IKPI, Jakarta: Anggota Dewan Penasehat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Heru R. Hadi, pada Podcast Tax Talk Solutions (TTS) IKPI, yang dimoderatori oleh Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono, pada Rabu (8/1/2025) menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan fitur impersonating pada sistem Coretax.
Dalam kesempatan tersebut, Heru menyatakan bahwa fitur impersonating yang diterapkan dalam sistem Coretax memainkan peran yang sangat vital untuk memastikan keamanan dan integritas data. Menurutnya, transparansi dalam setiap langkah penggunaan sistem ini tidak hanya bermanfaat untuk mengidentifikasi pihak yang melakukan akses, tetapi juga untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Transparansi adalah kunci. Dengan fitur impersonating, pengguna yang diberi akses dapat terlacak dengan jelas. Hal ini menjadi salah satu langkah preventif dalam mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bahwa setiap transaksi atau aktivitas dalam sistem tercatat dengan baik,” ujar Heru.
Menurutnya, fitur impersonating memungkinkan pihak yang memiliki izin untuk mengakses data atau informasi dalam sistem, namun dengan pengawasan yang ketat. Setiap perubahan yang dilakukan dalam sistem dapat ditelusuri kembali ke identitas pengguna yang terlibat. Langkah ini diyakini dapat memberikan rasa aman bagi pengguna dan mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih transparan serta bebas dari potensi penyalahgunaan.
Heru juga menekankan bahwa teknologi ini harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, sistem perpajakan yang bersih dan berintegritas hanya dapat terwujud jika setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data perpajakan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Sebagai bagian dari IKPI, Heru berharap agar penerapan sistem semacam ini dapat terus didorong guna mendukung kemajuan dan keandalan sistem perpajakan di Indonesia.
Heru mengingatkan bahwa perkembangan teknologi dalam dunia perpajakan, terutama terkait dengan sistem informasi dan pemrosesan data, harus terus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Kebutuhan untuk menjaga agar data pribadi tetap aman, serta memastikan bahwa sistem tidak disalahgunakan, menjadi semakin mendesak seiring dengan semakin kompleksnya teknologi yang digunakan.
Ke depan, Heru berharap agar semua pihak, baik dari kalangan konsultan pajak, pengusaha, hingga pemerintah, dapat bekerja sama untuk menjaga agar sistem perpajakan Indonesia tetap berjalan dengan baik dan memiliki kepercayaan publik yang tinggi. “Keamanan dan integritas data perpajakan adalah fondasi utama untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien,” ujarnya.
Ia meyakini, jika diterapkan dengan bijak dan transparan sistem ini akan memperkuat sistem perpajakan nasional dan mendorong terciptanya tata kelola yang lebih baik.(bl)
