IKPI, Jakarta: Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026). Di hadapan anggota parlemen dan jajaran pemerintah, Prabowo menegaskan bahwa institusi Bea Cukai harus segera dibenahi demi memperlancar aktivitas ekonomi nasional.
Dalam pidatonya, Prabowo secara terbuka meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewabertindak tegas apabila pimpinan Bea Cukai dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Pernyataan itu menjadi salah satu sorotan utama dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027.
“Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo di ruang sidang paripurna DPR RI.
Nada pidato Prabowo menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap keluhan dunia usaha terkait birokrasi kepabeanan. Presiden mengaku menerima banyak laporan dari pelaku usaha mengenai praktik pungutan liar, pelayanan lambat, hingga penyalahgunaan kewenangan yang dianggap menghambat arus barang dan kegiatan ekonomi.
Menurut Prabowo, hambatan di sektor pelayanan publik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menurunkan daya saing Indonesia. Ia meminta seluruh institusi pemerintah bergerak cepat dan meninggalkan pola kerja yang lamban maupun permisif terhadap pelanggaran.
“Kita tidak boleh jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” ujarnya di hadapan anggota DPR dan pejabat negara.
Sorotan terhadap Bea Cukai dinilai penting karena lembaga tersebut memegang peran strategis dalam lalu lintas perdagangan internasional, penerimaan negara, serta pengawasan barang masuk dan keluar Indonesia. Di tengah dorongan pemerintah memperkuat investasi dan industri nasional, pelayanan kepabeanan yang cepat dan bersih menjadi tuntutan utama dunia usaha.
Prabowo juga menekankan bahwa reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan slogan. Ia meminta pimpinan kementerian dan lembaga berani menindak aparat yang terbukti melakukan pelanggaran ataupun praktik koruptif di internal institusinya.
“Kita harus bertekad membangun pemerintah yang kuat, profesional, yang tidak korup,” kata Prabowo. (bl)
