Kategori: Berita

IKPI, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meluncurkan gagasan unik untuk menghangatkan suasana belanja menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Pemerintah Provinsi DKI akan memberikan insentif pajak khusus bagi pusat perbelanjaan yang berani menawarkan diskon paling besar selama periode libur akhir tahun.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, saya menantang seluruh pusat perbelanjaan memberikan diskon semaksimal mungkin. Semakin besar potongannya, semakin rendah pajak yang akan dikenakan,” ujar Pramono dalam sambutannya pada pembukaan Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025).

Pramono menjelaskan, strategi ini bukan semata-mata untuk meningkatkan gairah belanja masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen menjaga stabilitas harga di Ibu Kota. Ia menyebut pendekatan serupa terbukti mampu menahan tekanan inflasi.

Dengan langkah itu, Pemprov DKI membidik inflasi Jakarta berada pada kisaran 2,5–2,7 persen pada akhir 2025.

Christmas Carol di Jalan Utama Jakarta

Tidak hanya memacu aktivitas ekonomi, Pemprov DKI juga menyiapkan sentuhan budaya untuk memperkuat suasana perayaan Natal. Pramono meminta panitia Natal menghadirkan pertunjukan Christmas carol di sejumlah jalan protokol.

Menurutnya, kehadiran paduan suara Natal di ruang publik bukan hanya membawa keteduhan bagi warga, tetapi juga menjadi simbol bahwa semua perayaan keagamaan mendapatkan ruang yang setara di Jakarta.

Pemprov DKI pun bersiap menggelar pesta malam pergantian tahun di beberapa titik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pusat keramaian direncanakan berlangsung di Bundaran HI, disusul perayaan lain di kawasan Monas serta dua lokasi tambahan.

“Untuk Tahun Baru, konsepnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Yang utama tetap di Bundaran HI dan Monas,” kata Pramono.

Dengan rangkaian kebijakan dan acara tersebut, Pemprov DKI berharap suasana akhir tahun di Jakarta semakin meriah, ramah bagi pelaku usaha, dan tetap kondusif bagi stabilitas ekonomi. (alf)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kompetensi anggotanya melalui kolaborasi strategis dengan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) yang digelar secara daring, Rabu (10/12/2025). kedua organisasi ini menggelar kegiatan bertajuk “Proses Bisnis Initial Public Offering (IPO) dan Dampak Perpajakannya”, yang dihadiri ratusan anggota IKPI secara daring.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan realisasi konkret dari kerja sama IKPI–AEI yang sudah terjalin sebelumnya. “Ini bukan sekadar MoU di atas kertas. Hari ini kita menunjukkan wujud kolaborasi nyata,” ujarnya.

Vaudy menjelaskan bahwa pilihan topik IPO bukan tanpa alasan. Menurutnya, meski proses IPO dapat dipelajari dari banyak referensi, pemahaman yang disampaikan langsung oleh pelaku bisnis dalam hal ini AEI akan memberi perspektif yang jauh lebih tajam.

“Kita ingin anggota IKPI mendengar langsung dari sumbernya: bagaimana proses bisnis perusahaan yang ingin IPO, apa prosedurnya, apa alurnya. Banyak anggota yang mungkin belum pernah menangani IPO, sehingga kegiatan ini memberi pengetahuan tambahan yang sangat penting,” kata Vaudy.

Ia menuturkan bahwa pemahaman mengenai IPO juga akan membantu konsultan pajak dalam memberikan penjelasan awal kepada klien ketika mereka menanyakan gambaran proses go public. “Jadi kalau suatu waktu calon klien bertanya tentang IPO, anggota kita sudah tahu garis besarnya. Itu nilai tambah bagi profesi konsultan pajak.”

Dari sisi IKPI, acara ini juga menghadirkan narasumber internal yang membahas aspek perpajakan terkait IPO. Vaudy menyebut pendekatan dua sisi bisnis dan perpajakan sebagai bentuk simbiosis mutualisme antara IKPI dan AEI. 

“AEI menjelaskan proses bisnisnya, kita menjelaskan sisi pajaknya. Dua pengetahuan ini saling melengkapi, dan di situlah nilai kolaborasi ini,” ujarnya.

Vaudy menegaskan bahwa kolaborasi IKPI dengan AEI akan terus berlanjut dan menghasilkan program-program yang memberikan manfaat langsung bagi anggota. “Tujuan kami sederhana, anggota IKPI bertambah wawasan, AEI pun mendapatkan perspektif perpajakan yang lebih kuat. Kolaborasi ini kita bangun untuk kemajuan bersama,” ujarnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang menahan Komisaris PT Gurano Bintang Papua, Martadi Mangkuwerdojo (MM), atas dugaan tindak pidana perpajakan yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp4 miliar. Penahanan dilakukan usai MM menjalani pemeriksaan di Kantor Kejari Kota Semarang, Kecamatan Semarang Barat, pada Selasa (9/12/2025).

MM terlihat keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink sebelum dibawa ke Lapas Kelas I Semarang di Kedungpane.

“Kejari Kota Semarang menahan tersangka MM selama 20 hari, terhitung sejak hari ini sampai 28 Desember 2025,” ujar Kepala Kejari Kota Semarang, Andhie Fajar Arianto.

Berkembang dari Kasus Djohan Wahyudi

Andhie mengungkapkan bahwa perkara tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus serupa yang sebelumnya menjerat Djohan Wahyudi (DW), terpidana yang sudah lebih dulu dijatuhi hukuman.

Dalam perkembangan penyidikan, MM diduga bersama DW mengabaikan kewajiban perpajakan perusahaan dengan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap.

“Akibat perbuatannya, negara dirugikan sebesar Rp3,9 miliar yang seharusnya menjadi penerimaan pajak,” jelas Andhie.

Tindak Pidana Saat Menjabat Komisaris

Perbuatan tersebut diduga dilakukan saat MM masih menjabat sebagai komisaris perusahaan. Kejaksaan menilai tindakan itu bukan sekadar kelalaian, melainkan dugaan upaya sengaja untuk tidak memenuhi kewajiban pajak sebagai wajib pajak badan.

“Tersangka MM menyebabkan negara kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan,” tegasnya.

Atas dugaan perbuatannya, MM disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kejari menegaskan bahwa penindakan ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran perpajakan, khususnya yang dilakukan oleh korporasi atau pengurus perusahaan. (alf)

IKPI, Jakarta: Wisatawan yang terbang dari Singapura harus menyiapkan biaya tambahan mulai 2026. Pemerintah Negeri Singa resmi memperkenalkan pungutan baru yang berfungsi layaknya “pajak hijau” untuk mendorong penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar aviasi berkelanjutan dalam industri penerbangan.

Kebijakan yang diumumkan Otoritas Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) ini berlaku untuk seluruh penumpang yang berangkat dari Singapura, baik perjalanan jarak dekat maupun rute antarbenua. Dengan langkah ini, Singapura menjadi negara pertama di dunia yang memberlakukan pungutan khusus guna mempercepat pemakaian bahan bakar rendah emisi di sektor aviasi.

Berlaku Oktober 2026

Melansir Independent, Selasa (9/12/2025) kebijakan ini mulai efektif 1 Oktober 2026, sementara seluruh tiket penerbangan yang dijual mulai 1 April 2026 harus mencantumkan komponen pungutan tersebut. Selain penumpang komersial, tarif juga berlaku untuk layanan kargo dan penerbangan bisnis.

CAAS menyusun struktur pungutan berdasarkan jarak penerbangan dan kelas kabin, yang dikelompokkan menjadi empat wilayah geografis. Penumpang kelas ekonomi, misalnya, akan dikenakan:

• S$1 untuk penerbangan ke Bangkok

• S$2,80 untuk perjalanan ke Tokyo

• S$6,40 untuk rute London

• S$10,40 menuju New York

Pungutan ini akan dicantumkan oleh maskapai sebagai item baris terpisah pada tiket—membuatnya mirip dengan skema pajak tambahan pada sektor transportasi di berbagai negara. Namun, penumpang yang transit melalui Singapura tidak akan dikenai tarif ini.

Instrumen Fiskal untuk Tekan Emisi

Meski secara formal tidak disebut sebagai pajak, mekanismenya memiliki karakteristik pajak lingkungan (environmental tax):

• bersifat wajib,

• dikenakan per penumpang,

• dan dialokasikan untuk mendanai transisi energi bersih sektor penerbangan.

Pemerintah menilai “pajak hijau” ini sebagai langkah penting untuk mempercepat penggunaan bahan bakar rendah karbon dan menjaga daya saing industri aviasi Singapura dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan target nol emisi karbon bersih pada 2050 yang ditetapkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).

Direktur Jenderal CAAS, Han Kok Juan, menegaskan bahwa penerapan pungutan SAF merupakan bagian dari strategi jangka panjang negara itu.

“Pengenalan Retribusi SAF menandai langkah signifikan dalam membangun pusat udara yang lebih berkelanjutan dan kompetitif,” ujarnya.

“Kita perlu memulai. Kebijakan ini dilakukan secara terukur dan memberi waktu bagi industri, bisnis, serta publik untuk beradaptasi.”

Dengan kebijakan ini, Singapura tidak hanya memposisikan diri sebagai pelopor penerbangan hijau, tetapi juga menunjukkan bagaimana instrumen berbasis pungutan mirip pajak karbon, dapat menjadi alat efektif untuk mendorong perubahan perilaku sekaligus mendanai inovasi energi bersih. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melontarkan peringatan keras kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ia menegaskan, pemerintah tidak segan-segan merumahkan pegawai hingga menghentikan pembayaran gaji apabila dalam satu tahun ke depan tidak ada perbaikan kinerja yang nyata.

Peringatan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025). Ia menekankan bahwa pemerintah memberikan tenggat waktu jelas bagi Bea Cukai untuk berbenah.

“Ke Bea Cukai sudah clear. Saya bilang ke mereka, kalau Anda tidak bisa perbaiki dalam waktu setahun dari kemarin, ada kemungkinan besar seluruh pegawainya akan dirumahkan,” kata Purbaya.

Ancaman Pembekuan Instansi Bila Kinerja Mandek

Purbaya memaparkan bahwa pemerintah siap mengambil langkah ekstrem jika tidak ada kemajuan signifikan. Salah satunya adalah membekukan institusi Bea Cukai dan mengalihkan tugasnya kepada pihak swasta, seperti skema yang pernah diterapkan pada masa Orde Baru.

“Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, tidak dibayar. Dengan semangat seperti itu, saya pikir orang kita cukup pintar untuk digebuk sedikit—apalagi digebuk banyak,” ujarnya tegas.

Menurutnya, langkah ini perlu diambil agar praktik-praktik negatif seperti penyelundupan, permainan HS code, dan pungutan liar dapat ditekan secara drastis.

“Ke depan penyelundupan dan permainan HS code harus berkurang signifikan. Nol mungkin tidak, karena kita tidak hidup di dunia ideal, tapi penurunannya harus nyata,” imbuhnya.

Menanggapi ancaman tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah perbaikan menyeluruh. Reformasi dilakukan mulai dari pembenahan budaya kerja, peningkatan kinerja pegawai, hingga memperketat pengawasan di seluruh pintu masuk negara.

“Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 1985–1995 itu, kita tidak ingin terjadi atau diulangi. Karena itu, Bea Cukai harus berbenah diri untuk menghilangkan image negatif,” ujar Djaka saat memberikan keterangan di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dengan ultimatum keras ini, pemerintah berharap DJBC mampu membuktikan perubahan signifikan dalam upaya menekan praktik pelanggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pembaruan alamat tempat kedudukan wajib pajak kini dapat dilakukan secara online melalui sistem Coretax. Fasilitas ini memungkinkan wajib pajak memperbarui data tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selama alamat baru masih berada dalam wilayah kerja KPP yang sama.

Konfirmasi tersebut disampaikan akun resmi X @kring_pajak sebagai tanggapan atas pertanyaan warganet mengenai apakah perubahan alamat bisa dilakukan tanpa tatap muka.

“Perubahan data alamat dapat dilakukan secara mandiri melalui Coretax dalam hal alamat masih berada di wilayah kerja KPP yang sama,” tulis akun itu.

Payung hukum layanan ini tercantum dalam Pasal 24 PER-7/PJ/2025, yang mengatur bahwa perubahan data wajib pajak dapat diajukan secara elektronik ataupun langsung ke KPP dengan dokumen pendukung yang relevan.

Langkah Mengubah Alamat Kedudukan Wajib Pajak lewat Coretax

DJP juga memaparkan tahapan lengkap pengajuan perubahan alamat secara mandiri melalui platform tersebut:

Login ke Coretax DJP. Arahkan ke menu Portal Saya → Perubahan Data → Perubahan Alamat Utama. Isi Formulir Perubahan Alamat Utama. Sebagian data akan otomatis terisi, sementara detail alamat baru, RT/RW, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan harus diisi wajib pajak. Unggah dokumen pendukung yang membuktikan perubahan alamat. Centang Pernyataan Wajib Pajak dan klik Simpan. Sistem akan menampilkan notifikasi: “Dokumen Tanda Terima telah berhasil dibuat.”

Jika Perubahan Alamat Berbeda Wilayah KPP

Dalam hal perubahan alamat menyebabkan perpindahan wilayah kerja KPP, permohonan akan diproses melalui mekanisme pemindahan wajib pajak.

Kepala KPP asal wajib menerbitkan keputusan paling lambat 5 hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila batas waktu terlewati tanpa keputusan, permohonan dianggap disetujui secara otomatis. KPP tujuan kemudian wajib menerbitkan surat pindah paling lama 1 hari kerja setelah masa tersebut berakhir.

DJP menambahkan bahwa bagi wajib pajak berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), pemindahan tidak disertai dengan pencabutan pengukuhan PKP.

Dengan kemudahan yang disediakan Coretax, proses administrasi perpajakan diharapkan semakin cepat, efisien, dan mendukung pelayanan berbasis digital yang lebih optimal. (alf)