Pembukaan Kelas Brevet dan PPL Sukses Bawa Pengcab Mandiri

IKPI, Jakarta: Program berbasis pendidikan perpajakan dalam hal ini pelaksanaan Brevet dan PPL di berbagai cabang IKPI di bawah komando Ketua Umum Ruston Tambunan dinilai sudah mendulang sukses. Bagaimana tidak, program tersebut selain memberikan pendidikan kepada masyarakat juga memberikan manfaat ekonomi untuk penghasilan IKPI cabang, sehingga cabang IKPI bisa memiliki penghasilan untuk tetap eksis menjalankan roda asosiasi.

“Sebagai pemimpin tertinggi pada asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini, jika dianalogikan Pak Ruston memberikan kail kepada anggotanya untuk mencari ikan. Jadi bukan ketua umum langsung memberikan “ikan” kepada seluruh anggotanya,” kata T Arsono yang juga merupakan tim sukses pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum (Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari) IKPI periode 2024-2029.

Dengan cara seperti itu lanjut Arsono, setiap anggota bisa secara mandiri mencari penghasilan untuk membiayai kebutuhan operasional dari asosiasi. “Jadi Pak Ruston memang mau nya cabang menjadi kuat dan mandiri,” katanya.

(Foto: Istimewa)

Lebih lanjut Arsono mengungkapkan, program Pendidikan yang dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan IKPI tentunya juga tidak akan berjalan tanpa dukungan para pengurus dan anggota di cabang.

“Kita bisa melihat program Pendidikan IKPI telah berhasil dengan gemilang di Cabang Malang, Surabaya, Bekasi dan cabang lain,” ujarnya. .

Selain itu, Arsono juga menuturkan bahwa keberhasilan program-program pendidikan IKPI juga tidak bisa dilepaskan dari dukungan yang luar biasa dari seluruh departemen yang ada di IKPI pusat, pengda dan pengcab. Karena semuanya berada dalam satu struktur organisasi yakni IKPI yang maju, mandiri dan berkelas dunia.

Pelaksanaan program pendidikan oleh cabang terus didorong oleh pusat agar cabang bisa lebih aktif dalam penyelenggaraan kegiatan program pendidikan secara mandiri,” ujarnya.

(Foto: Istimewa)

Namun demikian, harus pula disadari bahwa tidak semua cabang memiliki sumberdaya yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan program pendidikan Brevet tersebut. Beberapa cabang seperti cabang – cabang yang berada di wilayah Jabodetabek; Surabaya, Malang misalnya telah memiliki sumberdaya yang cukup.

Dicontohkan Arsono, IKPI Cabang Surabaya dan Malang misalnya bahkan mengadakan penyelenggaraan Pendidikan Brevet Pajak dengan bekerja sama dengan pihak kampus setempat. Menurutnya, tidak heran cabang Surabaya dan Malang mampu membeli Gedung untuk penyelenggaraan program Pendidikan dan PPL di gedung sendiri.

Namun harus dilihat juga bahwa ada cabang – cabang lain sepertinya masih memerlukan tambahan sumberdaya agar mampu menyelenggarakan program Pendidikan dan PPL sebagaimana telah berjalan saat ini.
Arsono menegaskan bahwa IKPI dalam kepengurusan saat ini telah melakukan tindakan nyata. Menurutnya, evaluasi atas kekurangan yang masih akan terus dilakukan agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan bisa semakin baik di masa mendatang. (bl)

IKPI Palembang Sambut Baik Wacana Pengelolaan Penuh Kursus Brevet

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang Andreas Budiman menyambut baik wacana pengelolaan penuh kursus Brevet oleh pengurus cabang IKPI yang digaungkan pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 (Vaudy Starworl-Jetty).

“Sistem pengelolaan pelaksanaan Brevet seperti ini kami yakini akan menghidupkan roda asosiasi di cabang cabang IKPI seluruh Indonesia. Saya rasa Pengcab bisa memgoptimalkan potensinya untuk pelaksanaan kegiatan ini,” kata Andreas melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/6/2024).

Dia mengungkapkan, program ini memang merupakan evaluasi dari program yang sudah dijalankan tetapi pelaksanaannya nanti akan lebih konkret.

“Jadi memang program yang sudah baik dilaksanakan oleh kepengurusan sebelumnya, sepertinya akan ditingkatkan oleh pasangan Vaudy-Jetty jika terpilih nanti,” ujarnya.

Tentunya kata Andreas, pelaksanaan Brevet juga nantinya harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang.

“Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar IKPI memang perlu mendorong cabang-cabangnya membuka kelas Brevet supaya eksistensi IKPI terdengar sampai ke daerah daerah,” ujarnya.

Menurut Andreas, pajak merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis, dimana dalam setiap transaksi bisnis legal pasti akan terkena pajak. Artinya setiap orang/ badan usaha harus mengerti dulu kewajibannya. (bl)

 

 

Menkeu Sebut Penerimaan Pajak dari Perusahaan Turun 35,7%

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyebab penerimaan pajak per Mei 2024 anjlok. Pada periode itu penerimaan pajak turun 8,4% dari Mei 2023 sebesar Rp 830,5 triliun, menjadi hanya sebesar Rp 760,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, turunnya penerimaan pajak itu disebabkan merosotnya setoran pajak penghasilan badan (PPh Badan) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang memiliki kontribusi terbesar besar terhadap total penerimaan pajak. Porsinya masing-masing 20,2% dan 21,9%.

Untuk setoran PPh Badan turun 35,7% secara neto jatuh dari tren setoran per Mei 2023 yang masih tumbuh 24,8%. Ia mengatakan, turunnya setoran PPh Badan menandakan perusahaan-perusahaan tengah mengalami profitabilitas atau keuntungan yang turun, sehingga setoran pembayaran PPh tahunan dan angsurannya turun, diikuti dengan meningkatnya restitusi.

“Jadi kalau 20% dari penerimaan pajak kita kontraksi dalam, tentu kita bisa lihat dampaknya kepada penerimaan pajak keseluruhan memang mengalami tekanan. Pembayaran PPh tahun ini serta angsurannya diadjust ke bawah plus restitusi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (27/6/2024).

“Ini yang sekarang sedang kita kelola secara sangat teliti dan waspada,” tegasnya.

Dari sisi setoran PPN dalam negeri, secara neto juga telah turun sebesar 9,1% dari sebelumnya per Mei 2023 tumbuh kencang mencapai 32,5%. Penyebabnya, kata Sri Mulyani ialah peningkatan restitusi pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Selain kedua jenis pajak itu mengalami kenaikan, seperti PPh 21 karyawan yang merupakan kontribusi ketiga terbesar terhadap penerimaan keseluruhan pajak dengan porsi 15,7%. Secara neto masih naik 29% lebih tinggi dari pertumbuhan setoran pada Mei 2023 silam sebesar 16,7%.

“Meski kondisi tekanan tapi pajak karyawan masih membukukan pertumbuhan sangat tinggi yaitu 28,9% ini mungkin upah gaji mengalami perbaikan atau adanya kenaikan employment sehingga jumlah karyawan atau buruh meningkat. Ini hal cukup positif bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

PPh Orang Pribadi juga naik per Mei 2024 sebesar 11,6% lebih cepat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,9% secara neto. Demikian juga PPh 26 yang naik 13,6% meski lebih lambat dari pertumbuhan sebelumnya 25,7%. PPh Final pun tumbuh 13,7% dari sebelumnya terkontraksi 10,5%, disebabkan peningkatan penyetoran PPh atas bunga deposito atau tabungan dan jasa konstruksi.

Berdasarkan sektor usahanya, setoran pajak turun untuk industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 25,6%, 24,4%, dan 5,9% terhadap total penerimaan pajak.

Industri pengolahan turun 14,2% secara neto pada Mei 2024, dari Mei 2023 masih tumbuh 8,3%. Sektor perdagangan turun 0,2% dari sebelumnya mampu tumbuh 10,6%, dan sektor pertambangan turun 60,4% dari sebelumnya naik 59,6%.

Sisanya, seluruh sektor masih mencatatkan pertumbuhan seperti jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 12,6% meski melambat dari pertumbuhan 26,3%. Konstruksi dan real estat tumbuh 7,6% dari sebelumnya 3,9%.

Transportasi dan pergudangan tumbuh 12% dari sebelumnya 46,4%. Untuk sektor jasa perusahaan tumbuh 11,6% dari sebelumnya 27,3%, serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh 14,9% dari sebelumnya 10,1%. (Boy)

Pelaksanaan Kursus Brevet akan Diserahkan Penuh Kepada Pengcab, IKPI Pusat Hanya Supervisi

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Caketum IKPI) periode 2024-2029 menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kursus Brevet kepada masing-masing cabang IKPI se-Indonesia. Tujuannya agar cabang mempunyai penghasilan agar bisa konsisten menjalankan roda asosiasi.

“Jadi Pengurus Pusat IKPI hanya melakukan supervisi, evaluasi, menyiapkan modul dan membantu menyiapkan pengajar,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/6/2024) siang.

Menurut Vaudy, saat ini tidak semua cabang melaksanakan kursus Brevet. Dengan demikian, hal inilah yang akan menjadi evaluasi pada masa kepemimpinannya nanti. “Kami akan arahkan agar Pengcab secara rutin menyelenggarakan Brevet dan itu menjadi program prioritas,” ujarnya.

Dia menegaskan, selain sebagai sumber ekonomi, penyerahan pelaksanaan kursus Brevet kepada Pengcab adalah untuk meningkatkan pengalaman anggota IKPI di cabang sebagai pengajar. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya mengenal IKPI saja, melainkan anggota secara personal juga ikut dikenal karena menjadi instruktur Brevet.

Namun demikian, Vaudy akan memberikan training terlebih dahulu bagi setiap calon instruktur/pengajar anggota IKPI yang akan memberikan materi Brevet. “Sebagai seorang instruktur tentu kualitasnya harus baik. Jadi sebelum terjun mereka harus terlebih dahulu mengikuti training,” ujarnya.

Selain itu, adapun pengisian tenaga pengajar Brevet lanjut Vaudy, adalah anggota IKPI dan pegawai pajak yang akan diminta melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atau kantor pelayanan pajak (KPP) setempat. Supaya mitra dengan DJP juga terasa sampai cabang-cabang.

Sementara itu, Vaudy juga akan mengatur kewenangan pengurus pusat agar bisa terus melanjutkan kerja sama dengan perguruan tinggi. “Kegiatan Brevet akan dibedakan menjadi dua, pertama kerja sama dengan perguruan tinggi dan kedua adalah pelaksanaan oleh pengurus cabang,” ujarnya.

Untuk pelaksanaan oleh pengurus cabang (Pengcab) kata dia, kegiatan Brevet hanya dilakukan oleh Pengcab saja. Sementara untuk pengurus pusat akan difokus pada pelaksanaan Brevet yang diadakan oleh perguruan tinggi, dan melakukan pengembangan atas modul-modul brevet serta materi presentasi. (bl)

Puncak HUT IKPI Depok akan Diisi  Pemaparan Visi, Misi dan Proker Kontestan Kongres XII

IKPI,Jakarta: Puncak HUT IKPI Cabang Depok pada 29 Juni 2024 sepertinya akan menjadi momen tak terlupakan bagi hampir 7.000 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) seluruh Indonesia. Pasalnya, pada perayaan tersebut dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum IKPI akan diundang untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja (proker) yang akan dilakukan untuk masa bakti 2024-2029.

Ketua IKPI Depok Nuryadin Rahman mengungkapkan, pihaknya akan menyiarkan pemaparan para paslon tersebut melalui aplikasi Zoom Meeting yang linknya nanti akan disebar ke 42 cabang IKPI se-Indonesia.

“Jadi anggota tak akan membeli ‘kucing dalam karung’ karena paslon nomor 01 Vaudy Starworld-Jetty dan paslon nomor 02 Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari akan memaparkan visi, misi dan program kerjanya secara jelas dan konkret di puncak perayaan HUT ke-9 IKPI Depok,” kata Nuryadin di Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Dia berharap kedua pasangan calon itu bisa memenuhi undangan yang mereka sampaikan. “Dua pasangan calon ini merupakan sosok terbaik dimiliki oleh IKPI. Jadi, anggota nanti bisa memilah pemimpin terbaik menurut hati nuraninya,” kata Nuryadin.

Sekadar informasi, pada 18-20 Agustus 2024 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) akan menggelar hajatan besar lima tahunan (Kongres XII). Acara asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.

Saat ini, tepatnya sejak 18 Juni 2024 panitia pemilihan pada Kongres XII telah membuka masa kampanye bagi para kontestan yang akan berlaga di ajang tersebut. Masa kampanye akan ditutup pada 10 Juli 2024.

Lebih lanjut Nuryadin mengungkapkan, puncak perayaan HUT IKPI Depok masih masuk di dalam masa kampanye para pasangan calon. “Saya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pasangan calon memikat para pemilih melalui pemaparan visi,misi dan program kerja,” ujarnya.

Nuryadin yang juga pada Kongres XII ini dicalonkan sebagai calon ketua pengawas IKPI nomor urut 04, berharap siapapun yang terpilih jadi pemimpin tertinggi IKPI seluruh anggota wajib mendukung. “Jangan ada lagi perpecahan di IKPI pasca kongres. Cukup kongres sebelumnya dijadikan pelajaran yang membuat kita semua menjadi lebih dewasa berorganisasi untuk satu tujuan yakni ‘IKPI Jaya’,” ujarnya. (bl)

 

 

Caketum Vaudy Starworld Janjikan Transparansi Informasi Keuangan Kepada Anggota

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Caketum IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld menjanjikan keterbukaan informasi khususnya laporan keuangan, pelaksaan program dan kegiatan Pengda/Pengcab seluruh Indonesia kepada seluruh anggota. Hal itu dinyatakan sebagai bentuk transparansi yang akan dilakukan jika terpilih pada Kongres XII di Bali yang dilaksanakan 18-20 Agustus 2024.

“Sebagai bentuk transparansi, saya akan menyediakan laporan audit tersebut setiap tahun, melalui website IKPI sehingga dapat di akses semua anggota,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2024) pagi.

Menurut Vaudy, saat ini laporan keuangan hanya disampaikan kepada Pengurus Pusat, Pengda, dan Pengcab yang menghadiri Rapat Koordinasi atau Musyawarah Kerja Nasional. Laporan keuangan ini tidak pernah disampaikan ke anggota sehingga mereka tidak bisa mengetahui kondisi keuangan IKPI.

“Untuk itu bilamana kami terpilih menjadi ketua umum dan wakil ketua umum, salah satu program terobosan yang akan dijalankan adalah Annual Report yang terdiri dari Laporan Keuangan, Laporan Pelaksanaan Program, dan Kegiatan IKPI kepada seluruh anggota,” ujarnya.

Dia menegaskan, program ini sekaligus menjadi bagian dari evaluasi yang akan dilakukan untuk periode kepemimpinan Vaudy Starworld-Jetty di periode mendatang. (bl)

 

 

Kepesertaan AOTCA Bisa Jadikan Anggota IKPI Konsultan Pajak Kelas Dunia

IKPI, Jakarta: Berbicara tentang Asia Oceania Tax Consultant Association (AOTCA) tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bergabungnya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menjadi anggota pada tahun 2002. Sebab, dibutuhkan perjuangan yang tidak mudah untuk asosiasi konsultan pajak bergabung di dalamnya.

Melalui perjuangan nyata, almarhum Prijo Handojo yang juga merupakan salah satu pendiri PB Taxand yang menjadi salah satu pengurus IKPI kala itu mempunyai cita-cita luhur mengenalkan IKPI kepada dunia internasional.

Singkatnya, perjuanganpun membuahkan hasil positif dan IKPI menjadi anggota tetap AOTCA sejak 2002.

Ketua Departemen Hubungan Internasional T Arsono mengungkapkan, AOTCA bukanlah asosiasi “kaleng kaleng” yang bisa dengan mudah dimasuki oleh asosiasi konsultan di dunia. Karena ada persyaratan ketat dan spesifikasi yang qualified ditetapkan untuk menjadi anggotanya. “Kepesertaan IKPI di AOTCA bisa menjadikan anggotanya sebagai konsultan pajak kelas dunia,” ujarnya.

(Foto: Dok. Pribadi)

Diungkapkan Arsono, AOTCA juga merupakan asosiasi yang menaungi asosiasi para konsultan pajak, lawyer pajak dan professional perpajakan yang berada di wilayah Asia dan Oceania yang termasuk antara lain Jepang, China, China Taipe, Macau, Korea, Hongkong, Australia, Singapore, Malaysia, Vietnam, the Philippine, Mongolia, Nepal, Pakistan, Srilanka; Bangladesh dengan anggota yang tidak kurang dari 400,000 orang.

Jadi lanjut Arsono, jika ada yang mempertanyakan apa manfaat yang didapatkan IKPI sebagai anggota AOTCA?, tentu jawabannya menurut Arsono sangatlah banyak dan besar khususnya bagi kemajuan anggota dan asosiasi.

Salah satu manfaat yang didapatkan IKPI sebagai anggota AOTCA menurut Arsono adalah, dukungan dari para anggotanya dalam mewujudkan Undang-Undang Konsultan Pajak (UU KP).

“Japan Federation of Certified Public Tax Accountant’s Association secara eksplisit telah menyatakan dukungannya kepada IKPI untuk mewujudkan lahirnya UU KP. Hal itu mereka sampaikan saat menjadi narasumber dalam international Webinar “The law of tax consultant, Sharing from Japan Experiences,” kata Arsono melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/6/2024).

Lebih lanjut dia mengatakan, berkenaan dengan perkembangan peraturan perpajakan terkini, IKPI Bersama-sama dengan Chinese Certified Tax Agent Association (China), Korean Association of Certified Public Tax Accountants (Korea), Japan Federation of Certified Public Tax Accountant’s Association (Jepang) juga menyelenggarakan webinar international membahas perkembangan pengaturan dan penerapan transfer pricing di masing-masing negara.

“Jadi, dari kegiatan tersebut terjadi saling bertukar informasi tentang perkembangan peraturan perpajakan dari masing-masing negara. Kalau IKPI bukan sebagai member AOTCA, mana bisa hal itu dilakukan,” ujarnya.

(Foto: Dok. Pribadi)

Dalam kegiatan tersebut kata Arsono, IKPI melibatkan the big four yang dalam hal ini didukung penuh oleh PWC (Price Waterhouse Coopers) yang bertindak sebagai narasumber narasumber.

Selain itu, ada beberapa event lain termasuk kerja sama yang amat erat dengan Mongolian Association of Certified of Tax Consultants (Mongolia), yang dalam hal ini IKPI diwakili oleh Didit Permana (Vice Managing Partner of PB Taxand) tampil sebagai penyaji (narasumber) dalam webinar dengan judul “Perbandingan Transfer Pricing di Indonesia dan Mongolia”

Selain itu, IKPI bersama Hong Kong Institute of Certified Public Accountant (Hong Kong) menyelenggarakan international webinar terkait perkembangan peraturan perpajakan di Indonesia. Dampak dari webinar ini adalah agar Indonesia mampu tampil menjadi tujuan investasi international (investment destination country) untuk menutup investment gap yang masih terjadi di Indonesia.

Hal besar juga berhasil ditorehkan pengurus dan anggota IKPI terkait penyelenggaraan Meeting dan International Tax Conference yang mana IKPI selaku anggota AOTCA dipercaya sebagai Host AOTCA Bali 2022.

Bersama IKPI Pusat, IKPI Surabaya dan IKPI Bali, asosiasi ini mendapatkan pengakuan dari seluruh anggota AOTCA karena dinilai berhasil menyelenggarakan AOTCA Conference Bali dengan sukses.

“Seluruh peserta AOTCA Bali menyatakan puas dengan acara dan pelayanan yang diberikan IKPI di acara tersebut,” kata Arsono.

Diungkapkannya, kerja keras para anggota IKPI yang terlibat dalam kegiatan AOTCA Bali tak bisa dihapus. Bahkan kesuksesan acara itu diistilahkan sebagai “The power of emak-emak”.

Dalam event tersebut, IKPI mendapatkan dukungan dari the Big Four termasuk Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse Coopers, Deloite, PB Taxand, RSM dan anggota IKPI yang tersebar di berbagai wilayah.

Keaktifan dan kegembiraan anggota IKPI juga terpancar pada kegiatan AOTCA di Tokyo tahun 2023. Bagaimana tidak, sebanyak 125 anggota terlihat antusias mengikuti event itu dan ini merupakan peserta terbanyak sepanjang sejarah kepesertaan IKPI di AOTCA.

“AOTCA memberikan kesempatan kepada kita (professional perpajakan) untuk membangun jaringan global (global network) agar bisnis kita bisa bertumbuh, bisa saling mengenal lebih dekat para profesional perpajakan dari wilayah Asia dan Oceania. Seperti pepatah “Tak kenal maka tak sayang, semakin dikenal semakin disayang”. Tentu kita akan mengulangi kegemilangan Indonesia dalan kegiatan AOTCA 2024 di Hangzhou China, kota yang terkenal dengan danau dan view-nya yang cantik,” kata Arsono. (bl)

IKPI Beri Pembekalan Kode Etik Konsultan Pajak Kepada Mahasiswa BSI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Robert Hutapea memberikan pembekalan kepada sedikitnya 50 mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika (BSI). Pembekalan dilakukan di kantor Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (25/6/2024).

Dalam pembekalan bertema ”Etika Profesi Konsultan Pajak” Robert menyampaikan betapa pentingnya mahasiswa mengetahui kode etik jika bercita-cita menjadi konsultan pajak. Alasannya, kode etik merupakan rambu-rambu yang akan menjaga setiap konsultan pajak dari pelanggaran-pelanggaran di dunia kerja, baik itu pelanggaran asosiasi maupun pelanggaran hukum pidana.

(Foto: Sekretariat PP-IKPI/Lutfi)

“Sudah tepat BSI memilih IKPI sebagai asosiasi yang bekerja sama untuk meningkatkan keilmuan para mahasiswanya. Karena, 99 persen anggota IKPI adalah praktisi perpajakan,” kata Robert di lokasi acara.

Melalui kegiatan praktisi mengajar, Robert kepada mahasiswa tersebut menerangkan secara garis besar mengenai apa itu kode etik IKPI berikut maksud dan tujuannya.

“Apabila nanti mereka menjadi konsultan pajak, maka mereka telah mengetahui persyaratan apa yang harus diambil dan apa yang harus dihindari saat sudah terjun sebagai profesional pada profesi itu,” ujarnya.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Dia melihat, dari puluhan mahasiswa yang hadir, banyak juga dari mereka yang tertarik untuk menjadi konsultan pajak. Hal itu tercermin dari antusiasme mahasiswa dalam melontarkan pertanyaan.

“Oleh karena itu, secara pribadi saya sangat mengapresiasi rasa keingintahuan para mahasiswa itu tentang konsultan pajak. Apalagi mereka telah memercayai IKPI sebagai asosiasi besar yang layak dijadikan sumber pengetahuan,” ujarnya.

Robert berharap, nantinya seluruh perguruan tinggi yang mahasiswanya ingin mengetahui lebih dalam tentang konsultan pajak dan kode etiknya bisa bekerja sama dengan IKPI. Tentu, mereka akan diberikan pengetahuan mendalam tentang peran penting konsultan pajak dan bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan negara melalui sektor pajak.

Robert juga menyoroti dampak positif dari kerja sama dengan perguruan tinggi di masa mendatang. Maksudnya, mahasiswa bisa menjadi corong dari dunia pendidikan kepada masyarakat luas dan memberitahukan tentang keberadaan IKPI serta fungsinya dalam membantu pemerintah serta wajib pajak.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Harapan lainnya menurut Robert, dengan mereka mengetahui fungsi atau peran konsultan pajak di Indonesia serta mengetahui profesi ini cukup menjanjikan untuk dijadikan pekerjaan utama, maka diharapkan mereka juga tertarik untuk menjadi konsultan pajak dan bergabung kedalam IKPI.

“Karena kita ketahui bersama bahwa jumlah konsultan pajak di Indonesia masih sangat kurang. Dengan jutaan wajib pajak yang ada di Indonesia hanya dilayani oleh kurang dari 8.000 konsultan pajak yang 95 persennya adalah anggota IKPI.

Dengan demikian kata Robert, diharapkan setiap kampus memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk mendapatkan pembekalan dari para praktisi sebelum lulus kuliah. Artinya dengan mendapatkan pembekalan ilmu dari praktisi setiap mahasiswa memperoleh gambaran bagaimana nantinya mereka saat menghadapi dunia kerja.

“Karena teori yang didapatkan di kampus akan sangat berbeda dengan kenyataan di dunia kerja. Nah disinilah peran praktisi memberikan pembekalan kepada para mahasiswa, khususnya mahasiswa semester akhir,” katanya.

Dia mencontohkan, jika mahasiswa tersebut mengambil jurusan ilmu perpajakan, maka ajaklah mereka untuk menimba ilmu dan pengalaman di IKPI, kenapa demikian?

Jawabannya sebanyak 95 persen konsultan pajak di Indonesia bergabung di dalam IKPI. Artinya, para praktisi di IKPI ini memiliki ilmu yang mumpuni sebagai konsultan pajak dan bisa diberikan kepada para mahasiswa. (bl)

IKPI Depok Sukses Gelar Open Turnamen Golf 2024

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok sukses menggelar turnamen golf di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Selasa (25/6/2024). Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk merayakan HUT ke-9 IKPI Depok yang puncaknya akan dirayakan pada 29 Juni di Depok.

Ketua IKPI Depok Nuryadin Rahman menyatakan, penyelenggaraan turnamen ini bukan hanya untuk memperkenalkan IKPI kepada masyarakat kelas menengah (pengusaha), tetapi ada juga ajang sosial yang disisipkan seperti memberikan bantuan uang tunai Rp 15 juta kepada yayasan yatim piatu.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Dari 155 peserta turnamen, lebih dari 50 persen merupakan pelaku usaha yang juga hobi bermain golf (Golfer). Mereka berasal dari Jabodetabek dan Makassar, Sulawesi Selatan,” kata Nuryadin di lokasi acara.

Dalam turnamen tersebut kata Nuryadin, pihaknya juga mengundang mitra strategis IKPI yakni beberapa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Dan Depok. Ada juga peserta dari anggota IKPI yang berasal dari luar Jakarta.

Nuryadin juga mengaku terkejut saat Dirjen Pajak, Kemenkeu tahun 2015-2017 Ken Dwijugiasteadi juga hadir dan mendukung turnamen golf tersebut.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Saya senang para tamu undangan dari DJP bisa hadir semua, dan penyelenggaraannya sangat sukses,” kata Nuryadin.

Pada kesempatan yang sama, Ketua panitia turnamen golf Hendra Damanik mengungkapkan penyelenggaraan turnamen ini sudah sesuai ekspektasi panitia. Artinya dari jumlah peserta sudah melampaui target, dari 140 menjadi 155 peserta.

“Itupun masih ada sekitar 12 peserta lagi yang pendaftarannya kami tolak. Karena, kuota dari asuransi hanya diberikan untuk 155 peserta,” kata Hendra.

(Foto: Dok. IKPI Cabang Depok)

Memang pada kesempatan ini, Hendra mengatakan belum ada peserta yang beruntung untuk mendapatkan hadiah Hole in One berupa mobil Mercy, Pajero, dan Fortuner. “Kali ini hadiah utamanya belum bisa ada yang membawa pulang. Tetapi panitia telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 80 juta untuk beberapa kategori yang dinilai terbaik,” ujarnya.

Lebih lanjut Hendra menyatakan, pihaknya.mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan tim panitia turnamen yang sudah bekerja keras untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. (bl)

Ruston-Lisa Lanjutkan Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Ad Hoc untuk Lindungi Anggota

IKPI, Jakarta: Layanan di bidang perpajakan mempunyai cakupan yang sangat luas, karenanya bukan tidak mungkin risiko hukum dari ketentuan hukum yang berlaku dapat menjerat seseorang meskipun dia telah profesional di bidangnya.

Dengan demikian, jerat hukum tidak memandang mereka profesional atau amatir. Tetapi, apabila dalam pekerjaannya seorang profesional dalam hal ini konsultan pajak memberikan pelayanan perpajakan yang dianggap bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bersiaplah untuk menghadapi risiko pidana atau risiko perdata.

T Arsono yang merupakan tim sukses pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum nomor urut 02 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari mengungkapkan, bahwa di luar negeri perlindungan atas risiko profesi telah berkembang secara luas.

Hal itu berbanding terbalik dengan Indonesia, dimana perlindungan atas risiko profesi masih belum berkembang luas. “Atas pertimbangan tersebut, pembentukan layanan bantuan hukum merupakan sebuah keperluan yang mendesak, dan itu akan diperkuat oleh Paslon Ruston-Lisa di periode kepemimpinan IKPI 2024-2029,” kata Arsono melalui keterangan tertulisnya, Selasa (25/6/2024).

Lebih lanjut Arsono mengatakan, dengan memperhatikan cakupan wilayah anggota IKPI yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Pematang Siantar dan Medan di ujung utara Pulau Sumatera hingga Makassar di Sulawesi Selatan hingga Manado di ujung paling utara Pulau Sulawesi, Ruston Tambunan (Ketua Umum IKPI yang sekaligus incumbent yang juga memperhatikan masukan-masukan dari Edi Gunawan yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Hukum IKPI, sepakat untuk memperkuat lembaga bantuan hukum bersifat ad hoc.

Menurut Arsono, pembentukan lembaga bantuan hukum yang bersifat ad hoc dimaksudkan agar lembaga bantuan hukum tersebut, dapat bergerak lebih flexible, lebih cepat dan lebih efisien menyesuaikan “locus, tempat kejadian perkara”.

Dalam praktiknya, dia mengatakan bahwa layanan bantuan hukum ad hoc ini nantinya juga melibatkan rekan-rekan sesama anggota IKPI yang kompeten dan sekaligus berprofesi sebagai advocate.

“Nantinya bantuan hukum IKPI yang bersifat ad hoc akan diberikan kepada anggota-anggota yang mengalami masalah hukum yang dalam pemberian jasa di bidang perpajakan-nya dilakukan dengan tanpa pelanggaran kode etik,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong kualitas pemberian jasa di bidang perpajakan yang lebih profesional dan accountable.

Arsono menegaskan, bila diperhatikan dengan seksama, program layanan bantuan hukum yang ditawarkan oleh kontestan ketua umum dan wakil ketua umum IKPI bersifat menguatkan. Namun demikian bila dicermati, program layanan bantuan hukum paslon nomor urut 01 Vaudy Starworld-Jetty dan paslon 02 Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari sesungguhnya serupa atau identik.

“Mengapa hal demikian bisa terjadi ? ini pertanyaan yang menarik, dan jawabanya adalah bahwa ide itu muncul dari rapat harian pengurus pusat IKPI dimana Vaudy-Jetty juga menjabat sebagai pengurus pusat dan Ruston Tambunan sebagai ketua umum,” ujarnya.

Namun demikian, sebagai organisasi yang baik, IKPI telah meraih capaian-capaian memuaskan. “Jadi memang tidak semua capaian kinerja bisa sempurna, maka dari itu dibutuhkan koreksi untuk memperbaiki capaian yang belum sempurna itu,” ujarnya. (bl)

en_US