Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Menkeu Purbaya Optimistis Defisit APBN Bisa Nol Persen, Asalkan Dengan Strategi Realistis

Posted on 24/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa Indonesia bisa menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa defisit, sejalan dengan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa target itu harus dicapai dengan strategi realistis, bukan sekadar ambisi.

“Kita lihat keadaan. Kalau memungkinkan, ya mungkin saja defisit APBN bisa nol persen,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).

Ia menegaskan upaya pemerintah kini difokuskan pada peningkatan efisiensi, efektivitas penerimaan, serta penutupan celah penggelapan pajak. “Saya sedang mencoba mengefisienkan dan mengefektifkan pajak dalam satu tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan secara signifikan,” tegasnya.

APBN 2026 yang baru disahkan menjadi undang-undang, menurut Purbaya, adalah peta jalan fiskal pemerintah selama setahun ke depan. Meski begitu, ia mengakui risiko deviasi tetap terbuka karena kondisi global yang tidak menentu.

“Negara-negara lain sekarang sedang susah. Jangan sampai kita hanya ingin terlihat berbeda, tapi malah membawa pada kehancuran. Lihat tuh, dunia lagi susah semua kan?,” ucapnya.

Dalam postur APBN 2026, defisit dipatok Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu naik tipis dari rancangan awal, tetapi masih aman di bawah ambang 3 persen sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.

Purbaya menambahkan, kebijakan utang tetap harus fleksibel mengikuti arah ekonomi. “Kalau ekonomi lagi ngebut, ya enggak perlu kebanyakan utang. Tapi kalau butuh stimulus, kita kasih. Jadi batas utang itu jangan kaku, harus menyesuaikan kondisi,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 menyampaikan cita-cita agar pada 2027 atau 2028 Indonesia bisa menyajikan APBN dengan defisit 0 persen. Ia menegaskan langkah menuju hal itu harus ditempuh dengan efisiensi di seluruh sektor.

“Harapan saya, suatu saat, entah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo. (alf)

Tok! DPR Sahkan APBN 2026 Rp3.842 Triliun, Defisit Rp689 Triliun

Posted on 24/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengetuk palu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada Selasa (23/9/2025). Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya sidang yang mengukuhkan rancangan APBN menjadi undang-undang setelah mendengar sikap seluruh fraksi partai politik.

APBN 2026 membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan nota keuangan RAPBN yang diajukan pemerintah pada Agustus lalu. Pos belanja negara naik dari Rp3.786,4 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara juga mengalami penyesuaian dari Rp3.147,6 triliun menjadi Rp3.153,9 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 disusun dengan defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lonjakan defisit tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, posisi defisit masih dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal.

“Enggak usah takut, pemerintah tetap hati-hati. Defisit 2–3 persen itu normal dan justru diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/9/2025).

Purbaya menekankan, tambahan belanja negara diarahkan untuk memperkuat program pembangunan, perlindungan sosial, serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar beban utang tidak membengkak.

Meski demikian, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak boleh hanya pada sisi belanja. Peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, harus menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Mereka menekankan pentingnya pengendalian pengeluaran agar setiap tambahan belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan ketukan palu kemarin, Indonesia resmi memasuki babak baru kebijakan fiskal. Ruang fiskal memang diperlebar, tetapi tantangan menjaga keseimbangan antara belanja, penerimaan, dan defisit akan menjadi ujian nyata pemerintah dalam mengelola APBN 2026. (alf)

Purbaya Akan Buka Channel Pengaduan Pegawai Pajak “Nakal”, Lindungi Wajib Pajak Patuh

Posted on 24/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menghadirkan iklim perpajakan yang adil. Ia mengingatkan jajaran pegawai pajak agar tidak mengganggu masyarakat yang sudah patuh dan taat membayar pajak.

“Kalau sudah bayar pajak jangan diganggu sama sekali. Nggak ada lagi cerita pegawai pajak memeras-meras itu. Saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah ini,” ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).

Purbaya menekankan, pemerintah ingin menciptakan fair treatment bagi seluruh wajib pajak. Ia bahkan berjanji akan menindak tegas aparat pajak yang mencoba menyalahgunakan kewenangan. Untuk itu, bilik khusus pelaporan akan disediakan agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan terkait dugaan pemerasan maupun praktik menyimpang lainnya.

Namun, sikap tegas Purbaya juga berlaku sebaliknya bagi para pengemplang pajak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penunggak pajak yang masih mangkir dari kewajibannya.

“Terhadap 200 penunggak pajak yang sudah inkrah, total utang mereka Rp60 triliun. Saya sudah paksa supaya minggu ini dibayar. Kalau tidak, saya pastikan mereka akan susah hidupnya di negeri ini,” tegasnya.

Purbaya enggan menyebut identitas para penunggak pajak tersebut, namun memastikan langkah penegakan hukum akan terus berjalan. Meski begitu, ia menjamin jika mereka mau melunasi kewajiban kepada negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan lagi mengusik kehidupan mereka.

“Jadi tahun ini pasti masuk. Kalau utang dibayar, selesai. Tapi kalau tidak, jangan harap bisa hidup tenang,” kata Menkeu. (alf)

Vaudy Starworld Hidupkan Tradisi Silaturahmi dengan Mantan Ketua Umum dan Pengawas IKPI

Posted on 24/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, memperkenalkan tradisi baru yang penuh nilai kebersamaan: kunjungan silaturahmi dalam rangka ulang tahun kepada para mantan Ketua Umum dan Ketua Pengawas IKPI. Tradisi ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi dirancang sebagai ajang penghormatan kepada para tokoh yang telah menorehkan sejarah dan meletakkan fondasi kokoh bagi perjalanan organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini.

Kunjungan ulang tahun dan silaturahmi perdana telah dilakukan Vaudy bersama jajaran pengurus pusat dan sekretariat IKPI ke rumah Mochmad Soebakir, Ketua Umum periode 2014–2019 dan 2019-2021, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya, pengurus aktif IKPI menjadikan momen ulang tahun mantan ketua umum dan ketua pengawas sebagai pintu masuk mempererat ikatan persaudaraan lintas kepengurusan.

“Silaturahmi ini adalah bentuk rasa hormat kami kepada para pendahulu. Mereka telah mengabdi, berkeringat, dan berjuang membesarkan organisasi ini. Tanpa jasa mereka, IKPI tidak akan seperti sekarang,” kata Vaudy, Rabu (24/9/2025).

Tidak berhenti sampai di situ, IKPI sudah menyusun agenda kunjungan berikutnya. Pada akhir bulan September ini, giliran Oyong, Ketua Umum periode 2009–2014, yang akan menerima kunjungan ulang tahun dan silaturahmi dari jajaran pengurus pusat. Setelah itu, rencana akan berlanjut ke kediaman para mantan ketua umum dan ketua pengawas IKPI yang berulang tahun.

Bagi Vaudy, tradisi ini bukan hanya sekadar pertemuan seremonial, melainkan juga cara menjaga kesinambungan nilai organisasi. Ia berharap tradisi tersebut tidak berhenti di lingkup pengurus pusat, tetapi dapat ditiru dan dihidupkan pula oleh seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI di seluruh Indonesia.

“Kami ingin semangat silaturahmi ini menjadi budaya yang menyatukan, bukan sekadar acara formalitas. Para mantan ketua adalah guru dan teladan bagi kita semua. Dengan berkunjung, kita belajar, kita mengenang, sekaligus memberi penghormatan atas dedikasi mereka,” tegas Vaudy.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana menularkan nilai kebersamaan kepada generasi muda konsultan pajak yang kini mulai terlibat aktif di organisasi. Dengan demikian, sejarah perjuangan para mantan ketua dan pengawas tidak hilang, tetapi justru diwariskan kepada penerusnya.

Tradisi silaturahmi ini diharapkan menjadi pilar penguat soliditas IKPI. Kehadiran pengurus lintas generasi dalam forum kekeluargaan diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap organisasi.

“Silaturahmi membuat kita sadar bahwa IKPI bukan milik perorangan atau satu periode kepengurusan saja, melainkan rumah besar yang kita rawat bersama,” tambah Vaudy.

Dengan langkah awal yang penuh makna ini, IKPI di bawah kepemimpinan Vaudy Starworld tidak hanya bergerak maju dengan program kerja baru, tetapi juga menengok ke belakang untuk memberi hormat kepada para tokoh yang telah berjasa. Tradisi silaturahmi ini diharapkan akan terus hidup, mengikat erat tali persaudaraan, serta menjaga marwah IKPI dari generasi ke generasi. (bl)

IKPI Bali & Nusra Salurkan Rp130 Juta Donasi untuk Korban Banjir di Bali

Posted on 24/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Bali: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Bali & Nusra menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Bali. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengda, I Kadek Agus Ardika, bersama Bidang CSR, Keagamaan & Olahraga Luh Citra Wirya Astuti, serta dukungan penuh anggota IKPI Cabang Denpasar, penyaluran bantuan kemanusiaan bertajuk “IKPI Peduli Banjir Bali” berhasil digelar serentak di enam wilayah terdampak.

Total donasi yang terkumpul mencapai Rp130.625.052, berkat dukungan anggota IKPI dari seluruh Indonesia dan juga masyarakat umum. “Atas nama IKPI Bali & Nusra, kami menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan sumbangan dari seluruh donatur. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Umum IKPI, Bapak Vaudy Starworld, serta Ketua Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga, Bapak Rusmandi, atas dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana,” ungkap I Kadek Agus Ardika, Rabu (24/9/2025).

Penyaluran Donasi di Enam Wilayah

Bantuan disalurkan melalui koordinator wilayah yang sebelumnya telah ditunjuk, dengan rincian sebagai berikut:

• Desa Kusamba, Klungkung – 65 paket sembako & bantuan tunai kepada 43 warga.

• Desa Batubulan, Gianyar – 60 paket sembako & bantuan tunai untuk 3 warga terdampak.

• Br. Tegal Gede, Denpasar Barat – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.

• Taman Bina Mulia, Denpasar Utara – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.

• Desa Pemogan, Denpasar Selatan – 200 bungkus minyak goreng, 60 dus mie instan, 100 dus air minum.

• Banjar Dharma Shanti, Denpasar Utara – paket sembako & bantuan tunai Rp5 juta untuk pembersihan sungai.

Selain kepada masyarakat, IKPI juga menyalurkan bantuan langsung untuk anggota IKPI yang terdampak, berupa uang tunai dan paket sembako.

Rasa Syukur dari Penerima Bantuan

Suasana haru dan rasa syukur mengiringi penyaluran donasi ini. Salah satu korban, I Ketut Santra, menyampaikan, “Tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kebaikan rekan-rekan semua. Perhatian ini sangat luar biasa bagi kami sekeluarga. Semoga ketulusan ini mendapat balasan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. IKPI Jaya!”

Hal senada diungkapkan Ni Nyoman Afriyanti. “Suksma atas support dan doa yang diberikan kepada kami. Dumogi Tuhan selalu memberkati rekan-rekan IKPI dan para donatur,” ucapnya.

Bagi IKPI Bali & Nusra, kegiatan ini bukan sekadar penyaluran donasi, melainkan wujud nyata solidaritas dan kepedulian. “Semoga bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali,” tutup I Kadek Agus Ardika.

Sementara itu, Kabid TI, Dokumentasi & Publikasi IKPI Pengda Bali & Nusra, Peter, menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam momentum kemanusiaan ini.

“Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa IKPI tidak hanya hadir dalam ruang profesi, tetapi juga berdiri di garda depan ketika masyarakat membutuhkan. Dokumentasi dan publikasi kami lakukan bukan sekadar laporan, melainkan pesan solidaritas bahwa kebersamaan akan selalu lebih kuat daripada bencana,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga datang dari Perbekel Desa Pemogan, I Made Surya, yang mewakili masyarakat. Melalui surat resminya kepada IKPI, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, kepedulian, serta kontribusi yang diberikan.

Menurutnya, bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi wujud nyata solidaritas sosial yang sangat berarti bagi kami. Dukungan ini akan menjadi semangat bagi warga Desa Pemogan untuk bangkit kembali.

“Kami meyakini ketulusan dan kebaikan hati Bapak/Ibu akan mendapat balasan berlipat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Semoga kerja sama dan hubungan baik ini senantiasa terjaga demi masyarakat yang kuat, rukun, dan sejahtera,” ujarnya.

(bl)

Husni Sidik Sodikin Nahkodai Departemen Internal Audit IKPI, Ketum Vaudy: Pastikan Keuangan Asosiasi Bebas Kecurangan

Posted on 24/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat tata kelola organisasi. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, resmi menunjuk Husni Sidik Sodikin sebagai Ketua Departemen Internal Audit, unit ini sebelumnya dipimpin oleh Ivan Kanel, akan berperan sebagai pengawas independen di tubuh organisasi.

Dalam pernyataannya, Vaudy menegaskan bahwa kehadiran Departemen Internal Audit merupakan langkah strategis untuk memastikan keuangan IKPI bebas dari kecurangan, serta menjamin penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Organisasi berjalan sesuai standar.

“Internal Audit adalah benteng utama integritas organisasi. Keuangan IKPI harus bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan Husni memimpin, saya yakin pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi kontrol nyata atas keuangan, aset, dan kegiatan operasional IKPI,” tegas Vaudy, Rabu (24/9/2025).

Departemen Internal Audit dibentuk dengan mandat luas. Selain melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset organisasi, departemen ini juga bertugas menilai kepatuhan pelaksanaan SOP serta mengawasi jalannya program kerja di seluruh lini IKPI. Fungsi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di dalam organisasi.

Husni Sidik Sodikin yang kini dipercaya memimpin departemen ini dikenal memiliki integritas serta pengalaman panjang dalam manajemen pengawasan, serta berpengalaman di Kantor Akuntan Publik (KAP). Keberadaannya di kursi strategis tersebut diharapkan dapat memberi kepercayaan lebih besar bagi anggota IKPI maupun pihak eksternal bahwa organisasi konsultan pajak tertua di Indonesia ini benar-benar dikelola dengan prinsip good governance.

Lebih jauh, Vaudy menekankan bahwa langkah ini juga menjadi bukti keseriusan IKPI dalam menjawab tantangan zaman, di mana transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik.

“Internal Audit bukan hanya soal menemukan masalah, tapi juga memberi solusi agar tata kelola kita makin kuat. IKPI harus menjadi contoh organisasi profesi yang bisa dipercaya, dari sisi keilmuan maupun tata kelolanya,” kata Vaudy.

Dengan penunjukan ini, IKPI menegaskan komitmennya untuk terus berbenah. Kehadiran Departemen Internal Audit di bawah kepemimpinan Husni Sidik Sodikin menjadi penegas bahwa IKPI bukan hanya fokus pada peningkatan kualitas profesi konsultan pajak, tetapi juga menjaga fondasi organisasi tetap kokoh, bersih, dan berintegritas. (bl)

IKPI Siap Bentuk Cabang Kediri, Lilisen: Permintaan Sosialisasi Perpajakan Semakin Menguat

Posted on 24/09/202524/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) semakin memperluas jangkauan organisasinya. Kali ini, rencana pembentukan Cabang Kediri resmi masuk dalam pembahasan Pengurus Pusat (PP) setelah menerima usulan tertulis dari 12 anggota pengusul.

Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 17 ayat 2, yang mengatur bahwa pembentukan cabang baru minimal diusulkan oleh lima anggota tetap di wilayah kerja cabang baru, serta diajukan secara tertulis kepada PP. Sebelum diterbitkan SK, Pengurus Pusat harus melakukan rapat pleno setelah mendapatkan masukan dari Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah

“Dari Kediri, kami menerima usulan dengan dukungan kuat. Ada kebutuhan nyata di lapangan, karena masyarakat mulai dari UMKM, koperasi, hingga pabrik rokok dan tambak meminta adanya wadah asosiasi perpajakan yang bisa memberikan sosialisasi langsung,” ungkap Lilisen.

Untuk membahas lebih lanjut, Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi mengagendakan rapat virtual pada hari ini Selasa (23/9/2025) dengan jadwal berjenjang:

• Pukul 14.00–15.00 bersama para pengusul,

• Pukul 15.00–16.00 dengan pengurus cabang (Pengcab),

• Pukul 16.00–17.00 bersama pengurus daerah (Pengda).

Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. Ketua Cabang IKPI Kota Malang Ahmad Dahlan menyatakan keberadaan IKPI Cabang Kediri akan memperkuat peran IKPI Kota Malang yang selama ini menaungi wilayah cukup luas. “Yang penting nanti batas wilayah diperjelas agar kerja organisasi lebih efektif,” tegas Dahlan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Pengda IKPI Jawa Timur, Zeti Arina. Ia menilai, pembentukan cabang baru akan menghadirkan pemerataan wilayah serta memudahkan anggota dalam mengikuti kegiatan organisasi. “Dengan adanya Cabang Kediri, teman-teman tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mengikuti PPL atau kegiatan resmi lainnya,” tutur Zeti.

Lilisen menambahkan, pembentukan Cabang Kediri bukan sekadar ekspansi organisasi, melainkan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang makin sadar akan pentingnya pajak.

“Di Kediri banyak pelaku usaha yang meminta edukasi perpajakan. Kehadiran IKPI di sana akan memperkuat peran asosiasi dalam mendampingi wajib pajak, sekaligus mendukung penerimaan negara,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari Pengcab Kota Malang dan Pengda Jatim, rencana pembentukan IKPI Cabang Kediri diperkirakan akan segera terealisasi, menandai babak baru ekspansi IKPI di Jawa Timur.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri Ketua Umum Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Ketua Pengda Jawa Timur Zeti Arina, Ketua Cabang Kota Malang Ahmad Dahlan , dan Direktur Eksekutif Asih Ariyanto. (bl)

Ketum IKPI Percayakan Ivan Kanel Jabat Ketua Departemen KAP2SKPK, Bangun Kolaborasi Lintas Asosiasi

Posted on 23/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, resmi menunjuk Ivan Kanel sebagai Ketua Departemen Kemitraan Asosiasi Profesi Penunjang Sektor Keuangan dan Profesi Keuangan (KAP2SKPK). Penunjukan ini menandai langkah strategis IKPI dalam memperkuat posisi konsultan pajak di tengah ekosistem keuangan nasional yang kian dinamis.

Vaudy menegaskan, bahwa Departemen KAP2SKPK adalah departemen baru di IKPI yang memiliki peran penting sebagai jembatan strategis lintas profesi. Departemen ini diharapkan mampu membangun sekaligus menjaga hubungan dengan berbagai asosiasi profesi penunjang sektor keuangan maupun profesi keuangan yang berada di bawah koordinasi Direktorat Pengawasan Profesi Keuangan (P2PK).

“Departemen ini menjadi penghubung strategis agar IKPI tidak berjalan sendirian. Justru melalui kolaborasi dengan asosiasi profesi lain, posisi konsultan pajak bisa semakin kuat dan saling melengkapi dalam ekosistem keuangan nasional,” ujar Vaudy di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, kolaborasi lintas profesi merupakan kunci untuk meningkatkan posisi tawar IKPI di tingkat nasional sekaligus memperluas ruang gerak konsultan pajak dalam menghadapi tantangan global. Ia menekankan bahwa kehadiran departemen ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan sebuah instrumen nyata untuk mempererat sinergi dengan profesi keuangan lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa IKPI tidak hanya fokus ke dalam, tetapi juga aktif menjalin kerja sama yang produktif dengan berbagai asosiasi keuangan. Dengan begitu, profesi konsultan pajak semakin diakui perannya dan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian,” kata Vaudy.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penunjukan Ivan Kanel bukan hanya soal rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi besar IKPI dalam memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus memperluas pengaruh organisasi.

“Dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki, kami percaya Pak Ivan dapat menjalankan mandat ini dengan baik dan membawa IKPI semakin solid di kancah profesi keuangan nasional,” pungkas Vaudy. (bl)

DJP Jakarta Pusat Targetkan 10 Ribu Wajib Pajak Ikuti Edukasi Pengisian SPT via Coretax

Posted on 23/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat terus mendorong transformasi digital perpajakan dengan menggelar program edukasi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui aplikasi Coretax. Kegiatan ini ditargetkan dapat diikuti oleh lebih dari 10 ribu wajib pajak hingga akhir tahun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menyebutkan bahwa kegiatan berlangsung mulai September hingga Desember 2025, dengan jumlah peserta yang akan dibimbing mencapai 10.300 wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi.

“Dalam edukasi ini, peserta tidak hanya diperkenalkan dengan fitur Coretax, tetapi juga dilatih langsung. Mulai dari aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, hingga simulasi pengisian SPT secara lengkap,” Eddi di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurut Eddi, Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan DJP untuk menyederhanakan sekaligus memperkuat layanan kepada wajib pajak. Dengan sistem ini, proses pelaporan diharapkan menjadi lebih praktis, transparan, dan aman.

Edukasi yang digelar Kanwil DJP Jakarta Pusat ini dikemas dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan, dan sesi tanya jawab interaktif. Hal tersebut, kata Eddi, memungkinkan peserta langsung mengatasi kesulitan teknis maupun kendala pemahaman yang biasanya muncul ketika melaporkan SPT Tahunan.

“Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, wajib pajak memiliki kepercayaan diri untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara mandiri melalui Coretax tanpa harus bergantung pada pihak lain,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa edukasi ini merupakan bagian dari strategi besar DJP dalam meningkatkan kesadaran, literasi digital, dan kepatuhan perpajakan di tengah masyarakat. Dengan semakin banyak wajib pajak yang paham, kepatuhan akan tumbuh lebih kuat dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

“Kami mendorong seluruh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di wilayah Jakarta Pusat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan persiapan sejak dini, kewajiban perpajakan tahun depan bisa dipenuhi tepat waktu, tanpa kendala berarti,” imbau Eddi.

Program edukasi Coretax ini juga menjadi wujud nyata komitmen DJP dalam menghadirkan layanan modern yang lebih mudah diakses. Ke depan, Kanwil DJP Jakarta Pusat berencana memperluas kegiatan serupa agar semakin banyak wajib pajak terbiasa menggunakan sistem administrasi digital secara penuh. (alf)

Hingga Agustus, Penerimaan Pajak Riau Masih Jauh dari Target Rp17,75 Triliun

Posted on 23/09/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp8,79 triliun hingga akhir Agustus 2025. Capaian tersebut baru 49,55 persen dari target penerimaan tahun ini yang ditetapkan Rp17,75 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan target tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah adanya perubahan administrasi untuk Wajib Pajak Cabang serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sejak tahun ini dipusatkan sesuai NPWP tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak.

“Meski target lebih kecil, penerimaan bruto pada Juli 2025 justru tumbuh 4,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Bambang baru-baru ini.

Dari sisi kelompok pajak, penerimaan PPN neto turun 10,14 persen, sementara PPh anjlok 20,79 persen. Penurunan terutama dipengaruhi oleh pergeseran penerimaan dari PPh Pasal 21 dan Pasal 26 pada sektor administrasi pemerintah, serta meningkatnya restitusi.

Namun, ada pula catatan positif. Kelompok pajak lainnya justru tumbuh spektakuler hingga 21.145,88 persen, terutama bersumber dari penerimaan bunga penagihan dan deposit pajak.

Selain penerimaan, tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga menunjukkan tren baik. Hingga Agustus 2025, jumlah SPT Tahunan di Provinsi Riau tercatat 376.961 atau 89,12 persen dari target 408.329 SPT.

Dari total tersebut, 298.384 berasal dari SPT Orang Pribadi Karyawan, 56.854 dari SPT Orang Pribadi Non Karyawan, dan 21.723 dari SPT Badan.

Menghadapi dinamika ekonomi, Kanwil DJP Riau berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami akan bekerja maksimal dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, sesuai amanah yang diberikan,” kata Bambang. (alf)