Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI Jakarta Utara Raih Penghargaan PMI atas Donasi dan Aksi Donor Darah

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Utara: Komitmen sosial Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara kembali mendapat apresiasi. Organisasi profesi tersebut menerima piagam penghargaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara atas partisipasi dalam Bulan Dana PMI serta kontribusi pada kegiatan donor darah yang digelar pada Agustus 2025 lalu.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Hendra Hidayat selaku Wali Kota Jakarta Utara bersama Ketua PMI Jakarta Utara, Rijal, dalam seremoni yang berlangsung di Kantor Administrasi Walikota Jakarta Utara, Jumat (27/2/2026).

Ketua IKPI Cabang Jakarta Utara, Franky Foreson, hadir menerima piagam tersebut didampingi Tarcisius Rustiadji, Wakil Ketua Koordinator Hubungan Masyarakat IKPI Cabang Jakarta Utara. Kehadiran keduanya mewakili seluruh anggota yang telah berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

Ketua PMI Jakarta Utara, Rijal, menyampaikan apresiasi atas konsistensi IKPI dalam mendukung kegiatan sosial. Ia juga menyinggung kolaborasi donor darah antara IKPI Jakarta Utara dan IKPI Jakarta Pusat pada Agustus 2025 yang dinilai membantu menjaga ketersediaan stok darah di wilayah tersebut.

“Kami berterima kasih atas kepedulian dan kontribusi nyata dari IKPI. Dukungan seperti ini sangat berarti bagi misi kemanusiaan PMI,” ujar Rijal dalam sambutannya.

Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, turut memberikan penghargaan kepada berbagai perusahaan dan organisasi yang aktif mendukung kegiatan PMI. Ia berharap kepedulian sosial ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk berkontribusi.

Selain IKPI Jakarta Utara, sejumlah perusahaan juga menerima penghargaan, antara lain PT Mall Artha Gading, PT Samudera Indonesia, PT Bogasari Flour Mills, PT Jakarta Propertindo, PT Indonesian Power, serta PT Adira Finance dan sejumlah entitas lainnya.

Franky menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi dorongan moral bagi IKPI Jakarta Utara untuk terus aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. “Sebagai organisasi profesi, kami tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial. Donor darah dan dukungan terhadap PMI adalah wujud nyata kepedulian kami,” ujarnya.

Ia menambahkan, IKPI Jakarta Utara akan terus membuka ruang kolaborasi dengan PMI dan berbagai pihak dalam kegiatan kemanusiaan ke depan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sebagai informasi, secara nasional IKPI juga mencatatkan capaian membanggakan di bidang kemanusiaan. Pada peringatan HUT ke-60 Agustus 2025, IKPI menggelar donor darah serentak di seluruh Indonesia yang melibatkan lebih dari 6.400 peserta dan mendapat pengakuan dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) dalam kategori kegiatan donor darah oleh asosiasi profesi konsultan pajak dengan peserta terbanyak. Capaian tersebut menjadi latar belakang kuat komitmen IKPI dalam mendukung gerakan kemanusiaan secara berkelanjutan. (bl)

Rasio Pajak RI Tertinggal di ASEAN, P3KPI Soroti Arah Kebijakan 2026

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Praktisi dan Profesi Konsultan Pajak Indonesia (P3KPI) Susy Suryani Suyanto menyoroti posisi rasio pajak Indonesia yang masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar menjelang tahun fiskal 2026.

Dalam Seminar Perpajakan Nasional di Perbanas Institute, Rabu (25/2/2026) Susy memaparkan bahwa rasio pajak Indonesia pada 2024 berada di kisaran 10,08 persen dan turun menjadi sekitar 9,3 persen pada 2025.

“Di antara negara ASEAN, kita paling rendah. Filipina 17,9 persen, Thailand 17,1 persen, Vietnam 16,8 persen. Ini harus jadi refleksi,” ujarnya.

Menurutnya, rendahnya rasio pajak berdampak pada kapasitas fiskal negara, terutama di tengah ketidakpastian global yang ditandai volatilitas ekonomi, tekanan suku bunga, serta fluktuasi harga komoditas.

Ia menegaskan bahwa peningkatan penerimaan tidak bisa lagi mengandalkan kenaikan tarif. Ruang kebijakan tarif semakin sempit, apalagi dengan dinamika pajak minimum global 15 persen yang membatasi fleksibilitas negara berkembang dalam memberikan insentif.

Karena itu, Susy menilai arah kebijakan 2026 harus difokuskan pada perluasan basis pajak dan penguatan kepatuhan melalui administrasi berbasis data, termasuk pemanfaatan sistem digital seperti Cortex.

Menurutnya, integrasi data pemotongan pajak dan pelaporan akan memperkuat basis penerimaan tanpa menciptakan distorsi besar dalam perekonomian.

Namun ia mengingatkan bahwa digitalisasi bukan tujuan akhir. Yang harus diukur adalah apakah reformasi tersebut benar-benar menurunkan tax gap dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

“Jangan sampai reformasi hanya administratif, tapi tidak menyentuh akar persoalan struktural,” tegas Susy.

Ia menyebut 2026 sebagai momen penting untuk memastikan reformasi perpajakan tidak sekadar melanjutkan pola lama, tetapi benar-benar memperkuat fondasi fiskal nasional. (bl)

Restitusi PPN Bukan Masalah, PERTAPSI Tegaskan yang Perlu Dibahas Justru Cara Pandang

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Polemik mengenai tingginya restitusi PPN mendapat tanggapan kritis dari Ketua Umum Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). Dalam paparannya di Seminar Perpajakan Nasional Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (25/2/2026), ia menegaskan bahwa restitusi bukan penyebab lemahnya penerimaan.

“Restitusi itu roh dari PPN. Ia konsekuensi logis dari sistem pajak konsumsi yang kita pilih,” ujarnya.

Darussalam mengutip sejumlah pemberitaan yang menyebut restitusi sebagai beban fiskal. Ia menilai narasi tersebut berisiko menyesatkan pemahaman publik.

Jika restitusi dianggap masalah, maka secara konseptual sistem PPN yang harus dipertanyakan. “Apakah kita mau kembali ke pajak penjualan lama yang tidak mengenal mekanisme kredit pajak?” katanya.

Menurutnya, energi kebijakan seharusnya tidak habis pada isu teknis yang merupakan konsekuensi desain sistem.

Ia mengingatkan bahwa persoalan mendasar perpajakan Indonesia terletak pada gap kepatuhan dan struktur ekonomi informal yang dominan.

Tanpa pembenahan struktural, perdebatan soal restitusi tidak akan mengubah tax ratio secara signifikan.

“Tahun 2026 bukan soal memperdebatkan restitusi, tapi soal memperbaiki fondasi sistem,” pungkasnya. (bl)

Di Seminar IKPI Jakarta Pusat, Daniel Belianto Kupas Mekanisme SP2DK

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Pusat: Pada Seminar dan Buka Puasa Bersama IKPI Jakarta Pusat di Hotel Ibis Jakarta Harmoni, Kamis (26/2/2026), Tax Partner Ortax, Daniel Belianto memberikan penjelasan mendalam mengenai SP2DK sebagai instrumen utama pengawasan dalam PMK 111 Tahun 2025.

Ia menjelaskan bahwa SP2DK atau Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan diterbitkan ketika terdapat data yang perlu diklarifikasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

“Wajib pajak memiliki waktu 14 hari untuk merespons, dengan opsi perpanjangan 7 hari jika disampaikan secara tertulis,” jelas Daniel.

Namun ia mengingatkan bahwa apabila tanggapan tidak memadai atau tidak disampaikan, DJP dapat melanjutkan dengan pembahasan, kunjungan, bahkan pemeriksaan.

Daniel juga menyoroti perubahan penting dalam PMK terbaru, yakni adanya SP3P2DK sebagai penanda penyelesaian proses klarifikasi apabila hasilnya dinyatakan selesai.

“Sekarang penyelesaian SP2DK lebih terdokumentasi. Jika tidak selesai, bisa berkembang ke usulan tindak lanjut lain sesuai kewenangan,” katanya.

Ia mempraktikkan langsung alur respons SP2DK melalui sistem Coretax, mulai dari notifikasi dashboard, menu ‘Kasus Saya’, hingga unggah dokumen pendukung.

Menurutnya, respons yang cepat dan argumentatif menjadi kunci. “SP2DK bukan surat biasa. Ini fase awal yang bisa menentukan arah pengawasan,” tegasnya.

Peserta terlihat antusias menanyakan skenario konkret di lapangan, terutama terkait potensi eskalasi ke pemeriksaan. (bl)

IKPI Jatim Perkuat Sinergi dengan Kadin, Siap Dukung Tax Clinic dan Edukasi Pajak Tersegmentasi

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jawa Timur: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Jawa Timur mempertegas komitmennya dalam memperluas literasi perpajakan melalui kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Jawa Timur.

Ketua IKPI Pengda Jatim, Zeti Arina, bersama jajaran pengurus menghadiri peluncuran Tax Clinic Kadin Jatim pada 25 Februari 2026. Dalam forum tersebut, IKPI menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh operasional klinik pajak yang akan menjadi pusat konsultasi dan edukasi bagi pelaku usaha.

“Tax Clinic ini menjadi ruang strategis untuk memberikan pendampingan profesional yang lebih dekat dengan dunia usaha,” kata Zeti, Jumat (28/2/2026).

Menurutnya, kebutuhan pelaku usaha terhadap konsultasi pajak semakin meningkat seiring kompleksitas regulasi dan perkembangan sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, IKPI mendorong pola edukasi yang lebih tersegmentasi sesuai bidang usaha.

Ia mencontohkan rencana pembahasan khusus untuk sektor komoditas emas, freight forwarding, hingga konstruksi yang memiliki perlakuan pajak berbeda. Pendekatan berbasis sektor dinilai lebih efektif dibanding sosialisasi umum.

Zeti juga menegaskan bahwa kehadiran IKPI di lingkungan Kadin bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk komitmen nyata mendampingi pengusaha agar mampu menjalankan kewajiban pajak secara benar dan efisien.

“Kami ingin membangun kepatuhan yang lahir dari pemahaman. Dengan pendampingan yang tepat, pelaku usaha akan lebih percaya diri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujarnya.

Melalui kolaborasi ini, IKPI Jatim optimistis dapat berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan dunia usaha Jawa Timur. (bl)

Target Pajak Naik 23%, AKP2I Ingatkan Intensifikasi Harus Profesional dan Berkeadilan

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kenaikan target penerimaan pajak sekitar 23 persen pada 2026 menjadi perhatian serius kalangan profesi konsultan pajak. Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) Suherman Saleh mengingatkan agar strategi intensifikasi dilakukan secara profesional, proporsional, dan berbasis keadilan.

Dalam Seminar Perpajakan Nasional di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (25/2/2026), Suherman menilai tekanan penerimaan akan semakin besar mengingat pemerintah tidak merencanakan pajak baru maupun kenaikan tarif signifikan.

“Kalau tidak ada pajak baru, otomatis intensifikasi yang diperkuat. Tapi intensifikasi harus dijaga agar tidak berubah menjadi tekanan berlebihan,” ujarnya.

Ia menyoroti pengalaman di lapangan di mana hasil pemeriksaan hampir selalu berujung kurang bayar (KB), sementara nihil bayar relatif jarang terjadi. Hal ini, menurutnya, dapat menimbulkan persepsi kurang netral di mata wajib pajak.

Suherman menegaskan bahwa konsultan pajak bekerja berdasarkan undang-undang dan standar profesional. Jika laporan telah disusun sesuai ketentuan, maka koreksi seharusnya berbasis argumentasi objektif, bukan sekadar target.

Ia juga mengingatkan bahwa target penerimaan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan global. “Setiap kenaikan target pasti ada dasar perhitungannya. Jangan sampai hanya optimisme tanpa kalkulasi realistis,” katanya.

Menurutnya, ekstensifikasi wajib pajak perlu diperkuat agar beban tidak hanya ditumpukan pada wajib pajak yang sudah patuh.

“Perluasan basis pajak lebih sehat daripada hanya menekan basis yang sama,” tegasnya.

Suherman berharap intensifikasi 2026 menjadi momentum penguatan profesionalisme, bukan sumber ketegangan baru antara wajib pajak dan otoritas. (bl)

Audiensi dengan Wapres Gibran, IKPI Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kepatuhan dan Penerimaan Pajak

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld bersama jajaran Pengurus Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk membahas berbagai isu perpajakan nasional serta kontribusi profesi konsultan pajak dalam mendukung penerimaan negara.

Sebanyak 12 orang pengurus pusat IKPI hadir dan diterima langsung oleh Wakil Presiden. Dalam dialog tersebut, IKPI menyampaikan pandangan serta masukan terkait tantangan kepatuhan pajak di tengah dinamika ekonomi dan transformasi sistem administrasi perpajakan.

Vaudy Starworld menegaskan bahwa IKPI sebagai organisasi profesi memiliki peran penting dalam menjembatani otoritas pajak dan wajib pajak. “Kami menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa konsultan pajak bukan hanya pendamping wajib pajak, tetapi juga mitra strategis negara dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan,” ujar Vaudy.

Menurutnya, peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan penerimaan negara. IKPI, kata Vaudy, terus mendorong anggotanya agar menjalankan praktik profesional yang berintegritas, edukatif, dan sejalan dengan regulasi yang berlaku.

Dalam audiensi tersebut, IKPI juga memaparkan sejumlah isu aktual perpajakan nasional, termasuk perlunya penguatan literasi perpajakan di kalangan pelaku usaha serta masyarakat umum. Organisasi ini menilai bahwa pendekatan edukasi dan pendampingan yang tepat akan berdampak langsung terhadap optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut memberikan perhatian terhadap peran profesi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. IKPI menyampaikan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat, transparan, dan berkeadilan.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy turut memperkenalkan jajaran pengurus pusat yang hadir, antara lain Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Sekretaris Umum Edy Gunawan, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Bendahara Umum Donny Rindorindo, Ketua Departemen Humas Jemmi Sutiono, Ketua Departemen KKSO Rusmadi, Ketua Departemen PPKF Pino Siddharta, Ketua Departemen Pendidikan Sundara Ichsan, Ketua Departemen IT Hendrik Saputra, Ketua Departemen PPL Benny Wibowo, serta Direktur Eksekutif Asih Ariyanto.

IKPI berharap, melalui komunikasi langsung dengan pimpinan nasional, aspirasi profesi konsultan pajak dapat menjadi bagian dari perumusan kebijakan strategis ke depan. Vaudy menegaskan bahwa IKPI siap berkontribusi aktif dalam upaya meningkatkan rasio pajak dan memperkuat fondasi penerimaan negara.

Audiensi ini sekaligus menegaskan posisi IKPI sebagai organisasi profesi yang tidak hanya fokus pada kepentingan anggota, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung stabilitas fiskal dan pembangunan nasional. Dengan sinergi yang semakin erat antara pemerintah dan profesi, IKPI optimistis peran konsultan pajak akan semakin strategis dalam mendorong kepatuhan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (bl)

Wapres Gibran Dukung Lahirnya UU Konsultan Pajak, Ketum IKPI: Saatnya Profesi Miliki Payung Hukum yang Kuat

Posted on 28/02/202628/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Utara: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya terhadap lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak saat menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026). Dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan jajaran Pengurus Pusat.

Dalam audiensi itu, IKPI menekankan urgensi kehadiran payung hukum setingkat undang-undang untuk memperjelas posisi, tanggung jawab, dan standar profesi konsultan pajak di Indonesia. Wapres Gibran menilai penguatan regulasi profesi akan berdampak positif terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan nasional.

“Profesi konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat. Penguatan regulasi akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme,” demikian pandangan yang disampaikan dalam forum tersebut.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyambut baik dukungan Wakil Presiden terhadap wacana tersebut. Ia menegaskan bahwa lahirnya UU Konsultan Pajak bukan semata untuk kepentingan organisasi, melainkan demi kepentingan sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

“Sudah saatnya profesi konsultan pajak memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-undang ini penting untuk memastikan standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi berjalan lebih terstruktur,” ujar Vaudy.

Menurutnya, regulasi yang jelas akan memperkuat posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dengan standar yang tegas dan pengawasan yang akuntabel, kualitas pendampingan kepada wajib pajak akan semakin baik.

Vaudy juga menekankan bahwa konsultan pajak memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga penerimaan negara. “Kami ingin memastikan bahwa anggota IKPI berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan dan membantu optimalisasi penerimaan pajak. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peran itu akan semakin efektif,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, IKPI turut memaparkan pentingnya penguatan literasi perpajakan serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi profesi. Vaudy menyampaikan bahwa IKPI siap terlibat aktif dalam berbagai program edukasi dan pendampingan wajib pajak.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan profesi konsultan pajak. Dengan dukungan Wakil Presiden dan komitmen IKPI, wacana pembentukan UU Konsultan Pajak diharapkan dapat segera masuk dalam agenda pembahasan lebih lanjut, sebagai bagian dari penguatan fondasi sistem perpajakan Indonesia yang modern, adil, dan berintegritas. (bl)

Waketum IKPI Hadiri Seminar Tax Center GP Ansor, Tegaskan Komitmen Dukung Edukasi Perpajakan

Posted on 27/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nuryadin Rahman menghadiri Seminar Nasional dan Dialog Kebijakan bertajuk Outlook Perpajakan 2026 yang digelar Tax Center GP Ansor di Hotel Artotel Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan Staff Ahli Kemenkeu Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal sebagai pembicara kunci menggantikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang berhalangan hadir, dan sejumlah narasumber berkompeten.

Kehadiran IKPI dalam forum tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan literasi dan tata kelola perpajakan nasional, khususnya melalui kolaborasi Tax Center antara GP Ansor dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Nuryadin Rahman menyampaikan bahwa IKPI siap berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Tax Center sebagai wadah edukasi dan diskusi kebijakan fiskal. Menurutnya, kolaborasi lintas organisasi menjadi kunci dalam membangun kesadaran pajak yang lebih luas di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

“IKPI siap mendukung penuh kelancaran kegiatan Tax Center hasil kolaborasi GP Ansor dan HIPMI. Edukasi perpajakan yang terstruktur dan berkelanjutan sangat penting untuk memperkuat kepatuhan dan pemahaman masyarakat,” ujarnya, Jumat (27/2/2026).

Ia menegaskan, peran konsultan pajak tidak hanya terbatas pada aspek teknis kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam meningkatkan literasi fiskal di berbagai lapisan masyarakat.

Sebelumnya, IKPI telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan GP Ansor sebagai bagian dari komitmen bersama dalam penguatan edukasi perpajakan. Kerja sama tersebut mencakup penyelenggaraan pelatihan, seminar, hingga pendampingan teknis di bidang perpajakan.

Melalui kolaborasi tersebut, IKPI berharap Tax Center dapat menjadi pusat pembelajaran dan referensi kebijakan yang memberikan manfaat nyata, baik bagi kader organisasi, pelaku usaha, maupun masyarakat luas.

Nuryadin juga menilai bahwa sinergi antara organisasi profesi, organisasi kepemudaan, dan dunia usaha akan mempercepat penyebaran informasi kebijakan fiskal yang akurat dan bertanggung jawab.

Dengan semakin kuatnya jejaring kolaborasi ini, IKPI optimistis peran konsultan pajak dalam mendukung agenda reformasi perpajakan nasional akan semakin signifikan di tahun-tahun mendatang. (bl)

Tebar Berkah Imlek di Pejaten, 250 Paket Baksos IKPI Disambut Doa Warga

Posted on 27/02/202627/02/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan bakti sosial (baksos) Imlek 2026 yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026). Sebanyak 250 paket sembako dibagikan kepada warga sekitar sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi dalam momentum perayaan Tahun Baru Imlek.

Koordinator Baksos Imlek IKPI 2026, Suryani, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen organisasi untuk hadir dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat di lingkungan terdekat. “Kami ingin menebar berkah Imlek bersama warga Pejaten. Kebahagiaan perayaan ini akan lebih bermakna jika bisa dirasakan bersama,” ujar Suryani.

(Foto: DOK. Panitia Imlek Nasional IKPI 2026)

Sebanyak 250 paket bantuan disiapkan panitia dengan isi kebutuhan pokok, yakni beras, gula, minyak goreng, mie instan (Indomie), dan terigu. Paket tersebut dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, terutama dalam menghadapi dinamika harga bahan pokok yang masih fluktuatif.

Menurut Suryani, pelaksanaan baksos di kantor pusat bukan sekadar agenda rutin, melainkan bagian dari budaya organisasi yang ingin terus diperkuat. “IKPI bukan hanya tempat berorganisasi, tetapi juga menjadi wadah untuk berkegiatan sosial untuk membantu sesama. Kami ingin hubungan yang terjalin dengan warga sekitar tidak sebatas formalitas, melainkan penuh kepedulian,” katanya.

Proses pembagian berlangsung tertib dan lancar. Warga tampak antusias dan menyambut kegiatan tersebut dengan senyum serta ucapan terima kasih. Suasana sederhana namun hangat terasa ketika panitia dan warga saling berinteraksi secara langsung.

Salah satu warga penerima bantuan, Ibu Siti (48), mengungkapkan rasa syukurnya. “Bantuan ini sangat membantu kami. Semoga anggota IKPI selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki,” tuturnya.

Hal serupa disampaikan Bapak Ahmad (55) yang turut hadir menerima paket sembako. Ia mengaku senang dan berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan. “Kami doakan semoga IKPI semakin maju dan sukses. Terima kasih sudah peduli kepada warga sekitar,” ujarnya.

Suryani menambahkan, doa dan dukungan dari warga menjadi energi positif bagi seluruh anggota IKPI. “Bagi kami, senyum dan doa warga adalah berkah tersendiri. Itu yang membuat kegiatan ini terasa sangat berarti,” katanya.

Melalui kegiatan ini, IKPI menegaskan bahwa semangat Imlek tidak hanya dirayakan secara internal, tetapi juga diwujudkan dalam aksi sosial yang membawa manfaat nyata. Tebar berkah di Pejaten menjadi simbol bahwa kebersamaan dan kepedulian adalah nilai yang terus dijaga dalam perjalanan organisasi.

Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran panitia Imlek Nasional IKPI 2026 yakni, Yulia Yanto Anang, Tintje Beby dan Daniel Mulia. (bl)