Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

IKPI Cirebon Perkuat Sinergi dengan KPP Cirebon Dua, Dorong Edukasi Pajak hingga Aktivasi Coretax di Ruang Publik

Posted on 05/12/202505/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Cirebon: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Cirebon menjalin silaturahmi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cirebon Dua, Kamis (4/12/2025). Pertemuan tersebut menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi kedua lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan perpajakan di wilayah Cirebon.

Ketua IKPI Cabang Cirebon, Petrus Hery Setyonuryantoro, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam membangun hubungan kelembagaan yang kokoh dengan otoritas pajak. Ia menilai, kerja sama yang solid antara konsultan pajak dan KPP sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat, transparan, serta berkeadilan.

“Silaturahmi ini kami maksudkan sebagai bentuk komitmen IKPI Cabang Cirebon dalam mempererat hubungan kelembagaan dengan KPP Pratama Cirebon Dua. Kami percaya bahwa sinergi antara konsultan pajak dan otoritas pajak adalah fondasi penting dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat, transparan, dan berkeadilan,” ujar Petrus, Jumat (5/12/2025).

Ia menambahkan, komunikasi yang lebih intensif dan produktif antara kedua belah pihak diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan teknis dan administratif di lapangan. “Semangat saling mendukung dan saling memahami menjadi kunci agar persoalan perpajakan dapat dihadapi bersama,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Petrus juga menegaskan bahwa IKPI sebagai organisasi profesi senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme anggotanya, termasuk mendorong kepatuhan sukarela melalui pendampingan dan edukasi yang benar. Ia menyampaikan apresiasi atas keterbukaan KPP Pratama Cirebon Dua dalam membangun kolaborasi selama ini.

Selain kunjungan ke KPP, rombongan penyuluh pajak dari KPP Cirebon Satu juga melakukan kunjungan balasan ke kantor IKPI Cabang Cirebon. Dalam pertemuan itu, dibahas rencana kerja sama program penyuluhan dan edukasi perpajakan, termasuk aktivasi sistem Coretax di ruang publik seperti area umum dan gereja untuk meningkatkan literasi serta kemudahan layanan perpajakan bagi masyarakat.

Dengan terjalinnya sinergi ini, IKPI Cirebon dan KPP Pratama Cirebon Dua berharap dapat semakin memperkuat kolaborasi strategis demi meningkatkan kepatuhan, kualitas layanan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan nasional. (bl)

IKPI Imbau Anggota Persiapkan Kompetensi untuk Beracara di Pengadilan Pajak

Posted on 05/12/202505/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengimbau seluruh anggotanya untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan penyesuaian regulasi mengenai kuasa hukum di Pengadilan Pajak setelah lembaga tersebut dialihkan ke Mahkamah Agung (MA). Imbauan ini disampaikan oleh Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, menyusul pembahasan intensif terkait masa transisi pengalihan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke MA sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023.

Dalam situasi perubahan besar yang akan terjadi, Jemmi menegaskan pentingnya kesiapan kompetensi anggota IKPI untuk tetap dapat beracara di Pengadilan Pajak dalam rezim tata kelola yang baru.

“Mahkamah Agung kemungkinan akan menetapkan standar baru mengenai siapa yang dapat menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Jika anggota IKPI ingin tetap dapat beracara, maka sejak sekarang harus mulai mempersiapkan kompetensinya,” ujar Jemmi usai mendampingi Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan jajaran pengurus pusat IKPI beraudiensi di Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, kompetensi yang dimaksud tidak lagi sebatas pengalaman teknis perpajakan, tetapi sangat mungkin akan mencakup persyaratan keilmuan yang lebih tinggi dan lebih terstruktur.

“Ada kemungkinan syarat kompetensi akan menuntut penguasaan ilmu perpajakan, ilmu hukum, atau bahkan kombinasi keduanya. Artinya, anggota harus mulai meningkatkan kapasitas — baik melalui pendidikan formal, sertifikasi lanjutan, maupun pelatihan kompetensi,” jelasnya.

Jemmi juga mengingatkan bahwa seluruh keputusan mengenai standar kuasa hukum nantinya berada sepenuhnya di bawah kewenangan MA. Karena itu, IKPI mengambil posisi proaktif: memberikan masukan kepada MA, sekaligus mempersiapkan anggotanya untuk menghadapi skenario regulasi yang mungkin berubah.

“Semua keputusan akan berada di tangan Mahkamah Agung. IKPI tentu memperjuangkan agar peran konsultan pajak tetap mendapatkan tempat dalam sistem peradilan pajak ke depan, tetapi kita juga harus bersiap dengan skema regulasi apa pun yang diputuskan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan tata kelola Pengadilan Pajak harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat profesionalitas konsultan pajak.

“Ini saatnya kita memperkuat diri. Jangan menunggu aturan baru keluar baru kita bergerak. Lebih baik mempersiapkan diri sejak sekarang agar ketika regulasi ditetapkan, anggota IKPI sudah siap dan tidak tertinggal,” kata Jemmi. (bl)

IKPI Surabaya Tekankan Penguatan Profesionalisme Lewat Diseminasi Surat Ikatan Tugas

Posted on 05/12/202505/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Surabaya: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya menggelar Rapat Anggota dan Diseminasi Surat Ikatan Tugas di Universitas Kristen Petra, Gedung T Lantai 3, pada 29 November 2025. Seluruh konsultan pajak di wilayah Surabaya hadir untuk memperdalam pemahaman profesional sekaligus memperkuat solidaritas organisasi.

Ketua IKPI Cabang Surabaya, Enggan Nursanti, menegaskan bahwa peningkatan kualitas layanan konsultan pajak harus menjadi prioritas di tengah perubahan regulasi yang semakin cepat.

“Konsultan pajak memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan wajib pajak dan stabilitas penerimaan negara. Melalui Surat Ikatan Tugas, kita memiliki fondasi yang semakin jelas untuk bekerja secara profesional, transparan, dan saling mendukung. Saya mengajak seluruh anggota untuk terus menumbuhkan budaya kolaboratif agar profesi ini semakin kuat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Enggan.

Sesi Diseminasi Surat Ikatan Tugas menjadi bagian utama dari kegiatan ini. Materi dipaparkan secara komprehensif, mulai dari batasan tanggung jawab konsultan, prinsip kehati-hatian, hingga praktik terbaik untuk meminimalkan risiko hukum. Peserta juga mendapatkan contoh kasus yang menunjukkan pentingnya kesepakatan layanan tertulis sebagai alat perlindungan profesional.

Diungkapkan Enggan, antusiasme peserta terlihat jelas dalam sesi tanya jawab yang menggali penerapan Surat Ikatan Tugas dalam praktik sehari-hari. Diskusi berkembang pada pentingnya ketelitian teknis dan kemampuan komunikasi yang baik agar hubungan antara konsultan dan klien berjalan harmonis dan saling mendukung.

Kegiatan berlanjut dengan Rapat Anggota IKPI Cabang Surabaya, di mana setiap seksi memaparkan laporan kerja satu tahun terakhir. Anggota memberikan masukan konstruktif untuk memperkuat program dan arah organisasi pada tahun berikutnya.

Pada kesempatan itu, Enggan mengajak seluruh anggota ikut merefleksikan kembali peran strategis IKPI sebagai garda depan dalam profesi perpajakan. Dinamika regulasi yang tinggi menuntut konsultan pajak untuk terus belajar, beradaptasi, dan menjaga integritas dalam setiap layanan.

Momentum rapat ini sekaligus menjadi pengingat bahwa profesionalisme yang dibangun secara kolektif akan memperkuat kepercayaan publik dan mendukung terciptanya ekosistem perpajakan yang sehat. Ia berharap kolaborasi yang terjalin dapat menjadi landasan kuat bagi langkah organisasi di tahun mendatang. (bl)

Hakim Yustisial MA Minta IKPI Ajukan Rumusan Tertulis Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak

Posted on 05/12/202505/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Hakim Yustisial Mahkamah Agung Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H meminta Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) segera menyiapkan rumusan tertulis mengenai syarat ideal bagi kuasa hukum yang ingin beracara di Pengadilan Pajak. Rumusan tersebut akan dibahas dalam sejumlah forum resmi MA, termasuk revisi Buku Dua yang digelar pada 10–12 Desember 2025.

Dalam audiensi dengan pengurus pusat IKPI, di Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025), Ayi menegaskan bahwa MA membutuhkan masukan konkret dari pemangku kepentingan, terutama dari pihak-pihak yang selama ini terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

“Kalau bisa, sebelum tanggal 10 Desember sudah ada usulan tertulis dari IKPI. Itu sangat penting untuk pembahasan revisi Buku Dua dan penyusunan regulasi berikutnya,” jelas Ayi.

Ia menjelaskan bahwa model kuasa hukum Pengadilan Pajak tidak bisa mengikuti format advokat umum. Selain kompetensi hukum acara, kuasa hukum Pengadilan Pajak harus memahami substansi perpajakan dan kepabeanan secara mendalam.

“Pengadilan Pajak itu ada dua sisi: sisi hukumnya dan sisi teknis pajaknya. Dua-duanya harus terakomodir,” tegasnya.

Ayi menilai masukan IKPI sangat strategis untuk memastikan profesionalisme kuasa hukum tetap terjaga setelah Pengadilan Pajak resmi berada di bawah lingkungan MA.

Ia juga menekankan bahwa usulan IKPI harus bersifat inklusif dan mempertimbangkan berbagai profesi yang selama ini beracara di Pengadilan Pajak.

“Usulannya jangan hanya mengakomodir satu pihak. Advokat yang belum paham pajak perlu diberikan jalan melalui pelatihan, begitu juga sebaliknya untuk ahli pajak yang belum advokat. Harus dicari titik tengahnya,” katanya.

Dorongan Standar Kompetensi Baru

Ayi menyebut, ke depan, MA mempertimbangkan adanya syarat kompetensi tambahan, baik bagi advokat maupun konsultan pajak, guna memastikan kualitas kuasa hukum tetap terjaga.

Hal ini sejalan dengan informasi terbaru yang ia terima mengenai rencana penambahan persyaratan dalam aturan teknis pengadilan, termasuk kemungkinan standar sertifikasi baru.

“Sepertinya akan ada syarat tambahan terkait kompetensi. Bukan hanya brevet atau pendidikan formal, tapi sertifikasi yang lebih spesifik,” jelasnya.

Bahan Kajian untuk Perubahan Undang-Undang Pengadilan Pajak

Ayi juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Pusat Penelitian dan Pengembangan MA (Puslitbang) akan mulai menyusun Naskah Akademik RUU Pengadilan Pajak. Masukan IKPI terkait syarat kuasa hukum berpeluang masuk dalam kajian tersebut.

“Kalau ada masukan tidak hanya soal syarat kuasa hukum, tapi juga terkait sinkronisasi undang-undang lainnya, itu bisa menjadi bahan Puslitbang,” katanya.

Dengan begitu, usulan IKPI bisa memberi dampak jangka panjang dalam pembentukan norma baru yang akan mengatur Pengadilan Pajak ketika sudah berada sepenuhnya di bawah MA.

IKPI Harus Aktif Menyusun Konsep

Ia kembali menegaskan agar IKPI segera menyiapkan dokumen resmi berisi:

• standar kompetensi minimal kuasa hukum,

• model sertifikasi yang diusulkan,

• penyetaraan antara ahli pajak dan advokat,

• serta penajaman Pasal 4 PMK 184/2017.

“Silakan susun saja versi IKPI tentang syarat kuasa hukum yang ideal. Itu akan sangat membantu kami dalam pembahasan di MA,” ujarnya.

Ayi menutup dengan penegasan bahwa MA berkomitmen menyerap masukan IKPI sebagai mitra strategis dalam penyelesaian sengketa perpajakan.

“Masukan IKPI akan menjadi pertimbangan penting. Tujuannya satu: memastikan kuasa hukum di Pengadilan Pajak benar-benar kompeten, adil, dan tidak menyulitkan pencari keadilan,” ujarnya. (bl)

MA Siap Akomodir Masukan IKPI Soal Syarat Kuasa Hukum Pengadilan Pajak: “Wajib Punya Kompetensi Perpajakan”

Posted on 05/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Mahkamah Agung (MA) menegaskan akan mengakomodir masukan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terkait penyempurnaan syarat beracara sebagai kuasa hukum di Pengadilan Pajak, terutama menjelang proses pengalihan Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke MA.

Hal itu disampaikan Hakim Yustisial Ditjen Badilmiltun MA, Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.saat menerima audiensi delegasi IKPI yang dipimpin Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld di Gedung Sekretariat MA, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Agus menjelaskan bahwa masukan IKPI mengenai standardisasi kompetensi kuasa hukum merupakan isu prioritas, terutama di tengah rencana revisi regulasi dan penyusunan Peraturan Presiden tentang pengalihan Pengadilan Pajak.

“Terkait kuasa hukum, saya setuju bahwa harus ada syarat khusus. Tidak harus sarjana hukum tapi harus memiliki kompetensi perpajakan atau kepabeanan,” tegas Agus.

Masukan IKPI Akan Dibawa ke Forum Pokja

Dalam pertemuan itu, IKPI menyampaikan kekhawatiran mengenai kemungkinan penyamarataan syarat kuasa hukum Pengadilan Pajak dengan pengadilan umum ketika lembaga tersebut berada di bawah MA. IKPI menilai, sengketa pajak adalah perkara teknis yang membutuhkan keahlian substantif di bidang perpajakan.

Agus menyebut masukan ini sangat relevan dan akan dibawa dalam pembahasan tim Pokja Pengalihan Pengadilan Pajak.

“Masukan dari IKPI ini akan kami bawa ke Pokja. Saya setuju bahwa kuasa hukum Pengadilan Pajak harus orang-orang yang memang expert—baik di perpajakan maupun kepabeanan,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa konsep kuasa hukum Pengadilan Pajak tidak bisa disamakan dengan advokat umum karena kebutuhan teknisnya berbeda.

Regulasi Saat Ini Akan Direvisi Setelah Pengadilan Pajak Beralih ke MA

Agus menjelaskan bahwa aturan saat ini masih mengikuti PMK 184/2017 dan SK Ketua Pengadilan Pajak Nomor 10/2024, sebab MA belum dapat menerbitkan aturan baru sebelum struktur Pengadilan Pajak resmi berada di bawah kewenangan MA.

“Sepanjang Undang-Undang Pengadilan Pajak belum diubah, PMK dan peraturan turunannya juga belum berubah. Baru nanti setelah pengalihan, Mahkamah Agung bisa melakukan penyesuaian besar-besaran,” tegasnya.

Agus juga membuka peluang penyusunan syarat berbeda berdasarkan kompleksitas perkara, misalnya sertifikasi khusus untuk menangani sengketa pajak internasional atau kepabeanan tertentu.

“Tidak satu izin kuasa hukum itu bisa sakti untuk semua jenis sengketa pajak. Perkara pajak internasional mungkin perlu sertifikasi tambahan. Ini sedang kami kaji,” jelasnya.

Hal ini, menurut Agus sekaligus menegaskan bahwa MA ingin memastikan perubahan kebijakan yang diputuskan nantinya tidak merugikan wajib pajak maupun kuasa hukum yang profesional.

“Jangan sampai kebijakan baru menyusahkan pencari keadilan. Masukan IKPI sangat penting agar syarat kuasa hukum dirumuskan lebih baik,” pungkasnya. (bl)

China Mulai Kenakan PPN pada Alat Kontrasepsi Mulai Januari

Posted on 04/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: China akan menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13 persen untuk obat dan alat kontrasepsi termasuk kondom mulai Januari mendatang. Kebijakan ini mengakhiri pengecualian pajak selama 30 tahun dan menjadi langkah terbaru pemerintah dalam menghadapi penurunan angka kelahiran yang kian mengancam pertumbuhan ekonomi.

Mengutip laporan The Straits Times, revisi Undang-Undang PPN tersebut menghapus status bebas pajak yang diberlakukan sejak 1993, ketika China masih menerapkan kebijakan satu anak dan aktif menekan angka kelahiran. Kini, arah kebijakan berbalik: pemerintah berupaya mendorong warga memiliki lebih banyak anak di tengah populasi yang terus menyusut selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2024, jumlah kelahiran hanya mencapai 9,54 juta — kurang dari setengah angka satu dekade lalu.

Di saat tarif baru diberlakukan untuk kontrasepsi, pemerintah justru memberikan stimulus di sektor lain. Layanan pengasuhan anak, mulai dari daycare hingga taman kanak-kanak, dibebaskan dari PPN. Keringanan serupa diberikan untuk layanan perawatan lansia, penyandang disabilitas, hingga layanan terkait pernikahan. Ini menjadi bagian dari paket kebijakan pronatal yang juga mencakup bantuan uang tunai, perluasan fasilitas childcare, serta perpanjangan cuti melahirkan dan cuti ayah.

Meski demikian, sejumlah analis menilai langkah ini lebih bersifat simbolis daripada strategis. Menurut demografer YuWa Population Research Institute, He Yafu, pengenaan PPN pada kontrasepsi tidak akan mengubah tantangan demografi secara signifikan. Namun kebijakan tersebut dianggap mencerminkan upaya pemerintah membentuk lingkungan sosial yang lebih ramah bagi kelahiran serta menekan angka aborsi yang tidak memiliki alasan medis.

Di sisi lain, keputusan itu memicu perdebatan luas di platform Weibo. Banyak warganet khawatir harga kondom yang lebih mahal justru membuat masyarakat enggan menggunakan alat kontrasepsi, terutama di tengah meningkatnya kasus HIV. Data Pusat Pengendalian Penyakit menunjukkan, antara 2002 hingga 2021, kasus HIV/AIDS di China melonjak dari 0,37 menjadi 8,41 per 100.000 penduduk. Rendahnya pendidikan seksual dan stigma disebut turut memperburuk kondisi tersebut.

“Dengan meningkatnya infeksi HIV di kalangan anak muda, menaikkan harga seperti ini mungkin bukan ide yang baik,” tulis seorang pengguna. Komentar lain bahkan mempertanyakan efektivitas kebijakan itu dalam mendorong angka kelahiran: “Kalau seseorang tak mampu membeli kondom, bagaimana mereka bisa membesarkan anak?”

China kini berada di persimpangan sulit: mencoba meningkatkan angka kelahiran sembari menjaga kesehatan publik. Meski dampak ekonominya diperkirakan kecil, pengenaan PPN atas alat kontrasepsi menegaskan strategi baru Beijing dalam merespons krisis demografi yang semakin mendesak. (alf)

Purbaya Tolak Usulan Penghapusan Pajak BUMN

Posted on 04/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah menolak permintaan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, yang mengusulkan penghapusan kewajiban pajak sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan tersebut disampaikan Rosan saat bertemu Purbaya di Kementerian Keuangan pada Rabu (3/12/2025).

Purbaya mengungkapkan bahwa Rosan meminta agar kewajiban pajak BUMN yang muncul sebelum tahun 2023 dihapuskan. Namun, permintaan itu langsung ditolak karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan tata kelola perpajakan.

“Dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan, dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya nggak bisa!” tegas Purbaya di Kompleks DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Meskipun tidak menyebut nama BUMN yang dimaksud, Purbaya menekankan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi untung dan bahkan memiliki komponen kepemilikan asing. “Itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” ujarnya.

Kendati demikian, Purbaya menilai permintaan keringanan pajak masih dapat dipertimbangkan untuk BUMN yang sedang menjalankan aksi korporasi. Pemerintah, menurutnya, wajar memberikan ruang konsolidasi usaha dengan batas waktu tertentu.

“Dia bilang kalau bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal. Untuk konsolidasi kita kasih waktu 2–3 tahun ke depan. Setelah itu, setiap corporate action akan kita kenakan pajak sesuai aturan,” jelasnya.

Purbaya menambahkan bahwa Danantara merupakan entitas baru yang juga terkait dengan proyek pemerintah, sehingga pemberian fasilitas transisi dianggap masih wajar. Namun ia menegaskan bahwa relaksasi hanya berlaku ke depan, bukan untuk menghapus kewajiban masa lalu.

Sikap tegas ini menunjukkan komitmen pemerintah menjaga integritas sistem perpajakan sekaligus memberi ruang bagi BUMN melakukan penataan struktur usaha secara terukur. (alf)

Roblox Resmi Ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, Setoran Pajak Digital Tembus Rp43,75 Triliun

Posted on 04/12/2025 by Admin IKPI

IKPi, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali memperluas basis pemajakan sektor digital. Pada Oktober 2025, DJP secara resmi menunjuk Roblox Corporation sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Penunjukan ini menandai semakin banyaknya platform global yang masuk dalam pengawasan pajak digital Indonesia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, mengungkapkan bahwa Roblox menjadi satu dari lima perusahaan digital yang ditetapkan sebagai pemungut baru pada periode tersebut.

“Pada bulan tersebut, terdapat lima penunjukan baru, yaitu Notion Labs, Inc., Roblox Corporation, Mixpanel, Inc., MEGA Privacy Kft, dan Scorpios Tech FZE,” ujar Rosmauli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Di saat yang sama, pemerintah juga melakukan satu pencabutan penunjukan, yakni terhadap Amazon Services Europe S.a.r.l., sehingga tidak lagi berstatus sebagai pemungut PPN PMSE.

Dengan penambahan dan pencabutan tersebut, total pemungut PPN PMSE yang ditunjuk pemerintah hingga Oktober 2025 mencapai 251 perusahaan. Dari jumlah itu, 207 di antaranya telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total kontribusi sebesar Rp33,88 triliun sejak kebijakan ini berlaku.

Kontribusi tersebut terdiri atas:

• 2020: Rp731,4 miliar

• 2021: Rp3,9 triliun

• 2022: Rp5,51 triliun

• 2023: Rp6,76 triliun

• 2024: Rp8,44 triliun

• 2025: Rp8,54 triliun hingga Oktober

Selain PPN PMSE, pemerintah juga mencatat setoran pajak signifikan dari tiga subsektor digital lainnya:

• Pajak aset kripto: Rp1,76 triliun

• Pajak fintech (P2P lending): Rp4,19 triliun

• Pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP): Rp3,92 triliun

Jika digabungkan, total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menembus Rp43,75 triliun per 31 Oktober 2025. Untuk tahun berjalan, setoran mencapai:

• Aset kripto: Rp675,6 miliar

• P2P lending: Rp1,15 triliun

• Pajak SIPP: Rp1,07 triliun

DJP menegaskan bahwa sektor ekonomi digital terus menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan kebijakan pemajakan digital agar semakin adil, sederhana, dan efektif, sejalan dengan pesatnya transformasi digital di Indonesia. (alf)

Anggota IKPI Surakarta Raih Anugerah Perempuan Inspirasi Indonesia 2025

Posted on 04/12/202504/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Surakarta: Umatun Markhumah, anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surakarta, resmi menerima Anugerah Perempuan Inspirasi Indonesia 2025 dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI). Penghargaan ini diberikan kepada perempuan yang dinilai memiliki kontribusi besar dalam bidang profesional, pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam sambutannya, Umatun menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi pengingat bahwa perempuan dapat memainkan banyak peran sekaligus. “Perempuan harus tangguh, tapi tetap lembut di hati. Kita bisa berkarier tanpa melupakan keluarga. Keduanya bisa berjalan bersama,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Perjalanan Panjang yang Menguatkan

Lahir di Palembang dan besar di Sragen serta Solo, Umatun tumbuh dalam keterbatasan. Uang saku lima ribu seminggu dan perjalanan pendidikan yang tidak mulus tidak membuatnya patah semangat. Meski gagal masuk perguruan tinggi negeri, ia melanjutkan Diploma 1 Komputer Akuntansi di PPTI UNS sambil bekerja penuh waktu.

“Saya terbiasa berjuang dari keterbatasan. Hidup sederhana itu bukan kelemahan, tapi pembentuk karakter,” kenangnya.

Di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaan, ia menyelesaikan studi dalam kondisi hamil besar. “Sabtu saya wisuda, Kamis melahirkan. Bayarnya satu, tapi dapat dua yang diwisuda,” tuturnya.

Membangun Karier dari Nol

Setelah kembali bekerja usai mengurus anak pertama, Umatun mendirikan Umara Tax Consulting, yang kini berkembang sebagai kantor konsultan pajak profesional di Surakarta. Ia tercatat sebagai perempuan pertama dan termuda yang menjadi anggota IKPI Surakarta pada 2014.

Dedikasinya di bidang perpajakan berlanjut ketika ia dilantik sebagai advokat oleh IKADIN akhir Oktober 2025. “Ilmu yang diperjuangkan tidak boleh sia-sia. Saya ingin profesi ini memberi manfaat bagi negara dan masyarakat,” tegasnya.

Selain menjadi konsultan pajak dan advokat, Umatun aktif mengajar di Universitas Muhammadiyah Karanganyar (UMUKA) dan menjabat sebagai Ketua Tax Center UMUKA. Ia juga memegang berbagai posisi strategis di IPEMI, PPLIPI, PERTAPSI, KADIN Surakarta, APINDO, hingga HIPMI.

Di balik kesibukannya, Umatun adalah ibu dari empat penghafal Al-Qur’an. Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter selalu menjadi prioritas.

“Anak-anak saya dididik untuk mandiri dan hormat pada orang tua. Yang paling penting adalah adab. Mereka meniru apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita perintahkan,” ujarnya.

Adaptif di Era Digital dan AI

Saat ini Umatun tengah menempuh studi S3 Akuntansi di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan memanfaatkan teknologi serta AI dalam riset dan pekerjaan akademik.

“AI itu bukan ancaman. Kalau kita jadikan alat bantu, kita bisa maju lebih cepat. Yang tertinggal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau belajar,” katanya.

Penghargaan dari IPEMI ini menjadi bukti bahwa kerja keras Umatun Markhumah mendapat pengakuan luas. Dengan perannya sebagai profesional, akademisi, pemimpin organisasi, advokat, dan ibu, ia menjadi panutan perempuan Indonesia yang ingin berkembang tanpa meninggalkan nilai keluarga.

“Kalau bisa menebar kebaikan, kenapa tidak?” tutupnya.

Penghargaan ini sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu tokoh perempuan berpengaruh di Surakarta yang mampu menerjemahkan keteguhan, kelembutan, dan pengabdian dalam satu langkah yang selaras. (bl)

Ketua IFA Indonesia Tekankan Kesiapan RI Hadapi Perubahan Cepat Pajak Minimum Global

Posted on 04/12/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua IFA Indonesia sekaligus Ketua IFA Regional Asia Pacific, Ichwan Sukardi, menegaskan bahwa Indonesia harus berada di garis terdepan dalam merespons perkembangan perpajakan internasional yang berubah sangat cepat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam The 13th IFA Indonesia Annual International Tax Seminar yang diselenggarakan di Mangkuluhur Artotel Suites, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Ichwan menekankan bahwa Indonesia tengah memasuki fase penting dalam menghadapi implementasi Pillar 1 dan Pillar 2 di berbagai yurisdiksi.

“Kita semua harus siap dan aktif mengamati lanskap perpajakan internasional yang terus berubah secara cepat. IFA Indonesia berupaya memberikan perspektif komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Narasumber dari Indonesia dan Mancanegara

Dikatakan Ichwan, Seminar internasional tahunan IFA kali ini menghadirkan 18 narasumber berkaliber tinggi, baik dari regulator, praktisi global, akademisi, hingga konsultan pajak internasional. Para narasumber tersebut membawakan topik-topik yang menjadi sorotan dunia perpajakan global, antara lain:
• Pengembangan Pilar 2 dan dampaknya terhadap wajib pajak
• Isu-isu strategis transfer pricing dan kebijakan domestic law
• Global anti-avoidance measures
• Implikasi perpajakan atas cross-border mergers and acquisitions
• Principal Purpose Test, OECD Model Commentary 2025, serta putusan-putusan pengadilan terkini terkait pajak internasional

Menurutnya, kehadiran mereka menjadi bukti kuat bahwa Indonesia semakin diperhitungkan sebagai pusat diskusi perpajakan internasional di kawasan Asia Pasifik.

Acara ini juga mendapat dukungan kuat dari komunitas perpajakan internasional. Direktur Perpajakan Internasional, Kementerian Keuangan, Dr. Mekar Satria Utama, membuka acara dengan menegaskan fokus Indonesia pada Pillar 1, Pillar 2, dan Transfer Pricing, serta menyebut komitmen Indonesia yang sudah diwujudkan melalui PMK No. 136/2024 terkait penerapan Pilar 2.

Sementara itu, President IFA Global, Natalia Quiñones, memberikan perspektif global mengenai posisi Indonesia dalam OECD Inclusive Framework. Ia juga mendorong partisipasi aktif anggota IFA Indonesia di IFA Congress Tokyo (regional) dan Melbourne (global) pada tahun depan.

Peran Strategis IFA Indonesia

Dalam forum tersebut, Ichwan menegaskan bahwa reformasi pajak global tidak hanya memengaruhi yurisdiksi besar, tetapi juga berimplikasi langsung pada kebijakan domestik Indonesia.

“IFA Indonesia berkomitmen menjadi ruang dialog inklusif bagi regulator, pelaku usaha, akademisi, dan praktisi pajak internasional untuk bersama-sama memahami perubahan global dan merumuskan langkah terbaik bagi Indonesia,” ujarnya.

Sekadar informasi, seminar ini dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dan ditutup dengan panel diskusi mengenai isu-isu paling mutakhir, termasuk Principal Purpose Test, anti-avoidance rules, dan analisis berbagai putusan pengadilan pajak internasional yang menjadi rujukan banyak negara.

Dengan rangkaian diskusi mendalam tersebut, IFA Indonesia kembali mengukuhkan dirinya sebagai salah satu forum paling kredibel dalam memperkuat pemahaman dan kesiapan Indonesia menghadapi transformasi perpajakan global yang semakin kompleks. (bl)