Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI Cabang Kabupaten Tangerang Menetapkan Rencana Lima Tahun untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Pelayanan

Posted on 11/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Tangerang telah menetapkan sejumlah rencana strategis untuk lima tahun ke depan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperkuat kekompakan, meningkatkan kompetensi anggota, serta mendukung profesionalisme dalam menghadapi era digitalisasi perpajakan.

Demikian dikatakan Ketua IKPI Cabang Kabupaten Tangerang terpilih periode 2024-2029 Dhaniel Hutagalung usai pemilihan di Hotel Aryaduta Lippo Village, Tangerang, Sabtu (5/10/2024).

Dikatakan Dhaniel, mengacu pada Pasal 7 Anggaran Dasar IKPI, salah satu prioritas utama yang ditekankan oleh pengurus adalah memupuk kekompakan dan rasa kebersamaan antar anggota. IKPI Kabupaten Tangerang berupaya memperkuat sinergi dalam mengawal penerapan Undang-undang Perpajakan yang adil dan berkepastian hukum. Untuk itu, pengurus cabang akan mendengar aspirasi anggota dan bersama-sama merumuskan strategi demi kemajuan organisasi.

Selain itu, di masa kepemimpinannya Dhaniel juga akan mendorong anggota untuk meningkatkan izin konsultan pajak dan merencanakan pengadaan kantor sekretariat yang representatif sebagai pusat diskusi, pelatihan, dan seminar.

Menurutnya, tantangan perpajakan di era digitalisasi menjadi fokus utama IKPI Kabupaten Tangerang. Berbagai seminar, pelatihan, dan workshop yang melibatkan ahli perpajakan dan teknologi akan rutin diselenggarakan. Selain itu, platform digital akan dibangun untuk memudahkan anggota dalam mengakses informasi dan modul pembelajaran. Kerja sama dengan instansi terkait, seperti Direktorat Jenderal Pajak, akan memperkuat kompetensi melalui sertifikasi dan program pelatihan.

Dikatakannya, pengurus juga berencana memanfaatkan jaringan komunitas online untuk memfasilitasi diskusi antar anggota. “Kami akan membangun jaringan komunikasi yang memungkinkan anggota untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, serta mengikuti perkembangan regulasi perpajakan secara real-time,” kata Dhaniel.

Kolaborasi dengan Otoritas dan Peningkatan Kesadaran Publik

IKPI Cabang Kabupaten Tangerang juga berencana memperkuat hubungan dengan otoritas perpajakan dan institusi lainnya melalui pertemuan rutin dan seminar bersama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman perpajakan di kalangan masyarakat. Disisi lain, kampanye kesadaran publik juga akan diluncurkan melalui media sosial dan seminar lokal untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya peran konsultan pajak.

Selain itu, dalam upaya mendorong minat generasi muda terhadap profesi konsultan pajak, IKPI Kabupaten Tangerang akan mengadakan program sosialisasi di sekolah dan kampus. Program ini bertujuan untuk mengenalkan peluang karir di bidang perpajakan melalui seminar, workshop, dan pelatihan dasar. Kemitraan dengan institusi pendidikan akan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengintegrasikan materi perpajakan dalam kurikulum sekolah.

Dengan strategi ini, IKPI Cabang Kabupaten Tangerang berharap dapat terus berkembang dan meningkatkan kontribusinya dalam mendukung kepatuhan perpajakan di wilayah Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Ketua Panitia Pemilihan Ketua Cabang IKPI Cabang Kabupaten Tangerang William Suria Djaja Salim mengatakan, pemilihan ketua cabang berjalan dengan lancar dan sangat demokratis.

Pada pesta demokrasi lima tahunan ini dihadiri oleh 38 anggota, terdiri dari 37 anggota tetap dan 1 anggota terbatas. “Pemilihan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh canda tawa,” kata William.

Dua calon bersaing untuk posisi Ketua Cabang, yaitu Dhaniel Hutagalung (Calon Nomor Urut 1) dan Rih Purnama Sari (Calon Nomor Urut 2).

Dikatakan William, pemilihan menggunakan sistem “one man one vote” ini, sebanyak 37 anggota tetap yang hadir berhak memberikan suara mereka. “Hasil akhirnya, Bapak Dhaniel Hutagalung memperoleh 27 suara, mengungguli Ibu Rih Purnama Sari yang mendapatkan 10 suara,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, hadir juga Sekretaris Umum IKPI, Edy Gunawan. Ia mengungkapkan, proses pemilihan di IKPI Cabang Kabupaten Tangerang diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan AD/ART IKPI. Meskipun suasana pemilihan penuh dengan gelak tawa dan kehangatan, tata cara pemilihan tetap dilaksanakan dengan serius dan sesuai aturan.

“Saya apresiasi kinerja panitia pemilihan yang telah menyiapkan kegiatan ini dengan sempurna,” ujarnya.

Sekadar informasi, sebelum pemilihan IKPI Cabang Kabupaten Tangerang terlebih dahulu menggelar Rapat Anggota Cabang (RAC) yang juga menjadi bagian dari agenda ini diawali dengan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ketua Cabang sebelumnya, Hendri Manalu.

Laporan tersebut disetujui oleh seluruh anggota yang hadir. Selain itu, RAC juga dimeriahkan dengan partisipasi anggota dalam membuat pantun untuk Hendri Manalu yang telah menjabat dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) sebagai Ketua IKPI Cabang Kabupaten Tangerang.

Acara pemilihan Ketua Cabang ini sempat mengalami skorsing selama satu jam, dari pukul 12.16 hingga 13.16 WIB, dikarenakan belum memenuhi kuorum. Namun, setelah skorsing selesai, acara kembali dilanjutkan hingga selesai dengan penuh semangat.

Setelah acara pemilihan, ada penyerahan Plakat Penghargaan sebagai apresiasi kepada Pengurus Cabang masa bakti 2019-2024, yaitu kepada: Hendri Manalu (Ketua), William Suria Djaja Salim (Wakil Ketua), Indri Dhanria Alwi (Bendahara), Rih Purnama Sari (Sekretaris 1), Kartika Suma Sukrisna (Sekretaris 2), Dhaniel Hutagalung (Humas), Subhan Nasrullah dan Kelvin Handriyanto (Sie PPL).

Di akhir acara, Edy Gunawan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia dan mengharapkan agar Pengurus Pusat semakin mengayomi pengurus cabang di masa mendatang, sehingga AD/ART IKPI dapat dijalankan dengan konsisten.

Dengan terselenggaranya pemilihan ini, diharapkan IKPI Cabang Kabupaten Tangerang semakin berkembang dan solid di bawah kepemimpinan yang baru. (bl)

Ini Rencana Kepemimpinan Wahyandono untuk IKPI Cabang Yogyakarta Lima Tahun ke Depan

Posted on 11/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Terpilih IKPI Cabang Yogyakarta Wahyandono mengungkapkan berbagai strategi inovatif untuk memajukan organisasi dalam lima tahun ke depan. Ia menjelaskan visinya yang berfokus pada peningkatan peran dan kompetensi anggota serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sebagai ketua terpilih Ia menyampaikan komitmennya untuk mendorong para anggota tampil di muka umum. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat memahami manfaat menjadi anggota IKPI, serta menciptakan sinergi yang menghasilkan IKPI yang jaya, anggota yang sejahtera, dan apresiasi positif dari masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme anggota, Wahyandono berencana menyelenggarakan diskusi grup secara berkala. Diskusi ini akan berfokus pada pengembangan profesi konsultan pajak dan memperkuat kemampuan anggota dalam menghadapi tantangan di dunia perpajakan.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital, Ia juga menyebutkan rencana untuk bekerja sama dengan media, seperti radio, untuk menyediakan ruang di mana anggota dapat berbagi informasi. Anggota juga akan didorong untuk menjadi produsen informasi perpajakan yang edukatif bagi masyarakat luas.

Wahyandono juga menekankan salah satu inovasi yang akan diterapkan adalah pembuatan buku daftar anggota IKPI yang dapat diakses oleh Wajib Pajak di seluruh KPP di wilayah Kanwil DIY. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mencari konsultan pajak yang terpercaya.

Dengan demikian, dirinya juga berencana memperkenalkan seluruh anggotanya kepada jajaran KPP di bawah Kanwil DIY. Komunikasi yang baik antara konsultan pajak dan petugas pajak akan menjadi prioritas untuk memastikan adanya hubungan kerja yang harmonis.

Sementara itu, untuk meningkatkan kesadaran publik, IKPI Cabang Yogyakarta akan memperbanyak kehadiran anggota di berbagai forum umum. Ia juga mendorong anggota untuk masuk ke dalam asosiasi usaha guna memberikan edukasi mengenai manfaat bekerja sama dengan konsultan pajak.

Diungkapkannya, semakin dinamisnya regulasi perpajakan membuat semua Konsultan Pajak harus selalu mengupdate informasi. Salah satu cara yang akan dilakukan untuk kebutuhan itu adalah dengan memperbanyak diskusi dan workshop mengenai Undang-Undang, juklak, dan juknis terkait perpajakan. Langkah ini diharapkan dapat membantu anggota selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang perpajakan.

IKPI Cabang Yogyakarta juga berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan profesionalisme konsultan pajak melalui diskusi yang bisa diakses melalui berbagai saluran. Ini diharapkan dapat membantu anggota meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka.

Lebih lanjut Wahyandono mengatakan, untuk menarik minat generasi muda, IKPI akan membuka ruang belajar, magang, dan internship bagi calon konsultan pajak. Ini adalah salah satu upaya untuk membentuk kader baru yang kompeten dan siap bersaing di dunia perpajakan.

Saya berharap bahwa seluruh rencana ini dapat terlaksana dengan baik, membawa manfaat bagi anggota dan masyarakat, serta memperkuat posisi IKPI sebagai organisasi konsultan pajak terdepan di Yogyakarta,” kata Wahyandono. (bl)

Prabowo Disebut Janjikan Penghapusan Pajak Properti 16 Persen

Posted on 11/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Ini disampaikan langsung adik Prabowo yang juga ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut yang akan dihapus adalah pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

“Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB,” katanya seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (10/10/2024).

“Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh (hilang), tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan,” tegas Hashim disambut riuh tepuk tangan.

Sebagai gantinya, Hashim menegaskan Prabowo Subianto sudah menyiapkan Kementerian Penerimaan Negara. Kementerian anyar pisahan dari Kementerian Keuangan itu bakal diperintahkan untuk menambal pendapatan pajak yang hilang itu dari sumber-sumber lain.

Ia menegaskan calon menteri penerimaan negara juga sudah ada. Hashim menyebut namanya telah mengerucut kepada satu orang dan sejauh ini tidak ada perubahan.

“Nanti ada Kementerian Penerimaan Negara, bukan badan, Kementerian Penerimaan Negara. Saya sudah tahu, sampai sekarang belum berubah namanya, tetap ada satu (calon menteri penerimaan negara) dan dia akan perhatikan ini,” tuturnya.

“Ini nanti kita yakinkan supaya 1 tahun-2 tahun mungkin (pajak properti dihapus). Supaya nanti kita bangkitkan properti, real estate, nanti pelan-pelan mungkin ya,” imbuh Hashim.

Hashim menegaskan tim Prabowo sudah membicarakan dari mana akan menambal hilangnya sumber penerimaan negara itu. Ia mencontohkan salah satunya adalah pajak dari kontraktor, meski dirinya tak merinci bagaimana skema tersebut.

Adik Prabowo itu lantas mengajak beberapa pihak untuk membantu menghitung potensi kehilangan dari pajak properti. Salah satu yang diajak bekerja sama adalah Bos PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nixon Napitupulu.

IKPI Cabang Banjarbaru Rancang Strategi Lima Tahun untuk Peningkatan Kompetensi dan Kolaborasi

Posted on 11/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital, Ketua Terpilih IKPI Cabang Banjarbaru Maria F Hariyanto memaparkan rencana kerja yang akan dijalankan dalam lima tahun mendatang. Program-program kerja yang dapat dilaksanakan menjadi prioritas utama, dengan fokus utama pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme para anggota.

Menurut Maria, dalam upaya meningkatkan kualitas para konsultan pajak khususnya pada anggota IKPI Cabang Banjarbaru, Ia akan menjadikan anggotanya sebagai pengajar di berbagai lembaga pendidikan, baik itu kampus maupun tempat kursus.

Hal ini bertujuan untuk membekali para konsultan dengan pengetahuan yang lebih mendalam serta memberikan kontribusi nyata di lingkungan pendidikan.

Maria juga menekankan pentingnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menghadapi era digital. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anggota dalam menghadapi regulasi perpajakan yang terus berubah.

Selain itu, langkah strategis juga diambil dengan mengadakan diskusi antar anggota dan menghadirkan narasumber, baik secara offline maupun online, untuk berbagi wawasan terbaru.

Kolaborasi dengan Otoritas Perpajakan

IKPI Banjarbaru juga berencana memperkuat kolaborasi dengan otoritas perpajakan dan institusi terkait lainnya. Langkah ini dilakukan dengan mengajak otoritas untuk bekerja sama dalam sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas, sehingga peran konsultan pajak lebih dikenal dan dihargai oleh publik.

Tak kalah pentingnya Maria juga menyinggung asosiasinya untuk mendorong generasi muda. Salah satu fokus utama yang akan dilakukan adalah mendorong mereka untuk tertarik berkarir sebagai konsultan pajak.

Dengan adanya beberapa universitas dan sekolah tinggi di sekitar Banjarbaru, IKPI akan memperkenalkan program kerja masuk kampus untuk menyebarkan informasi terkait karir konsultan pajak.

Di sisi lain, program unggulan yang direncanakan juga mencakup dukungan kepada pengusaha UMKM. Pihaknya berencana memanfaatkan program pemerintah yang memberikan fasilitas khusus bagi UMKM, membuka peluang lebih luas bagi para konsultan pajak untuk terlibat aktif dalam pengembangan bisnis lokal.

Harapan kepada IKPI Pusat

Pada kesempatan tersebut, sebagai Ketua IKPI Cabang Banjarbaru Terpilih, Maria juga menyampaikan harapan kepada IKPI Pusat agar dapat memberikan dukungan lebih kepada cabang yang sedang berkembang. Dukungan ini dapat berupa diskon khusus bagi anggota daerah untuk mengikuti program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) serta pemberian santunan bagi anggota yang meninggal dunia.

Dengan langkah-langkah ini, IKPI Banjarbaru optimis dapat menghadapi tantangan perpajakan di masa mendatang dan berkontribusi lebih dalam membangun kesadaran perpajakan di masyarakat. (bl)

Prabowo akan Kejar 300 Pengusaha Pengempalng Pajak

Posted on 10/10/202410/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal mengejar 300 pengusaha pengemplang pajak, di mana total potensi pendapatan negara yang hilang mencapai Rp300 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (10/10/2024).

Menurut Hashim, data tersebut diperoleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BKPK) Muhammad Yusuf Ateh. Dari laporan yang diterima Prabowo, pengusaha tersebut berasal dari sektor sawit.

“Ini data yang Pak Prabowo dapat dari Luhut dan Ateh (BKPK) dan dikonfirmasi dari LHK ada jutaan hektar kawasan hutan diokupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim dikutip dari CNBC.

Data yang diperoleh itu, kata Hashim, bakal langsung ditindak lanjuti oleh Prabowo setelah menjabat. Namun, tentu saja akan melalui proses peringatan terlebih dahulu.

“Nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder ‘please pay up’,” pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut mengaku telah melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

“Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak,” jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

“Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), ‘Eh itu yang lain ke mana?’ Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari,” tegas Luhut.

Menanggapi data Luhut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebelumnya mengatakan bakal menindaklanjuti data temuan Luhut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.

Sebab, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.

“Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut,” ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5/2024).

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Kebocoran Pajak Capai Rp 300 Triliun

Posted on 10/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan jumlah ‘kebocoran’ pajak bisa lebih besar dari yang sudah diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Dia mengatakan potensi jumlah penerimaan negara yang tak terkumpul mencapai lebih dari Rp 300 triliun.

“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar,” kata Drajad seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis, (10/10/2024).

Meski demikian, Drajad enggan membeberkan angka pasti pajak yang tak tertarik oleh pemerintah. Dia mengatakan dirinya tak memiliki kewengan untuk mengumumkan hal tersebut.

“Yang punya kewenangan bukan saya soalnya,” kata dia.

Mantan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini berkata, pajak yang tidak terkumpul itu berasal dari beberapa sumber. Dia menyebut setidaknya ada dua kategori, yakni uncollected (tidak terkumpulkan) dan untapped (tidak tergali).

Pajak yang tidak terkumpul, kata dia, salah satu bentuknya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam perkara ini, wajib pajak sudah kalah di pengadilan, namun belum membayar pajaknya.

“Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka nggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar,” kata dia.

Selain itu, kata dia, ada beberapa kasus transfer pricing yang ketahuan. Menurut dia, tambahan penerimaan negara dari kasus itu juga berpotensi ditarik.

“Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu basisnya adalah data sangat kredibel,” kata dia.

Sebelumnya, Hashim mengungkapkan ada potensi Rp300 triliun yang luput dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dia mengatakan Prabowo akan membenahi masalah ini setelah dilantik.

“Sampai Rp 300 triliun yang belum bayar, ini data-data yang dihimpun pemerintah, so saat ini Pak Prabowo siap kita sudah dapat daftar 300 lebih,” ungkap Hashim Djojohadikusumo.

Hashim tidak menyebut sosok pengusaha nakal tersebut secara spesifik, akan tetapi dipastikan bukan bagian dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Saya tidak lihat kawan-kawan Kadin di dalam daftar itu. Saya tidak lihat tapi akan saya cek lagi, nanti ada peringatan bersahabat, friendly reminder please pay up,” jelasnya.

IKPI Siap Dampingi Wajib Pajak pada Penerapan Coretax 2025

Posted on 10/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan resmi menerapkan Cortex System pada 1 Januari 2025. Ini adalah sebuah sistem administrasi perpajakan digital yang diklaim akan mempermudah dan memperkuat pengelolaan pajak di Indonesia.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, serta integrasi dalam pelaporan pajak, sehingga meminimalkan kesalahan administrasi.

Dalam dialog yang disiarkan secara langsung oleh Radio MNC Trijaya FM pada Rabu (09/10/2024), Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menjelaskan bahwa peran IKPI sangat strategis dalam mendampingi wajib pajak menghadapi perubahan kebijakan ini.

Vaudy menekankan bahwa transformasi digital ini merupakan langkah besar menuju sistem perpajakan yang lebih modern. “Coretax System ini akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya setiap bulan dan tahun pajak yang bersangkutan, dengan sistem yang lebih andal dan terintegrasi,” ujarnya.

https://www.instagram.com/p/DA7hBpczuEi/?igsh=MWN5NGZvaWR6NTJxMw==

Menurutnya, IKPI sendiri sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia, telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan anggotanya, serta para Wajib Pajak siap menghadapi perubahan teknologi perpajakan ini.

“Kami berfokus pada edukasi dan pelatihan intensif untuk anggota IKPI. Ini termasuk kerja sama dengan DJP dalam bentuk Training of Trainers (TOT) yang diadakan di berbagai wilayah Indonesia,” kata Vaudy..

Selain itu, IKPI juga berkolaborasi erat dengan DJP dalam penyusunan dan pengawasan implementasi Coretax System. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi para konsultan pajak dalam mendampingi klien mereka selama proses transisi digital ini.

“Kolaborasi ini mencakup pelatihan langsung dari DJP untuk anggota kami, agar mereka bisa memberikan layanan yang optimal bagi para wajib pajak,” ujarnya.

Dengan adanya Coretax System, Vaudy meyakini risiko kesalahan administrasi pajak akan berkurang secara signifikan. “Kami menerapkan tiga pendekatan utama: edukasi dan pelatihan intensif, kolaborasi dengan DJP, serta penguatan internal di IKPI untuk memastikan anggota kami dapat memberikan pelayanan terbaik,” katanya.

Diharapkan, penerapan Coretax System ini tidak hanya mempermudah wajib pajak, tetapi juga mendorong peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono mengatakan, IKPI sebagai asosiasi Konsultan Pajak yang terbesar di Indonesia, dimana sebagai intermediaries antara otoritas perpajakan dengan para Konsultan Pajaknya, sangat perlu dan penting memperhatikan perkembangan dan perubahan dalam pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan wajib pajak.

Ia menegaskan, Konsultan Pajak yang berada di dalam IKPI harus mampu dan siap memfasilitasi kepentingan perubahan dalam proses bisnisnya, jika tidak ingin tertinggal bahkan mungkin tergerus oleh perkembangan teknologi digital.

Melihat perubahan perangkat digital dan pengelolaan data yang begitu kompleks lanjut Jemmi, para konsultan pajak tidak bisa hanya melihat satu sisi saja dalam melayani jasa konsultasinya. Mereka harus siap dan mampu menguasai sarana yang telah disiapkan oleh pihak otoritas perpajakannya.

“Pak Ketum Vaudy Starworld dalam berbagai kesempatan baik itu di media maupun pertemuan anggota selalu menyampaikan bahwa IKPI siap untuk memberikan komitmen penuh atas keberlangsungan bisnis proses para konsultannya. Tentunya hal ini akan berdampak pada fokus pembenahan kepatuhan Wajib Pajak yang lebih konkret,” kata Jemmi. (bl)

Ketum Vaudy: Pupuk Kebersamaan Anggota dan Wajib Pajak dengan Olahraga

Posted on 09/10/202409/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Bogor: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, bersama pengurus pusat dan anggota IKPI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, serta sejumlah klien, mengikuti turnamen golf bertajuk “GoBar Happy Fun Golf IKPI Family” yang berlangsung di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk terus memupuk rasa kebersamaan baik itu sesama anggota IKPI maupun Wajib Pajak.

“Jadi kita bangun komunikasi dengan rasa kekeluargaan itu bukan hanya di internal IKPI saja, tetapi juga ke pihak eksternal seperti Wajib Pajak (klien) maupun pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” kata Vaudy usai turnamen golf di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/10/2024) .

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Bukan hanya itu saja, Vaudy juga menegaskan bahwa kegiatan ini sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga. Turnamen ini menjadi ajang bagi para konsultan pajak untuk saling berbagi pengalaman dan membangun jaringan profesional dalam suasana yang santai dan menyenangkan.

Acara ini diatur oleh Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga yang dipimpin Rusmadi bersama Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro, dan anggota Bidang Olahraga Tjhia Paulus Gunawan dan Verdyant.

Vaudy berharap agar kegiatan ini dapat menjadi agenda rutin yang tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan.

“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kami untuk tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga menjaga keseimbangan hidup melalui olahraga,” ujarnya.

Sekadar informasi, peserta turnamen tampak antusias dan menikmati setiap momen, menciptakan atmosfer penuh kebersamaan dan semangat.

Acara ini diakhiri dengan pembagian hadiah bagi para pemenang serta sesi foto bersama, menandai kesuksesan turnamen yang telah mempererat komunitas IKPI.

Dengan antusiasme yang tinggi, diharapkan kegiatan serupa dapat terus diadakan di masa mendatang, mengingat pentingnya kolaborasi dan kebersamaan dalam industri perpajakan.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut pengurus pusat dan cabang IKPI, yakni Ketua Umum Vaudy Starworld, Ketua Panitia Turnamen Tjhia Paulus Gunawan, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Nuryadin Rahman, Ketua Departemen FGD Suwardi Hasan, Ketua Departemen Kerjasama Organisasi dan Asosiasi Handy, Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro, Ketua Cabang Jakarta Selatan Jenda Damanik dan Ketua Cabang Depok Terpilih Hendra Damanik. (bl)

IKPI Gelar Turnamen “GoBar Happy Fun Golf”

Posted on 09/10/202409/10/2024 by Admin IKPI

IKPI, Bogor: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar turnamen golf bertajuk “GoBar Happy Fun Golf” di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Rabu (9/10/2024). Acara ini diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota IKPI Pusat serta Cabang, termasuk juga para wajib pajak.

Turnamen ini diselenggarakan untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat persaudaraan antar anggota IKPI dan wajib pajak. Dalam kesempatan ini, hadir sejumlah pengurus pusat dan cabang IKPI, yakni Ketua Umum Vaudy Starworld, Ketua Panitia Turnamen Tjhia Paulus Gunawan, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI Nuryadin Rahman, Ketua Departemen FGD Suwardi Hasan, Ketua Departemen Kerjasama Organisasi dan Asosiasi Handy, Ketua Bidang Olahraga Wisnu Sambhoro, Ketua Cabang Jakarta Selatan Zenda Damanik dan Ketua Cabang Depok terpilih Hendra Damanik.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar anggota dan meningkatkan rasa kebersamaan dalam asosiasi IKPI.

Acara ini diharapkan dapat menjadi tradisi tahunan yang terus meningkatkan keakraban dan kolaborasi di antara para konsultan pajak dan wajib pajak di Indonesia. (Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Mengenal Sosok ‘Eksekutor’ Kebijakan Pengurus Pusat IKPI

Posted on 08/10/2024 by Admin IKPI

Sejak 1 September 2024 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menunjuk Asih Ariyanto sebagai Direktur Eksekutif IKPI yang berkantor di Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan.

Jabatan Direktur Eksekutif adalah ‘barang baru’, baik untuk IKPI maupun Asih. Namun garis besar terhadap penugasan yang diberikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld kepada dirinya sudah terang-benderang yakni melayani seluruh pengurus dan anggota IKPI seluruh Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Asih berperan sebagai eksekutor atas kebijakan yang dikeluarkan pengurus pusat, yang kemudian disampaikan kepadanya agar untuk segera dilaksanakan. Ini adalah langkah signifikan bagi organisasi, karena dia adalah orang pertama yang menjabat posisi ini, dan diyakini memahami manajemen organisasi khususnya profesi Konsultan Pajak.

Bagi Pensiunan Eselon III di Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan (PPPK Kemenkeu) IKPI bukanlah organisasi yang baru diketahuinya. Saat menjabat Kepala Bidang/Bagian PPPK (2015 – 2023), Asih kerap kali berhubungan dengan asosiasi di sektor keuangan dan salah satunya adalah IKPI.

Namun demikian, saat ini Alumni STAN harus menjalankan peran barunya. Ia menghadapi tantangan besar untuk mengimplementasikan visi dan misi Pengurus Pusat, serta menyelaraskan derap langkah aktivitas di pusat, daerah, maupun cabang.

Sebagai Direktur Eksekutif, Pria kelahiran Magelang tahun 1965 ini berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ia menyatakan akan memberikan fokus utamanya kepada implementasi kebijakan dan program yang jelas dan terukur.

“Tugas saya adalah menjaga implementasi program dari hasil kongres dan pengurus pusat menjadi rencana kerja yang terukur dalam pencapaiannya,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi dengan pengurus, agar setiap anggota memahami posisi dan peran masing-masing dalam organisasi.

Di tengah transisi kepengurusan baru, Asih merasa ada tantangan tersendiri. “Saya merasa belum sepenuhnya menjadi Direktur Eksekutif yang ideal karena suasana pergantian kepengurusan. Namun, saya optimis bisa membawa IKPI ke arah yang lebih baik dengan memanfaatkan pengalaman dan belajar dari asosiasi profesi lain yang sudah ada sebelum IKPI,” katanya.

Dalam menentukan ‘customer’ atau pemangku kepentingan, mantan Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (1987 – 1990 dan 1994 – 1998) menyatakan akan berfokus pada dua kelompok yakni anggota dan pengurus.

Menurutnya, penting untuk memastikan kepuasan kedua belah pihak dalam konteks pekerjaan. “Saya tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi dan kolaborasi antar departemen,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan telah merinci langkah-langkah yang akan diambil, mulai dari penyusunan rencana kerja hingga pengawasan pelaksanaan. Dengan demikian, nantinya Ia juga akan berperan sebagai pengatur waktu untuk memastikan bahwa setiap program dan rencana aksi ketua umum, dan ketua departemen dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. “Saya akan mengharmonisasikan semua rencana dan kegiatan agar dapat berjalan dengan efektif,” katanya.

Dengan semangat yang tinggi dan visi yang jelas, sebagai Direktur Eksekutif IKPI, Asih harus siap menghadapi tantangan baru. Melalui pendekatan kolaboratif dan fokus pada anggota, ia berharap dapat mewujudkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh organisasi. Keberhasilannya dalam menjabat akan sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan memimpin dalam masa transisi ini.

Berikut CV Singkat Direktur Eksekutif IKPI

Nama: Asih Ariyanto

Tempat/Tgl Lahir: Magelang, 14 Juli 1965

Nomor Kontak: 0818116301

E-mail: sich.ariyanto@gmail.com

Pendidikan formal pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)

Sertifikasi yang dimiliki Chartered Accountant (CA), ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN – CPA), dan Certified Public Accountant (CPA)

Pendidikan lainnya Review Certified Internal Auditor (CIA), Review Certified Information Systems Auditor (CISA), Review Certified Fraud Examiner (CFE), Brevet Pajak (A dan B), dan Review Certified Risk Manager (CRM)

Pengalaman Kerja sebelum di P2PK adalah Auditor pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Auditor Bea dan Cukai pada Tim Gabungan BPKP – Bapeksta Keuangan, Pemeriksa Pajak pada Tim Gabungan BPKP – DJP, dan Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan,

Pengalaman terkait keprofesian berupa Komite Audit pada salah satu anak Perusahaan BUMN, Komite Small and Medium Sized Practices – IAPI, Komite Pemilihan Raya – IAPI, Komite Disiplin dan Investigasi – IAPI, Sekretaris Komite Profesi Akuntan Publik – KPAP , dan Sekretaris Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak – KP3SKP.