Kemenkeu Sebut Realisasi APBN Sesuai Target

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berharap, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sesuai target dan jadwal. Fokus utamanya adalah APBN 2023 mampu menjadi penahan guncangan ekonomi akibat krisis global.

“Sehingga bantalan yang disiapkan memadai. Lalu mitigasi risiko apakah menuju dampak krisis dan geo politik,” kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara, Made Arya Wijaya dikutip dari Pro3 RRI, Jumat (2/12/2022).

Kemenkeu berharap eksekusi implementasi tidak ditunda dan langsung dapat dieksekusi awal Januari 2023. Hal itu agar target dapat terealisasi dengan baik.

“Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lebih cepat,” ujarnya. “Sekarang rencana lebih awal, Januari sudah dieksekusi.”

Pemerintah menyiapkan strategi besar untuk merespons tantangan ekonomi global, antara lain melalui instrumen APBN 2023. Selain menempatkan APBN sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi global dan reformasi struktural. Presiden Joko Widodo menekankan, APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.

Pertama, penguatan kualitas SDM. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru.

Kelima, revitalisasi industri. Terakhir, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati APBN 2023, akhir September lalu. APBN 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061 triliun. (bl)

Pemerintah Patok Target APBN 2023 Rp 2.463 Triliun

IKPI, Jakarta: Pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp2.463 triliun pada tahun depan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Sri Mulyani mengatakan target APBN 2023 mencerminkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian harga-harga komoditas, dan kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

“Target pendapatan negara adalah Rp2.463 triliun, ini adalah sebuah target yang mencerminkan kehati-hatian,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Bisnis.com, Kamis (1/12/2022).

Adapun, target Rp2.463,0 triliun tersebut akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Ini dilakukan untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan secara sehat dan berkelanjutan.

Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun pada 2023 mendatang. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp814,7 triliun.

Sri Mulyani menuturkan APBN 2023 sendiri dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama, meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang diperkirakan terus berlangsung pada 2023 mendatang.

Untuk itu, dia menilai perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemda, terutama terkait belanja.

“Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” katanya. (bl)

id_ID