Category: Laman Cabang

Kategori Induk Halaman-Halaman Cabang

IKPI Makassar Inisiasi Kerja Sama dengan Sejumlah Kampus, Ezra Palisungan: Dunia Pendidikan Harus Dekat dengan Profesi Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Makassar: Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan menyebut penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Memorandum of Agreement (MoA) antara Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dengan sejumlah perguruan tinggi di Makassar merupakan inisiasi dari IKPI Cabang Makassar.

Kerja sama tersebut dilakukan pada Selasa (19/5/2026) bersamaan dengan rangkaian agenda PPL dan kunjungan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld di Makassar.

Selain dengan STIE Tri Dharma Nusantara, pada hari yang sama IKPI juga menandatangani MoU dan MoA dengan Universitas Kristen Indonesia Paulus dan Universitas Muhammadiyah Makassar, sebagai bagian dari penguatan sinergi antara organisasi profesi dan dunia pendidikan tinggi.

Ezra Palisungan mengatakan IKPI Cabang Makassar melihat pentingnya membangun hubungan yang lebih erat antara kampus dan profesi perpajakan agar mahasiswa memiliki kesiapan menghadapi kebutuhan dunia kerja.

“Ini memang menjadi inisiasi IKPI Cabang Makassar. Kami ingin kampus tidak berjalan sendiri, tetapi terhubung langsung dengan dunia profesi pajak dan praktik di lapangan,” ujar Ezra.

Menurutnya, perkembangan regulasi perpajakan dan transformasi administrasi pajak membuat kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten semakin tinggi. Karena itu, mahasiswa perlu mendapat ruang untuk memahami praktik perpajakan sejak masih berada di bangku kuliah.

Melalui kerja sama tersebut, mahasiswa akan memperoleh kesempatan mengikuti seminar, workshop, kuliah praktisi, penelitian bersama, hingga program magang di kantor konsultan pajak anggota IKPI.

Ezra menilai program magang menjadi salah satu langkah penting untuk memperkenalkan dunia profesi kepada mahasiswa secara lebih nyata dan aplikatif.

“Mahasiswa perlu melihat langsung bagaimana praktik konsultasi pajak berjalan, bagaimana menghadapi persoalan wajib pajak, serta bagaimana profesionalisme dijaga dalam profesi ini,” katanya.

Selain penguatan kompetensi mahasiswa, kerja sama tersebut juga membuka peluang keterlibatan praktisi IKPI sebagai pengajar dan narasumber dalam kegiatan akademik di perguruan tinggi.

Ezra berharap kolaborasi yang dibangun IKPI Makassar bersama berbagai kampus dapat menjadi awal pengembangan ekosistem pendidikan perpajakan yang lebih kuat di wilayah Sulawesi Selatan.

“Harapannya kerja sama ini tidak berhenti di penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar melahirkan program konkret yang memberi manfaat bagi mahasiswa, kampus, dan dunia profesi,” ujarnya. (bl)

RAC IKPI Makassar Soroti Transparansi Organisasi dan Penguatan Kompetensi Konsultan Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Makassar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Makassar menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) Selasa, (19/5/2026) di Jasmine Hall Claro Hotel Makassar. Kegiatan yang berlangsung sore hingga malam ini menjadi forum evaluasi sekaligus pemaparan program kerja organisasi kepada para anggota.

RAC dilaksanakan usai sesi hari pertama Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) bertema Moot Court yang menghadirkan narasumber Dr. Hariyasin. Suasana rapat berlangsung dinamis dengan pembahasan menyangkut pengembangan organisasi, peningkatan kapasitas anggota, hingga isu etika profesi konsultan pajak.

Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan membuka kegiatan bersama Sekretaris Muliyadi dan Bendahara Asti Sultan. Dalam laporannya, Ezra menyampaikan berbagai kegiatan edukasi perpajakan yang telah dijalankan sepanjang awal tahun 2026, baik untuk anggota maupun masyarakat umum.

Menurut Ezra, Cabang Makassar terus berupaya memperkuat peran organisasi sebagai pusat edukasi perpajakan di wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Salah satunya melalui kegiatan PPL terkait Coretax Orang Pribadi dan Badan pada Februari 2026 yang menghadirkan Anwar Hidayat sebagai narasumber.

Tidak hanya itu lanjut Ezra, pada Maret 2026 IKPI Cabang Makassar juga aktif memberikan edukasi bimbingan teknis Coretax SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 di sekretariat cabang di Jalan AP Pettarani. Kegiatan tersebut mendapat respons positif dari masyarakat yang membutuhkan pendampingan penggunaan sistem administrasi perpajakan terbaru.

Memasuki April 2026, IKPI Cabang Makassar kembali menggelar bimbingan teknis Coretax untuk pelaporan SPT Badan bagi masyarakat umum. Program tersebut disebut menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk membantu wajib pajak beradaptasi dengan transformasi digital administrasi perpajakan.

Dalam kesempatan itu, Ezra juga melaporkan perkembangan program pendidikan Brevet AB yang hingga Mei 2026 masih berlangsung melalui Brevet AB Batch IV. Program tersebut dinilai menjadi salah satu sarana penting dalam mencetak sumber daya perpajakan yang kompeten di daerah.

Selain fokus pada edukasi perpajakan, IKPI Cabang Makassar juga tengah menyiapkan program bimbingan bagi instruktur lokal oleh instruktur nasional sebagai persiapan pendampingan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) untuk masyarakat umum. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses pembinaan profesi konsultan pajak di Makassar.

Pada aspek tata kelola organisasi, Ezra menegaskan bahwa pengelolaan keuangan cabang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan, kata dia, secara rutin dibagikan kepada anggota setiap empat bulan maupun secara tahunan.

“Laporan keuangan menunjukkan perkembangan yang terus dikelola menjadi lebih baik. Transparansi menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan anggota terhadap organisasi,” ujar Ezra.

Diungkapkan Ezra, RAC juga diwarnai sesi tanya jawab yang berlangsung aktif. Sejumlah anggota menyampaikan pandangan dan pertanyaan terkait etika profesi hingga implementasi surat ikatan tugas, yang menjadi perhatian penting dalam praktik profesi konsultan pajak. (bl)

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,25%

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Bank Indonesia memutuskan menaikkan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 19–20 Mei 2026. Sebelumnya, suku bunga acuan berada di level 4,75%.

Selain menaikkan BI-Rate, bank sentral juga meningkatkan suku bunga Deposit Facility sebesar 50 basis poin menjadi 4,25% dari sebelumnya 3,75%. Sementara suku bunga Lending Facility turut naik menjadi 6% dari level sebelumnya 5,5%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan langkah kenaikan suku bunga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Kebijakan tersebut juga ditempuh sebagai upaya antisipatif agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5±1% pada periode 2026–2027.

“Keputusan ini sejalan dengan kebijakan moneter pada 2026 pada stabilitas pro stability untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi indonesia dari dampak global,” kata Perry dalam Konferensi Pers, Rabu (20/5).

Menurut Perry, di tengah pengetatan kebijakan moneter, Bank Indonesia tetap mempertahankan kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Stimulus likuiditas dan pelonggaran kebijakan pembiayaan disebut akan terus diperkuat untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor riil tanpa mengabaikan stabilitas sistem keuangan.

Ia menambahkan, kebijakan sistem pembayaran juga tetap diarahkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi digital dan memperluas inklusi keuangan.

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan akseptasi pembayaran digital, penguatan industri sistem pembayaran, serta peningkatan ketahanan infrastruktur pembayaran nasional.

Keputusan Bank Indonesia tersebut sejalan dengan perkiraan mayoritas pelaku pasar dan ekonom yang sebelumnya memprediksi bank sentral akan lebih memprioritaskan stabilitas nilai tukar di tengah volatilitas pasar keuangan global.

Kebijakan kenaikan suku bunga dinilai penting untuk menjaga kepercayaan pasar serta meredam tekanan terhadap perekonomian domestik. (ds)

Purbaya Pastikan Tak Akan Tambah Pajak Baru di 2027

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum menyiapkan kebijakan penambahan maupun kenaikan tarif pajak baru untuk tahun 2027 meskipun target pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan mencapai 6,5%.

Menurut Purbaya, asumsi dasar dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 saat ini masih disusun tanpa memasukkan skenario tambahan penerimaan dari pajak baru. Pemerintah disebut lebih mengutamakan stabilitas ekonomi dan menjaga konsumsi masyarakat.

“Enggak ada, belum ada sekarang (tambahan pajak baru),” kata Purbaya saat ditemui di kompleks DPR RI, Rabu (20/5).

Ia menjelaskan opsi penyesuaian perpajakan baru akan dipertimbangkan secara hati-hati apabila kondisi ekonomi masyarakat dinilai semakin kuat dan daya beli telah pulih optimal.

“Nah kita akan lihat secara selektif. Itu asumsi itu belum ada kenaikan pajak baru, tapi kalau nanti sudah cukup sehat ekonomi masyarakat, ya kita akan pikirkan ini secara bertahap,” ujarnya.

Purbaya menekankan pemerintah tidak ingin kebijakan fiskal justru menjadi beban bagi masyarakat ataupun menghambat momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, arah kebijakan perpajakan tetap difokuskan untuk menjaga konsumsi domestik.

“Jadi kita enggak menerapkan pajak yang bisa mengganggu daya beli masyarakat dan mengganggu arah ekonomi,” katanya.

Dalam dokumen KEM-PPKF 2027, pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada rentang 5,8% hingga 6,5% sebagai bagian dari upaya mendorong akselerasi ekonomi nasional.

Sementara itu, pendapatan negara pada 2027 berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB). (ds)

Prabowo: Pendapatan Negara 2027 Ditargetkan Tembus 12,4% PDB

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendapatan negara pada 2027 mencapai kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB) seiring upaya pemerintah memperkuat kapasitas fiskal untuk mendukung program prioritas nasional.

Target tersebut disampaikan Prabowo dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5).

Menurut Prabowo, pemerintah akan menjaga pengelolaan fiskal tetap sehat dan berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Sejalan dengan target pendapatan tersebut, pemerintah merencanakan belanja negara pada kisaran 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB.

Prabowo menegaskan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN pada level 1,80% hingga maksimal 2,40% terhadap PDB.

“Defisit APBN akan kami jaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40% PDB. Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” kata Prabowo.

Dalam asumsi makro 2027, pemerintah juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,8% hingga 6,5% sebagai bagian dari upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Selain itu, pemerintah menargetkan inflasi terkendali pada rentang 1,5% hingga 3,5%, dengan nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS.

Prabowo menekankan bahwa kebijakan fiskal dan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. (ds)

Aturan Baru! Pemerintah Beri Relaksasi DHE SDA untuk Negara Mitra Dagang

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberikan pengecualian terbatas bagi eksportir sumber daya alam (SDA) dari negara mitra dagang Indonesia terkait kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) SDA di dalam negeri.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan efektif berlaku mulai 1 Juni 2026.

Airlangga menjelaskan eksportir SDA sektor pertambangan yang berasal dari negara yang telah memiliki perjanjian bilateral maupun kerja sama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Indonesia diperbolehkan menempatkan sebagian retensi DHE di luar bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut dia, eksportir dari negara mitra dapat menempatkan retensi sebesar 30% dengan jangka waktu minimal tiga bulan pada bank non-Himbara.

“Jadi bagi peserta yang sudah menandatangani perjanjian bilateral dapat menempatkan 30% untuk minimal tiga bulan dan dapat ditempatkan oleh bank non himbara,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Rabu (20/5).

Ia menyebut relaksasi tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap negara-negara yang telah menjalin kesepakatan perdagangan dengan Indonesia.

Pemerintah, kata dia, memberikan perlakuan khusus bagi mitra yang telah memiliki hubungan kerja sama resmi.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan kewajiban repatriasi penuh DHE SDA ke sistem keuangan domestik. Seluruh eksportir SDA diwajibkan membawa masuk 100% DHE ke Indonesia sesuai ketentuan baru.

Dalam beleid terbaru itu, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan retensi DHE sebesar 100% pada rekening khusus di dalam negeri selama paling singkat 12 bulan.

Adapun eksportir sektor minyak dan gas bumi diwajibkan menempatkan retensi minimal 30% dengan tenor sekurang-kurangnya tiga bulan.

Pemerintah juga mengatur bahwa repatriasi dan penempatan DHE SDA wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Namun ketentuan tersebut dikecualikan bagi eksportir yang memperoleh fasilitas berdasarkan perjanjian bilateral atau kerja sama perdagangan internasional.

Selain pengaturan penempatan dana, pemerintah turut menawarkan insentif fiskal berupa tarif pajak penghasilan (PPh) hingga 0% untuk instrumen penempatan DHE SDA, tergantung pada jangka waktu penempatan dana. (ds)

Prabowo Terbitkan PP Ekspor SDA, Sawit hingga Batu Bara Wajib Lewat BUMN

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA). Kebijakan anyar ini langsung menjadi sorotan karena mengatur seluruh penjualan ekspor komoditas strategis Indonesia wajib dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.

Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah besar pemerintah untuk membenahi tata niaga ekspor nasional yang selama ini dinilai belum optimal dalam pengawasan dan pengendalian.

Komoditas yang masuk dalam skema baru ini antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, hingga paduan besi. Seluruh transaksi ekspor nantinya harus melalui BUMN tertentu yang bertindak sebagai jalur resmi pemasaran ekspor Indonesia ke pasar global.

“Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” kata Prabowo dalam pidatonya.

Dalam skema tersebut, BUMN tidak mengambil alih operasional perusahaan swasta atau pelaku usaha, melainkan berperan sebagai penghubung dan pengelola penjualan ekspor. Pemerintah menyebut mekanisme ini sebagai bentuk “marketing facility” agar arus ekspor lebih terkontrol dan transparan.

Prabowo menegaskan, hasil penjualan ekspor nantinya tetap diteruskan kepada pelaku usaha pengelola komoditas. Namun, seluruh proses transaksi akan berada dalam pengawasan pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk.

Langkah ini dinilai sebagai upaya pemerintah memperketat monitoring devisa hasil ekspor sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global. Selama ini, ekspor SDA Indonesia kerap dikritik karena lemahnya pengawasan terhadap aliran transaksi dan potensi kebocoran penerimaan negara.

Kebijakan pengekspor tunggal juga diperkirakan akan memicu perdebatan di kalangan pelaku usaha. Di satu sisi, pemerintah meyakini sistem ini dapat menciptakan tata kelola ekspor yang lebih tertib dan terintegrasi. Namun di sisi lain, sejumlah pihak diperkirakan akan menyoroti potensi dampaknya terhadap mekanisme pasar dan fleksibilitas perdagangan internasional. (bl)

 

Prabowo Bongkar Dugaan Kebocoran Rp15.400 Triliun, Soroti Modus Under Invoicing Ekspor

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto membongkar dugaan praktik kebocoran kekayaan nasional melalui skema under invoicing ekspor yang disebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2027, Rabu (20/5/2026), Prabowo menyebut potensi kerugian negara akibat praktik tersebut mencapai US$ 908 miliar atau sekitar Rp15.400 triliun.

Menurut Prabowo, Indonesia sejatinya merupakan negara dengan neraca perdagangan yang terus mencatat surplus karena nilai ekspor lebih tinggi dibanding impor. Namun, keuntungan dari perdagangan itu dinilai tidak sepenuhnya tinggal di dalam negeri karena sebagian besar justru mengalir keluar melalui berbagai modus manipulasi perdagangan internasional.

“Kalau ilmu dagang, negara yang menjual lebih banyak daripada membeli harusnya tidak pernah mengalami krisis ekonomi,” ujar Prabowo dalam pidatonya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia mencatat keuntungan perdagangan sebesar US$ 436 miliar dalam periode 22 tahun. Namun pada periode yang sama, tercatat pula aliran dana keluar mencapai US$ 343 miliar. Kondisi tersebut dinilai menjadi sinyal kuat adanya kebocoran sistemik dalam aktivitas ekspor nasional.

Prabowo menilai praktik under invoicing menjadi salah satu akar persoalan utama. Modus tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya agar keuntungan dapat diparkir di luar negeri dan tidak tercatat sebagai penerimaan dalam negeri.

“Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” tegasnya.

Kepala negara menjelaskan, sejumlah pelaku usaha diduga mendirikan perusahaan afiliasi di luar negeri, kemudian menjual komoditas dari Indonesia ke perusahaan miliknya sendiri dengan harga jauh di bawah harga pasar. Setelah itu, barang dijual kembali dengan harga normal di negara tujuan sehingga selisih keuntungan tersimpan di luar Indonesia.

Selain manipulasi harga, Prabowo juga menyoroti dugaan permainan volume ekspor. Ia mencontohkan pengiriman batu bara sebanyak 10 ribu ton yang di Indonesia hanya dilaporkan 5 ribu ton. Padahal, data sebenarnya tercatat lengkap di negara tujuan impor.

Menurutnya, praktik serupa tidak hanya terjadi pada batu bara, tetapi juga diduga terjadi pada ekspor kelapa sawit dan berbagai komoditas strategis lainnya. Ia menyebut praktik tersebut telah berlangsung lama dan menjadi salah satu faktor yang menggerus kapasitas fiskal negara.

Prabowo menegaskan, dampak kebocoran ekonomi itu sangat besar terhadap kemampuan pemerintah membiayai pembangunan nasional. Ia menilai keterbatasan anggaran negara selama ini ikut memengaruhi rendahnya ruang fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga pembiayaan program strategis pemerintah.

Selain under invoicing, Presiden juga menyinggung praktik penyelundupan melalui pelabuhan yang dinilai memperparah kebocoran ekonomi nasional. Ia meminta seluruh pihak berani membongkar persoalan tersebut secara terbuka agar perbaikan tata kelola perdagangan dan penerimaan negara dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Kita harus mengatakan yang merah merah, yang putih putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya,” kata Prabowo. (bl)

Airlangga Ungkap Alasan Pemerintah Bentuk BUMN Ekspor SDA

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) khusus untuk pengelolaan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor sekaligus membangun tata kelola perdagangan yang lebih transparan.

Menurut Airlangga, pemerintah melalui Danantara telah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai perusahaan yang akan mendukung pengawasan ekspor komoditas strategis nasional.

“Pengaturan pengelolaan dan pengawasan ekspor komoditas SDA strategis dilakukan melalui BUMN ekspor yang ditugaskan pemerintah. Danantara sudah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Ia menjelaskan pembentukan BUMN ekspor tersebut bertujuan mengontrol arus devisa hasil ekspor SDA agar lebih terpantau dan terintegrasi. Pemerintah menilai pengawasan yang lebih ketat diperlukan karena sektor SDA memiliki kontribusi besar terhadap cadangan devisa nasional.

Selain itu, pemerintah juga ingin memperbaiki validitas dan integritas data perdagangan ekspor. Menurut Airlangga, tata kelola yang lebih terpusat diharapkan mampu meminimalkan praktik trade misinvoicing atau manipulasi nilai perdagangan yang selama ini dinilai merugikan negara.

“Terutama untuk menghindari dan menghilangkan trade misinvoicing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga nilai tukar dengan cadangan devisa yang lebih besar,” katanya.

Airlangga menambahkan penguatan pengawasan ekspor SDA akan berdampak terhadap stabilitas ekonomi nasional. Cadangan devisa yang lebih kuat diyakini dapat membantu menjaga kestabilan rupiah serta memperbaiki neraca pembayaran Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah juga berharap kebijakan ini mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor SDA, baik melalui pajak, bea keluar, maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut Airlangga, data volume dan nilai ekspor nantinya akan menjadi lebih transparan dan kredibel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perdagangan komoditas Indonesia.

Pembentukan BUMN ekspor SDA ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan baru pemerintah terkait penataan ekspor komoditas strategis. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan aturan tata kelola ekspor SDA yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.

Komoditas yang masuk tahap awal kebijakan tersebut antara lain minyak kelapa sawit, batu bara, dan fero alloy atau paduan besi. Pemerintah menyebut langkah ini sebagai strategi untuk memperkuat kendali negara terhadap perdagangan SDA nasional. (bl)

Prabowo Sentil Bea Cukai, Minta Menkeu Tak Ragu Copot Pimpinan yang Tak Becus

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026). Di hadapan anggota parlemen dan jajaran pemerintah, Prabowo menegaskan bahwa institusi Bea Cukai harus segera dibenahi demi memperlancar aktivitas ekonomi nasional.

Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewabertindak tegas apabila pimpinan Bea Cukai dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Pernyataan itu menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.

“Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo di ruang sidang paripurna DPR RI.

Nada pidato Prabowo menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap keluhan dunia usaha terkait birokrasi kepabeanan. Presiden mengaku menerima banyak laporan dari pelaku usaha mengenai praktik pungutan liar, pelayanan lambat, hingga penyalahgunaan kewenangan yang dianggap menghambat arus barang dan kegiatan ekonomi.

Menurut Prabowo, hambatan di sektor pelayanan publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menurunkan daya saing Indonesia. Ia meminta seluruh institusi pemerintah bergerak cepat dan meninggalkan pola kerja yang lamban maupun permisif terhadap pelanggaran.

“Kita tidak boleh jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” ujarnya di hadapan anggota DPR dan pejabat negara.

Sorotan terhadap Bea Cukai dinilai penting karena lembaga tersebut memegang peran strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional, penerimaan negara, serta pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia. Di tengah dorongan pemerintah memperkuat investasi dan industri nasional, pelayanan kepabeanan yang cepat dan bersih menjadi tuntutan utama dunia usaha.

Prabowo juga menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan slogan. Ia meminta pimpinan kementerian dan lembaga berani menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran ataupun praktik koruptif di internal institusinya.

“Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korup,” kata Prabowo. (bl)

en_US
id_ID en_US