Kategori: Berita

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Ekonom Indef Sarankan Pemerintah Pemerintah Genjot Penghiliran dan Cukai MBDK

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah perlu melakukan beberapa hal untuk menggenjot penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan segera mendorong penghiliran.

“Pada akhirnya yang perlu kita lakukan adalah mempercepat langkah hilirisasi itu sendiri,” ujarnya, seperti dikutip dari Tempo.co, Senin (15/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indreawati memaparkan penerimaan pajak pada paruh awal 2024 terkontraksi 7 persen. Dari Januari hingga Juni jumlahnya baru mencapai 44,5 persen terhadap APBN. Penerimaan perpajakanI terdiri dari Pajak, Bea dan Cukai. Pajak pada semester 1 2024 hanya Rp 893 triiliun dibanding periode yang sama tahun lalu yakni Rp 970 triliun. Sementara Bea dan cukai kali ini Rp 134,2 triliun, menurun dibanding sebelumnya yakni Rp 135,4 triliun.

Bendahara negara mengatakan penerimaan pajak disebabkan adanya pelemahan harga komoditas dan penurunan kinerja perusahaan, khususnya sektor industri pertambangan dan pengolahan. Sedangkan bea dan cukai merosot karena penurunan penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Saat ini penurunan penerimaan pajak terjadi di industri sektor komoditas seperti batubara dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Selanjutnya ia mendorong pemerintah menjamin kepastian industri melakukan produksi dalam negeri.

Terkait cukai, Andry Satrio mengatakan pemerintah perlu meningkatkan objek baru. Salah satunya adalah  Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Selain untuk pengendalian, Ia memaparkan, hal ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara. Minuman berkemanis dalam kemasan itu sebetulnya jadi source of income jug. Jadi perlu segera, karena sudah diatur juga di dalam peraturan yang jelas,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK pada 2024 sebesar Rp 4,38 triliun. Anggota DPR telah menyetujui usulan pemerintah memasukkan komponen MBDK secara resmi pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023.

Kebijakan ini juga masuk dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Salah satu tujuannya untuk mendukung penerimaan negara salah satunya adalah ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru.

Ketum Ruston Berharap Tak Terjadi Perpecahan di Kongres XII Bali

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) segera melaksanakan Kongres XII di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024. Namun demikian, perang argumentasi sesama pendukung pasangan calon di berbagai platform media sosial dan WhatsApp grup sudah bertebaran sejak dibukanya kampanye pada 18 Juni 2024.

Saling klaim kelebihan pasangan calon oleh para pendukungnya terus mewarnai dinamika perpolitikan di IKPI. Terkadang ada juga yang berstatemen keras, tetapi ada juga yang menjadi penengah sehingga adu argumen tidak terus berlanjut.

Ketua Umum IKPI periode 2021-2024 Ruston Tambunan menegaskan bahwa dalam era demokrasi, beradu argumentasi merupakan satu hal yang lumrah dilakukan di dalam sebuah organisasi. “Di dalam keluarga saja terkadang terjadi argumentasi antara anak dan orang tua atau istri dan suami untuk memutuskan sesuatu hal. Apalagi adu argumentasinya di dalam IKPI, itu masih sangat wajar,” kata Ruston di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Namun demikian, Ruston mengingatkan kembali seluruh anggotanya untuk tidak terpancing kepada argumentasi yang akhirnya memicu keributan dan berujung kepada perpecahan. “Anggota IKPI adalah seorang profesional yang cerdas. Jadi, seharusnya tidak mungkin orang cerdas itu mengeluarkan argumentasi yang bisa menimbulkan perpecahan, apalagi menjelang Kongres XII ini suasana antara pendukung pasangan calon cukup ‘panas’,” katanya.

Menurut Ruston, konflik yang timbul selama proses pemilihan dapat menyebabkan perpecahan di antara anggota sebagaimana pernah terjadi pada Kongres XI di Batu, Malang. Hal ini dapat berdampak negatif pada kinerja dan stabilitas asosiasi. Dengan menjaga kondisi damai, kesatuan dan solidaritas di antara anggota dapat dipertahankan, sehingga asosiasi dapat terus bergerak maju dengan tujuan yang sama. Ketika semua pihak dapat berkompetisi dengan sehat dan menghormati perbedaan, maka persatuan dan solidaritas dalam asosiasi akan terjaga.

Menjadi pemimpin di IKPI merupakan suatu pengabdian karena harus meluangkan waktu, menguras tenaga dan pikiran serta seringkali juga mengorbankan materi demi memajukan asosiasi.  Proses pemilihan yang baik termasuk dalam hal berkampanye dengan cara-cara yang santun, jujur dan elegan akan menghasilkan pemimpin yang baik, kata Ruston.

Sekadar informasi, pada Kongres XII di Bali terdapat dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum yang ikut berkontestasi, yakni pasangan nomor (01) Vaudy Starworld (Ketua Departemen PPL IKPI) dan Jetty (Sekretaris Umum IKPI), dan pasangan nomor (02) yang merupakan incumbent Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan yang berpasangan dengan Lisa Purnamasari (Ketua Departemen Pendidikan IKPI). (bl)

Dirjen Pajak Yakin Target Penerimaan 2024 Tercapai

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo yakin target penerimaan pajak pada 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun bisa tercapai.
Hal ini ia sampaikan dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024. Mulanya ia mengatakan bahwa pajak merupakan bagian dari kehidupan suatu negara.

Ia menyampaikan pajak sudah ada sebelum zaman kemerdekaan dan terus menjadi tulang punggung untuk Tanah Air. Suryo juga memaparkan penerimaan pajak Indonesia mulanya hanya berkisar Rp13 triliun 20 tahun yang lalu. Namun, kini angkanya melonjak hingga sekitar Rp2.000 triliun.

“Penerimaan pajak Rp1.988,9 triliun di tahun 2024 ini, insya Allah dengan bantuan teman-teman dan para stakeholder yang ada di sini kami akan berupaya untuk mencapainya,” kata Suryo seperti dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (14/7/2024).

Suryo menegaskan dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini, DJP tak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan seluruh pihak, termasuk wajib pajak.

“Kami sangat mengharapkan bantuan, upaya, kerja sama dari bapak dan ibu sekalian, bukan hanya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak semata,” imbuhnya.

Suryo juga mengatakan kondisi perekonomian saat ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk harga komoditas yang tengah melemah sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Namun, ia tetap meyakini penerimaan pajak tahun ini akan mencapai target.

“Seperti yang saya sampaikan, Rp1.989 triliun bukan suatu target yang mustahil untuk dicapai. Insya Allah kita akan jalankan,” ucap dia.

Sebelumnya, pemerintah raup setoran perpajakan Rp1.028 triliun sepanjang semester I 2024. Penerimaan pajak hingga cukai ini baru mencapai 44,5 persen dari target di APBN 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan tersebut lebih rendah dibandingkan periode tahun sebelumnya.

“Artinya, (penerimaan perpajakan) mengalami kontraksi 7 persen (yoy), karena tahun lalu semester I kita bisa mencapai Rp1.105,6 triliun,” ucap wanita yang akrab disapa Ani itu dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7/2024).

Penerimaan perpajakan itu mencakup Rp893,9 triliun pajak. Angka ini baru mencapai 44,9 persen dari target APBN 2024.

Penerimaan pajak ini juga turun 7,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Ani, penurunan itu tak lepas dari menurunnya pajak penghasilan PPh badan.

Selanjutnya, penerimaan perpajakan yang berasal dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp134,2 triliun. Angka ini baru mencapai 41,8 persen dari target di APBN 2024. (bl)

Sebanyak 400 Anggota IKPI Jabodetabek dan Sumatera Ikuti Spectaxcular 2024

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sebanyak 400 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari Jabodetabek dan  beberapa anggota Cabang dari luar kota kompak berpartisipasi di dalam Kampanye Simpatik Perpajakan “Spectaxcular” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Hadir dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.

Menanggapi dilibatkannya IKPI dalam kegiatan tersebut oleh DJP, Ruston menegaskan bahwa partisipasi asosiasinya dalam Spectaxcular 2024 merupakan bentuk dukungan IKPI sebagai intermediaries antara Wajib Pajak dan DJP dalam membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi peraturan perpajakan hingga berkontribusi membantu pencapaian target penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Pada kegiatan ini, IKPI sebenarnya diberikan kuota 500 anggota untuk ikut bagian dalam kegiatan ini. Tetapi karena satu dan lain hal hanya 400 anggota yang bisa berpartisipasi,” kata Ruston di lokasi acara, Minggu (14/7/2024).

Sebagai satu-satunya asosiasi konsultan pajak yang dilibatkan, Ruston mengakui jumlah anggota IKPI yang berpartisipasi untuk tahun ini lebih sedikit dibandingkan 2023 yang dilenggarakan di pelataran Sarinah dan Jalan Raya Thamrin, Jakarta Pusat.

MINTA DUKUNGAN BALIK KEMENKEU

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Namun demikian, ada harapan besar yang diungkapkan Ruston kepada pemerintah khususnya Kementerian Keuangan untuk juga mendukung cita-cita IKPI memiliki Undang-Undang Konsultan Pajak. “Saya berharap sebagai mitra strategis, Kemenkeu/DJP bisa mendukung lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak, yang sejak beberapa tahun lalu statusnya mandek di DPR,” kata Ruston.

Sebagai mitra strategis, Ruston beranggapan permintaan IKPI bukanlah sesuatu yang berlebihan, mengingat keberadaan undang-undang tersebut sudah sangat dibutuhkan oleh wajib pajak dan konsultan pajak untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang kuat kepada mereka. (bl)

 

DJP Gelar Kampanye Simpatik Perpajakan “Spectaxcular” 2024

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan memperingati Hari Pajak 2024 dengan menggelar kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/7/2024).

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan bahwa pajak merupakan bagian dari kehidupan suatu negara. Ia menyampaikan pajak sudah ada sebelum zaman kemerdekaan dan terus menjadi tulang punggung untuk Indonesia.

Ia juga memaparkan, penerimaan pajak Indonesia mulanya hanya berkisar Rp 13 triliun pada 20 tahun lalu, namun kini angkanya melonjak naik hingga sekitar Rp 2.000 triliun di tahun 2024 ini.

“(Penerimaan pajak) Rp1.988,9 triliun di tahun 2024 ini, Insya Allah, dengan bantuan teman-teman dan para stakeholder yang ada di sini kami akan berupaya untuk mencapainya,” kata Suryo seperti dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (14/7/2024).

Suryo menegaskan bahwa dalam mencapai target penerimaan pajak tahun ini DJP tidak bisa bekerja sendirian, melainkan membutuhkan semua pihak termasuk wajib pajak.

“Kami sangat mengharapkan bantuan, upaya, kerja sama dari Bapak dan Ibu sekalian, bukan hanya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak semata,” ujarnya.

Suryo juga menyampaikan kondisi perekonomian saat ini dihadapi sejumlah tantangan, salah satunya adalah harga komoditas yang tengah melemah sehingga berdampak pada penerimaan pajak. Meski menghadapi beberapa tantangan, Suryo tetap meyakini penerimaan pajak tahun ini akan mencapai target.

“Seperti yang saya sampaikan, Rp 1.988 triliun bukan suatu target yang mustahil untuk dicapai, Insya Allah kita akan jalankan. Oleh karena itu, kami menggunakan tagline Hari Pajak yang hari ini kita kumpul bersama tetap tegar melangkah walaupun tantangan dan hambatan menghampar di depan kita, ” sambungnya.

Medkomnas Satukan Anggota IKPI Dalam Satu Wadah Interaktif

Posted on by Admin IKPI

Oleh: Henri PDS (Ketua Timses Ruston-Lisa)

IKPI, Jakarta: Karya pelayanan kepada anggota dalam bentuk Medkomnas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dibuat dan dibentuk dalam Periode 2022-2024 pada masa kepemimpinan Ketua Umum Ruston Tambunan, layanan kepada anggota akan terus ditingkatkan oleh pasangan calon (Paslon) 02 Ruston-Lisa pada periode 2024-2029 untuk IKPI semakin kuat, inklusif dan mendunia.

Media Komunikasi Nasional IKPI (Medkomnas IKPI) adalah bermula dari pengalaman Ketua Departemen Humas Henri PD Silalahi sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu Presiden, DPR, DPD dan DPRD pada Februari 2024. Saat itu, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggunakan WhatsApp komunitas untuk menjalin komunikasi dengan KPPS di bawah pengawasannya.

“Saya lihat kok bagus ya, ada satu grup sebagai media satu arah dan ada beberapa grup untuk media dua arah sehingga komunikasi kami saat itu pun lancar di tengah tengah ketegangan pemilu saat itu,” ujarnya.

Saat itu juga, terbesit oleh Henri ide untuk menerapkannya di IKPI, yang kemudian disampaikan ide itu kepada Ketua Umum Ruston Tambunan melalui grup Pengurus Harian PP-IKPI yang dilanjutkan dengan pengajuan melalui email. Ketua umum pun langsung menyetujui usulan tersebut, dan kemudian lahirlah Medkomnas IKPI pada akhir Februari 2024 dan diberitahukan kepada seluruh anggota melalui email tanggal 28 Februari 2024. “Jadi prosesnya begitu cepat,” kata Henri.

Saat ini, member Medkomnas adalah seluruh anggota IKPI. Mengingat anggota IKPI sudah mendekati angka 7000 dan akan terus bertambah, maka Medkomnas IKPI dibagi menjadi 4 yakni Medkomnas A, B, C dan D Karena jumlah member satu komunitas WhatsApp maksimal 2000 member.

Pada setiap Medkomnas dibagi menjadi 3 jenis grup yakni : Pengumuman, Forum Diskusi Perpajakan IKPI (FDP IKPI), dan Chat Antar Anggota IKPI (CAA-IKPI). Lalu FDP dan CAA dipecah menjadi dua agar satu grup maksimal 1000 member sehingga total grup interaktif adalah 4 grup pada masing masing Medkomnas, sehingga total grup interaktif yang dikelola secara resmi oleh IKPI ada 16 grup, anggota setiap grup adalah pembauran anggota dari 42 cabang IKPI.

Adapun Grup Pengumuman berfungsi sebagai media pengurus untuk menyampaikan pengumuman dan berita kepada anggota (satu arah). Tujuannya agar seluruh anggota tidak ketinggalan informasi, dan setiap saat dapat melihat apa saja yang diumumkan oleh pengurus pusat dalam medkomnas, dengan cara ini maka seluruh anggota mendapatkan informasi yang sama dalam waktu yang sama.

Sedangkan FDP adalah media diskusi interaktif (dua arah) antar anggota, anggota dapat bertanya dan anggota yang lain menjawabnya sehingga permasalahan dilapangan dapat terpecahkan dengan saling sharing antar sesama anggota, sejak diluncurkan akhir Februari 2024 grup ini sangat aktif dan konstruktif

Sementara, CAA adalah media chat dengan topik bebas agar terjalin keakraban antar anggota, saling tegur sapa di grup namun dilarang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun mengingat membernya hampir 1000 member serta hal hal lainnya yang tidak diperkenankan oleh undang-undang

Mengingat jumlah membernya yang banyak maka lalu lintas chat pun dibuat pengaturan secara khusus pada setiap grup, pengaturan itu disajikan pada deskripsi setiap grup

Ketua Umum IKPI telah menyetujui untuk menggunakan fasilitas WhatsApp berupa komunitas dan grup yang dikenal dengan nama Medkomnas IKPI, dengan hadirnya Medkomnas IKPI, maka grup-grup whatsapp ataupun grup dengan platform lain yang sebelumnya dikelola oleh pengurus pusat statusnya berubah menjadi “unofficial”.

Secara nasional ada Grup Medkomnas yang dikelola oleh Pengurus Pusat, lalu di masing masing cabang juga ada grup cabang yang dikelola oleh pengurus cabang dan tentu setiap pengurus juga mempunyai grup yang terpisah yakni grup pengawas, grup pengurus gabungan PP, Pengda dan Pengcab, grup pengurus pusat, grup pengurus daerah dan grup pengurus cabang masing masing

Media komunikasi: antar anggota, antar sesama pengurus dan antar anggota dengan pengurus IKPI pada setiap level telah tersedia dan dapat digunakan setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Mengingat kontestasi dalam demokrasi IKPI sangat memungkinkan munculnya grup-grup baru, maka IKPI memberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk memutuskan sendiri apakah ikut bergabung atau tidak dengan grup grup yang tidak dikelola secara resmi oleh IKPI (unofficial).

Dengan demikian media grup komunikasi (WhatsApp grup) yang dikelola secara resmi (official) oleh IKPI sudah cukup, untuk grup-grup lainnya yang dibentuk dan dikelola oleh admin masing-masing grup adalah bersifat un-official dan tata kelolanya melekat kepada admin yang bersangkutan. Kata Henri menutup keterangan tertulisnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa Purnamasari Sebagai Sosok Berdedikasi dan Berprestasi yang Dimulai dari Kehidupan Keluarga

Posted on by Admin IKPI

Oleh: T Arsono (Timses Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari)

IKPI, Jakarta: Tulisan ini didasari oleh himbauan Dr. Hariyasin, senior IKPI di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) pada salah satu WhatsApp Grup (WAG) baru-baru ini. Isinya “Dan yang sudah pasti ada keterlibatan perempuan sebagai wakil ketua umum dalam kepengurusan IKPI yang akan datang. Tentu harapannya pasangan calon terpilih bisa berbagi tugas untuk memajukan organisasi”.

Apa yang disampaikan oleh Dr. Hariyasin adalah benar adanya, benar seorang wakil ketua umum bukan sekadar simbol seperti pajangan poster di dinding. Namun wakil ketua umum haruslah seorang pribadi yang cakap (kompeten), profesional dan berdedikasi.

Jika diterjemahkan, dalam menjalankan tugas keseharian, seorang wakil ketua umum harus mampu berbagi tugas dengan ketua umum. Dan seorang wakil ketua umum harus telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga seorang wakil ketua umum “mampu membantu orang lain” dan bukan sebaliknya “merepotkan orang lain”.

Saya melihat dengan nyata bahwa sosok yang diharapkan bisa menjalankan tugas berat dan mulia sebagai Wakil Ketua Umum IKPI ada pada Lisa Purnamasari.

(Foto: Istimewa)

Dia merupakan anggota IKPI yang telah malang melintang di asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini sejak awal tahun 2000-an. Selama berada di IKPI, Lisa telah dipercaya mengemban berbagai tanggung jawab, mulai dari sekretaris kongres IKPI di Batam tahun 2004 hingga kongres IKPI di Batu (Malang) Tahun 2019 dan diberikan kepercayaan sebagai ketua panitia kongres IKPI di Bali pada Agustus 2024 mendatang.

Saat ini Lisa yang dipercaya menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan IKPI, telah membuktikan kemampuannya sebagai pemimpin di departemen yang dipimpinnya. Lisa bukan hanya mampu menyelaraskan setiap bidang kerja yang dibawahinya, tetapi dia dan anggotanya telah berhasil menjalin kerja sama dengan 80 perguruan tinggi di Indonesia.

Menurut saya, apa yang dilakukan Lisa sangat luar biasa, dia bisa menjawab kepercayaan atas jabatan yang diamanahkan oleh ketua umum kepada dirinya. Artinya, walaupun tidak ada keuntungan materi yang didapatkan dari jabatan dan pekerjaan yang dibebankan, Lisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

Lisa yang saya kenal adalah sosok yang luar biasa, banyak prestasi dari jabatan-jabatannya yang dipercayakan olehnya di dalam setiap kegiatan IKPI yang berakhir dengan kesuksesan.

Saat dipercaya menjadi sekretaris panitia AOTCA Bali 2022, atas mana kegiatan tersebut dikenal dengan “power of emak-emak” yang mendapatkan pujian langsung dari Presiden AOTCA sebagai event AOTCA yang paling sukses.

Kapasitas dan kompetensi seorang Lisa Purnamasari tersebut tentu harus ditempa melalui proses yang amat panjang, dengan melalui berbagai rintangan dan hambatan yang harus dijalani secara konsisten.

Menurut saya, dalam menilai kapasitas dan kompetensi seseorang, sebetulnya bisa dimulai dari kehidupan pribadi dan keluarga dari yang bersangkutan. Sebagai sesama pengurus harian tentu saya memiliki kedekatan dan pengetahuan yang cukup tentang pribadi seorang Lisa Purnamasari.

Sebagai pribadi saya juga cukup dekat dengan suami Lisa yang kebetulan juga berprofesi sebagai konsultan pajak. Namanya Bambang Pratikno, suami Lisa itu merupakan sosok intelektual di bidang perpajakan yang amat menyenangkan saat diajak berdiskusi tentang persoalan perpajakan di tanah air.

Dukungan semangat dari keluarga dan tentu restu orang tua-lah yang mampu mendorong keberhasilan seorang Lisa Purnamasari dalam melaksanakan tanggung-jawab yang diberikan oleh asosiasi.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai managing partner dari sebuah kantor konsultan pajak, bersama teman-temannya di Jakarta, seorang Lisa Purnamasari merupakan sosok konsultan yang berdedikasi sehingga client (Wajib Pajak) tidak ragu untuk mewakilkan urusan perpajakan kepada dirinya dan tim.

Berkenaan dengan upaya mewujudkan Undang-Undang Konsultan Pajak, harus diakui bahwa bukan sebuah pekerjaan yang sederhana. Seorang Ketua Umum (Ketum) akan terlibat secara langsung dengan membentuk task force dan melibatkan banyak pihak termasuk Kadin, DPR, tokoh-tokoh nasional di bidang hukum dan perpajakan serta kalangan universitas untuk mendukung terwujudnya Undang Konsultan Pajak.

Mengutip perkataan orang bijak “Jangan percaya pada cerita orang buta yang menggambarkan betapa cantiknya Luna Maya atau jangan percaya cerita seorang petani tentang cantiknya interior pesawat sementara yang bersangkutan hanya memandang pesawat yang terbang di ketinggian awan”.

Kesimpulan dari kata-kata bijak tersebut adalah, percayakanlah suatu pekerjaan kepada seseorang yang telah menunjukan keberhasilan atas kinerjanya dan jangan percayakan pekerjaan sulit apalagi pekerjaan itu menyangkut kepentingan orang banyak kepada yang bukan ahlinya, karena percayalah jika pekerjaan itu dipegang bukan oleh ahlinya pasti akan memperoleh hasil yang tidak baik. (bl)

 

Ratusan Anggota IKPI se-Indonesia Ikuti Bincang Program Vaudy-Jetty

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sedikitnya 200 anggota IKPI dari berbagai cabang di Indonesia menghadiri Bincang Program dengan tema “Program Pengembangan Anggota IKPI” yang diselenggarakan melalui aplikasi Zoom, Kamis (11/7/2024) malam. Acara yang dipandu Novia Artini (anggota IKPI Jakarta Selatan) menghadirkan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029, Vaudy Starworld-Jetty.

Di dalam kesempatan tersebut, Vaudy-Jetty nampak berdialog dengan ratusan anggota yang hadir. Mereka antusias mengikuti kegiatan itu, aktif menyampaikan pertanyaan dan saran kepada pasangan calon tersebut.

Menurut Vaudy, kegiatan dialog dengan anggota secara langsung ini merupakan bagian dari program kerja yang akan dijalankannya saat terpilih di dalam Kongres XII yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024.

Vaudy menegaskan, tujuan dialog ini adalah mendengarkan secara langsung masukan anggota. Dengan demikian, penyampaian aspirasi anggota tidak lagi hanya dengan melalui jalur formal seperti Mukernas, Rakernas dan acara formal lainnya.

“Menjalin komunikasi dengan anggota secara intensif adalah hal wajib yang harus dilakukan seorang pemimpin, termasuk di IKPI,” kata Vaudy.

Selain itu, Vaudy berjanji akan turun langsung mendengarkan aspirasi anggota dengan cara melakukan kunjungan cabang. “Semua ini telah tercantum di dalam program kerja dan akan dilaksanakan saat terpilih kelak,” katanya.

Dikatakannya, program seperti ini sering dilakukan oleh Ketua Umum IKPI periode 2014-2019 dan 2019-2021 Mochamad Soebakir. Beliau beberapa kali melakukan kunjungan cabang bahkan saat pandemi Covid-19.

“Saya ingat betul ucapan beliau bahwa ketua umum harus melakukan kunjungan ke cabang-cabang, sekaligus berdialog dengan pengurus dan anggota secara langsung,” ujarnya.

Dalam pesan itu lanjut Vaudy, Pak Soebakir juga menyampaikan meskipun saat dialog berlangsung ada kritikan-kritikan mengenai program atau kinerja namun sebagai ketua umum dan pengurus pusat itu merupakan konsekuensi yang harus diterima. Karenanya jika menjadi pemimpin harus siap mendengar dan memberikan jawaban.

“Jadi pada waktu beliau menjabat ketua umum sering mengajak beberapa pengurus pusat menghadiri acara Pengda atau Pengcab sekaligus berdialog dengan pengurus dan anggota secara langsung,” ujarnya.

Menurut Vaudy, ini salah satu hal yang harus dilakukan oleh ketua umum dan pengurus pusat yaitu berdialog dengan pengurus daerah, pengurus cabang, dan anggota secara langsung.

“Mungkin ada keluhan dari mereka sehingga bisa langsung diperbaiki. Jadi Ketua Umum jika menghadiri acara pengurus daerah atau cabang bukan hanya hadir seremoninya saja namun sekaligus berdialog dan mendengarkan aspirasi dari teman-teman secara langsung,” ujarnya.

Sementara itu, sebagai Moderator Novia Artini mengamini apa yang dikatakan Vaudy. Sebagai anggota IKPI Cabang Jakarta Selatan, dia menegaskan pentingnya komunikasi dua arah antara ketua umum, pengurus pusat dengan para pengurus/anggota di Pengda dan Pengcab.

“Tanpa memihak terhadap pasangan calon yang sedang berkontestasi, saya berharap dialog secara langsung ini bisa terus dilanjutkan. Jadi tidak perlu harus kunjungan, tetapi dengan melalui Zoom meeting saja sudah cukup untuk berdialog,” ujarnya.

Novia berharap siapapun ketua umum yang terpilih, nantinya bisa lebih aktif dan merangkul anggota untuk IKPI jaya. (bl)

Didukung Mayoritas Cabang IKPI, Vaudy-Jetty Diyakini Menangkan Kongres XII

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Andreas Budiman yang juga sebagai tim sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) nomor 01, Vaudy Starworld-Jetty meyakini bahwa kandidatnya akan memenangi Kongres XII yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024.

Keyakinan Andreas tersebut bukan tanpa fakta. Karena berdasarkan data yang dihimpunnya Vaudy-Jetty didukung oleh mayoritas cabang IKPI di seluruh Indonesia. “Tepatnya 39 dari 42 cabang mendukung Vaudy-Jetty untuk memimpin IKPI periode 2024-2029,” *hal ini menandakan Vaudy- Jetty Maju jd Paslon bukan karena ambisi pribadi* kata Andreas melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/7/2024).

Menurut Andreas program yang dibawa oleh kandidatnya-pun sangatlah menarik, dan memang dibutuhkan oleh anggota IKPI di seluruh Indonesia.

Dia mencontohkan, apabila dipercaya memimpin IKPI lima tahun kedepan Vaudy-Jetty akan memberikan manfaat lebih berupa potongan harga dalam setiap kegiatan PPL IKPI, rumah sakit dan banyak lagi yang ujungnya untuk kesejahteraan anggota.

“Semua fasilitas itu bisa didapatkan hanya dengan menunjukan kartu anggota IKPI saja. Tentu program ini tidak pernah dipikirkan oleh calon lainnya,” kata Andreas.

Selain itu kata dia, Vaudy-Jetty juga akan memberikan kebebasan pengurus cabang untuk mengelola kegiatan secara mandiri seperti kursus Brevet atau lainnya. Kebijakan ini tentunya akan menjadikan cabang memiliki pemasukan lebih, sehingga semakin banyak cabang IKPI nantinya yang memiliki kantor sekretariat permanen seperti yang sudah terjadi pada cabang Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

Terakhir, kedekatan pasangan ini kepada anggota di seluruh Indonesia diyakini menjadi modal kuat Vaudy-Jetty dalam memenangkan Kongres XII. (bl)

 

PPPK Apresiasi Ruston-Lisa atas Kontribusinya Memberikan Informasi dan Wawasan Kepada Masyarakat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan, memberikan apresiasi kepada Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan dan Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari atas kontribusinya memberikan wawasan dan informasi berharga kepada masyarakat. Informasi berupa tulisan tajuk utama yang dibuat kedua pentolan asosiasi konsultan pajak ini, dinilai dapat membangun kepercayaan guna meningkatkan kepuasan pengguna jasa.

Sekadar informasi, tajuk utama yang dibuat Ruston  berjudul “Menciptakan Demokrasi yang Akuntabel: Pentingnya Transparansi dalam Audit Dana Kampanye oleh Akuntan Publik” telah diterbitkannya Majalah PROKSI Vol.4 No.2 Maret 2024. Sedangkan tajuk utama yang dibuat Lisa dengan judul “Dinamika Ketentuan Kuasa Wajib Pajak” telah terbit pada tanggal 1 Juni 2024. 

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Kami ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas kesediaan Saudara sebagai kontributor/narasumber dalam majalah ini. Peran kontribusi Saudara sangat berarti dalam memberikan wawasan yang berharga serta informasi yang dibutuhkan kepada para pembaca Majalah PROKSI,” tulis Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Erawati dalam surat dalam surat bernomor S-891/PPPK/2024 dan nomor: S-447/PPPK/2024  yang ditujukan kepada Ruston dan Lisa, beberapa waktu lalu.

Dalam surat itu juga dituliskan, PPPK sangat menghargai waktu dan upaya yang diluangkan oleh kedua petinggi IKPI ini  untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga menambah informasi serta wawasan baru bagi para pembaca. 

“Kami berharap kontribusi Saudara dapat berlanjut di masa mendatang dan semoga Saudara diberikan kesuksesan dan kelancaran dalam pekerjaan saat ini,” bunyi surat itu lagi.

Menanggapi hal itu, Henri PD Silalahi yang juga merupakan Ketua Tim Sukses pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum nomor (02) Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari pada Kongres XII di Nusa Dua, Bali yang diselenggarakan pada 18-20 Agustus 2024, menegaskan apa yang diraih oleh kandidatnya merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah bahwa kemampuan dan sumbangsih Ruston dan Lisa di dalam sektor perpajakan tidak perlu diragukan lagi.

“Keduanya bisa mengupas tuntas masalah perpajakan melalui sebuah karya tulis. Tidak semua profesional mau dan mampu melakukan itu,” kata Henri, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Henri, IKPI butuh sosok pemimpin seperti Ruston-Lisa yang merupakan paket komplit untuk membawa asosiasi ini “terbang” lebih tinggi menuju tekad yang dicita-citakan yakni “Kompeten, Profesional, Berintegritas”. 

Bukan hanya itu, pergaulan Ruston-Lisa dikalangan akademisi, pelaku usaha dan politisi juga diyakini bakal membuka jalan untuk lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak. (bl)

id_ID
en_US id_ID