IKPI, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan siap mendukung langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengejar 200 penunggak pajak yang hingga kini masih membandel. Langkah ini diharapkan bisa mengamankan potensi penerimaan negara senilai Rp50–60 triliun.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan pihaknya sangat terbuka menjalin kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Kemenkeu, demi menjaga integritas penerimaan negara. Menurutnya, praktik korupsi tak hanya mengintai belanja anggaran, tetapi juga bisa muncul dari sisi penerimaan, baik dari pajak, cukai, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Dalam konteks ini, kami siap mendampingi Kementerian Keuangan agar penagihan pajak berjalan optimal. Pengawasan bersama sangat penting, agar penerimaan negara benar-benar masuk ke kas dan bisa disalurkan tepat sasaran,” ujar Budi kepada wartawan, Rabu (24/9/2025).
Ia menambahkan, sistem pengawasan harus melibatkan banyak pihak sebagai bentuk kontrol bersama. “Artinya, ini harus dijaga dengan sistem menyeluruh (whole system) dan penting melibatkan multi-stakeholder,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tak akan memberi ruang bagi para penunggak pajak untuk berkelit. Ia memastikan proses penagihan akan dilakukan dalam waktu dekat dengan dukungan penuh aparat penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Kita mau kejar, eksekusi. Targetnya Rp50 triliun sampai Rp60 triliun. Dalam waktu dekat ini kita tagih, dan mereka enggak bisa lari,” tegas Purbaya, Senin (22/9/2025).
Langkah agresif ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menutup kebocoran penerimaan negara. Apalagi, di tengah kebutuhan anggaran yang besar, setiap rupiah pajak yang tertagih akan sangat menentukan pembiayaan pembangunan dan layanan publik. (alf)
IKPI, Jakarta: Pemerintah Rusia bersiap menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 20% menjadi 22% mulai tahun 2026. Usulan yang diumumkan Kementerian Keuangan Rusia pada Rabu (24/9) itu secara terang-terangan ditujukan untuk menopang biaya perang yang memasuki tahun keempat melawan Ukraina.
Kementerian menegaskan bahwa prioritas fiskal utama negara saat ini adalah mendukung kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional, termasuk kesejahteraan keluarga tentara yang terlibat dalam operasi militer. “Dana tambahan dari pajak akan digunakan untuk memperkuat angkatan bersenjata, membayar gaji personel, memberikan bantuan bagi keluarga prajurit, serta memodernisasi industri pertahanan,” tulis pernyataan resmi.
Selain PPN, pemerintah juga tengah mempertimbangkan kenaikan pajak di sektor lain, termasuk bisnis perjudian, guna menutup kebutuhan belanja militer yang terus membengkak.
Presiden Vladimir Putin sebelumnya telah memberi sinyal kemungkinan penyesuaian pajak. Ia bahkan membandingkan langkah itu dengan kebijakan Amerika Serikat yang menaikkan pajak selama Perang Korea dan Perang Vietnam. “Negara harus beradaptasi untuk memastikan stabilitas anggaran di masa perang,” ujar Putin pekan lalu.
Kementerian Keuangan menyebut rancangan anggaran 2026 disusun dengan kondisi seimbang dan berkelanjutan. Namun, kenaikan PPN diperkirakan akan langsung berdampak pada konsumsi masyarakat Rusia di tengah situasi ekonomi yang sudah tertekan akibat sanksi internasional.
Dengan rencana ini, Rusia semakin menunjukkan bahwa prioritas fiskalnya bergeser tajam: dari pembangunan sipil ke mesin perang yang menelan dana raksasa setiap tahunnya. (alf)
IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengguyur berbagai insentif pajak untuk masyarakat. Prioritas utama diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa berkembang tanpa terbebani biaya tambahan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan salah satu kebijakan kunci, yakni pembebasan pajak reklame di dalam ruangan. Kebijakan ini berlaku untuk reklame di kafe, restoran, hingga ruko.
“Pajak reklame di dalam ruang seperti di kafe, restoran, ruko, dan sebagainya akan dibebaskan. Dengan ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah mempromosikan usahanya tanpa terbebani biaya tambahan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, biaya promosi yang lebih murah akan membuat UMKM semakin giat memperluas jangkauan pasar dan menarik lebih banyak pelanggan. “Kalau usaha makin dikenal, otomatis pengunjung juga akan semakin ramai,” tambahnya.
Selain untuk UMKM, Pemprov DKI juga meluncurkan insentif pajak lain, di antaranya:
• Pembebasan 100% PBB untuk sekolah swasta berbasis yayasan.
• Diskon BPHTB hingga 75% bagi warga yang membeli rumah pertama.
• Pengurangan 50% pajak hiburan untuk bioskop dan pertunjukan seni.
Pramono memastikan kondisi penerimaan daerah masih terkendali meski keringanan pajak digulirkan. Hingga September 2025, belanja pajak (tax expenditure) mencapai Rp4,7 triliun dan semuanya telah diatur dalam perencanaan keuangan daerah.
“Relaksasi pajak ini tidak akan mengganggu penerimaan DKI karena sudah terencana dengan baik,” tegasnya.
Seluruh kebijakan ini berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan dari wajib pajak, kecuali untuk kasus khusus. Pramono berharap langkah tersebut bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (alf)
IKPI, Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengangkat isu tarif tinggi yang menjadi ciri khas kebijakan dagangnya. Dalam pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80, Trump mengklaim berhasil memaksa banyak negara menandatangani kesepakatan dagang baru termasuk dengan Indonesia.
Selama hampir satu jam berbicara di hadapan para pemimpin dunia di Markas Besar PBB, Trump menyebut deretan negara yang telah duduk satu meja dengannya. “Pemerintahan saya telah merundingkan satu per satu kesepakatan dagang bersejarah, termasuk dengan Inggris, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan banyak lagi,” ucap Trump.
Trump menegaskan, kebijakan tarif tinggi yang menuai pro dan kontra di dalam negeri maupun internasional bukan sekadar langkah ekonomi, melainkan strategi geopolitik untuk melindungi kepentingan nasional AS. “Kami juga menggunakan tarif untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan kami di seluruh dunia, termasuk terhadap negara-negara yang selama puluhan tahun telah memanfaatkan kelemahan pemerintahan-pemerintahan Amerika sebelumnya,” kata dia.
Menurutnya, kebijakan tarif tidak membuat Amerika merugi, melainkan justru memperkuat kas negara. Ia mengklaim, sejak diberlakukan, Washington berhasil mengantongi ratusan miliar dolar dari pungutan impor. “Di bawah pemerintahan Trump, termasuk masa jabatan pertama saya, kami menggunakan tarif sebagai mekanisme pertahanan. Ratusan miliar dolar dalam bentuk tarif berhasil kami kumpulkan,” tegasnya.
Pernyataan Trump tersebut kembali menegaskan arah politik dagang AS yang agresif. Meski dikritik karena bisa memicu perang dagang baru, Trump yakin strategi ini menjadi alat tawar efektif dalam mendikte aturan main perdagangan global. (alf)
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimisme bahwa Indonesia bisa menuju Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa defisit, sejalan dengan mimpi besar Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia menekankan bahwa target itu harus dicapai dengan strategi realistis, bukan sekadar ambisi.
“Kita lihat keadaan. Kalau memungkinkan, ya mungkin saja defisit APBN bisa nol persen,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Ia menegaskan upaya pemerintah kini difokuskan pada peningkatan efisiensi, efektivitas penerimaan, serta penutupan celah penggelapan pajak. “Saya sedang mencoba mengefisienkan dan mengefektifkan pajak dalam satu tahun ke depan. Penggelapan segala macam akan kita coba hilangkan secara signifikan,” tegasnya.
APBN 2026 yang baru disahkan menjadi undang-undang, menurut Purbaya, adalah peta jalan fiskal pemerintah selama setahun ke depan. Meski begitu, ia mengakui risiko deviasi tetap terbuka karena kondisi global yang tidak menentu.
“Negara-negara lain sekarang sedang susah. Jangan sampai kita hanya ingin terlihat berbeda, tapi malah membawa pada kehancuran. Lihat tuh, dunia lagi susah semua kan?,” ucapnya.
Dalam postur APBN 2026, defisit dipatok Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu naik tipis dari rancangan awal, tetapi masih aman di bawah ambang 3 persen sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara.
Purbaya menambahkan, kebijakan utang tetap harus fleksibel mengikuti arah ekonomi. “Kalau ekonomi lagi ngebut, ya enggak perlu kebanyakan utang. Tapi kalau butuh stimulus, kita kasih. Jadi batas utang itu jangan kaku, harus menyesuaikan kondisi,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 menyampaikan cita-cita agar pada 2027 atau 2028 Indonesia bisa menyajikan APBN dengan defisit 0 persen. Ia menegaskan langkah menuju hal itu harus ditempuh dengan efisiensi di seluruh sektor.
“Harapan saya, suatu saat, entah 2027 atau 2028, saya ingin berdiri di podium ini untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” kata Prabowo. (alf)
IKPI, Jakarta: Sidang Paripurna DPR RI akhirnya mengetuk palu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 pada Selasa (23/9/2025). Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya sidang yang mengukuhkan rancangan APBN menjadi undang-undang setelah mendengar sikap seluruh fraksi partai politik.
APBN 2026 membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan nota keuangan RAPBN yang diajukan pemerintah pada Agustus lalu. Pos belanja negara naik dari Rp3.786,4 triliun menjadi Rp3.842,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara juga mengalami penyesuaian dari Rp3.147,6 triliun menjadi Rp3.153,9 triliun. Dengan demikian, APBN 2026 disusun dengan defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lonjakan defisit tersebut tidak perlu dikhawatirkan. Menurutnya, posisi defisit masih dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal.
“Enggak usah takut, pemerintah tetap hati-hati. Defisit 2–3 persen itu normal dan justru diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (18/9/2025).
Purbaya menekankan, tambahan belanja negara diarahkan untuk memperkuat program pembangunan, perlindungan sosial, serta mendorong iklim investasi yang lebih kondusif. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar beban utang tidak membengkak.
Meski demikian, pengamat ekonomi mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak boleh hanya pada sisi belanja. Peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, harus menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Mereka menekankan pentingnya pengendalian pengeluaran agar setiap tambahan belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan ketukan palu kemarin, Indonesia resmi memasuki babak baru kebijakan fiskal. Ruang fiskal memang diperlebar, tetapi tantangan menjaga keseimbangan antara belanja, penerimaan, dan defisit akan menjadi ujian nyata pemerintah dalam mengelola APBN 2026. (alf)
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menghadirkan iklim perpajakan yang adil. Ia mengingatkan jajaran pegawai pajak agar tidak mengganggu masyarakat yang sudah patuh dan taat membayar pajak.
“Kalau sudah bayar pajak jangan diganggu sama sekali. Nggak ada lagi cerita pegawai pajak memeras-meras itu. Saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah ini,” ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Purbaya menekankan, pemerintah ingin menciptakan fair treatment bagi seluruh wajib pajak. Ia bahkan berjanji akan menindak tegas aparat pajak yang mencoba menyalahgunakan kewenangan. Untuk itu, bilik khusus pelaporan akan disediakan agar masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan terkait dugaan pemerasan maupun praktik menyimpang lainnya.
Namun, sikap tegas Purbaya juga berlaku sebaliknya bagi para pengemplang pajak. Ia menyatakan tidak akan memberi ruang bagi penunggak pajak yang masih mangkir dari kewajibannya.
“Terhadap 200 penunggak pajak yang sudah inkrah, total utang mereka Rp60 triliun. Saya sudah paksa supaya minggu ini dibayar. Kalau tidak, saya pastikan mereka akan susah hidupnya di negeri ini,” tegasnya.
Purbaya enggan menyebut identitas para penunggak pajak tersebut, namun memastikan langkah penegakan hukum akan terus berjalan. Meski begitu, ia menjamin jika mereka mau melunasi kewajiban kepada negara, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak akan lagi mengusik kehidupan mereka.
“Jadi tahun ini pasti masuk. Kalau utang dibayar, selesai. Tapi kalau tidak, jangan harap bisa hidup tenang,” kata Menkeu. (alf)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, memperkenalkan tradisi baru yang penuh nilai kebersamaan: kunjungan silaturahmi dalam rangka ulang tahun kepada para mantan Ketua Umum dan Ketua Pengawas IKPI. Tradisi ini tidak hanya sekadar pertemuan formal, tetapi dirancang sebagai ajang penghormatan kepada para tokoh yang telah menorehkan sejarah dan meletakkan fondasi kokoh bagi perjalanan organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini.
Kunjungan ulang tahun dan silaturahmi perdana telah dilakukan Vaudy bersama jajaran pengurus pusat dan sekretariat IKPI ke rumah Mochmad Soebakir, Ketua Umum periode 2014–2019 dan 2019-2021, di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Pertemuan yang berlangsung hangat itu menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya, pengurus aktif IKPI menjadikan momen ulang tahun mantan ketua umum dan ketua pengawas sebagai pintu masuk mempererat ikatan persaudaraan lintas kepengurusan.
(Foto: Istimewa)
“Silaturahmi ini adalah bentuk rasa hormat kami kepada para pendahulu. Mereka telah mengabdi, berkeringat, dan berjuang membesarkan organisasi ini. Tanpa jasa mereka, IKPI tidak akan seperti sekarang,” kata Vaudy, Rabu (24/9/2025).
Tidak berhenti sampai di situ, IKPI sudah menyusun agenda kunjungan berikutnya. Pada akhir bulan September ini, giliran Oyong, Ketua Umum periode 2009–2014, yang akan menerima kunjungan ulang tahun dan silaturahmi dari jajaran pengurus pusat. Setelah itu, rencana akan berlanjut ke kediaman para mantan ketua umum dan ketua pengawas IKPI yang berulang tahun.
(Foto: Sekretariat IKPI/ Luthfi Arkan)
Bagi Vaudy, tradisi ini bukan hanya sekadar pertemuan seremonial, melainkan juga cara menjaga kesinambungan nilai organisasi. Ia berharap tradisi tersebut tidak berhenti di lingkup pengurus pusat, tetapi dapat ditiru dan dihidupkan pula oleh seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI di seluruh Indonesia.
“Kami ingin semangat silaturahmi ini menjadi budaya yang menyatukan, bukan sekadar acara formalitas. Para mantan ketua adalah guru dan teladan bagi kita semua. Dengan berkunjung, kita belajar, kita mengenang, sekaligus memberi penghormatan atas dedikasi mereka,” tegas Vaudy.
(Foto: Sekretariat IKPI/ Luthfi Arkan)
Lebih jauh, ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi sarana menularkan nilai kebersamaan kepada generasi muda konsultan pajak yang kini mulai terlibat aktif di organisasi. Dengan demikian, sejarah perjuangan para mantan ketua dan pengawas tidak hilang, tetapi justru diwariskan kepada penerusnya.
Tradisi silaturahmi ini diharapkan menjadi pilar penguat soliditas IKPI. Kehadiran pengurus lintas generasi dalam forum kekeluargaan diyakini dapat menumbuhkan rasa memiliki yang lebih besar terhadap organisasi.
“Silaturahmi membuat kita sadar bahwa IKPI bukan milik perorangan atau satu periode kepengurusan saja, melainkan rumah besar yang kita rawat bersama,” tambah Vaudy.
Dengan langkah awal yang penuh makna ini, IKPI di bawah kepemimpinan Vaudy Starworld tidak hanya bergerak maju dengan program kerja baru, tetapi juga menengok ke belakang untuk memberi hormat kepada para tokoh yang telah berjasa. Tradisi silaturahmi ini diharapkan akan terus hidup, mengikat erat tali persaudaraan, serta menjaga marwah IKPI dari generasi ke generasi. (bl)
IKPI, Bali: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Bali & Nusra menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Bali. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengda, I Kadek Agus Ardika, bersama Bidang CSR, Keagamaan & Olahraga Luh Citra Wirya Astuti, serta dukungan penuh anggota IKPI Cabang Denpasar, penyaluran bantuan kemanusiaan bertajuk “IKPI Peduli Banjir Bali” berhasil digelar serentak di enam wilayah terdampak.
Total donasi yang terkumpul mencapai Rp130.625.052, berkat dukungan anggota IKPI dari seluruh Indonesia dan juga masyarakat umum. “Atas nama IKPI Bali & Nusra, kami menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan sumbangan dari seluruh donatur. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Umum IKPI, Bapak Vaudy Starworld, serta Ketua Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga, Bapak Rusmandi, atas dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana,” ungkap I Kadek Agus Ardika, Rabu (24/9/2025).
(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)
Penyaluran Donasi di Enam Wilayah
Bantuan disalurkan melalui koordinator wilayah yang sebelumnya telah ditunjuk, dengan rincian sebagai berikut:
• Desa Kusamba, Klungkung – 65 paket sembako & bantuan tunai kepada 43 warga.
• Desa Batubulan, Gianyar – 60 paket sembako & bantuan tunai untuk 3 warga terdampak.
• Br. Tegal Gede, Denpasar Barat – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.
• Taman Bina Mulia, Denpasar Utara – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.
• Desa Pemogan, Denpasar Selatan – 200 bungkus minyak goreng, 60 dus mie instan, 100 dus air minum.
• Banjar Dharma Shanti, Denpasar Utara – paket sembako & bantuan tunai Rp5 juta untuk pembersihan sungai.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)
Selain kepada masyarakat, IKPI juga menyalurkan bantuan langsung untuk anggota IKPI yang terdampak, berupa uang tunai dan paket sembako.
Rasa Syukur dari Penerima Bantuan
Suasana haru dan rasa syukur mengiringi penyaluran donasi ini. Salah satu korban, I Ketut Santra, menyampaikan, “Tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kebaikan rekan-rekan semua. Perhatian ini sangat luar biasa bagi kami sekeluarga. Semoga ketulusan ini mendapat balasan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. IKPI Jaya!”
Hal senada diungkapkan Ni Nyoman Afriyanti. “Suksma atas support dan doa yang diberikan kepada kami. Dumogi Tuhan selalu memberkati rekan-rekan IKPI dan para donatur,” ucapnya.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)
Bagi IKPI Bali & Nusra, kegiatan ini bukan sekadar penyaluran donasi, melainkan wujud nyata solidaritas dan kepedulian. “Semoga bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali,” tutup I Kadek Agus Ardika.
Sementara itu, Kabid TI, Dokumentasi & Publikasi IKPI Pengda Bali & Nusra, Peter, menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam momentum kemanusiaan ini.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)
“Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa IKPI tidak hanya hadir dalam ruang profesi, tetapi juga berdiri di garda depan ketika masyarakat membutuhkan. Dokumentasi dan publikasi kami lakukan bukan sekadar laporan, melainkan pesan solidaritas bahwa kebersamaan akan selalu lebih kuat daripada bencana,” ujarnya.
Ucapan terima kasih juga datang dari Perbekel Desa Pemogan, I Made Surya, yang mewakili masyarakat. Melalui surat resminya kepada IKPI, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, kepedulian, serta kontribusi yang diberikan.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)
Menurutnya, bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi wujud nyata solidaritas sosial yang sangat berarti bagi kami. Dukungan ini akan menjadi semangat bagi warga Desa Pemogan untuk bangkit kembali.
“Kami meyakini ketulusan dan kebaikan hati Bapak/Ibu akan mendapat balasan berlipat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Semoga kerja sama dan hubungan baik ini senantiasa terjaga demi masyarakat yang kuat, rukun, dan sejahtera,” ujarnya.
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat tata kelola organisasi. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, resmi menunjuk Husni Sidik Sodikin sebagai Ketua Departemen Internal Audit, unit ini sebelumnya dipimpin oleh Ivan Kanel, akan berperan sebagai pengawas independen di tubuh organisasi.
Dalam pernyataannya, Vaudy menegaskan bahwa kehadiran Departemen Internal Audit merupakan langkah strategis untuk memastikan keuangan IKPI bebas dari kecurangan, serta menjamin penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Organisasi berjalan sesuai standar.
“Internal Audit adalah benteng utama integritas organisasi. Keuangan IKPI harus bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan Husni memimpin, saya yakin pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi kontrol nyata atas keuangan, aset, dan kegiatan operasional IKPI,” tegas Vaudy, Rabu (24/9/2025).
Departemen Internal Audit dibentuk dengan mandat luas. Selain melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset organisasi, departemen ini juga bertugas menilai kepatuhan pelaksanaan SOP serta mengawasi jalannya program kerja di seluruh lini IKPI. Fungsi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di dalam organisasi.
Husni Sidik Sodikin yang kini dipercaya memimpin departemen ini dikenal memiliki integritas serta pengalaman panjang dalam manajemen pengawasan, serta berpengalaman di Kantor Akuntan Publik (KAP). Keberadaannya di kursi strategis tersebut diharapkan dapat memberi kepercayaan lebih besar bagi anggota IKPI maupun pihak eksternal bahwa organisasi konsultan pajak tertua di Indonesia ini benar-benar dikelola dengan prinsip good governance.
Lebih jauh, Vaudy menekankan bahwa langkah ini juga menjadi bukti keseriusan IKPI dalam menjawab tantangan zaman, di mana transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik.
“Internal Audit bukan hanya soal menemukan masalah, tapi juga memberi solusi agar tata kelola kita makin kuat. IKPI harus menjadi contoh organisasi profesi yang bisa dipercaya, dari sisi keilmuan maupun tata kelolanya,” kata Vaudy.
Dengan penunjukan ini, IKPI menegaskan komitmennya untuk terus berbenah. Kehadiran Departemen Internal Audit di bawah kepemimpinan Husni Sidik Sodikin menjadi penegas bahwa IKPI bukan hanya fokus pada peningkatan kualitas profesi konsultan pajak, tetapi juga menjaga fondasi organisasi tetap kokoh, bersih, dan berintegritas. (bl)
