela menyisihkan waktunya untuk asosiasi yakni dengan mengunjungi IKPI Cabang Bantul.

Menurut Edy, ada beberapa perbincangan menarik pada kunjungan tersebut seperti pemberian insight oleh Ketum Vaudy yang menumbuhkan semangat keanggotaan pada semua anggota IKPI yang ada di DIY.

Pada kesempatan itu lanjut Edy, Ketum Vaudy juga memberikan penegasan kembali terkait visi-misi IKPI dan rencana strategis organisasi dalam jangka panjang, serta membahas perkembangan terkini dalam regulasi perpajakan dan memberikan pandangan tentang bagaimana hal itu akan mempengaruhi profesi konsultan pajak dan apa yang harus dipersiapkan anggota.

Pada kesempatan itu, ⁠Ketum Vaudy juga menjelaskan langkah-langkah IKPI dalam menjalankan dan memperjuangkan kepentingan konsultan pajak di ranah kebijakan. ⁠Bahkan hingga membahas kesejahteraan anggota IKPI.

“Pak ⁠Ketum Vaudy juga membuka forum untuk menerima masukan, pertanyaan, tanggapan, dan saran dari anggota,” kata Edy, Senin (16/9/2024).

Pada kesempatan itu, Edy bersama anggotanya juga menyampaikan harapan agar ada peningkatan kolaborasi antara pengurus pusat dan cabang. “ Kami berharap IKPI pusat secara kontinuitas dapat memfasilitasi kolaborasi antar caban-cabang IKPI, termasuk Bantul agar menambah insight bagi anggota, sharing pengalaman dan pengetahuan yang inovatif, up to date,” ujarnya.

Selain itu, Edy juga menyampaikan perlunya penguatan kapasitas professional. Artinya IKPI pusat dapat membuat suatu forum diskusi seperti Forum Group Discussion untuk meningkatkan kompetensi anggota dalam menghadapi perubahan regulasi dan perkembangan teknologi.

Ada juga tentang pengembangan teknologi informasi. Diharapkan, IKPI dapat mengaplikasikan platform digital yang bisa digunakan untuk semua anggota guna mempermudah akses informasi terbaru, seperti update pemberitaan perpajakan eksternal, kegiatan IKPI cabang, info seminar/webinar/workshop/talkshow, diskusi online antar anggota, dan sebagainya.

Dia juga berharap ada penguatan jaringan dan kemitraan. Maksudnya, pengurus pusat diharapkan dapat membantu membangun networking yang lebih kuat dengan berbagai lembaga/institusi seperti IKPI goes to campuss, agar lebih dikenal di masyarakat luas dan kolaborasi lintas industri.

“Kami juga berharap pengurus pusat dapat memberikan strategi yang efektif dan menarik agar minat profesional pajak untuk bergabung menjadi anggota IKPI semakin tinggi, serta mempertahankan anggota melalui program-program yg menarik, seperti rutin menyelenggarakan Mukernas atau IKPI Gathering setiap tahun,” ujarnya. (bl)

Bachtiar Dewantara akan Bawa IKPI Depok Menjadi Asosiasi Guyub, Rukun, dan Mandiri

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok, periode 2024-2029 nomor urut 2, Bachtiar Dewantara bertekad untuk menjadikan IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak yang Guyub, Mandiri, dan Transparan (GMT). Tag line ini masuk di dalam misi kampanye pada pemilihan ketua cabang yang akan digelar di Hotel Santika Depok, 28 September 2024.

Bachtiar menjelaskan, Guyub adalah suatu sifat yang harus dikedepankan di dalam berorganisasi. Sebab, organisasi tidak akan berjalan jika anggota dan pengurusnya berjalan masing-masing atau saling tidak peduli (cuek) terhadap kepentingan organisasi.

“Kita harus berjalan bersama demi mencapai IKPI Depok yang bersatu, dan kompak dalam menjalankan roda organisasi,” kata Bachtiar, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, Bachtiar juga menekankan bahwa sebagai asosiasi cabang konsultan pajak profesional, IKPI Depok harus menjadi cabang yang Mandiri. Artinya, harus banyak kegiatan yang diciptakan untuk mendapatkan penghasilan cabang. Dengan demikian, asosiasi ini bisa berjalan dengan baik karena ada penghasilan dari kegiatan yang diselenggarakan.
Banyak cita-cita yang harus dicapai IKPI Depok, seperti memiliki kantor sekretariat permanen.

“Sampai hari ini, kantor sekretariat IKPI Depok masih menumpang di kantor milik Ketua Cabang 2014-2019 dan 2019-2024, Pak Nuryadin. Kedepan, minimal kita bisa menyewa kantor sekretariat sendiri dan tidak lagi menumpang,” ujarnya.

Untuk mewujudkan niatnya memiliki kantor sekretariat permanen, Bachtiar akan melakukan kerja sama dengan kampus kampus di wilayah Depok untuk menyelenggarakan kursus Brevet Pajak.

“Kami bersama anggota akan bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita itu,” ujarnya.

Terakhir, Bachtiar akan mengedepankan kepengurusan yang transparan kepada seluruh anggota. “Pengelolaan asosiasi yang transparan itu sangat penting, khususnya permasalahan keuangan. Karena, kepercayaan anggota akan menjadi modal besar pengurus untuk menjalankan roda asosiasi dengan sebaik baiknya,” kata Bachtiar.

Adapun visi Bachtiar pada kampanyenya adalah menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi konsultan pajak dalam rangka pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

Selain itu, mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum. Kemudian, memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antar anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota.

Berikut profil singkat Bachtiar Dewantara:

Bachtiar Dewantara mengantongi sejumlah sertifikasi seperti Certified Public Accountant (CPA), Certified Governance, Risk and Compliance Professional Advanced (CGRCPA), Certified Public Accountant of Indonesia (CPAI), ASEAN CPA, IAB, CA Indonesia, Konsultan Pajak Teregister, Register Negara Akuntan (RNA), dan ISPO Auditor.

Dia tercatat sebagai lulusan S1 di Universitas Sumatera Utara (USU), S2 Universitas Marsekal Suryadharma (Unsurya), dan sedang menjalani pendidikan S3 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

Bachtiar juga sebagai calon doktor yang memiliki sederet gelar dibelakang namanya seperti SE, MM, Ak., CA, CPA, ASEAN CPA, CGRCPA, dan BKP.

Dirinya juga tergabung dalam sejumlah organisasi profesi seperti IKPI, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). (bl)

Dipenghujung Masa Jabatan Andreas Masih Semangat Kembangkan Tax Center di Universitas Nurul Huda OKU Timur 

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang bersama Kantor Pelayanan Pajak Baturaja, Sumatera Selatan melakukan optimalisasi Tax Center di Universitas Nurul Huda, Ogan Komering Ulu  (OKU) Timur, Sumatera Selatan, Selasa (10/9/2024).

Ketua IKPI Palembang 2014-2019 dan 2019-2024, Andreas Budiman, mengungkapkan tujuan dari optimalisasi itu adalah memberdayakan tenaga lokal untuk dididik menjadi agen-agen perpajakan profesional, khususnya alumni dari universitas tersebut.

(Foto: Istimewa)

Bukan hanya itu, lanjut Andreas, para alumni juga bisa di dorong menjadi seorang konsultan pajak, sehingga membawa dampak bagi masyarakat sekitar dan tentunya bertujuan mewujudkan masyarakat sadar dan patuh pajak.

Dituturkan Andreas, kegiatan ini sebenarnya diinisiasi oleh KPP Baturaja yang kemudian mengajak sekaligus menggandeng IKPI Palembang untuk mengoptimalisasi kegiatan di Tax Center Universitas Nurul Huda.

“Tax Center itu sudah ada, tetapi penggunaannya belum optimal. Kemudian, Pak Drajat mengajak IKPI untuk melakukan optimalisasi kegiatan di Tax Center kampus tersebut,” kata Andreas, Rabu (11/9/2024).

Secara garis besar, pihak kampus dan KPP, berharap Tax Center ini bisa melahirkan konsultan pajak atau tenaga ahli dibidang perpajakan yang merupakan Putra dan Putri Asli Daerah Baturaja. Harapannya, hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian dan penerimaan pajak di wilayah Baturaja.

(Foto: Istimewa)

Berdasarkan inisiasi dan niatan itu, Andreas menegaskan bahwa IKPI Cabang Palembang sangat mendukung kegiatan dan niat baik yang diimplementasikan tersebut untuk pihak kampus dan masyarakat di Baturaja. “Apalagi terkait pendidikan dimana sangat penting untuk kelangsungan kaderisasi konsultan pajak,” ujarnya.

Sekadar informasi, hadir pada kesempatan itu Ketua Cabang IKPI Palembang 2014-2019 dan 2019-2024, Andreas Budiman, bersama jajarannya yakni Farida dan Susanti Desi.

Sementara dari pihak KPP, hadir Kepala KPP Baturaja, Drajat, bersama jajarannya yaitu Erickson dan Zulqodri.

Sebagai tuan rumah yakni dari Yayasan Nurul Huda dihadiri Dedy Mardiansyah (Wakil Ketua Yayasan PPNH), Lailatul Fitriyah (Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan), Rafika Rahmadani, M.Pd (Ketua Bagian Alumni dan Kerjasama), Siti Afifah, M.Pd (Dosen Pendidikan Ekonomi), Muhamad Nanang Rifa’i, (Dosen Pendidikan Ekonomi) (bl)

 

 

 

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan di Riau Sampai 15 Desember 2024

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali memberlakukan pemutihan atau penghapusan denda keterlambatan bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2024. Penghapusan berlaku sejak 9 September-15 Desember 2024 mendatang.

Kebijakan penghapusan denda tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pengurangan Atas Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan/Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua. Termasuk Pembebasan Sanksi Administrasi.

 

“Penghapus denda pajak tersebut terhitung sejak 9 September sampai 15 Desember 2024,” kata Kabid Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfotik Riau, Eriadi Fahmi, Selasa (10/9/2024).

 

Sesuai Pergub yang diteken Pj Gubernur Riau Rahman Hadi, pengurangan atas pokok PKB dan pembebasan atau pengurangan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya. Selain itu pembebasan sanksi administrasi yang berlaku sampai dengan 15 Desember 2024.

 

Terkait kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk bisa memanfaatkan waktu tersebut. Sebab, tertuang beberapa kebijakan berkaitan pajak yang dibebaskan.

 

Adapun dalam Pergub tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi:

 

Pengurangan sebesar 10 persen pokok PKB dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum Tahun 2023 bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan mutasi masuk ke daerah.

Pengurangan sebesar 50 persen atas pokok PKB dan pembebasan BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan pembuatan sebelum Tahun 2023 bagi wajib pajak badan usaha yang melakukan mutasi masuk ke daerah.

Pembebasan atas BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku terhadap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Kemudian dalam Pasal 3 berbunyi:

 

Pembebasan sanksi administrasi PKB diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar sampai dengan berakhirnya masa pajak.

Dikecualikan dari pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kendaraan mutasi keluar daerah.

Pembebasan sanksi administrasi BBNKB kepemilikan kedua dan seterusnya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha untuk mutasi berlaku tahap wajib pajak akibat perubahan kepemilikan dalam daerah.

Pemerintah Swedia Hapus Pajak Penerbangan Turis

IKPI, Jakata: Pemerintah sayap kanan Swedia, Selasa (9/3/2024) mengatakan akan menghapuskan pajak penerbangan bagi para turis, dengan alasan untuk mempromosikan perjalanan udara domestik. Langkah ini dikecam oleh kelompok-kelompok lingkungan.

Pajak – yang jumlahnya ditentukan oleh lamanya penerbangan – diperkenalkan oleh pemerintah sayap kiri sebelumnya pada tahun 2018 sebagai pencegah untuk mengurangi dampak iklim yang disebabkan oleh penerbangan maskapai.

“Jika kita ingin melindungi kemampuan untuk memiliki koneksi penerbangan yang baik di Swedia, dan Swedia sebagai pusat internasional… kita harus memastikan bahwa kita tidak mendiskriminasi keunggulan persaingan yang dapat dimiliki Swedia,” kata Perdana Menteri Ulf Kristersson dalam sebuah konferensi pers.

“Hal ini sejalan dengan kebijakan iklim jangka panjang … dan menjaga peluang perjalanan negara yang panjang,” tambah Kristersson.

Berbicara bersama Kristersson, Menteri Energi Ebba Busch menekankan bahwa “sebagian kecil negara di Uni Eropa memiliki pajak penerbangan.”

Pemerintah koalisi, yang didukung oleh sayap ekstrim kanan partai Demokrat Swedia , sebelumnya telah mempertimbangkan untuk mengurangi separuh dari pajak tersebut.

Namun pada hari Selasa, mereka mengatakan bahwa pajak tersebut akan dihapuskan sepenuhnya pada tanggal 1 Juli 2025.

Kelompok-kelompok lingkungan hidup telah memperingatkan bahwa penghapusan pajak tersebut akan meningkatkan perjalanan penerbangan dan emisi karbon.

“Ini benar-benar terbalik dan pemerintah menyerah sepenuhnya pada kebijakan iklim,” kata Daniel Kihlberg, direktur iklim di Swedish Society for Nature Conservation, kepada surat kabar Aftonbladet setelah pengumuman tersebut.

Pada bulan Maret, Dewan Kebijakan Iklim Swedia – sebuah panel ahli yang ditugaskan untuk meninjau kebijakan pemerintah – mengatakan bahwa langkah-langkah seperti pengurangan pajak bahan bakar menempatkan ambisi iklim dalam risiko, dan menyesalkan kurangnya langkah-langkah konkret dalam kebijakan lingkungan pemerintah.

Dewan tersebut dalam sebuah laporan mengatakan kebijakan pemerintah akan “meningkatkan emisi dan tidak mengarah pada pemenuhan tujuan iklim Swedia dan komitmen Uni Eropa pada tahun 2030”.

Penerbangan global bertanggung jawab atas sekitar 2,5 persen dari emisi karbon global, lebih besar dari jejak karbon tahunan gabungan Brasil dan Prancis.

Menkeu akan Evaluasi Insentif PPh Final 0,5% UMKM

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya akan mengevaluasi insentif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% untuk UMKM. Adapun, insentif PPh final 0,5% bagi UMKM ini akan selesai pada tahun ini.

“Jadi insentif pajak tetap tapi fasilitas untuk gunakan PPh final ini akan kita evaluasi apakah masih dibutuhakan atau kita melihat UMKM punya kapasitas untuk diperlakukan secara lebih adil,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (3/9/2024).

Dia mengungkapkan UMKM jika mendapatkan omzet Rp 4,8 miliar atau bahkan Rp 500 juta pertama per tahun, mereka tidak dikenakan pajak. Dia mengaku sering ditanya, apakah jika tukang bakso atau sate dengan omzet tidak sampai Rp 500 juta per tahun, tidak membayar pajak.

“Kalau omzet di atas setengah miliar itupun setengah persen dari total omzet tapi kan omzet itu tidak menggambarkan kesehatan UMKM karena yang harus dipajaki net profitnya,” ujar Sri Mulyani.

Dia pun memahami bahwa UMKM tidak memiliki pembukuan yang cukup baik, sehingga perhitungan lebih mudah menggunakan omzet.

“Bisa saja omzet Rp 600 miliar, tapi costnya gede sehingga dia mendekati impas atau rugi. Itu kan kalau tetap bayar pajak enggak adil,” katanya.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong UMKM tetap bayar pajak, tetapi lebih kecil. Namun, jika pembukaan mereka rugi, tidak perlu membayar pajak meskipun omzet di atas Rp 500 juta.

Sebagai catatan, skema tarif pajak penghasilan (PPh) Final 0,5% sejak tahun 2018 tetap bisa memanfaatkannya hingga tahun 2024.

 

 

Di HUT IKPI ke-59 Andreas Budiman Minta Anggota Cabang Palembang Dukung Penuh Kepemimpinan Vaudy-Jetty

IKPI, Jakarta: Sebanyak 40 anggota dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang merayakan HUT IKPI ke-59 di Palembang, Selasa (27/8/2024). Perayaan dilakukan secara sederhana di rumah makan yang terletak tidak jauh dari kantor sekretariat IKPI Palembang.

Hadir dalam perayaan itu Ketua IKPI Cabang Palembang periode 2019-2024 Andreas Budiman, dan puluhan anggota lainnya.

Dalam kesempatan itu, Andreas mengungkapkan di hari jadi IKPI ini, anggota diharapkan semakin kompak dan mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus pusat di bawah kepemimpinan Vaudy Starworld dan Jetty sebagai Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum terpilih periode 2024-2029.

(Foto: Istimewa)

“Jika kebijakan itu untuk kemajuan IKPI dan kepentingan anggota, harus seratus persen kita dukung. Hal itu perlu dilakukan agar kerja-kerja pengurus pusat di bawah kepemimpinan Pak Vaudy dan Ibu Jetty berjalan sesuai relnya, yakni berdasarkan program kerja yang sudah diamanatkan oleh kongres dan janji kampanyenya,” kata Andreas, Selasa (27/8/2024).

Di acara itu, Andreas juga menginformasikan kepada anggotanya yang tidak bisa menghadiri kongres tentang suasana saat berlangsungnya kongres mulai dari 18-20 Agustus 2024, hingga terpilihnya Vaudy-Jetty menjadi pimpinan tertinggi IKPI menggantikan Ruston Tambunan, serta terpilihnya Prianto Budi Saptono sebagai Ketua Pengawas menggantikan Sistomo.

(Foto: Istimewa)

Andreas juga menyampaikan harapan anggota IKPI Palembang agar di bawah kepemimpinan Vaudy-Jetty IKPI semakin maju. “Tentunya menjaga soliditas anggota itu sangat penting untuk mendukung kemajuan IKPI,” katanya.

Sekadar informasi, IKPI Palembang dalam waktu dekat akan mengadakan Rapat Anggota dalam rangka memilih ketua cabang periode 2024-2029 di mana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI, cabang harus mengadakan Rapat Anggota maksimal dua bulan setelah kongres.

“Siapapun yang akan menjadi ketua cabang akan kami dukung. Yang terpenting, ketua cabang aktif dan loyal terhadap IKPI terutama cabang,” ujarnya. (bl)

Andreas Budiman: Pelaksanaan Kongres XII Tunjukan IKPI Organisasi Besar dan Mewah

IKPI, Bali: Kongres XII IKPI 2024 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali 18-20 Agustus tinggal menghitung Jam. Ketua IKPI Cabang Palembang Andreas Budiman menceritakan indahnya pelaksanaan kongres di Bali.

Dikatakan Andreas, setelah pesawat yang ditumpangi mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 17 Agustus 2024 mendarat dengan sempurna, dia bersama anggotanya seakan dibuat takjub oleh keindahan pulau Bali.

“Tidak salah kalau orang menyebutnya Bali adalah pulaunya para dewa. Karena memang dari atas laut pun terlihat indah,” kata Nadreas di Bali, Senin (19/8/2024).

Saat pesawat mendarat, Andreas mengatakan kalau mereka dijemput di bandara. “Disini, saya melihat kesiapan panitia terutama panitia (lokal) sangat mengesankan karena kearifan budaya lokal yang ramah terhadap tamu tamu terlihat nyata,” ujarnya.

Andreas juga memberikan penilaian positif terhadap arena pelaksanaan kongres. Menurutnya, Venue kongres Bali ini mengesankan keagungan IKPI dan mewah.

Tentu persiapan yg dilakukan sangat sangat baik. Dia sangat mengapresiasi kerja keras panitia dan semua yang terlibat dalam kongres kali ini.

Harapannya, dengan penyelenggaraan kongres Bali ini dapat menambah daya jual terhadap profesi konsultan pajak. “Paling tidak, masyarakat Bali bisa semakin mengenal bahwa IKPI ada di tengah tengah mereka,” katanya.

Sebagai peserta kongres, Andreas menantikan penampilan dari rekannya dari daerah daerah seluruh indonesia dengan baju adat terbaiknya. “Sebagai ketua cabang Palembang, saya dan teman teman pengurus mengajukan diri sebagai tuan rumah untuk Kongres XIII 2029 mendatang,” ujarnya. (bl)

Ketua IKPI Bekasi Takjub Dengan Mewahnya Penyelenggaraan Kongres XII Bali

IKPI, Bali: Peserta Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari berbagai daerah di Indonesia terlihat sudah mulai berdatangan ke lokasi kongres di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Minggu (18/8/2024). Mereka tampak melakukan validasi di meja pendaftaran yang telah disediakan oleh panitia di sisi timur dan barat area kongres.

Salah satu peserta kongres adalah IKPI Cabang Bekasi, mereka membawa sekitar 100 anggotanya untuk menyukseskan perhelatan kongres yang diselenggarakan lima tahunan tersebut.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Ketua IKPI Bekasi Iman Julianto mengatakan, dirinya merasa takjub atas terselenggarakannya Kongres XII di Bali ini. Lokasi penyelenggaraan yang mewah, serta banyaknya peserta yang hadir menjadikan kongres ini menjadi hal yang spesial diselenggarakan oleh IKPI.

“Kongres XII merupakan kongres yang sempurna jika dibandingkan dengan kongres-kongres sebelumnya. Lokasi penyelenggaraan yang mewah serta banyaknya peserta yang hadir, telah menunjukan bahwa IKPI adalah asosiasi konsultan pajak besar dan mendunia,” kata Iman di Bali, Minggu (18/8/2024).

Dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa berkata-kata melihat apa yang disediakan oleh panitia untuk pelaksanaan kongres tersebut. “Saya hanya bisa bilang satu kata untuk penyelenggaraan kongres ini. ‘WOW’,” kata Iman.

Namun demikian, Iman berharap kongres ini berjalan dengan lancar, aman, damai tanpa ada gesekan yang berarti. “IKPI Jaya Jaya Jaya,” ujarnya berseru. (bl)

id_ID