IKPI, Jakarta: Pemerintah memastikan skema pinjaman pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (pemda) siap digulirkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut total dana yang disiapkan mencapai Rp240 triliun, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Itu totalnya nanti kalau semuanya siap, kami siapkan Rp240 triliun, tergantung kesiapan kerja sama. Jadi uangnya cukup,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).
Ia menjelaskan, skema ini ditujukan untuk mendorong percepatan belanja daerah agar ekonomi bergerak lebih cepat. “Kalau sektor riil berjalan bagus, seharusnya tax ratio bisa naik hampir setengah sampai satu persen, berkaitan dengan minimal Rp100 triliun,” tambahnya.
Namun di sisi lain, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kebijakan tersebut kontradiktif dengan semangat efisiensi anggaran. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai kebijakan itu berisiko menjerumuskan daerah ke dalam jebakan utang baru.
“Banyak pemda yang tahun depan akan mengalami pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar 24,7 persen. Saat mereka sedang kesulitan membiayai kebutuhan dasar, malah ditawari pinjaman. Ini jelas jebakan utang,” tegas Bhima.
Kekhawatiran serupa diungkap Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi, yang menilai pinjaman ini dapat mendorong pemda mencari tambahan pemasukan melalui kenaikan pajak dan retribusi daerah. “Risikonya, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, bahkan pajak konsumsi bisa naik. Dan beban itu ditanggung kelas menengah yang ekonominya sedang berat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai pinjaman berbasis utang justru membuat perencanaan keuangan daerah tidak berkelanjutan. “Apalagi ada syarat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) di tahun berikutnya. Akhirnya, sistem penganggaran daerah jadi tidak sustain,” katanya.
Kritik ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat, yang memungkinkan pemda, BUMN, dan BUMD berutang ke pemerintah pusat.
Dalam beleid tersebut ditegaskan bahwa pemberian pinjaman harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kehati-hatian. Meski begitu, CELIOS mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada semangat percepatan belanja tanpa memperhatikan kapasitas fiskal daerah.
“Kalau tidak diatur dengan hati-hati, yang akan terbebani justru masyarakat, karena APBD daerah tersedot untuk cicilan utang, sementara layanan publik bisa terpangkas,” tutup Bhima. (alf)
IKPI, Jakarta: Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai rencana pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen pada tahun 2026 merupakan langkah strategis untuk menghidupkan kembali daya beli masyarakat. Menurutnya, kebijakan kecil namun terukur ini bisa menjadi sinyal perubahan arah fiskal menuju ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat.
“Kita tidak perlu terburu-buru memotong pajak hingga 4 persen. Cukup satu langkah kecil yang konsisten. Penurunan 1 persen PPN di tahun depan bisa menjadi sinyal bahwa negara ingin mengembalikan napas konsumsi rakyat — fondasi sejati pertumbuhan Indonesia,” ujar Fakhrul di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Ia menilai selama satu dekade terakhir, kebijakan perpajakan nasional cenderung menekan konsumsi masyarakat, sementara perusahaan besar justru menikmati insentif melalui penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Ketidakseimbangan ini, lanjutnya, membuat ekonomi domestik tampak stabil di permukaan namun rapuh di akar, karena daya beli masyarakat terus terkikis.
“Kita sudah hidup terlalu lama dalam arus yang salah. Kenaikan PPN membunuh daya beli, mengurangi uang yang berputar di masyarakat. Sekarang sudah saatnya kita putar balik,” tegasnya.
Fakhrul menyoroti kebijakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) yang menaikkan tarif PPN namun menurunkan PPh Badan beberapa tahun lalu. Kombinasi tersebut, kata dia, menurunkan rasio pajak dan memperlebar kesenjangan distribusi pendapatan nasional.
Ia menegaskan, penurunan PPN bukan sekadar persoalan angka, melainkan simbol perubahan arah kebijakan fiskal yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat kecil. Menurutnya, konsumsi rakyat adalah penopang utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Rakyat tidak keberatan membayar pajak jika merasa uangnya digunakan dengan benar. Tapi selama yang patuh terus ditagih dan yang bermain bebas dari hukuman, kepercayaan fiskal akan runtuh,” pungkasnya.
Rencana penurunan tarif PPN sebesar 1 persen ini diharapkan menjadi momentum awal untuk memperbaiki struktur kebijakan fiskal Indonesia agar lebih berkeadilan dan mampu mendorong pemulihan konsumsi domestik dari bawah. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa pelayanan prima kepada wajib pajak merupakan kunci utama dalam mendongkrak penerimaan negara. Pesan itu disampaikan Bimo saat berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Makassar Utara, Kamis (30/10/2025), dalam rangka pembinaan pegawai dan dialog dengan wajib pajak.
Menurut Bimo, peningkatan penerimaan pajak tidak bisa hanya bertumpu pada strategi penegakan kepatuhan, tetapi harus dibangun melalui kepercayaan dan pengalaman positif wajib pajak dalam setiap interaksi pelayanan.
“Kualitas pelayanan pajak tidak hanya diukur dari kecepatan proses, tetapi juga dari ketulusan, empati, dan integritas dalam membantu wajib pajak. Setiap interaksi mencerminkan nilai-nilai yang kita pegang sebagai abdi negara,” tegas Bimo.
Ia menekankan, setiap pegawai pajak memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan wajib pajak. Bimo juga mendorong agar mentalitas pelayanan publik menjadi bagian dari budaya kerja di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Kunjungan kerja Dirjen Pajak ke Makassar menjadi bagian dari agenda nasional DJP untuk memperkuat kualitas layanan dan membangun semangat baru di lingkungan pegawai pajak. Dalam kesempatan itu, Bimo juga mengadakan sesi interaktif dengan para wajib pajak guna mendengarkan langsung pengalaman mereka, termasuk soal implementasi sistem Coretax platform digital baru yang diharapkan memperkuat efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan perpajakan.
Menurut Bimo, transformasi digital melalui Coretax bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi juga bukti komitmen DJP dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan dapat dipercaya.
Kehadiran Bimo di Makassar mendapat sambutan positif dari jajaran Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra). Kepala Seksi Kerja Sama dan Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin, mengatakan kunjungan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
“Kehadiran Bapak Dirjen di unit kerja adalah simbol komitmen nyata DJP dalam menjaga kepercayaan publik,” ujar Sumin.
Dengan semangat reformasi dan pembaruan digital, DJP berharap pelayanan prima benar-benar menjadi budaya kerja yang nyata bukan sekadar slogan agar penerimaan pajak terus tumbuh seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi pajak. (alf)
IKPI, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yang mempersoalkan pengenaan pajak progresif atas pesangon dan uang pensiun. Dalam putusan Nomor 170/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan permohonan yang diajukan dua karyawan swasta, Rosul Siregar dan Maksum Harahap, tidak dapat diterima karena dinilai tidak memenuhi syarat formil maupun substansi.
Hakim Konstitusi Arsul Sani menjelaskan, para pemohon tidak cermat dalam merumuskan permohonan, terutama dalam menyebutkan norma undang-undang yang diuji serta rumusan petitum yang diajukan. “Ketidakkonsistenan serta kekeliruan tersebut membuat permohonan tidak jelas atau kabur mengenai pasal atau ketentuan mana yang sebenarnya dimaksud untuk diuji,” ujar Arsul dalam sidang pembacaan putusan di Jakarta, Kamis (30/10/2025), sebagaimana dikutip dari laman resmi MK.
Mahkamah menilai petitum para pemohon juga tidak lazim, karena tidak memuat alternatif permintaan sebagaimana prinsip hukum acara konstitusi. Ketiadaan pilihan itu dianggap melanggar asas kejelasan dan kepastian hukum yang menjadi dasar dalam setiap permohonan uji materi.
Sebelumnya, kedua pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.
Rosul dan Maksum menilai bahwa pesangon, uang pensiun, tunjangan hari tua (THT), dan jaminan hari tua (JHT) seharusnya tidak dipajaki, karena merupakan hak sosial pekerja sebagai jaminan hidup setelah berhenti bekerja. Namun, MK menyatakan permohonan mereka obscuur libel atau kabur, sehingga tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, ketentuan pajak atas pesangon, pensiun, THT, dan JHT tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menegaskan setiap tambahan kemampuan ekonomis termasuk imbalan kerja merupakan objek pajak.
Permohonan Baru dari Pekerja Bank
Meski satu gugatan kandas, upaya serupa kini kembali menggeliat. Sejumlah karyawan bank swasta mengajukan perbaikan permohonan uji materi terhadap ketentuan pajak progresif atas pesangon dan pensiun dalam UU PPh. Permohonan ini teregistrasi dengan Nomor 186/PUU-XXIII/2025 dan telah disidangkan di MK, Kamis (30/10/2025).
Dalam sidang beragenda pembacaan perbaikan, salah satu pemohon, Wahyuni Indrijanti, membacakan petitum baru di hadapan majelis hakim. “Untuk perbaikan hampir semuanya, Yang Mulia. Saya bacakan petitumnya saja,” ujar Wahyuni di ruang sidang MK, sebagaimana dikutip dari situs resmi Mahkamah.
Para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU PPh tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “tunjangan dan uang pensiun” dimasukkan sebagai objek pajak penghasilan. Mereka berpendapat dana pensiun, JHT, dan THT bukan tambahan penghasilan baru, melainkan hak sosial pekerja yang dijamin oleh konstitusi.
Selain itu, pemohon juga meminta agar Pasal 17 UU PPh jo. UU HPP yang mengatur tarif progresif dinyatakan konstitusional bersyarat, hanya jika tidak mencakup kompensasi pascakerja seperti pesangon dan pensiun. “Pengecualian pajak atas dana pascakerja harus dianggap sebagai jaminan konstitusional, bukan kebijakan fiskal yang bisa diubah sewaktu-waktu,” demikian bunyi dalil para pemohon dalam berkas perbaikan.
Permohonan ini diajukan oleh 12 pekerja bank swasta dan satu ketua serikat karyawan dari berbagai institusi perbankan. Mereka menilai pajak progresif atas pesangon dan pensiun justru mengaburkan makna Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang hak atas penghidupan yang layak.
Menurut para pemohon, dana pesangon dan manfaat pensiun merupakan hasil kerja keras puluhan tahun, bukan penghasilan baru seperti laba usaha atau capital gain. Karena itu, mereka meminta MK menafsirkan ulang makna penghasilan kena pajak, agar hak-hak sosial pekerja pascakerja tetap terlindungi di bawah payung konstitusi. (alf)
IKPI, Jakarta: Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai kebijakan pemerintah memperluas insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata tidak akan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional. Ia menilai langkah tersebut terlalu sempit dan hanya dinikmati sebagian kecil pekerja.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah menetapkan kebijakan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025. Dalam aturan itu, pegawai sektor pariwisata seperti hotel, restoran, biro perjalanan, hingga taman rekreasi akan menikmati penghasilan penuh tanpa potongan PPh 21 mulai masa pajak Oktober hingga Desember 2025.
Namun Said Iqbal menilai kebijakan itu tak menyentuh akar persoalan daya beli buruh. “Sekarang gini, yang dimaksud pemotongan pajak itu hanya di sektor tertentu, jumlahnya kecil. Jadi saya bilang nggak signifikan,” ujarnya usai menghadiri sebuah acara di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, dibandingkan memberikan insentif pajak terbatas, pemerintah seharusnya menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan. Dengan begitu, kata Said, mayoritas buruh bergaji setara UMP atau UMK bisa bebas pajak dan memiliki daya beli lebih tinggi.
“Kalau PTKP dinaikkan ke Rp7,5 juta, seluruh buruh tidak terkena pajak. Artinya uang yang dipegang jadi lebih banyak. Kalau kita belanja, purchasing power naik, ekonomi ikut bergerak,” tegasnya.
Said menjelaskan, peningkatan PTKP akan berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga komponen terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan penghasilan yang utuh tanpa potongan pajak, buruh dapat memperbesar pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga roda ekonomi berputar lebih cepat.
Selain itu, Said juga mendorong pemerintah menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri. “Kalau PPN diturunin, harga barang jadi lebih murah. Orang beli lebih banyak. Pabrik jalan, pekerja direkrut lagi, dan pada akhirnya pajak penghasilan juga ikut naik,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan fiskal semestinya diarahkan pada pemerataan dampak ekonomi, bukan hanya pada kelompok tertentu yang beruntung. “Mengurangi beban pajak bagus, tapi jangan setengah hati. Kalau mau dorong ekonomi rakyat, mulai dari buruh dari mereka yang paling cepat membelanjakan uangnya,” pungkas Said Iqbal. (alf)
IKPI, Depok: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok terus memperkuat perannya dalam mendukung digitalisasi perpajakan nasional. Kamis (31/10/2025), IKPI Depok berkolaborasi dengan Kanwil DJP Jawa Barat III, KPP Pratama Depok Sawangan, dan KPP Pratama Depok Cimanggis menggelar kegiatan bertajuk “Sosialisasi dan Asistensi Aktivasi Akun & Kode Otorisasi/Sertifikat Digital Coretax Wajib Pajak (UMKM & Koperasi Kota Depok)” di D’Mall Depok, Kamis (31/10/2025).
Kegiatan ini turut menghadirkan tim penyuluh dari Kanwil DJP Jabar III, KPP Depok Sawangan, serta relawan pajak dari STIE MBI Kelapa Dua, Depok. Ratusan pelaku UMKM dan koperasi hadir langsung untuk mendapatkan edukasi sekaligus asistensi aktivasi akun Coretax pribadi.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Ketua IKPI Cabang Depok, Hendra Damanik, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama mendorong kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan koperasi di Kota Depok.
“Digitalisasi sistem perpajakan lewat Coretax adalah langkah besar pemerintah. Kami di IKPI Depok ingin memastikan pelaku UMKM tidak tertinggal dan justru bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah kewajiban pajak mereka,” ujar Hendra.
Menurutnya, perpajakan kini tidak lagi sebatas kewajiban administratif, melainkan sudah masuk ke tahap transformasi digital yang menuntut literasi baru bagi para pelaku usaha.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“UMKM harus siap menghadapi era pajak digital. Jangan takut dengan sistem baru, karena justru Coretax ini akan membuat proses perpajakan lebih cepat, akurat, dan transparan,” jelasnya.
Hendra menilai sinergi antara IKPI, DJP, dan dunia pendidikan melalui relawan pajak menjadi kunci dalam mempercepat adaptasi pelaku usaha terhadap sistem digital.
“Kolaborasi ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi gerakan bersama membangun budaya pajak yang modern dan inklusif,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran para pelaku UMKM dan koperasi se-Kota Depok yang antusias mengikuti asistensi langsung di lokasi kegiatan.
“Antusiasme peserta hari ini luar biasa. Banyak yang langsung melakukan aktivasi akun Coretax di tempat. Ini menunjukkan kesadaran pajak di kalangan UMKM Depok semakin meningkat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendra menegaskan komitmen IKPI Depok untuk terus hadir memberikan pendampingan dan edukasi bagi pelaku usaha di wilayahnya.
“Kami tidak berhenti di sini. IKPI Depok akan terus bergerak bersama DJP dan pemerintah daerah untuk memastikan setiap pelaku usaha bisa memahami dan memanfaatkan sistem pajak digital dengan baik,” pungkasnya. (bl)
IKPI, DIY: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld memberikan apresiasi tinggi kepada Pengurus Daerah (Pengda) IKPI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas keberhasilannya menyelenggarakan seminar bertema Artificial Intelligence (AI) dan perpajakan yang berlangsung di Yogyakarta, Rabu (30/10/2025).
Menurut Vaudy, keberhasilan Pengda DIY ini tergolong luar biasa karena organisasi tersebut tergolong baru berdiri, namun sudah mampu menggelar kegiatan besar dengan antusiasme peserta yang tinggi. “Saya sangat bangga dengan Pengda DIY. Meskipun baru terbentuk, mereka bisa langsung menunjukkan eksistensinya melalui kegiatan yang berkualitas dan diminati banyak kalangan,” ujarnya.
Seminar ini diikuti lebih dari 70 peserta dari berbagai latar belakang. Menariknya, sekitar 50 peserta atau 70 persen di antaranya merupakan peserta umum yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi non-IKPI. Sementara sisanya merupakan anggota IKPI dari berbagai daerah. Komposisi ini, menurut Vaudy, menjadi bukti bahwa topik AI dan perpajakan kini mendapat perhatian luas dari publik.
“Ini capaian yang luar biasa. Biasanya kegiatan seperti ini didominasi oleh anggota IKPI sendiri, namun di DIY justru masyarakat umum yang lebih banyak hadir. Artinya, kesadaran publik tentang pentingnya memahami perkembangan teknologi dalam dunia perpajakan semakin meningkat,” tambahnya.
Vaudy menilai, kemampuan Pengda DIY dalam menarik minat peserta umum mencerminkan semangat terbuka dan kolaboratif yang menjadi karakter khas Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Ia juga menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras panitia dan dukungan kampus yang menjadi mitra dalam penyelenggaraan acara tersebut.
“Yogyakarta dikenal sebagai kota akademik, dan saya rasa Pengda IKPI DIY sangat cerdas memanfaatkan potensi itu. Dengan menggandeng pihak kampus dan publik, mereka tidak hanya memperkenalkan organisasi, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital dan perpajakan,” ungkap Vaudy.
Dalam seminar tersebut, para pembicara membahas bagaimana Artificial Intelligence dapat mempercepat transformasi profesi perpajakan menuju era digital. Peserta diajak memahami peran AI dalam efisiensi administrasi pajak, analisis data fiskal, serta dampaknya terhadap pekerjaan konsultan pajak di masa depan.
Vaudy menegaskan bahwa langkah Pengda DIY patut menjadi contoh bagi pengurus daerah lainnya. Ia berharap semangat dan kreativitas serupa dapat menular ke seluruh cabang IKPI di Indonesia, agar organisasi ini semakin adaptif terhadap perubahan zaman. “Kegiatan seperti ini penting untuk menjaga relevansi profesi kita di tengah revolusi digital. Apa yang dilakukan Pengda DIY hari ini adalah bentuk nyata dari semangat itu,” pungkasnya. (bl)
“Keadilan fiskal tidak hanya diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan warganya dalam proses perpajakan.” Prinsip Keadilan Fiskal
Latar Belakang
Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang menguji kepatuhan wajib pajak melalui pemeriksaan. Pada tahap ini, perbedaan pandangan antara fiskus dan wajib pajak sering kali tidak dapat dihindari. Jika wajib pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan, mereka memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada DJP.
Mekanisme keberatan pajak dirancang sebagai sarana koreksi administratif sebelum sengketa berlanjut ke Pengadilan Pajak. Dengan demikian, proses keberatan seharusnya menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Landasan hukumnya tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Namun, dalam praktiknya, sebagian besar proses keberatan tidak berhenti di tingkat DJP. Data menunjukkan bahwa rasio keberatan yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya hanya berkisar antara 15% hingga 25% per tahun (Supriyadi, Beny Setiawan, dan Randy Matius Bintang, 2018). Sebaliknya, mayoritas wajib pajak melanjutkan ke proses banding di Pengadilan Pajak, di mana tingkat kemenangan wajib pajak bahkan mencapai lebih dari 63% pada periode 2020–2024.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: Apakah proses keberatan masih berfungsi sebagai sarana pencarian keadilan yang efektif, atau justru menambah biaya kepatuhan dan memperpanjang ketidakpastian hukum?
Masalah-Masalah dalam Proses Keberatan
1. Konflik Kepentingan Struktural
Secara organisasi, proses keberatan ditangani oleh unit di bawah Kantor Wilayah DJP. Meskipun berbeda level dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang menerbitkan surat ketetapan pajak, keduanya tetap berada dalam satu garis komando di bawah DJP. Dengan demikian, penelaah keberatan masih merupakan bagian dari lembaga yang sama dengan pembuat keputusan awal. Situasi ini menimbulkan potensi conflict of interest, karena pihak yang menilai keberatan merupakan bagian dari institusi yang memiliki kepentingan penerimaan pajak.
Beberapa penelitian menyoroti ketimpangan posisi antara fiskus dan wajib pajak. Fiskus berperan ganda sebagai pembuat keputusan sekaligus pihak yang menilai keberatan atas keputusannya sendiri. Ketimpangan waktu dan tujuan — di mana fiskus didorong untuk meningkatkan penerimaan negara membuat objektivitas menjadi sulitdijaga sepenuhnya.
2. Tekanan Psikologis dan Budaya Organisasi
Dalam praktiknya, penelaah keberatan kerap menghadapi tekanan psikologis. Mengabulkan keberatan dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang ‘merugikan negara’, karena berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Hal ini membuat sebagian penelaah cenderung bermain aman dengan menolak keberatan, meskipun secara substansi alasan wajib pajak cukup kuat. Audit lanjutan oleh lembaga internal seperti BPK, BPKP, atau Itjen terhadap keberatan yang dikabulkan juga menambah beban psikologis tersebut.
3. Faktor Senioritas
Penelaah keberatan sering kali memiliki jenjang karier dan pengalaman lebih muda daripada tim pemeriksa pajak yang keputusannya mereka nilai. Dalam lingkungan birokrasi yang masih kental dengan budaya senioritas, kondisi ini dapat menghambat independensi pengambilan keputusan.
Implikasi: Beban Banding dan Biaya Kepatuhan Meningkat
Kondisi di atas menyebabkan meningkatnya jumlah perkara di Pengadilan Pajak. Wajib pajak yang merasa tidak memperoleh keadilan dalam proses keberatan memilih menempuh jalur banding. Akibatnya, beban perkara meningkat, sementara kepastian hukum bagi wajib pajak semakin tertunda. Selain itu, lamanya proses keberatan (hingga 12 bulan) serta rendahnya rasio keberatan yang diterima menyebabkan biaya kepatuhan pajak meningkat. Bagi wajib pajak yang sudah patuh, hal ini bukan hanya soal nominal, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan dan kepercayaan terhadap sistem.
Belajar dari Praktik Negara Lain
Beberapa negara telah menata mekanisme keberatan pajak agar lebih independen dan kredibel:
– Jepang: memiliki National Tax Tribunal (NTT), lembaga semi-independen di bawah National Tax Agency namun dengan personel dan sistem pemeriksaan terpisah.
– Amerika Serikat: melalui Independent Office of Appeals di bawah IRS, yang berfungsi sebagai unit penyelesaian sengketa internal yang benar-benar otonom.
– Australia: menggunakan Administrative Appeals Tribunal (AAT), lembaga independen yang memeriksa sengketa sebelum ke pengadilan.
– Korea Selatan: memiliki Tax Tribunal dengan anggota independen yang menilai ulang keputusan fiskus secara imparsial.
Model-model ini menunjukkan bahwa independensi kelembagaan merupakan kunci menjaga keadilan prosedural sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak.
Arah Reformasi Lembaga Keberatan di Indonesia
Beberapa opsi reformasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:
1. Membentuk Direktorat Keberatan dan Sengketa di luar DJP. Lembaga ini berada di bawah Kementerian Keuangan namun terpisah secara struktural dari DJP. Personelnya dapat terdiri dari unsur Kemenkeu, akademisi, dan profesional pajak.
2. Mendirikan Komisi Keberatan Pajak (Tax Review Board). Komisi semi-independen ini bertugas menilai keberatan secara objektif dan transparan, serupa dengan mekanisme KPPU atau Ombudsman.
3. Mengintegrasikan proses keberatan ke tahap pra-banding di Pengadilan Pajak. Keberatan dapat digantikan oleh panel pra-banding yang menyelesaikan sengketa sederhana secara cepat, sehingga memperpendek rantai birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
Opsi pertama dapat dilaksanakan dalam jangka pendek dengan penunjukan tim lintas-unit, sementara opsi kedua dan ketiga memerlukan perubahan undang-undang. Reformasi ini penting bukan hanya untuk efisiensi administrasi, tetapi juga untuk menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat.
Penutup: Membangun Kepercayaan, Menegakkan Keadilan
Meningkatkan kepatuhan pajak tidak cukup hanya dengan teknologi dan penegakan hukum. Keadilan prosedural merupakan fondasi utama kepatuhan sukarela. Wajib pajak yang merasa didengar dan diperlakukan adil akan lebih patuh dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah meninjau kembali apakah Kanwil DJP masih tepat sebagai lembaga pemeriksa keberatan.
Reformasi lembaga keberatan menuju sistem yang independen, transparan, dan akuntabel merupakan langkah penting untuk memperkuat legitimasi administrasi perpajakan dan membangun kepercayaan publik terhadap otoritas fiskal Indonesia.
Daftar Pustaka
– Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. – Supriyadi, Beny Setiawan, dan Randy Matius Bintang (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak yang Adil di Direktorat Jenderal Pajak. Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 2 No. 2. – Elam Sanurihim Ayatuna. Merancang Ulang Desain Lembaga Keberatan Pajak sebagai Kuasi Peradilan yang Independen. – Statistik Pengadilan Pajak, https://setpp.kemenkeu.go.id/statistik
– PMK 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorar Jenderal Pajak
Penulis adalah Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal
Pino Siddharta
Email: pinosiddharta@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis
IKPI, Jakarta: Senior Partner PKF Indonesia sekaligus anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Arief Setyadi, berbagi kisah inspiratif sekaligus realitas keras dunia konsultan pajak di hadapan puluhan anggota tetap baru IKPI dalam acara inaugurasi di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).
Selama dua dekade berkecimpung di dunia perpajakan dan audit, Arief menegaskan bahwa menjadi konsultan pajak bukan sekadar memahami aturan, tetapi tentang membangun trust dan menjadi mitra strategis bagi klien.
“Kami selalu mulai sebagai ‘keset’-nya klien. Tapi tujuan akhirnya bukan itu. Kita harus tumbuh jadi business partner yang dipercaya klien,” ujarnya.
Lulusan Surabaya yang sempat meniti karier dan meraih sertifikasi CPA di Amerika Serikat ini memilih pulang ke tanah air dengan tekad mengabdi pada bangsa. Sejak bergabung dengan PKF Indonesia pada 2006, Arief membangun reputasi di bidang tax compliance atau layanan yang berfokus pada kepatuhan pajak berbasis laporan keuangan yang akurat.
“Semua pekerjaan kami selalu bersumber dari laporan keuangan. Bukan dari SPT. Karena kami percaya, dasar kepatuhan itu adalah data yang valid,” katanya.
Menurutnya, perubahan sistem perpajakan yang cepat mulai dari SPT non-elektronik hingga Coretax menuntut konsultan pajak untuk terus belajar dan beradaptasi. Namun ia menegaskan, belajar teori saja tidak cukup.
“Jadi konsultan pajak itu jangan cuma bisa ngomong. Coba juga jadi pengusaha kecil-kecilan. Supaya tahu rasanya bayar pajak. Dari situ baru kita bisa kasih nasihat yang nyambung dengan realita,” ucapnya.
Arief menilai kebijakan Sunset Policy 2008 menjadi momentum kebangkitan kesadaran pajak nasional. Program itu menciptakan peluang besar bagi profesi di sektor keuangan, termasuk akuntan publik dan konsultan pajak.
“Dulu wajib pajak masih seperti hidup di hutan rimba. Setelah Sunset Policy, mereka mulai sadar pentingnya kewajiban perpajakan. Dari situ lahir kebutuhan akan konsultan pajak yang kredibel,” kenangnya.
Ia juga menyoroti dampak positif dari Tax Amnesty 2016 dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun 2021-2022, yang mendorong semakin banyak individu untuk terbuka dan patuh terhadap aturan. “Orang pribadi mulai terbuka. Mungkin belum semuanya paham pajak, tapi setidaknya sudah mau patuh. Itu kemajuan besar,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Arief menegaskan pentingnya membangun tim yang solid dan bermental tahan banting.
“Profesi ini gila load kerjanya. Kalau kita recruitment 10 orang, sisa 1 aja dalam waktu 5 tahun kita sudah bersyukur. Tapi jangan juga sampai rekrut 10 sisa 10, nanti overhead buat gaji menjadi terlalu tinggi” katanya.
Ia menuturkan, profesi konsultan pajak menuntut jam kerja tak normal dan komitmen tinggi terhadap klien. Di kantornya, tim dibiarkan bekerja fleksibel tanpa paksaan lembur, namun dituntut untuk disiplin dan produktif.
“Mereka lembur bukan karena disuruh, tapi karena merasa pekerjaan harus selesai untuk hari berikutnya. Itu budaya yang saya bangun,” jelasnya.
Sebagai anggota IKPI, Arief menegaskan pentingnya kesetiaan pada satu asosiasi profesi. “Kami di PKF memiliki puluhan personel bersertifikat pajak dan semuanya adalah anggota satu asosiasi, yaitu IKPI. Kita tidak pindah-pindah asosiasi. Satu cukup, yang penting kita respect pada senior dan pegang etika dalam bekerja.”tegasnya.
Arief berpesan agar para anggota baru IKPI tidak terjebak pada rutinitas administratif semata, tetapi memaknai profesinya sebagai bentuk pelayanan publik yang bernilai.
“Kerja konsultan pajak itu bukan cuma isi SPT. Kita di tengah-tengah: harus bisa menenangkan klien yang panik, tapi juga bicara baik-baik dengan kantor pajak. Jadi kuncinya ada di serving your client,” pungkasnya.
Arief menegaskan satu hal penting, bahwa profesi konsultan pajak tidak bisa dijalani sendirian, melainkan membutuh tim, etika, dan empati agar bisa bertahan, dipercaya, dan tumbuh bersama klien. (bl)
IKPI, Yogyakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus mendorong literasi perpajakan digital di kalangan generasi muda. Kali ini, Rabu (30/10/2025), IKPI hadir di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dalam program Podcast “Digitalisasi Perpajakan dengan Coretax: Langkah Menuju Perpajakan Modern” yang digelar pukul 10.30–11.30 WIB.
Podcast tersebut menghadirkan Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, didampingi pengurus pusat IKPI yakni Ketua Departemen Humas Jemmi Sutiono dan Ketua Departemen Ketua Departemen Investasi dan Bisnis Argi Hughie dan dipandu Dr. Puspita Ghaniy Anggraini, S.E., dari UGM, yang membahas secara mendalam tentang transformasi sistem administrasi pajak Indonesia melalui Coretax System.
Dalam paparannya, Vaudy menjelaskan bahwa kehadiran Coretax menjadi tonggak penting dalam modernisasi perpajakan nasional. Sistem ini, kata dia, bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi juga representasi dari semangat transparansi, efisiensi, dan integrasi data perpajakan yang lebih baik.
“Coretax akan mengubah cara kita melihat dan menjalankan administrasi pajak. Dengan sistem ini, semua proses mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran akan lebih cepat, akurat, dan minim intervensi manual,” ujar Vaudy dalam sesi podcast tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, konsultan pajak, dan dunia akademik dalam mengawal implementasi sistem baru ini. Menurutnya, mahasiswa ekonomi dan akuntansi harus memahami Coretax sejak dini karena mereka akan menjadi pelaku utama di dunia perpajakan masa depan.
“Kampus adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan kesadaran pajak berbasis digital. Mahasiswa UGM hari ini adalah calon konsultan, ekonom, dan pembuat kebijakan esok hari. Mereka perlu memahami teknologi perpajakan sejak sekarang,” tambah Vaudy.
Sementara itu, Jemmi dan Argi turut memaparkan berbagai aspek teknis terkait digitalisasi sistem pajak dan peluang karier di bidang perpajakan digital.
Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, podcast di FEB UGM diinisiasi oleh Ketua Pengcab Sleman Hersona Bangun. “Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya IKPI untuk mendekatkan profesi konsultan pajak dengan dunia akademik, sekaligus memperluas sosialisasi Coretax di kalangan generasi muda,” ujarnya.
Antusiasme mahasiswa terlihat tinggi sepanjang sesi berlangsung, ditandai dengan banyaknya pertanyaan seputar peluang profesi dan tantangan digitalisasi perpajakan di era kecerdasan buatan (AI).
Dengan semangat edukatif dan inspiratif, podcast ini menegaskan peran IKPI sebagai mitra strategis pemerintah dan kampus dalam membangun ekosistem perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. (bl)
