Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

THR Pekerja Swasta Tetap Dipotong Pajak, Ini Cara Hitungnya

Posted on 04/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Berbeda dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah pada THR dan gaji ke-13, pekerja swasta tetap mengalami pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa saat ini perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Skema ini diterapkan untuk menyederhanakan penghitungan pajak penghasilan pegawai dalam satu bulan tertentu, termasuk saat menerima penghasilan tambahan seperti THR.

Pegawai DJP, Yolanda Permata Yanra, mengatakan bahwa THR termasuk kategori penghasilan tidak rutin sehingga mekanisme pemotongannya berbeda dengan gaji bulanan yang diterima secara tetap setiap bulan.

“THR merupakan penghasilan tidak rutin sehingga penghitungan pajaknya mengikuti skema tarif efektif rata-rata. Sistem ini bertujuan untuk memberikan simplifikasi penghitungan pajak dalam satu bulan tertentu,” ujar Yolanda dalam penjelasannya.

Dengan menggunakan metode TER, perhitungan pajak didasarkan pada estimasi penghasilan tahunan pegawai. Mekanisme ini membuat potongan pajak pada bulan ketika pekerja menerima THR tidak melonjak terlalu tinggi meskipun ada tambahan penghasilan.

Dalam praktiknya, THR bagi pekerja swasta dihitung berdasarkan masa kerja. Pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan gaji penuh, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap.

Sementara itu, bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, besaran THR dihitung secara proporsional. Rumusnya adalah masa kerja dalam bulan dibagi 12, kemudian dikalikan satu bulan gaji.

Sebagai ilustrasi, seorang pekerja dengan gaji Rp5 juta per bulan yang menerima THR sebesar satu bulan gaji akan memperoleh penghasilan Rp10 juta pada bulan tersebut. Jika pekerja tersebut masuk kategori TER sebesar 2 persen, maka pajak yang dipotong dari total penghasilan bulan tersebut adalah sekitar Rp200 ribu.

Meski demikian, penghitungan pajak secara final tidak berhenti pada pemotongan bulanan. Pada akhir tahun pajak, penghasilan pegawai akan dihitung kembali menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk memastikan jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan total penghasilan tahunan.

Dengan adanya penjelasan ini, pemerintah berharap pekerja dapat memahami mekanisme pemotongan pajak atas THR. Di sisi lain, perusahaan juga diingatkan untuk menyiapkan pembayaran THR tepat waktu agar memenuhi kewajiban ketenagakerjaan dan terhindar dari sanksi administratif. (alf)

IKPI Bitung Buka Klinik Pajak Gratis di Paris Superstore

Posted on 04/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Bitung: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bitung membuka Klinik Pajak Gratis di Paris Superstore, Kota Kotamobagu, pada Rabu–Kamis, 25–26 Februari 2026. Kegiatan ini digelar sebagai respons atas meningkatnya antrean wajib pajak di berbagai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan.

Ketua IKPI Cabang Bitung, Dr. Denny F. Makisanti mengatakan banyak wajib pajak yang datang ke KPP karena belum memahami mekanisme pelaporan SPT Tahunan melalui aplikasi Coretax.

“Kami melihat langsung kondisi di lapangan. Banyak wajib pajak belum familiar dengan pelaporan melalui Coretax. Karena itu, IKPI Cabang Bitung terpanggil untuk ikut membantu melakukan sosialisasi dan pendampingan,” ujar Denny.

Menurutnya, Klinik Pajak atau Pojok Pajak ini sengaja ditempatkan di lokasi strategis dan ramai, yakni Paris Superstore, agar lebih mudah dijangkau masyarakat tanpa harus datang ke kantor pajak.

Selama dua hari pelaksanaan, antusiasme warga Kotamobagu dan sekitarnya terlihat tinggi. Wajib pajak datang untuk berkonsultasi sekaligus meminta pendampingan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.

Pengurus dan anggota IKPI Cabang Bitung secara sigap melayani setiap wajib pajak yang hadir. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan pendekatan edukatif, sehingga wajib pajak tidak hanya selesai melapor, tetapi juga memahami prosesnya.

Denny menegaskan bahwa layanan ini diberikan secara gratis sebagai bentuk kontribusi nyata organisasi profesi kepada masyarakat.

“Ini bukan sekadar membantu pelaporan, tetapi bagian dari edukasi. Kami ingin wajib pajak semakin paham dan mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara konsultan pajak dan otoritas pajak menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan yang lebih baik. Dengan meningkatnya literasi perpajakan, diharapkan kepatuhan sukarela wajib pajak juga semakin meningkat.

Melalui Klinik Pajak Gratis ini, IKPI Cabang Bitung menunjukkan peran aktifnya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung kelancaran pelaporan SPT Tahunan sekaligus meningkatkan kesadaran pajak di tengah masyarakat. (bl)

IKPI Jakbar adakan Seminar TOT di Cengkareng

Posted on 04/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Barat: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Barat mengadakan Seminar Training of Trainers (ToT) yang digelar di Gereja Kristen Kalam Kudus, Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan berlangsung pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dan diikuti jemaat gereja serta warga sekitar dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang.

Ketua IKPI Cabang Jakarta Barat, Teo Takismen, mengatakan seminar ini dirancang tidak sekadar memberikan materi, tetapi membekali peserta agar mampu menjadi perpanjangan tangan edukasi di lingkungannya masing-masing serta sekaligus memperkenalkan IKPI sebagai asosiasi Konsultan Pajak yang terbesar agar dikenal oleh masyarakat.

“Melalui konsep Training of Trainers, kami berharap peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga dapat menyampaikan kembali kepada komunitasnya. Dampaknya bisa lebih luas,” ujar Teo, Selasa (3/3/2026).

Ia menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen IKPI untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui jalur edukasi dan kolaborasi komunitas.

Sebanyak lima pengurus IKPI Cabang Jakarta Barat hadir sebagai narasumber, yakni Teo Takismen, Lim Ferry, Willianto Wongsodihardja, Hanry Soegiharto, dan Evina Sandy. Kelima narasumber menyampaikan materi secara bergantian disertai sesi diskusi interaktif serta masing-masing memandu pengisian SPT OP kepada peserta.

Suasana seminar berlangsung dinamis. Para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan mulai dari pelaporan harta dan kewajiban yang paling banyak ditanyakan, pemisahan pelaporan suami dan istri, warisan, hibah, sampai pengisian di coretax dan ada yang sampai lapor SPT nya pada saat itu juga.

Teo menambahkan, pemilihan lokasi di lingkungan gereja menjadi bagian dari strategi menjangkau komunitas secara langsung dan sekaligus memperkenalkan IKPI sebagai asosiasi Konsultan Pajak yang sudah bertaraf internasional.

“Kami ingin IKPI hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Edukasi harus dilakukan secara kolaboratif dan berkesinambungan,” katanya.

Melalui seminar ToT ini, IKPI Cabang Jakarta Barat berharap terbangun jejaring edukator di tingkat komunitas, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat tentang pajak secara lebih luas. (bl)

PMK 79 Tahun 2024: Menakar Kepastian Hukum dalam Pemajakan KSO

Posted on 04/03/2026 by Admin IKPI

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 79 Tahun 2024tentang Ketentuan Perpajakan atas Kerja Sama Operasi (KSO) telah berlaku efektif sejak diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024. Latar belakang terbitnya PMK tersebut tercantum dengan jelas dalam konsiderans “Menimbang”, yaitu perlunya mengatur perlakuan perpajakan bagi kerja sama operasi dalam satu ketentuan yang komprehensif. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengaturan bersama berbentuk kerja sama operasi.

Ketentuan yang komprehensif dimaksudkan di sini adalah penggabungan regulasi PPN dan PPnBM serta PPh atas kerja sama operasi dalam satu ketentuan yang selama ini tidak terintegrasi. Pertanyaannya adalah, apakah PMK 79 Tahun 2024 benar-benar telah menghadirkan kepastian hukum?

Dari aspek PPN, telah ada ketentuan sebelumnya, yaitu Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa KSO termasuk bagian dari pengertian bentuk badan lainnya yang diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal KSO melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi. Kemudian, PP No. 44 Tahun 2022 yang mencabut PP No. 1 Tahun 2012 menegaskan kembali hal yang telah diatur sebelumnya, bahkan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) diberikan contoh konkret KSO yang wajib PKP dan yang tidak wajib PKP.

Sementara itu dari aspek PPh, sebelumnya terdapat Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020 yang mencantumkan kerja sama operation (joint operation) dalam definisi Badan sehingga mempunyai kewajiban PPh Badan. Definisi ini berbeda dengan definisi menurut UU KUP, UU PPh dan UU PPN, di mana kerja sama operasi tidak tercantum dalam cakupan definisi Badan. Kemudian PER-04/PJ/2020 dicabut dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-7/PJ/2025 dengan tidak lagi mencantumkan kerja sama operasi dalam definisi Badan.

Meskipun demikian, PER-7/PJ/2025 mengatur kewajiban Wajib Pajak Badan berbentuk Kerja Sama Operasi untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak. Pasal 1 angka 21 dari PER-7/PJ/2025 memberi definisi Kerja Sama Operasi sebagai Badan yang berbentuk pengaturan bersama antaranggota kerja sama operasi yang mengatur bahwa anggota kerja sama operasi memiliki pengendalian bersama atau memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Tulisan ini akan membahas beberapa isu dalam PMK 79 Tahun 2024 dilihat dari perspektif kepastian dalam implementasinya.

Form vs Substance: Parameter Penentu Status WP KSO

PMK 79 Tahun 2024 mengatur perlakuan perpajakan bagi KSO yang wajib dan yang tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam Pasal 3 ayat (1) PMK tersebut dinyatakan bahwa KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan apabila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu dalam hal atas nama KSO: (1) melakukan penyerahan barang dan/atau jasa; (2) menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau (3) mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain. Kemudian Pasal 18 ayat (1) menegaskan sebaliknya bahwa KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Penggunaan kata “atau” dalam Pasal 3 ayat (1) bermakna alternatif, bukan kumulatif. Jadi, apabila salah satu terpenuhi, yaitu dalam hal perjanjian kerja sama KSO memuat ketiga kriteria (form) atau realisasi pelaksanaannya (substance) memenuhi ketiga kriteria meskipun dalam perjanjian kerja sama KSO tidak menunjukkan adanya kriteria tersebut, maka KSO demikian diperlakukan sebagai Wajib Pajak Badan yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Alternatif pertama menekankan bahwa sepanjang perjanjian kerja sama suatu KSO memenuhi ketiga kriteria dimaksud, KSO tersebut merupakan Wajib Pajak Badan. Dalam hal ini, yang diutamakan adalah isi perjanjiannya (form). Sementara itu, pada alternatif kedua, yang diutamakan adalah realisasi atau substansinya dibandingkan dengan isi perjanjiannya (substance over form).

Timbul pertanyaan, bagaimana jika perjanjian kerja sama operasi menunjukkan adanya ketiga kriteria dimaksud, namun dalam pelaksanaannya berbeda dari perjanjian dan tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut? Artinya, realisasi tidak sesuai dengan perjanjian. Apakah KSO tersebut tetap diperlakukan sebagai Wajib Pajak Badan? Misalnya, dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi, faktanya masing-masing anggota KSO melakukan penyerahan jasa, menagih dan mengeluarkan biaya atas nama masing-masing anggota KSO kepada pemilik proyek, bukan atas nama KSO, meskipun dalam perjanjian kerja sama operasi menunjukkan adanya ketiga kriteria tersebut, yaitu dilakukan atas nama KSO.

Hal ini dalam praktik bisa saja terjadi sepanjang disetujui oleh pemilik proyek. Lalu, apakah dapat diperlakukan bahwa KSO tersebut bukan Wajib Pajak Badan yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? PMK 79 Tahun 2024 tidak mengatur hal ini sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya, apakah sesungguhnya yang diutamakan adalah isi perjanjian (form) atau fakta realisasi pelaksanaannya (substance) dalam menentukan status KSO sebagai Wajib Pajak Badan. Ketentuan perpajakan atas KSO seyogianya dapat memberi kepastian agar tidak memicu sengketa pajak dalam implementasinya.

Ketika Nilai Kontribusi Tidak Lazim dalam Praktik KSO

Dalam PMK 79 Tahun 2024, penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh KSO kepada pelanggan juga dianggap seolah terdapat penyerahan dari anggota KSO ke KSO. Anggota KSO yang merupakan PKP wajib membuat Faktur Pajak paling lambat pada saat KSO membuat Faktur Pajak atas penyerahan kepada pelanggan. PPN yang dipungut oleh anggota KSO kepada KSO merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh KSO.

Pasal 6 ayat (3) PMK 79 Tahun 2024 mengatur bahwa dasar pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh anggota kepada KSO menggunakan nilai lain berupa nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan/atau dokumen kesepakatan. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (4) dinyatakan bahwa besarnya nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap Anggota dirinci berdasarkan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh Anggota.

Definisi atau pengertian Nilai Kontribusi tidak tercantum secara eksplisit dalam PMK 79 Tahun 2024. Namun, dari contoh-contoh yang disajikan dalam lampiran PMK tersebut, dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang dimaksud adalah berupa penyerahan aktiva, barang dagangan dan jasa oleh masing-masing anggota sebagai kontribusinya kepada KSO yang nilainya ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama KSO.

Nilai kontribusi tersebut kemudian menjadi basis dalam penentuan dasar pengenaan PPN oleh anggota KSO ke KSO, sekaligus menjadi penghasilan yang wajib diakui oleh masing-masing anggota KSO. Nilai kontribusi yang disepakati sebagaimana dalam contoh-contoh bukan merupakan nilai buku atau nilai perolehan, melainkan nilai penyerahan dari anggota KSO ke KSO yang tentunya telah memperhitungkan biaya-biaya terkait serta laba yang diharapkan (expected profit) oleh masing-masing anggota KSO. Dengan demikian, tampak masuk akal jika kemudian nilai kontribusi tersebut menjadi dasar pengenaan PPN dari anggota KSO ke KSO dan diakui sebagai penghasilan bagi masing-masing anggota KSO. Pasal 6 ayat (4) PMK 79 Tahun 2024 mengatur bahwa besarnya nilai kontribusi yang disepakati oleh tiap anggota KSO dirinci berdasarkan jenis Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan oleh anggota.

Dalam praktiknya, istilah Nilai Kontribusi tidak lazim digunakan dalam perjanjian kerja sama operasi (joint operation agreement). Umumnya yang dicantumkan dalam perjanjian KSO adalah partisipasi dan kewajiban (participation interest and liabilities) yang dinyatakan dalam persentase (%), misalnya PT A 65% dan PT B 35%, untuk kemudian menjadi basis dalam pembagian revenue (revenue sharing) atau pembagian laba (profit sharing). Lingkup pekerjaan masing-masing anggota KSO diatur dengan jelas dalam perjanjian KSO dengan mengacu pada lingkup pekerjaan yang tercantum dalam kontrak KSO dengan pelanggan (pemilik proyek).

Pengakuan penghasilan oleh anggota KSO dikaitkan langsung dengan proporsinya dari nilai kontrak antara KSO dan pelanggan. Sementara itu, penghasilan yang diakui oleh anggota JO berdasarkan PMK 79 Tahun 2024 adalah nilai kontribusi yang tidak terkait langsung dengan nilai kontrak dengan pelanggan. Selain itu, dalam praktiknya, jarang dikenal adanya perjanjian KSO yang merinci Nilai Kontribusi berdasarkan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana diatur dalam PMK 79 Tahun 2024, karena umumnya bersifat rahasia dan tidak selalu harus transparan. Yang lebih penting adalah anggota KSO mengerjakan semua detail yang tercakup dalam lingkup pekerjaan (scope of work) masing-masing sesuai kesepakatan.

Timbul pertanyaan, apa konsekuensinya jika suatu perjanjian KSO tidak menggunakan Nilai Kontribusi, melainkan berdasarkan persentase dari nilai kontrak dengan pelanggan sebagai basis pembagian sekaligus pengakuan penghasilan? Apakah harus dibuat lagi suatu perjanjian KSO terpisah hanya untuk memenuhi PMK 79 Tahun 2024? Atau apakah perjanjian KSO harus memuat nilai kontribusi dalam setiap perjanjian KSO? PMK ini seyogianya memberi kepastian dengan mempertimbangkan keberadaan Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menganut Asas Kebebasan Berkontrak di mana semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pacta sunt servanda).

Ketentuan Peralihan: Bagaimana dengan Tahun-Tahun Pajak Sebelumnya?

Pasal 23 dari PMK 79 Tahun 2024 antara lain mengatur ketentuan peralihan dimana bagi KSO yang telah memiliki NPWP sebelum PMK tersebut mulai berlaku dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib melakukan pemenuhan kewajiban, berupa: (1) pemungutan PPN atau PPnBM untuk masa pajak setelah berlakunya PMK (berarti sejak Masa Pajak November 2024 karena PMK 79 Tahun 2024 berlaku tanggal 18 Oktober 2024; (2) pemotongan dan/atau pemungutan PPh sejak masa pajak Januari 2025; dan (3) menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan PPh sejak Tahun Pajak 2025.

Timbul pertanyaan, bagaimana dengan perlakuan perpajakan KSO untuk tahun-tahun pajak sebelumnya? Dalam praktiknya, bisa saja ada KSO yang sebelumnya sudah mempunyai NPWP atas nama KSO tetapi hanya untuk keperluan pemungutan PPN dan kewajiban pemotongan PPh, bukan sebagai Wajib Pajak Badan sehingga tidak melaporkan SPT PPh Badan atas nama KSO. Padahal, KSO tersebut menyerahkan barang dan/atau jasa selama ini kepada pelanggan atas nama KSO.

Apakah KSO tersebut diwajibkan atau tidak diwajibkan melaporkan penghasilannya sebagai Wajib Pajak Badan mengingat sebelumnya sudah ada Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020 (berlaku sejak 13 Maret 2020) yang mewajibkan KSO untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak Badan? Lagi-lagi, PMK 79 Tahun 2024 perlu memberi kepastian agar tidak menjadi sengketa pajak di kemudian hari. Tanpa penegasan bahwa kewajiban PPh Badan KSO berlaku prospektif dan tidak dimaksudkan untuk diberlakukan terhadap tahun-tahun pajak sebelumnya, ruang sengketa tetap terbuka

Penutup

PMK 79 Tahun 2024 merupakan langkah penting menuju integrasi pengaturan perpajakan atas KSO. Namun, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang komprehensif, melainkan juga oleh kejelasan parameter implementasinya. Tanpa kejelasan mengenai form atau substance, definisi nilai kontribusi, serta perlakuan atas tahun-tahun pajak sebelumnya, regulasi ini berpotensi menimbulkan sengketa. Di sinilah pentingnya penyempurnaan melalui pedoman teknis atau penegasan administratif.

Penulis adalah Presiden AOTCA, Ketua Umum IKPI 2022-2024, Praktisi Perpajakan dan Akademisi

Dr. Ruston Tambunan, Ak., CA., S.H., M.Si., M.Int.Tax

Email: ruston@citasco.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Catatan: Tulisan ini sudah pernah diterbitkan di website Ortax, 3 Maret 2026.

Sebanyak 29 Ruas Tol Dapat Diskon 30% Saat Mudik Lebaran 2026, Ini Daftarnya

Posted on 03/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia resmi menetapkan potongan tarif tol sebesar 30 persen pada periode mudik Lebaran 2026/1447 H. Kebijakan ini berlaku di 29 ruas tol yang tersebar di berbagai koridor strategis nasional.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa diskon diberikan untuk mendorong masyarakat melakukan perjalanan lebih awal, sehingga kepadatan kendaraan tidak menumpuk pada hari puncak arus mudik yang diprediksi jatuh pada 18 Maret 2026.

“Dengan diskon lebih, kami berharap pemudik berangkat dan kembali lebih awal dari waktu prakiraan puncak arus,” ujar Dody dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Potongan tarif 30 persen ini berlaku selama empat hari yang dibagi dalam dua fase, yakni arus mudik pada 15–16 Maret 2026 dan arus balik pada 26–27 Maret 2026. Diskon diberikan untuk seluruh golongan kendaraan yang melakukan perjalanan jarak jauh (barrier gate to barrier gate).

Ruas Trans Jawa yang Dapat Diskon 30%

Di Koridor Trans Jawa, sejumlah ruas utama yang mendapatkan potongan tarif antara lain:

Tangerang–Merak Jakarta–Cikampek Japek Elevated (MBZ) Cikampek–Palimanan Palimanan–Kanci Kanci–Pejagan Pejagan–Pemalang Pemalang–Batang Batang–Semarang Semarang ABC Cipularang Padaleunyi Cisumdawu Cimanggis–Cibitung Kelapa Gading–Pulogebang Krian–Legundi–Bunder

Ruas-ruas tersebut merupakan jalur vital yang menopang mobilitas pemudik dari wilayah Jabodetabek menuju Jawa Tengah hingga Jawa Timur.

Selain diskon reguler 30 persen, terdapat skema tarif khusus di beberapa ruas. Tol Becakayu menerapkan diskon dinamis 10–20 persen hingga 31 Maret 2026. Sementara itu, ruas Cibitung–Cilincing memberikan potongan 12–44 persen bagi kendaraan golongan II hingga V hingga 30 April 2026.

Ruas Trans Sumatera yang Ikut Diskon

Untuk Koridor Trans Sumatera, diskon 30 persen juga diberlakukan di sejumlah ruas utama, di antaranya:

Bakauheni–Terbanggi Besar Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayuagung Kayuagung–Palembang (kombinasi diskon 10% + 30% pada periode tertentu) Indralaya–Prabumulih Pekanbaru–Dumai Pekanbaru–Bangkinang–Koto Kampar Belawan–Medan–Tanjung Morawa Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi Indrapura–Kisaran Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–Parapat Sigli–Banda Aceh Seksi 2–6

Ruas-ruas ini menjadi tulang punggung konektivitas Sumatera, khususnya bagi pemudik yang bergerak dari Lampung hingga Aceh.

Dody berharap insentif tarif ini mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan jalan tol sehingga beban di jalan nasional dapat berkurang. “Lebih banyak kendaraan roda empat gunakan tol akan mengurangi beban di jalan nasional,” katanya.

Pemerintah juga mengingatkan pengguna jalan tol untuk memastikan saldo uang elektronik mencukupi sebelum perjalanan. Diskon tidak akan berlaku apabila transaksi gagal akibat saldo kurang atau kartu tidak terbaca sistem.

Dengan insentif tarif di berbagai koridor utama tersebut, pemerintah optimistis arus mudik dan balik Lebaran 2026 dapat berjalan lebih lancar dan terdistribusi secara lebih merata. (alf)

Data Debitur SLIK Kini Bisa Diakses DJP

Posted on 03/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi membuka akses data debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 yang memperbarui ketentuan mengenai penyampaian data dan informasi perpajakan oleh Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).

Melalui aturan tersebut, data yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam SLIK kini menjadi bagian dari skema pertukaran informasi yang dapat dimanfaatkan DJP. Langkah ini memperluas integrasi data antara otoritas pajak dan otoritas sektor keuangan.

Dalam lampiran regulasi, DJP memperoleh akses terhadap data debitur individu secara rinci. Informasi yang tersedia mencakup nomor CIF, NIK atau paspor, nama sesuai identitas, NPWP, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, hingga identitas bank pelapor dan kantor cabangnya.

Untuk debitur badan usaha, cakupan datanya meliputi nomor CIF, NPWP badan, nama dan kode jenis usaha, nomor serta tanggal akta pendirian, alamat perusahaan, hingga identitas lembaga perbankan yang melaporkan. Data ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai profil administratif dan legal entitas usaha.

Tak hanya identitas, DJP juga dapat mengakses rincian fasilitas kredit yang diterima debitur. Informasi tersebut mencakup jenis dan sifat kredit, tanggal akad awal dan akhir, jatuh tempo, plafon kredit, baki debet, kolektabilitas, tunggakan pokok dan bunga, hingga tanggal kredit dinyatakan macet.

Regulasi ini turut membuka akses atas data pengurus dan pemilik badan usaha, termasuk identitas, jabatan, serta persentase kepemilikan. Dengan demikian, otoritas pajak memiliki referensi tambahan dalam memetakan struktur kepemilikan dan keterkaitan usaha.

Pada aspek agunan, DJP dapat melihat jenis jaminan, bukti kepemilikan, lokasi dan alamat agunan, serta nilai agunan berdasarkan NJOP atau penilaian independen. Informasi tersebut berpotensi menjadi pembanding terhadap pelaporan harta dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Selain itu, data laporan keuangan debitur badan usaha juga termasuk dalam cakupan yang dapat diakses. Paling sedikit memuat total aset, aset lancar dan tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan panjang, ekuitas, pendapatan usaha, beban, serta laba rugi sebelum pajak hingga laba rugi tahun berjalan.

Seluruh data tersebut disampaikan secara elektronik dan dilakukan secara daring dengan jadwal pelaporan tahunan, paling lambat akhir April tahun berikutnya. Dengan kebijakan ini, pemerintah mempertegas arah pengawasan berbasis integrasi data, sekaligus mendorong konsistensi antara laporan keuangan kepada perbankan dan pelaporan kewajiban perpajakan. (alf)

PMK 8/2026 Terbit, OJK Resmi Wajib Setor Data Keuangan ke DJP

Posted on 03/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2026 sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017. Regulasi terbaru ini memperluas cakupan instansi dan lembaga yang wajib menyampaikan data serta informasi terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dalam beleid anyar tersebut, pemerintah memperbarui daftar Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) yang memiliki kewajiban pelaporan. Salah satu perubahan paling menonjol adalah masuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai ILAP baru. Dengan penambahan ini, total ILAP yang wajib menyampaikan data kepada DJP kini mencapai 105 entitas.

Berdasarkan lampiran PMK 8/2026, OJK diwajibkan menyerahkan data laporan keuangan debitur yang sebelumnya disampaikan nasabah kepada bank atau lembaga pelapor. Data tersebut mencakup posisi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan usaha, hingga laba atau rugi tahun berjalan.

Tidak hanya itu, OJK juga harus menyampaikan informasi yang bersumber dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Data ini meliputi identitas debitur perorangan maupun badan usaha, fasilitas kredit yang diterima termasuk plafon pinjaman, serta rincian agunan yang dijaminkan.

Kewajiban pelaporan ini memperkuat kapasitas analisis DJP dalam memetakan profil finansial wajib pajak. Dengan akses terhadap data pembiayaan dan laporan keuangan yang lebih komprehensif, otoritas pajak memiliki instrumen pembanding terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan wajib pajak melalui mekanisme self-assessment.

Integrasi data antara sektor keuangan dan otoritas pajak juga berpotensi menekan praktik pembukuan ganda. Selama ini, terdapat modus di mana pelaku usaha menyampaikan laporan keuangan dengan performa laba dan aset tinggi saat mengajukan kredit ke perbankan, namun melaporkan angka berbeda yang lebih rendah kepada otoritas pajak guna mengurangi beban pajak.

Dengan skema pertukaran data yang diatur dalam PMK 8/2026, ketidaksesuaian antara dokumen yang masuk ke sistem pengawasan OJK dan laporan yang disampaikan ke DJP akan lebih mudah teridentifikasi. Transparansi ini menjadi peringatan bagi wajib pajak agar menjaga konsistensi laporan keuangan di seluruh institusi.

Dari sisi kebijakan, langkah ini mencerminkan arah penguatan pengawasan berbasis data (data driven compliance). Pemerintah tidak hanya mengandalkan pemeriksaan manual, tetapi memanfaatkan integrasi informasi lintas lembaga untuk meningkatkan kepatuhan material.

Ke depan, efektivitas implementasi aturan ini akan sangat bergantung pada tata kelola pertukaran data dan perlindungan kerahasiaan informasi. Namun satu hal yang jelas, dengan bertambahnya ILAP dan masuknya OJK ke dalam sistem pelaporan, ruang asimetri informasi dalam pelaporan pajak kian menyempit. (alf)

Pemerintah Pastikan THR 2026 Tetap Dipotong PPh 21, Usulan Bebas Pajak Masih Dikaji

Posted on 03/03/202606/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026 masih menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan kebijakan tersebut tetap mengacu pada regulasi perpajakan yang saat ini berlaku.

Usai menghadiri konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026) Yassierli menyatakan belum ada perubahan aturan mengenai perlakuan pajak atas THR. “Sesuai peraturan,” ujarnya singkat ketika ditanya mengenai kepastian pemotongan pajak untuk tahun depan.

Kepastian ini sekaligus menjawab aspirasi sebagian kalangan pekerja yang berharap THR dibayarkan secara utuh tanpa potongan pajak. Menurut Yassierli, wacana pembebasan pajak tersebut belum diputuskan dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut lintas kementerian.

Ia menekankan bahwa perubahan kebijakan fiskal tidak bisa dilakukan secara parsial. Setiap usulan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan, termasuk penerimaan negara dan prinsip keadilan antarkelompok wajib pajak.

Dalam kerangka hukum yang berlaku, THR diperlakukan sebagai tambahan penghasilan. Karena itu, pembayaran THR melekat pada mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana gaji dan tunjangan lain yang diterima pekerja.

Perhitungan pemotongan pajaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023, yang memperkenalkan metode tarif efektif rata-rata (TER). Skema ini membagi wajib pajak ke dalam tiga kategori berdasarkan lapisan penghasilan dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Besaran tarif dalam sistem TER bersifat variatif, dimulai dari 0 persen untuk lapisan tertentu hingga mencapai lebih dari 30 persen untuk kelompok penghasilan tinggi. Penentuan kategori didasarkan pada status perkawinan dan jumlah tanggungan, sehingga setiap pekerja dapat memiliki tarif efektif yang berbeda.

Ketentuan mengenai pajak THR sendiri tidak berdiri sebagai aturan tersendiri, melainkan mengikuti konstruksi umum PPh Pasal 21 dalam sistem perpajakan nasional. Artinya, selama THR dikategorikan sebagai penghasilan, maka secara prinsip tetap masuk objek pemotongan pajak.

Namun demikian, terdapat perlakuan berbeda bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, dan Polri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 beserta penyesuaiannya pada tahun berikutnya, PPh atas THR dan gaji ke-13 bagi ASN ditanggung oleh pemerintah.

Dengan skema tersebut, ASN menerima THR secara penuh tanpa pengurangan dari sisi pajak pribadi. Perbedaan perlakuan ini menjadi bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang diatur khusus melalui peraturan tersendiri. (alf)

Antusiasme Tinggi, Penyuluh DJP Dihujani Pertanyaan dalam ToT IKPI

Posted on 03/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Suasana Training of Trainers (ToT) Pelaporan SPT Tahunan PPh yang digelar IKPI di Pusdiklat Pajak, Jakarta, Selasa (3/3/2026) berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Sejak sesi materi dimulai, peserta aktif mengajukan pertanyaan, baik dari ruang pelatihan maupun melalui Zoom, membuat penyuluh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) intens merespons berbagai isu teknis.

Penyuluh DJP, Muh. Iqbal Rahadian, bersama para trainer lainnya membedah satu per satu pertanyaan yang muncul. Fokus diskusi banyak mengerucut pada praktik pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax, terutama pada bagian-bagian yang dinilai masih memerlukan penyesuaian di lapangan.

Ketua Departemen PPL IKPI, Benny Wibowo, mengangkat isu mengenai perhitungan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Ia menyoroti adanya perbedaan perlakuan tarif antara Wajib Pajak yang mengajukan NPPN dan yang tidak mengajukan, sementara fasilitas tersebut dinilai belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem Coretax. Pertanyaan ini memicu diskusi teknis yang cukup panjang karena menyangkut implementasi norma dalam pelaporan.

Sementara itu, Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, mempertanyakan persoalan klasifikasi lapangan usaha (KLU). Ia mengangkat skenario ketika terjadi perubahan kegiatan atau jenis pekerjaan karyawan, sehingga diperlukan penentuan ulang klasifikasi yang tepat dalam sistem. Topik ini menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan akurasi data administrasi perpajakan.

Wakil Sekretaris Umum IKPI, Novalina Magdalena, turut mengajukan pertanyaan terkait status nonaktif akun Coretax bagi istri. Ia mempertanyakan apakah kondisi nonaktif tersebut berpotensi mengganggu aktivitas istri dalam kegiatan pekerjaan atau administrasi lainnya yang membutuhkan akses sistem.

Derasnya pertanyaan dari jajaran pengurus pusat tersebut menambah intensitas diskusi. Penyuluh DJP memberikan penjelasan secara rinci, termasuk kemungkinan solusi dan langkah-langkah administratif yang dapat ditempuh dalam masing-masing kasus.

Peserta lain pun turut menambahkan pengalaman praktik di daerah, sehingga forum berkembang menjadi ruang pertukaran pengetahuan yang aplikatif. Tidak sedikit peserta yang mencatat poin-poin penting atau mendokumentasikan slide materi sebagai referensi untuk pelaksanaan sosialisasi di daerah.

Selain itu, pertanyaan juga banyak datang dari para peserta yang mengikuti ToT secara daring. Nampak kolom chating dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali isu-isu terkait pengisian SPT tahunan dengan menggunakan Coretax.

Hingga sesi berakhir, atmosfer pelatihan tetap hangat dan penuh energi. Tingginya partisipasi dan kedalaman pertanyaan menjadi gambaran kuat bahwa ToT ini bukan sekadar agenda formal, melainkan forum serius untuk memastikan kesiapan anggota sebelum memberikan edukasi SPT Tahunan kepada Wajib Pajak di seluruh Indonesia. (bl)

Kepala Pusdiklat Pajak: ToT IKPI Perkuat Kompetensi dan Kepatuhan Pajak Nasional

Posted on 03/03/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kepala Pusdiklat Pajak Kementerian Keuangan, Muh. Tunjung Nugroho, menyambut baik pelaksanaan Training of Trainers (ToT) Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berbasis Coretax yang digelar bersama IKPI di Gedung Pusdiklat Pajak, Jakarta, Selasa (3/3/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penguatan kompetensi menjadi fondasi utama dalam membangun kepatuhan perpajakan nasional.

Menurutnya, sistem perpajakan Indonesia yang menganut self-assessment system sangat bergantung pada tingkat pemahaman dan kompetensi para pelaku usaha serta profesional di bidang perpajakan.

“Kalau orang paham, mengerti, dan kompeten, kecenderungannya akan semakin patuh. Tantangan kita adalah memastikan tidak ada gap pengetahuan,” ujarnya.

Muh. Tunjung menjelaskan, Pusdiklat Pajak dibentuk negara dengan mandat konstitusional untuk membangun kompetensi di bidang keuangan negara, khususnya perpajakan. Selama ini, pendidikan dan pelatihan memang lebih banyak difokuskan kepada aparatur pajak. Namun ia menilai, pelaku usaha dan asosiasi profesi konsultan pajak juga merupakan pilar penting yang harus diperkuat secara simultan.

Ia memetakan empat pemangku kepentingan utama dalam ekosistem perpajakan, yakni pelaku usaha, asosiasi profesi konsultan pajak, aparatur pajak, dan pengadilan pajak. Keempatnya perlu dibangun secara holistik agar sistem berjalan imparsial, transparan, dan akuntabel.

Dalam konteks itu, ia menyambut positif model ToT yang diinisiasi IKPI. Pendekatan Training of Trainers dinilainya strategis untuk mencetak trainer di lingkungan asosiasi profesi yang nantinya akan mengedukasi masyarakat dan wajib pajak secara lebih luas. “Semakin banyak yang paham, semakin baik tingkat kepatuhan perpajakan kita,” katanya.

Muh. Tunjung juga menyoroti kehadiran Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan baru yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Ia menyebut Coretax sebagai platform utama administrasi perpajakan yang mengintegrasikan proses secara end-to-end, mulai dari pembuatan kode billing, pembayaran, hingga pelaporan SPT dalam satu sistem terhubung.

Ia bahkan membagikan pengalamannya saat mengisi SPT Tahunan melalui Coretax. Menurutnya, sistem tersebut relatif sederhana selama jaringan berjalan lancar. Integrasi bukti potong yang tervalidasi, detail pengisian harta, hingga mekanisme deposit pembayaran dinilainya sebagai bentuk kemajuan dalam transparansi dan akuntabilitas.

Dalam sambutannya, ia juga menekankan pentingnya dua kompetensi utama di bidang perpajakan, yakni kompetensi teknis dan integritas. Tanpa integritas, ilmu perpajakan berpotensi disalahgunakan. Karena itu, Pusdiklat Pajak mengusung nilai “Puspahati”: hebat, anti korupsi, tanggap, dan inspiratif.

Ia berharap IKPI, dengan ribuan anggota tersertifikasi di seluruh Indonesia, dapat menjadi pelopor edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi berbasis Coretax menjelang batas waktu 31 Maret. Kolaborasi antara Pusdiklat Pajak dan IKPI diharapkan terus berlanjut untuk memperluas literasi perpajakan dan memperkuat kepatuhan nasional.

Menutup sambutannya, Muh. Tunjung secara resmi membuka kegiatan ToT tersebut dan menyatakan kesiapan Pusdiklat Pajak untuk terus berkolaborasi dalam program edukasi perpajakan yang memberi manfaat luas bagi masyarakat dan negara. (bl)