Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pemprov Jabar Bebaskan Bea Balik Nama dan Pemutihan PKB

Posted on 22/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapenda Jabar) menyelenggarakan program pemutihan pajak sejak 3 Juli-31 Agustus 2023. Adapun program ini berupa kebijakan program Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB II) dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lewat program BBNKB II, masyarakat Jawa Barat akan mendapatkan pembebasan bea balik nama kendaraan. Sementara program diskon PKB diperuntukan bagi masyarakat yang pajak kendaraannya menunggak lebih dari 7 tahun, cukup membayar sebanyak 3 tahun. Kepala Bapenda Jawa Barat Dedi Taufik menyampaikan program ini mendapat antusiasme positif dari masyarakat.

“Memang kita belum mencapai target. Kami berharap di dalam program penghapusan ini kita mendapatkan data yang 7 tahun plus 1 hari yang tidak membayar pajak. Alhamdulillah antusias sudah bagus kurang lebih sekitar 5.000-an (wajib pajak yang memanfaatkan program) selama sebulan lebih ini,” kata Dedi dalam keterangannya seperti dikutip dari Detik.com, Senin (21/8/2023).

Dedi menjelaskan selama satu bulan, jumlah pendapatan dari program diskon PKB telah mencapai Rp 72 miliar.

“Alhamdulillah selama satu bulan kemarin hasil evaluasi kami itu sudah mencapai Rp 72 miliar untuk PKB-nya, pajak kendaraannya,” katanya.

Ia berharap adanya program ini dapat meningkatkan kesadaraan masyarakat untuk taat pajak. Sebab, kata Dedi, pajak yang dibayarkan masyarakat nantinya juga akan digunakan bagi kepentingan masyarakat pula.

“Kita ingin mengajak kepada masyarakat supaya taat bayar pajak karena semuanya ini kan dikembalikan juga ke masyarakat,” ungkapnya.

Ke depan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terkait program ini. Dengan demikian, masyarakat dapat semakin dimudahkan untuk membayar pajak.

“Nanti evaluasi secara keseluruhan BBNKB II kita (bebaskan) kan sampai beberapa bulan ke depan, tapi yang penghapusan kita tetapkan (apakah) diperpanjang atau (tidak), yang penting masyarakat bisa menyadari bahwa kemudahan-kemudahan untuk bayar pajak,” jelasnya.

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat, Bapenda Jabar juga telah melakukan sosialisasi di beberapa wilayah, terutama di daerah yang masyarakatnya tidak taat pajak.

“Kita lakukan sosialisasi ke beberapa kecamatan, RW sampai kelurahan, ke penelusur pajak. Dan kami juga sudah mapping mana saja (daerah) yang tidak membayar pajak. Itu sudah ada petanya. Nah, kita undang mereka perwakilan-perwakilan di daerah situ, dengan melibatkan RW, kelurahan, kecamatan untuk dilakukan sosialisasi (untuk) mengajak masyarakat taat bayar pajak,” pungkasnya. (bl)

Perayaan HUT ke-58, IKPI Depok dan Bogor Gaungkan UU Konsultan Pajak Melalui Fun Walk

Posted on 22/08/202322/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus menggaungkan pentingnya Undang-Undang Konsultan Pajak. Kali ini, melalui kegiatan Fun Walk hasil kolaborasi IKPI Cabang Depok dan Bogor yang akan dilaksanakan di Kebun Raya Bogor pada 27 Agustus 2023 mereka menyuarakan kembali hal itu.

“Kami menyuarakan UU Konsultan Pajak melalui tulisan pada kaos yang dipakai peserta saat Fun Walk. ‘UU Konsultan Pajak is A Must’, kalimat itu bagian dari upaya kami terus menyuarakan pentingnya keberadaan UU tersebut,” kata Ketua IKPI Depok Nuryadin Rahman, Senin (21/8/2023).

Menurut Nuryadin UU Konsultan Pajak bukan hanya untuk melindungi profesi konsultan pajak, tetapi juga melindungi wajib pajak, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak konsultan dan wajib pajak.

Ditegaskannya, sebanyak 80 persen APBN Indonesia bersumber dari penerimaan pajak. Dengan demikian, diharapkan perlindungan terhadap konsultan dan wajib pajak bisa segera diwujudkan melalui undang-undang.

Kembali ke perayaan HUT ke-58 IKPI. Menurutnya, kolaborasi IKPI Depok dan Bogor bukan hanya sebatas pada kegiatan semata, tetapi rasa persaudaraan dan kekeluargaan keduanya memang terjalin sudah cukup lama.

Dikatakan Nuryadin, dalam Fun Walk nanti kedua cabang bukan hanya sekadar berjalan mengeliling Kebun Raya Bogor sejauh 5 Kilometer, melainkan juga ada hiburan lainnya seperti organ tunggal, fun game, dan kegiatan-kegiatan seru lainnya.

“Di lokasi acara, kami mendirikan tenda yang dikelilingi dengan spanduk-spanduk perayaan HUT IKPI. Jadi banyak hal yang dilakukan untuk lebih mengenalkan IKPI kepada masyarakat, khususnya di Bogor dan Depok,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua IKPI Bogor Pino Siddharta mengatakan bahwa gelaran Fun Walk ini akan diikuti sedikitnya 150 peserta yang terdiri dari anggota IKPI Bogor dan Depok beserta keluarga.

Untuk menjalin keakraban serta kekompakan lanjut Pino, panitia juga telah menyiapkan permainan seru untuk para peserta.

“Ada juga hadiah yang diberikan kepada peserta yang berhasil menyelesaikan permainan/tantangan yang diberikan oleh panitia,” kata Pino.

Dikatakannya, Fun Walk ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan IKPI Bogor, tetapi sepertinya ini adalah kegiatan Fun Walk kedua untuk IKPI Depok.

Namun demikian, Pino mengungkapkan bahwa IKPI Bogor sangat senang bisa menjadi bagian dari seluruh cabang IKPI di Indonesia yang ikut merayakan HUT IKPI ke-58 ini.

“Semoga acara Fun Walk ini bisa rutin diadakan, tetapi diharapkan kedepan kegiatan seperti ini bisa dikoordinasikan dari jauh hari agar bisa dipersiapkan secara optimal,” ujarnya. (bl)

Perayaan HUT ke-58, Keluarga Besar IKPI Jaksel Siap Meriahkan Fun Walk 2023

Posted on 21/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sebanyak 200 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Selatan (Jaksel) bersama keluarga siap meriahkan HUT IKPI ke-58 dengan menggelar Fun Walk pada 27 Agustus 2023 di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta.

Ketua IKPI Jakarta Selatan Jenda Damanik menyatakan, pemilihan lokasi Kebun Binatang Ragunan bertujuan juga untuk lebih mengenalkan IKPI kepada masyarakat luas, khususnya pengunjung kebun binatang yang jumlahnya mencapai ribuan, saat hari libur.

Untuk menarik perhatian pengunjung kebun binatang kata Jenda, panitia Fun Walk telah menyiapkan berbagai permainan seru dan hadiah-hadiah menarik seperti TV 32″, Kulkas, Samsung Tab, Samsung HP, Mesin Cuci, Microwave, untuk para peserta.

Fun Walk yang baru pertama kali digelar IKPI Jakarta Selatan ini kata Jenda, juga akan dioptimalkan untuk ajang silaturahmi keluarga besar IKPI Jaksel, menambah keakraban dan kekompakan.

“Jadi perayaan ini akan kami optimalkan untuk banyak hal positif, yang tentunya untuk kemajuan IKPI kedepannya,” ujarnya.

Untuk menambah suasana kekeluargaan lanjut Jenda, panitia sudah menyiapkan tikar untuk lesehan santap siang dengan menu pecel Ragunan dan ayam kentucky. (bl)

Kasus Gratifikasi dan TPPU Angin Prayitno Diputus Hari Ini

Posted on 21/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji menghadapi sidang pembacaan putusan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hari ini, Senin (21/8/2023).

Sidang akan dihelat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Rencananya akan dimulai pada pukul 10.00 WIB di ruang Kusuma Atmadja.

“Untuk putusan, Senin, 21 Agustus 2023,” demikian dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Senin (21/8/2023).

Dalam kasus ini, Angin dituntut dengan pidana sembilan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan. Jaksa KPK juga menuntut Angin dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp29.505.167.100 subsider dua tahun penjara.

Angin yang merupakan Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat menerima gratifikasi di antaranya dari PT Rigunas Agri Utama (RAU), CV Perjuangan Steel (PS), PT Indolampung Perkasa, PT Esta Indonesia, wajib pajak Ridwan Pribadi, PT Walet Kembar Lestari (WKL), dan PT Link Net.

Penerimaan gratifikasi itu terjadi dalam rentang waktu 2014-September 2019.

Angin disebut juga melakukan pencucian uang untuk menutupi harta kekayaan yang berasal dari penerimaan gratifikasi periode 2014-2019 senilai Rp29.505.167.100 dan suap sejumlah Rp14.628.315.000.

Di antaranya dengan membeli tiga bidang tanah di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Kemudian dua bidang tanah beserta bangunan di Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Berikutnya 60 bidang tanah di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor; delapan bidang tanah di Desa Babakan, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka; satu bidang tanah di Desa Palasah, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Ini merupakan kali kedua Angin diproses hukum setelah sebelumnya ia dinyatakan bersalah atas kasus suap mengenai rekayasa pajak. Kasus suap dimaksud masih bergulir di tahap kasasi. (bl)

Menteri Bahlil Sebut GMT 15 Persen Hambat Hilirisasi RI

Posted on 21/08/202321/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menentang sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pajak minimum global (GMT) 15 persen. Bahlil menilai GMT akal-akalan negara maju untuk menghambat hilirisasi Indonesia.

Dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (19/8/2023), Bahlil menilai GMT hanya akan menguntungkan negara maju dan penerapan pajak 15 persen itu belum apple to apple antara negara maju dan berkembang.

“Ilmu ini (akal-akalan) kita sudah paham. Jangan lagi anggap kita tak paham,” kata Bahlil dalam pernyataannya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (20/8/2023).

Ia menilai GMT bakal berdampak terhadap insentif investasi, termasuk tax holiday. Padahal, kata dia, negara berkembang seperti Indonesia masih butuh pemanis untuk menarik masuk dana segar dari investor asing.

Ia menyebut bila Indonesia ikut-ikutan menerapkan pajak minimum global, program hilirisasi yang digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa terganggu. Bahlil khawatir investor negara maju bakal kabur dan memilih berinvestasi di negaranya sendiri.

Menteri Ekonomi dan Keuangan Brunei Darussalam Dato Amin Liew Abdullah juga tak setuju dengan aturan GMT 15 persen. Menurutnya, pajak ini akan membuat persaingan global semakin tidak seimbang.

Amin mengatakan negara-negara berkembang masih harus meningkatkan daya saing dengan nilai tawar lebih demi menarik investasi. Oleh karena itu, ia berharap tidak semua negara dipukul rata.

“Aturan GMT ini tidak hanya berdampak pada negara ASEAN saja, tapi juga ke negara berkembang lainnya,” kata Amin.

“Kita perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi tiap negara yang unik dan juga memastikan semua negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan dan menciptakan pertumbuhan ekonominya masing-masing,” lanjutnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebut Indonesia sedang bersiap menerapkan pajak minimum global tersebut. GMT 15 persen ini digagas pertama kali oleh kelompok negara maju alias G7.

Pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), kesepakatan GMT ini rencananya bakal diimplementasikan mulai 2024.

Laporan yang dirilis Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyebut bahwa negara-negara inclusive framework, termasuk Indonesia, sepakat dengan angka minimum 15 persen tersebut.

“Ini yang akan menjadi salah satu fokus karena dunia sekarang juga mulai bertahap melaksanakan kebijakan global taxation yang bertujuan untuk mengurangi berbagai insentif fiskal untuk race to the bottom,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (5/6/2023).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kepada CNBC Indonesia bahwa pemerintah sudah mengakomodasi aturan GMT 15 persen ini dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Kendati demikian, ia mengakui bahwa penerapan GMT pasti berpengaruh kepada pemberian insentif pajak, seperti tax holiday. (bl)

Rayakan HUT ke-58, IKPI Surabaya, Sidoarjo dan Semarang Gelar Fun Walk Serempak

Posted on 20/08/202319/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya, Sidoarjo, dan Semarang, mengerahkan ratusan anggotanya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Fun Walk pada 27 Agustus 2023 Adapun titik kumpul peserta ada di Taman Surya Surabaya (Cabang Surabaya dan Sidoarjo) serta Masjid Agung Simpang Lima (Cabang Semarang).

Gelaran ini merupakan rangkaian acara untuk memeriahkan HUT IKPI ke-58 yang puncaknya akan dilaksanakan di Hotel Rich Carlton, Jakarta pada 31 Agustus 2023.

Ketua IKPI Cabang Surabaya Zeti Arina mengaungkapkan, untuk IKPI Surabaya dan Sidoarjo sedikitnya 200 peserta dari kedua cabang itu menyatakan siap berpartisipasi.

Zeti menegaskan, meskipun kegiatan tersebut bersifat hiburan namun panitia telah menetapkan beberapa aturan yang wajib dilakukan oleh setiap peserta Fun walk.

Beberapa aturan itu diantaranya: Pertama, peserta Fun Walk HUT IKPI ke 58 memakai Kaos IKPI dengan gambar “SAYA KOMPETEN” yang disediakan panitia, celana olahraga, sepatu olahraga. Kedua peserta Fun Walk HUT IKPI ke 58 wajib dalam keadaan sehat dan tidak memaksakan diri untuk melakukan kegiatan Fun Walk apabila merasa kurang sehat.

Ketiga, peserta Fun Walk HUT IKPI ke 58 tidak diperkenankan memakai pakaian beratribut partai politik dan atribut kampanye

Capres/Cawapres/Caleg. Keempat, peserta Fun Walk HUT IKPI ke 58 Wajib menghormati sesama pengguna jalan.

Kelima, peserta Fun Walk HUT IKPI ke 58 wajib menjaga ketertiban dan

keamanan serta kebersihan lingkungan, serta dilarang merusak fasilitas umum atau barang milik orang lain.

Dalam poin selanjutnya di aturan tersebut, panitia juga menegaskan bahwa kegiatan Fun Walk HUT IKPI ke 58 bukan merupakan kegiatan kampanye, sehingga Peserta Fun Walk HUT IKPI ke 58 dilarang membawa MMT/poster/spanduk yg berisi kampanye dukungan terhadap Capres/Cawapres/Caleg/partai tertentu.

“Jadi, kami membuat aturan dengan beberapa poin penting dan itu wajib dipatuhi peserta,” kata Zeti dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2023).

Fun Walk Semarang

Sementara itu, dari Semarang, Jawa Tengah dilaporkan bahwa ditanggal yang sama cabang IKPI di kota ini juga akan mengadakan kegiatan serupa (Fun Walk).

Ketua IKPI Cabang Semarang Jan Prihadi mengungkapkan, bahwa mereka juga akan ambil bagian untuk turut memeriahkan HUT ke-58 IKPI.

Menurut Jan, sedikitnya 70 anggotanya akan ikut berpartisipasi dalam Fun Walk tahun ini.

“Fun Walk akan kami laksanakan pada Minggu 27 Agustus 2023 dengan titik kumpul di Masjid Agung Semarang (Simpang Lima). Adapun rute Fun Walk adalah Simpang Lima – Tugu Muda (Lawang Sewu) dan kembali ke Simpang Lima,” kata Jan melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2023).

Jan juga menyampaikan permohonan maaf kepada anggotanya, dikarenakan mereka tidak menyiapkan acara hiburan selain Fun Walk.

“Karena keterbatasan waktu, kami tidak sempat menyiapkan kegiatan hiburan lain,” ujarnya.

Diungkapkannya, kegiatan ini juga hanya diperuntukan terbatas yakni anggota dan keluarga IKPI Semarang. Harapannya, Fun Walk ini bisa meningkatkan keakraban sesama anggota sambil berbaur dengan masyarakat,” katanya.

Jan menyatakan kalau Fun Walk ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan IKPI Semarang. Tetapi, dia berjanji pada kesempatan berikutnya IKPI Semarang akan mengadakan acara serupa dengan menggandeng Kanwil DJP Jateng I. (bl)

Rayakan HUT ke-58, IKPI Cabang Jakarta Utara, Pusat dan Barat Kolaborasi Gelar Fun Walk

Posted on 19/08/202321/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat, Utara, dan Barat berkolaborasi menggelar Fun Walk di Kawasan PIK 2 pada 27 Agustus, pukul 07.00-10.00 WIB. Rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT IKPI ke-58 ini, sedikitnya akan dihadiri 500 peserta yang merupakan keluarga besar IKPI dari ketiga cabang tersebut.

Ketua IKPI Cabang Jakarta Utara Franky Foreson mengungkapkan, Fun Walk akan dimulai dari titik kumpul ‘Pagoda’, di mana lokasi tersebut merupakan icon dari PIK Pantjoran. Setelah itu, seluruh peserta lanjut menuju kawasan East Coast by The Sea dan kembali ke titik kumpul.

“Jarak tempuh dari titik kumpul dengan lokasi Fun Walk lebih kurang 2 KM. Saya rasa lumayan berkeringat lah,” ujar Franky dalam keterangan tertulisnya Jumat, (18/8/2023).

Lebih lanjut Franky mengatakan, Fun Walk IKPI ini merupakan acara pesta kebersamaan seluruh anggota yang kebetulan untuk wilayah Barat, Utara, dan Pusat, sepakat untuk mengkolaborasikan kegiatan ini.

“Selain untuk memeriahkan HUT IKPI, Fun Walk ini sebagai ajang silaturahmi keluarga besar IKPI dari 3 cabang. Karena, seluruh anggota yang hadir sepakat untuk menyertakan keluarga mereka pada kegiatan ini,” ujarnya.

Dikatakannya, Fun Walk IKPI 3 cabang ini bukan hanya sekadar diisi dengan berjalan kaki saja, tetapi ada hiburan-hiburan lain yang telah disediakan tim panitia agar acara ini tidak terlihat kaku.

“Panitia telah menyediakan doorprize untuk para peserta Fun Walk. Setelah acara selesai, seluruh anggota IKPI dan keluarga dapat menikmati berbagai macam makanan kuliner yang banyak terdapat di kawasan PIK Pantjoran,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menyatakan, Fun Walk ini juga didukung oleh para relawan dari Tzu Chi dan Dokter serta mobil ambulan dari Rumah Sakit Tzu Chi Hospital. “Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kami mendapatkan dukungan dari tim medis,” katanya.

Terakhir, Franky juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari dokter Sugiono yang merupakan Direktur dari Tzu Chi Hospital, di mana dukungan tersebut diberikan secara gratis untuk mendukung kelancaran Fun Walk IKPI.

Sementara itu, Ketua IKPI Jakarta Pusat Hendrik Saputra mengatakan bahwa dirinya menyambut baik kolaborasi 3 cabang IKPI ini. Karena, ini merupakan kolaborasi pertama yang mereka lakukan untuk memeriahkan HUT IKPI ke-58.

Pada tahun sebelumnya kata Hendrik, IKPI Jakarta Pusat juga menggelar Fun Walk tetapi kegiatan itu hanya diikuti oleh anggota dari cabang dan seluruh keluarganya. Adapun kegiatan itu mereka selenggarakan di EcoPark, Ancol.

Hendrik juga menyampaikan harapan yang sama, agar kolaborasi Fun Walk 3 cabang ini lebih mengakrabkan sesama anggota dan keluarga IKPI.

“Selamat HUT IKPI ke-58 dan semoga seluruh anggota IKPI tambah sukses dan IKPI semakin Jaya Jaya Jaya,” ujar Hendrik.

Ketua Cabang Jakarta Barat Tan Alim mengungkapkan, pada saat acara seluruh peserta akan diberikan goody bag berisi kaos, topi, snack dan minuman.

“Jadi, selain untuk menyeragamkan para peserta. Tujuan pembagian atribut Fun Walk ini agar nama IKPI semakin dikenal oleh Masyarakat luas dan anggotanya semakin kompak,” kata Tan Alim.

Sementara lanjut dia, snack dan minuman yang diberikan kepada peserta adalah untuk sekadar memberikan sarapan kecil.

“Jadi yang belum sarapan, peserta bisa memakan snack yang telah disediakan panitia,” ujarnya.

Tan Alim juga menyatakan, bahwa dirinya menyimpan harapan besar pada kegiatan Fun Walk 3 cabang ini. “Saya berharap, dengan adanya kegiatan ini, silaturahmi antar pengurus dan anggota IKPI semakin erat,” ujarnya.

Sekadar informasi, dalam pelaksanaannya kolaborasi Fun Walk IKPI 3 cabang ini juga akan diliput DAAI TV. (bl)

IKPI Pekanbaru Sosialisasi PMK 66/2023, Lilisen: Ini Bentuk Dukungan Kami ke DJP

Posted on 18/08/202318/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Sebanyak 60 peserta mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Natura atau Kenikmatan (PMK 66/2023) di Ballroom Hotel Royal Asnof Jalan Tuanku Tambusai, Selasa (15/8/2023). Kegiatan yang dilakukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru ini, sebagai bentuk komitmen asosiasi dalam membantu pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Ketua IKPI Cabang Pekanbaru Lilisen menjelaskan, sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, IKPI mempunyai tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan dan mengedukasi masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya perpajakan.

“Tujuannya, dengan masyarakat mengetahui peraturan, mereka jadi peduli dan diharapkan bisa menjadi wajib pajak yang patuh,” kata Lilisen, Jumat (18/8/2023).

Selain itu, IKPI juga telah menandatangani MoU dengan DJP untuk kolaborasi dalam kegiatan perpajakan.

“Sebagai mitra strategis DJP, tentunya IKPI berkomitmen mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan,” ujar Lilisen.

Kembali kepada Pajak Natura, Lilisen mengungkapkan bahwa sesungguhnya regulasi itu telah diatur di dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Kami menyambut baik diterbitkannya regulasi ini. Karena pengenaan Natura memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan PPh atas penggantian/imbalan sehubungan pekerjaan/jasa dalam bentuk uang maupun Natura dan atau kenikmatan serta menghindari upaya pengurusan basis pajak. PMK ini mulai berlaku pada 1 Juli 2023 dan terdiri dari 6 bab,” katanya.

Dijelaskan Lilisen, Natura adalah imbalan/penggantian dalam bentuk barang selain uang dari pemberi kerja kepada penerima. Sedangkan kenikmatan adalah imbalan berupa hak atas pemanfaatan suatu fasilitas.

Pada salah satu bab dalam PMK 66/2023, pemerintah mengatur perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Pemerintah mengatur fasilitas kantor yang diterima pegawai dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

“Melalui PMK 66 tahun 2023 yang mulai berlaku 1 Juli 2023 ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak dan kepada konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI Cabang Pekanbaru supaya tahu batasan-batasan mana yang dapat menjadi Natura dan kenikmatan yang dapat dinikmati oleh karyawan atau wajib pajak,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Pekanbaru Tampan Elmon Maron, yang juga hadir sebagai narasumber pada kegiatan itu menyatakan menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh IKPI Cabang Pekanbaru dalam mengulas lebih mendalam PMK 66 Tahun 2023 ini.

“Ini sangat bagus karena memang PMK 66 Tahun 2023 ini masih menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat karena wajib pajak harus mengetahui mana yang pajak Natura dan Kenikmatan itu,” katanya.

Elmon berharap ke depannya IKPI Cabang Pekanbaru bisa lebih rutin lagi mengadakan kegiatan edukasi terkait perpajakan kepada masyarakat dan wajib pajak sehingga bisa lebih memahami peraturan perpajakan yang lebih komprehensif.

“Semoga ke depan para peserta dan wajib pajak bisa memahami informasi perpajakan yang lebih komprehensif sehingga dapat diaplikasikan dalam memberikan konsultasi kepada klien dan penerapan dalam pelaporan pajak,” ujarnya.

Sekadar informasi, kegiatan itu turut dihadiri Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan Imam Teguh Suyudi serta Ketua IKPI Cabang Pekanbaru Lilisen, anggota IKPI dan Wajib Pajak. (bl)

Kantor Pelayanan Pajak Jatim Segera Sita 220 Aset Penunggak Pajak

Posted on 18/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sebanyak 220 aset penunggak pajak di Jatim bakal disita secara serentak pada akhir bulan Agustus 2023 ini. Penyitaan itu akan dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di seluruh wilayah Jawa Timur (Jatim).

KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim I, II, dan III akan menyita aset berupa motor, mobil, emas, komputer, tanah dan bangunan serta rekening wajib pajak atau penanggung pajak.

Aset yang disita itu berasal dari Kanwil DJP I sebanyak 67 aset, Kanwil DJP II sebanyak 74 aset, dan Kanwil DJP III sebanyak 79 aset. Terkait hal ini, Sigit Danang Joyo Kepala Kanwil DJP I menyebut pihaknya telah berusaha mengedepankan upaya persuasif kepada wajib pajak.

“Namun karena tidak kunjung melunasi pajaknya, sehingga dilakukan tindakan penagihan aktif,” kata Sigit Danang Joyo, seperti dikutip dari SuaraSurabaya.net, Jumat (18/7/2023).

Sigit menjelaskan kegiatan penyitaan ini telah sesuai UU No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PMK-189/PMK.03/2020, sebagaimana telah diubah dengan PMK No. PMK-61/PMK.03/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Dalam prosedurnya, pihak KKP menyampaikan surat perintah melaksanakan penyitaan. Kata Sigit, ini merupakan tindakan penagihan aktif yang dilakukan setelah penyampaian surat teguran dan surat paksa.

Sigit juga menyatakan kalau edukasi wajib pajak melalui penyuluhan aktif baik secara langsung atau online terus dilaksanakan KPP di Lingkungan Kanwil DJP Jatim I, II, dan III supaya kepatuhan sukarela wajib pajak semakin meningkat.

“Tindakan penagihan aktif seperti sita jadi upaya terakhir setelah berbagai pendekatan persuasif sudah dilakukan terhadap wajib pajak yang merupakan penunggak pajak,” jelasnya. (bl)

Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak 2024 Rp 2.307,9 Triliun

Posted on 18/08/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.781,3 triliun pada tahun anggaran 2024. Dari target tersebut, penerimaan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan target tersebut telah memperhitungkan gerak perekonomian ke depan.

“Target penerimaan pajak yang ditaruh di dalam RAPBN 2024 itu tentunya memperhatikan dan memperhitungkan bagaimana gerak ekonomi kita ke depan. Kalau pertumbuhan ekonomi kita adalah 5,2 persen, lalu kemudian inflasi kita perkirakan 2,8 persen, maka kegiatan ekonomi itu secara nominal dia sudah tumbuh di kisaran 8 persenan,” kata Wamenkeu seperti dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan, Jumat (18/08/2023).

Untuk mencapai target penerimaan tersebut, pemerintah akan melakukan sejumlah langkah optimalisasi penerimaan perpajakan dan melakukan efisiensi dalam administrasi perpajakan. Dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan, pemerintah mengimplementasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Selain itu, pemerintah juga telah menjalankan core tax system atau sistem inti perpajakan, serta memperbaiki tata kelola dan administrasi perpajakan. Selain itu, sinergi joint program juga dilakukan agar penerimaan semakin konsisten antar berbagai sumber, baik pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan melaksanakan undang-undang harmonisasi perpajakan kita.

“Kita memiliki core tax system yaitu sistem inti perpajakan kita sudah akan bisa mulai beroperasi di tahun 2024. Ini bukan berarti bahwa masyarakat akan dibebani pajak lebih tinggi, tetapi artinya adalah sistem pemungutan pajak kita akan lebih efisien sehingga biaya bisa ditekan, efisiensinya bisa meningkat,” ujar Wamenkeu.

Di samping itu, pemerintah juga akan meningkatkan kepatuhan dan penggalian potensi pajak, serta menjaga efektivitas reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk perluasan basis pajak. Adapun pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Di sisi lain, Wamenkeu mengungkapkan cukai hasil tembakau mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Untuk itu, pemerintah berencana mengenakan cukai bagi barang yang juga memiliki dampak negatif bagi perekonomian, seperti cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan.

“Wacana-wacana itu ada dan tentu nanti kita lakukan, tetapi dengan tetap melihat kemampuan keuangan, kemampuan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sehingga tujuannya adalah untuk membatasi konsumsi itu tidak jadi salah seakan-akan memberatkan masyarakat atau mengurangi investasi,” kata Wamenkeu. (bl)