Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Waspada! DJP Ingatkan Modus Penipuan Tagihan Pajak Lewat Email Palsu

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mengingatkan masyarakat dan Wajib Pajak untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak, khususnya melalui surat elektronik (email) berisi pemberitahuan tagihan maupun pelunasan pajak.

Imbauan tersebut disampaikan Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) menyusul maraknya praktik kejahatan siber yang memanfaatkan nama DJP untuk memperoleh data pribadi korban atau mengarahkan pembayaran ke rekening tertentu.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Kalselteng, Moch. Luqman Hakim, menegaskan bahwa seluruh komunikasi resmi DJP melalui email hanya dikirim menggunakan domain @pajak.go.id.

“Apabila masyarakat menerima email yang mengatasnamakan DJP namun menggunakan domain selain @pajak.go.id, maka patut diduga sebagai upaya penipuan,” ujar Luqman dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/6).

Ia berharap masyarakat atau Wajib Pajak tidak mengklik tautan, mengunduh lampiran, maupun memberikan data pribadi sebelum memastikan keasliannya,

Luqman juga menegaskan bahwa DJP tidak pernah meminta Wajib Pajak melakukan pembayaran atau pelunasan pajak melalui transfer ke rekening pribadi, baik atas nama pegawai pajak, pihak ketiga, maupun pihak lain yang mengaku mewakili DJP.

Menurutnya, seluruh pembayaran pajak dilakukan melalui mekanisme resmi yang terintegrasi dengan sistem penerimaan negara.

Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengakses aplikasi Coretax DJP untuk membuat Kode Billing, kemudian melakukan pembayaran melalui bank, ATM, mobile banking, internet banking, atau kanal pembayaran resmi lainnya yang terhubung dengan Modul Penerimaan Negara (MPN).

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan bahwa keterlambatan pembayaran pajak memang dapat menimbulkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan melalui prosedur resmi dan bukan melalui transfer ke rekening pribadi pihak tertentu.

Untuk menghindari menjadi korban penipuan, masyarakat diminta melakukan sejumlah langkah pencegahan. Di antaranya memastikan alamat pengirim menggunakan domain resmi @pajak.go.id, tidak memberikan data pribadi seperti NPWP, kata sandi, kode OTP, maupun informasi keuangan kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembayaran ke rekening pribadi yang tercantum dalam pesan atau email yang mencurigakan.

Apabila menerima email yang diragukan keasliannya, Wajib Pajak dapat melakukan konfirmasi ke kantor pajak terdekat atau menghubungi Kring Pajak 1500200 melalui kanal resmi DJP.

Kanwil DJP Kalselteng menilai kolaborasi antara masyarakat dan otoritas pajak menjadi kunci penting dalam mencegah penyebaran modus penipuan digital yang semakin beragam. (ds)

Pusat Finansial Dinilai Menjanjikan, Tapi Berisiko Gerus Penerimaan Pajak

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada potensi investasi dalam pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali, tetapi juga memperhatikan berbagai risiko yang dapat muncul dari kebijakan tersebut.

Menurut Yusuf, konsep kawasan keuangan internasional memang berpotensi memperkuat sektor jasa keuangan nasional dan menarik arus modal global.

Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kualitas regulasi yang disiapkan pemerintah sejak awal.

Ia menilai pemerintah menunjukkan keseriusan dengan mempercepat penyusunan kerangka hukum PFII. Seluruh aturan pelaksana ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan setelah regulasi utama diterbitkan.

Selain itu, rancangan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan kawasan tersebut juga telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) melalui mekanisme khusus.

Yusuf menjelaskan PFII akan mengadopsi konsep serupa dengan Dubai International Financial Centre, yang memiliki sistem hukum, perpajakan, dan tata kelola tersendiri.

Model tersebut dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi karena menawarkan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha dan investor global.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pemberian insentif pajak yang terlalu agresif dapat menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah potensi benturan dengan komitmen Indonesia dalam penerapan pajak minimum global sebesar 15%.

Selain itu, Yusuf menyoroti kemungkinan munculnya praktik round tripping, yakni ketika dana milik pelaku usaha domestik ditempatkan terlebih dahulu di luar negeri sebelum kembali masuk ke Indonesia sebagai investasi asing demi memperoleh berbagai fasilitas perpajakan.

“Tanpa aturan main yang ketat, kawasan khusus ini rawan memicu praktik round tripping, yaitu kondisi ketika modal domestik sengaja dilarikan ke luar negeri terlebih dahulu, lalu dimasukkan kembali sebagai investasi asing hanya demi memburu fasilitas bebas pajak,” ujar Yusuf dalam keterangannya, dikutip Rabu (24/6).

Ia juga mengingatkan adanya risiko sosial dan ekonomi politik apabila insentif yang diberikan hanya dinikmati kelompok investor tertentu.

Menurutnya, masyarakat dapat memandang kebijakan tersebut tidak adil karena di saat investor memperoleh berbagai keringanan, penerimaan negara masih banyak bergantung pada pajak konsumsi yang dibayar masyarakat luas.

Kondisi tersebut, lanjut Yusuf, berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dan pada akhirnya dapat berdampak pada kepatuhan pajak sukarela.

Meski menggarisbawahi sejumlah risiko, Yusuf menegaskan bahwa ide pembangunan pusat keuangan internasional tetap layak dikembangkan.

Ia mencontohkan keberhasilan Singapore, Dubai International Financial Centre, serta Astana International Financial Centre dalam memperdalam pasar keuangan dan menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.

Oleh karena itu, ia menilai fokus utama pemerintah seharusnya diarahkan pada pembangunan kerangka regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan perlindungan basis pajak nasional.

Yusuf menyarankan agar pemberian insentif fiskal disertai persyaratan substansi ekonomi yang ketat sehingga hanya aktivitas usaha yang benar-benar menciptakan investasi produktif dan lapangan kerja yang berhak memperoleh fasilitas tersebut.

Selain itu, ia mendorong penerapan mekanisme ring-fencing untuk mencegah erosi basis pajak nasional, serta memperkuat transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership) guna mengawasi aliran dana yang masuk ke kawasan tersebut, termasuk skema pengelolaan kekayaan seperti family office.

Menurutnya, langkah-langkah tersebut penting agar PFII tidak berkembang menjadi sekadar lokasi parkir dana atau kawasan berkarakter tax haven. (ds)

UMKM Kini Bisa Protes Kenaikan Biaya Marketplace, Ini Aturan Barunya

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan aturan baru yang mewajibkan platform e-commerce lebih transparan dalam menetapkan biaya kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Melalui Peraturan Menteri (Permen) UMKM Nomor 3 Tahun 2026, pelaku UMK kini memiliki hak untuk mengajukan negosiasi apabila keberatan terhadap kenaikan biaya yang ditetapkan platform digital.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, mengatakan regulasi tersebut diterbitkan untuk memperkuat perlindungan pengusaha UMK di ekosistem perdagangan digital sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

Menurut Temmy, setiap Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau platform e-commerce wajib mencantumkan seluruh jenis biaya yang dikenakan kepada mitra UMK secara jelas dalam perjanjian kemitraan.

“Melalui aturan ini, setiap platform e-commerce diwajibkan mencantumkan secara jelas seluruh jenis biaya yang dibebankan kepada pengusaha UMK dalam perjanjian kemitraan,” ujar Temmy dalam keterangannya, Rabu (24/6).

Informasi tersebut harus memuat besaran biaya, mekanisme perhitungan, serta tata cara pembayaran yang dilakukan secara berkala dan transparan. Dengan ketentuan tersebut, perubahan biaya tidak dapat lagi ditetapkan secara sepihak oleh platform, melainkan harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan pelaku UMK.

Temmy menegaskan kejelasan pengaturan biaya akan memberikan kepastian usaha bagi para pelaku UMK yang berjualan secara daring.

Ia berharap praktik kenaikan biaya secara mendadak yang selama ini dikeluhkan sejumlah pedagang online tidak lagi terjadi setelah aturan tersebut berlaku.

Selain itu, platform e-commerce juga diwajibkan menyampaikan pemberitahuan paling lambat 90 hari kalender sebelum kebijakan perubahan biaya diterapkan.

Apabila pelaku UMK merasa keberatan atas perubahan yang diusulkan, mereka dapat mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi SAPA UMKM.

“Jika dalam kurun waktu tersebut pengusaha UMK merasa keberatan, mereka berhak mengajukan permohonan fasilitasi negosiasi kepada Menteri UMKM melalui aplikasi resmi SAPA UMKM. Hasil fasilitasi negosiasi tersebut nantinya akan dituangkan ke dalam amandemen perjanjian dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak,” katanya.

Tak hanya mengatur perlindungan hukum, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga memberikan insentif untuk meningkatkan daya saing produk lokal di marketplace.

Dalam aturan tersebut, platform e-commerce kategori non-UMK diwajibkan memberikan potongan biaya layanan minimal 50% kepada pengusaha UMK terverifikasi yang hanya menjual Produk Dalam Negeri (PDN).

Fasilitas tersebut dapat diajukan oleh pelaku usaha melalui layanan terpadu SAPA UMKM.

“Kita menyadari UMK menghadapi persaingan yang semakin ketat, termasuk akibat maraknya produk impor di e-commerce. Untuk menjaga daya saing produk lokal, kami menyiapkan skema insentif berupa potongan biaya layanan minimal 50 persen

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMK mempertahankan margin usaha yang sehat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar digital.

Kementerian UMKM memberikan masa transisi paling lama enam bulan untuk mempersiapkan implementasi teknis sistem insentif tersebut.

Meski demikian, Temmy menegaskan pemerintah tidak akan menunggu hingga batas waktu transisi berakhir. Insentif akan langsung diberlakukan setelah proses integrasi data dan kesiapan sistem bersama platform e-commerce selesai dilakukan.

Kementerian UMKM berharap Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 dapat menjadi tonggak baru dalam menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

Regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat posisi produk dalam negeri di tengah persaingan pasar digital yang semakin ketat. (ds)

Peringkat Daya Saing Indonesia di 2026 Terjun ke Posisi 48 Dunia

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Posisi daya saing Indonesia di tingkat global kembali mengalami kemunduran pada 2026. Dalam laporan terbaru IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2026, Indonesia hanya menempati peringkat ke-48 dunia, tertinggal cukup jauh dibandingkan sejumlah negara Asia, termasuk China dan Malaysia.

Berdasarkan pemeringkatan yang dirilis oleh International Institute for Management Development (IMD), China berhasil menempati posisi ke-12 dunia, sementara Malaysia berada di peringkat ke-15.

Capaian tersebut menunjukkan kedua negara semakin kompetitif dalam menarik investasi, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing industrinya.

Sementara itu, Indonesia justru mencatat tren penurunan dalam dua tahun terakhir. Setelah sempat mencapai peringkat ke-27 dunia pada 2024, posisi Indonesia turun ke peringkat ke-40 pada 2025 dan kembali merosot menjadi peringkat ke-48 pada 2026.

Di sisi lain, China dan Malaysia berhasil memperbaiki posisinya. China naik empat tingkat dari peringkat ke-16 pada 2025 menjadi posisi ke-12 pada tahun ini.

Malaysia bahkan mencatat lompatan yang lebih besar dengan naik dari peringkat ke-23 menjadi peringkat ke-15 dunia.

Meski demikian, laporan IMD mencatat Indonesia masih memiliki kekuatan pada aspek kinerja ekonomi. Untuk faktor Economic Performance, Indonesia berada di posisi ke-24 dunia, mencerminkan ketahanan ekonomi yang relatif baik dibandingkan banyak negara berkembang lainnya.

Namun, performa ekonomi yang cukup solid belum mampu mengangkat peringkat daya saing secara keseluruhan.

Pelemahan justru terjadi pada sejumlah indikator penting yang menjadi penentu iklim investasi dan produktivitas.
Salah satu penurunan paling tajam terjadi pada aspek Business Efficiency atau efisiensi bisnis.

Setelah sempat menempati posisi ke-14 dunia pada 2024, peringkat Indonesia turun ke posisi ke-26 pada 2025 dan kembali anjlok ke posisi ke-50 pada 2026.

Kinerja pemerintah juga mengalami tekanan. Pada faktor Government Efficiency, Indonesia turun dari peringkat ke-23 pada 2024 menjadi ke-34 pada 2025, lalu kembali melemah ke posisi ke-38 pada tahun ini.

Adapun sektor infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Indonesia hanya berada di peringkat ke-58 dunia untuk faktor Infrastructure, menjadikannya salah satu aspek yang paling membebani daya saing nasional dibandingkan negara-negara pesaing di kawasan Asia.

Penurunan peringkat tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu mempercepat reformasi di bidang birokrasi, efisiensi dunia usaha, serta pembangunan infrastruktur agar mampu bersaing dengan negara-negara regional yang semakin agresif menarik investasi global. (ds)

Sebanyak 114 Peserta Padati Seminar PP 20/2026 IKPI Jakarta Utara

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Utara: Antusiasme terhadap perubahan regulasi perpajakan kembali terlihat dalam kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara. Sebanyak 114 peserta yang terdiri dari anggota IKPI dan peserta umum memadati seminar bertema “Era Baru PPh Final UMKM untuk Orang Pribadi dan Badan Usaha sesuai PP 20 Tahun 2026” di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Rabu (24/6/2026).

Ketua IKPI Cabang Jakarta Utara, Franky Foreson, mengatakan tingginya partisipasi peserta menunjukkan besarnya perhatian kalangan konsultan pajak dan pelaku usaha terhadap perubahan aturan perpajakan yang akan berdampak langsung pada wajib pajak.

Menurut Franky, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen IKPI Jakarta Utara untuk terus meningkatkan kompetensi anggota agar mampu mengikuti perkembangan regulasi yang semakin dinamis.

“Perubahan aturan perpajakan menuntut konsultan pajak untuk terus memperbarui pengetahuan dan pemahaman. Karena itu, kami berupaya menghadirkan materi yang relevan dengan kebutuhan anggota dan dunia usaha,” ujar Franky dalam sambutannya.

Seminar tersebut menghadirkan narasumber Sapto Windi Argo yang mengupas berbagai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 terkait PPh Final UMKM. Sementara itu, Erik Eneddy membawakan materi mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 tentang Pengembalian Pendahuluan (Pendul).

Kegiatan juga mendapat dukungan dari Pengurus Pusat IKPI. Hadir memberikan keynote speech Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, yang mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld. Turut hadir Ketua Bidang Pendidikan Brevet IKPI Thio Hin Kie, Ketua Pengurus Daerah Khusus Jakarta Tan Alim, serta Sekretaris Pengurus Daerah Khusus Jakarta Mardi.

Sepanjang seminar, peserta terlihat aktif mengikuti pemaparan materi dan terlibat dalam sesi tanya jawab. Berbagai isu terkait implementasi PP 20 Tahun 2026 maupun PMK 28 Tahun 2026 menjadi topik diskusi yang menarik perhatian peserta.

Franky berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi sarana peningkatan kompetensi sekaligus wadah pertukaran informasi bagi anggota IKPI dan masyarakat yang berkepentingan terhadap perkembangan regulasi perpajakan.

“IKPI Jakarta Utara akan terus menghadirkan program-program edukasi yang dapat membantu anggota memahami perubahan regulasi dan memberikan layanan yang semakin baik kepada wajib pajak,” katanya. (bl)

DJP se-Jawa Timur Sita 230 Aset Penunggak Pajak Bernilai Rp24,9 Miliar

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) se-Jawa Timur menyita 230 aset milik penunggak pajak dengan nilai taksiran mencapai Rp24,9 miliar dalam kegiatan Pekan Sita Serentak yang digelar pada 22-26 Juni 2026. Kegiatan yang melibatkan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III itu menyasar 158 penunggak pajak dengan total tunggakan sebesar Rp621,2 miliar.

Penyitaan dilakukan setelah DJP menempuh berbagai tahapan penagihan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari penyampaian imbauan, Surat Teguran hingga Surat Paksa. Langkah tersebut diambil terhadap wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya meski telah diberikan kesempatan untuk melunasi utang pajak.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Jawa Timur II, Johny Victor, menegaskan bahwa penagihan pajak selalu mengedepankan pendekatan persuasif sebelum tindakan penyitaan dilakukan.

“Penagihan pajak pada dasarnya bertujuan untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelum tindakan penyitaan dilakukan, Wajib Pajak telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya,” ujar Johny dalam keterangan tertulis dikutip, Rabu (24/6/2026).

Menurut Johny, kegiatan Pekan Sita Serentak juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat agar memahami bahwa proses penagihan pajak dilakukan secara bertahap dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

“Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar memahami tahapan penagihan pajak yang dilaksanakan secara bertahap dan berlandaskan hukum,” katanya.

DJP menegaskan bahwa penegakan hukum perpajakan tidak semata-mata bertujuan menagih utang pajak, tetapi juga menjaga rasa keadilan bagi wajib pajak yang selama ini telah patuh menjalankan kewajibannya.

Pajak yang dibayarkan masyarakat merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur hingga perlindungan sosial. Karena itu, kepatuhan perpajakan dinilai menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II mengimbau wajib pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera berkoordinasi dengan kantor pajak sebelum dilakukan tindakan penagihan lanjutan.

“Kami senantiasa membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi Wajib Pajak. Apabila terdapat kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, kami mengimbau agar segera berkoordinasi dengan kantor pajak,” ujarnya.

Ia berharap penyelesaian kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara kooperatif sehingga memberikan kepastian bagi wajib pajak sekaligus menghindarkan mereka dari tindakan penagihan lanjutan. (bl)

Berlaku Juli, DJP Bidik Marketplace dengan Transaksi di Atas Rp 600 Juta

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mulai membidik penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) atau marketplace yang memiliki nilai transaksi besar untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-15/PJ/2025 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pihak Lain serta Penunjukan Pihak Lain untuk Melakukan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam aturan tersebut, DJP menetapkan bahwa marketplace yang menggunakan rekening escrow untuk menampung dana transaksi dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak apabila memenuhi kriteria tertentu.

Salah satunya adalah memiliki nilai transaksi dengan pengguna jasa di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam periode 12 bulan atau lebih dari Rp 50 juta dalam satu bulan.

“Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud yaitu Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang menggunakan rekening escrow untuk menampung penghasilan sebagaimana dimaksud dan meneuhi batasan: nilai transaksi dengan pemanfaat jasa di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam 12 bulan atau Rp 50 juta dalam satu bulan,” bunyi Pasal 4 ayat (a), dikutip Rabu (24/6).

Selain berdasarkan nilai transaksi, DJP juga dapat menunjuk marketplace yang memiliki jumlah pengakses yang tinggi. Ambang batas yang ditetapkan yakni lebih dari 12.000 pengakses dalam setahun atau lebih dari 1.000 pengakses dalam satu bulan.

Perdirjen tersebut merupakan aturan pelaksana dari PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Melalui skema ini, marketplace akan bertindak sebagai pihak yang memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 22 atas transaksi yang dilakukan pedagang di platform mereka.

Direktur Jenderal Pajak juga diberikan kewenangan untuk menunjuk platform digital yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Penunjukan dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan mulai berlaku pada awal bulan berikutnya setelah keputusan diterbitkan.

Tak hanya itu, marketplace yang belum memenuhi kriteria juga diberikan kesempatan untuk secara sukarela mengajukan diri sebagai pemungut pajak. Pemberitahuan dapat disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak maupun melalui Portal Wajib Pajak yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP.

Dalam beleid tersebut, DJP juga mengatur mekanisme pencabutan status pemungut pajak apabila marketplace tidak lagi memenuhi kriteria tertentu atau berdasarkan hasil penelitian otoritas pajak.

Sebagaimana diketahui, DJP Kemenkeu memastikan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace tetap ditargetkan berlaku pada tahun ini, tepatnya pada Juli 2026.

Pemerintah kini memasuki tahap akhir persiapan dengan menggandeng pelaku industri digital untuk memastikan implementasi berjalan tanpa hambatan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan seluruh landasan regulasi yang dibutuhkan telah tersedia.

Menurutnya, dukungan terhadap kebijakan tersebut juga telah diberikan oleh Menteri Keuangan serta DPR RI sehingga fokus pemerintah saat ini adalah memastikan kesiapan ekosistem perdagangan digital.

“Kalau regulasinya kan udah siap, Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) juga sudah confirm kemarin karena dengan DPR juga didukung ya. Jadi ya kita nanti dengan pelaku industri juga akan diskusilah sekali dulu, supaya mereka siap,” ujar Bimo kepada di DPR RI, Rabu (17/6).

Ia optimistis kebijakan tersebut dapat direalisasikan sesuai target pada semester II tahun ini.

“Dimintakan tahun ini (implementasi), bulan Juli, mudah-mudahan,” katanya.

Bimo menegaskan bahwa kebijakan pajak marketplace bukanlah pengenaan pajak baru bagi pelaku usaha digital.

Langkah tersebut lebih diarahkan untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan sekaligus menciptakan persaingan usaha yang setara antara pedagang daring dan konvensional. (ds)

Lilisen Beberkan Transformasi IKPI dan Peluang Baru bagi Anggota

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Utara: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperkuat perannya sebagai organisasi profesi yang tidak hanya menaungi konsultan pajak, tetapi juga membuka berbagai peluang pengembangan kompetensi dan jejaring bagi anggotanya.

Pesan itu disampaikan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, saat membuka Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Jakarta Utara di Hotel Mercure Ancol, Rabu (24/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Lilisen hadir mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld yang berhalangan hadir.

Di hadapan peserta, Lilisen menegaskan bahwa IKPI saat ini tengah bergerak menuju organisasi yang semakin adaptif dan memberikan manfaat nyata bagi anggota. Karena itu, pengembangan organisasi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan PPL, tetapi juga melalui perluasan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan, profesi, hingga dunia usaha.

Menurutnya, anggota IKPI kini memiliki kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kompetensi melalui berbagai program pendidikan lanjutan, mulai dari jenjang magister hingga doktor, termasuk program doktor konsentrasi akuntansi yang telah dijalin bersama sejumlah perguruan tinggi. Selain itu, IKPI juga membuka akses pendidikan profesi dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan perkembangan profesi.

“Organisasi harus mampu memberikan nilai tambah bagi anggotanya. Karena itu, IKPI terus membangun kolaborasi strategis agar anggota memiliki lebih banyak pilihan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing,” ujar Lilisen.

Tak hanya fokus pada pendidikan formal, IKPI juga mengembangkan berbagai kelas perpajakan topik khusus yang dirancang lebih mendalam dibandingkan PPL reguler. Materi yang disiapkan mencakup perpajakan internasional, transfer pricing, PSAK dan aspek perpajakannya, manajemen perpajakan, kepabeanan hingga kuasa hukum pajak. Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan anggota terhadap isu-isu teknis yang semakin kompleks.

Lilisen juga menyoroti pentingnya organisasi profesi untuk membangun ekosistem yang mendukung aktivitas anggotanya. Karena itu, IKPI menjalin berbagai kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga sertifikasi profesi, perusahaan teknologi informasi, sektor perhotelan, layanan kesehatan hingga sarana olahraga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat manfaat keanggotaan sekaligus meningkatkan keterikatan anggota terhadap organisasi.

Melalui berbagai program tersebut, Lilisen berharap IKPI semakin dikenal sebagai organisasi profesi yang mampu mendukung perkembangan karier dan bisnis anggotanya secara berkelanjutan.

“Kami ingin anggota merasakan bahwa bergabung dengan IKPI bukan hanya untuk memenuhi kewajiban profesi, tetapi juga mendapatkan akses pengetahuan, jejaring, dan peluang pengembangan yang lebih luas,” katanya.

Pemaparan Lilisen sekaligus menunjukkan arah pengembangan organisasi yang tengah dijalankan pengurus pusat, yakni menjadikan IKPI sebagai rumah besar konsultan pajak yang tidak hanya kuat secara profesional, tetapi juga memiliki ekosistem pendukung yang lengkap bagi seluruh anggotanya. (bl)

UU P2SK Revisi Pertegas Pengaturan Profesi Penunjang Sektor Keuangan

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Salah satu perubahan yang mendapat perhatian adalah penguatan pengaturan terhadap profesi penunjang sektor keuangan, mulai dari konsultan pajak, akuntan, aktuaris, penilai, hingga profesi lain yang mendukung kegiatan industri jasa keuangan.

Dalam revisi tersebut, pemerintah memperjelas sejumlah definisi yang berkaitan dengan profesi sektor keuangan. Pasal 1 angka 49 menyebutkan bahwa profesi sektor keuangan merupakan bidang pekerjaan yang memberikan jasa keprofesian di sektor keuangan dan memerlukan tingkat keahlian serta kualifikasi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pelaku profesi sektor keuangan adalah seseorang yang menjalankan profesi tersebut.

UU ini juga membedakan antara profesi penunjang sektor keuangan dan profesi pelaku usaha sektor keuangan. Dalam Pasal 1 angka 51 ditegaskan bahwa profesi penunjang sektor keuangan merupakan pelaku profesi yang memberikan jasa keprofesian pada berbagai industri sektor keuangan guna mendukung efektivitas sektor keuangan. Adapun profesi pelaku usaha sektor keuangan merupakan profesi yang memberikan jasa keprofesian secara terbatas pada suatu industri sektor keuangan tertentu.

Pengaturan tersebut dinilai memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi berbagai profesi yang selama ini berperan mendukung aktivitas sektor jasa keuangan. Keberadaan profesi penunjang menjadi bagian penting dalam menjaga tata kelola, kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas industri keuangan.

Selain itu, revisi UU P2SK juga menegaskan peran asosiasi profesi. Dalam Pasal 1 angka 53 disebutkan bahwa asosiasi profesi merupakan organisasi profesi yang menaungi pelaku profesi sektor keuangan. Ketentuan ini memperkuat posisi organisasi profesi sebagai wadah pembinaan, pengembangan kompetensi, serta penjaga standar etika anggotanya.

Tak hanya itu, aspek sertifikasi profesi juga mendapat perhatian. Pasal 1 angka 54 menyebutkan bahwa lembaga sertifikasi profesi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi dan telah memenuhi persyaratan serta memperoleh lisensi dari badan atau lembaga yang berwenang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi profesi seperti konsultan pajak, akuntan, aktuaris, penilai, maupun profesi lain yang terkait dengan sektor keuangan, pengaturan yang lebih tegas tersebut diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat serta pelaku usaha. Di sisi lain, penguatan peran asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi diharapkan mampu mendukung terciptanya sektor keuangan yang sehat, transparan, dan berintegritas.

Melalui revisi UU P2SK, pemerintah menunjukkan bahwa penguatan sektor keuangan tidak hanya dilakukan melalui pembenahan lembaga dan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan profesi yang menjadi bagian dari ekosistem sektor keuangan nasional. (bl)

Bagasi Tambahan dan Pilih Kursi Tetap Kena Pajak Meski Tiket Pesawat Dapat Insentif

Posted on 24/06/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Masyarakat yang memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk tiket pesawat ekonomi domestik selama libur sekolah perlu memahami bahwa fasilitas tersebut tidak berlaku untuk seluruh komponen biaya perjalanan. Pemerintah hanya menanggung PPN atas tarif dasar tiket dan fuel surcharge, sedangkan layanan tambahan tetap dikenai pajak.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43 Tahun 2026 tentang PPN atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026. Kebijakan ini diterbitkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas selama musim liburan sekolah.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menanggung 100 persen PPN yang terutang atas tarif dasar (base fare) dan fuel surcharge tiket pesawat ekonomi domestik yang memenuhi persyaratan periode pembelian dan penerbangan.

Namun, fasilitas tersebut tidak mencakup biaya layanan tambahan yang kerap dipilih penumpang, seperti bagasi ekstra (extra baggage) maupun pemilihan kursi (seat selection). Atas layanan tambahan tersebut, PPN tetap dipungut dan menjadi tanggungan penumpang.

Hal itu tercermin dalam contoh perhitungan yang tercantum dalam lampiran PMK. Dalam simulasi tersebut, seorang penumpang membeli tiket penerbangan Jakarta–Surabaya untuk keberangkatan 4 Juli 2026 dan menambahkan layanan bagasi ekstra serta pemilihan kursi. Dari total PPN terutang sebesar Rp112.663, pemerintah hanya menanggung Rp100.276 yang berasal dari tarif dasar dan fuel surcharge. Sementara itu, PPN atas bagasi tambahan sebesar Rp7.432 dan PPN atas pemilihan kursi sebesar Rp4.955 tetap harus dibayar oleh penumpang.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa insentif yang diberikan pemerintah difokuskan untuk menekan harga tiket pesawat sebagai komponen utama biaya perjalanan, tanpa mencakup layanan tambahan yang bersifat opsional. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat menikmati harga tiket yang lebih terjangkau selama periode libur sekolah, meski harus memperhitungkan biaya tambahan apabila memilih fasilitas di luar tiket dasar.

Fasilitas PPN DTP sendiri berlaku untuk tiket pesawat ekonomi domestik yang dibeli sejak PMK berlaku hingga 5 Juli 2026 dan digunakan untuk penerbangan pada periode 24 Juni hingga 5 Juli 2026. Di luar ketentuan tersebut, PPN tetap dikenakan sesuai aturan perpajakan yang berlaku. (bl)