IKPI, Jakarta: Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia berkolaborasi menggelar Silaturahmi Old 24 dan New 25 dengan tema “Meet Old Tax Law Greet New PPN 12%” di Kampus UPH, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
Diskusi yang menghadirkan narasumber Dirjen Pajak 2001-2006 Hadi Poernomo, Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, Dr. Gus Hagis sebagai moderator, praktisi perpajakan yang juga merupakan anggota IKPI, serta mahasiswa Doktoral Ilmu hukum UPH .
Kaprodi Doktoral Ilmu Hukum UPH, Prof Dr. Henry Sulistyo Budi, dalam sambutannya, mengungkapkan pentingnya membahas kebijakan-kebijakan yang sering kali kontroversial dan penuh perdebatan, terutama yang terkait dengan masalah perpajakan di Indonesia.
Ia berharap diskusi ini dapat memberikan pencerahan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, yang akan diberlakukan pemerintah pada tahun 2025.
Menurutnya, diskusi bisa dilakukan baik dari sisi akademik maupun kebijakan publik. Ia juga menyampaikan harapannya agar para peserta, khususnya mahasiswa Doktoral Ilmu Hukum, dapat memahami lebih dalam tentang dampak kebijakan PPN 12%, bukan hanya dari sisi angka persentasenya, tetapi juga dari perspektif yang lebih luas mengenai dampak sosial dan ekonomi.
Selain itu, diskusi kata Prof. Henry, meskipun forum ini tidak besar, namun acara ini memiliki dimensi yang sangat penting untuk memberikan gambaran yang jelas tentang berbagai masalah yang mungkin terlewatkan dalam penyusunan kebijakan.
“Saya berharap para peserta dapat melihat permasalahan kebijakan tersebut tanpa terjebak dalam perdebatan politik yang tidak produktif, melainkan lebih pada upaya bersama untuk mencari solusi yang terbaik,” ujarnya.
Menurutnya, seminar ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa dan praktisi hukum serta pajak untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat memengaruhi banyak sektor di Indonesia. (bl)
IKPI, Jakarta: Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 perlu diimbangi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di sektor perpajakan. Menurutnya, meskipun kenaikan tarif ini dapat dimengerti dalam konteks fiskal yang berat, langkah tersebut sebenarnya kurang ideal.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya tax ratio Indonesia lebih disebabkan oleh sempitnya tax base, tingginya tingkat korupsi di sektor pajak, serta rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak. “Kenaikan tarif PPN ini saya lihat murni untuk mengamankan fiskal kita, terutama untuk menghadapi situasi yang sulit pada 2025 dan 2026,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Di tengah langkah ini, Wijayanto mengingatkan pentingnya pemberian insentif untuk mencegah penurunan daya beli masyarakat. Namun, ia menegaskan bahwa implementasi insentif di lapangan harus dilakukan dengan hati-hati. Semakin kompleks insentif yang diberikan, semakin rumit pula penerapannya.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah lebih intens dalam mengkomunikasikan kebijakan insentif kepada pengusaha dan masyarakat. “Insentif tidak akan berjalan dengan baik jika penerima manfaat tidak memahami cara kerjanya,” jelasnya, seraya menambahkan bahwa komunikasi terkait kebijakan ini masih kurang optimal.
Mengenai perbandingan dengan situasi ekonomi pada 2022, Wijayanto menilai bahwa kondisi saat ini berbeda jauh. Pada 2022, Indonesia dan dunia baru pulih dari pandemi COVID-19, sehingga terjadi lonjakan belanja masyarakat. Namun, saat ini, ekonomi dunia sedang mengalami pelambatan, dan daya beli masyarakat Indonesia cenderung melemah.
“Insentif sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan ini, terutama di tengah potensi dampak dari efek kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS yang akan datang,” katanya.
Ia juga mengingatkan prinsip keadilan dalam kebijakan pemerintah. Menurutnya, kebijakan terkait kenaikan PPN dan Upah Minimum Provinsi (UMP) mungkin menguntungkan pemerintah dan pekerja, tetapi memberatkan pengusaha. Berbagai stimulus yang baru diluncurkan juga belum memberikan manfaat langsung bagi sektor usaha.
Ia pun menyarankan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih pro-pengusaha, mengingat kondisi yang sulit saat ini. “Pengusaha sedang mengalami kesulitan, dan jangan sampai mereka kehilangan semangat untuk berinvestasi atau bahkan melakukan divestasi,” tegasnya.
Menurutnya, jika pengusaha dalam negeri enggan berinvestasi, hal ini akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, baik domestik maupun internasional.
“Jika pengusaha dalam negeri saja enggan berinvestasi, bagaimana kita bisa meyakinkan investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia?,” ujarnya.
Dengan tantangan yang ada, pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang seimbang antara kepentingan fiskal negara dan keberlangsungan sektor usaha, demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia ke depan. (alf)
IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Benny Wibowo menyampaikan pentingnya pengetahuan perpajakan di dunia kampus. Dibutuhkan juga peran tenaga pendidik dan dosen, dalam menyebarluaskan pengetahuan perpajakan kepada generasi muda dan masyarakat luas.
Pernyataan tersebut disampaikannya dihadapan peserta Bimbingan Teknis Perpajakan yang diikuti oleh unit kerja kampus dan dosen Universitas Andalas, Sumatera Barat di Kantor Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Menurut Benny, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para peserta dalam bidang perpajakan, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi Indonesia.
“Perpajakan adalah aspek yang sangat vital dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, kami berharap melalui bimbingan teknis ini, para peserta dapat memahami lebih mendalam tentang sistem perpajakan di Indonesia dan dapat mengimplementasikannya dalam pengajaran kepada mahasiswa serta di lingkungan kampus,” ujar Benny.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Ia juga menyampaikan bahwa IKPI sangat terbuka untuk bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi dalam rangka pengembangan pendidikan perpajakan di Indonesia. “Kami percaya bahwa kolaborasi antara IKPI dan perguruan tinggi akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam bidang perpajakan, yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi pembangunan ekonomi negara,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia mengungkapkan bahwa pada 17 Desember 2024, IKPI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan Universitas Pekalongan. MoU ini menandakan komitmen IKPI dalam memperluas jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan perpajakan di Indonesia.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Selain itu, beberapa perguruan tinggi lainnya yang akan bekerja sama dengan IKPI, antara lain Universitas Indonesia, PPM, dan Binus.
Tak hanya bekerja sama dengan perguruan tinggi, Benny juga menegaskan bahwa IKPI berencana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai entitas bisnis. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat lebih bagi anggota IKPI, seperti potongan harga di berbagai tempat, antara lain dengan Prodia, Pramita, dan Hotel Aston Kartika – Grogol.
“Kami ingin memastikan bahwa anggota IKPI tidak hanya memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan, tetapi juga mendapatkan berbagai kemudahan yang dapat mendukung kehidupan profesional mereka,” katanya.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Bimbingan teknis yang digelar 18-19 Desember 2024 ini menghadirkan Dr. Agustina Mappadang (anggota IKPI) dan Mustafid Amna sebagai pemateri. Kegiatan ini dihadiri oleh belasan peserta yang merupakan dosen dan beberapa unit kerja dari Universitas Andalas.
Mereka terlihat sangat antusias mengikuti sesi-sesi materi yang disampaikan oleh pemateri.
Dengan adanya acara ini, diharapkan dapat terwujudnya tenaga pendidik yang lebih siap untuk menyampaikan informasi perpajakan yang akurat dan bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat.
Bimbingan teknis perpajakan ini juga menjadi momentum bagi IKPI untuk terus berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten di bidang perpajakan, mendukung visi Indonesia menuju negara yang lebih transparan dan taat pajak. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Pengda Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Jawa Tengah Slamet Umbaran, menegaskan pentingnya kesiapan pengurus baru untuk menghadapi tantangan dalam dunia perpajakan yang semakin berkembang, terutama di era globalisasi yang terus berkembang pesat. Pada pelantikan pengurus IKIP se-Jawa Tengah masa bhakti 2024-2029 di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Ia mengingatkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan sumber penerimaan negara terbesar melalui pajak, harus dikelola dengan baik, dan semua pihak yang terlibat dalam perpajakan harus bersinergi dalam mewujudkan tujuan tersebut.
“Saya berharap pengurus IKPI khususnya di wilayah Jawa Tengah, bisa membawa anggotanya untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam hal edukasi kepada Wajib Pajak. Kita harus menghadapi tantangan globalisasi yang tidak bisa dihindari,” ujar Umbaran do lokasi acara.
Umbaran mengungkapkan bahwa tantangan besar dalam dunia perpajakan adalah ketimpangan dalam pemahaman teknologi informasi di kalangan Wajib Pajak. Menurutnya, sistem perpajakan yang semakin berbasis teknologi, seperti implementasi sistem Coretax yang baru, mengharuskan konsultan pajak dan DJP untuk lebih aktif dalam mengedukasi Wajib Pajak. Hal ini menjadi fokus utama yang harus diperhatikan oleh para pengurus cabang IKPI.
“Peran konsultan pajak ke depan akan sangat besar, terutama sebagai fasilitator dalam dunia perpajakan. Sistem perpajakan yang baru ini membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam dari Wajib Pajak. Ada yang sudah melek teknologi, tetapi ada juga yang belum memahami teknologi informasi dengan baik. Inilah tantangan kami, bagaimana bisa mengedukasi mereka dengan cara yang mudah dimengerti dan relevan,” jelasnya.
Dengan hadirnya sistem Coretax kata Umbaran, yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, Slamet berharap agar seluruh pihak dapat bersinergi, baik dari pihak konsultan pajak, DJP, maupun Wajib Pajak, untuk memastikan implementasi yang optimal. Keterlibatan aktif konsultan pajak dalam mendukung edukasi perpajakan menjadi kunci agar Wajib Pajak dapat memahami dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam kewajiban perpajakan mereka.
Selain itu, Umbaran juga menyoroti pentingnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan konsultan pajak dalam menghadapi perkembangan regulasi yang terus berubah, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Menurutnya, kolaborasi antara konsultan pajak dengan pihak terkait akan memperkuat sistem perpajakan Indonesia dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya kewajiban perpajakan.
Ke depan, ia berharap para pengurus dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan profesionalisme, serta mampu menjawab tantangan zaman, khususnya dalam menjalankan peran penting mereka sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan DJP.
Lebih lanjut Umbaran mennyatakan terima kasih dan apresiasinya kepada Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1, Nurbaeti Munawaroh dan Kepala KanwilJawa Tengah 2, Etty Rachmiyanthi, serta para Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan akademisi yang bersedia meluangkan Waktu sibuknya untuk hadir pada pelantikan Pengurus Pengda dan Pengcab IKPI se-Jawa Tengah ini.
“Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld menjadi sangat berkesan dengan hadirnya para tamu undangan yang merupakan mitra strategis dari IKPI,” ujarnya.
Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut:
Kanwil Jateng 1, Kanwil Jateng 2 dan KPP :
1. Kakanwil DJP Jateng 1, Nurbaeti Munawaroh
2. Kakanwil DJP Jateng 2, Etty Rachmiyanthi
3. Kepala KPP Madya Semarang, Artiek Purnawestri
4. Kepala KPP Madya Dua Semarang, Eka Damayanti Unggianingsih
5. Kepala KPP Semarang Timur, Pestamen Situmorang
6. Kepala KPP Semarang Tengah, Muldirwan Zen
7. Kepala KPP Semarang Selatan, Hery Sumartono
8. Kepala KPP Pratama Sukoharjo , Yoepidha Laksmijarta Soemantri
9. Kepala KPP Surakarta, Herry Wirawan
10. Kabid P2. Humas, Bayu
IKPI
1. Soebakir, Ketua Dewan Penasehat IKPI
2. Uddiyana Selaku anggota Dewan Pengawas IKPI
3. JM Haryanto selaku Anggota Dewan Kehormatan IKPI
4. Vaudy Starworld, Ketua Umun IKPI
5. Jetty, Wakil Ketua Umum IKPI
6. Novalina Magdalena, Wakil Sekretaris Umum IKPI
7. Emanuel Ali, Bendahara Umum IKPI
8. Nuryadin, Ketua Dept. Pengembangan Organisasi IKPI
9. Andreas Budiman, Ketua Dept. Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI
10. Ivan Kanel, Ketua Dept. Internal Audit IKPI
11. Arinda Hutabarat, Ketua Dept. Kemitraan Instansi dan Lembaga, IKPI
15. Slamet Umbaran, Ketua Pengda Jateng
16. Jan Prihandi Suryawijaya, Ketua IKPI Cabang Kota Semarang
17. Edy Siswanto, Ketua IKPI Cabang Banyumas
18. Suparman, Ketua IKPI Cabang Surakarta
19. Imron, Ketua IKPI Cabang Tegal
Perwakilan Organisasi
1.Ketua Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro SE MM
2.Ketua Kadin Semarang, Arnaz Agung Adrarasmara
3. Ketua IAI Wilayah Jawa Tengah Henry Santosa
Perwakilan Universitas
1.Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Prof. Dr. Ir. Budiyono, MSi
2.Rektor Universitas Pekalongan Dr.Andi Kishermanto,S.E., M.M
3.Wakil Universitas Muhammadiyah pekajangan Pekalongan Muhammad fitrahyudi , SE ,MAcc ,CA ,CPA
4.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sugijapranoto Drs. Theodorus Sudimin, MS
5.Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr. MASTUR, SH MH
6.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr Hasan , SE, MSc
7.Dekan FEB Melisa Anggraini, S.E.,M.Si dan Kaprodi Akuntansi Dwi Hayu Estrini, S.E., M.Ak., Akt. Universitas Karangturi
IKPI, Jakarta: Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2024, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) di tiga lokasi berbeda, yakni Panti Werdha Wisma Sahabat Baru, Panti Asuhan Ester, dan Panti Asuhan Rumah Berkat Indonesia, baru-baru ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perhatian IKPI terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya para lansia dan anak-anak yang tinggal di panti asuhan.
Sekadar informasi, acara baksos ini dipimpin oleh Tan Alim sebagai Ketua Panitia Natal Nasional IKPI 2024, Hendrik sebagai Ketua Sie Acara, dan Yulia Yanto Anang sebagai Sekretaris. Beberapa anggota panitia lainnya, seperti Regina, Juni, Edy, dan Daniel Mulia, turut berperan dalam kelancaran acara ini.
(Foto: DOK. Panitia Natal Nasional IKPI 2024)
Menurut Tan Alim, ketiga lokasi baksos dipilih berdasarkan pertimbangan khusus, yaitu untuk memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang kurang mendapatkan dukungan. “Panti Werdha Wisma Sahabat Baru menampung lansia yang sakit atau terlantar, sehingga menjadi prioritas bagi IKPI untuk memberikan bantuan berupa dana dan bingkisan serta penghiburan,” ujarnya.
Selain itu, kata Tan Alim, Panti Asuhan Ester, yang menampung anak-anak yatim piatu dari Papua dan sekitarnya, serta Panti Asuhan Rumah Berkat Indonesia, yang juga merawat anak-anak dari berbagai daerah, dipilih untuk membantu anak-anak yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian.
(Foto: DOK. Panitia Natal Nasional IKPI 2024)
“Pemilihan lokasi ini juga didasari oleh fakta bahwa ketiga panti tidak menerima subsidi dari pemerintah, sehingga bantuan dari IKPI diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi mereka,” ujarnya.
Ia menjelaskan, IKPI memberikan berbagai bantuan yang meliputi bingkisan kasih berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti makanan ringan, perlengkapan kebersihan, pakaian, serta sumbangan dana untuk mendukung operasional panti.
(Foto: DOK. Panitia Natal Nasional IKPI 2024)
Selain itu, pakaian tidur juga disumbangkan, hasil donasi dari anggota IKPI, untuk memberikan kenyamanan pada para penerima.
“Kami juga memberikan hiburan dan kebersamaan melalui aktivitas interaktif seperti bernyanyi dan berbicara dengan para penghuni panti. Tindakan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan perhatian yang tulus dari IKPI,” ujarnya.
(Foto: DOK. Panitia Natal Nasional IKPI 2024)
Respon Positif dari Penerima Baksos
Menurut Tan Alim, respon dari para penerima bantuan, terutama di Panti Werdha Wisma Sahabat Baru, sangat positif. Banyak dari mereka yang menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kunjungan ini.
Beberapa bahkan terharu hingga meneteskan air mata, merasakan kebahagiaan dan kehangatan yang diberikan oleh anggota IKPI.
(Foto: DOK. Panitia Natal Nasional IKPI 2024)
“Terima kasih nak, sudah datang menjenguk kami. Kami senang sekali ada yang ingat dengan kami di sini,” ungkap Tan Alim, seraya menirukan salah satu ucapan oma di panti itu .
Sekadar informasi, kegiatan ini diadakan dengan harapan untuk mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan empati, serta membawa kebahagiaan kepada para penerima manfaat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan menghidupi nilai-nilai Natal, yaitu kasih, damai, dan sukacita, melalui tindakan nyata berbagi kepada sesama.
Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh anggota panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan ini, serta kepada pihak panti yang telah menerima kehadiran IKPI dengan hangat.
Harapannya, kegiatan baksos ini bisa menjadi agenda rutin IKPI di masa mendatang dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya menjelang perayaan Natal.
Dengan semangat berbagi yang kuat, IKPI berharap dapat terus menginspirasi banyak pihak untuk turut peduli dan berbagi kasih kepada sesama, khususnya dalam momentum Natal ini. (bl)
IKPI, Jakarta: Indonesia berhasil meraih peringkat kedua dunia dalam indeks transparansi belanja perpajakan, yang diumumkan dalam Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) pada 3 Desember 2024. Peringkat ini melibatkan evaluasi terhadap 105 negara, dan menjadi bukti komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan insentif perpajakan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam peluncuran Laporan Belanja Perpajakan 2023 di Jakarta pada Senin (16/12/2024) menyatakan bahwa laporan ini penting sebagai dasar komunikasi dengan publik dan dunia internasional. “Laporan belanja perpajakan ini menjadi penting karena pajak merupakan instrumen untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Wamenkeu, pajak bekerja dalam dua cara penting bagi perekonomian negara, yaitu sebagai sumber penerimaan negara dan melalui berbagai insentif yang dapat membantu sektor-sektor tertentu dalam perekonomian. Kedua hal tersebut harus dicatat dengan cermat dalam laporan belanja perpajakan, termasuk berapa yang dikumpulkan dan berapa yang tidak terkumpul karena kebijakan insentif.
Laporan belanja perpajakan ini berfungsi sebagai dasar evaluasi efektivitas insentif perpajakan yang diberikan pemerintah. Selain itu, laporan tersebut juga membantu dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran, guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wamenkeu juga mengapresiasi perkembangan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), unit yang menyusun laporan belanja perpajakan, yang kini dapat melakukan estimasi proyeksi untuk tahun depan. “Dengan proyeksi yang lebih baik, kita akan mampu menyusun kebijakan yang lebih efektif,” katanya.
Pencapaian Indonesia dalam indeks transparansi belanja perpajakan ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, serta menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas kebijakan fiskal yang lebih akuntabel. (alf)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pemahaman di bidang perpajakan di Indonesia. Dalam rangka mendukung hal tersebut, IKPI telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan sejumlah kampus ternama di wilayah di seluruh Indonesia. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan profesi konsultan pajak, dengan harapan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia industri dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam bidang perpajakan.
Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, mengungkapkan bahwa hari ini, Selasa 17 Desember 2024, IKPI melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan Universitas Pekalongan. Penandatanganan dilakukan di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah.
Adapun yang melakukan penandatanganan dari pihak IKPI adalah Ketua Umum Vaudy Starworld dan dari Universitas Diponegoro, adalah Dekan Sekolah Vokasi Prof. Dr. Ir. Budiyono, MSi, serta dari Universitas Pekalongan, Rektor Dr. Andi Kishermanto, S.E., M.M.
Vaudy mengungkapkan, kolaborasi ini sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang kompeten di bidang perpajakan, terutama di tengah perkembangan ekonomi yang semakin pesat dan kompleks. “Melalui MoU ini, kami ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan perguruan tinggi, terutama di Jawa Tengah, untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pendidikan pajak. Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan akan tenaga ahli di bidang perpajakan, kami percaya bahwa kerja sama ini akan memberi manfaat besar bagi dunia pendidikan dan industri,” ujar Vaudy di sela acara pelantikan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang se-Jawa Tengah.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Jawa Tengah)
MoU ini mencakup beberapa aspek penting, antara lain pengembangan kurikulum perpajakan, pelatihan dan sertifikasi bagi mahasiswa, serta peluang magang di perusahaan konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI. Selain itu, IKPI juga berencana untuk memberikan kuliah umum, seminar, dan berbagai kegiatan akademik lainnya yang dapat mendukung pemahaman lebih dalam mengenai dunia perpajakan.
Lebih lanjut Vaudy mengatakan, dengan adanya MoU antara IKPI dan dua kampus besar di Jawa Tengah ini, diharapkan dapat tercipta iklim akademik yang lebih kondusif untuk pengembangan ilmu perpajakan, serta meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki kemampuan kompetitif tinggi. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya IKPI untuk memperkuat peran konsultan pajak di Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Jawa Tengah)
Ia menegaskan, kerja sama dengan perguruan tinggi bukan hanya sekadar memberikan materi akademik, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi para profesional pajak di masa depan. “Kami berharap dengan menjalin kemitraan yang erat ini, IKPI dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan pajak di Indonesia, serta mencetak lebih banyak tenaga ahli yang dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa,” kata Vaudy.
Menurutnya, kerja sama ini tentu menjadi langkah positif yang diharapkan dapat memperkuat peran serta kontribusi konsultan pajak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan di Indonesia.
IKPI, Jakarta: Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini mengumumkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai sektor, dari rumah tangga, pekerja, UMKM, hingga industri padat karya dan sektor perumahan. Paket stimulus ini dirancang untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat, serta mendukung sektor-sektor yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Bantuan untuk Rumah Tangga Sri Mulyani menjelaskan, sebagai bagian dari paket stimulus, pemerintah akan memberikan bantuan pangan berupa beras selama dua bulan (Januari dan Februari 2025) kepada 16 juta penerima Bantuan Pangan (PBP), dengan setiap penerima mendapatkan 10 kg beras per bulan. “Ini adalah langkah konkret untuk membantu rumah tangga yang membutuhkan. Kami juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 1% untuk beberapa bahan pokok, seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak goreng,” ujar Sri Mulyani.
Selain itu, bendahara negara ini mengungkapkan bahwa pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah akan mendapatkan diskon listrik sebesar 50% selama dua bulan pertama tahun 2025.
Menteri Keuangan menambahkan, bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah akan memberikan kemudahan akses ke Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). “Kami juga memberikan insentif untuk pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan, berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP),” ujarnya.
Stimulus untuk UMKM Pemerintah juga memberikan perpanjangan masa berlaku pajak penghasilan (PPh) final 0,5% dari omzet untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun. “UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, oleh karena itu kami memberikan dukungan dengan membebaskan UMKM dari PPh final hingga tahun 2025,” katanya.
Insentif untuk Industri Padat Karya Untuk mendukung sektor industri padat karya, pemerintah memberikan subsidi bunga sebesar 59% untuk pembiayaan revitalisasi mesin industri. “Ini akan meningkatkan produktivitas sektor industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, jaminan kecelakaan kerja juga akan diberikan selama 6 bulan bagi pekerja di sektor ini,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, ia juga mengumumkan insentif bagi kendaraan ramah lingkungan, seperti kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) dan kendaraan bermotor hybrid. PPN DTP sebesar 10% akan diberikan untuk KBLBB CKD, serta PPnBM DTP 15% untuk KBLBB impor CBU dan CKD. “Kami juga memberikan pembebasan Bea Masuk untuk KBLBB CBU, dan PPN DTP 3% untuk kendaraan hybrid,” imbuh Sri Mulyani.
Pemerintah juga memberikan insentif bagi sektor perumahan, dengan memberikan PPN DTP untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar. “Diskon PPN 100% akan diberikan untuk rumah dengan harga hingga Rp2 miliar pada Januari hingga Juni 2025, dan 50% untuk periode Juli hingga Desember 2025,” ungkap Menteri Keuangan.
Sri Mulyani menegaskan bahwa paket stimulus ini bertujuan untuk memberikan dorongan signifikan terhadap pemulihan ekonomi, membantu meringankan beban masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi di berbagai sektor. “Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung masyarakat dan sektor-sektor ekonomi yang penting bagi pertumbuhan nasional,” pungkasnya. (alf)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar acara pelantikan Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI se-Jawa Tengah di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk anggota IKPI, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah 1 dan 2 Bersama para Kepala Kantor Pelayanan Pajak se-Jawa Tengah, serta perwakilan dari berbagai asosiasi terkait dan perwakilan perguruan tinggi.
Dalam sambutannya, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, mengungkapkan komitmennya untuk terus berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan dunia perpajakan di Indonesia.
Ia menegaskan pentingnya kegiatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota IKPI, tetapi juga bagi masyarakat luas. “IKPI harus semakin aktif mengadakan kegiatan yang bisa memberikan manfaat bagi non-anggota, baik itu melalui seminar, workshop, atau pelatihan yang relevan dengan dunia perpajakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajak,” katanya di lokasi acara.
Lebih lanjut, Vaudy menyampaikan bahwa pada Februari 2025, IKPI berencana mengundang minimal 100 asosiasi dari berbagai sektor, baik di bidang pajak maupun ekonomi, untuk menghadiri acara besar yang akan digelar di Jakarta. “Acara ini merupakan langkah awal bagi kami untuk bergerak keluar, memperluas jaringan, dan memperkenalkan IKPI kepada lebih banyak pihak. Kami ingin memastikan bahwa IKPI bukan hanya menjadi organisasi yang eksklusif, tetapi juga terlibat aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung perkembangan perpajakan di Indonesia,” ungkap Vaudy.
Dalam kesempatan itu, Vaudy juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas kerjasama yang telah terjalin selama ini. “Kami sangat mengapresiasi kemitraan yang telah terbangun dengan DJP. Sosialisasi mengenai Core Tax Adminitration System yang telah dilakukan bersama DJP sangat bermanfaat, dan kami berharap kedepannya kemitraan ini bisa terus berlanjut dan berkembang, demi meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem perpajakan di Indonesia,” tambahnya.
Vaudy juga menekankan pentingnya peran anggota IKPI dalam membantu mitra kerja yang membutuhkan bantuan di bidang perpajakan. “Kami percaya bahwa setiap anggota IKPI memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memberikan kontribusi yang besar. Kami siap membantu setiap mitra yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk konsultasi, pelatihan, maupun bimbingan teknis lainnya. IKPI hadir untuk menjawab tantangan perpajakan di Indonesia,” kata Vaudy dengan penuh keyakinan.
Dalam akhir sambutannya, Vaudy mengajak seluruh anggota IKPI untuk terus bersemangat dan bekerja keras demi Indonesia yang lebih baik. “IKPI untuk Nusa Bangsa. IKPI pasti bisa!” serunya, disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh peserta yang hadir.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi IKPI dalam memperkuat peran serta kontribusinya terhadap dunia perpajakan di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus maju, IKPI siap menjawab tantangan yang ada dan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut:
Kanwil Jateng 1 dan 2 serta Kepala KPP :
1. Kakanwil DJP Jateng 1, Nurbaeti Munawaroh
2. Kakanwil DJP Jateng 2, Etty Rachmiyanthi
3. Kepala KPP Madya Semarang, Artiek Purnawestri
4. Kepala KPP Madya Dua Semarang, Eka Damayanti Unggianingsih
5. Kepala KPP Semarang Timur, Pestamen Situmorang
6. Kepala KPP Semarang Tengah, Muldirwan Zen
7. Kepala KPP Semarang Selatan, Hery Sumartono
8. Kepala KPP Pratama Sukoharjo , Yoepidha Laksmijarta Soemantri
9. Kepala KPP Surakarta, Herry Wirawan
10. Kabid P2. Humas, Bayu
IKPI
1. Soebakir, Ketua Dewan Penasehat IKPI
2. Uddiyana Selaku anggota Dewan Pengawas IKPI
3. JM Haryanto selaku Anggota Dewan Kehormatan IKPI
4. Vaudy Starworld, Ketua Umum IKPI
5. Jetty, Wakil Ketua Umum IKPI
6. Novalina Magdalena, Wakil Sekretaris Umum IKPI
7. Emanuel Ali, Bendahara Umum IKPI
8. Nuryadin, Ketua Dept. Pengembangan Organisasi IKPI
9. Andreas Budiman, Ketua Dept. Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI
10. Ivan Kanel, Ketua Dept. Internal Audit IKPI
11. Arinda Hutabarat, Ketua Dept. Kemitraan Instansi dan Lembaga, IKPI
15. Slamet Umbaran, Ketua Pengda Jateng
16. Jan Prihandi Suryawijaya, Ketua IKPI Cabang Kota Semarang
17. Edy Siswanto, Ketua IKPI Cabang Banyumas
18. Suparman, Ketua IKPI Cabang Surakarta
19. Imron, Ketua IKPI Cabang Tegal
Perwakilan Organisasi
1.Ketua Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro SE MM
2.Ketua Kadin Semarang, Arnaz Agung Adrarasmara
3. Ketua IAI Wilayah Jawa Tengah Henry Santosa
Perwakilan Universitas
1.Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Prof. Dr. Ir. Budiyono, MSi
2.Rektor Universitas Pekalongan Dr.Andi Kishermanto,S.E., M.M
3.Wakil Universitas Muhammadiyah pekajangan Pekalongan Muhammad fitrahyudi , SE ,MAcc ,CA ,CPA
4.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sugijapranoto Drs. Theodorus Sudimin, MS
5.Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr. MASTUR, SH MH
6.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr Hasan , SE, MSc
7.Dekan FEB Melisa Anggraini, S.E.,M.Si dan Kaprodi Akuntansi Dwi Hayu Estrini, S.E., M.Ak., Akt. Universitas Karangturi
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali mengukir sejarah di pelantikan Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) IKPI se-Jawa Tengah di Hotel Grasia, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/12/2024). Acara pelantikan ini, dipimpin langsung oleh Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, dan dihadiri oleh jajaran pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1 dan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 2, sejumlah Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil DJP Jateng 1 dan Jateng 2, asosiasi bisnis, dan para akademisi. Acara ini disaksikan oleh ratusan anggota IKPI yang hadir dengan antusiasme tinggi.
Pelantikan ini bukan hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga sebagai titik awal dalam upaya mendukung pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Kehadiran para konsultan pajak yang tergabung dalam IKPI diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberikan edukasi, serta memastikan kepatuhan pajak di masyarakat.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Jateng)
Dalam kiprahnya, asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini miliki peran yang sangat strategis dalam membantu masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam perpajakan.
Pada acara lima tahunan ini, hadir para pejabat penting se-Kanwil DJP Jawa Tengah 1, di antaranya Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1, yang turut memberikan sambutan dan apresiasi kepada IKPI. “Kami sangat menghargai kerja sama yang sudah terjalin antara DJP dan IKPI, karena konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak. Kami berharap dengan adanya pengurus yang baru, IKPI semakin solid dan dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan target penerimaan pajak yang lebih optimal,” kata Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah 1 Nurbaeti Munawaroh, dalam sambutannya di acara tersebut.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Jateng)
Semangat yang terlihat di wajah para anggota IKPI yang hadir di acara tersebut sangat mengesankan. Tidak hanya sebagai pengurus, mereka juga berkomitmen untuk menjadi mitra aktif dalam berbagai inisiatif pemerintah, mulai dari pemberian edukasi perpajakan kepada masyarakat hingga peningkatan kualitas layanan perpajakan.
Dengan pelantikan ini, IKPI berharap dapat memperkuat posisi dan kontribusinya dalam dunia perpajakan Indonesia, serta menjalin sinergi yang lebih baik antara pemerintah, konsultan pajak, dan masyarakat. Semua pihak berharap bahwa dengan adanya kerja sama yang solid, target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik, serta dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Jateng)
Acara pelantikan ini juga menjadi momen penting bagi IKPI untuk memperkenalkan program-program baru yang akan dijalankan oleh pengurus yang baru dilantik, termasuk peningkatan kualitas layanan konsultan pajak, pelatihan-pelatihan bagi anggota, serta kampanye kesadaran pajak di kalangan masyarakat.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld juga menekankan pentingnya peran konsultan pajak dalam era digitalisasi. “Perkembangan teknologi informasi membuat dunia perpajakan semakin dinamis dan kompleks. Oleh karena itu, para konsultan pajak harus terus meng-upgrade pengetahuan dan keterampilannya agar dapat memberikan solusi yang tepat bagi klien, serta memastikan bahwa kewajiban pajak dapat dipenuhi dengan baik,” ujarnya.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Jateng)
Dengan semangat baru yang tercermin dari pelantikan ini, IKPI se-Jawa Tengah siap mendukung pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak yang lebih tinggi, serta berkomitmen untuk berkontribusi dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia.
Hadirnya para pejabat Kanwil DJP Jawa Tengah 1 dan 2 yang diikuti dengan pimpinan-pimpinan dari Kantor Pelayanan Pajak se-Jawa Tengah, serta para akademisi dari sejumlah kampus di Jawa Tengah, menunjukan bahwa keberadaan IKPI sangat mengakar dan diakui kontribusi dalam sektor perpajakan.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Jateng)
Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut:
Kanwil Jateng 1 dan KPP :
1. Kakanwil DJP Jateng 1, Nurbaeti Munawaroh
2. Kakanwil DJP Jateng 2, Etty Rachmiyanthi
3. Kepala KPP Madya Semarang, Artiek Purnawestri
4. Kepala KPP Madya Dua Semarang, Eka Damayanti Unggianingsih
5. Kepala KPP Semarang Timur, Pestamen Situmorang
6. Kepala KPP Semarang Tengah, Muldirwan Zen
7. Kepala KPP Semarang Selatan, Hery Sumartono
8. Kepala KPP Pratama Sukoharjo , Yoepidha Laksmijarta Soemantri
9. Kepala KPP Surakarta, Herry Wirawan
10. Kabid P2. Humas, Bayu
IKPI
1. Soebakir, Ketua Dewan Penasehat IKPI
2. Uddiyana Selaku anggota Dewan Pengawas IKPI
3. JM Haryanto selaku Anggota Dewan Kehormatan IKPI
4. Vaudy Starworld, Ketua Umun IKPI
5. Jetty, Wakil Ketua Umum IKPI
6. Novalina Magdalena, Wakil Sekretaris Umum IKPI
7. Emanuel Ali, Bendahara Umum IKPI
8. Nuryadin, Ketua Dept. Pengembangan Organisasi IKPI
9. Andreas Budiman, Ketua Dept. Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI
10. Ivan Kanel, Ketua Dept. Internal Audit IKPI
11. Arinda Hutabarat, Ketua Dept. Kemitraan Instansi dan Lembaga, IKPI
15. Slamet Umbaran, Ketua Pengda Jateng
16. Jan Prihandi Suryawijaya, Ketua IKPI Cabang Kota Semarang
17. Edy Siswanto, Ketua IKPI Cabang Banyumas
18. Suparman, Ketua IKPI Cabang Surakarta
19. Imron, Ketua IKPI Cabang Tegal
Perwakilan Organisasi
1.Ketua Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro SE MM
2.Ketua Kadin Semarang, Arnaz Agung Adrarasmara
3. Ketua IAI Wilayah Jawa Tengah Henry Santosa
Perwakilan Universitas
1.Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Prof. Dr. Ir. Budiyono, MSi
2.Rektor Universitas Pekalongan Dr.Andi Kishermanto,S.E., M.M
3.Wakil Universitas Muhammadiyah pekajangan Pekalongan Muhammad fitrahyudi , SE ,MAcc ,CA ,CPA
4.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sugijapranoto Drs. Theodorus Sudimin, MS
5.Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr. MASTUR, SH MH
6.Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim Semarang Dr Hasan , SE, MSc
7.Dekan FEB Melisa Anggraini, S.E.,M.Si dan Kaprodi Akuntansi Dwi Hayu Estrini, S.E., M.Ak., Akt. Universitas Karangturi
