Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Sebanyak 5.443 Orang Kaya RI Dikenakan Pajak 35 Persen

Posted on 27/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah telah menjaring 5.443 wajib pajak pribadi orang kaya di Indonesia per Agustus 2023. Kelompok ini masuk ke dalam golongan berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dengan tarif pajak 35 persen.

Dalam UU HPP, kini tarif PPh terbagi ke dalam lima lapisan, yaitu 5% untuk penghasilan kena pajak Rp 0-60 juta, 15 persen Rp 60 juta – Rp 250 juta, 25 persen dari Rp 250 juta – Rp 500 juta, 30 persen dari Rp 500 juta – Rp 5 miliar, dan 35 persen di atas Rp 5 miliar.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan jumlahnya hanya 0,04 persen dibanding total laporan SPT yang menyampaikan PPh sebanyak 11 juta wajib pajak. Adapun, nilai pajaknya mencapai Rp 3,5 triliun dari total penerimaan Rp 10,6 triliun PPh pribadi.

“Yang kami gunakan basis SPT kami dapat per Juli kemarin SPT PPh orang pribadi ada 5.443 wajib pajak yang lapor dengan gunakan PPh tarif bracket 35 persen dari 11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT PPh 2022 nya,” kata Suryo, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (27/12/2023).

Sebelumnya, Ditjen Pajak menargetkan sebanyak 1.119 orang super kaya atau crazy rich masuk ke dalam lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) terbaru, yakni 35%. Orang-orang kaya itu memiliki penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.

Ditjen Pajak meyakini dengan adanya besaran tarif baru itu yang mengakomodir orang-orang dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar akan meningkatkan penerimaan negara dari sisi pajak penghasilan (PPh) secara signifikan. Besarannya diperkirakan mencapai Rp 1,75 miliar per tahun.

Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengungkapkan selama ini Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya agar semua wajib pajak patuh secara sukarela.

“Direktorat Jenderal Pajak sudah mempunyai Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, baik untuk korporasi maupun individu. Selama ini pengawasan juga dilakukan secara intensif sebagai upaya membangun kepatuhan sukarela,” kata Prastowo lewat keterangan tertulis, Rabu, (27/12/2023).

Prastowo juga mengatakan ketaatan setiap Wajib Pajak, termasuk para orang kaya merupakan kewenangan otoritas pajak. Sebagian besar informasi mengenai ketaatan itu bersifat rahasia.

“Mengenai profil ketaatan tentu kewenangan materil otoritas pajak dan dalam beberapa hal ini sifatnya rahasia, selain dinamis,” kata dia.

Prastowo menjelaskan Kemenkeu dan DJP akan selalu meningkatkan pelayanan pajak. Karena itu, kata dia, pihaknya selalu terbuka dengan masukan yang konstruktuf dan dukungan dari banyak pihak.

“Kemenkeu dan DJP tentu sangat terbuka untuk masukan yang konstruktif dan dukungan banyak pihak sangat diperlukan,” ujarnya. (bl)

Ini Daftar 10 Negara dengan Pajak Penghasilan Tertinggi di Dunia

Posted on 27/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pajak merupakan kontribusi wajib pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU) dan digunakan untuk keperluan kemakmuran rakyat.

Pajak yang dikelola pemerintah pusat dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea meterai, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

PPh adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan seseorang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, dan kegiatan. Ketentuan mengenai PPh diatur dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Meskipun berguna untuk kesejahteraan rakyat, tidak sedikit warga negara yang merasakan PPh sangatlah mencekik. Lantas, di mana sajakah negara dengan pajak penghasilan pribadi tertinggi di dunia?

Dikutip dari Tempo.co, ini Daftar Negara dengan Pajak Penghasilan Tertinggi yang dirilis oleh Perusahaan konsultan lepas pantai asal Dubai, Nomad Capitalist mencatat deretan negara dengan pajak penghasilan tertinggi di dunia pada 2023.

Berikut rinciannya:

1. Pantai Gading

Penduduk di Pantai Gading harus rela menyerahkan 60 persen pendapatannya kepada negara. Akan tetapi, besaran spesifik pajak penghasilannya tergantung pada pendapatan yang diperoleh masing-masing warga di salah satu negara di kawasan Afrika Barat itu.

2. Finlandia

Di posisi kedua, terdapat Finlandia yang menetapkan besaran PPh tertinggi sedunia. Negara yang hanya dihuni oleh sekitar 5,5 juta orang itu menetapkan tarif pajak pendapatan hingga 56,95 persen. Uniknya, seseorang yang tinggal di negara itu lebih dari 6 bulan dianggap sebagai penduduk Finlandia dan akan dikenai pajak penghasilan.

3. Jepang

Selanjutnya, ada negara dari Benua Asia yang juga menetapkan tarif PPh tak kalah tinggi dibandingkan Pantai Gading dan Finlandia, yaitu Jepang. Banyak orang dari Negeri Sakura yang dikenal memiliki etos kerja tinggi. Dengan kesuksesannya itu, Pemerintah Jepang membebankan pajak pendapatan sebesar 55,97 persen kepada warga negaranya.

4. Denmark

Kembali ke kawasan Eropa, ada Denmark yang mempunyai perekonomian maju, sehingga menempati peringkat ke-9 dalam hal Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita dan ke-6 dalam PDB nominal per kapita. Kesejahteraan negara di wilayah Eropa bagian utara itu tak terlepas dari pengenaan pajak pendapatan hingga 56 persen dari penghasilan.

5. Austria

Negara dengan pajak penghasilan tertinggi di dunia berikutnya adalah Austria. Pemerintah Austria menuntut warganya untuk membayar total pajak mencapai 55 persen. Selain itu, masyarakat setempat juga harus berlapang dada lantaran dikenai pajak pembayaran bonus sebesar 6 persen dan pajak keuntungan modal (capital gain) sebesar 27,5 persen.

6. Swedia

Swedia menjadi salah satu negara dengan tingkat kesejahteraan yang tertinggi dan memiliki tingkat kesenjangan pendapatan yang rendah. Namun, biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan keunggulan tersebut tidaklah murah. Warga Swedia harus rela menerima pemotongan sebesar 52,9 persen dari pendapatan tahunan untuk pembayaran pajak penghasilan pribadi.

7. Aruba

Aruba adalah sebuah pulau yang terletak di sisi barat daya Laut Karibia. Aruba sebelumnya menjadi bagian dari Kerajaan Belanda, tetapi mulai membentuk pemerintahan sendiri pada 1986. Warga di negara tersebut diwajibkan membayar pajak penghasilan pribadi sebesar 52 persen.

8. Belgia

Belgia berada di jantung kawasan industri Eropa, sehingga menjadikannya sebagai negara dengan sektor perdagangan terbesar ke-10 di dunia. Walaupun terdengar menguntungkan, masyarakat setempat terpaksa menyerahkan 50 persen dari penghasilannya sebagai sumber pajak bagi negara.

9. Israel

Israel menjadi rumah bagi perusahaan rintisan (startup) terbesar ke-13 di dunia. Tingkat inovasi di negara kecil Timur Tengah itu terus meningkat walaupun hanya dihuni oleh sekitar 9 juta orang. Akan tetapi, pemerintah negara yang sedang berkonflik dengan Hamas Palestina itu membebankan tarif pajak marginal sebesar 50 persen kepada warganya.

10. Slovenia

Slovenia menjadi negara dengan pajak penghasilan tertinggi di dunia peringkat ke-10. Meskipun menjadi salah satu negara terkecil di Eropa dan mempunyai populasi sekitar 2,1 juta orang, pemerintah setempat menetapkan besaran tarif pajak marjinal terbesar hingga 50 persen.

Mulai 2024 Kos-Kosan Sudah Bukan Objek Daerah

Posted on 27/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Rumah kos-kosan tidak lagi menjadi objek pajak daerah mulai tahun depan. Hal ini seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Berdasarkan UU HKPD, rumah kos-kosan tidak termasuk dalam pengertian hotel sehingga tidak menjadi objek pajak daerah.

Pada ketentuan sebelumnya yakni dalam UU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD), rumah kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 dikategorikan sebagai hotel sehingga terutang pajak hotel.

Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki kos-kosan dengan jumlah kamar lebih dari 10 akan dikenakan pajak dengan tarif tertinggi 10 persen.

Dengan berlakunya UU HKPD yang paling lambat dijalankan 5 Januari 2024 ini, rumah kos-kosan bukan lagi menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu.

“Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya,” bunyi Pasal 1 angka 47 UU HKPD, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/12/2023).

Merujuk pada Pasal 53 ayat 1, jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan, seperti hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, pesanggrahan, hingga glamping.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengatakan, perubahan kos-kosan bukan menjadi objek pajak daerah sesuai dengan UU HKPD akan memberikan sentimen negatif terhadap penerimaan pajak daerah serta membuat penurunan penerimaan pajak daerah.

Hal ini akan berdampak terutama untuk beberapa daerah yang memiliki objek andalan di sektor kos-kosan. Misalnya daerah yang mempunyai universitas atau kawasan industri.

“Karena sebelumnya, daerah mendapat pemasukan sebesar 10 persen dari nilai sewa. Kategori tarif ini sangat besar, karena jumlahnya dikenakan atas omset atau nilai sewa, bukan atas keuntungan,” ujar Ajib.

Ajib menyarankan supaya pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penerimaan dari sektor lainnya untuk menutup kehilangan penerimaan dari sewa kos-kosan tersebut. “Misalnya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak restoran dan kafe,” katanya. (bl)

Pemerintah Jaga Tax Bouyancy di Atas 1 Persen

Posted on 26/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Masih rendahnya rasio pajak alias tax ratio Indonesia banyak disoroti. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya menaikkan tax ratio di titik optimal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, penerimaan pajak hingga akhir 2023 terus menunjukkan kinerja positif. Misalnya saja pada tahun 2021, penerimaan pajak mampu tumbuh 19,3 persen setelah terkontraksi pada 2020 sebesar 19,6 persen.

Kemudian, pada tahun 2022 penerimaan pajak berhasil tumbuh sebesar 34,3 persen. Seiring dengan termoderasinya harga komoditas, maka penerimaan pajak tahun ini diperkirakan hanya akan tumbuh 5,9 persen.

Sri Mulyani mengatakan, lewat momentum tersebut, pemerintah akan menjaga tax bouyancy atau rasio tetap berada di atas angka 1 persen sehingga tax ratio juga ikut meningkat. Tax buoyancy merupakan sebuah indikator untuk mengukur respons atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi.

“Momentum ini akan terus memperbaiki tax ratio yang saat ini sering disorot, bouyancy-nya atau kenaikan dari kenaikan penerimaan pajak dibandingkan kenaikan volume ekonomi selalu di atas satu. Itu menyebabkan tax rationya selalu naik,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Kontan.co.id, Selasa (26/12/2023).

Sri Mulyani menyebut, tax bouyancy pada 2021 tercatat sebesar 1,94 persen. Kemudian, tax bouyancy pada 2022 sebesar 1,92. Kemudian, pada tahun ini, tax bouyancy diperkirakan mencapai 1,26 persen.

“Saya berharap bouyancy ini akan terus dijaga di atas 1 sehingga tax ratio membaik,” katanya.

Adapun nilai tax bouyancy di angka 1 berarti merefleksikan bahwa setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyumbang 1 persen kenaikan penerimaan pajak. (bl)

Menkeu: Penerimaan Pajak akan Jadi Acuan Kebijakan Fiskal 2024

Posted on 26/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penerimaan pajak menjadi instrumen yang diperhatikan untuk kebijakan fiskal pada tahun depan.

Pasalnya, penerimaan pajak pada 2021 dan 2022 mengalami pertumbuhan yang terbilang tinggi, yakni masing-masing 19,3 persen dan 34,3 persen (year-on-year/yoy), setelah sempat terkontraksi sebesar 19,6 persen yoy pada 2020 akibat pandemi.

“Jadi, ini poin kritis terkait apakah kita bisa menjaga momentum pertumbuhan yang menjadi basis pajak kita,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Antaranews.com, Selasa (26/12/2023).

Per 12 Desember 2023, pertumbuhan penerimaan pajak tercatat sebesar 7,3 persen yoy. Penerimaan pajak tahun ini terbilang melambat dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh penurunan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Namun, menurut Menkeu, pertumbuhan tersebut tergolong cukup impresif, mengingat baseline pertumbuhan pajak yang sudah tinggi pada tahun sebelumnya.

“Ini akan menimbulkan rasio pajak (tax ratio) membaik dan kita bisa membuat fokus belanja menjadi lebih baik. Ini poin kritisnya, yaitu quality spending dan speed of spending seperti tahun ini,” ujar Menkeu.

Adapun dari sisi pembiayaan, Bendahara Negara mengatakan akan memperkuat sisi pasar modal, seperti memperdalam obligasi. Pasalnya, kebijakan suku bunga yang tinggi pada 2023 membuat jaring pengaman penyangga (buffer safety net) untuk pembiayaan mengalami pergolakan yang cukup kencang.

“Setiap kali Ketua Federal Reserve Jerome Powell mau berbicara, volatilitas dari sisi saham maupun bond market itu luar biasa. Jadi, kita harus melihatnya secara hati-hati, sehingga basis pembiayaan juga lebih stabil,” jelas dia.

Dengan penerimaan pajak yang baik dan pembiayaan yang stabil, maka fiskal negara dapat berfokus pada upaya mendongkrak pertumbuhan.

“Itu dari sisi kebijakan fiskal kita. Jangan sampai fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber masalah,” tutur Menkeu. (bl)

Jepang Hapus Sebagian Pajak Kripto Perusahaan dan Konglomerat

Posted on 26/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta (Suara Karya): Pemerintah Jepang merestui reformasi pajak yang menghapus sebagian pajak kripto untuk perusahaan dan konglomerat.

Reformasi yang dibahas sejak awal Desember itu menghapus pajak keuntungan yang belum direalisasi (unrealized gain) atas kepemilikan kripto bagi perusahaan, membuka jalan bagi mereka untuk memiliki aset kripto dengan lebih konsisten.

Melansir Bitcoin.com, selasa (26/12/2023), Kabinet Jepang bersidang untuk menyetujui reformasi pajak tahun fiskal 2018, yang mencakup serangkaian modifikasi peraturan yang mempengaruhi perusahaan di bidang mata uang kripto.

Reformasi tersebut mencakup perubahan yang menghapus pajak kripto atas keuntungan yang belum direalisasi, mewajibkan perusahaan untuk membayar upeti berdasarkan perubahan harga aset kripto setiap tahun fiskal.

Perubahan yang menghilangkan pajak ini berlaku untuk mata uang kripto yang diterbitkan sendiri oleh perusahaan telah disetujui awal tahun ini.

Namun dengan modifikasi tersebut, perusahaan kripto kini dapat memegang kripto yang diterbitkan oleh pihak ketiga tanpa membayar pajak keuntungan yang belum direalisasi.

Adapun penjualan dan pembelian mata uang kripto akan terus dikenakan pajak. Hal ini bertentangan dengan petisi Asosiasi Bisnis Aset Kripto Jepang yang meminta penghapusan pajak pada bursa kripto.

Menurut media lokal, langkah tersebut akan berkontribusi pada pengurangan umum pendapatan pajak pada Juni 2024, yang diperkirakan akan menjadi penurunan terbesar sejak 1989.

Reformasi, yang telah dibahas sejak awal Desember, diarahkan untuk memudahkan perusahaan menambahkan kripto ke perbendaharaan mereka tanpa membayar hanya untuk menyimpannya.

Jepang adalah salah satu dari sedikit negara yang menerapkan pajak keuntungan kripto yang belum direalisasi, sehingga mendorong perusahaan untuk menyimpan aset ini di negara lain. (bl)

Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan Pajak Rokok Elektrik

Posted on 22/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Paguyuban Asosiasi Vape Nasional Indonesia (PAVENAS) yang terdiri dari Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aliansi Vapers Indonesia (AVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Aliansi Pengusaha Penghantar Nikotin Elektronik Indonesia (APPNINDO), dan Asosiasi Vaporiser Bali (AVB) menyambangi Kementerian Keuangan di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait wacana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik pada 2024. Kunjungan ini diterima oleh Kementerian Keuangan yang diwakili Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Bonatua Mangaraja Sinaga.

Aksi dari gabungan pengusaha, konsumen, dan pelaku industri produk tembakau inovatif ini merupakan bentuk tuntutan pada Kementerian Keuangan untuk menunda implementasi pajak rokok untuk rokok elektrik hingga 2027, dan tidak ada kenaikan cukai saat implementasi pajak rokok tersebut dilakukan. PAVENAS juga mendorong pemerintah untuk transparan dan berlaku adil dalam perumusan kebijakan dengan melibatkan langsung pelaku usaha.

Mewakili PAVENAS, Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita mengatakan bahwa rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik berbarengan dengan kenaikan cukai merupakan pukulan berat bagi pengusaha, konsumen, dan pelaku industri. Dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik dengan besaran 10 persen dari tarif cukai yang berlaku, ditambah kenaikan tarif cukai untuk rokok elektronik sebesar 15 persen, maka rokok elektrik akan mendapat kenaikan beban pajak sebesar lebih dari 25 persen pada tahun 2024.

“Perlu menjadi pertimbangan bahwa industri rokok elektrik merupakan industri yang tergolong baru dan sebagian besar pelaku industri ini berasal dari komunitas dan UMKM,” katanya seperti dikutip dari Jawapos.com, Jumat (22/12/2023).

Oleh karena itu, PAVENAS memohon kebijaksanaan pemerintah terkait dengan rencana pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik ini, mengingat informasi terkait wacana ini saja baru disampaikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rapat Sosialisasi Kebijakan di Bidang Cukai Tahun 2024 pada tanggal 28 November 2023.

PAVENAS mendesak pemerintah agar implementasi pengenaan pajak rokok untuk rokok elektrik baru dilakukan setidaknya lima tahun ke depan yaitu pada 2027. Permohonan ini berkaca dari implementasi pajak rokok konvensional yang juga memiliki masa peralihan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU 28/2009) ditetapkan implementasi Pajak Rokok dimulai pada tahun 2014 sehingga ada 5 tahun waktu transisi bagi industri. Selain itu, ketika pajak rokok konvensional diimplementasikan, saat itu pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau agar industri tidak mengalami beban ganda.

“Kami berharap proses perumusan kebijakan terkait industri rokok elektrik dilakukan secara terbuka dan transparan kepada pelaku industri yang terdampak oleh regulasi tersebut. Hal ini penting bagi keberlangsungan usaha, termasuk investasi dan penyerapan tenaga kerja di sektor ini secara keseluruhan,” katanya.

Setelah sebanyak dua kali mengirimkan surat tertulis dan permintaan audiensi kepada Kemenkeu RI, PAVENAS memutuskan untuk secara langsung mendatangi Kementerian Keuangan untuk menuntut penjelasan dan transparansi dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasca menerima kunjungan audiensi dari PAVENAS hari ini, Garindra mengatakan bahwa pemerintah telah mendengarkan aspirasi terkait usulan penundaan implementasi pajak rokok elektrik dan permohonan tidak adanya kenaikan cukai saat aturan itu diterapkan.

“Perwakilan Kementerian Keuangan yakni Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya Bonatua Mangaraja Sinaga tadi sudah menyampaikan akan mencari jalan tengah untuk implementasi pajak rokok tahun 2026, mengingat kebijakan cukai sudah berlaku pada 2023–2024, sementara pada 2025 akan ada kenaikan PPN, sehingga 2026 dapat dipertimbangkan untuk pengenaan pajak rokok elektronik asalkan cukainya tidak naik di tahun itu,” katanya.

Garindra mengatakan pihaknya berterima kasih kepada pemerintah yang menyambut baik aspirasi dari para pelaku usaha dan harapannya pemerintah dapat menjelaskan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa pengenaan pajak rokok elektrik akan dipertimbangkan kembali.

“Kami mengapresiasi kesempatan diskusi hari ini dan kami berharap hasil pertemuan ini menjadi pertimbangan pengambilan keputusan terkait pajak rokok elektrik,” kata Garindra. (bl)

Penuh Dengan Sukacita dan Kedamaian di Perayaan Natal 2023

Posted on 22/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ribuan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama stakeholder akan merayakan Natal Nasional 2023 di Gedung House Of Blessing GBI, Jl. Lingkar Luar Barat No. 108, Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (13/1/2024). Diharapkan, dari perayaan Natal ini anggota IKPI dapat menjadi surat Kristus yang terbuka melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Ketua panitia Natal Nasional IKPI 2023 Tan Alim menyatakan, tujuan perayaan Natal yang paling utama adalah untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus dan memperingati kasih karunia Allah yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Ini bukan tentang sebuah kisah yg apik, tetapi sebuah mahakarya berbentuk kabar baik, Mengembalikan damai yg sejati dan memaknai arti hidup yg dimenangkan, Penuh dg sukacita dan kedamaian

Tentunya kata dia, sebagai bentuk rasa syukur atas karya dan penyertaan Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. “Tema Natal Nasional IKPI 2023 adalah ‘Hendaklah Damai Sejahtera Kristus Memerintah Dalam Hatimu’ (Kolose 3:15),” kata Tan Alim melalui keterangan tertulisnya, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya, tema tersebut sesuai dengan tema Natal 2023 yang telah ditetapkan PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yaitu “Kemuliaan Bagi Allah dan Damai Sejahtera di Bumi” “Ini terkait juga dengan profesi kami sebagai konsultan pajak,” katanya.

Diungkapkannya, perayaan Natal Tahun 2023 ini kepanitiaannya didukung dari anggota 11 Cabang dan 3 Pengda yang terdekat dengan kantor IKPI Pusat. Hal itu dimaksudkan, agar lebih memudahkan koordinasi dalam menjalankan tugas-tugas kepanitiaan.

Sebagai informasi, menjelang perayaan Natal, IKPI juga melakukan bakti sosial (Baksos) ke Panti Asuhan dan Panti Jompo di Bekasi, Jawa Barat. “Kami berbagi kasih dan berharap, bantuan yang diberikan IKPI bisa membuat mereka merasakan sukacita yang sama dalam menyambut perayaan Natal,” katanya.

Menurut Tan Alim, nantinya selain 1.000 undangan online untuk anggota IKPI, juga ada undangan offline untuk perwakilan anggota, dan ada paduan suara gabungan, anggota 11 cabang serta mengundang seluruh kepala kanwil DJP se-Indonesia (secara online untuk daerah yang jauh dari tempat perayaan)

Dalam kegiatan tersebut kata Tan Alim, diharapkan bisa diikuti oleh 200 peserta offline terdiri dari penanggung jawab, pengarah, panitia, perwakilan anggota dari 11 cabang dan 3 Pengda yang wilayahnya dekat kantor IKPI Pusat, serta tamu undangan Internal (Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua Pengawas IKPI Sistomo). Selain itu ada juga undangan yang diberikan kepada tamu eksternal IKPI seperti DJP, Kadin, dan Apindo.

“Kepada seluruh anggota IKPI yang merayakan Natal dan yang tidak merayakan, kami berharap mereka juga bisa ikut berpartisipasi meramaikan perayaan ini. (bl)

Pemkab Manggarai Barat akan Pungut Pajak Hotel dan Restoran Kapal Wisata

Posted on 22/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan memungut pajak hotel dan pajak restoran dari kapal wisata beroperasi di perairan Labuan Bajo, mulai 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manggarai Barat Maria Yuliana Rotok, menerangkan, mulai awal Januari, Pemda akan memungut pajak sebesar 10 persen dari biaya jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum di atas kapal.

“Mulai diberlakukan Januari 2024. Mekanisme tidak jauh berbeda dengan akomodasi jasa perhotelan dan makan minum yang ada di darat. Tarifnya sama 10 persen,” kata Leli-sapaan Maria Yuliana Rotok, seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (22/12/2023).

Dia menjelaskan, mekanisme penghitungan 10 persen pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum kapal wisata itu dihitung dari harga jual paket wisata kapal tersebut. Dalam harga paket wisata kapal tersebut akan tertera biaya makan minum dan jasa penginapan.

“Dihitung dari harga jual paket wisata (kapal wisata). Berapa persen untuk membiayai makan minum dan penginapan. Baru dihitung 10 persen,” kata Leli.

Dia menyebut, ada 419 dari 700 lebih kapal wisata sudah tercatat bakal dibidik untuk dipungut pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum. Namun, dari 419 kapal wisata itu belum tentu semuanya dijadikan objek pajak.

“Pajak ini tergantung aktivitas yang ada di atas kapal. Untuk pajak makan dan minum, mungkin bisa kami kenakan di semua jenis kapal dengan berbagai ukuran GT-nya, cuma dia menyiapkan makan minum di kapal,” kata Leli.

Selain itu, apabila kapal wisata tidak menyediakan akomodasi penginapan, maka tidak dipungut pajak. Begitupun sebaliknya. Leli menjelaskan, pihaknya mengejar kapal-kapal wisata lain yang selama ini belum terdata di Pemkab Manggarai Barat untuk dikenakan pajak jasa akomodasi perhotelan dan pajak makan minum.

“Tetap kami kejar, kami koordinasikan dengan segenap stakeholder yang sekiranya memiliki data terkait keberadaan kapal yang beroperasi di Kabupaten Manggarai Barat ini,” ujarnya.

Menurut dia, Pemda Manggarai Barat telah menandatangani surat permohonan kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Labuan Bajo untuk memberikan data tentang keberadaan kapal wisata yang beroperasi di Manggarai Barat. (bl)

Pajak Tinggi Jadikan Harga Mobil di Israel Melambung

Posted on 22/12/2023 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Warga Israel harus merogoh kocek jauh lebih dalam untuk bisa memiliki mobil, baik itu mobil konvensional maupun listrik. Harga mobil di Israel menjadi sangat mahal karena dipengaruhi oleh pajak yang sangat tinggi hingga serangan kelompok Houthi.

Seperti dilansir Times of Israel pada Kamis (21/12/2023), pajak pembelian mobil bensin dan diesel di Israel bisa mencapai hingga 83 persen dari harga asli mobil. Namun umumnya, pajak yang dikenakan untuk pembelian mobil bensin dan diesel berkisar antara 60-70 persen.

Pajak yang sangat tinggi ini diterapkan untuk mendorong peralihan dari mobil konvensional ke mobil listrik hingga mobil hybrid. Ironisnya, pajak pembelian yang mereka kenakan untuk mobil listrik hingga hybrid juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Untuk mobil listrik misalnya, pajak yang dikenakan mulai dari 10 persen pada 2020, lalu menjadi 20 persen pada 2023, dan mencapai 35 persen pada 1 Januari 2024. Sedangkan pajak untuk mobil hybrid disamakan dengan mobil bensin sejak 2022. Di sisi lain, pajak untuk mobil plug in hybrid akan naik dari 55 persen di tahun ini menjadi sama seperti mobil konvensional di Januari 2024.

Tak hanya itu, harga jual mobil listrik juga jauh lebih tinggi dibandingkan mobil konvensional. Oleh karena itu, hanya ada sekitar 13 persen mobil pribadi di Israel yang merupakan mobil listrik. Angka ini jauh tertinggal dari Norwegia yang memiliki proporsi penggunaan mobil listrik mencapai di atas 80 persen dari keseluruhan mobil yang ada.

Tingginya harga jual mobil di Israel semakin diperparah oleh aksi kelompok Houthi dari Yaman yang menyerang kapal-kapal yang melewati Laut Merah. Situasi ini membuat banyak perusahaan pengiriman memilih untuk menghindari area tersebut dan menggunakan jalur lain. Akibatnya, mereka mengenakan biaya asuransi tambahan yang turut berkontribusi pada peningkatan harga jual barang, termasuk mobil, ke pelanggan.

Bulan lalu misalnya, Houthi membajak kapal Galaxy Leade yang membawa mobil-mobil untuk pebisnis Israel, Rami Ungar. Ungar merupakan pemilik Telkar, perusahan yang mengimpor kendaraan Kia ke Israel.

Lebih sedikitnya jumlah mobil impor yang tiba di Israel membuat para retailer kelimpungan. Situasi tersebut membuat mereka tidak mampu membangun inventaris tahun ini, yang seharusnya bisa mereka jual tahun depan dengan harga yang merefleksikan pajak pembelian yang telah dibayar di 2023.

Di sisi lain, harga jual mobil di israel diprediksi kian melambung karena penguatan mata uang dolar AS. Kondisi ini dapat memicu peningkatan harga jual mobil per tahun baru 2024. (bl)