Mari kita bayangkan kondisi berikut. Dua pihak harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang adil, tetapi salah satunya memiliki informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Satu pihak mengetahui setiap detail dari posisinya. Sementara pihak lain harus bergantung pada kepercayaan, perkiraan, atau verifikasi yang mahal. Apa yang akan terjadi?
Dalam istilah teori permainan (game theory), kasus di atas merupakan contoh klasik asimetri informasi suatu kondisi yang sering kali menimbulkan adverse selection, moral hazard, dan pada akhirnya menghasilkan keseimbangan (equilibrium) di mana kedua pihak justru sama-sama dirugikan.
Ketika satu pihak menyembunyikan atau hanya mengungkapkan informasi secara selektif, pihak lainnya cenderung merespons dengan kecurigaan, strategi defensif, atau penegakan yang lebih ketat. Hasilnya adalah biaya kepatuhan yang lebih tinggi, sengketa yang lebih banyak, serta menurunnya tingkat kepercayaan.
Lalu, bagaimana kita mencapai kondisi yang optimal?
Teori permainan menunjukkan bahwa kondisi optimal satu-satunya cara agar kedua pihak sama-sama menang adalah keseimbangan dengan informasi penuh (full-information equilibrium), yaitu ketika informasi dibagikan secara terbuka dan keputusan diambil secara kooperatif. Dalam kondisi ini, kerja sama menjadi rasional, konflik berkurang, dan hasilnya menjadi lebih baik bagi kedua belah pihak.
Dalam sebuah seminar baru-baru ini di Universitas Indonesia (UI), saya membahas pelajaran yang dapat diambil dari konsep ini bagi administrasi perpajakan di Indonesia serta bagi iklim investasi secara lebih luas.
Kelemahan Sistem Self-Assessment
Pendekatan self-assessment awalnya muncul karena sangat efisien dalam menyeimbangkan kapasitas administrasi antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Di sisi penawaran lembaga, mulai dari bank hingga otoritas pajak hanya mampu memproses volume deklarasi yang terbatas. Di sisi permintaan, wajib pajak, peminjam, pelamar kerja, dan pemasok terus-menerus menyerahkan informasi yang harus dievaluasi.
Karena verifikasi manual sejak awal akan melampaui kapasitas administrasi, sistem ini mengalihkan tanggung jawab awal kepada pihak “permintaan”, yaitu individu atau perusahaan yang diminta menyampaikan informasi mereka sendiri. Asumsinya adalah bahwa mereka akan melaporkan secara jujur, dengan disiplin yang dijaga oleh kemungkinan audit di masa depan.
Logika ini menjelaskan mengapa self-assessment banyak diterapkan dalam berbagai proses seperti penilaian kredit, underwriting asuransi, pengadaan barang dan jasa, bahkan perekrutan tenaga kerja, semuanya bergantung pada informasi yang diajukan oleh pemohon.
Dalam sistem institusional yang lebih besar, prinsip yang sama juga mendasari administrasi perpajakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sejak tahun 1983: wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyatakan sendiri kewajiban pajaknya, sementara otoritas pajak melakukan verifikasi secara selektif.
Namun, paradigma self-assessment juga menciptakan kondisi ideal bagi asimetri informasi. Wajib pajak memegang seluruh detail informasi, sementara otoritas pajak harus bergantung pada audit setelah pelaporan atau data pihak ketiga untuk memverifikasi kebenarannya.
Hal ini menghasilkan keseimbangan yang tidak optimal sebagaimana diprediksi teori permainan: ketidakpercayaan, biaya kepatuhan tinggi, dan sengketa berkepanjangan.
Data menunjukkan bahwa jumlah perkara sengketa pajak di Indonesia relatif stabil, sekitar 12.000–14.000 kasus per tahun, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memenangkan kurang dari 50 persen dari kasus tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam proses audit serta mahalnya hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak.
Kedua pihak akhirnya harus mengeluarkan biaya besar untuk klarifikasi dan audit, yang menciptakan ketidakpastian.
Bagi perusahaan besar, ketidakpastian ini langsung berubah menjadi risiko finansial, strategi bisnis yang tidak stabil, serta keraguan untuk berinvestasi. Lingkungan perpajakan yang tidak dapat diprediksi menjadi hambatan bagi investasi yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk pertumbuhan jangka panjang.
Untuk membangun kepercayaan dan menarik investasi, Indonesia perlu bergerak menuju sistem yang mengurangi ketidakpastian dan menyeimbangkan kesenjangan informasi.
Keseimbangan Informasi melalui Collaborative Compliance
Banyak negara telah mengatasi tantangan ini melalui Collaborative Compliance Program (CCP), yaitu model modern yang mendorong transparansi sebelum SPT disampaikan.
Negara-negara seperti Australia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia telah menerapkan pendekatan ini.
Meskipun setiap negara memiliki variasi dalam penerapannya, secara umum CCP mengikuti proses tiga tahap. Untuk Indonesia, saya mengusulkan skema sederhana berikut.
- Membangun Tax Control Framework (TCF)
Langkah pertama adalah mendefinisikan tata kelola pajak internal perusahaan yang dikenal sebagai Tax Control Framework (TCF).
TCF menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak, yaitu kemungkinan timbulnya konsekuensi finansial, hukum, atau reputasi akibat pengelolaan kewajiban pajak yang tidak tepat.
Banyak yurisdiksi mengikuti enam prinsip TCF dari OECD, yang mencakup tata kelola, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, alur informasi, pemantauan, dan perbaikan.
Saya menyebutnya sebagai “gen” kepatuhan pajak. Hipotesisnya sederhana: jika wajib pajak memiliki TCF yang baik, kemungkinan kepatuhannya juga lebih tinggi.
Di beberapa negara, perusahaan bahkan menunjuk pihak independen untuk meninjau TCF tersebut guna memperkuat kepercayaan bahwa sistem internal perusahaan mampu mengelola risiko pajak secara andal.
- Melakukan GL Tax Mapping
Setelah TCF terbentuk, langkah berikutnya adalah proses yang lebih rinci yang saya sebut GL Tax Mapping.
Dalam proses ini, setiap akun dan transaksi dalam buku besar perusahaan dibahas bersama dan diberikan interpretasi serta perlakuan pajak yang tepat.
Proses ini menempatkan kedua pihak, otoritas pajak dan wajib pajak pada posisi yang setara, dengan pemahaman bersama mengenai posisi pajak hingga pada tingkat yang sangat detail.
Walaupun pada awalnya cukup intensif, teknologi dan semakin berkembangnya kecerdasan buatan (AI) dapat mempercepat proses pemetaan ini secara signifikan.
Yang penting, proses ini biasanya hanya dilakukan sekali. Selama model bisnis perusahaan tidak berubah secara signifikan, hanya diperlukan pembaruan kecil.
Dengan demikian, GL mapping menjadi fondasi faktual kerja sama dan mengurangi ambiguitas yang sering memicu sengketa.
- Mencapai Kesepakatan Arrangement
Hasil dari GL mapping kemudian menjadi dasar untuk sebuah kesepakatan sebelum pelaporan (pre-filing arrangement).
Kesepakatan ini tidak harus mencakup seluruh akun sekaligus. Perusahaan dan otoritas pajak dapat melakukannya secara bertahap, dimulai dari area dengan nilai atau risiko tertinggi.
Jika kedua pihak sepakat, perlakuan pajak dapat diputuskan sejak awal. Jika tidak sepakat, area tersebut tetap terbuka untuk audit.
Struktur fleksibel ini memungkinkan otoritas tetap menjalankan fungsi pengawasannya sekaligus memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.
Pergeseran Paradigma: Self-Assessment vs Collaborative Compliance
Berbeda dengan self-assessment yang mengandalkan data historis dan koreksi setelah pelaporan, Collaborative Compliance Program (CCP) menekankan pemahaman secara real-time dan klarifikasi yang bersifat preventif. Pendekatan ini mengurangi asimetri informasi, menurunkan biaya kepatuhan, serta meminimalkan sengketa.
Bagi dunia usaha, CCP memberikan kepastian yang lebih besar serta hasil perpajakan yang lebih dapat diprediksi, sehingga mendukung perencanaan jangka panjang dan investasi. Bagi pemerintah, pendekatan ini memungkinkan proyeksi penerimaan yang lebih andal serta lingkungan kepatuhan yang lebih stabil. Secara keseluruhan, CCP merupakan perbaikan struktural yang memperkuat kepercayaan, efisiensi, dan daya saing ekonomi.
Matriks di bawah ini menunjukkan bagaimana CCP meningkatkan pendekatan self-assessment tradisional dengan menggeser hubungan perpajakan dari proses yang reaktif dan berbasis pemeriksaan menjadi kerangka kerja yang proaktif dan kooperatif.
Self-Assessment Tradisional vs Collaborative Compliance Program (CCP)
| Dimensi | Self-Assessment Tradisional | Collaborative Compliance (CCP) |
| Waktu Intervensi | Setelah pelaporan SPT (bersifat reaktif) | Sebelum pelaporan SPT (bersifat proaktif) |
| Orientasi Data | Data historis | Informasi terkini dan real-time |
| Sifat Tindakan | Kuratif (memperbaiki masalah setelah terjadi) | Preventif (menyelesaikan masalah sebelum muncul) |
| Asimetri Informasi | Tinggi — otoritas memverifikasi setelah kejadian | Rendah — informasi dibagikan sejak awal |
| Proses Kepatuhan | Berbasis pemeriksaan (audit-driven), cenderung konfrontatif | Berbasis dialog, bersifat kooperatif |
| Biaya Kepatuhan | Tinggi karena banyak audit dan sengketa | Lebih rendah, dengan sengketa lebih sedikit dan kepastian lebih awal |
| Prediktabilitas bagi Otoritas Pajak | Rendah — penerimaan bergantung pada keberhasilan pemeriksaan | Tinggi — penerimaan selaras dengan perlakuan pajak yang disepakati |
| Prediktabilitas bagi Dunia Usaha | Rendah — ketidakpastian atas potensi penetapan pajak di masa depan | Tinggi — kepastian lebih awal atas posisi pajak |
| Tingkat Kepercayaan | Rendah hingga sedang; dibentuk melalui penegakan hukum | Tinggi; dibangun melalui transparansi dan keterlibatan terstruktur |
| Manajemen Risiko | Terfragmentasi dan bersifat retrospektif | Sistematis dan terintegrasi dalam tata kelola (TCF + GL Mapping) |
| Frekuensi Sengketa | Tinggi | Rendah |
| Dampak Ekonomi | Menciptakan premi risiko; dapat menghambat investasi | Mengurangi risiko; mendukung keputusan investasi yang stabil |
Perkembangan ke Depan dan Tantangan
Collaborative Compliance Program (CCP) merupakan komponen inti dari Tax Administration 3.0, yaitu model administrasi perpajakan modern yang dibangun di atas kerja sama, digitalisasi, dan keterlibatan secara real-time. Dengan mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan dan mendorong klarifikasi sejak awal, CCP membawa Indonesia lebih dekat pada keseimbangan informasi penuh (full-information equilibrium) sebagaimana diprediksi dalam teori permainan. Keseimbangan ini bukan sekadar konsep teoretis, melainkan fondasi praktis untuk memperkuat kepercayaan investor.
Lingkungan perpajakan yang mampu meminimalkan ketidakpastian, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi sengketa sangat penting bagi ambisi Indonesia untuk menarik investasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Peralihan menuju collaborative compliance dapat menjadi evolusi paling signifikan dari sistem self-assessment sejak tahun 1983, sekaligus langkah penting untuk menciptakan level playing field yakni memastikan bahwa baik wajib pajak maupun otoritas pajak memiliki akses informasi yang setara, ekspektasi yang jelas, serta penerapan hukum yang konsisten, alih-alih bergantung pada asimetri informasi dan penegakan yang bersifat retrospektif.
Namun demikian, potensi manfaat tersebut juga disertai dengan sejumlah tantangan nyata.
Pengaturan dalam CCP memerlukan suatu bentuk keputusan di muka (advance ruling). Hal ini relatif terbatas dalam yurisdiksi seperti Indonesia yang menganut sistem civil law. Meski demikian, praktik serupa sebenarnya telah dikenal dalam administrasi perpajakan, misalnya melalui Advance Pricing Agreement (APA).
Tantangan lain adalah bahwa inisiatif ini menuntut perubahan paradigma di dalam otoritas pajak. Lingkungan yang selama ini berpusat pada pemeriksaan telah membentuk posisi pemeriksa pajak sebagai “penegak hukum” atau cops. Peran tersebut perlu bergeser menuju peran yang lebih kolaboratif, yakni membantu wajib pajak dalam memastikan kepatuhan.
Implementasinya kemungkinan perlu dilakukan secara bertahap dan tersegmentasi. Karena collaborative compliance membutuhkan sumber daya yang cukup besar, pendekatan yang praktis adalah memulai dari wajib pajak besar seperti Annual Compliance Arrangement (ACA) di Australia yang mencakup 100 wajib pajak terbesar atau dari badan usaha milik negara (BUMN), sebelum secara bertahap diperluas ke segmen wajib pajak lainnya.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia dapat terus bergantung sepenuhnya pada sistem self-assessment tradisional, melainkan apakah Indonesia mampu menanggung biayanya. Seiring dengan semakin kompleksnya perekonomian dan meningkatnya persaingan untuk menarik investasi global, sistem perpajakan harus berevolusi dari model yang berorientasi pada penegakan menuju institusi yang berbasis kepercayaan.
Collaborative Compliance menawarkan jalur yang praktis bagi Indonesia untuk mengurangi sengketa, memperkuat kepastian hukum, serta menyelaraskan kepentingan antara wajib pajak dan negara. Jika diterapkan dengan hati-hati, pendekatan ini dapat menjadi lebih dari sekadar reformasi teknis melainkan fondasi strategis bagi Indonesia yang lebih kompetitif, kredibel, dan siap menarik investasi.
Penulis adalah Ekonom dan Kepala Bidang Data Analytics & Surveillance di DJSPSK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Lury Sofyan
Artikel ini adalah terjemahan dari artikel orisinal dan telah mendapatkan persetujuan penulis di: https://www.austaxpolicy.com/beyond-self-assessment-a-new-model-for-fair-and-modern-tax-administration-in-indonesia/
