Uang pajak yang dibayarkan masyarakat pada dasarnya kembali kepada publik dalam dua bentuk utama, yaitu belanja pelayanan dan pembangunan, serta pemenuhan kewajiban fiskal negara. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena negara modern tidak hanya dituntut untuk membangun, tetapi juga menjaga kredibilitas dan keberlanjutan keuangannya.
Dalam praktik APBN, sebagian penerimaan pajak digunakan untuk membiayai belanja langsung yang kasatmata pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan perlindungan sosial. Namun, sebagian lainnya dialokasikan untuk pembayaran kewajiban utang negara, termasuk bunga Surat Berharga Negara (SBN) seperti SBR, ORI, dan SUN. Pada titik inilah kerap muncul persepsi publik bahwa “uang pajak habis untuk membayar utang”.
Pembayaran bunga SBN sejatinya bukan sekadar beban, melainkan konsekuensi dari pilihan pembiayaan defisit APBN. Ketika penerimaan pajak belum mencukupi seluruh kebutuhan belanja, negara melakukan pembiayaan melalui utang. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah tetap menjalankan fungsi pelayanan publik tanpa menaikkan pajak secara drastis dalam jangka pendek. Dalam konteks SBN ritel, bahkan terjadi mekanisme recycling fiskal, di mana negara membayar bunga kepada warga negaranya sendiri sebagai investor.
Namun demikian, pembayaran bunga utang tetap menyerap ruang fiskal yang tidak kecil. Setiap rupiah pajak yang digunakan untuk membayar bunga adalah rupiah yang tidak dapat langsung dialokasikan untuk sekolah, rumah sakit, atau bantuan sosial. Oleh karena itu, persoalan penggunaan uang pajak tidak berhenti pada pertanyaan “ke mana uang dibelanjakan”, tetapi juga seberapa efisien defisit dikelola dan sejauh mana utang digunakan secara produktif.
Fenomena beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa bank-bank, termasuk bank BUMN, berlomba-lomba menawarkan SBR sebagai instrumen investasi kepada masyarakat. Dengan tingkat kupon yang sering kali lebih menarik dibandingkan suku bunga simpanan, masyarakat terdorong untuk mengalihkan dana mereka ke SBN. Di satu sisi, hal ini memperkuat pembiayaan domestik negara; namun di sisi lain, meningkatkan kewajiban pembayaran bunga yang harus ditanggung APBN di masa depan.
Dalam APBN 2025, pemerintah menganggarkan sekitar Rp552 triliun untuk pembayaran bunga utang, termasuk bunga SBN. Dari jumlah tersebut, proporsi pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat diproyeksikan mendekati 19% dalam RAPBN 2026, dan sekitar 90% pembayaran bunga dialokasikan untuk SBN domestik, sementara sisanya untuk utang luar negeri. Angka ini menegaskan bahwa pembayaran bunga utang telah menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN, yang menuntut kehati-hatian agar tetap sejalan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.
Secara konstitusional, penggunaan uang pajak harus ditempatkan dalam kerangka tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. APBN bukan sekadar instrumen akuntansi negara, melainkan alat kebijakan untuk mewujudkan mandat konstitusi tersebut. Oleh karena itu, setiap alokasi anggaran termasuk untuk pembayaran bunga utang negara harus dapat dijustifikasi sejauh berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, pembayaran bunga utang tidak dapat dipahami sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai konsekuensi dari kebijakan fiskal yang dipilih negara. Prinsip kehati-hatian fiskal (fiscal prudence) menjadi krusial, agar pembiayaan utang tidak berkembang menjadi beban struktural yang menggerus kapasitas negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Ketika porsi belanja bunga meningkat secara signifikan dan bersifat rigid, ruang fiskal pemerintah untuk belanja produktif semakin menyempit, sehingga tujuan kesejahteraan berpotensi tereduksi menjadi sekadar retorika normatif.
Di titik inilah perdebatan mengenai kualitas belanja negara menjadi relevan. Utang yang digunakan untuk membiayai belanja produktif pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan kapasitas ekonomi dapat dibenarkan secara konstitusional karena menciptakan manfaat lintas generasi. Sebaliknya, apabila utang terutama digunakan untuk menutup belanja rutin tanpa peningkatan kapasitas ekonomi, maka pembayaran bunganya justru berpotensi menjadi beban fiskal antargenerasi yang bertentangan dengan semangat keadilan sosial.
Dengan demikian, pertanyaan konstitusional yang perlu diajukan bukan semata-mata apakah uang pajak digunakan untuk membayar bunga utang negara, melainkan apakah struktur utang dan belanja negara dirancang secara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayaran bunga tersebut tidak mengorbankan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pada titik ini, transparansi kebijakan, disiplin fiskal, dan akuntabilitas belanja menjadi prasyarat agar APBN tetap berfungsi sebagai instrumen kesejahteraan, bukan sekadar alat pemeliharaan kewajiban fiskal.
Persoalan penggunaan uang pajak untuk membayar bunga utang negara juga tidak dapat dilepaskan dari perilaku sektor perbankan. Ketika bank termasuk bank milik negara lebih memilih menempatkan dana pada Surat Berharga Negara yang relatif bebas risiko dan menawarkan imbal hasil menarik, dibandingkan menyalurkannya ke sektor riil dan sektor informal yang lebih berisiko, maka terjadi distorsi dalam fungsi intermediasi perbankan.
Dalam kondisi ini, perekonomian tidak bergerak secara optimal, akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan sektor informal semakin terbatas, sementara bank tetap menikmati keuntungan stabil dari bunga SBN yang pada akhirnya dibayar oleh negara melalui uang pajak masyarakat.
Situasi tersebut menimbulkan paradoks kebijakan. Di satu sisi, negara berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan; di sisi lain, desain kebijakan fiskal dan imbal hasil SBN justru menciptakan insentif bagi perbankan untuk menghindari penyaluran kredit produktif. Apabila kondisi ini dibiarkan, pembayaran bunga utang berpotensi berubah dari instrumen stabilisasi fiskal menjadi mekanisme transfer sumber daya dari masyarakat pembayar pajak kepada sektor keuangan, tanpa efek pengganda yang memadai bagi perekonomian nasional.
Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang kebijakan yang lebih terintegrasi antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembiayaan utang dan pengelolaan SBN tidak melemahkan fungsi intermediasi perbankan, sementara otoritas keuangan harus mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif, termasuk sektor informal, melalui insentif yang tepat dan pembagian risiko yang proporsional. Dengan demikian, uang pajak yang digunakan untuk membayar bunga utang tidak hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi riil dan pencapaian kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan konstitusi.
Ketika uang pajak menjamin keuntungan perbankan melalui bunga utang negara, sementara sektor riil kekurangan pembiayaan, pertanyaan tentang kesejahteraan tidak lagi bersifat teoritis, melainkan menjadi ujian nyata atas keberpihakan kebijakan fiskal kita.
Penulis adalah Ketua IKPI Cabang Surabaya
Enggan Nursanti
Email: Enggannursanti@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
