IKPI Bali & Nusra Salurkan Rp130 Juta Donasi untuk Korban Banjir di Bali

IKPI, Bali: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Bali & Nusra menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat yang terdampak banjir di Bali. Dipimpin langsung oleh Ketua Pengda, I Kadek Agus Ardika, bersama Bidang CSR, Keagamaan & Olahraga Luh Citra Wirya Astuti, serta dukungan penuh anggota IKPI Cabang Denpasar, penyaluran bantuan kemanusiaan bertajuk “IKPI Peduli Banjir Bali” berhasil digelar serentak di enam wilayah terdampak.

Total donasi yang terkumpul mencapai Rp130.625.052, berkat dukungan anggota IKPI dari seluruh Indonesia dan juga masyarakat umum. “Atas nama IKPI Bali & Nusra, kami menyampaikan terima kasih atas doa, dukungan, dan sumbangan dari seluruh donatur. Kami juga berterima kasih kepada Ketua Umum IKPI, Bapak Vaudy Starworld, serta Ketua Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga, Bapak Rusmandi, atas dukungan penuh sehingga kegiatan ini dapat terlaksana,” ungkap I Kadek Agus Ardika, Rabu (24/9/2025).

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Penyaluran Donasi di Enam Wilayah

Bantuan disalurkan melalui koordinator wilayah yang sebelumnya telah ditunjuk, dengan rincian sebagai berikut:

• Desa Kusamba, Klungkung – 65 paket sembako & bantuan tunai kepada 43 warga.

• Desa Batubulan, Gianyar – 60 paket sembako & bantuan tunai untuk 3 warga terdampak.

• Br. Tegal Gede, Denpasar Barat – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.

• Taman Bina Mulia, Denpasar Utara – 30 paket sembako, selimut, dan handuk.

• Desa Pemogan, Denpasar Selatan – 200 bungkus minyak goreng, 60 dus mie instan, 100 dus air minum.

• Banjar Dharma Shanti, Denpasar Utara – paket sembako & bantuan tunai Rp5 juta untuk pembersihan sungai.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Selain kepada masyarakat, IKPI juga menyalurkan bantuan langsung untuk anggota IKPI yang terdampak, berupa uang tunai dan paket sembako.

Rasa Syukur dari Penerima Bantuan

Suasana haru dan rasa syukur mengiringi penyaluran donasi ini. Salah satu korban, I Ketut Santra, menyampaikan, “Tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata kebaikan rekan-rekan semua. Perhatian ini sangat luar biasa bagi kami sekeluarga. Semoga ketulusan ini mendapat balasan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. IKPI Jaya!”

Hal senada diungkapkan Ni Nyoman Afriyanti. “Suksma atas support dan doa yang diberikan kepada kami. Dumogi Tuhan selalu memberkati rekan-rekan IKPI dan para donatur,” ucapnya.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Bagi IKPI Bali & Nusra, kegiatan ini bukan sekadar penyaluran donasi, melainkan wujud nyata solidaritas dan kepedulian. “Semoga bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak dan menjadi penyemangat untuk bangkit kembali,” tutup I Kadek Agus Ardika.

Sementara itu, Kabid TI, Dokumentasi & Publikasi IKPI Pengda Bali & Nusra, Peter, menegaskan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam momentum kemanusiaan ini.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

“Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa IKPI tidak hanya hadir dalam ruang profesi, tetapi juga berdiri di garda depan ketika masyarakat membutuhkan. Dokumentasi dan publikasi kami lakukan bukan sekadar laporan, melainkan pesan solidaritas bahwa kebersamaan akan selalu lebih kuat daripada bencana,” ujarnya.

Ucapan terima kasih juga datang dari Perbekel Desa Pemogan, I Made Surya, yang mewakili masyarakat. Melalui surat resminya kepada IKPI, ia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian, kepedulian, serta kontribusi yang diberikan.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

Menurutnya, bantuan ini bukan hanya meringankan beban, tetapi juga menjadi wujud nyata solidaritas sosial yang sangat berarti bagi kami. Dukungan ini akan menjadi semangat bagi warga Desa Pemogan untuk bangkit kembali.

“Kami meyakini ketulusan dan kebaikan hati Bapak/Ibu akan mendapat balasan berlipat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Semoga kerja sama dan hubungan baik ini senantiasa terjaga demi masyarakat yang kuat, rukun, dan sejahtera,” ujarnya.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Bali & Nusra)

(bl)

Husni Sidik Sodikin Nahkodai Departemen Internal Audit IKPI, Ketum Vaudy: Pastikan Keuangan Asosiasi Bebas Kecurangan

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menunjukkan komitmen seriusnya dalam memperkuat tata kelola organisasi. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, resmi menunjuk Husni Sidik Sodikin sebagai Ketua Departemen Internal Audit, unit ini sebelumnya dipimpin oleh Ivan Kanel, akan berperan sebagai pengawas independen di tubuh organisasi.

Dalam pernyataannya, Vaudy menegaskan bahwa kehadiran Departemen Internal Audit merupakan langkah strategis untuk memastikan keuangan IKPI bebas dari kecurangan, serta menjamin penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Organisasi berjalan sesuai standar.

“Internal Audit adalah benteng utama integritas organisasi. Keuangan IKPI harus bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan Husni memimpin, saya yakin pengawasan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi kontrol nyata atas keuangan, aset, dan kegiatan operasional IKPI,” tegas Vaudy, Rabu (24/9/2025).

Departemen Internal Audit dibentuk dengan mandat luas. Selain melakukan audit internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset organisasi, departemen ini juga bertugas menilai kepatuhan pelaksanaan SOP serta mengawasi jalannya program kerja di seluruh lini IKPI. Fungsi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyimpangan sejak dini, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan di dalam organisasi.

Husni Sidik Sodikin yang kini dipercaya memimpin departemen ini dikenal memiliki integritas serta pengalaman panjang dalam manajemen pengawasan, serta berpengalaman di Kantor Akuntan Publik (KAP). Keberadaannya di kursi strategis tersebut diharapkan dapat memberi kepercayaan lebih besar bagi anggota IKPI maupun pihak eksternal bahwa organisasi konsultan pajak tertua di Indonesia ini benar-benar dikelola dengan prinsip good governance.

Lebih jauh, Vaudy menekankan bahwa langkah ini juga menjadi bukti keseriusan IKPI dalam menjawab tantangan zaman, di mana transparansi dan akuntabilitas adalah kunci menjaga kepercayaan publik.

“Internal Audit bukan hanya soal menemukan masalah, tapi juga memberi solusi agar tata kelola kita makin kuat. IKPI harus menjadi contoh organisasi profesi yang bisa dipercaya, dari sisi keilmuan maupun tata kelolanya,” kata Vaudy.

Dengan penunjukan ini, IKPI menegaskan komitmennya untuk terus berbenah. Kehadiran Departemen Internal Audit di bawah kepemimpinan Husni Sidik Sodikin menjadi penegas bahwa IKPI bukan hanya fokus pada peningkatan kualitas profesi konsultan pajak, tetapi juga menjaga fondasi organisasi tetap kokoh, bersih, dan berintegritas. (bl)

IKPI Siap Bentuk Cabang Kediri, Lilisen: Permintaan Sosialisasi Perpajakan Semakin Menguat

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) semakin memperluas jangkauan organisasinya. Kali ini, rencana pembentukan Cabang Kediri resmi masuk dalam pembahasan Pengurus Pusat (PP) setelah menerima usulan tertulis dari 12 anggota pengusul.

Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) pasal 17 ayat 2, yang mengatur bahwa pembentukan cabang baru minimal diusulkan oleh lima anggota tetap di wilayah kerja cabang baru, serta diajukan secara tertulis kepada PP. Sebelum diterbitkan SK, Pengurus Pusat harus melakukan rapat pleno setelah mendapatkan masukan dari Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah

“Dari Kediri, kami menerima usulan dengan dukungan kuat. Ada kebutuhan nyata di lapangan, karena masyarakat mulai dari UMKM, koperasi, hingga pabrik rokok dan tambak meminta adanya wadah asosiasi perpajakan yang bisa memberikan sosialisasi langsung,” ungkap Lilisen.

Untuk membahas lebih lanjut, Pengurus Pusat yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi mengagendakan rapat virtual pada hari ini Selasa (23/9/2025) dengan jadwal berjenjang:

• Pukul 14.00–15.00 bersama para pengusul,

• Pukul 15.00–16.00 dengan pengurus cabang (Pengcab),

• Pukul 16.00–17.00 bersama pengurus daerah (Pengda).

Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak. Ketua Cabang IKPI Kota Malang Ahmad Dahlan menyatakan keberadaan IKPI Cabang Kediri akan memperkuat peran IKPI Kota Malang yang selama ini menaungi wilayah cukup luas. “Yang penting nanti batas wilayah diperjelas agar kerja organisasi lebih efektif,” tegas Dahlan.

Hal senada juga disampaikan Ketua Pengda IKPI Jawa Timur, Zeti Arina. Ia menilai, pembentukan cabang baru akan menghadirkan pemerataan wilayah serta memudahkan anggota dalam mengikuti kegiatan organisasi. “Dengan adanya Cabang Kediri, teman-teman tidak perlu lagi jauh-jauh untuk mengikuti PPL atau kegiatan resmi lainnya,” tutur Zeti.

Lilisen menambahkan, pembentukan Cabang Kediri bukan sekadar ekspansi organisasi, melainkan jawaban atas kebutuhan masyarakat yang makin sadar akan pentingnya pajak.

“Di Kediri banyak pelaku usaha yang meminta edukasi perpajakan. Kehadiran IKPI di sana akan memperkuat peran asosiasi dalam mendampingi wajib pajak, sekaligus mendukung penerimaan negara,” ujarnya.

Dengan dukungan penuh dari Pengcab Kota Malang dan Pengda Jatim, rencana pembentukan IKPI Cabang Kediri diperkirakan akan segera terealisasi, menandai babak baru ekspansi IKPI di Jawa Timur.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri Ketua Umum Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Ketua Pengda Jawa Timur Zeti Arina, Ketua Cabang Kota Malang Ahmad Dahlan , dan Direktur Eksekutif Asih Ariyanto. (bl)

Ketum IKPI Percayakan Ivan Kanel Jabat Ketua Departemen KAP2SKPK, Bangun Kolaborasi Lintas Asosiasi 

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, resmi menunjuk Ivan Kanel sebagai Ketua Departemen Kemitraan Asosiasi Profesi Penunjang Sektor Keuangan dan Profesi Keuangan (KAP2SKPK). Penunjukan ini menandai langkah strategis IKPI dalam memperkuat posisi konsultan pajak di tengah ekosistem keuangan nasional yang kian dinamis.

Vaudy menegaskan, bahwa Departemen KAP2SKPK adalah departemen baru di IKPI yang memiliki peran penting sebagai jembatan strategis lintas profesi. Departemen ini diharapkan mampu membangun sekaligus menjaga hubungan dengan berbagai asosiasi profesi penunjang sektor keuangan maupun profesi keuangan yang berada di bawah koordinasi Direktorat Pengawasan Profesi Keuangan (P2PK).

“Departemen ini menjadi penghubung strategis agar IKPI tidak berjalan sendirian. Justru melalui kolaborasi dengan asosiasi profesi lain, posisi konsultan pajak bisa semakin kuat dan saling melengkapi dalam ekosistem keuangan nasional,” ujar Vaudy di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurutnya, kolaborasi lintas profesi merupakan kunci untuk meningkatkan posisi tawar IKPI di tingkat nasional sekaligus memperluas ruang gerak konsultan pajak dalam menghadapi tantangan global. Ia menekankan bahwa kehadiran departemen ini bukan sekadar formalitas organisasi, melainkan sebuah instrumen nyata untuk mempererat sinergi dengan profesi keuangan lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa IKPI tidak hanya fokus ke dalam, tetapi juga aktif menjalin kerja sama yang produktif dengan berbagai asosiasi keuangan. Dengan begitu, profesi konsultan pajak semakin diakui perannya dan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian,” kata Vaudy.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penunjukan Ivan Kanel bukan hanya soal rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi besar IKPI dalam memperkuat fondasi kelembagaan sekaligus memperluas pengaruh organisasi.

“Dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki, kami percaya Pak Ivan dapat menjalankan mandat ini dengan baik dan membawa IKPI semakin solid di kancah profesi keuangan nasional,” pungkas Vaudy. (bl)

 

DJP Jakarta Pusat Targetkan 10 Ribu Wajib Pajak Ikuti Edukasi Pengisian SPT via Coretax

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Pusat terus mendorong transformasi digital perpajakan dengan menggelar program edukasi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui aplikasi Coretax. Kegiatan ini ditargetkan dapat diikuti oleh lebih dari 10 ribu wajib pajak hingga akhir tahun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat, Eddi Wahyudi, menyebutkan bahwa kegiatan berlangsung mulai September hingga Desember 2025, dengan jumlah peserta yang akan dibimbing mencapai 10.300 wajib pajak, baik badan maupun orang pribadi.

“Dalam edukasi ini, peserta tidak hanya diperkenalkan dengan fitur Coretax, tetapi juga dilatih langsung. Mulai dari aktivasi akun, pembuatan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, hingga simulasi pengisian SPT secara lengkap,” Eddi di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Menurut Eddi, Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan terbaru yang dikembangkan DJP untuk menyederhanakan sekaligus memperkuat layanan kepada wajib pajak. Dengan sistem ini, proses pelaporan diharapkan menjadi lebih praktis, transparan, dan aman.

Edukasi yang digelar Kanwil DJP Jakarta Pusat ini dikemas dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan, dan sesi tanya jawab interaktif. Hal tersebut, kata Eddi, memungkinkan peserta langsung mengatasi kesulitan teknis maupun kendala pemahaman yang biasanya muncul ketika melaporkan SPT Tahunan.

“Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, wajib pajak memiliki kepercayaan diri untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan secara mandiri melalui Coretax tanpa harus bergantung pada pihak lain,” tambahnya.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa edukasi ini merupakan bagian dari strategi besar DJP dalam meningkatkan kesadaran, literasi digital, dan kepatuhan perpajakan di tengah masyarakat. Dengan semakin banyak wajib pajak yang paham, kepatuhan akan tumbuh lebih kuat dan pada akhirnya memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara.

“Kami mendorong seluruh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi di wilayah Jakarta Pusat untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan persiapan sejak dini, kewajiban perpajakan tahun depan bisa dipenuhi tepat waktu, tanpa kendala berarti,” imbau Eddi.

Program edukasi Coretax ini juga menjadi wujud nyata komitmen DJP dalam menghadirkan layanan modern yang lebih mudah diakses. Ke depan, Kanwil DJP Jakarta Pusat berencana memperluas kegiatan serupa agar semakin banyak wajib pajak terbiasa menggunakan sistem administrasi digital secara penuh. (alf)

 

Hingga Agustus, Penerimaan Pajak Riau Masih Jauh dari Target Rp17,75 Triliun

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp8,79 triliun hingga akhir Agustus 2025. Capaian tersebut baru 49,55 persen dari target penerimaan tahun ini yang ditetapkan Rp17,75 triliun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan target tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebabnya adalah adanya perubahan administrasi untuk Wajib Pajak Cabang serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sejak tahun ini dipusatkan sesuai NPWP tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak.

“Meski target lebih kecil, penerimaan bruto pada Juli 2025 justru tumbuh 4,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujar Bambang baru-baru ini.

Dari sisi kelompok pajak, penerimaan PPN neto turun 10,14 persen, sementara PPh anjlok 20,79 persen. Penurunan terutama dipengaruhi oleh pergeseran penerimaan dari PPh Pasal 21 dan Pasal 26 pada sektor administrasi pemerintah, serta meningkatnya restitusi.

Namun, ada pula catatan positif. Kelompok pajak lainnya justru tumbuh spektakuler hingga 21.145,88 persen, terutama bersumber dari penerimaan bunga penagihan dan deposit pajak.

Selain penerimaan, tingkat kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan juga menunjukkan tren baik. Hingga Agustus 2025, jumlah SPT Tahunan di Provinsi Riau tercatat 376.961 atau 89,12 persen dari target 408.329 SPT.

Dari total tersebut, 298.384 berasal dari SPT Orang Pribadi Karyawan, 56.854 dari SPT Orang Pribadi Non Karyawan, dan 21.723 dari SPT Badan.

Menghadapi dinamika ekonomi, Kanwil DJP Riau berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami akan bekerja maksimal dalam mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan, sesuai amanah yang diberikan,” kata Bambang. (alf)

 

DJP Tanamkan Kesadaran Pajak Sejak Dini di SMA Negeri 1 Tarakan

IKPI. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui KPP Pratama Tarakan menyelenggarakan kegiatan Pajak Bertutur 2025 di SMA Negeri 1 Tarakan, Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat, baru-baru ini. Program tahunan ini menjadi salah satu strategi DJP dalam menanamkan kesadaran pajak sejak dini di dunia pendidikan.

Sebanyak 50 siswa dari kelas X hingga XII mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Acara diawali dengan sambutan Kepala SMA Negeri 1 Tarakan, Jasmin, yang mengajak para pelajar memanfaatkan kesempatan ini untuk menambah wawasan pajak. “Pengetahuan tentang pajak akan sangat bermanfaat bagi masa depan. Karena itu, kegiatan ini patut diikuti dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tarakan, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa kegiatan Pajak Bertutur bukan sekadar sosialisasi, melainkan bagian dari upaya membangun generasi yang peduli dan bangga berkontribusi bagi negeri.

Dalam sesi “Dirjen Pajak Menyapa”, penyuluh pajak Reza Agung Saptaji menyampaikan materi dengan gaya ringan agar mudah dipahami. Ia menekankan bahwa manfaat pajak hadir di sekitar masyarakat setiap hari. “Mulai dari sekolah, jalan umum, hingga layanan kesehatan, semuanya bisa terwujud berkat pajak,” jelasnya.

Suasana semakin hidup ketika para siswa diajak berdiskusi, mengikuti permainan interaktif, hingga game quizizz yang membuat mereka semakin antusias. Interaksi ini tidak hanya menambah pemahaman, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga untuk berkontribusi melalui pajak.

Dengan mengusung tagline “Sehari Mengenal, Selamanya Bangga”, DJP berharap program ini mampu mencetak generasi muda yang sadar akan pentingnya pajak sebagai penopang pembangunan nasional. (alf)

 

 

Lilisen Komitmen Perkuat IKPI: Fokus pada Pemekaran Cabang dan Penguatan Komunikasi

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Lilisen, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi semakin solid dan dekat dengan anggota maupun masyarakat.

Usai resmi ditunjuk oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, Lilisen menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan besar yang diberikan kepadanya.

“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum atas kepercayaan besar yang diberikan kepada saya untuk mengemban tugas luar biasa ini,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Dalam kepemimpinannya, Lilisen menegaskan akan melanjutkan program kerja dari ketua sebelumnya (Nuryadin Rahman) yang saat ini dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum IKPI, untuk memperkuat komunikasi antara Pengurus Pusat (PP), Pengurus Daerah (Pengda), dan Pengurus Cabang (Pengcab).

Tak hanya itu, ia juga akan melakukan monitoring kinerja organisasi serta mendorong agar setiap Pengda dan Pengcab lebih aktif dalam menjalankan kegiatan. Salah satu fokus utama Lilisen adalah pembentukan dan pemekaran cabang maupun Pengda baru.

Menurutnya, hal ini akan berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi anggota, sekaligus membuat IKPI semakin dekat dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan masyarakat.

“Cabang atau Pengda yang wilayahnya terlalu luas membuat ketua tidak maksimal bersilaturahmi dengan KPP di wilayahnya. Dengan adanya cabang baru, pengurus bisa lebih fokus, anggota lebih saling mengenal, dan kegiatan seperti seminar bisa lebih merata di tiap kota atau kabupaten,” jelasnya.

Lilisen mengibaratkan pemekaran organisasi seperti seorang pengusaha yang membuka cabang baru. “Dengan banyak cabang, produk akan lebih dikenal masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, Lilisen mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan pembentukan Cabang IKPI Kediri. Usulan tersebut sudah diterima PP dengan 12 nama pengusul yang mewakili lima wilayah kota/kabupaten dan berada di bawah empat KPP Pratama.

“Ini sangat bagus, karena cabang baru ini diharapkan bisa lebih mengayomi masyarakat sekaligus membangun hubungan yang lebih mesra dengan empat KPP tersebut,” tegas Lilisen.

Dengan strategi tersebut, Lilisen optimistis IKPI akan semakin kokoh sebagai organisasi profesi konsultan pajak yang berdaya, modern, dan dekat dengan anggota maupun masyarakat. (bl)

Ketum IKPI Tunjuk Lilisen Pimpin Departemen Pengembangan Organisasi, Rekam Jejak Sudah Teruji

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali melakukan penyegaran struktur kepengurusan. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, resmi menunjuk Lilisen sebagai Ketua Departemen Pengembangan Organisasi. Penunjukan ini sekaligus menggantikan Nuryadin Rahman, yang kini dipercaya mengemban tanggung jawab lebih besar sebagai Wakil Ketua Umum IKPI.

Bagi Vaudy, keputusan ini adalah bagian dari strategi memperkuat fondasi organisasi agar semakin solid dan mampu menjawab tantangan dunia perpajakan yang terus berkembang. “Lilisen bukan nama baru di IKPI. Beliau telah membuktikan kapasitasnya melalui perjalanan panjang di tingkat cabang hingga daerah. Dedikasi dan kiprahnya sudah teruji, sehingga kami menilai sangat tepat menempatkannya di posisi strategis ini,” ujar Vaudy.

Rekam Jejak

Lilisen memulai kiprahnya sebagai Ketua IKPI Cabang Pekanbaru periode 2019–2024. Di bawah kepemimpinannya, cabang tersebut berkembang pesat dengan berbagai program penguatan anggota serta peningkatan partisipasi publik. Kinerjanya kemudian membuat ia dipercaya sebagai Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Bagian Tengah pada 2024–2025.

Selama periode tersebut, Lilisen dikenal mampu menjaga konsolidasi antar-cabang, memperluas jaringan, serta memperkuat hubungan dengan berbagai pihak, mulai dari asosiasi profesi, dunia usaha, hingga pemerintah daerah. Jejak inilah yang menjadi pertimbangan utama ketika Vaudy menunjuknya untuk posisi baru di tingkat pusat.

Departemen Pengembangan Organisasi memiliki peran vital bagi keberlangsungan IKPI. Fokus utamanya adalah memastikan tata kelola organisasi berjalan sesuai AD, ART, dan SOP, sekaligus menjaga kesinambungan hubungan antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang.

Selain itu, departemen ini bertugas mengoptimalkan seluruh kegiatan internal IKPI di semua level, mendorong pembentukan wilayah baru melalui pemekaran atau pendirian cabang/pengda, serta memastikan seluruh peraturan organisasi dijalankan konsisten. Dengan kata lain, departemen ini adalah motor yang menggerakkan organisasi dari pusat hingga akar rumput.

Namun peran departemen ini tidak berhenti di lingkup internal. Lilisen juga didorong untuk membawa IKPI lebih dekat dengan masyarakat luas, asosiasi profesi, dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Kolaborasi eksternal menjadi salah satu kunci agar IKPI tetap relevan dengan perkembangan zaman sekaligus berkontribusi nyata bagi sistem perpajakan Indonesia.

Misi Modernisasi dan Keberlanjutan

Vaudy menegaskan, penunjukan Lilisen juga merupakan bagian dari misi modernisasi organisasi. IKPI ingin membangun tata kelola yang lebih adaptif, profesional, dan berkelanjutan, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar asosiasi.

“Departemen Pengembangan Organisasi adalah pilar penting dalam proses konsolidasi dan ekspansi. Dengan kepemimpinan Lilisen, kami yakin modernisasi organisasi dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan yang berkelanjutan, sehingga IKPI tetap kuat dan relevan di tengah dinamika perpajakan nasional maupun global,” tutur Vaudy.

Bergesernya Nuryadin Rahman ke kursi Wakil Ketua Umum juga menjadi sinyal bahwa IKPI tengah melakukan regenerasi kepemimpinan sekaligus distribusi peran strategis. Dengan menempatkan Lilisen di posisi pengembangan organisasi, IKPI ingin memastikan roda organisasi terus bergerak maju tanpa kehilangan arah.

Penunjukan Lilisen ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat struktur organisasi IKPI. Dengan rekam jejaknya yang teruji, ia diharapkan mampu menjembatani komunikasi antarlembaga di dalam organisasi, memperluas wilayah kerja IKPI, serta mengoptimalkan kegiatan yang membawa manfaat langsung bagi anggota maupun masyarakat luas.

“IKPI ingin terus tumbuh, berkelanjutan, profesional, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sistem perpajakan nasional,” ujarnya. (bl)

Koreksi Restitusi Bikin Pajak Terkoreksi, Penerimaan Januari–Agustus 2025 Turun 5,1%

IKPI, Jakarta: Penerimaan pajak negara kembali tertekan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak Januari–Agustus 2025 sebesar Rp1.135,4 triliun, turun 5,1% dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp1.196,5 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak baru 54,7% dari target APBN. Tekanan terbesar datang dari koreksi restitusi, terutama pada PPh Badan serta PPN dan PPnBM,” ujar Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (22/9/2025).

Sampai akhir Agustus 2025, setoran PPh Badan hanya Rp280,08 triliun, anjlok 8,7% dibandingkan tahun lalu. Anggito menyebut, meski penerimaan bruto naik, jumlah restitusi yang tinggi membuat capaian neto merosot.

Sektor konsumsi juga belum mampu mendorong penerimaan pajak. PPN dan PPnBM secara bruto terkumpul Rp631,8 triliun, turun 0,7%. Setelah dikurangi restitusi, neto tinggal Rp416,49 triliun atau turun 11,5%.

Di tengah tekanan restitusi, PPh Orang Pribadi justru mencatat kinerja cemerlang. Penerimaan bruto mencapai Rp15,98 triliun, sementara neto Rp15,91 triliun, keduanya melonjak lebih dari 38%.

“Data bruto menggambarkan aktivitas ekonomi, sementara neto menunjukkan posisi akhir setelah restitusi. Nah, koreksi restitusi inilah yang membuat penerimaan terlihat terkoreksi,” kata Anggito.

Kinerja delapan bulan pertama tahun ini menegaskan bahwa kebijakan restitusi berdampak nyata pada kas negara. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara hak wajib pajak atas restitusi dengan kebutuhan pembiayaan negara agar target penerimaan pajak 2025 tetap terjaga. (alf)

 

id_ID