Perdebatan mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak (UUKP) kembali mengemuka dalam diskursus hukum pajak nasional. Pandangan yang menilai bahwa UUKP belum diperlukan, dengan alasan persoalan utama terletak pada aspek perilaku, profesionalisme, dan kompleksitas norma pajak, tampak menyederhanakan persoalan yang sejatinya jauh lebih struktural. Dalam perspektif yang lebih komprehensif, filosofis, yuridis, dan sosiologis, justru terlihat bahwa UUKP merupakan kebutuhan sistemik yang tidak terelakkan.
Pertama, dari perspektif filosofis hukum, hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga menciptakan kepastian, keadilan, dan keteraturan sosial. Profesi konsultan pajak memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kepentingan negara dan wajib pajak. Dalam kerangka ini, pengaturan profesi tidak cukup hanya bersandar pada regulasi administratif, melainkan memerlukan legitimasi dalam bentuk undang-undang.
Tanpa itu, eksistensi profesi ini akan terus berada dalam wilayah abu-abu, padahal ia menjalankan fungsi yang berkaitan langsung dengan hak dan kewajiban konstitusional warga negara. Lebih jauh, keberagaman latar belakang pendidikan konsultan pajak justru menjadi alasan kuat perlunya pengaturan yang lebih rigid dan ketat.
Berbeda dengan profesi seperti advokat atau akuntan publik yang mensyaratkan disiplin ilmu tertentu, profesi konsultan pajak dapat diakses oleh berbagai latar belakang pendidikan. Padahal, praktik perpajakan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan akuntansi untuk membuktikan bahwa kewajibanperpajakan telah dijalankan dengan benar. Tanpa standar pendidikan dan kompetensi yang terstruktur melalui undang-undang, kualitas layanan akan sangat variatif dan berpotensi menimbulkan ketidak pastian hukum.
Kedua, dalam perspektif teori hukum, khususnya teorisistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum ditentukan oleh struktur, substansi, dan kultur. Argumen yang hanya menekankan aspek perilaku (kultur) mengabaikan pentingnya struktur hukum. UUKP akan memberikan kerangka kelembagaan yang jelas bagi pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin profesi.
Tanpa dasar undang-undang, organisasi profesi tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menindak pelanggaran secara efektif. Selain itu, dalam teori kewenangan (authority theory), legitimasi suatu profesi publik harus bersumber dari norma hukum yang hierarkis.
Konsultan pajak menjalankan fungsi quasi-legal memberikan opini hukum, mendampingi sengketa, dan menafsirkan norma perpajakan. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang menjadi penting untuk memberikan kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawab profesi tersebut.
Ketiga, secara sosiologis, hubungan antara konsultan pajak dan fiskus tidak dapat dipahami secara sempit sebagai relasi yang “berhadap-hadapan”. Analogi yang lebih tepat adalah seperti rel kereta api: tampak sejajar dan terpisah, namun sesungguhnya berjalan beriringan dan saling menopang agar sistem (kereta) tetap stabil dan tidak “anjlok”.
Konsultan pajak membantu wajib pajak memenuhi kewajibannya dengan benar, sementara fiskus memastikan penerapan norma berjalan sesuai hukum. Tanpa keseimbangan keduanya, sistem perpajakan berpotensi kehilangan arah.
Dalam praktiknya, posisi konsultan pajak seringkali tidak setara dengan otoritas pajak karena lemahnya dasar hukum profesi. Hal ini dapat berdampak pada perlindungan wajib pajak yang tidak optimal. Dengan adanya UUKP, hubungan ini dapat ditempatkan dalam kerangka yang lebih proporsional dan profesional.
Keempat, kompleksitas hukum pajak justru memperkuat urgensi UUKP.
Norma perpajakan seringkali bersifat kabur (vague) dan ambigu, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas. Dalam teori interpretasi hukum, kondisi ini menuntut adanya aktor profesional yang memiliki kompetensi dan legitimasi kuat untuk menafsirkan norma secara tepat. Konsultan pajak berperan sebagai interpreter hukum yang menjembatani teks undang-undang dengan praktik.
Penting untuk ditegaskan bahwa argumentasi yang menyatakan solusi utama adalah dengan “memperbaiki atau mengubah undang-undang pajak” merupakan pendekatan yang kurang tepat dan dangkal. Pajak pada hakikatnya merupakan bidang yang melibatkan berbagai disiplin ilmu—hukum, akuntansi, ekonomi, bahkan kebijakan publik—sehingga kompleksitas dan potensi ambiguitas tidak akan pernah dapat dihilangkan sepenuhnya. Bahkan dengan perbaikan regulasi sekalipun, karakter multitafsir dalam norma perpajakan akan tetap ada.
Dalam konteks inilah keberadaan profesional yang mumpuni menjadi sangat penting. Konsultan pajak berfungsi untuk menerjemahkan norma yang kompleks dan teknis menjadi sesuatu yang aplikatif bagi wajib pajak. Tanpa dukungan profesi yang terstandarisasi dan diatur secara kuat, kompleksitas tersebut justru akan semakin membebani wajib pajak dan meningkatkan risiko kesalahan maupun sengketa.
Kelima, keterbatasan pengaturan pada level PMK juga menjadi persoalan serius. Regulasi setingkat Peraturan Menteri Keuangan tidak memiliki daya jangkau yang cukup untuk mengendalikan praktik “pseudo konsultan pajak”, yaitu individu yang memberikan jasa konsultasi tanpa kompetensi memadai. Fenomena ini berbahaya karena dapat menyesatkan wajib pajak dan merugikan negara.
Profesi konsultan pajak yang sesungguhnya menuntut:
• pendidikan yang berkelanjutan (continuous professional education),
• pengalaman praktis yang memadai dan memiliki jam terbang cukup,
• serta penguasaan lintas disiplin, khususnya hukum dan akuntansi.
Dengan demikian, profesi ini tidak dapat direduksi hanya dengan sertifikat kursus atau pelatihan singkat yang hanya berlangsung beberapa hari. Diperlukan sistem sertifikasi, lisensi, dan pengawasan yang kuat berbasis undang-undang.
Keenam, bukti empiris internasional memperkuat urgensi UUKP. Negara-negara seperti Jepang, Jerman, dan Korea Selatan telah lebih dahulu memiliki pengaturan khusus mengenai profesi konsultan pajak melalui undang-undang. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa keberadaan profesi yang terstandarisasi, diawasi secara ketat, dan memiliki legitimasi hukum yang kuat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan perbaikan tax ratio. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor regulasi pajak, tetapi juga oleh kualitas intermediary profesional yang menjembatani wajib pajak dengan otoritas.
Lebih spesifik, di Jepang, konsultan pajak (zeirishi) memainkan peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan jumlah fiskus yang tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak.
Dengan jumlah wajib pajak yang sangat besar, pengawasan secara langsung oleh otoritas menjadi tidak efektif apabila tidak didukung oleh profesi perantara yang kompeten dan terstandarisasi. Dalam konteks ini, konsultan pajak berfungsi sebagai “perpanjangan tangan” sistem perpajakan untuk memastikan kepatuhan berjalan denganbaik.
Kondisi ini relevan dengan Indonesia, yang memiliki jumlah wajib pajak sangat besar yakni mencapai puluhan juta, yang tidak mungkin diawasi secara optimal hanya oleh fiskus. Oleh karena itu, keberadaan konsultan pajak yang profesional bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan strategis. Fungsi ini tidak dapat dijalankan oleh sembarang orang, melainkan hanya oleh profesi yang memiliki kompetensi, integritas, dan legitimasi hukum yang kuat.
Ketujuh, dalam perspektif hukum ekonomi (law and economics), keberadaan profesi yang terstandarisasi akan meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Konsultan pajak yang profesional membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajibannya dengan benar, sehingga mengurangi sengketa dan meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.
Kedelapan, hakekat pembentukan UUKP adalah perlindungan kepentingan publik. Undang-undang ini bukan semata untuk melindungi profesi konsultan pajak, melainkan untuk memastikan bahwa:
• Wajib Pajak memperoleh layanan yang kompeten, akuntabel, dan dapat dipercaya;
• Negara memperoleh jaminan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan secara benar dan tidak disalahgunakan.
Dengan kata lain, UUKP menempatkan konsultan pajak sebagai bagian dari sistem yang menjaga agar hubungan antara Wajib Pajak dan negara tetap berjalan “di rel yang tepat”, sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Penutup
Dengan mempertimbangkan aspek filosofis, teoritis, sosiologis, serta bukti empiris internasional, pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak merupakan langkah strategis yang tidak dapat dihindari. UUKP bukan sekadar regulasi tambahan, melainkan fondasi kelembagaan untuk memastikan bahwa profesi konsultan pajak berjalan secara profesional, akuntabel, dan berkontribusi optimal dalam sistem perpajakan nasional.
Tanpa UUKP, kita berisiko mempertahankan sistem yang tidak terstandarisasi, rentan disalahgunakan, dan tidak mampu menjawab tantangan perpajakan modern.
Penulis adalah Ketua Departemen PPKF, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)
Pino Siddharta
Email: pinosiddharta@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
