Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Jelang Olimpiade 2024, Prancis akan Naikkan Pajak Turis Tiga Kali Lipat

Posted on 20/12/202320/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Paris mengumumkan rencana menaikkan pajak turis tiga kali lipat sebagai bagian dari anggaran pada 2024. Mereka akan mengajukannya melalui parlemen tanpa pemungutan suara sebelum Natal 2023.

Mengutip laman France24.com, Rabu (20/12/2023), pajak turis di Paris kini bervariasi, mulai dari 0,25 euro (Rp4.242) per malam untuk akomodasi paling dasar hingga lima euro (Rp84.851) per malam untuk hotel mewah. Pengumuman itu pun diprotes para pengelola perhotelan.

“Ini merupakan pukulan lain bagi daya saing sektor kami serta citra Prancis pada saat semua perhatian tertuju pada Olimpiade Paris 2024,” kata serikat hotel dan restoran UMIH dan grup jaringan hotel GNC dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah mengatakan kenaikan pajak wisatawan sebesar 200 persen akan membantu mendanai transportasi umum. Namun, serikat mengklaim bahwa pajak yang dikumpulkan akan berjumlah 423 juta euro per tahun, jauh lebih besar dari 200 juta euro yang dibutuhkan oleh pemerintah dan otoritas transportasi regional.

Catherine Querard, presiden GHR, serikat pekerja lain yang mewakili sektor perhotelan dan katering, menambahkan, “Pihak berwenang khawatir akan kenaikan harga hotel, tetapi mereka menaikkan tarif pajak. Kemudian mereka akan datang dan menyalahkan kami.”

Hotel-hotel telah menaikkan tarif mereka untuk satu malam selama Olimpiade, yakni pada 26 Juli–11 Agustus 2024. Pemerintahan Presiden Emmanuel Macron akan menerapkan pasal 49.3 konstitusi Prancis untuk meloloskan anggaran tahun 2024 tanpa pemungutan suara.

Kontroversi serupa juga muncul setelah pemerintah daerah mengumumkan kenaikan tajam tiket angkutan umum untuk Olimpiade yang memicu kemarahan. Otoritas transportasi regional akan menaikkan tarif metro hampir dua kali lipat untuk tiket tunggal dan 10 tiket selama Olimpiade.

Ketum IKPI Kupas Tuntas Pemahaman Tax Treaty di Seminar UKI

Posted on 19/12/202319/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Ruston Tambunan, mengupas tuntas mengenai pemahaman dunia perpajakan antar negara atau tax treaty. Hal itu diungkapkannya melalui seminar dengan tema “Penerapan Tax Treaty di Indonesia” yang digelar di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jumat (15/12/2023).

Di hadapan ratusan mahasiswa Ruston menjelaskan, tax treaty yang di Indonesia disebut sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan perjanjian perpajakan antara dua negara mengenai hak-hak pemajakan masing-masing negara yang dibuat dalam rangka penghindaran pemajakan berganda dan upaya mencegah penggelapan pajak.

Menurut Ruston, double taxation atau perpajakan ganda bisa disebabkan oleh 3 hal seperti yang pertama yakni source-source conflict. Source conflict terjadi dalam hal dua atau lebih negara secara bersamaan mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas suatu penghasilan dari seorang pembayar pajak (taxpayer), karena masing-masing menganggap bahwa penghasilan tersebut bersumber di negara mereka.

Yang kedua kata dia, residence-residence conflict atau dua/lebih negara mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas suatu penghasilan dari seorang pembayar pajak (taxpayer) karena masing-masing menganggap pembayar pajak tersebut adalah merupakan penduduk di sebuah negara.

Kemudian yang ketiga, residence source conflict atau suatu negara mengklaim mempunyai kewenangan mengenakan pajak (the right to tax) atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri yang diperoleh oleh seorang pembayar pajak (taxpayer) karena pembayar pajak tersebut merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan dan negara lain mengklaim hak pemajakan atas penghasilan yang sama karena bersumber di negara tersebut.

“Dimensi perpajakan internasional antar negara juga dibagi menjadi dua yaitu,yang pertama the taxation of foreign income atau pemajakan subjek pajak dalam negeri (residents) yaitu individu dan badan atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri atau foreign income,” kata Ruston di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Ruston menjelaskan, the taxation of non residents adalah pemajakan atas subjek pajak luar negeri (non residents) yaitu individu dan badan atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri (domestic income).

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Pemasaran UKI Juaniva Sidharta menyatakan, gelaran seminar ini adalah sebagai wujud nyata dalam membekali mahasiswa dan mahasiswi untuk mengetahui dunia perpajakan internasional.

“Agar para mahasiswa/i paham bukan hanya bicara pajak yang ada di Indonesia, tapi bagaimana penerapan pajak pada dunia internasional. Di era digital menuju 2045, para mahasiswa/i akan mempunyai pengetahuan yang lebih mumpuni dan mereka lebih memahami bukan hanya pajak di Indonesia tapi di luar Indonesia,” kata Juaniva.

Selain dihadiri oleh Ketua umum IKPI Ruston Tambunan, seminar ini juga turut dihadiri oleh Ketua Tax Center UKI Milko Hutabarat, Ketua Pengawas IKPI Sistomo, Rektor UKI Dhaniswara K Harjono, Dekan FEB UKI Ketut Silvanita Mangani M, serta Kepala Program Studi Akuntansi FEB UKI Frangky Yosua Sitorus. (bl)

Ini Kelompok yang Wajib Lakukan Pemadanan NIK

Posted on 19/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi memperpanjang batas pemadanan Nomor Induk Kependudukan atau NIK sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semula 31 Desember 2023 menjadi 30 Juni 2024.

Hal itu mengacu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 tentang NPWP Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang akan mengimplementasikan NIK sebagai NPWP secara penuh mulai 1 Juli 2024.

Dikutip dari Tempo.co, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP, Yudha Wijaya, menjelaskan implementasi diundur lantaran pihaknya masih akan melakukan beragam pengujian sembari menunggu aturan teknis atau regulasi yang akan mengatur implementasi kebijakan tersebut.

Siapa yang wajib melakukan pemadanan?

Mengacu PMK Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK-112/2022, masyarakat yang wajib melakukan pemadanan NIK-NPWP adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Karena itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan, diimbau untuk segera melakukan validasi NIK-NPWP paling lambat pada 30 Juni 2024.

Pemadanan NIK-NPWP cukup mudah dilakukan. Wajib pajak orang pribadi bisa melakukan pemadanan tersebut secara online. Dilansir dari laman indonesia.go.id, berikut cara pemandanan NIK-NPWP:

1. Buka laman pajak.go.id

2. Masukkan 15 digit NPWP dan kata sandi akun pajak Anda Kemudian, masukkan kode keamanan sesuai pada kolom yang tersedia

3. Klik “Login” Selanjutnya, pilih menu “Profil” dan dan pilih “Data Profil”

4. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP Jangan lupa cek validitas data NIK dengan klik tombol “Validasi”

5. Klik “Ubah profil” untuk menyelesaikan pemadanan

6. Terakhir, klik “Logout” dan coba masuk kembali ke akun menggunakan NIK.

Apabila NIK Anda telah tercantum pada profil dengan status valid atau berwarna hijau, NIK Anda telah berlaku menjadi NPWP.

Kapan Seseorang Menjadi Wajib Pajak? Ini Peraturannya

Posted on 19/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Lantas, di kapan seseorang menjadi wajib pajak?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, seseorang menjadi Wajib Pajak jika mereka telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Adapun besaran PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2016, yaitu Rp 54 juta per tahun atau sekitar Rp 4,5 juta per bulan. Maka dari itu, jika seseorang telah memiliki penghasilan lebih dari Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan, orang itu harus mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak.

Jika seseorang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah memiliki penghasilan melebihi PTKP, maka penghasilannya akan digabung dengan penghasilan orang tuanya sehingga anak yang di bawah umur belum menjadi Wajib Pajak.

Dikutip dari Indonesia Baik, Senin (18/12/2023), seseorang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 1 bulan setelah memulai usaha atau memulai pekerjaan bebas.

Adapun daftar orang-orang yang wajib mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak berdasarkan peraturan dari Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-20/PJ/2013, yaitu:

1. Orang Pribadi, wanita yang sudah menikah pun akan dikenai pajak secara terpisah dikarenakan : Memiliki kehidupan yang terpisah berdasarkan keputusan dari hakim.

Adanya penghendakan secara tertulis berdasarkan dari perjanjian pada pemisahan penghasilan dan harta. Memilih dalam melaksanakan hak dan juga memenuhi semua kewajiban pajaknya yang dilakukan secara terpisah dari suami walaupun tidak terdapat adanya perjanjian dari pemisahan penghasilan dan harta.

2. Wajib Pajak Badan, yang mana memiliki kewajiban dalam perpajakan sebagai yang membayarkan pajak, memotong dan memungut pajak yang disesuaikan dengan peraturan Undang-Undang perpajakan.

3. Wajib Pajak Badan, yang mana hanya memiliki kewajiban dalam perpajakan sebagai yang memotong atau memungut pajak yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan.

4. Bendahara yang mana ditunjuk sebagai yang memotong atau memungut pajak yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan.

5. Wajib Pajak Pribadi, selain semua yang disebutkan diatas dan dapat memilih mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

IKPI Ajak Anggota dan Masyarakat Umum Partisipasi Sayembara Pembuatan Hymne

Posted on 19/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) membuka sayembara pembuatan Hymne IKPI dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Ajang ini dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat yang memiliki talenta dalam menghasilkan karya seni.

Wakil Sekretaris Umum IKPI Toto menyatakan, alasan membuka sayembara itu kepada masyarakat umum adalah berdasarkan instruksi Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan, yang menginginkan agar bisa memperoleh usulan terbaik sebagaimana dulu saat Mars IKPI.

“Sebelumnya juga kami melakukan hal yang sama, yakni mengadakan sayembara untuk mendapatkan hasil karya terbaik bagi organisasi,” kata Toto melalyi keterangan tertulisnya, Senin (18/12/2023).

Diungkapkan Toto, tujuan lain dari penyelenggaraan sayembara ini adalah sesuai dengan harapan dan amanat Program Kerja IKPI 2019.

Dia mengatakan, ⁠ada aturan khusus bagi peserta sayembara untuk mengikuti ajang ini hingga menjuarainya. “Rencananya, akan ada 3 juri independen berpengalaman (eksternal) dan juga 3-4 juri dari IKPI yang dilibatkan dalam sayembara ini. Saya yakinkan, penilaian akan dilakukan secara sportif,” ujarnya.

Toto berharap, sedikitnya 50 peserta bisa ikut berpartisipasi dalam ajang ini, baik dari masyarakat umum maupun anggota IKPI di seluruh Indonesia. “Kami mengajak seluruh masyarakat khususnya anggota IKPI untuk ikut berpartisipasi dalam sayembara Hymne IKPI,” ujarnya.

Sebagai informasi, pendaftaran sayembara dibuka 20 Desember 2023 hingga 28 Februari 2024. (bl)

Pengumpulan karya:

Dapat dilakukan melalui email lombahymneikpi@gmail.com dengan subjek ”Sayembara Hymne IKPI – [ Nama Peserta ]”

Susunan hadiah :

1.Pemenang pertama akan mendapatkan Hadiah Uang Tunai Rp. 15.000.000

2.Pemenang ke 2 mendapatkan hadiah Uang Tunai Rp. 3.000.000

3.Pemenang ke 3 mendapatkan hadiah Uang Tunai Rp. 2.000.000

Catatan : Pajak atas hadiah ditanggung pemenang

Persyaratan Sayembara :

1.Judul Hymne : Ungkapkan semangat dan identitas IKPI.

2.Tema : Sesuai Visi Misi dan AD/ART/Kode Etik/Standar Profesi.

Visi : Menjadikan IKPI organisasi Konsultan Pajak kelas dunia.

Misi : Untuk menjadikan IKPI sebagai asosiasi Konsultan Pajak yang mandiri dan profesional.

3.Lirik : Cerminan nilai, etika dan semangat Konsultan Pajak Indonesia sesuai tema.

4.Melodi : Memiliki melodi yang mudah diingat dan menciptakan rasa Kebersamaan.

5.Durasi : Maksimal 4 Menit.

Penilaian :

1.Orisinalitas : Keunikan dan orisinalitas karya.

2.Kesesuaian Tema : Sejauh mana karya mencerminkan nilai dan semangat IKPI.

3.Melodi dan Lirik : Keindahan melodi dan relevansi lirik dengan tema.

Pengusaha Perkebunan hingga Pertambangan Bebas Pungutan PBB, Ini Syaratnya!

Posted on 18/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan ketentuan baru yang memungkinkan wajib pajak perusahaan bisa mendapatkan pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari 75% sampai 100%. Aturan berlaku bagi pengusaha di sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3).

Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan berlaku setelah 30 hari diundangkan sejak 30 November 2023, alias 1 Januari 2024.

“Bertujuan untuk menyempurnakan tata kelola administrasi serta lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan dan pelayanan dalam pemberian pengurangan PBB,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam keterangan resminya seperti dikutip dari Detik Finance, Senin (18/12/2023).

Saat ini DJP sedang menyempurnakan aturan pengurangan PBB tersebut sebelum diimplementasikan. Penyempurnaan yang dilakukan meliputi penyesuaian objek pajak yang dapat diberikan pengurangan PBB, penambahan saluran elektronik dalam pengajuan dan penyelesaian permohonan, dan pengaturan terkait pemberian pengurangan PBB secara jabatan.

Pengusaha di sektor tertentu yang mendapat pengurangan PBB merupakan yang mengalami kesulitan melunasi kewajiban PBB atau karena objek pajak yang dimiliki terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Hal ini sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah bagi wajib pajak (WP).

Kemudian, wajib pajak yang kesulitan melakukan pelunasan PBB. Ini dilihat jika mengalami kerugian komersial dan kesulitan likuiditas dalam 2 tahun berturut-turut.

“PMK 129 juga memberikan kemudahan bagi WP karena WP yang memiliki tunggakan PBB diberikan kesempatan untuk mengajukan pengurangan PBB. Dengan demikian, walaupun bertujuan untuk mengakomodasi kesulitan WP, PMK ini disusun secara lebih tepat sasaran serta tetap mendorong partisipasi WP dalam mendukung penerimaan pajak,” ujar wanita yang akrab disapa Ewie.

Perlu diperhatikan bahwa PBB yang dimaksud dalam peraturan ini adalah PBB P5L, yaitu PBB selain PBB perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pengelolaan atas PBB-P2 dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berikut cara ajukannya:

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat objek pajak terdaftar.

2. Permohonan diajukan dalam jangka waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), satu bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB.

3. Satu permohonan untuk satu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak PBB.

4. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan besarnya persentase PBB yang dimohonkan dengan disertai alasan permohonan, hingga surat pernyataan wajib pajak bahwa Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

5. Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos, jasa ekspedisi kurir dengan bukti pengiriman surat atau secara elekronik.

6. Untuk pengurangan yang didasarkan secara jabatan, diberikan kepada wajib pajak dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam paling tinggi 100%. Syaratnya harus mendapatkan penetapan status bencana alam oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. (bl)

Realisasi Penerimaan Pajak 2024 Capai 101,3 Persen

Posted on 18/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak sampai 12 Desember 2023, telah mencapai Rp 1.739,84 triliun. Jika dibandingkan dengan target awal APBN 2023, sudah melewati batas 101,3 persen.

Namun, jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN 2023, penerimaan pajak baru terealisasi 95,7 persen dari Rp 1.818,2 triliun.

“Ini kalau dibandingkan dengan target awal itu sudah lewat dari target 101 persen, jika dibandingkan target revisi dinaikkan yaitu Rp 1.818,2 triliun, dia masih 95, persen. Ini Pak Suryo (Dirjen Pajak) dalam dua minggu ke depan untuk mencapai revisinya,” kata Sri Mulyani, seperti dikutip dari Detik Finance, dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

“Penerimaan pajak ini cukup menggembirakan naik 7,3 persen dibandingkan tahun lalu. Jangan lupa gross tahun lalu di atas 30%, jadi 30 persen dan ini 7,3 persen,” lanjutnya.

Secara rinci, penerimaan pajak sampai 12 Desember 2023, Rp 1.739,84 triliun terdiri dari Pajak Penghasilan (Pph) non migas Rp 951,83 triliun atau 108 dari target dan PPh Migas Rp 64,36 triliun atau 104,75 persen

Kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Rp 683,32 triliun atau 91,97 persen dari target. Lalu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya Rp 40,34 triliun atau 100,82 persen dari target.

Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak saat ini disebut telah kembali ke posisi sebelum pandemi. Karena saat pandemi pada 2020, penerimaan pajak sempat turun 19 persen, kemudian pada 2021 kembali naik 19 persen.

“Lalu nanjak dua kali di 34 persen (2022) dan sekarang 6 persen. Ini menggambarkan sudah di atas sebelum pandemi,” jelas Sri Mulyani.

Angka-angka ini berpacu dari target penerimaan pajak per tahunnya. Sri Mulyani berharap, momentum perkembangan penerimaan pajak yang baik ini tetap terjaga agar bisa mendorong rasio pajak.

Pada paparannya, penerimaan pajak pada 2020 Rp 1.072,11 triliun, kemudian 2021 sebesar Rp 1.278,63 triliun, pada 2022 sebesar Rp 1.716,77 triliun, dan target 2023 mencapai Rp 1.818,24 triliun. (bl)

Jelang Natal 2023, IKPI Berbagi Kebahagian dengan Penghuni Panti Jompo

Posted on 18/12/202318/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Setelah memberikan bantuan sosial kepada anak yatim piatu, kali ini Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali berbagi kebahagiaan dengan penghuni panti jompo di kawasan Duren Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2023).

Wakil Sekretaris Umum yang juga sebagai Koordinator Bakti Sosial Panitia Natal IKPI 2023 Toto, menyatakan kunjungan tersebut merupakan rangkaian dari kegiatan bakti sosial yang dilakukan IKPI dalam menyambut perayaan Natal 2023.

“Setelah berbagi dengan anak-anak yatim piatu, kami juga tidak lupa untuk berbagi dengan para lansia. Semoga bantuan kami bisa bermanfaat, tetap semangat dan terus serta menjaga pengharapan akan kasih Tuhan,” kata Toto melalui keterangan tertulisnya, Minggu (17/12/2023) malam.

Dia mengungkapkan, pada kesempatan ini IKPI memberikan bantuan senilai Rp 10 juta dan bingkisan makanan sebagai hadiah Natal dari asosiasi untuk para warga panti jompo.

Toto menegaskan, melalui kunjungan bakti sosial ke panti asuhan dan panti jompo ini, sekiranya bisa menjadi renungan bagi kita semua bahwa dari anak hingga lansia masih banyak pihak yang membutuhkan peran para dermawan, khususnya konsultan pajak.

“Kunjungan ini sekaligus sebagai renungan bagi semua pihak, betapa besar karunia yang telah kita terima dari Tuhan,” ujarnya.

Sebagai informasi, hadir dalam kunjungan tersebut Ketua Panitia Natal IKPI 2023 Tan Alim, didampingi Koordinator Natal IKPI 2023 Toto, dan seluruh jajaran kepanitiaan.

Diberitakan sebelumnya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) juga menggelar bakti sosial dengan para yatim piatu di Panti Asuhan Vita Dulcedo, Bekasi, Jawa Barat.

Dalam gelaran tersebut, IKPI memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 10 juta, makanan ringan, serta mainan anak kepada pihak panti asuhan.

Bantuan diberikan langsung oleh Wakil Sekretaris Umum yang juga sebagai Koordinator Bakti Sosial Panitia Natal IKPI 2023 Toto, yang didampingi Ketua Departemen PPL IKPI Vaudy Starworld. (bl)

Sambut Natal 2023, IKPI Bantu Panti Asuhan Vita Dulcedo

Posted on 17/12/202317/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menyambut perayaan Natal 2023, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar bakti sosial. Kali ini, asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia itu berbagi kebahagiaan dan rejekinya dengan para yatim piatu di Panti Asuhan Vita Dulcedo, Bekasi, Jawa Barat.

Wakil Sekretaris Umum yang juga sebagai Koordinator Bakti Sosial Panitia Natal IKPI 2023 Toto, mengungkapkan, dalam gelaran tersebut IKPI memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp 10 juta kepada pihak panti asuhan.

“Kami juga memberikan bingkisan berupa makanan ringan dan sejumlah mainan anak. Tujuannya, untuk menghilangkan rasa bosan dan kemudian mereka bisa bermain dengan barang yang kami berikan,” kata Toto melalui keterangan tertulisnya, Minggu (17/12/2023).

Menurut Toto, kunjungan mereka ke panti asuhan tersebut dikarenakan belum optimalnya pengelolaan yang dilakukan Dinas Sosial. “Karena itu, panti ini membutuhkan uluran tangan dari para dermawan, seperti kegiatan yang kita lakukan saat ini,” kata Toto.

⁠Pesan dan harapan kami pada Perayaan Natal 2023 ini kata Toto, semoga niat dan upaya baik yang dilakukan IKPI, bisa mengingatkan semua insan untuk terus memiliki harapan dan semangat berjalan menuju masa depan yang lebih baik.

“Kami juga mengajak semua umat kristiani khususnya anggota IKPI untuk dapat hadir mengikuti perayaan natal nasional IKPI 2023 di bulan Januari 2024 mendatang. Baik secara Online maupun Offline. Terus berbagi semangat dan semua hal baik yang kita miliki untuk sesama,” ujarnya.

Lebih lanjut Toto mengungkapkan, IKPI juga secara rutin menyelenggarakan bakti sosial untuk setiap perayaan keagamaan dan bukan hanya saat perayaan Natal saja. (bl)

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Rp 8,9 Triliun

Posted on 15/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat, realisasi Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta sejak Januari hingga per tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp 8,9 triliun atau 92 persen dari target APBD tahun 2023 sebesar Rp 9,6 triliun.

Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Elvarinsa mengatakan, masyarakat Jakarta dapat memanfaatkan insentif pajak daerah berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Elvarinsa menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan sebesar nol persen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan kedua dan seterusnya (kendaraan second). Insentif ini berlaku mulai 10 Oktober 2023 hingga 30 Desember 2023.

Dia menilai, melalui insentif ini Pemprov DKI Jakarta membantu meringankan pembayaran pajak kendaraan bermotor sekaligus berupaya mendorong masyarakat untuk menjalankan administrasi kendaraannya secara tepat waktu.

“Dengan tertibnya pelaksanaan dan pembayaran pajak daerah, diharapkan pajak daerah dapat menyumbang kontribusi yang nyata dalam pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan,” kata Elvarinsa seperti dikutip dari Berita Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Elvarinsa menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja melaksanakan kegiatan penertiban pengesahan kendaraan bermotor.

Terbaru, Tim Pembina Samsat Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan penertiban pengesahan kendaraan bermotor di Jalan Lebak Bulus Raya Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, tepatnya depan Carrefour Lebak Bulus, Kamis (14/12/2023).

“Kegiatan ini merupakan sinergitas antara Tim Pembina Samsat untuk melakukan imbauan kepada masyarakat melaksanakan kewajibannya dalam pengesahan STNK dan pembayaran PKB tahunannya,” katanya.

Masyarakat diajak untuk tertib dalam pembayaran kewajiban perpajakan daerah setiap tahunnya dan melakukan pengesahan STNK Tahunan di bawah kewenangan Polda Metro Jaya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pengesahan STNK harus dilakukan setiap tahun.

“Informasi mengenai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang penghapusan sanksi denda administrasi pembayaran PKB sampai dengan akhir Desember 2023 serta insentif pengenaan nol persen BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya kepada para pengendara di lokasi razia kendaraan bermotor tersebut berlangsung,” ujarnya.(bl)