Penulis: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mempercepat bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera. Perusahaan garmen dan tekstil dalam negeri yang menyalurkan donasi pakaian dipastikan akan mendapatkan pembebasan pajak sekaligus kemudahan perizinan agar bantuan segera tiba di lokasi terdampak.

Kebijakan tersebut diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Presiden serta meminta dukungan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Intinya, pemerintah mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang donasi dan percepatan izin keluar barang.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, sejumlah perusahaan garmen besar yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) siap membantu. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki stok pakaian yang berstatus reject ekspor—bukan karena tidak layak pakai, melainkan tidak memenuhi standar tertentu untuk pasar luar negeri.

“Dari dua perusahaan yang menghubungi kami, satu sudah menyiapkan 100.000 potong dan yang lain 25.000 potong. Namun untuk dikeluarkan, masih perlu izin dari dua instansi, yakni Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan,” kata Tito saat rapat kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (15/12/2025).

Menurut Tito, proses distribusi tersendat karena menunggu persetujuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kemendag. Padahal, regulasi sebenarnya telah memberi pengecualian penggunaan barang untuk kepentingan penanggulangan bencana, selama terdapat surat permintaan resmi dari instansi pemerintah.

“Kami sudah mengeluarkan surat resmi. Kami mohon dukungan Bapak Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Perdagangan agar 125.000 potong pakaian ini bisa segera dikirim,” ujarnya.

Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memberikan persetujuan. Ia menegaskan PPN atas donasi pakaian dibebaskan, dengan catatan mekanisme penyaluran diawasi secara ketat dan diserahkan melalui instansi pemerintah.

“Saya kira ini bagus. PPN dibebaskan, tapi penyalurannya harus jelas. Diserahkan ke instansi, dalam hal ini Kemendagri, yang bertanggung jawab hingga bantuan tiba di lokasi bencana,” ujar Presiden.

Sementara itu, Tito memastikan Kemendagri siap memikul tanggung jawab penuh atas distribusi bantuan. Seluruh donasi pakaian, kata dia, akan langsung disalurkan kepada korban banjir dan longsor di daerah terdampak tanpa hambatan administrasi yang berlarut. (alf)

IKPI, Semarang: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melalui IKPI Run Community (IRC) Semarang menggelar lari bersama sejauh 5 kilometer, Selasa (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya mendorong gaya hidup sehat di kalangan anggota IKPI.

Lari pagi tersebut mengambil titik start di kawasan bersejarah Kota Lama Semarang, lalu melintasi Gedung Keuangan Negara Semarang], kawasan KM 0 Semarang], menyusuri Jalan Pemuda Semarang], dan berakhir di Jalan Beringin No. 9 Semarang]. Rute tersebut dipilih untuk memperkenalkan ikon kota sekaligus memberikan pengalaman lari yang menyenangkan.

Ketua IKPI Cabang Semarang, Jan Prihadi, menyampaikan bahwa kegiatan IRC bukan semata olahraga, tetapi juga sarana membangun kebersamaan dan kekompakan antaranggota. Menurutnya, aktivitas positif seperti ini penting untuk menjaga keseimbangan antara profesionalisme dan kesehatan.

“Kami ingin menunjukkan bahwa konsultan pajak juga aktif, sehat, dan solid. IRC menjadi wadah yang menyatukan anggota dalam suasana santai namun penuh kebersamaan,” ujar Jan Prihadi.

Hal senada disampaikan Rizky Darma, pengurus pusat IKPI yang hadir langsung dari Jakarta. Ia mengapresiasi inisiatif IRC Semarang dan berharap kegiatan serupa dapat terus dikembangkan di berbagai cabang IKPI di seluruh Indonesia.

“Run community seperti ini mencerminkan semangat IKPI yang adaptif dan inklusif. Selain menyehatkan, kegiatan ini memperkuat jejaring dan solidaritas anggota,” kata Rizky.

Sementara itu, Koordinator IRC Semarang, Panji Waryudianto, menuturkan bahwa kegiatan lari bersama akan terus digelar secara rutin dengan rute dan konsep yang variatif. Ia berharap partisipasi anggota semakin meningkat ke depan.

Dengan mengusung semangat sehat, solid, dan kebersamaan, IRC Semarang diharapkan menjadi contoh komunitas olahraga internal IKPI yang mampu mempererat hubungan antaranggota sekaligus memperkenalkan wajah IKPI yang dinamis kepada masyarakat. (bl)

Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2030 bagi Indonesia terasa seperti mendaki Everest dengan kecepatan penuh. Ambisi ini, yang dilemparkan ke tengah pusaran ketidakpastian global, menuntut lebih dari sekadar harapan; ia butuh strategi radikal. Strategi yang kini mulai terlihat adalah pergeseran peran pajak dari sekadar mesin pemungut dana negara menjadi pengungkit (leverage) investasi paling strategis yang dimiliki pemerintah.

Kita selama ini terbiasa melihat pajak sebagai kewajiban, sebagai kantong negara yang wajib diisi. Namun, seperti yang ditegaskan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, paradigma itu harus dipecah. Untuk mencapai lompatan 8% yang diidam-idamkan, Indonesia membutuhkan investasi kolosal senilai US$815 miliar dalam lima tahun ke depan. Jumlah ini, tak ubahnya sebuah gunung emas, mustahil dipindahkan hanya dengan mengandalkan konsumsi domestik. Ia butuh dorongan instrumen fiskal yang luar biasa cerdas.

“Pajak harus ditempatkan sebagai instrumen insentif untuk mendorong inovasi, investasi berkualitas, serta mempercepat transisi hijau,” ujar Rosan, menandakan revolusi dalam kebijakan fiskal.

Perjudian Cerdas di Meja Reformasi Fiskal

Inilah inti dari taruhan besar pemerintah: mengubah pajak dari cost center menjadi profit driver melalui skema insentif yang selektif.

Bukan lagi saatnya obral diskon pajak tanpa pandang bulu. Kebijakan ini menekankan pentingnya pajak yang ditargetkan pada sektor-sektor yang menciptakan multiplier effect tertinggi seperti hilirisasi, alih teknologi, dan proyek transisi energi hijau. Investor asing atau domestik tidak hanya diberi wortel, tetapi dipandu untuk menanam modal di lahan yang paling subur untuk masa depan ekonomi Indonesia.

Namun, di sinilah letak dilema terbesarnya, yang ibarat dua sisi mata uang:

Sisi Insentif: Pemberian insentif, bagaimanapun bentuknya, secara langsung menggerus penerimaan negara di neraca APBN saat ini. Kebijakan ini adalah perjudian: kita harus percaya bahwa penurunan penerimaan jangka pendek akan diimbangi oleh investasi berkualitas yang melipatgandakan basis pajak (tax base) di masa depan.

Sisi Penerimaan: Di saat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa penguatan penerimaan tetap fundamental. Fokus diarahkan pada perbaikan tata kelola internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Bea Cukai.

Para ahli fiskal sejak lama memperingatkan: insentif tidak akan pernah berhasil jika sistem administrasi dan birokrasinya bocor dan lamban. Mengapa? Karena bagi investor besar, kepastian regulasi dan kecepatan birokrasi seringkali jauh lebih bernilai ketimbang diskon pajak semata.

Kepastian di Atas Segalanya

Jika visi pemerintah adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, maka reformasi birokrasi di DJP dan DJBC adalah kuncinya. Perbaikan integritas dan tata kelola bukan hanya isu etika, melainkan penentu daya saing. Investasi triliunan rupiah tidak akan datang jika harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit atau rawan negosiasi di bawah meja.

Di sisi lain, publik juga menuntut keadilan. Pajak yang adil berarti manfaat dari pertumbuhan 8% itu harus merata. Jika korporasi besar mendapat insentif, maka masyarakat berhak mendapat jaminan bahwa hasil investasi tersebut menjelma menjadi lapangan kerja berkualitas, peningkatan infrastruktur, dan layanan publik yang lebih baik.

Sukses atau Gagal?

Strategi pemerintah menempatkan pajak sebagai senjata rahasia untuk mencapai 8% adalah langkah yang berani, ambisius, dan sarat risiko.

Ini bukan lagi tentang sekadar menghitung persenan PPN atau PPh. Ini adalah soal desain ulang filosofis bagaimana kita menggunakan kekuasaan fiskal. Keberhasilan target 8% pada 2030 akan sepenuhnya ditentukan oleh:

Seberapa cermat pemerintah merancang insentif yang benar-benar selektif agar modal tidak lari.

Seberapa cepat dan tuntas reformasi integritas birokrasi pajak dilakukan, membebaskan investor dari jerat ketidakpastian.

Jika kedua prasyarat ini dipenuhi, lompatan ekonomi 8% mungkin saja terjadi. Jika tidak, strategi ini hanya akan menjadi tumpukan insentif mahal yang gagal mendongkrak potensi Indonesia. Kita tunggu, apakah senjata fiskal ini akan memicu ledakan investasi, atau hanya menjadi amunisi yang macet di larasnya.

Referensi:

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). (2025, 15 Desember). Target Ekonomi 8 Persen 2030, Pemerintah Andalkan Pajak sebagai Pengungkit Investasi.

Pernyataan mengenai kebutuhan investasi (Rosan Roeslani, Menteri Investasi) dan pentingnya reformasi administrasi pajak (Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan)

Teori Ekonomi Fiskal: Konsep mengenai dilema antara fungsi pajak sebagai sumber penerimaan (revenue collector) dan alat stimulasi ekonomi (investment driver), termasuk prinsip pemberian insentif pajak yang selektif dan berdampak tinggi.

Data dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tren investasi global.

Penulis adalah anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sidoarjo

Muhammad Ikmal

Email: ikmal.patarai@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

IKPI, Jakarta: Nilai pengajuan pengembalian pajak yang tidak dikabulkan otoritas pajak atau refund discrepancy tercatat menurun sepanjang tahun lalu. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya arus restitusi pajak yang diklaim wajib pajak, seiring perubahan kondisi ekonomi dan perilaku pelaporan.

Berdasarkan Laporan Tahunan 2024, Direktorat Jenderal Pajak mencatat nilai refund discrepancy pada 2024 hanya sebesar Rp16,46 triliun. Angka tersebut turun sekitar 27,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp22,84 triliun.

Dalam laporan tersebut dijelaskan, refund discrepancy merupakan jumlah pajak yang berhasil dipertahankan negara setelah dilakukan pemeriksaan atas permohonan restitusi yang diajukan wajib pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Penurunan nilai ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas permohonan restitusi serta meningkatnya ketepatan pelaporan pajak.

Secara historis, tren refund discrepancy sempat menunjukkan kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Nilainya tercatat sebesar Rp8,22 triliun pada 2019, meningkat menjadi Rp11,57 triliun pada 2021, lalu sedikit turun ke Rp11,37 triliun pada 2022. Angka tersebut melonjak tajam pada 2023 menjadi Rp22,84 triliun, sebelum akhirnya kembali melandai pada 2024.

Berbanding terbalik dengan refund discrepancy, geliat restitusi pajak justru menunjukkan tren meningkat. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa nilai restitusi pajak hingga akhir Oktober 2025 melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Total restitusi pajak sampai Oktober 2025 tercatat mencapai Rp340,52 triliun, atau meningkat 36,4% dibandingkan realisasi Oktober 2024 yang sebesar Rp249,59 triliun. Kontributor terbesar berasal dari restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang mencapai Rp238,86 triliun, sementara restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan tercatat Rp93,80 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, restitusi PPN DN masih sebesar Rp192,72 triliun dan PPh Badan Rp52,13 triliun.

“Meningkat jauh dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Bimo saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Bimo menjelaskan, restitusi pajak dilakukan melalui dua skema utama, yakni melalui mekanisme audit dan pengembalian pendahuluan. Restitusi melalui audit dilakukan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan dengan pemeriksaan menyeluruh atas pembukuan dan dokumen perpajakan. Sementara itu, pengembalian pendahuluan diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu, sehingga proses pencairan dapat dilakukan lebih cepat.

Adapun meningkatnya nilai restitusi tidak semata-mata dipicu oleh pembaruan administrasi. Faktor makroekonomi turut berperan besar, terutama moderasi harga komoditas yang berdampak pada penurunan omzet dan laba perusahaan. Kondisi ini membuat lebih banyak SPT Tahunan berada dalam posisi lebih bayar dan berujung pada pengajuan restitusi.

“Selain faktor harga komoditas, terdapat perubahan perilaku wajib pajak. Jika sebelumnya memilih mengompensasikan kelebihan bayar ke tahun berikutnya, kini banyak yang beralih mengajukan restitusi,” pungkas Bimo.

Kombinasi penurunan refund discrepancy dan meningkatnya restitusi ini mencerminkan dinamika baru dalam pengelolaan pajak nasional, di mana kualitas pengajuan makin membaik, sementara tekanan ekonomi mendorong wajib pajak lebih aktif memanfaatkan hak pengembalian pajak. (alf)