Penulis: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Harga emas dunia anjlok menembus batas psikologis US$4.000 per ons setelah Pemerintah China resmi mengakhiri kebijakan insentif pajak bagi sektor logam mulia. Langkah ini langsung mengguncang pasar global, mengingat China merupakan salah satu konsumen dan importir emas terbesar di dunia.

Dilansir dari Bloomberg, harga emas batangan merosot hingga 0,6% menjadi sekitar US$3.978 per ons pada awal perdagangan Asia, Senin (3/11/2025). Harga emas spot pun turun ke level US$3.978,63 per ons pada pukul 07.46 pagi waktu Singapura. Sementara itu, indeks Spot Dolar Bloomberg tercatat relatif stabil, dengan harga perak ikut melemah, sedangkan platinum dan paladium sedikit menguat.

Kejatuhan harga ini dipicu oleh keputusan mengejutkan Beijing pada Sabtu (1/11/2025). Pemerintah mengumumkan berakhirnya kebijakan yang selama ini memperbolehkan beberapa pengecer emas untuk mengompensasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi logam mulia yang dibeli dari Bursa Emas Shanghai (Shanghai Gold Exchange/SGE) dan Bursa Berjangka Shanghai. Aturan baru tersebut berlaku bagi penjualan langsung maupun setelah emas diproses, dan akan diberlakukan hingga akhir 2027.

Kebijakan ini secara efektif menghapus keuntungan pajak yang selama bertahun-tahun dinikmati oleh anggota SGE dan Bursa Berjangka Shanghai, termasuk bank besar, kilang, dan produsen emas yang berpartisipasi langsung dalam perdagangan. Akibatnya, pelaku industri memperkirakan biaya distribusi dan margin keuntungan akan tertekan.

Langkah Beijing ini merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperketat disiplin fiskal dan mengurangi distorsi di pasar logam mulia domestik.

China sebelumnya memberikan potongan atau kompensasi PPN bagi produsen yang menjual produk hilir emas kepada konsumen. Dengan insentif tersebut, harga jual emas di pasar domestik menjadi lebih kompetitif. Kini, tanpa kebijakan itu, biaya akhir yang ditanggung pembeli diperkirakan meningkat, sehingga dapat menekan permintaan ritel.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di pasar global. Sebagai konsumen terbesar emas dunia, setiap perubahan kebijakan di China dapat mengguncang keseimbangan permintaan dan pasokan internasional. Jika pembelian emas di China melambat, tekanan jual bisa makin besar di pasar global.

Meski demikian, sebagian pelaku pasar menilai penurunan harga saat ini bisa bersifat sementara. Ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta potensi penurunan suku bunga bank sentral utama masih menjadi faktor yang dapat menopang daya tarik emas sebagai aset lindung nilai (safe haven).

Namun dalam jangka pendek, kebijakan fiskal baru China ini menjadi “angin sakal” bagi reli harga emas yang sempat mencetak rekor beberapa bulan lalu. Investor kini menanti langkah lanjutan Beijing dan arah kebijakan moneter global untuk menentukan posisi berikutnya di pasar logam mulia.

Jika tekanan jual terus berlanjut, analis memperkirakan harga emas bisa menguji level support berikutnya di kisaran US$3.950 per ons, titik yang akan menentukan apakah koreksi ini hanya jeda sementara atau awal dari tren penurunan yang lebih panjang. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah kembali memberikan kemudahan perpajakan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Melalui serangkaian kebijakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan aturan turunannya, sejumlah kalangan kini berhak menikmati insentif hingga pembebasan pajak.

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat, mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta memperkuat sektor riil di tengah ketidakpastian global.

Salah satu insentif terbaru diberikan kepada pekerja di sektor pariwisata. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2025 yang merevisi PMK Nomor 10 Tahun 2025, pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap maupun tidak tetap dengan penghasilan maksimal Rp10 juta per bulan. Insentif ini berlaku untuk masa pajak Oktober hingga Desember 2025.

Kebijakan tersebut merupakan perluasan dari insentif serupa yang lebih dulu diterima pekerja di sektor tekstil, alas kaki, furnitur, kulit, dan pakaian jadi, yang telah menikmati fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) sejak Januari 2025.

Dalam regulasi itu disebutkan, pemberian insentif dilakukan untuk mendukung program akselerasi ekonomi 2025 dan memperluas penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor yang padat karya dan terdampak fluktuasi ekonomi global.

Selain pekerja di sektor pariwisata, beberapa kelompok lain juga memperoleh kelonggaran pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp500 juta per tahun dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Final 0,5%. Meski demikian, pelaku usaha tetap diminta untuk melaporkan SPT Tahunannya, dengan masa berlaku fasilitas ini selama tujuh tahun sejak NPWP diterbitkan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa pekerja dengan penghasilan di bawah Rp4,5 juta per bulan tidak dikenakan pajak, sesuai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang masih berlaku. Mereka yang tergolong dalam kategori ini bahkan dapat mengajukan status Non-Efektif (NE) sehingga tidak wajib melaporkan SPT Tahunan.

Sementara itu, bagi perusahaan yang mengalami kerugian, pemerintah memberikan kelonggaran dalam bentuk kompensasi kerugian selama lima tahun berturut-turut, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan ini memungkinkan perusahaan untuk menekan beban pajak pada tahun-tahun berikutnya hingga kondisi keuangannya kembali pulih.

Beragam insentif tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan pajak dan keberlanjutan ekonomi. Melalui pendekatan berbasis keadilan fiskal, pemerintah berharap masyarakat kecil, pekerja sektor padat karya, dan pelaku UMKM dapat terus bertahan dan tumbuh tanpa terbebani kewajiban pajak yang berat. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia sebesar 19 persen sudah bersifat final. Meski begitu, pemerintah tidak akan berhenti di situ. Indonesia akan kembali bernegosiasi untuk sejumlah komoditas strategis agar bisa memperoleh tarif nol persen, terutama bagi produk yang tidak dapat diproduksi di AS.

“Yang 19 persen sudah final. Jadi tinggal mencari komoditas-komoditas yang dikecualikan,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (1/11/2025).

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan daftar komoditas yang diusulkan untuk mendapatkan tarif nol persen. Di antaranya kelapa sawit, kakao, dan karet, yang selama ini menjadi andalan ekspor nonmigas Indonesia di pasar global.

“Komoditas seperti sawit, cocoa, rubber, dan lainnya kita usulkan agar bisa masuk kategori nol persen, karena itu produk yang tidak bisa diproduksi di Amerika,” lanjutnya.

Selain sektor pertanian dan perkebunan, pemerintah juga tengah menyoroti komoditas mineral kritis (critical minerals) yang menjadi perhatian global. Airlangga menegaskan, pembahasan tarif untuk sektor ini akan dilakukan secara terpisah.

“Untuk critical mineral, pembahasannya sendiri, terkait supply chain dan masuk dalam kerja sama yang kita sebut sebagai industrial communities,” jelasnya.

Airlangga menambahkan, non-tariff barrier (NTB) atau hambatan non-tarif juga menjadi isu penting dalam negosiasi lanjutan. Pemerintah ingin memastikan agar regulasi perdagangan tidak menjadi penghalang bagi produk Indonesia yang telah memenuhi standar internasional.

“Selain tarif, kita juga harus bicara tentang NTB yang seringkali justru lebih menghambat dari tarif itu sendiri,” tegasnya.

Negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat akan digelar setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan. Pemerintah berharap hasil pembahasan tersebut dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas bagi produk unggulan nasional.

“Negosiasi dengan Amerika akan kita lanjutkan setelah APEC ini,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa diplomasi dagang dengan Amerika Serikat masih terus berjalan intensif. Menurutnya, Indonesia berkomitmen memperluas kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

“Iya, masih terus negosiasi,” kata Prabowo di sela-sela agenda KTT APEC 2025, Jumat (31/10/2025). (alf)

IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional dalam negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat (AS). Ia menegaskan bahwa pembicaraan antara kedua negara masih berlangsung intensif dan menunjukkan kemajuan signifikan.

Kepastian itu disampaikan Prabowo di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2025 baru baru ini. Dalam keterangannya, ia menyambut baik pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping yang dinilainya membawa ketenangan baru dalam perekonomian global.

“Pertemuan dua pemimpin besar dunia ini memberikan sinyal positif. Dunia butuh stabilitas. Bagi Indonesia, kami terus bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk memastikan produk kita mendapat perlakuan yang adil,” ujar Prabowo.

Sebelumnya, Indonesia berhasil menurunkan tarif impor AS dari 32 persen menjadi 19 persen setelah proses diplomasi panjang. Keberhasilan itu, menurut Prabowo, merupakan hasil kerja sama erat antara dirinya dan jajaran ekonomi nasional, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah bahkan mengirim tim negosiasi khusus yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam proses tersebut, Prabowo juga melakukan komunikasi langsung dengan Presiden AS Donald Trump melalui sambungan telepon berdurasi hampir 17 menit, pada Selasa (15/7/2025) malam waktu Eropa.

“Dalam percakapan yang serius namun hangat itu, kedua pemimpin membahas berbagai isu penting, terutama soal kebijakan tarif. Akhirnya, dicapai kesepakatan penurunan tarif impor terhadap produk Indonesia,” kata Juru Bicara Presiden, Teddy Indra Wijaya, Rabu (16/7/2025).

Menurut Teddy, hasil negosiasi tersebut menunjukkan kepercayaan dan penghormatan antara kedua pemimpin. Amerika Serikat memahami kepentingan Indonesia sebagai negara berkembang dengan basis ekspor komoditas kuat, seperti sawit, karet, dan kakao.

Namun perjuangan Indonesia belum berhenti. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia akan segera mendapatkan tarif 0 persen dari Amerika Serikat, sebagaimana yang telah diterima beberapa negara Asia Tenggara lainnya.

“Negosiasi masih berjalan. Kami optimistis Indonesia akan mendapat fasilitas yang sama seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Kamboja, terutama untuk produk yang tidak bisa diproduksi di AS seperti sawit, kakao, dan rubber,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa pembicaraan teknis antara kedua negara saat ini berada pada tahap akhir. Jika berjalan lancar, kesepakatan penuh diharapkan tercapai paling lambat pada November mendatang. “Kita juga mengusulkan tarif nol persen untuk komoditas yang menjadi bagian dari rantai pasok industri medis global,” tambahnya.

Airlangga menegaskan, pemerintah tidak hanya mengejar angka tarif rendah, tetapi juga membuka peluang investasi lanjutan. Negosiasi ini, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk memperluas pasar ekspor Indonesia dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah berencana menghapus seluruh tunggakan iuran peserta mandiri Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik bagi jutaan peserta yang selama ini terbebani tunggakan, sekaligus memperkuat stabilitas fiskal lembaga jaminan sosial tersebut.

Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, menyambut positif rencana pemutihan tersebut. Ia menilai, kebijakan ini bukan hanya berorientasi pada keringanan beban masyarakat, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk menyehatkan neraca keuangan BPJS Kesehatan.

“Rencana ini dapat membantu peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran, sekaligus memperkuat posisi keuangan BPJS Kesehatan. Kami berharap kebijakan ini disesuaikan dengan kemampuan APBN agar berkelanjutan,” ujar Ade dalam keterangan resminya, Sabtu (2/11/2025).

Ia menegaskan bahwa kebijakan pemutihan ini harus menjadi momentum bagi peserta untuk memperbaiki kepatuhan di masa depan. Dengan dimulainya kewajiban dari nol, diharapkan peserta lebih disiplin membayar iuran setiap bulan.

“Ini bukan hanya soal penghapusan utang, tapi juga pembenahan perilaku fiskal masyarakat. Jangan sampai setelah dihapus, muncul lagi tunggakan baru,” tegasnya.

Ade juga mengingatkan masyarakat agar memanfaatkan kesempatan ini dengan bijak. Menurutnya, BPJS Kesehatan telah menjadi penyelamat bagi banyak keluarga ketika menghadapi kondisi darurat medis.

“Dengan kepesertaan yang aktif, masyarakat tidak perlu khawatir soal biaya rumah sakit karena sudah dijamin BPJS. Jadi manfaatkan program ini untuk menjamin kesehatan keluarga,” katanya.

Namun, ia menyoroti kelompok peserta yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi masih menunggak iuran. “BPJS Kesehatan adalah wujud gotong royong nasional. Ketika seseorang tidak sakit, iurannya membantu peserta lain yang sedang membutuhkan perawatan. Jadi, bagi yang mampu, bayarlah iuran tepat waktu,” ujar Ade.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah konkret untuk menghapus beban tunggakan peserta BPJS Kesehatan yang nilainya telah mencapai puluhan triliun rupiah.

“Saya terus berupaya agar tunggakan seluruh peserta BPJS bisa dibebaskan, sehingga tidak dianggap utang lagi. Setelah dilunasi pemerintah, peserta bisa memulai kewajiban baru tanpa beban masa lalu,” tutur Muhaimin di Jakarta.

Kebijakan pemutihan ini tengah dikaji lintas kementerian agar sesuai dengan kemampuan fiskal negara dan tidak mengganggu alokasi anggaran kesehatan lainnya. Pemerintah menargetkan skema final dapat diumumkan dalam waktu dekat.

Jika rencana ini terealisasi, Indonesia akan mencatat langkah bersejarah dalam reformasi jaminan sosial yakni menghapus tunggakan lama untuk membuka jalan menuju sistem pembiayaan kesehatan yang lebih sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. (alf)