IKPI, Jakarta: Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, satu nama mencuat sebagai calon pemimpin baru Direktorat Jenderal Pajak: Bimo Wijayanto. Figur teknokrat muda yang dikenal cerdas, bersih, dan strategis ini dikabarkan telah mendapat restu dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengemban jabatan Dirjen Pajak periode mendatang.
Bimo bukan sosok baru di lingkaran pengambil kebijakan. Lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur, 5 Juli 1977, ia tumbuh sebagai anak bangsa yang menapaki karier dari bawah, bermodal disiplin dan kecintaan terhadap ilmu. Alumni SMA Taruna Nusantara ini melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada jurusan Akuntansi sebelum meraih gelar MBA di University of Queensland, Australia, dan menyelesaikan program doktoral di University of Canberra.
Namanya mulai diperhitungkan saat menerima Hadi Soesastro Australia Award pada 2014 sebuah penghargaan prestisius bagi peneliti muda dengan kontribusi besar di bidang reformasi kebijakan ekonomi dan perpajakan. Tidak hanya akademisi, Bimo dikenal sebagai eksekutor kebijakan.
Ia pernah menjabat sebagai tenaga ahli di Kantor Staf Presiden, lalu menduduki posisi strategis di Kemenko Maritim dan Investasi, dan kini sebagai Sekretaris Deputi Bidang Investasi di Kemenko Perekonomian.
Dalam bidang perpajakan, Bimo memiliki rekam jejak panjang. Ia pernah bertugas sebagai analis senior di Direktorat Jenderal Pajak dan terlibat dalam desain awal sistem digitalisasi perpajakan. Visi Bimo tentang pajak bukan hanya soal mengejar penerimaan, tetapi membangun kepercayaan publik lewat transparansi dan kemudahan.
Tak hanya itu, laporan LHKPN 2021 menunjukkan Bimo sebagai pejabat yang hidup sederhana dengan total kekayaan sekitar Rp6,6 miliar angka yang relatif rendah dibanding banyak pejabat negara. Ini menjadi catatan positif di tengah upaya membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap DJP.
Restu dari Presiden Prabowo kepada Bimo menjadi sinyal bahwa pemerintahan baru ingin menempatkan sosok profesional dan bebas kepentingan politik untuk memimpin lembaga vital ini. Dalam beberapa kesempatan, Bimo menegaskan bahwa pajak harus menjadi alat pembangunan, bukan sekadar alat pemaksaan.
Jika resmi diangkat, Bimo Wijayanto akan menjadi Dirjen Pajak dengan latar belakang akademik dan reformis yang kuat, sekaligus harapan baru dalam membangun sistem perpajakan yang adil, modern, dan dipercaya rakyat. (bl)
