Penulis: Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turun langsung ke ruang kelas untuk membumikan konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada para pelajar. Dalam program Kemenkeu Mengajar 10, Purbaya mengajar siswa SMAN 3 Jakarta dan menjelaskan bagaimana APBN hadir dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Di hadapan para siswa, Purbaya menegaskan bahwa APBN bukan sekadar angka-angka dalam dokumen keuangan, melainkan bentuk gotong royong seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negeri.

“Saya ingin mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga memahami konteksnya,” ujar Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa dari pendidikan, kesehatan, pangan, energi, jalan raya, hingga bantuan sosial semuanya berjalan karena negara memiliki APBN yang dikelola untuk kepentingan rakyat.

Menurut Purbaya, generasi muda perlu memahami bahwa keberlangsungan APBN menentukan masa depan mereka.

“Saya senang sekali karena mereka sangat kreatif dan aktif berdiskusi. Ini menunjukkan potensi luar biasa generasi muda kita,” ujarnya.

Tahun ini, Kemenkeu Mengajar memasuki satu dekade penyelenggaraan dengan jumlah relawan terbesar. Lebih dari 7.000 pegawai Kemenkeu, SMV, dan mahasiswa PKN STAN menjadi pengajar di 267 sekolah, menjangkau 69.000 siswa dari SD hingga SMA, termasuk SLB dan Sekolah Indonesia di luar negeri.

Tidak hanya Purbaya, jajaran pejabat tinggi Kemenkeu turut mengajar di berbagai sekolah:

• Wamenkeu I Suahasil Nazara – Sekolah Rakyat MA 33 Tangerang Selatan

• Wamenkeu II Thomas Djiwandono – SMAN 6 Jakarta

• Dirjen Strategi Ekonomi & Fiskal Febrio Kacaribu – SMAN 6 Jakarta

• Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti – SMAN 2 Kediri

• Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban, Dirjen SPSK Masyita Crystallin, Staf Ahli Yon Arsal – SMAN 34 Jakarta

• Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani – SMPN 3 Palembang

• Dirjen Pajak Bimo Wijayanto – Labschool Jakarta

• Dirjen Anggaran Luky Alfirman – SMPN 29 Jakarta

• Kepala LNSW Oza Olavia – SMAN 5 Tangerang

Melalui kehadiran langsung para pejabat tersebut, Kemenkeu ingin menanamkan pemahaman bahwa pengelolaan UangKita adalah tugas kolektif, bukan hanya pemerintah.

Purbaya menyebut sepuluh tahun Kemenkeu Mengajar sebagai perjalanan panjang pelayanan publik dan penanaman nilai integritas sejak bangku sekolah.

Ia meyakini masa depan Indonesia akan semakin kuat jika seluruh lapisan masyarakat memahami, mengawasi, dan menjaga APBN sebagai aset bangsa. (alf)

IKPI, Jakarta: Brasil resmi membebaskan jutaan warga kelas menengah dari kewajiban membayar pajak penghasilan. Kebijakan bersejarah ini mulai berlaku setelah Senat menyetujui rancangan undang-undang (RUU) reformasi pajak pada Rabu (5/11/2025). Langkah ini disebut sebagai kemenangan besar pemerintah Presiden Luiz Inácio Lula da Silva dalam mendorong keadilan sosial lewat sistem perpajakan.

Melalui RUU tersebut, ambang batas penghasilan bebas pajak dinaikkan menjadi 5.000 real Brasil per bulan (sekitar Rp15,5 juta), jauh lebih tinggi dari batas lama, yakni 3.036 real (Rp9,4 juta). Kebijakan ini diperkirakan akan membebaskan sekitar 16 juta pekerja kelas menengah dari kewajiban membayar pajak mulai 2026.

Tak hanya itu, pekerja yang berpenghasilan 5.000 hingga 7.350 real per bulan (Rp15,5 juta–Rp22,9 juta) juga akan menikmati penurunan tarif pajak. Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini diarahkan untuk memperkuat daya beli keluarga dan mengurangi tekanan ekonomi pada masyarakat kelas menengah yang selama ini dianggap menanggung porsi pajak paling besar.

“Inisiatif ini dirancang untuk meringankan beban pajak keluarga kelas menengah dan mendukung inklusi sosial,” ujar Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad, dikutip Bloomberg.

Beban Pajak Dialihkan ke Kaum Berpenghasilan Tinggi

Untuk menutup potensi penurunan penerimaan negara, pemerintah memperkenalkan pajak minimum progresif baru bagi individu dengan penghasilan lebih dari 600.000 real per tahun (sekitar Rp1,8 miliar). Kebijakan ini menargetkan sekitar 140 ribu orang kaya di Brasil, atau hanya segelintir populasi dengan pendapatan tertinggi.

Selain itu, Brasil akan mulai mengenakan pajak 10% atas dividen yang diterima pemegang saham, baik warga lokal maupun asing, mulai Januari 2026. Selama puluhan tahun, dividen di Brasil tidak tersentuh pajak, membuatnya menjadi salah satu negara yang paling ramah bagi investor berpenghasilan tinggi.

“Kebijakan ini mengalihkan beban pajak ke golongan super kaya dan merupakan langkah ke arah keadilan pajak,” kata Arthur Lira, pendukung RUU tersebut, dikutip Yahoo Finance.

Didorong Tekanan Publik, Disambut sebagai Kemenangan Keadilan Pajak

RUU ini melenggang mulus dalam pemungutan suara di Dewan Perwakilan dengan dukungan hampir bulat. Presiden Lula menyambutnya sebagai tonggak besar dalam upaya menata ulang sistem pajak yang selama puluhan tahun dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Pemerintah memperkirakan sedikitnya 15 juta pekerja akan langsung merasakan manfaatnya.

Di berbagai kota, gerakan massa dan serikat buruh sebelumnya melakukan tekanan politik agar Senat mempercepat pengesahan RUU. Meski ada sebagian oposisi yang mencoba mengajukan perubahan, mayoritas publik mendukung langkah ini.

“Kebijakan ini menandai langkah pertama menuju redistribusi yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial,” ujar legislator Fernanda Melchionna, dikutip Global Times.

Keberhasilan reformasi pajak ini memperkuat posisi politik Presiden Lula yang sejak kampanye menjanjikan ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintahannya diprediksi akan melanjutkan agenda reformasi lain yang menargetkan celah-celah perpajakan yang selama ini menguntungkan kelas atas.

Brasil kini disebut memasuki babak baru dalam sistem pajak: kelas menengah mendapat napas panjang, sementara kelompok super kaya mulai merasakan tekanan fiskal yang lebih besar. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kolombia resmi mundur dari rencana pengenaan pajak pemotongan 1,5% untuk seluruh pembayaran digital. Keputusan itu diumumkan Kementerian Keuangan pada Jumat (7/11/2025) setelah gelombang protes dari pelaku usaha, perbankan, hingga sektor fintech yang menilai aturan tersebut bisa memukul ekosistem ekonomi digital yang sedang tumbuh pesat.

Rencana pajak ini sebelumnya termuat dalam rancangan peraturan yang diajukan pada Oktober 2025. Aturannya akan mewajibkan pemotongan 1,5% setiap transaksi digital—mulai dari dompet elektronik, transfer antar bank, hingga pembayaran non-tunai lainnya.

“Kami ingin menciptakan kesetaraan perpajakan untuk seluruh metode pembayaran non-tunai,” kata perwakilan Kementerian Keuangan, dikutip dari Bloomberg, Senin (10/11/2025).

Industri Serempak Menolak

Penolakan muncul dari asosiasi bisnis, pelaku UMKM, hingga lembaga keuangan. Mereka menilai pajak tersebut justru akan menaikkan biaya transaksi, menekan margin keuntungan, dan menghambat adopsi pembayaran digital—yang selama ini menjadi strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai.

“Pajak ini bisa menghambat revolusi pembayaran digital yang sedang kami bangun,” tegas Asobancaria, asosiasi perbankan Kolombia.

Sektor fintech juga angkat suara. Mereka memperingatkan rencana pajak ini dapat merusak sistem pembayaran instan Bre-B, inovasi bank sentral Kolombia yang baru diluncurkan untuk mempercepat transaksi elektronik di dalam negeri.

Bagi UMKM, potensi dampaknya terasa langsung. Banyak pemilik usaha khawatir pajak tambahan di setiap transaksi akan memaksa mereka menaikkan harga atau kembali ke pembayaran tunai. Hal ini dinilai kontraproduktif dengan agenda digitalisasi ekonomi yang sedang digenjot pemerintah.

Pemerintah Putar Arah

Menghadapi kritik bertubi-tubi, Kementerian Keuangan akhirnya menarik rem.

“Setelah mendengar masukan dari berbagai sektor, kami menyimpulkan kebijakan ini belum menjadi solusi yang tepat saat ini,” ujar Menteri Keuangan Kolombia dalam konferensi pers resmi.

Dengan keputusan itu, rancangan pajak dipastikan ditunda sekaligus dibatalkan. Pemerintah memilih fokus menyusun aturan perpajakan yang lebih seimbang, tidak menghambat inovasi digital, dan tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

Langkah ini sekaligus memperlihatkan perubahan pendekatan pemerintah: bukan sekadar mengejar penerimaan, tetapi memastikan transformasi ekonomi digital tetap melaju tanpa beban tambahan. (alf)

IKPI, Jakarta: Rasio perpajakan Indonesia yang tidak pernah menembus 11% dalam lima tahun terakhir membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergantung pada utang untuk menutup kebutuhan belanja. Kondisi ini dinilai mengurangi ruang fiskal dan menambah tantangan pengelolaan keuangan negara. Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 yang menjadi peta jalan peningkatan penerimaan negara.

Dalam beleid tersebut dituliskan bahwa tax ratio yang rendah mencerminkan potensi penerimaan perpajakan belum tergarap optimal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2020 hanya 8,17%, kemudian naik menjadi 9,11% pada 2021, dan menyentuh 10,41% pada 2022. Namun pada 2023 turun kembali menjadi 10,31% dan melemah lebih jauh ke 10,08% pada 2024.

“Rendahnya rasio pajak ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap utang dan mengakibatkan pengelolaan fiskal semakin menantang,” tulis Purbaya dalam PMK 70/2025 yang ia tanda tangani pada 10 Oktober 2025, dikutip, Senin (10/11/2025).

Untuk menghindari semakin lebarnya defisit APBN, pemerintah menetapkan target agresif peningkatan tax ratio dalam lima tahun ke depan. Pada 2025, target tax ratio dipatok 10,24%. Kemudian secara bertahap dinaikkan hingga berada pada kisaran 11,52% sampai 15% pada 2029. Pemerintah juga berkomitmen menjaga defisit tetap sesuai batas aman Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 2,24%–2,5% pada 2029. Sementara rasio utang pemerintah dipertahankan pada posisi sekitar 38,55%–38,64% terhadap PDB.

Upaya mengejar lonjakan penerimaan itu ditempuh melalui transformasi besar pada sisi regulasi, proses bisnis, dan digitalisasi layanan penerimaan negara. Pemerintah akan menyederhanakan administrasi perpajakan, memperbaiki proses keberatan dan banding, serta mengintegrasikan sistem pembayaran dan pengawasan PNBP. Tata kelola ekspor-impor juga akan dibenahi untuk menekan biaya logistik dan mempercepat arus barang.

Selain itu, intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan negara dilakukan dengan memanfaatkan basis data tunggal wajib pajak dan wajib bayar, pemanfaatan big data untuk menggali potensi, hingga penambahan objek pajak dan cukai baru seperti pajak karbon dan ekonomi digital. Kebijakan bea masuk dan bea keluar juga diperkuat untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong hilirisasi sumber daya alam.

Di sisi pengawasan, pemerintah memperluas penggunaan kecerdasan buatan dan analitik lanjutan dalam pemantauan kepatuhan wajib pajak. Penagihan tunggakan juga diperketat melalui skema automatic blocking, serta peningkatan patroli pengawasan di laut untuk menekan pelanggaran ekspor-impor.

Dengan strategi ini, Purbaya berharap Indonesia keluar dari bayang-bayang ketergantungan pada utang. Peningkatan tax ratio diproyeksikan menjadi kunci agar APBN dapat lebih mandiri dan ruang fiskal cukup untuk mengejar pembangunan tanpa terbebani pinjaman berlebih. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rasio pajak Indonesia pada 2029 berada di kisaran 11,52% hingga 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Target ambisius ini tercantum dalam lampiran PMK Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029.

Namun tantangannya tidak kecil. Hingga Kuartal III-2025, tax ratio Indonesia baru mencapai 8,58%—terendah sejak masa pandemi Covid-19 dan masih jauh dari target tahunan.

Meski begitu, Purbaya mengaku optimistis. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Selasa (28/10), ia menegaskan bahwa kunci peningkatan tax ratio bukan menaikkan tarif pajak, melainkan menghidupkan kembali sektor swasta.

Sektor Swasta Jadi Mesin Utama

Menurut Purbaya, struktur ekonomi dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak digerakkan oleh BUMN dan pemerintah. Akibatnya, kontribusi swasta—yang justru menjadi penyumbang terbesar perpajakan—mengecil.

“Zaman pak SBY itu private sector yang jalan. Zamannya pak Jokowi itu BUMN dan government sector kira-kira. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio-nya akan naik 0,5% sampai 1%,” jelasnya.

Jika sektor riil swasta kembali bergeliat, Purbaya memperkirakan rasio pajak dapat meningkat 0,5% hingga 1%. Dampaknya besar: potensi tambahan penerimaan Rp 120 triliun hingga Rp 240 triliun per tahun.

“Itu income tambahan saya itu Rp 120 triliun sampai Rp 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan di sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya,” tegasnya.

Dengan posisi tax ratio yang melemah, langkah menuju target 11,52% hingga 15% bukan perkara ringan. Pemerintah perlu mempercepat pemulihan aktivitas usaha, memperluas basis pajak, dan mendorong iklim investasi agar sektor swasta kembali ekspansif.

Meski jalan masih panjang, strategi ini menegaskan pendekatan baru pemerintah: mengejar penerimaan tanpa mengutak-atik tarif pajak. Jika sektor swasta benar-benar bangkit, ratusan triliun rupiah penerimaan tambahan bukan mustahil menjadi kenyataan. (alf)