Podcast Spesial Hari Pajak: DJP dan IKPI Ajak Masyarakat “Latihan Ikhlas Bayar Pajak” demi NKRI

IKPI, Jakarta: Dalam semangat memperingati Hari Pajak yang jatuh pada 14 Juli, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melalui Departemen Humas menghadirkan podcast spesial bertema “Hari Pajak, Bersama Membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Podcast ini menghadirkan penyuluh senior dari Direktorat P2 Humas DJP, Kementerian Keuangan, Ahmad Rif’an, dan dipandu oleh Novia Artini serta Ronsianus B. Daur dari Humas Pengurus Pusat IKPI.

Dalam obrolan yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi IKPI, Ahmad Rif’an menegaskan bahwa mencintai pajak adalah bagian dari mencintai negeri. “Pajak itu kontribusi. Dan kontribusi itu lahir dari cinta pada Indonesia. Masyarakat perlu menyadari bahwa setiap rupiah yang dibayarkan akan kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Refleksi Sejarah dan Makna Hari Pajak

Rif’an menjelaskan, Hari Pajak tidak hanya sekadar mengenang sejarah, tetapi menjadi momentum refleksi diri bagi jajaran DJP. “Pada 14 Juli 1945, istilah ‘pajak’ untuk pertama kalinya dicantumkan dalam naskah UUD 1945. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, para pendiri bangsa sudah menyadari pentingnya pajak bagi kemandirian negara,” paparnya.

Novia pun menimpali bahwa nilai sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa pajak bukanlah beban, melainkan bentuk gotong royong bangsa.
“Dengan patuh pajak, kita bersama-sama menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh,” ujar Novia.

Ia menambahkan, salah satu inovasi yang dapat membantu wajib pajak menjaga kepatuhan adalah fitur deposit yang kini tersedia dalam sistem Coretax.

“Dengan adanya menu deposit pada Coretax, ini sangat membantu Wajib Pajak untuk menghindari denda apabila lupa atau berhalangan membayar pajak sebelum jatuh tempo. Fitur ini juga bisa menjadi semacam ‘tabungan’ untuk menyisihkan cadangan dana guna membayar kekurangan pajak di akhir masa pajak, sehingga tidak terasa terlalu berat di ujung,” jelas Novia.

Dari Mesin Tik ke Cortax: Evolusi Pelayanan DJP

Perbincangan mengalir membahas perkembangan sistem administrasi pajak, termasuk upaya DJP dalam menghadirkan Coretax sebuah sistem berbasis teknologi terbaru.

Ahmad menekankan bahwa reformasi perpajakan telah berlangsung selama empat dekade, dan kini berfokus pada kemudahan serta keterbukaan layanan.

“Kalau dulu wajib pajak lapor dengan kertas karbon dan mesin tik, sekarang semua serba digital. Kita punya prinsip 3C: Klik, Call, dan Counter. Masyarakat tetap bisa walk-in ke kantor pajak, tapi kita juga sediakan edukasi online, video tutorial, hingga podcast,” jelasnya.

Ikhlas Bayar Pajak: Latihan Cinta Negeri

Dalam segmen yang paling menggelitik sekaligus menyentuh, Rif’an membagikan cerita dari lapangan saat berdiskusi dengan pelaku UMKM. “Ada yang bilang, ‘Pak, saya ikhlas latihan bayar pajak.’ Itu luar biasa. Artinya, kita sudah mulai menanamkan mindset positif terhadap pajak,” ujarnya.

Ronsianus menambahkan, “Justru pajak itu bisa menjadi bahan bakar semangat untuk para pelaku usaha. Bayar pajak bukan berarti dicekik, tapi jadi tanda bahwa usahanya bertumbuh.”

Ahmad juga mengangkat analogi menarik, “Kalau jual 20 cangkir kopi sebulan, cukup sisihkan satu cangkir untuk negara. Yang 19 tetap bisa dinikmati keluarga. Satu cangkir itu bisa untuk bangun sekolah, bantu layanan kesehatan, dan infrastruktur.”

Diskusi juga menyoroti tantangan UMKM yang seringkali terkena “surat cinta” dari kantor pajak karena kurang memahami kewajiban perpajakan. Ahmad menjelaskan bahwa DJP secara aktif mengadakan sosialisasi dan membuka akses konsultasi, bahkan bekerja sama dengan asosiasi seperti IKPI.

“Kami paham, bukan karena bandel, tapi karena belum tahu. Itulah tugas kami sebagai penyuluh untuk mendampingi. Bahkan kami pernah punya program sunset policy dan PPS sebagai ruang pemutihan bagi wajib pajak yang ingin memperbaiki diri,” tegasnya.

Pajak Jadi Romantis?

Dalam balutan guyon segar, Rif’an juga menggambarkan pajak sebagai indikator ‘kualitas calon pasangan’. “Kalau dipotong pajak Rp10 juta, langsung hitung THP-nya. Bukan matre, tapi bijak. Cinta negeri, apalagi cinta pasangan,” ucapnya sambil disambut gelak tawa Novia dan Ronsianus.

Podcast ini ditutup dengan pesan inspiratif: Pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud kepedulian terhadap sesama warga negara. Dari pemuda, pelaku UMKM, hingga profesional semua punya peran dalam membangun NKRI lewat pajak.

“Bayar pajak itu bukan urusan besar kecil, tapi urusan cinta negeri,” pungkas Ahmad Rif’an. Tonton podcast lengkapnya di YouTube IKPI dan jadikan pajak sebagai bagian dari gaya hidup cinta tanah air. (bl)

https://youtu.be/oBsm8TG4OZk?si=boPSZumKNcJ6SYvp

Sebanyak 120 Peserta Umum Padati Seminar IKPI Lampung, Ketum Vaudy: Bukti Tingginya Minat pada Regulasi Pajak

IKPI, Lampung: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan apresiasi atas tingginya animo peserta dalam seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang digelar IKPI Cabang Lampung di Hotel Emersia, Selasa (29/7/2025). Dari total 160 peserta, sebanyak 120 orang berasal dari kalangan umum, menunjukkan meningkatnya perhatian publik terhadap isu-isu perpajakan terkini.

Vaudy menilai, kehadiran peserta umum dalam jumlah besar merupakan cerminan dari tingginya minat dan kesadaran wajib pajak untuk memahami regulasi baru, terutama di tengah berlangsungnya transformasi sistem administrasi perpajakan nasional.

“Ini sinyal positif bahwa masyarakat makin ingin terlibat aktif dalam memahami hak dan kewajiban perpajakannya. IKPI hadir untuk menjembatani kebutuhan edukasi itu,” ujar Vaudy saat menyampaikan sambutan.

Seminar bertajuk “Transformasi Pajak 2025: Ketentuan Terbaru Pelaporan Pajak Berdasarkan PER-11/PJ/2025 dan Kiat-Kiat Menanggapi SP2DK Era Coretax System” ini turut dihadiri jajaran pejabat Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, antara lain:

• Kabid P2Humas, Tunas Hariyulianto (Mewakili Kepala Kanwil DJP, Retno Sri Sulistyani yang berhalangan hadir)

• Perwakilan dari KPP di wilayah Lampung:

1. KPP Madya Lampung (Penyuluh Pajak, Billy)

2. KPP Pratama Bandar Lampung 1 (Kasi Pengawasan IV, Arini Dyah Rahmawati)

3. KPP Pratama Bandar Lampung 2 (Kasi Pengawasan III, Amston Sipahutar)

Sementara dari jajaran IKPI turut hadir Ketua Umum Vaudy Starworld, Wakil Ketua Departemen Hubungan Internasional sekaligus President IFA-Asia Pasifik Ichwan Sukardi, Ketua Pengda Sumbagsel Nurlena, Ketua Pengcab Lampung Teten Dharmawan, dan Ketua Pengcab Palembang Susanti.

Vaudy menegaskan, kegiatan seperti ini harus terus digalakkan di berbagai daerah sebagai sarana peningkatan kapasitas konsultan pajak sekaligus literasi perpajakan bagi masyarakat luas.

“Transformasi perpajakan harus dibarengi dengan transformasi pemahaman. Ini tugas kita bersama,” pungkasnya.

Diakhir sambutannya, pemegang sertifikat ahli kepabeanan dan kuasa hukum di Pengadilan Pajak ini juga mengungkapkan, bahwa seminar tersebut sebagai bukti keberhasilan Pengcab Lampung di bawah kepemimpinan Teten Dharmawan dalam mengenalkan IKPI dan memasarkan seminar perpajakan. (bl)

 

Waspadai Penipuan! DJP Bengkulu-Lampung Gandeng IKPI Tingkatkan Edukasi dan Kepatuhan Pajak

IKPI, Lampung: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Retno Sri Sulistyani, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai maraknya penipuan yang mengatasnamakan DJP. Hal tersebut disampaikan saat menerima audiensi dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), di Kantor Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Selasa (29/7/2025).

“Penipuan yang mengaku dari DJP semakin marak, terutama melalui pesan instan. Kami mengimbau Wajib Pajak agar lebih waspada dan hanya merespons informasi dari kanal resmi DJP,” tegas Retno.

(Foto: Istimewa)

Dalam kesempatan tersebut, Retno juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang telah terjalin bersama IKPI. Ia menekankan pentingnya peran konsultan pajak dalam mendampingi Wajib Pajak (WP) untuk membangun budaya kepatuhan sukarela.
“Kami berterima kasih atas kerja sama dan kolaborasi IKPI. Konsultan pajak adalah mitra strategis kami dalam mengedukasi WP dan menjaga kepatuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dukungan IKPI untuk Survei DJP

Dalam audiensi itu, DJP juga meminta bantuan IKPI untuk membantu menyebarluaskan informasi terkait pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan yang dilakukan oleh PT Sigma Research Indonesia.

Retno menjelaskan bahwa DJP telah menambahkan nomor WhatsApp Centang Biru baru yaitu 0823-1167-5392 atas nama Survei DJP yang digunakan khusus untuk keperluan survei.

(Foto: Istimewa)

Selain itu, nomor resmi DJP yang sudah ada sebelumnya, 0822-3000-9880, juga tetap aktif digunakan untuk pengiriman tautan survei dan informasi lainnya kepada WP.

“Kami harap IKPI dapat turut menyosialisasikan penggunaan nomor WhatsApp resmi DJP kepada klien-kliennya agar tidak terjadi kesalahpahaman atau menjadi korban penipuan,” ujar Retno.

Diketahui. audiensi dihadiri oleh jajaran pejabat dari Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, termasuk Kepala Bidang P2 Humas Tunas Hariyulianto, Kabid Data Pengawasan Potensi Perpajakan Wahyudi, Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan Widi Pramono, serta Kabid Keberatan dan Banding Benito Ikrar.

Jajaran lainnya seperti Kepala Seksi Kerja Sama Theresia Helena, Kasi Penyuluhan Juliaty Ardarina, Kasi Pelayanan Anggra Prayoga, dan Penyuluh Pajak Madya Teguh Sri Wijaya juga turut serta dalam diskusi.

Hadir dari IKPI pada pertemuan tersebut yakni, Ketua Umum Vaudy Starworld, Wakil Ketua Departemen Hubungan International yang juga sebagai President İFA – Asia Pasifik Ichwan Sukardi,
Ketua Pengda Sumatera Bagian Selatan Nurlena, Ketua Pengcab. Lampung Teten Dharmawan dan Ketua Pengcab. Palembang Susanti.

Melalui sinergi yang erat antara DJP dan IKPI, diharapkan upaya penguatan edukasi perpajakan dan perlindungan hak-hak WP dapat terus ditingkatkan, serta mendorong kesadaran pajak sebagai bagian dari kewajiban bernegara. (bl)

Muhaimin Iskandar Dorong Rekrutmen Magang Lewat Insentif Pajak: Industri Dapat Super Tax Deduction

IKPI, Jakarta: Pemerintah kembali menggelontorkan insentif fiskal bagi dunia usaha yang aktif menyelenggarakan program magang. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa industri yang merekrut pemagang melalui pendidikan vokasi akan mendapat “super insentif” berupa pengurangan pajak secara signifikan.

“Dunia industri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi pemagangan akan terus diberikan super insentif tax deduction,” ujar Muhaimin dalam konferensi pers usai rapat tingkat menteri, Senin malam (28/7/2025), di Jakarta.

Ia menilai, pemagangan yang dilakukan secara tepat tidak hanya menguntungkan dunia industri, tetapi juga mampu memaksimalkan potensi tenaga produktif di Tanah Air. Menko Muhaimin menyebut pemerintah terbuka untuk menjalin komunikasi erat dengan pelaku usaha guna menyusun skema rekrutmen yang adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan keterampilan tenaga kerja.

“Kita siap duduk bersama dengan pelaku industri untuk menyusun format rekrutmen melalui pemagangan dan peningkatan kapasitas keahlian para tenaga kerja serta calon tenaga kerja kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor pendidikan dan industri guna mempercepat pemberdayaan pemuda Indonesia. Menurutnya, sinergi yang kuat akan melahirkan generasi muda yang berdaya saing tinggi dan mampu berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami mengajak dunia industri untuk tidak ragu menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah. Kami siap mencari solusi bersama agar program pemagangan ini berjalan efektif dan memberi keuntungan bagi kedua pihak,” imbuhnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga, antara lain Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan; Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara; serta Wakil Menteri Dikdasmen Fajar Riza Ul Haq. Hadir pula Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, serta tiga Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria. Dari kalangan pelaku industri, hadir Chief Operational Officer Danantara, Pandu Sjahrir. (alf)

 

 

 

 

Sidang MK: Yustinus Prastowo Paparkan Alasan UU HPP Layak Dipertahankan

IKPI, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Selasa (29/7/2025), dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak pemerintah. Hadir sebagai ahli, Yustinus Prastowo memaparkan bahwa UU HPP merupakan pilar reformasi perpajakan yang menjunjung prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam perkara bernomor 11/PUU-XXIII/2025 tersebut, Yustinus menyebut UU HPP bukan sekadar penyederhanaan regulasi, melainkan transformasi mendasar dalam sistem perpajakan nasional. Ia mencontohkan berbagai langkah konkret, seperti peningkatan bertahap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% pada 2022 dan 12% pada 2025, yang diimbangi dengan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui fasilitas pajak bagi UMKM dan masyarakat kecil.

“Reformasi ini dibangun di atas asas ability to pay. Mereka yang mampu membayar pajak lebih besar akan berkontribusi lebih banyak, sementara kelompok menengah ke bawah tetap dilindungi,” ujarnya di hadapan sembilan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Yustinus juga menekankan bahwa PPN menyumbang hampir setengah dari penerimaan perpajakan nasional, mencapai Rp1.014,47 triliun atau sekitar 43%. Dengan karakteristik netral, efisien, dan konsumtif, menurutnya, PPN menjadi alat fiskal penting yang sejalan dengan praktik internasional dan mendukung struktur pajak nasional yang sehat dan beragam.

Lebih lanjut, ia menyoroti ketentuan Pasal 16B UU HPP yang mengubah status barang dan jasa strategis dari tidak kena pajak menjadi dikenai PPN namun dengan fasilitas pembebasan. Langkah ini, kata Yustinus, penting untuk memperluas basis perpajakan dan memastikan insentif fiskal diberikan secara tepat sasaran.

“Pendekatan ini memperkuat keadilan vertikal dan horizontal, sambil memperbaiki data perpajakan agar lebih akurat dan inklusif,” tambahnya.

Yustinus juga merinci keberadaan PMK Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain. Dengan pengaturan ini, barang non-mewah tetap dibebani tarif efektif 11%, sementara tarif 12% hanya diterapkan pada barang mewah. Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat kecil.

Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan PPN perlu terus dievaluasi agar tetap adil dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Fasilitas PPN, lanjutnya, harus diarahkan kepada barang dan jasa strategis yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

“Rekomendasi ke depan adalah memastikan fasilitas PPN tidak meluas tanpa arah, melainkan difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” tutup Yustinus.

Sidang lanjutan pengujian UU HPP ini menjadi panggung penting untuk menguji keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan keadilan sosial dalam kebijakan perpajakan. (alf)

 

Gubernur DKI: Pemangkasan Pajak BBM untuk Kendalikan Inflasi dan Dukung Pertahanan

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis dengan memangkas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 80 persen untuk kategori tertentu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan ini sebagai upaya nyata Pemprov menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di ibu kota.

“Kami ingin inflasi tetap terkendali, tidak melonjak. Jakarta merupakan salah satu daerah yang sangat serius dalam mengendalikan inflasi,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di Jakarta Timur, Senin (28/7/2025).

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025 tentang Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dalam beleid tersebut, terdapat tiga skema pengurangan pajak:

• 50 persen untuk kendaraan pribadi

• 50 persen untuk kendaraan umum

• 80 persen untuk kendaraan yang digunakan di sektor pertahanan dan keamanan.

Insentif terbesar diberikan kepada kendaraan operasional militer dan layanan darurat seperti tank, panser, kendaraan taktis, ambulans, pesawat pertahanan, dan kapal rumah sakit.

Menurut Pramono, keringanan ini dimungkinkan karena kinerja pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak, menunjukkan tren positif. “Penerimaan pajak Jakarta sudah lebih baik, jadi tidak masalah jika sebagian dikembalikan dalam bentuk keringanan,” tambahnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, berharap insentif ini juga mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan penyetoran PBBKB. “Kami harap masyarakat semakin patuh dan aktif melaporkan serta menyetor pajak sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Kebijakan ini dinilai sebagai kombinasi ideal antara penguatan fiskal daerah dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat serta mendukung operasional sektor strategis negara. (alf)

 

Sri Mulyani Tegaskan Pajak Online Marketplace untuk Tertibkan Administrasi

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya angkat bicara soal kebijakan pemerintah yang menetapkan pungutan pajak terhadap pedagang online di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan platform sejenis. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah tambahan kewajiban baru, melainkan bentuk penataan administrasi agar sistem perpajakan digital semakin tertib dan jelas.

“Ini untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III 2025 di Kantor LPS, Jakarta Selatan, Senin (28/7/2025).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang resmi berlaku mulai 14 Juli 2025. Regulasi tersebut menetapkan bahwa penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) seperti Shopee dan Tokopedia bertindak sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari para pedagang yang memenuhi syarat.

Pungutan dilakukan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, yaitu total nilai transaksi sebelum dikurangi potongan atau diskon. Namun, pungutan ini hanya berlaku bagi pedagang dengan peredaran bruto lebih dari Rp500 juta per tahun.

Pedagang juga wajib menyampaikan bukti surat pernyataan peredaran bruto kepada marketplace tempat mereka berjualan. Jika pedagang sudah mengajukan surat pernyataan tersebut, maka marketplace akan mulai melakukan pemungutan pajak pada bulan berikutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) dalam beleid tersebut.

“Tanpa ada tambahan kewajiban baru. Jadi, ini lebih memfasilitasi secara administrasi, tidak ada kewajiban baru,” tegas Sri Mulyani lagi, menepis kekhawatiran bahwa pemerintah sedang menambah beban pelaku usaha daring.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepatuhan pajak di sektor digital tanpa menambah beban pelaku UMKM online. Marketplace kini menjadi mitra strategis dalam menciptakan sistem perpajakan yang inklusif, mudah, dan berbasis data aktual. (alf)

Kanwil DJP Jakarta Utara Tangkap Dua Tersangka Pengemplang Pajak Rp1,5 Miliar

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Utara mencatatkan aksi tegas dalam penegakan hukum perpajakan dengan menangkap dua tersangka pelaku tindak pidana pajak yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,5 miliar. Penangkapan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP bekerja sama dengan Polda Metro Jaya.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara, Wansepta Nirwanda, menyatakan bahwa kedua tersangka berinisial HA dan SR merupakan pemilik dan direktur PT ALTI, sebuah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang beroperasi di Jakarta Utara. Keduanya diduga kuat telah menghindari kewajiban perpajakan selama tahun pajak 2020.

“PT ALTI dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak lengkap, serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong dan dipungut. Pelanggaran ini meliputi PPh dan PPN,” ujar Wansepta, dkkutip, Senin (28/7/2025).

Berdasarkan hasil penyidikan, kerugian negara akibat praktik tersebut ditaksir mencapai Rp1.558.022.580,00. Kasus ini telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Penyerahan tersangka dan barang bukti telah dilakukan sebagai bagian dari proses hukum lanjutan.

Selain penangkapan, DJP juga menyita aset berupa rumah tinggal milik salah satu tersangka di Bandung sebagai barang bukti sekaligus jaminan untuk pelunasan pidana denda.

Atas perbuatannya, HA dan SR dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c, d, dan i Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Keduanya terancam pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda minimal dua kali dan maksimal empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar.

“Ini merupakan pelimpahan tersangka tindak pidana pajak pertama di tahun 2025. Kami berharap ini menjadi sinyal kuat bagi para wajib pajak agar tidak main-main dengan kewajiban perpajakan,” tegas Wansepta. (alf)

 

 

 

PPN Dikecualikan, Pemerintah Tambah Kategori Senjata Strategis dalam PMK 45/2025

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi memperbarui aturan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) strategis untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45 Tahun 2025. Regulasi ini merevisi ketentuan sebelumnya dalam PMK 157/2023.

Salah satu poin penting dalam PMK terbaru ini adalah penambahan kategori baru dalam daftar senjata yang termasuk BKP strategis. Kategori baru tersebut adalah sistem peralatan pengamanan persenjataan, yang kini tercantum pada huruf h dalam daftar senjata strategis. Kategori ini sebelumnya belum tercakup dalam PMK 157/2023, dan kini secara eksplisit dibebaskan dari kewajiban PPN.

Dengan demikian, daftar lengkap senjata strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN meliputi:

  1. Senjata perorangan seperti senapan serbu, shotgun, dan senjata laras panjang;
  2. Senjata kelompok termasuk senapan mesin ringan hingga mortir;
  3. Artileri dan sistem senjata meriam;
  4. Kavaleri dan sistem cannon;
  5. Roket dan peluru kendali;
  6. Sistem senjata udara yang tidak melekat di pesawat;
  7. Sistem pertahanan udara;
  8. Sistem pengamanan persenjataan (kategori baru);
  9. Flash bang bermesiu;
  10. Kelengkapan utama senjata termasuk alat optik seperti binoculars dan monoculars;
  11. Beragam suku cadang untuk senjata di atas.

Selain perluasan kategori, pemerintah juga menambahkan referensi Harmonized System Code (HS Code) untuk memperjelas klasifikasi barang. Salah satu yang disorot adalah HS Code 8303.00.00, yang mencakup lemari besi, peti penyimpan uang, serta pintu dan laci pengaman dari logam tidak mulia.

Di sisi lain, rincian amunisi yang tercantum dalam Lampiran II dinyatakan tetap alias tidak mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya.

Pemerintah menyatakan bahwa penyempurnaan regulasi ini bertujuan memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas operasi pertahanan negara, khususnya bagi prajurit TNI yang terlibat dalam operasi militer. Fasilitas pembebasan PPN ini diharapkan mempercepat pengadaan dan distribusi perlengkapan tempur yang vital bagi keamanan nasional. (alf)

 

 

Jelang Nataru 2025–2026, Pemerintah Siapkan Stimulus Pajak dan Diskon Transportasi

IKPI, Jakarta: Pemerintah tengah mempersiapkan rangkaian stimulus ekonomi yang komprehensif untuk menyambut masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026. Langkah ini digagas guna menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menggulirkan berbagai insentif lanjutan, termasuk stimulus pajak dan promosi wisata. Salah satu fokus utamanya adalah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian tiket pesawat, serta diskon tarif angkutan umum seperti kereta api, kapal laut, penyeberangan, hingga jalan tol.

“Pemerintah akan mendorong event-event baru dengan skema diskon. Untuk akhir tahun nanti, kita sedang siapkan paket stimulus agar ekonomi tetap bergerak,” ujar Airlangga dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Semester II 2025 di Jakarta, dikutip, Senin (28/7/2025).

Rencana ini juga mencakup penguatan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan event berskala nasional serta paket bundling wisata domestik yang diharapkan mampu menggairahkan kembali pergerakan masyarakat di dalam negeri.

Airlangga menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk merespons tantangan perekonomian global maupun domestik yang mulai terasa di paruh kedua 2025. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan fiskal yang tanggap dan tepat sasaran agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat kepercayaan pelaku usaha, dan menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri,” tegasnya.

Dengan stimulus ini, pemerintah berharap periode liburan Nataru tak hanya menjadi momentum liburan semata, tetapi juga pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. (alf)

 

id_ID