Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI Medan Gelar Konsultasi Pajak Gratis, Diikuti 48 Wajib Pajak

Posted on 18/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan sukses menyelenggarakan kegiatan konsultasi pajak dan bimbingan teknis pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) dan Badan. Acara ini yang digelar gratis ini, berlangsung pada 15-16 Maret 2025, di Lantai LG Zona A, Sun Plaza Medan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional IKPI yang digelar secara serentak oleh seluruh cabang di Indonesia. Hal ini sebagai wujud kepedulian terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat.

Ketua IKPI Medan Eben Ezer Simamora, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan edukasi langsung kepada masyarakat terkait kewajiban perpajakan, terutama dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan. Dengan adanya konsultasi gratis ini, kami berharap Wajib Pajak di Kota Medan dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku serta merasa terbantu dalam proses pelaporannya,” ujar Eben Ezer, Selasa (18/3/2025).

Sekadar informasi, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dari jajaran IKPI, termasuk Pengurus Cabang Medan, Pengurus Daerah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), serta anggota IKPI Cabang Medan yang secara aktif memberikan bimbingan dan konsultasi kepada masyarakat.

Dengan adanya dukungan dari para konsultan pajak yang berpengalaman, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan mereka.

Dalam dua hari pelaksanaan, kegiatan konsultasi ini mendapat respons positif dari masyarakat Kota Medan. Tercatat sebanyak 48 Wajib Pajak mengikuti konsultasi, mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 20 Wajib Pajak. Lonjakan partisipasi ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajak.

Eben Ezer berharap kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat dalam jangka pendek tetapi juga dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak dalam jangka panjang. Dengan adanya bimbingan teknis dan konsultasi secara langsung, diharapkan lebih banyak Wajib Pajak yang memahami hak dan kewajiban mereka sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah dan tepat waktu.

Ia menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, serta memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penerimaan Pajak Bruto Kaltim-Kaltara Capai Rp4,3 Triliun Hingga Februari 2025

Posted on 18/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) melaporkan capaian penerimaan pajak bruto sebesar Rp4,3 triliun hingga 28 Februari 2025.

“Perolehan ini ditopang oleh beberapa jenis pajak, antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kaltim-Kaltara, Teddy Heriyanto, Senin (17/3/2025).

Capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi gabungan Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kaltim-Kaltara yang melibatkan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah tersebut.

Dari total penerimaan tersebut, kontribusi terbesar berasal dari penerimaan bruto PPh Non Migas yang mencapai Rp1,8 triliun. Angka ini mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 11,19 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

Sementara itu, penerimaan bruto dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat sebesar Rp0,85 triliun, mengalami penurunan signifikan sebesar 74,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan bruto dari PPN dan PPnBM mencapai Rp2,2 triliun, mencatatkan pertumbuhan negatif sebesar 5,25 persen. Di sisi lain, Pajak Lainnya mencatat pertumbuhan positif yang sangat signifikan sebesar 795,88 persen dengan capaian penerimaan sebesar Rp184 miliar.

Teddy menjelaskan bahwa meskipun terjadi penurunan pada beberapa sektor, pertumbuhan positif pada PPh Non Migas dan Pajak Lainnya menunjukkan potensi ekonomi yang beragam di wilayah Kaltim-Kaltara. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai program dan inovasi,” katanya.

Seluruh unit vertikal di bawah Kementerian Keuangan berkolaborasi dalam koordinasi Kemenkeu Satu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemangku kepentingan dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Pertemuan rutin ini menjadi wadah bagi setiap unit vertikal untuk saling memberikan dukungan dalam mencapai target kinerja masing-masing.

“Kerja sama dan koordinasi antarunit sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil dapat berjalan efektif dan efisien,” ujar Teddy.

Rapat koordinasi yang digelar secara daring tersebut membahas perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kaltim dan Kaltara pada Februari 2025. Pemaparan perkembangan APBN disampaikan oleh Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Balikpapan, Warid Sudarwanto.

Hadir secara virtual dalam rapat tersebut Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim, M. Syaibani; Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltara, Sakop; Kepala Kanwil DJP Kaltim-Kaltara, Heru Narwanta; dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Timur, Kusuma Santi Wahyuningsih. (alf)

Pemerintah Pastikan Sasar Lebih dari 2.000 Wajib Pajak Badan untuk Optimalisasi Penerimaan Negara

Posted on 18/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan lebih dari 2.000 wajib pajak badan sebagai bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara pada tahun 2025. Strategi ini dilakukan melalui program kerja sama lintas eselon I di Kemenkeu yang dikenal sebagai joint program.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti, menegaskan bahwa keseluruhan wajib pajak yang disasar dalam program tersebut merupakan wajib pajak badan.

“Dapat kami sampaikan bahwa keseluruhan wajib pajak dalam joint program merupakan wajib pajak badan,” ujar Dwi, Senin (17/3/2025).

diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa pengawasan terhadap lebih dari 2.000 wajib pajak tersebut akan dilakukan melalui berbagai langkah strategis, termasuk analisis data, pengawasan ketat, penagihan yang efektif, serta penggunaan intelijen pajak.

“Ada lebih dari 2.000 wajib pajak yang sudah kita identifikasi. Kita akan lakukan analisis, pengawasan, penagihan intelijen sehingga mudah-mudahan bisa mendapat tambahan penerimaan negara,” ujar Anggito dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Selain program tersebut, Kemenkeu juga menyiapkan tiga strategi tambahan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pada 2025. Pertama, pemerintah akan memperluas pemajakan pada transaksi elektronik, baik domestik maupun internasional.

Kedua, Kemenkeu akan mengembangkan sistem administrasi berbasis digital untuk meminimalisir praktik penyelundupan dan mengurangi peredaran rokok dengan cukai palsu.

Terakhir, pemerintah berencana mengintensifkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam (SDA) serta PNBP kementerian/lembaga melalui layanan premium.

Dengan serangkaian strategi ini, Kemenkeu berharap dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan pada tahun 2025. (alf)

Update 16 Maret! 8,8 Juta Wajib Pajak Laporkan SPT Tahun 2024

Posted on 18/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga 16 Maret 2025 pukul 00.01 WIB, sebanyak 8,8 juta wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan mereka untuk tahun pajak 2024. Angka tersebut terdiri dari 8,57 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 230 ribu SPT Tahunan badan.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, sebanyak 8,6 juta SPT dilaporkan secara online, sedangkan 200 ribu SPT lainnya dilaporkan secara manual. Pelaporan secara online dapat dilakukan melalui layanan DJP Online di laman https://djponline.pajak.go.id/.

DJP menegaskan bahwa pengisian SPT Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2024 yang dilaporkan di awal 2025 masih menggunakan sistem lama melalui DJP Online. Wajib pajak bisa memanfaatkan fitur e-Form maupun e-Filling untuk pelaporan ini. Khusus pelaporan melalui e-Filling, wajib pajak dapat mengisi dan mengirim SPT tahunan dengan mudah dan efisien.

Bagi wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai, terdapat dua jenis formulir yang harus dipilih sesuai dengan besaran penghasilan tahunan mereka. Formulir 1770 digunakan untuk wajib pajak dengan penghasilan di bawah Rp 60 juta per tahun, sedangkan formulir 1770 S diperuntukkan bagi yang berpenghasilan di atas Rp 60 juta per tahun.

Selain itu, DJP mengumumkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan pajak. Penghapusan ini dilakukan sehubungan dengan implementasi sistem Coretax yang masih mengalami kendala. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 27 Februari 2025.

“Penghapusan sanksi administratif dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika STP telah diterbitkan sebelum keputusan ini berlaku, maka akan dilakukan penghapusan sanksi administratif secara jabatan,” jelas DJP dalam keterangannya.

Dengan kebijakan ini, wajib pajak diharapkan dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya tanpa khawatir terkena sanksi akibat keterlambatan yang disebabkan oleh gangguan sistem. (alf)

Pengadilan Pajak Tetapkan Masa Reses Sidang dalam Rangka Idul Fitri 1446 H

Posted on 18/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-1/PP/2025 yang menetapkan masa reses sidang dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Keputusan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan persidangan selama momen hari raya.

Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa masa reses sidang akan berlangsung mulai Senin, 24 Maret 2025 hingga Jumat, 11 April 2025. Sidang akan kembali dilaksanakan pada Senin, 14 April 2025.

Meski demikian, Pengadilan Pajak menegaskan bahwa dalam hal terdapat sengketa yang mendesak untuk diselesaikan karena berpotensi jatuh tempo, persidangan tetap dapat dilaksanakan pada waktu dan hari kerja selama masa reses tersebut.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memastikan hak-hak wajib pajak tetap terlindungi.

Selama masa reses, pihak terkait diharapkan dapat memanfaatkan waktu secara optimal untuk mempersiapkan berkas yang akan disidangkan berikutnya.

Selain itu, Pengadilan Pajak juga menekankan pentingnya memprioritaskan penanganan lebih lanjut terhadap berkas yang telah dinyatakan cukup dalam pemeriksaan persidangan.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, diharapkan semua pihak dapat memperhatikan dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses hukum di Pengadilan Pajak. (bl)

Sosialisasi dan Edukasi Pajak IKPI Denpasar di Mall: Jangkau Masyarakat Lebih Luas

Posted on 18/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Denpasar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Denpasar kembali mengadakan kegiatan edukasi pajak bertajuk “Edukasi Pengisian SPT OP F-1770 UMKM Tahun Pajak 2024” yang berlangsung di Colony Creative Hub, Plaza Renon Mall, Sabtu (15/3/2025). Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan oleh IKPI Denpasar setiap tahunnya guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelaporan pajak yang benar dan tepat waktu.

Menurut Ketua IKPI Denpasar Made Sujana, tahun ini konsep kegiatan dibuat berbeda dengan memilih lokasi di salah satu mall di Denpasar, Bali. Langkah ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang mungkin belum sepenuhnya memahami prosedur pengisian SPT Tahunan.

“Kegiatan edukasi pengisian SPT OP ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Denpasar pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya lebih mengenal bahwa terdapat organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang siap membantu mereka. Terlebih lagi, kami ingin para wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, lebih menyadari pentingnya melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu,” ujar Made Sujana.

Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta. Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan mereka. Hal ini umumnya disebabkan oleh minimnya pengetahuan mengenai prosedur yang benar dalam pengisian formulir pajak.

Menanggapi hal tersebut, Made Sujana menegaskan bahwa IKPI Cabang Denpasar akan terus secara rutin mengadakan kegiatan edukasi serupa dengan harapan semakin banyak wajib pajak yang memahami dan menyadari pentingnya pelaporan SPT Tahunan secara benar dan tepat waktu.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari pelaku UMKM dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang kewajiban perpajakan mereka. Diharapkan dengan adanya edukasi ini, kepatuhan para wajib pajak di Bali semakin meningkat, sehingga berkontribusi positif terhadap penerimaan pajak negara. (bl)

Sebanyak 55 Pelaku UMKM dan Pegawai Mall ikuti Penyuluhan SPT IKPI Samarinda

Posted on 18/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Samarinda: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Samarinda kembali menggelar kegiatan bakti sosial berupa penyuluhan dan bantuan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Orang Pribadi (OP) Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Mall Samarinda Central Plaza, Samarinda 15-16 Maret 2025. Acara ini melibatkan lima anggota IKPI Cabang Samarinda yang secara sukarela meluangkan waktunya untuk berkontribusi dalam kegiatan ini.

Kegiatan ini diikuti oleh total 55 orang yang terdiri atas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta para pegawai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi maupun mendapatkan bantuan pelaporan kewajiban pajak tahunannya.

Adapun pengurus dan anggota IKPI Cabang Samarinda yang terlibat langsung dalam kegiatan ini adalah Maya Zulfiani, Audi Firza Noviar, Ester Yulianawati Setiawan, Ade Muchtar Riyadi, dan Hans Taufan. Mereka berperan aktif dalam memberikan edukasi teknis terkait pengisian SPT OP kepada masyarakat.

Ketua IKPI Cabang Samarinda, Maya Zulfiani, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program rutin yang telah dilaksanakan sejak berakhirnya masa pandemi COVID-19. Tahun ini merupakan kali ketiga acara tersebut diselenggarakan.

“Kegiatan bakti sosial ini kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian IKPI Cabang Samarinda untuk membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakannya. Kami ingin memberikan pemahaman yang benar tentang pengisian SPT OP, sehingga masyarakat dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia,” ujar Maya Zulfiani, Senin (17/3/2025).

Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada para konsultan yang telah meluangkan waktu dari jadwal padat mereka untuk turut berkontribusi dalam kegiatan sosial ini. “Bimbingan teknis yang diberikan secara gratis ini merupakan wujud nyata bakti sosial kami,” tambahnya.

Maya juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP), khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Samarinda Ilir, yang turut mendukung kegiatan ini yang juga memberikan layanan pojok pajak di lokasi yang sama. Layanan tersebut membantu masyarakat yang belum memiliki nomor EFIN agar dapat segera memperolehnya dan memenuhi kewajiban pelaporan SPT mereka.

“Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya serta membuktikan kualitas anggota IKPI, khususnya IKPI Cabang Samarinda,” ujarnya. (bl)

Wajib Pajak Bisa Nonaktifkan NPWP Loh! Ini Kriteria dan Caranya

Posted on 17/03/202517/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin menonaktifkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka jika memenuhi kriteria tertentu. NPWP adalah identitas bagi setiap wajib pajak yang terdaftar di DJP dan diperlukan untuk administrasi perpajakan.

Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Menonaktifkan NPWP

Wajib pajak dapat mengajukan penonaktifan NPWP jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

• Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan secara nyata tidak lagi menjalankan kegiatan tersebut.

• Wajib pajak orang pribadi yang tidak memiliki kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

• Wajib pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria nomor 2 namun memiliki NPWP untuk keperluan administratif, seperti melamar pekerjaan atau membuka rekening keuangan.

• Wajib pajak orang pribadi yang tinggal atau berada di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan telah menjadi subjek pajak luar negeri.

• Wajib pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan NPWP namun belum diterbitkan keputusan penghapusannya.

• Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan tidak melakukan transaksi pembayaran pajak selama dua tahun berturut-turut.

• Wajib pajak yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen pendaftaran NPWP sesuai dengan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

• Wajib pajak yang tidak diketahui alamatnya berdasarkan hasil penelitian lapangan.

• Wajib pajak yang diterbitkan NPWP cabang secara jabatan dalam rangka penerbitan SKPKB Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri.

• Instansi pemerintah yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak namun belum dilakukan penghapusan NPWP.

• Wajib pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif tetapi belum dilakukan penghapusan NPWP.

Cara Menonaktifkan NPWP Secara Online

Wajib pajak yang memenuhi kriteria tersebut dapat menonaktifkan NPWP mereka secara online melalui situs resmi DJP tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berikut langkah-langkahnya:

• Kunjungi laman resmi DJP di https://www.pajak.go.id/.

• Klik fitur “Tanya Fiska” yang terletak di pojok kanan bawah layar.

• Pilih menu “NPWP/NIK”.

• Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan email.

• Klik “Selanjutnya”.

• Pilih “Pengaktifan Kembali NPWP/Penonaktifan NPWP”.

• Tunggu hingga chatbot memberikan balasan dan ikuti petunjuk yang diberikan.

Formulir penonaktifan NPWP dapat diunduh melalui laman DJP tersebut. Penonaktifan NPWP akan disetujui jika wajib pajak memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

Dengan adanya panduan ini, diharapkan wajib pajak yang memenuhi kriteria tidak perlu khawatir atas kewajiban pajak yang tidak lagi relevan dengan kondisi mereka. (alf)

Tanggapi Pegawai Pajak yang Meninggal, DJP Sebut Almarhum Miliki Riwayat Sakit Serius

Posted on 17/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kabar duka datang dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setelah Abang Muhammad Nurul Azhar, petugas Pelaksana Seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan, Tanjungpinang, meninggal dunia pada Kamis, 14 Maret 2025. Abang Muhammad diduga meninggal akibat kelelahan saat menangani validasi Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PPhTB) melalui sistem Coretax milik DJP.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, Abang Muhammad memiliki riwayat sakit yang serius dan sedang dalam pengawasan dokter. “Yang bersangkutan memiliki riwayat sakit yang serius dan sedang dalam pengawasan dokter,” ujar Dwi Astuti, Minggu (16/3/2025).

Dwi Astuti menjelaskan kronologis kejadian tersebut. Pada Kamis pagi, 14 Maret 2025, Abang Muhammad tiba di kantor seperti biasa pukul 07.30 WIB. Namun, tak lama setelah tiba, ia mengeluh sesak napas dan muntah.

“Lalu dibawa ke rumah sakit di Tanjungpinang. Yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit tersebut pada pukul 09.30 WIB,” jelas Dwi.

DJP menyatakan turut berduka atas meninggalnya Abang Muhammad. Dwi Astuti memuji dedikasi dan integritas almarhum selama bekerja. “Abang Muhammad Nurul Azhar adalah sosok yang luar biasa, yang memiliki integritas, dedikasi, dan pekerja keras dengan etos kerja yang tinggi,” ujarnya.

Sekadar informasi, kabar meninggalnya Abang Muhammad ramai diperbincangkan di media sosial X sejak Jumat malam, 14 Maret 2025. Sebuah akun bernama Minceu Nings mengunggah kabar tersebut pukul 22.51 WIB dengan menyebut, “Korban Coretax ini.” Unggahan tersebut viral dan hingga Sabtu malam, 15 Maret 2025, telah dilihat lebih dari 2,5 juta kali, diunggah ulang 484 kali, dan mendapat 37 komentar.

Selain itu, akun bernama Virus Dari juga membagikan percakapan WhatsApp yang menyebutkan bahwa Abang Muhammad diduga kelelahan akibat menyelesaikan validasi PPhTB hingga dini hari. Dalam percakapan tersebut, disebutkan bahwa almarhum melanjutkan pekerjaan koleganya yang terkendala sistem Coretax sejak sore hingga pukul 23.00 WIB. “Almarhum meninggal di kantor,” tulis percakapan tersebut.

Sistem Coretax sendiri disebut bermasalah sejak tiga bulan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan minimnya jumlah staf di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Dalam percakapan WhatsApp yang beredar, disebutkan bahwa hanya ada enam orang pelaksana yang menangani tugas back office dan TPT (Tenaga Pelaksana Teknis). “Kondisi kami memang kurang ideal. Kami cuma 6 orang pelaksana, sudah semua back office dan TPT,” tulis percakapan tersebut.

Kematian Abang Muhammad menimbulkan sorotan terhadap beban kerja yang tinggi dan kondisi sistem Coretax yang bermasalah. DJP diharapkan dapat mengevaluasi sistem dan kondisi kerja para petugasnya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. (alf)

THR ASN Bebas Pajak, Pegawai Swasta Dikenakan PPh 21 dengan TER: Ini Aturannya!

Posted on 17/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Mulai hari ini, Senin (17/3/2025), Aparatur Negara, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri akan mulai menerima Tunjangan Hari Raya (THR). Berbeda dengan pegawai swasta, THR bagi ASN dipastikan tidak akan dikenakan pajak.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian THR dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa komponen THR yang dibayarkan mencakup gaji, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja 100% dengan dasar perhitungan menggunakan penghasilan Februari 2025. “Tidak ada potongan atau iuran dan PPh-nya ditanggung oleh pemerintah,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat.

Total anggaran yang akan dicairkan untuk THR ASN mencapai Rp 49,9 triliun. Rinciannya adalah Rp 17,7 triliun untuk ASN pusat dan TNI/Polri sebanyak 2 juta orang, Rp 12,4 triliun untuk pensiunan sebanyak 3,6 juta orang, dan Rp 19,3 triliun untuk ASN daerah. Suahasil menambahkan bahwa seluruh kelengkapan untuk pembayaran THR ASN pusat telah selesai, sementara pembayaran untuk ASN daerah akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah masing-masing.

Pajak THR Pegawai Swasta

Sementara itu, bagi pegawai swasta, ketentuan THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Pendistribusian THR bagi pegawai swasta sudah mulai dilakukan sejak pertengahan Maret dan diharapkan selesai selambat-lambatnya tujuh hari sebelum lebaran.

Berbeda dengan ASN, THR bagi pegawai swasta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 21. Dikutip dari artikel Kania Laily Salsabila, pegawai Direktorat Jenderal Pajak, implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap PPh 21 atas gaji juga berpengaruh pada THR pegawai swasta. TER adalah kebijakan pemerintah yang memudahkan pemberi kerja dalam menghitung PPh Pasal 21 yang terutang untuk masa Januari hingga November.

Untuk menghitung pajak THR dengan TER, pemberi kerja hanya perlu mengalikan penghasilan bruto yang diterima pegawai dengan tarif TER yang sesuai. TER bagi pegawai tetap dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan jumlah tanggungan pada awal tahun pajak.

Sebagai contoh, jika pegawai X berstatus PTKP TK/0 dengan gaji tetap Rp 5.000.000 dan menerima THR sebesar satu kali gaji, maka total penghasilan bruto pada bulan tersebut menjadi Rp 10.000.000. Sesuai ketentuan TER, pegawai X dikenakan tarif pajak 2%, sehingga jumlah PPh 21 yang terutang adalah Rp 200.000.

Meski pada bulan-bulan biasa pegawai X tidak dipotong PPh 21, saat menerima THR akan ada potongan pajak sebesar Rp 200.000. Hal ini tidak menambah beban pajak tahunan karena perhitungan PPh Pasal 21 tetap menggunakan tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan. (alf)