IKPI, Jakarta: Sejumlah masukan dari praktisi perpajakan mengemuka di tengah berlangsungnya musim pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Para anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di berbagai daerah menyampaikan bahwa implementasi sistem Coretax masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan administratif yang berdampak langsung pada kelancaran pelaporan wajib pajak.
Masukan tersebut berasal dari anggota yang dihimpun melalui pengurus cabang masing-masing, mencerminkan pengalaman riil para konsultan pajak yang mendampingi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Dalam periode pelaporan yang padat, stabilitas sistem menjadi krusial, sehingga setiap gangguan berpotensi memperlambat proses kepatuhan.
Ketua IKPI Cabang Sidoarjo, Budi Tjiptono, mengungkapkan bahwa salah satu kendala paling mendasar adalah hilangnya data yang telah diinput. Ia menyebut, dalam sejumlah kasus, data yang sudah disimpan tidak muncul kembali saat dibuka ulang. “Akibatnya praktisi harus mengulang input dari awal, terutama untuk SPT dengan transaksi besar yang kompleks,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).
Selain itu, proses penyimpanan dan posting juga kerap mengalami kegagalan. Sistem disebut menampilkan berbagai notifikasi error, sehingga pengguna harus berulang kali melakukan refresh. Dalam kondisi tertentu, perpindahan menu justru membuat seluruh isian kembali kosong karena tidak berhasil tersimpan.
Wakil Ketua IKPI Cabang Sidoarjo, Tonny Poernomo, menambahkan bahwa persoalan integrasi data masih menjadi tantangan. Data prepopulated seperti setoran PPh Final dan PPh Pasal 25 tidak selalu muncul atau tidak sesuai dengan nilai riil yang telah dibayarkan. Bahkan, bukti potong dari pihak ketiga dalam beberapa kasus tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan proses rekonsiliasi fiskal.
Ia juga menyoroti performa sistem yang belum stabil. Akses Coretax disebut sering lambat, bahkan sulit dibuka pada waktu-waktu tertentu. “Ada kondisi di mana sistem hanya bisa diakses menggunakan jaringan tertentu, sementara pada jaringan lain tidak bisa digunakan. Ini tentu menyulitkan dalam praktik,” jelasnya.
Lebih jauh, kendala juga muncul pada pengelolaan data dalam lampiran SPT. Praktisi menemukan kasus data pemegang saham muncul ganda, susunan pengurus tidak sinkron antara profil dan lampiran, hingga aset penyusutan yang tidak sesuai dan tidak dapat dihapus. Pada wajib pajak dengan volume transaksi besar, proses impor data seperti penyusutan, natura, maupun daftar nominatif juga kerap mengalami kegagalan atau lag.
Keluhan serupa juga disampaikan Ketua IKPI Cabang Palembang, Susanti, yang menampung aspirasi anggotanya. Ia menyebut permasalahan pada tahap penyimpanan data masih menjadi hambatan utama. “Setelah input data SPT Tahunan, saat akan disimpan sering muncul berbagai pesan kegagalan. Akhirnya harus input ulang, ini cukup menyita waktu,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti bahwa data pemilik modal atau pemegang saham sering kali tidak muncul di lampiran L2, sehingga praktisi harus terus melakukan pembaruan manual. Kondisi ini dinilai tidak efisien, terutama untuk perusahaan dengan struktur kepemilikan yang dinamis.
Dari sisi fitur, anggota IKPI Palembang juga memberikan sejumlah masukan konstruktif. Salah satunya terkait SPT dengan status kurang bayar (KB), yang diharapkan tetap dapat dilaporkan tanpa harus menunggu NTPN, dengan mekanisme penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana praktik pada PPh Pasal 25.
Selain itu, muncul pula usulan agar Coretax menyediakan opsi pengisian secara offline seperti aplikasi e-SPT sebelumnya. Dengan skema tersebut, pengisian dapat dilakukan secara lebih stabil, kemudian cukup diunggah saat pelaporan. “Kalau bisa seperti e-SPT dulu, ada aplikasi yang bisa dipakai offline dan hasilnya bisa dicetak rapi,” kata Susanti menyampaikan aspirasi anggota.
Masukan lain menyentuh aspek perhitungan pajak. Praktisi menemukan adanya perbedaan pembulatan dalam perhitungan PPh Badan tarif Pasal 31E. Jika sebelumnya dibulatkan dalam satuan rupiah, pada Coretax pembulatan dilakukan dalam ribuan rupiah, sementara perhitungan angsuran tetap menggunakan satuan rupiah. Perbedaan ini dinilai menimbulkan inkonsistensi dalam perhitungan.
Selain itu, mekanisme administrasi atas kesalahan pembayaran angsuran juga menjadi perhatian. Dalam kondisi tertentu, kelebihan pembayaran yang tidak digunakan dalam SPT Tahunan harus direstitusi terlebih dahulu sebelum pelaporan. Jika tidak, nilai tersebut akan otomatis masuk sebagai lebih bayar dalam SPT dan tidak dapat lagi direstitusikan secara terpisah.
Secara umum, praktisi juga mencatat belum optimalnya fitur pendukung, seperti belum tersedianya converter data bukti potong dalam jumlah besar, belum adanya rekonsiliasi otomatis antara laporan komersial dan fiskal, serta belum konsistennya keterkaitan antara data di lampiran dan induk SPT yang kerap berubah setelah dilakukan pengeditan.
Meski sejumlah keluhan mengemuka, para praktisi tetap menilai Coretax sebagai bagian penting dari transformasi digital perpajakan. Sistem ini diharapkan menjadi fondasi integrasi data dan peningkatan kepatuhan di masa depan.
Oleh karena itu, IKPI mendorong agar penyempurnaan dilakukan secara cepat dan berkelanjutan, terutama pada aspek stabilitas sistem, akurasi data, dan kesiapan fitur. Dengan dukungan perbaikan yang responsif serta komunikasi yang intens antara otoritas dan praktisi, implementasi Coretax diharapkan dapat semakin optimal dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (bl)
