Penulis: Admin IKPI

Luhut Ungkap Integrasi Data UMKM Bisa Cegah Praktik Hindari Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai integrasi data pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan sistem perpajakan dapat mencegah praktik penghindaran pajak yang selama ini masih terjadi.

Menurutnya, registrasi UMKM menjadi langkah awal untuk membangun basis data yang akurat sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Luhut mengatakan pemerintah tengah menyiapkan skema agar seluruh UMKM mendaftarkan usahanya untuk memperoleh berbagai insentif, mulai dari fasilitas perpajakan, kredit usaha rakyat (KUR), hingga dukungan lainnya.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah tidak hanya memperoleh data pelaku usaha yang lebih lengkap, tetapi juga dapat menghubungkannya dengan sistem administrasi perpajakan.

“Begitu dia mendaftar, dia akan teregister kepada pajak, sehingga dia tidak lari lagi dari batas bayar Rp 4 miliar sekian supaya dia tidak bayar pajak,” ujar Luhut dalam acara Rakornas Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I, dikutip Sabtu (8/8).

Menurutnya, integrasi data akan menutup celah bagi pelaku usaha yang sengaja menjaga omzet tetap berada di bawah batas tertentu demi menghindari kewajiban perpajakan.

Dengan data yang terhubung, pemerintah dapat memantau perkembangan usaha secara lebih akurat sekaligus memastikan pemberian insentif berjalan lebih tepat sasaran.

Namun, Luhut menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan sekadar meningkatkan penerimaan negara, melainkan membangun ekosistem UMKM yang lebih sehat dan profesional.

“Tapi dengan begitu, kita pun bisa monitor, memberi saran ke dia, memberi insentif ke dia. Kalau dia melakukan sesuatu sehingga dia lebih profesional dan dia mengurangi kemungkinan membuat salah,” katanya.

Ia mengungkapkan pemerintah saat ini juga masih menghadapi tantangan berupa belum tersedianya data UMKM yang benar-benar valid.

Meski jumlah UMKM selama ini diperkirakan mencapai hampir 70 juta unit, pemerintah masih menyusun basis data yang lebih komprehensif.

Karena itu, Luhut mengusulkan agar seluruh pelaku UMKM diwajibkan melakukan registrasi apabila ingin memperoleh berbagai insentif pemerintah.

Menurutnya, cara tersebut akan mempercepat pembentukan basis data nasional UMKM sekaligus memperluas cakupan wajib pajak secara bertahap.

Luhut memperkirakan, apabila jutaan UMKM yang selama ini belum terdokumentasi dapat masuk ke dalam sistem administrasi pemerintah, potensi penerimaan negara akan meningkat signifikan seiring pertumbuhan usaha mereka.

Lebih jauh, ia menyebut digitalisasi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi fondasi penting dalam mewujudkan integrasi data tersebut.

Menurut Luhut, sistem pembayaran digital, pertukaran data, dan interoperabilitas antarlembaga pemerintah kini telah berjalan dan akan terus diperkuat. (sw)

DJP Gandeng GP Ansor Jatim Perluas Edukasi Pajak untuk UMKM

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur menjalin kerja sama dengan Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur untuk memperkuat edukasi dan pendampingan administrasi perpajakan bagi kader, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta badan usaha di lingkungan GP Ansor.

Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan literasi sekaligus mendorong kepatuhan perpajakan secara sukarela.

Perjanjian Kerja Sama tentang Edukasi dan Pendampingan Administrasi Perpajakan dalam rangka Peningkatan Kepatuhan Perpajakan tersebut ditandatangani pada Kamis (6/8/2026) di Kantor PW GP Ansor Jawa Timur, Surabaya.

Penandatanganan dilakukan bertepatan dengan penyelenggaraan Ansor Economic Forum (AEF) 2026 yang mengangkat tema “Memahami Perpajakan Terbaru: Meningkatkan Literasi, Kepatuhan, dan Daya Saing Pelaku Usaha”.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan kolaborasi dengan GP Ansor merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan edukasi perpajakan hingga menyasar kelompok masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut Bimo, pemahaman masyarakat mengenai perpajakan masih belum merata. Ia menilai masih banyak masyarakat yang beranggapan seluruh warga negara wajib membayar pajak, padahal terdapat batasan tertentu dalam pengenaan pajak.

“Bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang omzetnya sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak itu tidak dikenai Pajak Penghasilan. Fasilitas ini diberikan untuk memberi kemudahan perpajakan dan meningkatkan keadilan,” ujar Bimo dalam keterangannya, dikutip Sabtu (8/8).

Ia menegaskan, DJP akan terus mengedepankan pendekatan edukasi, pendampingan, dan pelayanan sebagai upaya membangun kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, bagi wajib pajak yang tetap mengabaikan kewajiban perpajakannya, DJP akan melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami terus mengedepankan edukasi, pendampingan, dan pelayanan untuk membangun kepatuhan. Namun, apabila wajib pajak tetap tidak patuh, kami akan menindaklanjutinya berpedoman pada peraturan perundang-undangan,” kata Bimo.

Selain itu, Bimo juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi integritas aparatur DJP. Ia meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan pegawai pajak yang melakukan penyalahgunaan kewenangan atau meminta sesuatu yang tidak semestinya.

Setiap laporan, kata dia, akan ditindaklanjuti dan dikenai sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Sementara itu, Ketua PW GP Ansor Jawa Timur H. Musyaffa’ Syafril mengatakan pemahaman perpajakan di kalangan kader Ansor di sejumlah daerah masih perlu ditingkatkan.

Karena itu, pihaknya menggandeng DJP agar edukasi perpajakan dapat menjangkau lebih banyak kader dan pimpinan Ansor di berbagai wilayah.

“Pemahaman dan kepatuhan pajak merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian yang sehat serta meningkatkan daya saing pelaku usaha. Kami menginstruksikan para pimpinan cabang untuk patuh pajak sekaligus memberikan teladan kepatuhan perpajakan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Melalui kerja sama tersebut, DJP Jawa Timur dan GP Ansor Jawa Timur menargetkan terbentuknya ekosistem edukasi perpajakan yang berkelanjutan, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Kanwil DJP se-Jawa Timur juga berkomitmen terus mendorong kepatuhan sukarela melalui edukasi dan pendampingan agar pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan semakin meningkat. (sw)

HUT ke-61 IKPI Tak Sekadar Seremoni, Waketum: Anggota Harus Hadir dan Berbuat untuk Masyarakat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tidak hanya menjadi momentum perayaan organisasi, tetapi juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan anggota dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua Umum IKPI Nuryadin Rahman mengatakan, rangkaian HUT ke-61 IKPI harus menjadi momentum bagi anggota untuk tidak hanya berkumpul dalam kegiatan internal organisasi, tetapi juga hadir dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

Menurut Nuryadin, semangat tersebut terlihat dari beragam kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-61 IKPI, mulai dari kegiatan olahraga hingga kegiatan sosial.

“Jadi HUT ini bukan hanya sekadar seremoni. Kita ingin anggota hadir, berkumpul, tetapi juga berbuat sesuatu untuk masyarakat,” ujar Nuryadin, Sabtu (8/8/2026).

Ia menilai keterlibatan anggota dari berbagai cabang menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT tahun ini. Kegiatan yang dilaksanakan di berbagai daerah membuat momentum ulang tahun organisasi tidak hanya terpusat di Jakarta.

Salah satu contohnya adalah Jalan Sehat Serentak yang digelar oleh 41 cabang IKPI di 32 kota dan diikuti sebanyak 8.893 peserta.

Selain itu, IKPI juga telah menggelar IKPI Golf Open Tournament di Sentul, Jawa Barat, serta Donor Darah Nasional yang dilaksanakan melalui kolaborasi IKPI Pusat dengan IKPI Cabang Jakarta Timur dan IKPI Cabang Jakarta Selatan.

Menurut Nuryadin, keberagaman kegiatan tersebut menunjukkan bahwa HUT IKPI dapat menjadi ruang untuk membangun kebersamaan sekaligus membuka interaksi yang lebih luas dengan masyarakat.

“Anggota kita tersebar di berbagai daerah. Karena itu, kegiatan HUT juga harus bisa dirasakan di daerah, bukan hanya di pusat,” katanya.

Dari Anggota untuk Masyarakat

Nuryadin mengatakan, kegiatan sosial seperti donor darah memiliki nilai tersendiri karena anggota IKPI dapat berpartisipasi secara langsung untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Lebih dari 400 calon pendonor hadir dalam kegiatan Donor Darah Nasional di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2026). Panitia menargetkan pengumpulan 380 kantong darah dalam kegiatan tersebut.

Namun, bagi Nuryadin, ukuran keberhasilan kegiatan tidak semata-mata dilihat dari jumlah peserta maupun kantong darah yang terkumpul. Yang tidak kalah penting adalah keterlibatan anggota untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang memberikan manfaat di luar lingkungan organisasi.

“Yang penting anggota kita ikut bergerak. Ada yang ikut donor, ada yang ikut jalan sehat, ada yang ikut kegiatan lainnya. Jadi keberadaan IKPI bisa dirasakan bukan hanya oleh anggotanya, tetapi juga oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan upaya IKPI untuk terus membangun organisasi yang aktif dan melibatkan anggotanya dalam berbagai kegiatan.

Rangkaian HUT ke-61 IKPI sendiri terdiri dari 11 agenda kegiatan. Hingga Sabtu (8/8/2026), tiga kegiatan telah sukses dilaksanakan, yakni IKPI Golf Open Tournament, Jalan Sehat Serentak, dan Donor Darah Nasional.

Masih terdapat sejumlah agenda berikutnya yang akan dilaksanakan panitia hingga rangkaian peringatan HUT ke-61 IKPI berakhir.

Nuryadin berharap antusiasme anggota yang telah terlihat dalam tiga kegiatan tersebut dapat terus terjaga hingga seluruh rangkaian HUT ke-61 IKPI selesai. (bl)

IKPI Sukses Gelar Sejumlah Rangkaian HUT ke-61, Panitia Ungkap Tingginya Antusiasme Peserta

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat progres positif dalam pelaksanaan rangkaian peringatan HUT ke-61 IKPI. Hingga Sabtu (8/8/2026), sebanyak tiga dari 11 rangkaian kegiatan telah sukses diselenggarakan, yakni IKPI Golf Open Tournament, Jalan Sehat Serentak, dan Donor Darah Nasional.

Ketua Panitia HUT ke-61 IKPI Novalina Magdalena mengatakan, pelaksanaan tiga kegiatan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme anggota IKPI dan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam perayaan HUT organisasi.

“Puji Tuhan, sampai hari ini sudah tiga dari 11 rangkaian kegiatan HUT ke-61 IKPI yang berhasil kami laksanakan. Antusiasme peserta juga sangat luar biasa,” ujar Novalina di sela pelaksanaan Donor Darah Nasional di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan.

Salah satu kegiatan dengan jumlah peserta terbesar adalah Jalan Sehat Serentak yang diselenggarakan oleh 41 cabang IKPI di 32 kota.

Kegiatan tersebut berhasil menghimpun 8.893 peserta, yang mengikuti jalan sehat secara serentak di berbagai daerah.

Menurut Novalina, jumlah peserta tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam rangkaian HUT ke-61 IKPI. Panitia juga akan mengajukan kegiatan Jalan Sehat Serentak tersebut untuk mendapatkan Rekor MURI.

“Jalan sehat serentak dilaksanakan oleh 41 cabang di 32 kota dengan total peserta mencapai 8.893 orang. Kegiatan ini juga akan kami ajukan untuk mendapatkan rekor MURI,” katanya.

Dimulai dari Golf Open Tournament

Sebelum Jalan Sehat Serentak, rangkaian HUT ke-61 IKPI telah diawali dengan IKPI Golf Open Tournament yang digelar di Sentul, Jawa Barat.

Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda olahraga dalam rangka memperingati HUT ke-61 IKPI sekaligus mempertemukan anggota dan berbagai pihak dalam suasana yang lebih santai dan penuh kebersamaan.

Setelah golf dan jalan sehat, rangkaian kegiatan berlanjut dengan Donor Darah Nasional yang digelar di Kantor Pusat IKPI, Pejaten Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan donor darah ini merupakan kolaborasi IKPI Pusat dengan IKPI Cabang Jakarta Timur dan IKPI Cabang Jakarta Selatan. Lebih dari 400 calon pendonor tercatat berpartisipasi, sementara panitia menargetkan pengumpulan 380 kantong darah.

Novalina mengatakan, keberhasilan tiga agenda tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan rangkaian HUT ke-61 IKPI yang masih akan terus berlanjut.

“Jadi, masih ada delapan rangkaian kegiatan lagi yang akan kami laksanakan,” ujarnya.

Bukan Sekadar Perayaan Ulang Tahun

Novalina menegaskan, rangkaian HUT ke-61 IKPI dikemas dengan berbagai jenis kegiatan agar dapat melibatkan anggota dari berbagai daerah dan kalangan.

Mulai dari olahraga, kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas, hingga kegiatan sosial seperti donor darah, seluruhnya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT organisasi.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tiga kegiatan sejauh ini tidak terlepas dari dukungan pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang, anggota IKPI, serta masyarakat yang ikut berpartisipasi.

“Kami tentu berterima kasih kepada seluruh pengurus, anggota, cabang-cabang IKPI dan semua pihak yang sudah mendukung sehingga kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan dengan baik,” tutur Novalina.

Ia berharap delapan rangkaian kegiatan berikutnya juga dapat terlaksana sesuai dengan agenda yang telah disiapkan panitia.

Dengan tiga agenda yang telah sukses digelar, rangkaian HUT ke-61 IKPI kini memasuki tahap berikutnya dengan masih menyisakan delapan kegiatan yang akan melibatkan lebih banyak anggota dan berbagai pihak hingga puncak perayaan HUT organisasi. (bl)

Donor Darah HUT ke-61 IKPI Kumpulkan Ribuan Kantong Darah, Panitia Apresiasi Cabang Penyelenggara

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Rangkaian donor darah dalam rangka HUT ke-61 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berhasil mengumpulkan ribuan kantong darah dari pelaksanaan yang digelar di sejumlah daerah. Panitia HUT ke-61 IKPI mengapresiasi keterlibatan cabang-cabang yang ikut menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Koordinator Donor Darah Nasional HUT ke-61 IKPI Muhammad Fadhil mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pelaksanaan donor darah yang dilakukan secara bertahap oleh sejumlah cabang IKPI di berbagai wilayah Indonesia.

Menurut Fadhil, kegiatan tidak hanya dipusatkan di Jakarta. Sejumlah cabang telah lebih dahulu menggelar donor darah dan menghimpun darah dari anggota maupun masyarakat yang berpartisipasi.

“Donor darah ini dilaksanakan di beberapa cabang. Kami mengapresiasi teman-teman cabang yang sudah bergerak dan ikut menyukseskan rangkaian donor darah dalam rangka HUT ke-61 IKPI,” ujar Fadhil.

Ia menyebut beberapa cabang yang telah menyelenggarakan kegiatan donor darah antara lain IKPI Denpasar, Makassar, Sidoarjo, Samarinda, Surakarta dan Pematangsiantar.

Sementara itu, kegiatan Donor Darah Nasional yang digelar di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2026), merupakan kolaborasi IKPI Pusat bersama IKPI Cabang Jakarta Timur dan IKPI Cabang Jakarta Selatan.

Pelaksanaan di Jakarta mendapat antusiasme tinggi. Lebih dari 400 calon pendonor hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut, dengan target pengumpulan sebanyak 350 kantong darah.

Fadhil menjelaskan, jumlah kantong darah yang berhasil dikumpulkan dari masing-masing lokasi kemudian direkapitulasi untuk mendapatkan total capaian donor darah dalam rangkaian HUT ke-61 IKPI.

“Jadi yang kita lihat bukan hanya kegiatan di Jakarta. Kita rekap seluruh kegiatan yang dilakukan cabang-cabang, sehingga secara nasional terkumpul ribuan kantong darah,” katanya.

Ia menilai keterlibatan cabang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan donor darah tahun ini. Menurutnya, semakin banyak cabang yang terlibat, semakin luas pula jangkauan kegiatan donor darah yang dapat dilakukan.

Fadhil juga menyampaikan apresiasi kepada para pengurus cabang, anggota, panitia lokal, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan donor darah.

“Terima kasih kepada seluruh cabang yang sudah menyelenggarakan, para panitia, anggota dan masyarakat yang sudah ikut berdonor. Ini menjadi kerja bersama dalam rangkaian HUT ke-61 IKPI,” ujarnya. (bl)

IKPI Kumpulkan Ribuan Kantong Darah, Vaudy Starworld: Bentuk Kepedulian Organisasi untuk Sesama

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menggelar kegiatan donor darah nasional sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-61 IKPI. Sejumlah cabang di berbagai daerah bahkan telah lebih dahulu melaksanakan kegiatan serupa, di antaranya IKPI Denpasar, Makassar, Sidoarjo, Samarinda, Surakarta, Pekanbaru, Pematangsiantar.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan, kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, IKPI ingin berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan darah.

“Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita diberi kesehatan dan napas kehidupan. Kita hadir untuk berdonor, artinya memberikan setetes darah bagi mungkin saudara atau teman kita yang sedang sakit,” ujar Vaudy saat kegiatan Donor Darah Nasional IKPI, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Vaudy, kegiatan donor darah bukan kali pertama dilakukan IKPI. Pada peringatan HUT ke-60 IKPI tahun lalu, kegiatan serupa juga digelar secara nasional dan berhasil mengumpulkan lebih dari 6.400 kantong darah.

“Tahun lalu dalam rangka Hari Ulang Tahun IKPI yang ke-60, kegiatan sejenis juga kami lakukan, bahkan secara nasional kira-kira terkumpul lebih dari 6.400 kantong darah,” katanya.

Tahun ini, semangat yang sama kembali digerakkan dalam rangkaian HUT ke-61 IKPI. Donor darah dilaksanakan secara bertahap oleh sejumlah cabang IKPI di berbagai daerah, sebelum kegiatan donor darah nasional yang digelar melalui kolaborasi IKPI Pusat, IKPI Cabang Jakarta Timur, dan IKPI Cabang Jakarta Selatan.

Vaudy menegaskan, keterlibatan cabang-cabang IKPI di berbagai daerah menunjukkan bahwa kegiatan sosial menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT organisasi.

“Kami yakin upaya IKPI untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini bermanfaat bagi sesama,” ujar Vaudy.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, anggota IKPI, dan masyarakat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.

Bagi Vaudy, kehadiran masyarakat yang bersedia mendonorkan darah merupakan bentuk kepedulian yang sangat berarti. Bahkan bagi mereka yang belum dapat berdonor pada kesempatan tersebut, ia tetap mendoakan agar selalu diberikan kesehatan.

“Semoga kegiatan hari ini dan Bapak-Ibu yang hadir, yang bisa berdonor maupun belum bisa saat ini, senantiasa diberi kesehatan, umur panjang dan bahagia selalu,” tuturnya.

Rangkaian donor darah tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa peringatan HUT ke-61 IKPI tidak hanya diisi dengan kegiatan internal organisasi, tetapi juga dengan berbagai kegiatan sosial yang melibatkan anggota dan masyarakat di sejumlah daerah. (bl)

Ketum IKPI Buka Donor Darah Nasional, 400 Lebih Pendonor Ambil Bagian

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld membuka kegiatan Donor Darah Nasional IKPI di Kantor Pusat IKPI, Pejaten Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2026). Kegiatan ini diikuti lebih dari 400 pendonor

Diungkapkan Vaudy, kegiatan yang digelar dalam rangkaian HUT ke-61 IKPI tersebut merupakan kolaborasi IKPI Pusat dengan IKPI Cabang Jakarta Timur dan IKPI Cabang Jakarta Selatan. Panitia menargetkan dapat mengumpulkan 350 kantong darah dari kegiatan tersebut.

Antusiasme peserta terlihat sejak kegiatan dimulai. Lebih dari 400 orang tercatat datang untuk mengikuti proses donor darah, meski jumlah kantong darah yang berhasil dikumpulkan tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan kelayakan masing-masing calon pendonor.

Saat membuka kegiatan, Vaudy menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut.

“Memang sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita diberi kesehatan, napas kehidupan. Kita hadir untuk berdonor, artinya untuk memberi setetes darah bagi mungkin saudara atau teman kita yang sakit,” ujar Vaudy.

Menurutnya, kegiatan donor darah menjadi salah satu bentuk kegiatan sosial yang dilakukan IKPI dalam rangkaian peringatan HUT organisasi.

Kegiatan di Jakarta ini juga menjadi bagian dari rangkaian donor darah HUT ke-61 IKPI yang sebelumnya telah dilaksanakan sejumlah cabang, di antaranya Denpasar, Makassar, Sidoarjo, Samarinda, Surakarta, Pekanbaru, Pematangsiantar.

Vaudy berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan darah.

“Kami yakin upaya IKPI untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini bermanfaat bagi sesama,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada peserta yang hadir, termasuk mereka yang belum dapat mendonorkan darah karena belum memenuhi persyaratan kesehatan pada saat pemeriksaan.

“Semoga kegiatan hari ini dan Bapak-Ibu yang hadir, yang bisa berdonor maupun belum bisa saat ini, senantiasa diberi kesehatan, umur panjang dan bahagia selalu,” tutur Vaudy. (bl)

IKPI Gandeng Mantan Komisioner KPK Chandra M. Hamzah, Perkuat Integritas dan Perlindungan Konsultan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus memperkuat komitmennya dalam membangun integritas profesi konsultan pajak. Langkah tersebut diwujudkan melalui diskusi jajaran Pengurus Pusat IKPI dengan mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007–2011, Chandra M. Hamzah, di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat (7/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung santai tersebut dimanfaatkan untuk meminta pandangan dan masukan dari Chandra mengenai berbagai upaya meningkatkan integritas konsultan pajak sekaligus memperkuat perlindungan profesi dalam menjalankan tugasnya.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan, diskusi tersebut merupakan inisiatif IKPI untuk memperoleh perspektif dari tokoh yang memiliki pengalaman panjang dalam bidang penegakan hukum dan tata kelola.

“Pertemuan ini sangat positif. Kami datang untuk meminta masukan kepada beliau mengenai bagaimana meningkatkan integritas konsultan pajak serta perlindungan bagi profesi konsultan. Banyak pandangan yang kami peroleh sebagai bahan masukan bagi organisasi,” ujar Vaudy.

Salah satu masukan yang disampaikan Chandra, lanjut Vaudy, adalah pentingnya setiap konsultan pajak memiliki kontrak atau perikatan kerja yang jelas dengan klien.

Menurut Vaudy, keberadaan kontrak tersebut dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sekaligus menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi konsultan pajak dalam menjalankan jasa profesionalnya.

“Beliau menyampaikan bahwa setiap konsultan sebaiknya memiliki kontrak dengan klien. Masukan seperti ini tentu menjadi perhatian kami sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola profesi,” katanya.

Selain membahas perlindungan profesi, diskusi juga menyoroti pentingnya menjaga integritas sebagai fondasi utama profesi konsultan pajak. IKPI menilai peningkatan kualitas tata kelola dan etika profesi perlu terus dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi konsultan pajak semakin kuat.

Vaudy menambahkan, berbagai masukan yang diperoleh dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi IKPI dalam menyusun program-program organisasi ke depan, khususnya yang berkaitan dengan penguatan etika, profesionalisme, dan perlindungan anggota.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Umum IKPI Associate Professor Edy Gunawan, Bendahara Umum Donny Rindorindo, Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Andreas Budiman, serta Direktur Eksekutif Asih Ariyanto. (bl)

Purbaya Minta Jajaran Kemenkeu Perkuat Pengawasan Penyaluran APBN di Daerah

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan bertemu dengan jajaran Kemenkeu di Gedung Keuangan Negara Kupang, Jumat (7/8/2026).

Pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk memonitor pelaksanaan APBN di daerah, membahas perkembangan penerimaan negara, serta mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi.

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa peran Kemenkeu tidak hanya terbatas pada penyaluran anggaran, tetapi juga mencakup pengawasan dan pengendalian agar kredibilitas pengelolaan keuangan negara tetap terjaga.

“Jadi peran Kemenkeu bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Jumat (7/8).

Menurut Purbaya, fungsi pengawasan menjadi semakin penting seiring pemerintah terus mengalokasikan anggaran yang besar untuk mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas ekonomi di daerah.

Oleh karena itu, seluruh jajaran Kemenkeu diminta memastikan setiap rupiah yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga menegaskan bahwa Kemenkeu memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat stabilitas fiskal daerah, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah kabupaten/kota yang siap dicairkan mulai hari itu, termasuk pemerintah daerah di wilayah NTT.

Di tingkat daerah, upaya pengawasan tersebut telah diperkuat oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTT melalui monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.

Dashboard tersebut dimanfaatkan untuk memantau efektivitas belanja, tren inflasi, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

Selain itu, Kanwil DJPb Provinsi NTT juga memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui forum seperti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT, serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan berbagai instansi lainnya.

Sinergi tersebut dilakukan untuk mendukung stabilitas harga dan menjaga efektivitas pelaksanaan APBN di daerah. (ds)

Kemenkeu Sebut RAPBN 2027 Dirancang Tahan Hadapi Lonjakan Harga Minyak Global

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar tetap tangguh menghadapi potensi lonjakan harga minyak dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rofyanto Kurniawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario dalam penyusunan APBN 2027, termasuk apabila harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) kembali melonjak hingga mencapai US$ 100 per barel.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dengan berkaca pada pengalaman selama beberapa tahun terakhir, terutama pada 2022 dan 2026 ketika konflik geopolitik sempat mendorong harga minyak melonjak tajam.

“Jadi sebenarnya kita sudah mengantisipasi, menyiapkan exercise untuk kondisi yang lebih buruk. Katakanlah sampai ICP mencapai US$ 100 per barrelnya,” ujar Rofyanto dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027, dikutip Jumat (7/8).

Rofyanto menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi potensi lonjakan harga minyak dunia sejak penyusunan APBN 2026.

Saat itu, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$ 70 per barel. Namun, memanasnya konflik di Timur Tengah sempat mendorong harga minyak dunia melonjak hingga menembus US$ 100 per barel sebelum kembali turun seiring meredanya ketegangan geopolitik.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai simulasi fiskal untuk menguji ketahanan APBN apabila harga minyak bertahan di kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel sepanjang tahun. Hasil simulasi itu kemudian menjadi salah satu dasar dalam penyusunan asumsi makro RAPBN 2027.

Menurut Rofyanto, rentang asumsi ICP sebesar US$ 70 hingga US$9 5 per barel yang telah disepakati bersama DPR dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 sudah mencerminkan berbagai risiko global yang berpotensi memengaruhi perekonomian.

Dengan demikian, pemerintah menilai asumsi tersebut cukup realistis untuk menghadapi ketidakpastian pada tahun depan.

Ia menambahkan, fluktuasi harga minyak masih menjadi salah satu risiko terbesar bagi kesehatan fiskal Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi pemerintah, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel berpotensi memperlebar defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.

Sebaliknya, dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap APBN dinilai relatif lebih kecil.

Pemerintah memperkirakan setiap depresiasi rupiah sebesar Rp 100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hanya akan meningkatkan defisit APBN sekitar Rp 0,8 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai exercise dan simulasi fiskal guna memastikan APBN tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, meskipun terjadi lonjakan harga energi yang dipicu dinamika geopolitik global. (ds)

id_ID
en_US id_ID