
DPR Tegaskan Restitusi Bukan Belas Kasihan, Tapi Hak Wajib Pajak
IKPI, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan bahwa restitusi pajak merupakan hak wajib pajak yang harus dipenuhi negara, bukan bentuk belas kasihan

IKPI, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menegaskan bahwa restitusi pajak merupakan hak wajib pajak yang harus dipenuhi negara, bukan bentuk belas kasihan

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan berbagai langkah strategis guna meningkatkan rasio pajak (tax ratio) pada 2027. Upaya tersebut dilakukan untuk

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengandalkan penguatan sistem Coretax dan berbagai langkah intensifikasi perpajakan sebagai instrumen utama untuk menjaga penerimaan negara pada 2026 sekaligus

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 834,4 triliun hingga 31 Mei 2026. Capaian tersebut meningkat 22,1% dibandingkan

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini didukung oleh 43.453 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjalankan tugas mengamankan penerimaan

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2027 sebesar Rp 5,4 triliun guna mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mulai merapikan pencatatan keuangan usahanya seiring berlakunya

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commanditaire Vennootschap (CV) tidak perlu khawatir dengan berlakunya PP Nomor 20

IKPI, Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 tidak hanya bertujuan memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

IKPI, Jakata: Praktisi pajak Parlin B. Sinaga mengingatkan bahwa kebijakan restitusi pajak perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor usaha, termasuk industri farmasi yang memiliki pola bisnis