Di Rakor IKPI 2026, Ketua Dewan Penasihat Tekankan Peran Visioner Organisasi: Bukan Mengawasi, tapi Menentukan Arah

IKPI, Jakarta: Ketua Dewan Penasihat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Mochamad Soebakir, menegaskan bahwa Dewan Penasihat memiliki peran strategis yang bersifat visioner dalam tubuh organisasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi IKPI 2026 yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 24–25 Januari 2026.

Dalam pemaparannya, Soebakir menjelaskan bahwa fungsi Dewan Penasihat telah diatur secara jelas dalam Anggaran Rumah Tangga IKPI, khususnya Pasal 13 ayat 6. Dewan Penasihat bertugas memberikan masukan, nasihat, dan pertimbangan kepada Ketua Umum terkait pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan organisasi, serta pengembangan IKPI agar tetap sejalan dengan AD-ART.

“Perlu ditegaskan, Dewan Penasihat itu bukan mengawasi dan bukan menegakkan etika. Fungsi kami adalah visioner, looking forward, menentukan arah organisasi ke depan,” ujar Soebakir.

Ia menekankan adanya diferensiasi fungsi yang tegas antarorgan IKPI. Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja (looking at), sementara Dewan Kehormatan berperan dalam penegakan etika profesi dan menjaga martabat organisasi (looking after).

“Kalau Dewan Penasihat, tugas utamanya memberi pandangan strategis kepada Ketua Umum. Kami bicara tentang masa depan IKPI,” katanya.

Menurut Soebakir, peran visioner tersebut menjadi penting agar setiap periode kepengurusan tidak hanya berfokus pada kegiatan jangka pendek, tetapi juga meninggalkan warisan organisasi yang bernilai jangka panjang (intangible legacy).

Salah satu contoh warisan strategis tersebut adalah terwujudnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai landasan hukum profesi. Selain itu, penguatan tata kelola yang baik (good governance) juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi.

“Tata kelola yang baik mungkin tidak selalu terlihat, tetapi sangat menentukan umur dan kekuatan organisasi,” ujarnya.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Penasihat telah menjalankan fungsi visionernya melalui sejumlah rapat internal dan koordinasi dengan Pengurus Pusat, serta pembahasan berbagai isu strategis yang berdampak pada arah organisasi.

Dengan penegasan peran tersebut, Dewan Penasihat menempatkan dirinya sebagai penjaga arah besar IKPI, memastikan organisasi terus tumbuh secara sehat, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan profesi konsultan pajak di Indonesia. (bl)

Vaudy Starworld: Hary Mulyanto Tinggalkan Jejak Penting dalam Perjalanan IKPI

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Alm. Hary Mulyanto. Bagi Vaudy, kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi IKPI, mengingat kontribusinya yang panjang dan konsisten dalam membangun fondasi organisasi, khususnya di bidang pembinaan dan pengembangan profesi.

Vaudy menilai Hary Mulyanto sebagai figur yang memiliki pemahaman mendalam tentang arti berorganisasi. Almarhum tidak hanya hadir sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai profesionalisme yang menjadi roh IKPI. “Beliau adalah sosok yang bekerja dengan komitmen tinggi. Apa yang dilakukan selalu berpijak pada kepentingan organisasi dan keberlanjutan profesi,” ujar Vaudy.

Dalam catatan perjalanan IKPI, almarhum terlibat aktif pada berbagai fase penting organisasi, termasuk pada masa-masa awal penguatan sistem pendidikan konsultan pajak. Vaudy menegaskan, kontribusi tersebut menjadi bagian dari proses panjang yang kemudian melahirkan sistem Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) seperti yang dikenal saat ini.

Menurut Vaudy, Hary Mulyanto termasuk generasi perintis yang meletakkan dasar berpikir bahwa kualitas konsultan pajak harus dijaga melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan. Pemikiran itu, kata dia, kini menjadi salah satu pilar utama kebijakan organisasi dalam meningkatkan kompetensi anggota.

Vaudy juga menyoroti karakter almarhum yang dikenal sederhana, disiplin, dan konsisten. Dalam setiap amanah yang dijalankan, Hary Mulyanto selalu menempatkan tanggung jawab organisasi di atas kepentingan pribadi. Sikap tersebut menjadi teladan bagi para pengurus dan anggota IKPI lintas generasi.

“Beliau bukan tipe yang menonjolkan diri. Tapi ketika bicara tentang tugas, Pak Hary sangat serius dan total. Organisasi banyak belajar dari keteguhan sikap beliau,” ungkap Vaudy.

Sebagai Ketua Umum, Vaudy menilai jasa almarhum tidak hanya tercermin dari jabatan atau periode kepengurusan, melainkan dari warisan sistem dan nilai yang ditinggalkan. Apa yang telah dirintis Hary Mulyanto menjadi bagian dari fondasi kelembagaan IKPI yang terus dikembangkan hingga hari ini.

Vaudy menambahkan, di tengah dinamika profesi konsultan pajak yang semakin kompleks, keteladanan almarhum dalam menjaga integritas dan kualitas profesi menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota IKPI untuk terus berpegang pada etika dan kompetensi.

“Atas nama Pengurus Pusat dan seluruh keluarga besar IKPI, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan segala jasa beliau bagi organisasi menjadi catatan kebaikan yang abadi,” tutup Vaudy Starworld. (bl)

Rusmadi: Hary Mulyanto adalah Pilar Pengabdian Organisasi IKPI

Ketua Departemen Keagamaan, Sosial, Seni dan Olahraga (KSSO) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Rusmadi, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Alm. Hary Mulyanto. Di mata Rusmadi, almarhum merupakan sosok yang memiliki jasa besar bagi organisasi, bukan hanya melalui jabatan formal, tetapi lewat kerja nyata yang membangun fondasi kuat bagi perjalanan IKPI.

Menurut Rusmadi, kontribusi Hary Mulyanto tidak bisa dilihat secara parsial. Peran almarhum melintasi banyak fase penting organisasi, terutama pada masa-masa awal penguatan sistem pendidikan dan pembinaan profesi. “Beliau bukan hanya hadir sebagai pengurus, tetapi sebagai penggerak yang memastikan organisasi berjalan tertib, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rusmadi menilai, almarhum memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas organisasi. Setiap amanah dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab tinggi, tanpa bergantung pada sorotan publik atau pengakuan personal. Pola kerja tersebut membentuk kultur kerja yang sehat di lingkungan IKPI, khususnya dalam bidang pembinaan dan pengembangan profesionalisme anggota.

Dalam perspektif sosial-organisasi, Rusmadi melihat Hary Mulyanto sebagai figur pemersatu. Almarhum dikenal mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi, kebutuhan anggota, dan nilai-nilai kebersamaan. Sikap tersebut membuatnya dihormati lintas generasi pengurus dan anggota.

Ia juga menegaskan bahwa jasa almarhum bagi IKPI tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Nilai kerja, etika pengabdian, dan loyalitas terhadap organisasi yang ditanamkan Hary Mulyanto menjadi bagian dari identitas IKPI hingga hari ini.

“Bagi kami, almarhum bukan sekadar bagian dari sejarah organisasi, tetapi bagian dari pondasi yang membentuk karakter IKPI. Jasa beliau akan selalu tercatat dalam perjalanan organisasi,” kata Rusmadi.

Kepergian Hary Mulyanto, menurut Rusmadi, adalah kehilangan besar bagi IKPI dan dunia profesi konsultan pajak. Namun, warisan pengabdian dan kontribusinya akan terus hidup melalui sistem, nilai, dan semangat organisasi yang telah ia ikut bangun dan rawat selama bertahun-tahun. (bl)

Ketua IKPI Cabang Medan Apresiasi Rakor 2026: Respons Cepat Evaluasi dan Program Kerja Dinilai Tepat

IKPI, Jakarta: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) mendapat apresiasi dari berbagai pengurus daerah dan pengurus cabang IKPI. Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora, menilai Rakor yang digelar pada awal tahun ini sebagai bentuk respons cepat Pengurus Pusat dalam mengelola organisasi secara terencana.

Menurut Ebenezer, pemilihan waktu Rakor di awal tahun menunjukkan keseriusan organisasi dalam mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menetapkan arah kerja tahun berjalan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, memiliki pijakan yang jelas sejak awal.

“Pelaksanaan Rakor di Januari 2026 ini sangat positif. Artinya, pengurus pusat bergerak cepat mengevaluasi kinerja 2025 dan langsung memaparkan program kerja 2026,” ujarnya.

Ia mengapresiasi banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan IKPI sepanjang 2025. Dari perspektif daerah, hal tersebut mencerminkan organisasi yang aktif dan tidak stagnan, meskipun menghadapi berbagai tantangan profesi di lapangan.

“Kami melihat begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Itu menunjukkan bahwa organisasi berjalan dan hidup,” kata Ebenezer.

Selain evaluasi, pemaparan program kerja 2026 juga dinilai memberi kejelasan arah bagi pengurus daerah dan cabang. Dengan gambaran program yang sudah disampaikan sejak awal tahun, daerah dapat menyesuaikan agenda kerja agar sejalan dengan kebijakan nasional organisasi.

“Program kerja 2026 sudah dipaparkan dengan cukup jelas. Kami berharap program-program tersebut benar-benar bisa tercapai,” ujarnya.

Ebenezer menilai Rakor bukan hanya forum formal, tetapi juga ruang sinkronisasi antarlevel kepengurusan. Melalui Rakor, daerah dapat memahami prioritas pusat sekaligus menyiapkan dukungan yang dibutuhkan agar program berjalan efektif.

Dari sisi cabang, kejelasan agenda tahunan memudahkan penyusunan kegiatan, termasuk PPL, rapat anggota, dan aktivitas pembinaan profesi lainnya. Hal ini dinilai berdampak langsung pada kualitas layanan organisasi kepada anggota.

Ia menegaskan, IKPI Cabang Medan siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program kerja 2026 sesuai kapasitas dan peran cabang, dengan tetap mengedepankan sinergi bersama pengurus daerah dan pusat.

Dengan pelaksanaan Rakor yang dinilai tepat waktu dan substansial, Ebenezer berharap pola perencanaan seperti ini dapat terus dipertahankan agar IKPI semakin solid dan adaptif menghadapi dinamika profesi konsultan pajak. (bl)

Dewan Penasihat IKPI Dorong Realisasi UU Konsultan Pajak: Tanpa Payung Hukum, Profesi Rentan Masalah

IKPI, Jakarta: Dewan Penasihat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong percepatan realisasi Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai agenda strategis organisasi. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat IKPI, Mochamad Soebakir, dalam Rapat Koordinasi IKPI 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 24-25 Januari 2026.

Menurut Soebakir, ketiadaan payung hukum khusus membuat profesi konsultan pajak berada dalam posisi yang rentan ketika menghadapi berbagai persoalan hukum dan praktik di lapangan.

“Tanpa undang-undang, konsultan pajak selalu berada di wilayah abu-abu. Ketika muncul masalah, tidak ada rujukan hukum yang benar-benar melindungi profesi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Dewan Penasihat secara aktif melakukan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis untuk memperjuangkan kepentingan profesi, termasuk pertemuan dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, serta pertemuan dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPP) Kementerian Keuangan.

“Secara politik, dukungan DPR sudah sangat kuat. Surat Ketua DPR kepada Presiden sudah terbit, dan Surat Presiden juga sudah keluar pada tahun 2018, itu terjadi dalam waktu singkat,” ungkap Soebakir.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses tersebut harus terus dikawal hingga pembahasan undang-undang benar-benar terealisasi. Untuk itu, Dewan Penasihat mendorong pembentukan tim khusus Undang-Undang Konsultan Pajak di internal IKPI.

“Jangan berhenti di program kerja. Harus ada tim khusus yang fokus mengawal proses ini, supaya setiap perkembangan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Soebakir juga mengaitkan urgensi undang-undang dengan maraknya sorotan terhadap profesi konsultan pajak. Menurutnya, tanpa aturan yang jelas, profesi kerap terseret dalam persoalan yang seharusnya dapat dihindari.

“Kalau undang-undang ini tidak segera lahir, profesi ini akan terus rentan. Kita tidak ingin konsultan pajak selalu menjadi pihak yang paling mudah disalahkan,” ujarnya.

Selain isu undang-undang, Dewan Penasihat juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang kuat sebagai penopang perjuangan profesi. Pengelolaan keuangan, aset organisasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan harus berjalan seiring dengan upaya advokasi regulasi.

Dengan dorongan tersebut, Dewan Penasihat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai fondasi hukum yang akan memperkuat posisi dan martabat profesi konsultan pajak di Indonesia. (bl)

Lisa Purnamasari: Hary Mulyanto adalah Tokoh Sunyi di Balik Lahirnya PPL

Kepergian Alm. Hary Mulyanto meninggalkan kesan mendalam bagi sahabat-sahabat seprofesi di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Sosoknya dikenang bukan sebagai figur yang gemar tampil di depan, melainkan pribadi pekerja senyap dengan dedikasi tinggi, terutama dalam merintis dan mengawal pendidikan profesi konsultan pajak.

Kesan tersebut disampaikan oleh Lisa Purnamasari, Ketua Departemen Pendidikan IKPI periode 2009-2014 dan 2019–2024. Menurut Lisa, Hary Mulyanto adalah tokoh kunci yang perannya sangat besar dalam lahir dan berkembangnya Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), meski kontribusinya sering kali tidak terlihat secara kasat mata.

“Pak Hary itu tokoh sunyi. Tidak banyak bicara, tapi sangat komit dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam organisasi. Apa yang beliau kerjakan dampaknya terasa panjang, bahkan sampai sekarang,” ujar Lisa mengenang almarhum.

Dalam perjalanan organisasi, almarhum tercatat yg pertama kali membidani PPL, dgn jabatan sebagai Kepala Biro PPL pada periode kepengurusan Pengurus Pusat IKPI 2009-2014 dibawah Departemen Pendidikan.

Menurut Lisa, dedikasi Hary Mulyanto pada bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) tidak pernah setengah-setengah. Ia memandang PPL bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kualitas, etika, dan profesionalisme konsultan pajak. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi landasan kuat bagi pengembangan sistem PPL di periode-periode berikutnya.

Di mata sahabat profesi, almarhum adalah contoh nyata pengabdian tanpa pamrih. Ia tidak mengejar jabatan atau pengakuan, tetapi fokus memastikan apa yang dikerjakannya memberi manfaat jangka panjang bagi organisasi dan profesi.

Kepergian Hary Mulyanto meninggalkan duka sekaligus warisan nilai. Sistem, semangat, dan komitmen terhadap pendidikan profesi yang pernah ia rawat kini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan PPL IKPI. Sebuah jejak sunyi yang justru berbicara lantang melalui hasil dan keberlanjutannya. (bl)

In Memoriam: Hary Mulyanto, Konsultan Pajak Senior yang Rendah Hati dan Pendidik Sejati

Dunia perpajakan Indonesia berduka. Alm. Hary Mulyanto berpulang meninggalkan jejak panjang pengabdian sebagai konsultan pajak senior yang dikenal rendah hati, tenang, dan konsisten mendedikasikan diri pada penguatan kualitas profesi. Lebih dari tiga dekade pengalaman beliau bukan hanya tercermin pada praktik profesional, tetapi juga pada kiprah mendidik dan membina generasi konsultan pajak di Indonesia.

Di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), almarhum dikenal sebagai figur yang bekerja senyap namun berdampak luas. Dalam ingatan para pengurus dan anggota, kontribusinya terasa kuat terutama pada pengembangan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)—sebuah fondasi penting bagi mutu dan integritas profesi.

Pada periode kepengurusan Pengurus Pusat IKPI 2009–2014, saat Sukiatto Ojong menjabat Ketua Umum, struktur organisasi belum mengenal Departemen PPL. Kala itu, pelaksanaan PPL dibawah Biro PPL, yg diketuai oleh Alm. Pak Hary. Meski tercatat dalam struktur kepengurusan PP, peran Hary Mulyanto justru krusial di balik layar.

Melalui PT Cipta Bina Parama, perusahaan pendidikan yang dipimpinnya sebagai Direktur Utama hingga akhir hayat, almarhum memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PPL IKPI. Perusahaan ini sejak awal memang memiliki DNA pendidikan, didirikan oleh Tjoe Tjoe Ali Hartono, Ketua Umum IKPI periode 1999–2005 dan 2005–2006.

Salah satu kontribusi penting almarhum adalah penyusunan katalog-katalog PPL yang menjadi rujukan kegiatan pendidikan profesi. Penyusunan tersebut dilakukan di bawah arahan Departemen Pendidikan IKPI pada masa itu, yang dipimpin oleh Ketua Departemen Pendidikan. Kolaborasi ini memperlihatkan konsistensi almarhum dalam menjaga standar dan kesinambungan pembelajaran profesi.

Dalam catatan struktural, jabatan terakhir yang diingat kuat oleh rekan-rekan adalah sebagai Ketua Biro PPL Pengurus Pusat IKPI periode 2009–2014. Selain itu, pada ranah kepanitiaan, almarhum tercatat sebagai Ketua Steering Committee (SC) pada Kongres IKPI di Batu – Malang, Jawa Timur, sebuah perhelatan penting dalam perjalanan organisasi.

Memasuki periode 2019–2024, IKPI secara resmi membentuk Departemen PPL, dengan Vaudy Starworld sebagai Ketua Departemen. Namun, jejak pemikiran dan sistem yang dirintis Hary Mulyanto sebelumnya tetap menjadi pijakan penting dalam pengembangan PPL yang lebih terstruktur.

Di mata kolega, almarhum adalah sosok humble, komunikatif, dan lebih memilih bekerja substansial ketimbang tampil di depan. Keahliannya tidak pernah disimpan sendiri; justru dibagikan dengan sabar sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada profesi.

Kepergian Hary Mulyanto meninggalkan duka mendalam sekaligus teladan. Dedikasi panjangnya pada pendidikan dan pengembangan profesi akan terus hidup dalam sistem, kurikulum, dan nilai-nilai yang ia tanamkan. Selamat jalan, Pak Hary. Jasa dan keteladananmu akan selalu dikenang oleh keluarga besar IKPI dan komunitas perpajakan Indonesia. (bl)

Dari Transformasi hingga IKPI Award, Ketum Vaudy Tegaskan Rakor 2026 Jadi Titik Balik Arah Organisasi

IKPI, Jakarta: Rapat Koordinasi IKPI 2026 resmi dimulai dengan nuansa yang berbeda. Sejak pembukaan, arah rakor langsung diarahkan pada satu pesan kuat, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sedang dan harus bertransformasi. Demikian pesab Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, saat  membuka Rakor di Hoyel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Dengan tema “Transformasi IKPI 2026: Memperkuat Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi Organisasi”, Rakor kali ini tidak lagi sekadar menjadi forum rutin, melainkan ruang refleksi dan penataan ulang langkah organisasi.

“Ada program yang selesai, ada yang tertunda. Itu hal yang wajar,” ujar Vaudy. Namun, ia menegaskan bahwa yang tidak boleh hilang adalah komitmen kita untuk membawa IKPI terus maju dan relevan.

Vaudy menjelaskan bahwa transformasi IKPI mencakup perubahan menyeluruh, mulai dari struktur organisasi, budaya kerja, hingga cara IKPI merespons tantangan eksternal. Menurutnya, kolaborasi, adaptasi, dan inovasi bukan jargon, melainkan kebutuhan nyata organisasi.

“Kolaborasi adalah kunci. Adaptasi adalah keharusan. Inovasi adalah napas organisasi agar IKPI tetap hidup dan berdaya saing,” katanya.

Rakor IKPI 2026 juga dirancang lebih ringkas namun padat. Peserta dibatasi hanya pada pengurus inti pusat serta para ketua pengurus daerah dan cabang. Skema ini dimaksudkan agar pembahasan lebih fokus dan keputusan yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan di tingkat daerah.

Salah satu momen penting dalam Rakor kali ini adalah pengumuman penganugerahan IKPI Award bagi pengda dan pengcab yang aktif menjalankan program organisasi. Vaudy menilai, daerah dan cabang memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi IKPI di tengah masyarakat.

“IKPI tidak dibangun hanya dari pusat. IKPI hidup dari aktivitas dan kerja nyata teman-teman di daerah dan cabang,” ujarnya. Karena itu, mereka yang aktif dan berdampak harus kita beri apresiasi.

Dalam sambutannya, Vaudy juga mengingatkan sejarah panjang IKPI yang telah berusia lebih dari enam dekade. “IKPI sudah melewati banyak tantangan. Fakta bahwa IKPI masih berdiri hari ini adalah bukti bahwa kita ‘pasti bisa’,” katanya.

Suasana berubah menjadi reflektif saat seluruh peserta diajak mendoakan berpulangnya salah satu senior IKPI, almarhum Hary Mulyanto. Momen tersebut mempertegas bahwa Rakor bukan hanya soal program dan target, tetapi juga tentang nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap perjalanan organisasi.

Dengan pembukaan yang sarat pesan transformasi, apresiasi, dan semangat kolektif, Rakor IKPI 2026 menjadi titik awal penguatan arah organisasi menuju IKPI yang lebih solid, adaptif, dan berdaya saing. (bl)

Ketum IKPI Resmi Buka Rakor 2026, Tegaskan Arah Transformasi Organisasi

IKPI, Jakarta: Rapat Koordinasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tahun 2026 resmi dibuka Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Pembukaan rakor ditandai dengan sambutan Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, yang menegaskan komitmen organisasi untuk memasuki fase transformasi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan inovatif.

Rakor IKPI 2026 mengusung tema “Transformasi IKPI 2026: Memperkuat Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi Organisasi”. Tema tersebut menjadi penanda arah besar IKPI dalam merespons dinamika profesi konsultan pajak serta perubahan lingkungan eksternal yang semakin kompleks.

“Rakor hari ini bukan ajang untuk saling menilai kekurangan,” tegas Vaudy dalam sambutannya. Menurutnya, Rakor ini adalah momentum untuk merapikan apa yang kemarin sudah kita kerjakan, sekaligus menyusun langkah organisasi yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa transformasi IKPI tidak bisa dimaknai secara parsial. Transformasi harus menyentuh struktur organisasi, budaya kerja, pemanfaatan teknologi, hingga pola pengambilan keputusan agar IKPI tetap relevan dan adaptif.

“IKPI harus tumbuh besar, tetapi tetap lincah. Kaya ide, kaya gagasan, dan dinamis dalam menyikapi setiap perubahan,” ujarnya.

Berbeda dengan rakor sebelumnya, Rakor IKPI 2026 secara khusus difokuskan pada evaluasi program kerja 2025 dan internalisasi program kerja 2026. Pendekatan ini menandai pergeseran orientasi Rakor dari konsolidasi kepengurusan menuju penguatan kualitas program dan implementasi nyata.

“Dengan peserta yang lebih terbatas, kami berharap pembahasan bisa lebih efektif dan hasil rakor dapat langsung diturunkan ke daerah melalui Rakor Daerah,” kata Vaudy.

Pada kesempatan tersebut, IKPI juga memperkenalkan agenda penganugerahan IKPI Award kepada pengurus daerah dan cabang yang aktif dan konsisten menjalankan kegiatan organisasi. Menurut Vaudy, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi membangun budaya apresiasi.

“Pengda dan Pengcab adalah wajah IKPI di daerah. Apresiasi ini kami harapkan bisa menjadi contoh dan pemicu semangat bagi seluruh daerah untuk terus bergerak dan berkegiatan,” ujarnya.

Menutup sambutan, Vaudy mengajak seluruh peserta untuk kembali menghayati yel-yel IKPI sebagai komitmen bersama. “IKPI untuk Nusa Bangsa, IKPI Pasti Bisa, dan IKPI Jaya Jaya Jaya bukan sekadar slogan. Itu adalah identitas, perjuangan, dan doa kita bersama untuk organisasi,” tegasnya. (bl)

Ratusan Pengurus IKPI Se-Indonesia Padati Rakor Ancol 2026, Spirit Konsolidasi Organisasi Menggema

IKPI, Jakarta: Ratusan pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari berbagai penjuru Tanah Air memadati pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) IKPI 2026 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Sejak pagi hari, suasana lokasi acara telah dipenuhi mobilitas peserta yang datang dari Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Pengawas, pengurus pusat (PP), pengurus daerah (Pengda), hingga pengurus cabang (Pengcab).

Pantauan di lokasi acara menunjukkan, rakor yang didahului dengan makan siang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Antusiasme peserta terlihat kuat, tercermin dari padatnya area registrasi dan intensitas interaksi antarpengurus yang berlangsung nyaris tanpa jeda. Percakapan serius bercampur hangatnya sapaan antar daerah, menciptakan atmosfer kebersamaan yang terasa kental sejak awal kegiatan.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Kehadiran peserta yang merata dari berbagai wilayah Indonesia menegaskan tingginya komitmen daerah terhadap agenda nasional organisasi. Rakor Ancol 2026 menjadi titik temu penting bagi pengurus lintas wilayah untuk menyelaraskan arah gerak organisasi, memperkuat koordinasi, serta membangun kesepahaman menghadapi tantangan profesi konsultan pajak ke depan.

Rangkaian acara Rakor 2026 dirancang dengan tempo yang cepat dan agenda yang padat. Setiap sesi berjalan disiplin dan terstruktur, mencerminkan keseriusan panitia dalam menjaga fokus pembahasan. Meski demikian, suasana forum tidak terasa kaku. Dinamika diskusi dan respons peserta membuat jalannya acara tetap hidup dan produktif.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Di sela-sela agenda formal, panitia menghadirkan sesi-sesi keakraban yang memberi ruang bagi peserta untuk berinteraksi secara lebih santai. Pantauan jurnalis menunjukkan, pendekatan ini efektif menjaga energi peserta tetap tinggi sepanjang kegiatan. Forum rakor tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga sarana memperkuat ikatan emosional antar pengurus.

Salah satu agenda yang paling menyita perhatian peserta adalah rencana pemberian penghargaan kepada pengda dan pengcab. Konsep apresiasi ini menjadi pembeda mencolok dibanding pelaksanaan rakor sebelumnya. Penghargaan dirancang sebagai bentuk pengakuan terhadap daerah-daerah yang dinilai aktif, konsisten, dan berkontribusi nyata dalam mendukung program organisasi.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Atmosfer di lokasi menunjukkan, agenda penghargaan ini memunculkan semangat tersendiri di kalangan peserta. Banyak pengurus daerah dan cabang terlihat membicarakan kategori dan mekanisme penilaian yang akan diterapkan. Nuansa kompetisi sehat dan dorongan untuk terus berprestasi tampak mengemuka, sejalan dengan semangat penguatan organisasi dari bawah.

Rakor Ancol 2026 juga mencerminkan upaya organisasi untuk menumbuhkan budaya apresiasi. Pengda dan pengcab tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana program, tetapi sebagai mitra strategis yang perannya diakui dan dihargai. Pendekatan ini mempertegas pentingnya kontribusi daerah dalam menjaga denyut organisasi tetap hidup.

Hingga rangkaian acara berlangsung, tingkat partisipasi peserta tetap terjaga. Pengurus mengikuti setiap sesi dengan serius, mencatat materi, dan terlibat aktif dalam dinamika forum. Hal ini menunjukkan bahwa Rakor 2026 dipandang sebagai momentum penting, bukan sekadar formalitas organisasi.

Rakor IKPI 2026 di Ancol tidak hanya menghadirkan konsolidasi struktural, tetapi juga konsolidasi semangat. Kehadiran ratusan pengurus, agenda yang padat, suasana keakraban yang terjaga, serta penguatan budaya penghargaan membentuk gambaran organisasi yang solid dan bergerak ke arah yang sama.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Dengan dinamika seperti ini, Rakor IKPI 2026 tampil sebagai etalase kekuatan organisasi. Forum ini menjadi penanda bahwa IKPI tidak hanya fokus pada penguatan kebijakan dan program, tetapi juga pada pembangunan semangat kolektif dan kebanggaan organisasi di seluruh lini, dari pusat hingga cabang. 

Diinformasikan, hingga saat ini tepatnya periode kepengurusan 2024-2029 IKPI memiliki 13 pengurus daerah dan 43 pengurus cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis yang dilakukan oleh IKPI untuk memperkuat eksistensi dan kontribusi profesi konsultan pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. (bl)

id_ID