Laman Cabang - Page 78 of 170 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak Gandeng Australia Dorong Reformasi Perpajakan

Posted on 06/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat kolaborasi internasional dalam mendorong reformasi administrasi perpajakan.

Hal ini tercermin dari kunjungan kehormatan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, yang diterima langsung oleh Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, Senin (4/5).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyoroti eratnya hubungan bilateral Indonesia–Australia, khususnya melalui kerja sama dengan Australian Taxation Office (ATO) dan program Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera).

“Bapak Bimo dan Duta Besar Brazier membahas bagaimana kerjasama kangka panjang kita telah mendukung reformasi administrasi pajak Indonesia,” tulis DJP dalam unggahan di akun Threads, dikutip Rabu (6/5).

Keduanya menyampaikan bahwa kemitraan yang telah terjalin lama ini memainkan peran penting dalam mendukung agenda reformasi perpajakan Indonesia.

Kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas institusi, tetapi juga pada penguatan kepatuhan wajib pajak serta peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pepajakan. (ds)

Pemerintah Belum Ubah PTKP Sejak 2016, DJP Jelaskan Alasannya

Posted on 06/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pemerintah masih melakukan perhitungan komprehensif untuk memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan distorsi terhadap penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tetap menggunakan acuan lama, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016. Regulasi tersebut telah menjadi dasar penetapan PTKP selama hampir sepuluh tahun terakhir.

Bimo menekankan bahwa perubahan PTKP tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah perlu menghitung secara rinci dampaknya terhadap basis pajak, termasuk potensi pengaruh terhadap struktur penerimaan negara.

“Jadi saat ini kita masih mengacu pada PMK 101 tahun 2016. Artinya kita harus menghitung benar-benar apakah kenaikan PTKP itu akan berdampak positif terhadap basis pajak,” ujar Bimo di Jakarta, Rabu (5/5).

Menurutnya, salah satu risiko yang menjadi perhatian adalah kemungkinan kebijakan tersebut justru lebih menguntungkan kelompok berpenghasilan menengah ke atas.

Ia menjelaskan bahwa secara perhitungan, kenaikan PTKP berpotensi memberikan pengurangan pajak yang lebih besar bagi kelompok tersebut dibandingkan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Karena ketika dinaikan PTKP silahkan dihitung kalau bisa menghitung, kita akan bisa melihat dampak ke menengah atas. Biasanya justru akan dinikmati pengurang pajaknya itu lebih besar oleh lapisan yang menengah atas,” katanya.

Untuk itu, pemerintah harus memastikan apakah kebijakan yang diambil nantinya bersifat progresif atau justru regresif. Aspek kehati-hatian ini dinilai penting agar tujuan keadilan fiskal tetap terjaga.

Sebagai informasi, PTKP terakhir kali mengalami penyesuaian pada 2016 dan sejak saat itu tidak mengalami perubahan. Saat ini, batas PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ditetapkan sebesar Rp 54 juta per tahun, meskipun tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup terus berlangsung.

Secara historis, nilai PTKP di Indonesia mengalami peningkatan bertahap sejak pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Mulai dari di bawah Rp 1 juta per tahun, angka tersebut terus naik mengikuti dinamika ekonomi nasional, dengan lonjakan signifikan terjadi dalam satu dekade terakhir sebelum akhirnya ditetapkan di level saat ini. (ds)

Pemerintah Siapkan Insentif PPN DTP untuk Kendaraan Listrik hingga 100%

Posted on 06/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah menyiapkan stimulus fiskal baru untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) tengah difinalisasi sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.

Purbaya menjelaskan bahwa skema insentif tersebut akan memiliki dua tingkat, yakni sebesar 40% dan hingga 100%. Namun demikian, rincian teknis kebijakan masih dalam tahap penyusunan.

“Jadi yang diomongin tadi ya PPN Ditanggung Pemerintah. Itu ada yang 100%, ada yang 40%. Nanti masih disusun skemanya,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (6/5).

Menurutnya, kebijakan ini akan difokuskan khusus untuk kendaraan listrik berbasis baterai penuh (full electric vehicle/EV), bukan kendaraan hybrid.

Pemerintah ingin memastikan bahwa dukungan fiskal benar-benar mendorong peralihan ke teknologi kendaraan tanpa emisi secara maksimal.

Lebih jauh, Purbaya mengungkapkan bahwa besaran insentif juga akan disesuaikan dengan jenis baterai yang digunakan. EV dengan baterai berbasis nikel direncanakan mendapatkan insentif lebih besar dibandingkan non-nikel.

Langkah ini diambil untuk memperkuat hilirisasi industri dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya mineral dalam negeri.

Ia menilai, strategi tersebut penting agar cadangan nikel Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global industri baterai.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi respons atas dinamika persaingan global, termasuk dominasi teknologi baterai non-nikel yang selama ini dikembangkan oleh negara lain. (ds)

IKPI Usulkan Reformasi Ekosistem Pajak, dari Badan Penerimaan Negara hingga Satu Data

Posted on 06/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Utara: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi ekosistem perpajakan. Usulan ini disampaikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dalam seminar perpajakan IKPI Cabang Jakarta Utara di Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah pentingnya pembentukan Badan Penerimaan Negara. Gagasan ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB.

Selain itu, IKPI juga menilai redenominasi rupiah dapat menjadi bagian dari reformasi sistem. Penyederhanaan nominal mata uang diyakini dapat meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai yang lebih transparan.

Langkah lain yang diusulkan adalah pembatasan transaksi uang kartal. Menurut Vaudy, pembatasan penggunaan uang tunai dalam jumlah besar penting untuk menutup celah praktik ekonomi gelap yang sulit diawasi.

Ia menjelaskan, aktivitas shadow economy menjadi salah satu penyebab tax gap di Indonesia karena banyak transaksi yang tidak tercatat dalam sistem perpajakan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, IKPI juga mendorong integrasi data perpajakan dalam kerangka Undang-Undang Satu Data Indonesia. Selama ini, data perpajakan memang sudah diatur, namun dinilai belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menjangkau seluruh instansi dan lembaga.

“Kalau data perpajakan masuk dalam rezim satu data, maka integrasi informasi akan lebih kuat dan bisa mendukung pengawasan serta peningkatan penerimaan,” kata Vaudy.

Selain itu, Vaudy juga menyinggung pentingnya regulasi seperti Undang-Undang Konsultan Pajak dan potensi kebijakan pengampunan pajak sebagai bagian dari strategi jangka panjang.

Menurut Vaudy, reformasi ekosistem perpajakan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan menyeluruh, mulai dari regulasi, kelembagaan, hingga pemanfaatan data dan teknologi.

“Kami berharap sistem perpajakan Indonesia dapat menjadi lebih transparan, terintegrasi, dan mampu mendorong peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan,” ujarnya. (bl)

IKPI Dorong Perubahan PMK Konsultan Pajak, Tekankan Standar Kompetensi dan Equal Playing Field

Posted on 06/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan sejumlah masukan penting dalam rencana perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang konsultan pajak. Hal ini disampaikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dalam seminar perpajakan IKPI Cabang Jakarta Utara di Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Vaudy menegaskan, pengaturan mengenai kuasa wajib pajak perlu diperjelas, terutama terkait keberadaan “pihak lain” di luar konsultan pajak. Saat ini, konsultan pajak telah diatur ketat melalui PMK, sementara pihak lain belum memiliki standar yang setara bahkan tidak ada pengaturannya.

Menurutnya, seluruh pihak yang mewakili wajib pajak seharusnya memiliki kompetensi yang terukur. Oleh karena itu, IKPI mengusulkan agar pihak lain juga diwajibkan mengikuti ujian kompetensi, pendidikan berkelanjutan, serta masuk dalam sistem pengawasan pemerintah.

“Harus ada level playing field. Semua yang berperan sebagai kuasa wajib pajak harus melalui standar yang sama,” ujar Vaudy.

Vaudy menegaskan, IKPI juga mengusulkan adanya kesempatan registrasi ulang bagi konsultan pajak yang terdampak aturan lama, khususnya mereka yang tidak dapat berpraktik karena kendala administratif pada masa transisi regulasi sebelumnya.

Selain itu, organisasi mendorong penyetaraan bagi pensiunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar memiliki kepastian dalam menjalankan profesi setelah beralih menjadi konsultan pajak. Sebagaimana diketahui bahwa sejak sebelum covid sampai saat ini belum ada ujian penyetaraan bagi pensiunan DJP.

Isu lain yang juga disoroti IKPI adalah kewajiban lulusan perguruan tinggi untuk tetap mengikuti ujian kompetensi perpajakan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga standar kualitas profesi.

“Kami menolak lulusan D3 atau S1 perpajakan secara otomatis bisa memperoleh Brevet A. Jika ingin menjadi konsultan pajak, semuanya harus mempunyai kompetensi dan persyaratan yang cukup salahsatunya dengan mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP),” ujarnya.

Selain itu, IKPI juga menyoroti belum adanya hak cuti bagi konsultan pajak. Kondisi ini dinilai tidak ideal, terutama ketika konsultan menjalani pendidikan, sakit, atau menjalankan tugas publik.

Ia juga menekankan perlunya penguatan identitas profesi melalui pemberian gelar profesi sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi konsultan pajak. (bl)

Panitia Sebut Paskah IKPI Jadi Ruang Berbagi dan Kebersamaan antar Sesama

Posted on 06/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Panitia Perayaan Paskah Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026, Rian Sumarta, menyebut kegiatan Paskah tahun ini dirancang sebagai ruang kebersamaan sekaligus aksi berbagi. Perayaan digelar di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026), dengan mengangkat tema “Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita”.

Menurut Rian, panitia secara khusus mengundang anak-anak dari tiga panti asuhan agar makna Paskah dapat dirasakan lebih luas. Sebanyak 50 anak bersama pendamping hadir dari Panti Asuhan Desa Putera, Panti Asuhan Kasih Mandiri, dan Panti Asuhan Bhakti Luhur.

“Kami ingin perayaan ini tidak hanya internal, tetapi juga menjadi momen berbagi. Kehadiran anak-anak panti memberi makna tersendiri bagi seluruh rangkaian acara,” ujar Rian di sela kegiatan.

Ia menjelaskan, panitia menyiapkan rangkaian acara ibadah yang sederhana namun khidmat, mulai dari puji-pujian hingga renungan Paskah yang disampaikan oleh Romo Thomas Ulun Ismoyo. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan kebersamaan dan makan bersama.

Selain itu, IKPI juga menyalurkan santunan kepada tiga yayasan panti asuhan, masing-masing sebesar Rp10 juta. Bantuan tersebut, kata Rian, merupakan bagian dari komitmen panitia untuk menghadirkan aksi nyata dalam perayaan keagamaan.

“Bantuan ini mungkin tidak besar, tetapi kami berharap bisa memberi manfaat dan menjadi bentuk kepedulian dari keluarga besar IKPI,” katanya.

Rian menambahkan, kegiatan tahun ini juga diselenggarakan secara hybrid. Selain peserta yang hadir langsung, sekitar 450 peserta daring yang merupakan anggota IKPI dari seluruh Indonesia turut mengikuti jalannya perayaan.

“Partisipasi anggota dari berbagai daerah melalui daring membuat perayaan ini terasa lebih luas dan tetap dalam satu kebersamaan,” ujarnya.

Perayaan Paskah Nasional IKPI 2026 dihadiri oleh Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, jajaran pengurus pusat, serta pengurus cabang se-Jabodetabek. Kegiatan berlangsung lancar hingga selesai dengan suasana yang tertib dan penuh keakraban. (bl)

Puluhan Anak Panti Meriahkan Paskah IKPI, Ketum Vaudy: Perbaharui Kemanusiaan

Posted on 05/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sebanyak 50 anak dari tiga panti asuhan ikut meramaikan Perayaan Paskah Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026 di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita”.

Anak-anak yang hadir berasal dari Panti Asuhan Desa Putera, Panti Asuhan Kasih Mandiri, dan Panti Asuhan Bhakti Luhur. Mereka datang bersama para pendamping dan mengikuti rangkaian acara sejak awal hingga selesai.

Di lokasi perayaan, anak-anak tampak menikmati kebersamaan, mulai dari doa bersama hingga makan bersama yang disiapkan panitia.

Dalam kegiatan tersebut, IKPI menyalurkan santunan sebesar Rp10 juta untuk masing-masing yayasan. Bantuan itu diserahkan langsung kepada perwakilan panti yang hadir.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, hadir bersama jajaran pengurus pusat dan pengurus cabang se-Jabodetabek. Ia mengatakan, perayaan Paskah menjadi pengingat untuk menghadirkan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kristus bangkit memperbaharui kemanusiaan kita. Itu harus terlihat dalam kepedulian dan tindakan nyata kepada sesama,” ujar Vaudy.

Menurut dia, kehadiran anak-anak panti dalam kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bagian dari upaya berbagi yang ingin terus dijaga oleh IKPI.

“Hal sederhana seperti berbagi waktu dan kebersamaan juga penting. Ini yang ingin kita bangun,” katanya.

Perwakilan pendamping panti menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Mereka menilai kegiatan seperti ini memberi pengalaman berbeda bagi anak-anak.

Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, kedepan perayaan kegiatan nasional keagamaan akan dilaksanakan di cabang-cabang IKPI. “Tujuannya agar semua kegiatan tidak terpusat di Jakarta,” ujarnya. (bl)

Nilai Lebih Bayar Turun, Purbaya Klaim Coretax Tingkatkan Akurasi Pelaporan Pajak

Posted on 05/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Program sistem administrasi perpajakan terbaru, Coretax, mulai memperlihatkan kontribusi nyata terhadap peningkatan penerimaan negara, meskipun pada fase awal pelaksanaannya sempat menuai berbagai kritik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kendala yang muncul di tahap implementasi kini telah banyak diperbaiki. Seiring penyempurnaan tersebut, dampak positif terhadap kinerja perpajakan mulai terlihat jelas.

“Ini program yang selama ini banyak dihujat. Sekarang masih dihujat juga sih. Tapi kan sudah membaik. Dampaknya sudah amat bagus ke penerimaan,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (5/5).

Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan hingga 30 April 2026, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 13,05 juta. Mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 10,74 juta SPT.

Sementara itu, wajib pajak orang pribadi non-karyawan melaporkan 1,43 juta SPT, dan wajib pajak badan sebanyak 874 ribu SPT.

Kinerja tersebut turut diikuti peningkatan nilai pajak kurang bayar. Untuk kelompok wajib pajak orang pribadi karyawan, nilai kurang bayar tercatat Rp 8,88 triliun atau melonjak 83% dibandingkan tahun sebelumnya.

Wajib pajak non-karyawan mencatat kenaikan paling tajam dengan nilai Rp 3,02 triliun atau tumbuh hingga 949%. Adapun wajib pajak badan mencatat Rp 50,21 triliun atau meningkat 18% secara tahunan.

Secara total, nilai kurang bayar telah melampaui Rp 62 triliun hingga April 2026. Menurut Purbaya, lonjakan ini tidak hanya mencerminkan aktivitas ekonomi yang membaik, tetapi juga efektivitas sistem Coretax dalam memperkuat pengawasan dan kepatuhan pajak.

Ia menambahkan, sistem baru tersebut memungkinkan proses pemantauan menjadi lebih presisi dan berbasis data, sehingga potensi ketidaksesuaian pelaporan dapat diminimalkan.

Di sisi lain, nilai SPT lebih bayar justru mengalami penurunan. Pada wajib pajak orang pribadi karyawan, nilai lebih bayar tercatat minus Rp 0,16 triliun atau turun 46%.

Untuk non-karyawan, penurunannya mencapai 96% menjadi minus Rp 0,07 triliun. Sementara itu, wajib pajak badan mencatat nilai lebih bayar sebesar minus Rp 48,64 triliun.

Penurunan lebih bayar ini dinilai sebagai indikasi meningkatnya akurasi dalam pelaporan pajak. Coretax, yang dirancang sebagai sistem terintegrasi dari proses administrasi hingga pembayaran, dinilai mampu memperkuat konsistensi data sekaligus meningkatkan efektivitas pelaporan.

Purbaya menegaskan bahwa perbaikan sistem akan terus dilakukan ke depan. Namun demikian, ia memastikan bahwa kontribusi Coretax terhadap penerimaan negara sudah terlihat signifikan.

“Ini artinya pengawasan pajak lebih terukur dan tepat sasaran. Terus ini ada kenaikan nilai SPT kurang bayar. Jadi basically sistem Coretax ini bagus,” katanya. (ds)

Puluhan Anak Panti Meriahkan Paskah IKPI, Perayaan Diisi Puji-pujian dan Renungan

Posted on 05/05/202605/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Perayaan Paskah Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026 berlangsung khidmat dan dilaksanakan secara hybrid di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, dan melalui Zoom Meeting, Selasa (5/5/2026). Kegiatan ini mengangkat tema “Kristus Bangkit Memperbaharui Kemanusiaan Kita”.

Sejak acara dimulai, suasana ibadah terasa tenang. Rangkaian kegiatan diawali dengan nyanyian puji-pujian yang diikuti bersama oleh peserta. Lagu-lagu rohani mengalun dan mengisi ruangan, menciptakan nuansa perayaan yang sakral.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Ibadah kemudian dilanjutkan dengan renungan Paskah yang disampaikan oleh Romo Thomas Ulun Ismoyo. Peserta tampak mengikuti dengan tertib, menyimak setiap bagian rangkaian ibadah hingga selesai.

Dalam perayaan ini, sebanyak 50 anak dari Panti Asuhan Desa Putera, Panti Asuhan Kasih Mandiri, dan Panti Asuhan Bhakti Luhur turut hadir bersama para pendamping. Mereka duduk berbaur dengan para pengurus IKPI dan mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir.

Kebersamaan terlihat saat seluruh peserta terlibat dalam setiap bagian ibadah. Anak-anak panti tampak mengikuti puji-pujian dan rangkaian kegiatan dengan tertib.

Setelah ibadah, acara dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada tiga yayasan panti asuhan. Masing-masing yayasan menerima bantuan sebesar Rp10 juta.

Suasana kemudian berlanjut dalam kebersamaan saat makan bersama. Anak-anak dan pengurus IKPI terlihat duduk berdampingan tanpa sekat, menciptakan suasana yang hangat.

Perayaan berlangsung sederhana dengan susunan acara yang tertib. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar hingga selesai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld bersama jajaran pengurus pusat serta pengurus cabang se-Jabodetabek dan sekitar 450 peserta daring se-Indonesia. Kehadiran peserta dari berbagai unsur tersebut menambah semarak perayaan Paskah IKPI tahun ini. (bl)

Kemenkeu Perpanjang Batas Lapor Tahunan Konsultan Pajak hingga Akhir Mei 2026

Posted on 05/05/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan resmi memperpanjang batas waktu penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak (LTKP) hingga 31 Mei 2026. Kebijakan ini diumumkan melalui surat bernomor S-863/SK.5/2026 tertanggal 5 Mei 2026 yang ditujukan kepada seluruh konsultan pajak di Indonesia.

Perpanjangan diberikan setelah pemerintah sebelumnya memperluas tenggat pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan sampai dengan 31 Mei 2026. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap beban kerja konsultan pajak yang menangani pelaporan klien dalam periode yang bersamaan.

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan (PPPK) menyatakan relaksasi ini dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaporan serta memberikan ruang bagi konsultan pajak dalam menyelesaikan kewajibannya secara lebih optimal. Dengan tambahan waktu satu bulan, diharapkan tidak terjadi penurunan kepatuhan administratif.

Sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 yang telah diubah terakhir dengan PMK Nomor 175/PMK.01/2022, LTKP wajib disampaikan paling lambat akhir April tahun berikutnya. Untuk periode pelaporan tahun takwim 2025, batas tersebut semula jatuh pada 30 April 2026.

Penyesuaian tenggat ini juga menunjukkan adanya respons otoritas terhadap dinamika di lapangan, terutama terkait beban pelaporan yang menumpuk pada periode yang sama. Pemerintah menilai fleksibilitas administratif diperlukan untuk menjaga efektivitas sistem kepatuhan.

Meski diberikan kelonggaran, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kewajiban pelaporan tetap harus dipenuhi secara benar dan tepat waktu. Konsultan pajak yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LTKP tetap berpotensi dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Surat tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah organisasi profesi, termasuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan asosiasi lainnya, sebagai bagian dari koordinasi dan penyebarluasan informasi kepada anggota di seluruh Indonesia.

Dengan adanya perpanjangan ini, pemerintah berharap konsultan pajak dapat memanfaatkan waktu tambahan secara maksimal tanpa mengabaikan akurasi dan integritas laporan.

Sekadar informasi, sebelumnya IKPI telah lebih dahulu bersurat dan berkoordinasi dengan Direktorat PPPK guna meminta relaksasi atas kewajiban penyampaian LTKP, seiring adanya anggota yang belum dapat melaporkan tepat waktu akibat kendala teknis dan penutupan akses sistem pasca 30 April 2026. (bl)