Kategori: Berita Seluruh Cabang

IKPI, Jakarta: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) mendapat apresiasi dari berbagai pengurus daerah dan pengurus cabang IKPI. Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora, menilai Rakor yang digelar pada awal tahun ini sebagai bentuk respons cepat Pengurus Pusat dalam mengelola organisasi secara terencana.

Menurut Ebenezer, pemilihan waktu Rakor di awal tahun menunjukkan keseriusan organisasi dalam mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menetapkan arah kerja tahun berjalan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, memiliki pijakan yang jelas sejak awal.

“Pelaksanaan Rakor di Januari 2026 ini sangat positif. Artinya, pengurus pusat bergerak cepat mengevaluasi kinerja 2025 dan langsung memaparkan program kerja 2026,” ujarnya.

Ia mengapresiasi banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan IKPI sepanjang 2025. Dari perspektif daerah, hal tersebut mencerminkan organisasi yang aktif dan tidak stagnan, meskipun menghadapi berbagai tantangan profesi di lapangan.

“Kami melihat begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Itu menunjukkan bahwa organisasi berjalan dan hidup,” kata Ebenezer.

Selain evaluasi, pemaparan program kerja 2026 juga dinilai memberi kejelasan arah bagi pengurus daerah dan cabang. Dengan gambaran program yang sudah disampaikan sejak awal tahun, daerah dapat menyesuaikan agenda kerja agar sejalan dengan kebijakan nasional organisasi.

“Program kerja 2026 sudah dipaparkan dengan cukup jelas. Kami berharap program-program tersebut benar-benar bisa tercapai,” ujarnya.

Ebenezer menilai Rakor bukan hanya forum formal, tetapi juga ruang sinkronisasi antarlevel kepengurusan. Melalui Rakor, daerah dapat memahami prioritas pusat sekaligus menyiapkan dukungan yang dibutuhkan agar program berjalan efektif.

Dari sisi cabang, kejelasan agenda tahunan memudahkan penyusunan kegiatan, termasuk PPL, rapat anggota, dan aktivitas pembinaan profesi lainnya. Hal ini dinilai berdampak langsung pada kualitas layanan organisasi kepada anggota.

Ia menegaskan, IKPI Cabang Medan siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program kerja 2026 sesuai kapasitas dan peran cabang, dengan tetap mengedepankan sinergi bersama pengurus daerah dan pusat.

Dengan pelaksanaan Rakor yang dinilai tepat waktu dan substansial, Ebenezer berharap pola perencanaan seperti ini dapat terus dipertahankan agar IKPI semakin solid dan adaptif menghadapi dinamika profesi konsultan pajak. (bl)

IKPI, Jakarta: Dewan Penasihat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong percepatan realisasi Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai agenda strategis organisasi. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat IKPI, Mochamad Soebakir, dalam Rapat Koordinasi IKPI 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 24-25 Januari 2026.

Menurut Soebakir, ketiadaan payung hukum khusus membuat profesi konsultan pajak berada dalam posisi yang rentan ketika menghadapi berbagai persoalan hukum dan praktik di lapangan.

“Tanpa undang-undang, konsultan pajak selalu berada di wilayah abu-abu. Ketika muncul masalah, tidak ada rujukan hukum yang benar-benar melindungi profesi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Dewan Penasihat secara aktif melakukan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis untuk memperjuangkan kepentingan profesi, termasuk pertemuan dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, serta pertemuan dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPP) Kementerian Keuangan.

“Secara politik, dukungan DPR sudah sangat kuat. Surat Ketua DPR kepada Presiden sudah terbit, dan Surat Presiden juga sudah keluar pada tahun 2018, itu terjadi dalam waktu singkat,” ungkap Soebakir.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses tersebut harus terus dikawal hingga pembahasan undang-undang benar-benar terealisasi. Untuk itu, Dewan Penasihat mendorong pembentukan tim khusus Undang-Undang Konsultan Pajak di internal IKPI.

“Jangan berhenti di program kerja. Harus ada tim khusus yang fokus mengawal proses ini, supaya setiap perkembangan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Soebakir juga mengaitkan urgensi undang-undang dengan maraknya sorotan terhadap profesi konsultan pajak. Menurutnya, tanpa aturan yang jelas, profesi kerap terseret dalam persoalan yang seharusnya dapat dihindari.

“Kalau undang-undang ini tidak segera lahir, profesi ini akan terus rentan. Kita tidak ingin konsultan pajak selalu menjadi pihak yang paling mudah disalahkan,” ujarnya.

Selain isu undang-undang, Dewan Penasihat juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang kuat sebagai penopang perjuangan profesi. Pengelolaan keuangan, aset organisasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan harus berjalan seiring dengan upaya advokasi regulasi.

Dengan dorongan tersebut, Dewan Penasihat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai fondasi hukum yang akan memperkuat posisi dan martabat profesi konsultan pajak di Indonesia. (bl)

Kepergian Alm. Hary Mulyanto meninggalkan kesan mendalam bagi sahabat-sahabat seprofesi di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Sosoknya dikenang bukan sebagai figur yang gemar tampil di depan, melainkan pribadi pekerja senyap dengan dedikasi tinggi, terutama dalam merintis dan mengawal pendidikan profesi konsultan pajak.

Kesan tersebut disampaikan oleh Lisa Purnamasari, Ketua Departemen Pendidikan IKPI periode 2009-2014 dan 2019–2024. Menurut Lisa, Hary Mulyanto adalah tokoh kunci yang perannya sangat besar dalam lahir dan berkembangnya Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), meski kontribusinya sering kali tidak terlihat secara kasat mata.

“Pak Hary itu tokoh sunyi. Tidak banyak bicara, tapi sangat komit dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam organisasi. Apa yang beliau kerjakan dampaknya terasa panjang, bahkan sampai sekarang,” ujar Lisa mengenang almarhum.

Dalam perjalanan organisasi, almarhum tercatat yg pertama kali membidani PPL, dgn jabatan sebagai Kepala Biro PPL pada periode kepengurusan Pengurus Pusat IKPI 2009-2014 dibawah Departemen Pendidikan.

Menurut Lisa, dedikasi Hary Mulyanto pada bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) tidak pernah setengah-setengah. Ia memandang PPL bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kualitas, etika, dan profesionalisme konsultan pajak. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi landasan kuat bagi pengembangan sistem PPL di periode-periode berikutnya.

Di mata sahabat profesi, almarhum adalah contoh nyata pengabdian tanpa pamrih. Ia tidak mengejar jabatan atau pengakuan, tetapi fokus memastikan apa yang dikerjakannya memberi manfaat jangka panjang bagi organisasi dan profesi.

Kepergian Hary Mulyanto meninggalkan duka sekaligus warisan nilai. Sistem, semangat, dan komitmen terhadap pendidikan profesi yang pernah ia rawat kini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan PPL IKPI. Sebuah jejak sunyi yang justru berbicara lantang melalui hasil dan keberlanjutannya. (bl)

Dunia perpajakan Indonesia berduka. Alm. Hary Mulyanto berpulang meninggalkan jejak panjang pengabdian sebagai konsultan pajak senior yang dikenal rendah hati, tenang, dan konsisten mendedikasikan diri pada penguatan kualitas profesi. Lebih dari tiga dekade pengalaman beliau bukan hanya tercermin pada praktik profesional, tetapi juga pada kiprah mendidik dan membina generasi konsultan pajak di Indonesia.

Di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), almarhum dikenal sebagai figur yang bekerja senyap namun berdampak luas. Dalam ingatan para pengurus dan anggota, kontribusinya terasa kuat terutama pada pengembangan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) sebuah fondasi penting bagi mutu dan integritas profesi.

Pada periode kepengurusan Pengurus Pusat IKPI 2009–2014, saat Sukiatto Ojong menjabat Ketua Umum, struktur organisasi belum mengenal Departemen PPL. Kala itu, pelaksanaan PPL berada dalam Bidang PPL yang dipimpin Prianto. Meski tercatat dalam struktur kepengurusan PP, peran Hary Mulyanto justru krusial di balik layar.

Melalui PT Cipta Bina Parama, perusahaan pendidikan yang dipimpinnya sebagai Direktur Utama hingga akhir hayat, almarhum memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PPL IKPI. Perusahaan ini sejak awal memang memiliki DNA pendidikan, didirikan oleh Tjoe Tjoe Ali Hartono, Ketua Umum IKPI periode 1999–2005 dan 2005–2006.

Salah satu kontribusi penting almarhum adalah penyusunan katalog-katalog PPL yang menjadi rujukan kegiatan pendidikan profesi. Penyusunan tersebut dilakukan di bawah arahan Departemen Pendidikan IKPI pada masa itu, yang dipimpin oleh Ketua Departemen Pendidikan. Kolaborasi ini memperlihatkan konsistensi almarhum dalam menjaga standar dan kesinambungan pembelajaran profesi.

Dalam catatan struktural, jabatan terakhir yang diingat kuat oleh rekan-rekan adalah sebagai Ketua Biro PPL Pengurus Pusat IKPI periode 2009–2014. Selain itu, pada ranah kepanitiaan, almarhum tercatat sebagai Ketua Steering Committee (SC) pada Kongres IKPI di Batu – Malang, Jawa Timur, sebuah perhelatan penting dalam perjalanan organisasi.

Memasuki periode 2019–2024, IKPI secara resmi membentuk Departemen PPL, dengan Vaudy Starworld sebagai Ketua Departemen. Namun, jejak pemikiran dan sistem yang dirintis Hary Mulyanto sebelumnya tetap menjadi pijakan penting dalam pengembangan PPL yang lebih terstruktur.

Di mata kolega, almarhum adalah sosok humble, komunikatif, dan lebih memilih bekerja substansial ketimbang tampil di depan. Keahliannya tidak pernah disimpan sendiri; justru dibagikan dengan sabar sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada profesi.

Kepergian Hary Mulyanto meninggalkan duka mendalam sekaligus teladan. Dedikasi panjangnya pada pendidikan dan pengembangan profesi akan terus hidup dalam sistem, kurikulum, dan nilai-nilai yang ia tanamkan. Selamat jalan, Pak Hary. Jasa dan keteladananmu akan selalu dikenang oleh keluarga besar IKPI dan komunitas perpajakan Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Rapat Koordinasi IKPI 2026 resmi dimulai dengan nuansa yang berbeda. Sejak pembukaan, arah rakor langsung diarahkan pada satu pesan kuat, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sedang dan harus bertransformasi. Demikian pesab Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, saat  membuka Rakor di Hoyel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Dengan tema “Transformasi IKPI 2026: Memperkuat Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi Organisasi”, Rakor kali ini tidak lagi sekadar menjadi forum rutin, melainkan ruang refleksi dan penataan ulang langkah organisasi.

“Ada program yang selesai, ada yang tertunda. Itu hal yang wajar,” ujar Vaudy. Namun, ia menegaskan bahwa yang tidak boleh hilang adalah komitmen kita untuk membawa IKPI terus maju dan relevan.

Vaudy menjelaskan bahwa transformasi IKPI mencakup perubahan menyeluruh, mulai dari struktur organisasi, budaya kerja, hingga cara IKPI merespons tantangan eksternal. Menurutnya, kolaborasi, adaptasi, dan inovasi bukan jargon, melainkan kebutuhan nyata organisasi.

“Kolaborasi adalah kunci. Adaptasi adalah keharusan. Inovasi adalah napas organisasi agar IKPI tetap hidup dan berdaya saing,” katanya.

Rakor IKPI 2026 juga dirancang lebih ringkas namun padat. Peserta dibatasi hanya pada pengurus inti pusat serta para ketua pengurus daerah dan cabang. Skema ini dimaksudkan agar pembahasan lebih fokus dan keputusan yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan di tingkat daerah.

Salah satu momen penting dalam Rakor kali ini adalah pengumuman penganugerahan IKPI Award bagi pengda dan pengcab yang aktif menjalankan program organisasi. Vaudy menilai, daerah dan cabang memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi IKPI di tengah masyarakat.

“IKPI tidak dibangun hanya dari pusat. IKPI hidup dari aktivitas dan kerja nyata teman-teman di daerah dan cabang,” ujarnya. Karena itu, mereka yang aktif dan berdampak harus kita beri apresiasi.

Dalam sambutannya, Vaudy juga mengingatkan sejarah panjang IKPI yang telah berusia lebih dari enam dekade. “IKPI sudah melewati banyak tantangan. Fakta bahwa IKPI masih berdiri hari ini adalah bukti bahwa kita ‘pasti bisa’,” katanya.

Suasana berubah menjadi reflektif saat seluruh peserta diajak mendoakan berpulangnya salah satu senior IKPI, almarhum Hary Mulyanto. Momen tersebut mempertegas bahwa Rakor bukan hanya soal program dan target, tetapi juga tentang nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap perjalanan organisasi.

Dengan pembukaan yang sarat pesan transformasi, apresiasi, dan semangat kolektif, Rakor IKPI 2026 menjadi titik awal penguatan arah organisasi menuju IKPI yang lebih solid, adaptif, dan berdaya saing. (bl)

IKPI, Jakarta: Rapat Koordinasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tahun 2026 resmi dibuka Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Pembukaan rakor ditandai dengan sambutan Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, yang menegaskan komitmen organisasi untuk memasuki fase transformasi yang lebih terstruktur, kolaboratif, dan inovatif.

Rakor IKPI 2026 mengusung tema “Transformasi IKPI 2026: Memperkuat Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi Organisasi”. Tema tersebut menjadi penanda arah besar IKPI dalam merespons dinamika profesi konsultan pajak serta perubahan lingkungan eksternal yang semakin kompleks.

“Rakor hari ini bukan ajang untuk saling menilai kekurangan,” tegas Vaudy dalam sambutannya. Menurutnya, Rakor ini adalah momentum untuk merapikan apa yang kemarin sudah kita kerjakan, sekaligus menyusun langkah organisasi yang lebih tertata dan berkelanjutan.

Ia menekankan bahwa transformasi IKPI tidak bisa dimaknai secara parsial. Transformasi harus menyentuh struktur organisasi, budaya kerja, pemanfaatan teknologi, hingga pola pengambilan keputusan agar IKPI tetap relevan dan adaptif.

“IKPI harus tumbuh besar, tetapi tetap lincah. Kaya ide, kaya gagasan, dan dinamis dalam menyikapi setiap perubahan,” ujarnya.

Berbeda dengan rakor sebelumnya, Rakor IKPI 2026 secara khusus difokuskan pada evaluasi program kerja 2025 dan internalisasi program kerja 2026. Pendekatan ini menandai pergeseran orientasi Rakor dari konsolidasi kepengurusan menuju penguatan kualitas program dan implementasi nyata.

“Dengan peserta yang lebih terbatas, kami berharap pembahasan bisa lebih efektif dan hasil rakor dapat langsung diturunkan ke daerah melalui Rakor Daerah,” kata Vaudy.

Pada kesempatan tersebut, IKPI juga memperkenalkan agenda penganugerahan IKPI Award kepada pengurus daerah dan cabang yang aktif dan konsisten menjalankan kegiatan organisasi. Menurut Vaudy, penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi membangun budaya apresiasi.

“Pengda dan Pengcab adalah wajah IKPI di daerah. Apresiasi ini kami harapkan bisa menjadi contoh dan pemicu semangat bagi seluruh daerah untuk terus bergerak dan berkegiatan,” ujarnya.

Menutup sambutan, Vaudy mengajak seluruh peserta untuk kembali menghayati yel-yel IKPI sebagai komitmen bersama. “IKPI untuk Nusa Bangsa, IKPI Pasti Bisa, dan IKPI Jaya Jaya Jaya bukan sekadar slogan. Itu adalah identitas, perjuangan, dan doa kita bersama untuk organisasi,” tegasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Ratusan pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dari berbagai penjuru Tanah Air memadati pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) IKPI 2026 yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026). Sejak pagi hari, suasana lokasi acara telah dipenuhi mobilitas peserta yang datang dari Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Pengawas, pengurus pusat (PP), pengurus daerah (Pengda), hingga pengurus cabang (Pengcab).

Pantauan di lokasi acara menunjukkan, rakor yang didahului dengan makan siang ini bukan sekadar agenda rutin tahunan. Antusiasme peserta terlihat kuat, tercermin dari padatnya area registrasi dan intensitas interaksi antarpengurus yang berlangsung nyaris tanpa jeda. Percakapan serius bercampur hangatnya sapaan antar daerah, menciptakan atmosfer kebersamaan yang terasa kental sejak awal kegiatan.

Kehadiran peserta yang merata dari berbagai wilayah Indonesia menegaskan tingginya komitmen daerah terhadap agenda nasional organisasi. Rakor Ancol 2026 menjadi titik temu penting bagi pengurus lintas wilayah untuk menyelaraskan arah gerak organisasi, memperkuat koordinasi, serta membangun kesepahaman menghadapi tantangan profesi konsultan pajak ke depan.

Rangkaian acara Rakor 2026 dirancang dengan tempo yang cepat dan agenda yang padat. Setiap sesi berjalan disiplin dan terstruktur, mencerminkan keseriusan panitia dalam menjaga fokus pembahasan. Meski demikian, suasana forum tidak terasa kaku. Dinamika diskusi dan respons peserta membuat jalannya acara tetap hidup dan produktif.

Di sela-sela agenda formal, panitia menghadirkan sesi-sesi keakraban yang memberi ruang bagi peserta untuk berinteraksi secara lebih santai. Pantauan jurnalis menunjukkan, pendekatan ini efektif menjaga energi peserta tetap tinggi sepanjang kegiatan. Forum rakor tidak hanya menjadi ruang koordinasi, tetapi juga sarana memperkuat ikatan emosional antar pengurus.

Salah satu agenda yang paling menyita perhatian peserta adalah rencana pemberian penghargaan kepada pengda dan pengcab. Konsep apresiasi ini menjadi pembeda mencolok dibanding pelaksanaan rakor sebelumnya. Penghargaan dirancang sebagai bentuk pengakuan terhadap daerah-daerah yang dinilai aktif, konsisten, dan berkontribusi nyata dalam mendukung program organisasi.

Atmosfer di lokasi menunjukkan, agenda penghargaan ini memunculkan semangat tersendiri di kalangan peserta. Banyak pengurus daerah dan cabang terlihat membicarakan kategori dan mekanisme penilaian yang akan diterapkan. Nuansa kompetisi sehat dan dorongan untuk terus berprestasi tampak mengemuka, sejalan dengan semangat penguatan organisasi dari bawah.

Rakor Ancol 2026 juga mencerminkan upaya organisasi untuk menumbuhkan budaya apresiasi. Pengda dan pengcab tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana program, tetapi sebagai mitra strategis yang perannya diakui dan dihargai. Pendekatan ini mempertegas pentingnya kontribusi daerah dalam menjaga denyut organisasi tetap hidup.

Hingga rangkaian acara berlangsung, tingkat partisipasi peserta tetap terjaga. Pengurus mengikuti setiap sesi dengan serius, mencatat materi, dan terlibat aktif dalam dinamika forum. Hal ini menunjukkan bahwa Rakor 2026 dipandang sebagai momentum penting, bukan sekadar formalitas organisasi.

Rakor IKPI 2026 di Ancol tidak hanya menghadirkan konsolidasi struktural, tetapi juga konsolidasi semangat. Kehadiran ratusan pengurus, agenda yang padat, suasana keakraban yang terjaga, serta penguatan budaya penghargaan membentuk gambaran organisasi yang solid dan bergerak ke arah yang sama.

Dengan dinamika seperti ini, Rakor IKPI 2026 tampil sebagai etalase kekuatan organisasi. Forum ini menjadi penanda bahwa IKPI tidak hanya fokus pada penguatan kebijakan dan program, tetapi juga pada pembangunan semangat kolektif dan kebanggaan organisasi di seluruh lini, dari pusat hingga cabang. 

Diinformasikan, hingga saat ini tepatnya periode kepengurusan 2024-2029 IKPI memiliki 13 pengurus daerah dan 43 pengurus cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari langkah strategis yang dilakukan oleh IKPI untuk memperkuat eksistensi dan kontribusi profesi konsultan pajak dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI Tahun 2026 di Manhattan Hotel, Jakarta, Selasa (23/1/2026). Forum tersebut dinilai memberikan kontribusi strategis dalam memperkaya pemahaman lintas profesi terhadap arah kebijakan perpajakan dan tantangan fiskal nasional ke depan.

Apresiasi dari IAPI disampaikan oleh Rianto Abimail dan Dr Haryo Suparmun yang hadir sebagai perwakilan Komite Perpajakan IAPI. Ia menilai forum yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mampu menghadirkan gambaran komprehensif mengenai rencana kebijakan fiskal Indonesia dari berbagai sudut pandang.

“Acara Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering sangat bermanfaat bagi kami, Akuntan Publik Indonesia, karena memberikan wawasan mengenai arah rencana kebijakan perpajakan Indonesia ke depan,” ujar Rianto, Sabtu (24/1/2026).

Menurutnya, pemaparan kebijakan dari Mukhamad Misbakhun, selaku Ketua Komisi XI DPR RI, memberikan perspektif penting mengenai peran strategis penerimaan pajak bagi keberlanjutan fiskal negara. Wawasan tersebut semakin utuh dengan analisis makro ekonomi yang disampaikan Fithra Faisal Hastiadi PH.D Tim Pakar Badan Komunikasi Pemerintah, paparan dari Ajib Hamdani sebagai perwakilan KADIN Indonesia yang mengulas tantangan fiskal dunia usaha, serta sudut pandang akademisi dari LPEM UI yang disampaikan Dr Vid Adrison.

Apresiasi serupa juga disampaikan Haryo. Ia menyampaikan ucapan selamat kepada IKPI atas keberhasilan menyelenggarakan forum yang dinilai relevan dan strategis menjelang tahun fiskal 2026.

“Saya mewakili IAPI mengucapkan selamat kepada IKPI atas terselenggaranya Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI Tahun 2026 yang dibuka oleh Vaudy Starworld. Forum ini mengangkat tema optimalisasi penerimaan fiskal 2026 yang sangat relevan dengan kondisi dan tantangan nasional,” ujar Haryo.

Ia menilai paparan keynote speaker dan para narasumber dalam forum tersebut memberikan pemahaman yang sangat berguna mengenai pentingnya penerimaan pajak bagi suatu negara. Diskusi yang dimoderatori Pino Siddharta juga dinilai memperkaya perspektif peserta melalui pembahasan kondisi ekonomi, tantangan fiskal, serta solusi kebijakan yang ditawarkan.

“Keynote speaker yang kompeten dan para narasumber yang luar biasa telah membangkitkan optimisme saya dalam menyongsong 2026,” kata Haryo.

Sementara itu, apresiasi juga disampaikan oleh Dr. Lady Karlinah, yang juga merupakan Anggota Komite Perpajakan IAPI yang juga mewakili PERKOPPI saat menghadiri acara tersebut. Ia menilai Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 sebagai forum strategis yang relevan bagi profesi dalam memahami kebijakan perpajakan secara lebih utuh.

“Forum ini memberikan perspektif yang komprehensif karena mengaitkan arah kebijakan perpajakan dengan kondisi makro ekonomi dan realitas dunia usaha. Diskusi lintas sektor seperti ini sangat membantu profesi dalam membaca tantangan implementasi kebijakan di lapangan,” ujar Lady.

Lady menambahkan bahwa konsistensi IKPI dalam menyelenggarakan Outlook Perpajakan mencerminkan peran aktif organisasi profesi dalam membangun ekosistem perpajakan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Keberlanjutan forum seperti ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan dialog antar pemangku kepentingan.

IAPI menyampaikan terima kasih serta apresiasi kepada IKPI atas komitmen dan konsistensinya menghadirkan Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering sebagai ruang dialog strategis. Forum ini dinilai mencerminkan kontribusi nyata organisasi profesi dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi Indonesia yang lebih kuat secara fiskal. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pajak merupakan sektor paling strategis dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan negara. Menurutnya, kemampuan negara membiayai pembangunan secara mandiri hanya dapat dicapai apabila penerimaan pajak berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam sambutannya pada Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 yang digelar di Manhattan Hotel, Selasa (20/1/2026). Ia menyebut pajak sebagai fondasi utama keberlangsungan negara modern.

Misbakhun menjelaskan, sejak awal terbentuknya negara, terdapat kesepakatan kontrak sosial antara warga negara dan negara. Dalam kontrak tersebut, warga negara menyerahkan sebagian hak ekonominya untuk dikelola negara demi kepentingan bersama.

Menurutnya, konsep perpajakan telah melekat sejak awal peradaban manusia dan bahkan disebut dalam berbagai kitab suci. Hal itu menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bagian dari sejarah panjang pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Ia mengakui bahwa pajak bukan isu yang populer dan sering kali tidak menimbulkan sentimen positif. Namun, pajak tetap menjadi alat penting negara untuk membiayai layanan publik yang dibutuhkan seluruh warga negara.

Misbakhun menekankan bahwa negara memiliki kewajiban menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Seluruh kewajiban tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan.

Dalam konteks itu, ia mengingatkan bahwa setiap pungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas karena menyangkut hak mendasar warga negara. Oleh sebab itu, konstitusi menjadi fondasi utama sistem perpajakan nasional.

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa tanggung jawab penerimaan pajak bukan hanya berada di tangan Direktorat Jenderal Pajak. Ia menyebut peran konsultan pajak dan organisasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sangat penting dalam menjaga ekosistem pajak yang sehat dan berkeadilan. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota IKPI yang telah bekerja keras mengundang dan menghimpun peserta dalam penyelenggaraan Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 di Manhattan Hotel, Selasa (20/1/2026). Berkat keterlibatan aktif para anggota, total peserta daring terdaftar mencapai 3.529 sedangkan yang hadir di ruang acara mencapai 250.

Menurut Vaudy, capaian tersebut menunjukkan soliditas organisasi dan tingginya kepedulian anggota IKPI terhadap pentingnya dialog perpajakan sejak awal tahun. Ia menilai kontribusi anggota dalam menjangkau peserta dari berbagai latar belakang menjadi faktor kunci suksesnya kegiatan berskala nasional ini.

“Partisipasi ribuan peserta bukan angka kecil. Ini adalah hasil kerja bersama seluruh anggota yang aktif mengajak, mengedukasi, dan membuka ruang dialog perpajakan kepada berbagai kalangan,” ujar Vaudy Rabu (21/1/2026).

Ia menegaskan bahwa peserta Outlook Perpajakan 2026 tidak hanya berasal dari anggota IKPI, tetapi juga dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, akademisi, wajib pajak badan, hingga pemangku kepentingan lainnya. Komposisi peserta yang beragam tersebut dinilai mencerminkan kebutuhan nyata akan forum diskusi fiskal yang inklusif dan berbasis data.

Vaudy menilai keterlibatan lintas sektor dalam jumlah besar menjadi indikator kepercayaan publik terhadap peran IKPI sebagai jembatan dialog antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, isu perpajakan tidak dapat dibahas secara eksklusif, melainkan memerlukan perspektif bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan menghimpun ribuan peserta merupakan bukti peran strategis anggota IKPI di lapangan, tidak hanya sebagai konsultan pajak, tetapi juga sebagai agen literasi dan edukasi perpajakan. Peran tersebut dinilai semakin penting di tengah tantangan penerimaan negara dan kebutuhan penguatan kepatuhan sukarela.

Lebih lanjut, Vaudy berharap semangat kolaborasi yang ditunjukkan para anggota dalam menyukseskan Outlook Perpajakan 2026 dapat terus dipertahankan dan diperluas pada agenda-agenda IKPI berikutnya. Ia mendorong anggota untuk terus aktif membangun jejaring dan komunikasi lintas sektor demi memperkuat ekosistem perpajakan nasional.

Dengan capaian partisipasi yang tinggi dan lintas kalangan, Vaudy optimistis Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 telah menjadi forum strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam membaca arah kebijakan perpajakan nasional tahun 2026. (bl)