Penulis: Admin IKPI

Transformasi sistem perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bergerak sangat cepat. Pemerintah secara konsisten mendorong digitalisasi, integrasi data, serta peningkatan transparansi melalui berbagai kebijakan strategis. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada wajib pajak, tetapi juga mengubah secara mendasar peran konsultan pajak.

Salah satu tonggak penting adalah implementasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax. Kehadiran sistem ini mengubah cara pengisian dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), dari yang sebelumnya bersifat administratif menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi dengan berbagai sumber data.

Melalui Coretax, SPT tidak lagi berdiri sendiri sebagai sumber utama informasi perpajakan. Data yang dilaporkan kini dapat dibandingkan secara langsung dengan data lain yang dimiliki otoritas, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Perubahan ini semakin diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang memperluas akses Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap data lintas instansi. Data audit, laporan penilaian, kekayaan intelektual, hingga data imigrasi kini menjadi bagian dari ekosistem pengawasan pajak.

Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia bergerak menuju pendekatan berbasis data. Pengawasan tidak lagi hanya mengandalkan apa yang dilaporkan oleh wajib pajak, tetapi juga pada kemampuan otoritas dalam mengolah dan membandingkan berbagai sumber informasi.

Dalam lanskap seperti ini, fungsi tradisional konsultan pajak sebagai “penghitung pajak” menjadi tidak lagi memadai. Kompleksitas regulasi dan kedalaman data yang dimiliki otoritas menuntut peran yang jauh lebih strategis.

Konsultan pajak kini tidak cukup hanya memastikan angka dalam SPT telah terisi dengan benar. Mereka harus mampu memastikan bahwa data yang dilaporkan konsisten dengan berbagai informasi lain yang berpotensi dimiliki oleh DJP.

Di sinilah perubahan mendasar terjadi. Konsultan pajak bertransformasi dari sekadar penyusun laporan menjadi pengelola risiko berbasis data.

Dalam praktiknya, banyak wajib pajak belum sepenuhnya siap menghadapi perubahan ini. Sistem internal perusahaan sering kali belum mampu menghasilkan data yang konsisten antar fungsi, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dengan data eksternal.

Kehadiran Coretax justru mempertegas kondisi tersebut. Ketika sistem pelaporan semakin terintegrasi, setiap ketidaksesuaian data akan lebih mudah terdeteksi.

Hal ini menuntut konsultan pajak untuk mengambil peran sebagai penjaga kualitas data. Tidak hanya memastikan kepatuhan formal, tetapi juga memastikan bahwa data yang dilaporkan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, peran konsultan pajak juga berkembang sebagai edukator dan komunikator. Perubahan aturan pajak yang semakin cepat dan dinamis menuntut konsultan untuk responsif dalam menerjemahkan bahasa undang-undang menjadi bahasa bisnis yang mudah dipahami oleh klien.

Dalam konteks ini, konsultan pajak seyogyanya tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga mampu mengedukasi wajib pajak bahwa kepatuhan sukarela dalam membayar pajak merupakan bagian dari praktik Good Corporate Governance yang berkelanjutan.

Selain itu, konsultan pajak kini dituntut menjadi ahli manajemen risiko. Mereka harus memastikan bahwa seluruh proses bisnis klien telah selaras dengan ketentuan perpajakan, sehingga dapat meminimalkan potensi koreksi di masa depan. Dalam posisi ini, konsultan pajak menjadi pelengkap penting dalam pengambilan keputusan bisnis.

Perubahan peran juga terlihat dalam aspek teknologi. Konsultan pajak kini berfungsi sebagai navigator transformasi digital (tax-tech), yang memastikan bahwa sistem akuntansi dan administrasi wajib pajak sejalan dengan sistem pelaporan digital pemerintah.

Hal ini menuntut konsultan untuk tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin modern. Kemampuan ini menjadi kunci dalam menghadapi sistem perpajakan yang semakin terintegrasi.

Di sisi lain, perlu disadari bahwa data tidak selalu mencerminkan kondisi yang utuh. Perbedaan interpretasi atas data dapat menimbulkan kesimpulan yang berbeda antara wajib pajak dan otoritas.

Dalam konteks ini, konsultan pajak juga berperan sebagai jembatan komunikasi. Mereka harus mampu menjelaskan konteks di balik data, sekaligus memastikan bahwa posisi pajak yang diambil tetap defensible.

Kebijakan pemerintah yang mendorong transparansi, termasuk melalui PMK 8/2026, juga berdampak pada menyempitnya ruang perencanaan pajak yang agresif. Konsultan pajak dituntut untuk lebih berhati-hati dalam merancang strategi.

Fokus kini bergeser dari sekadar efisiensi pajak menjadi keberlanjutan kepatuhan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan apakah posisi tersebut dapat bertahan dalam pengujian.

Selain itu, kewenangan DJP untuk menghimpun dan meminta data tambahan semakin memperkuat pentingnya dokumentasi. Setiap angka dalam SPT harus didukung oleh data yang jelas dan konsisten.

Perubahan ini juga meningkatkan ekspektasi terhadap profesi konsultan pajak. Mereka tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis, tetapi juga dari integritas, profesionalisme, dan kemampuan memahami bisnis klien.

Transformasi ini membawa tantangan sekaligus peluang. Bagi konsultan pajak yang mampu beradaptasi, perubahan ini membuka ruang untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Namun, bagi yang masih bertahan pada pendekatan lama, risiko tertinggal menjadi semakin nyata. Dunia perpajakan tidak lagi memberi ruang bagi pendekatan yang semata administratif.

Pada akhirnya, arah kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia bergerak menuju era berbasis data dan transparansi. Dalam era ini, konsultan pajak tidak lagi cukup hanya memahami angka.

Mereka dituntut untuk memahami bagaimana data bekerja, bagaimana kebijakan diterapkan, dan bagaimana risiko dapat dikelola sejak awal. Di sinilah letak peran strategis konsultan pajak di masa depan.

Penulis adalah Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat

Suryani

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sepanjang tahun 2025 hanya mencapai Rp 136,11 triliun, atau setara 52,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 257,54 triliun.

Hal ini tertuang dalam Laporan Kinerja 2025, dikutip Minggu (19/4). Meski jauh dari target, realisasi tersebut masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,52% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika dirinci per fungsi, kinerja PKM menunjukkan gambaran yang tidak merata. Kegiatan pemeriksaan dan penegakan hukum justru mencatatkan pertumbuhan signifikan, masing-masing tumbuh 11,91% dan 35,44% dibanding tahun lalu.

Sebaliknya, kegiatan pengawasan dan penagihan mengalami penurunan, dengan pengawasan anjlok 10,03%. Dari sisi realisasi terhadap target, hanya kegiatan penagihan yang melampaui target, yakni mencapai 100,41% dengan realisasi Rp 20,54 triliun dari target Rp 20,46 triliun.

Sementara itu, kegiatan pengawasan hanya terealisasi 48,27% dan pemeriksaan 48,58% dari masing-masing targetnya.

DJP mengakui tidak tercapainya indikator tersebut mencerminkan beratnya tantangan yang dihadapi sebagai institusi pengumpul penerimaan negara.

Kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian, lesunya aktivitas perekonomian, serta menurunnya daya beli masyarakat disebut sebagai faktor utama yang menekan kinerja penerimaan.

“Kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian, lesunya aktivitas perekonomian, dan penurunan daya beli masyarakat masih sangat berpengaruh terhadap kinerja penerimaan DJP,” tulis laporan tersebut.

Fungsi yang paling terdampak adalah kegiatan pengawasan kepatuhan di luar tahun pajak berjalan, yang turut menyumbang turunnya kontribusi PKM secara keseluruhan. (ds)