Kategori: Laman Cabang

IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto besar kemungkinan akan menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Meskipun sudah diamanatkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berlaku paling lambat Januari 2025.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan. Ia menjelaskan, besarnya kemungkinan Prabowo menunda kenaikan tarif PPN karena Presiden menginginkan adanya stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) subsidi listrik terlebih dahulu untuk memastikan ekonomi rakyat aman di tengah tekanan saat ini.

“Jadi, ya hampir pasti diundur, biar dulu jalan tadi yang ini (subsidi listrik),” kata Luhut  seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (29/11/2024).

Ia memastikan, anggaran pemerintah sangat cukup untuk memberikan stimulus ekonomi berupa bansos subsidi listrik kepada masyarakat. Sebab, setoran pajak menurutnya hingga kini sangat baik hingga ratusan triliun yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi itu.

“Ya di APBN cukup banyak, kita penerimaan pajak bagus kok, saya kira masih ada berapa ratus triliun yang bisa. Enggak ada isu itu, hanya sekarang ingin Presiden itu lebih efisien, lebih efektif, targeted, apa yang diberikan itu,” ucap Luhut.

Ia mengatakan, bansos yang diberikan dalam bentuk subsidi listrik itu tengah diramu pemerintah supaya bisa lebih tepat sasaran dan membantu masyarakat yang sudah lama menunggak tagihan listriknya sekitar 2-3 bulan.

Menurut Luhut, skema subsidi listrik itu kini tengah diramu hingga dua atau tiga bulan mendatang. Dengan demikian, ia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif PPN sebelum stimulus itu diberikan langsung kepada masyarakat.

“Kalau listrik itu kan datanya lengkap. Jadi mungkin saya lagi dihitung ya apakah dari 1.300 sampai 1.200 watt ke bawah. Ya orang-orang yang anu, mungkin udah enggak bayar 2-3 bulan, lagi dihitung lah ya,” tegasnya.

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Sidoarjo bekerja sama dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur 2 menggelar acara edukasi Coretax. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta dari dua asosiasi konsultan pajak di Indonesia dimana sebanyak 40 peserta merupakan anggota IKPI Cabang Sidoarjo.

Ketua IKPI Cabang Sidoarjo Budi Tjiptono, mengatakan acara yang diselenggarakan pada Selasa (5/11/2024) ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam terkait penerapan sistem Coretax yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Ia juga menyampaikan pesan Kepala Kanwil DJP Jatim 2 Agustin Vita Avantin, yang mengungkapkan pentingnya pemahaman yang tepat tentang Coretax, mengingat sistem ini akan menggantikan sejumlah sistem perpajakan yang telah ada, khususnya dalam hal pelaporan dan kewajiban perpajakan.

“Coretax akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Oleh karena itu, kami meminta kepada wajib pajak dan konsultan pajak untuk mempersiapkan diri dengan baik, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Budi seraya menyampaikan pesan Agustin kepada peserta.

Menurut Budi, acara edukasi ini tidak hanya menyampaikan informasi terkait tata cara pengisian dan pelaporan melalui aplikasi Coretax, namun juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mencoba simulator Coretax yang disediakan oleh DJP Jatim 2.

“Peserta dibimbing untuk melakukan pendaftaran aplikasi, memahami berbagai menu yang ada, dan mempelajari bagaimana mengisi serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan melalui sistem baru ini,” ujarnya.

Meski begitu lanjut Budi, beberapa menu dalam aplikasi simulator Coretax masih belum dapat diakses karena statusnya yang masih dalam tahap simulasi. Hal ini diharapkan dapat lebih disempurnakan seiring dengan berjalannya waktu menuju pelaksanaan sistem yang sepenuhnya berlaku pada tahun depan.

Ia mengungkapkan, salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah agar para peserta, yang sebagian besar merupakan konsultan pajak, dapat lebih memahami dan menguasai penggunaan Coretax. Harapannya, agar para peserta dapat mengedukasi klien-klien mereka masing-masing terkait dengan perubahan sistem perpajakan yang akan datang.

“Dengan adanya edukasi ini, diharapkan proses transisi menuju penerapan Coretax dapat berjalan lancar, serta memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik untuk SPT Masa maupun SPT Tahunan, yang semuanya akan dilakukan melalui sistem Coretax pada awal tahun 2025,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Diirektur perusahaan konstruksi, Andi Muchtar, ditahan Kejaksaan Negeri Depok (Kejari Depok) akibat diduga mengemplang pajak. Jaksa menyebut Andi Muchtar mengemplang pajak hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2.048.610.467 (miliar).

Awalnya penyidikan kasus ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Barat. Kini kasus tersebut diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Tersangka Andi merupakan Direktur PT Dwikarya Saranamandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi sipil dengan alamat di Cilodong, Depok, Jawa Barat.

Berdasarkan data dari KPP Pratama Depok Cimanggis, PT Dwikarya Saranamandiri telah terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak Januari 2006 dan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sejak Januari 2006 pula.

Namun Andi melakukan perbuatan pidana menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) pajak yang tidak benar atau tidak lengkap selama periode Januari 2017 hingga Desember 2018 dan mengemplang pajak hingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2.048.610.467.

Tersangka kini ditahan di Rutan Cilodong selama 20 hari ke depan. Selanjutnya jaksa penuntut umum dari seksi tindak pidana khusus telah ditunjuk untuk memproses penuntutan lebih lanjut.

“Tindakan ini adalah bagian dari upaya mereka dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap kewajiban pajak, serta mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pendapatan negara serta melalui seksi intelijen akan melakukan upaya perbaikan sistem dan peningkatan pemahaman hukum dengan seluruh stakeholder sebagai upaya pencegahan tindak pidana perpajakan di wilayah Depok dengan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok, Arief Ubaidillah, seperti dikutip dari Detikcom, Jumat (15/11/2024).

IKPI, Jakarta: Perayaan Kathina Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024 yang bertema “Menginspirasi Kebajikan, Menguatkan Integritas Konsultan Pajak” terlihat berlangsung khidmat dan penuh makna di Wisma Narada Vihara Dhammacakka Jaya, Jakarta, Selasa (5/11/2024)..

Ketua Panitia Faryanti Tjandra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tamu undangan, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti acara secara daring melalui platform Zoom. Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia, sekretariat IKPI, serta Dayaka Sabha Vihara Dhammacakka Jaya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Ia menjelaskan, pada tahun 2024 IKPI tidak melaksanakan perayaan Hari Waisak, sehingga umat Buddha merayakan Hari Raya Kathina sebagai perayaan besar pertama di tahun ini. Kathina merupakan waktu yang sangat penting bagi umat Buddha untuk memberikan dana kepada anggota Sangha sebagai bentuk kebajikan, yang menjadi inti dari ajaran Buddha.

“Acara ini juga menjadi kesempatan untuk mempertebal semangat kebajikan dan kemurahan hati umat Buddha di seluruh Indonesia,” ujarnya di lokasi acara.

Faryanti menekankan, tema ini mengandung pesan penting bagi para konsultan pajak untuk berperan aktif dalam menciptakan budaya perpajakan yang adil, patuh, dan bertanggung jawab. Dengan menguatkan integritas, konsultan pajak diharapkan dapat membangun kepercayaan yang kokoh dari klien, masyarakat, serta pemerintah dalam upaya memperbaiki sistem perpajakan Indonesia.

Dalam acara Kathina ini, peserta mendengarkan Dhammadesana dari YM Bhante Sukhemo Mahathera, yang membawakan pesan mendalam tentang kebajikan dan integritas.

Faryanti melaporkan total dana yang terkumpul dalam acara Kathina tahun ini sebesar Rp 61.300.000, yang dialokasikan untuk berbagai keperluan, antara lain:

– 112 buah civara (jubah) dengan dana Rp 33.600.000

– 66 paket obat-obatan dengan dana Rp 13.200.000

– Dana sukarela sebesar Rp 14.500.000

Dalam kesempatan tersebut, Ia juga berharap agar acara ini dapat terus menginspirasi kebajikan dan menguatkan integritas para konsultan pajak, serta mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, Y.M Bhante Sukhemo Mahathera menyampaikan rasa kebahagiaan atas kehadiran para anggota IKPI, yang dikenal sebagai profesi yang sangat penting bagi negara, khususnya dalam bidang pajak.

Ia menekankan pentingnya keseimbangan dalam kehidupan melalui ajaran Sang Buddha terutama konsep Samajivita, yang mengajarkan pentingnya pengelolaan keuangan yang seimbang, di mana pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Ajaran ini dianggap sebagai pedoman untuk hidup sejahtera dan bahagia.

Dalam kesempatan tersebut, Bhante Sukhemo juga membahas dua kelompok utama dalam umat Buddha, yaitu umat Buddha yang hidup dengan mata pencaharian atau yang dikenal sebagai Upasaka dan Upasika, serta kelompok umat yang tidak mencari nafkah, yakni bhikkhu dan bhikkhuni. Ia menjelaskan bahwa kedua kelompok ini saling mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan.

Selain itu, Ia juga membahas pentingnya peran umat dalam mendukung kehidupan bhikkhu dan bhikkhuni melalui pemberian dana, seperti dana makanan, obat-obatan, hingga tempat tinggal yang semuanya berasal dari kontribusi umat. Tradisi Pindapatta atau pengumpulan dana dengan cara berjalan dari rumah ke rumah untuk menerima makanan, menurutnya, masih dijalankan dengan baik di negara-negara seperti Thailand dan Myanmar, meskipun di Indonesia lebih jarang terlihat.

Pada acara tersebut, Bhante juga menyoroti pentingnya gotong-royong dalam masyarakat, yang menjadi dasar dari berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan, termasuk acara ini yang didukung oleh dana umat. Sebagai penutupan, Iai menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam acara ini, mengingat kontribusi yang diberikan sangat berarti dalam mendukung keberlangsungan kegiatan dan kehidupan bersama.

Sekadar informasi, perayaan ini dihadiri oleh lima Anggota Sangha yakni:

1.YM Bhante Sukhemo Mahatera

2.YM Bhante Kusalasarano

3.YM Bhante Jayadhiro

4.YM Bhante Varasadho

5.YM Bhante Jayanando

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Universitas Pradita menggelar diskusi mengenai kondisi lapangan pekerjaan bagi lulusan S1 Akuntansi dan evaluasi kurikulum prodi Akuntansi di Kampus Pradita, Jakarta, Rabu (30/10/2024). Hal itu mengingat jurusan ini memiliki dua konsentrasi yakni Akuntansi dan Pajak.

Ketua Departemen FGD IKPI Suwardi Hasan, yang pada kesempatan tersebut mewakili Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld mengatakan, dalam kegiatan yang diselenggarakan universitas tersebut ada serangkaian acara yang dilakukan seperti diskusi, student exhibition dan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dengan mitra Universitas Pradita lainnya.

“Acara Group Discussion (FGD) yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam pengembangan kurikulum Program Studi Akuntansi,” kata Suwardi di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Menurut Suwardi, FGD dilaksanakan dalam kelompok kecil yang melibatkan berbagai mitra dari dunia usaha, termasuk pengusaha dari Summarecon, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan beberapa kantor akuntan publik.

Ia menjelaskan bahwa tujuan utama kerjasama ini adalah untuk menyempurnakan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini, IKPI berperan aktif dalam memberikan masukan yang akan memperkuat bekal bagi mahasiswa, khususnya konsentrasi perpajakan.

Menurutnya, adapun isu-isu yang dibahas meliputi minat mahasiswa terhadap jurusan akuntansi, kebutuhan industri terhadap lulusan, dan kemungkinan penggabungan gelar ganda antara Akuntansi dan Sistem Informasi. Suwardi menekankan bahwa diskusi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Universitas Pradita.

Ia mengharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat membantu universitas menyesuaikan kurikulumnya dengan kebutuhan dunia usaha, serta memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, termasuk kesempatan magang bagi mahasiswa.

“Kedepannya, langkah-langkah implementasi akan dilakukan berdasarkan masukan yang diperoleh dari diskusi ini, dan evaluasi akan sepenuhnya berada ditangan pihak universitas. Saat ini, belum ada tantangan signifikan yang diantisipasi dalam pelaksanaan kerjasama ini,” ujarnya.

Dengan inisiatif ini lanjut Suwardi, IKPI berharap dapat terus berkontribusi dalam pengembangan kurikulum perpajakan di perguruan tinggi dan meningkatkan relevansi pendidikan akuntansi dan perpajakan di Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Pemerintah akan membidik aktivitas ekonomi bawah tanah atau underground economy sebagai objek pajak baru.

Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu mengatakan, underground economy ini sudah menjadi bidikan pemerintah. Adapun skema pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap aktivitas ekonomi bawah tanah itu kini tengah diformulasikan, termasuk untuk menarik pajak dari transaksi game online.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Hokky Situngkir menyebutkan pemerintah sudah punya regulasi untuk menarik aktivitas ekonomi game online ke tanah air.

Menurut Hokky, regulasi saat ini baru ada di level Perpres 19/2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional.

Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan game demi dapat menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri dengan potensi yang sangat besar di Indonesia.

“Komdigi masih terus memproses dan melakukan diskusi terkait gim, dan terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama kami,” ujar Hokky dalam keterangan tertulis kepada CNBC Indonesia, Rabu (30/10/2024).

Pertama, Komdigi saat ini berfokus dalam pengembangan tata kelola produk game di Indonesia yang merupakan implementasi Peraturan Menkominfo No. 2 /2024 untuk memastikan semua produk gim terklasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, paralel dengan hal tersebut terdapat usulan KBLI penerbit game yang masih dalam proses penetapan. Serta kajian dan perumusan muatan kebijakan tata kelola penerbit game yang melibatkan multistakehoder, untuk dapat diregulasi yang diupayakan dapat ditetapkan pada tahun 2025.

Beberapa waktu yang lalu Komdigi (sebelumnya Kominfo) berencana membuat Peraturan Menteri (Permen) terkait ekosistem game di Indonesia. Salah satunya adalah rencana untuk mewajibkan publisher game yang ada di Indonesia memiliki badan hukum.

Dengan mewajibkan setiap penerbit game memiliki badan hukum di RI, segala aktivitas dan transaksi ekonomi warga RI di dalam game bisa dipantau.

Jika publisher game tidak punya badan hukum di Indonesia, game yang dipublikasi bakal diblokir. Kebijakan ini dilakukan demi meningkatkan ekonomi digital Indonesia.

IKPI, Jakarta: Tiga pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) yakni Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Nuryadin Rahman, Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro dan Anggota Departemen Humas Ronsianus B Daur, mengibarkan bendera IKPI di Tembok Besar China. Hal ini dilakukan sekaligus menunjukkan bahwa organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini berkelas dunia.

Menurut Nuryadin Rahman, mereka melakukan aksi simbolis dengan mengibarkan bendera organisasi di Tembok Besar China sekaligus ingin menunjukkan kepada dunia bahwa IKPI komitmen dan konsisten berperan aktif di dalam sektor perpajakan baik nasional maupun internasional.

“Jadi kami secara aktif melakukan berbagai kegiatan untuk berbagi ilmu perpajakan khususnya pada negara-negara yang tergabung di dalam Asia-Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA),” kata Nuryadin, Rabu (23/10/2024).

Dikatakan Nuryadin, saat ini hampir 100 anggota IKPI mengikuti seminar perpajakan di China sejak 22-25 Oktober 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran konsultan pajak dalam perekonomian global serta mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan China.

Sementara itu Wisnu Sambhoro yang juga ikut di dalam delegasi tersebut mengungkapkan, sebagaimana yang dicita-citakan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, dengan sumber daya yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan IKPI harus menjadi organisasi kelas dunia, dan saat ini menuju ke arah tersebut.

Menurut Wisnu kepesertaan dirinya sebagai delegasi IKPI untuk AOTCA di China adalah sebagai bentuk keseriusannya untuk menimba ilmu perpajakan internasional dari para praktisi di luar Indonesia. “Selain mengambil ilmunya, AOTCA juga menjadi ajang untuk anggota IKPI memperluas jaringan pertemanan internasional sesama member AOTCA,” ujarnya.

Ronsianus B Daur juga menyatakan hal serupa, bahwa kegiatan AOTCA ini adalah bagian dari kegiatan IKPI menuju organisasi kelas dunia. Karena seperti apa yang dicita-citakan Ketua Umum, IKPI akan melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi konsultan pajak di luar AOTCA.

“Kedepan IKPI akan merambah ke negara-negara di Eropa, Amerika dan Afrika,” kata Ronsianus.

Ronsianus menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital. “Kami ingin menunjukkan bahwa konsultan pajak Indonesia siap berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik dan transparan,” ujarnya.

Dengan aksi ini, IKPI berharap dapat menginspirasi ribuan anggota lainnya untuk aktif dalam skala internasional dan mendorong inovasi dalam praktik perpajakan di Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Departemen Kerjasama Antar Organisasi & Asosiasi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berkomitmen membangun hubungan yang kuat antara IKPI dan berbagai organisasi serta asosiasi bisnis di Indonesia. Demikian dikatakan Handy, sebagai Ketua Departemen tersebut di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Dengan dibantu empat anggotanya, yakni Hidadjat Hoesni, Sahril, Poppy Christina, dan Nia Budhyanti, ia yakin bisa menjalankan program kerja yang mereka buat bersama. “Saya yakin kami merupakan tim yang solid, dan bisa melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya,” kata Handy.

Ia menjelaskan, adapun visi dan misi departemen yang dipimpinnya adalah “IKPI Maju, Anggota Maju”. Hal tersebut menjadi dasar bagi bagi mereka saat melakukan berbagai kegiatan.

Selain itu, Handy menekankan pentingnya membangun hubungan yang kuat antara IKPI dengan berbagai organisasi serta asosiasi bisnis di Indonesia.

Sekadar informasi, departemen ini memiliki beberapa tugas utama, di antaranya:

1. Membangun Hubungan Baik: Melakukan penjajakan dan kolaborasi dengan organisasi dan asosiasi bisnis seperti KADIN, APINDO, dan REI. Program ini ditargetkan selesai dalam 100 hari ke depan.

2. Koordinasi Internal: Menjalin hubungan dengan departemen lain dalam IKPI untuk menciptakan sinergi. Ini juga termasuk penyelenggaraan seminar dan workshop untuk memperkenalkan IKPI kepada publik.

3. Mendukung Kegiatan Eksternal: Mengorganisir acara-acara bersama dengan organisasi eksternal sebagai sarana promosi.

Dalam jangka panjang lanjut Handy, departemennya berkomitmen untuk menyelenggarakan seminar dan webinar rutin tentang perpajakan, serta kegiatan sosial seperti golf dan dinner yang melibatkan departemen lain. Rencana ini dirancang untuk memperkuat jejaring dan meningkatkan kapabilitas anggota IKPI.

“Dengan struktur organisasi yang solid dan rencana kerja yang jelas, Departemen Kerjasama Antar Organisasi & Asosiasi IKPI siap berkontribusi lebih dalam dunia bisnis Indonesia. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing anggota serta memperkuat posisi IKPI sebagai salah satu asosiasi pengusaha terkemuka di tanah air,” ujarnya. (bl)