IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyatakan akan memanfaatkan kartu keanggotaan IKPI untuk memberikan kemudahan dan manfaat positif bagi seluruh anggotanya.
“Vaudy-Jetty nantinya akan memperluas jaringan dan kemitraan IKPI dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat lebih sebagai anggota IKPI,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/7/2024)
Diungkapkan Vaudy, dengan memiliki kartu anggota IKPI nantinya mereka dapat menggunakan untuk transaksi di jaringan instansi yang bekerja sama dengan IKPI dan mendapatkan potongan harga.
“Jadi kartu anggota IKPI nantinya bukan hanya sebagai lampiran dalam melaporkan pada SIKoP dan Kuasa Wajib Pajak, namun kartu anggota dapat bermanfaat bagi anggota IKPI sendiri,” katanya.
Menurut Vaudy, program memanfaatkan kartu anggota IKPI untuk mendapatkan potongan harga merupakan usulan dari teman-teman anggota IKPI dari Cabang Bogor.
“Kita juga dapat mencontoh inisiasi oleh IKPI Depok, Bekasi dan Kota Tangerang dalam melakukan kerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya.
Sekadar informasi, pasangan calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld-Jetty dalam program kerjanya menyatakan akan memperluas jaringan dan kemitraan IKPI.
Adapun kegiatan itu diantaranya:
1.Melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti,
a. Rumah sakit
b. Layanan kesehatan non rumah sakit
c. Olahraga
d. Toko buku
e. Bioskop
Tujuannya untuk mendapatkan potongan harga atau fasilitas tertentu bagi anggota IKPI. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia. Dengan nama besar tersebut, tentu dibutuhkan pemimpin yang kuat, cerdas, mapan, dan memiliki banyak relasi untuk terus memajukan asosiasi.
Henri PD Silalahi yang merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI, Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari periode 2024-2029 menegaskan, untuk menjadi seorang ketua umum khususnya di IKPI haruslah dilihat dari sosok, sepak terjang dan kinerjanya selama berada di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, anggota akan lebih memahami layak atau tidaknya orang tersebut memimpin organisasi besar ini.
Menurut Henri, yang terjadi saat ini seringkali anggota memilih ketua umum seringkali dari faktor kedekatan dan tidak mendalami kapasitas dan profesionalitasnya. Padahal, kedekatan merupakan penilaian subjektif, sedangkan kapasitas dan profesionalitas adalah penilaian objektif yang dapat diuji track recordnya melalui rekam jejak digital. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan hingga memutuskan apakah seseorang sudah layak untuk menduduki posisi ketua umum.
Dia menjelaskan, ketua umum IKPI adalah pimpinan tertinggi yang mengemban amanat kongres. Tugas dan tanggungjawab ketua umum itu tentu tak mudah, dibutuhkan energi besar, ketulusan dalam bekerja, kompetensi, integritas, loyalitas, profesionalitas dan leadership yang kuat dan tegas agar AD/ART, kode Etik, dan standar profesi organisasi dapat ditegakkan dan program kerja dapat dijalankan untuk mencapai tujuan perkumpulan.
Berikut sosok ketua umum IKPI menurut pandangan Henri PD Silalahi disamping syarat tertulis di AD/ART serta kedekatan dengan anggota:
Keluarganya sudah mapan dalam arti anak anaknya sudah mandiri
Kantornya sudah mandiri
Pendidikannya sudah mapan (S3) agar bisa mendudukkan dirinya sejajar dengan para pimpinan stakeholder lain dalam diskusi diskusi ilmiah
Memiliki jaringan (networking) yang luas, bukan saja DJP tetapi di semua lini sebab IKPI itu organisasi Konsultan Pajak terbesar dan tertua
Mampu berpikir strategis dan konsepsional serta meyakinkan dalam menggali ide pengurus maupun memahami ide anggota serta mengambil keputusan dengan tepat dan patut
Menjadi panutan bagi pengurus dan anggota bukan hanya mendorong, sebab kerja kerja ketua umum adalah kerja professional yang sering kali akan menjadi narasumber dalam seminar, kuliah umum dan berbagai kegiatan yang dilakuan oleh pihak external dalam posisinya sebagai ketua umum
Jika hal hal tersebut belum dimiliki, dia beranggapan bahwa pendukung yang maksudnya baik malah sebaliknya menjerumuskan calonnya ke dalam kehancuran. Sebab jabatan Ketum IKPI bukanlah karir, tidak digaji dan tidak ada fasilitas yang diberikan dari perkumpulan.
“Jadi, Risiko lanjutannya adalah akan berpengaruh kepada IKPI yang dipimpinnya jika terpilih,” kata Henri.
Henri meyakini, bahwa sosok dan persyaratan untuk menjabat sebagai ketua umum IKPI terdapat pada pasangan calon nomor (02) Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari. Sebagai incumbent ketua umum, Ruston dinilai layak melanjutkan kepemimpinan IKPI agar asosiasi itu Semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia tentu dibantu dengan pasangannya yang juga memiliki rekam jejak yang mumpuni selama menjadi pengurus pusat IKPI.
Kenali Paslon 02 Ruston-Lisa, kami mengajak Anggota IKPI untuk memfollow akun medsos Ruston-Lisa pada link: https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA
Kami mengajak rekan-rekan yang belum daftar untuk segera mendaftar karena pendaftaran terakhir tanggal 20 Juli 2024 hayoo daftar kongres XII Bali, klik https://kongres2024.ikpi.or.id/login
IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (Kanwil DJP Jakbar) membukukan penerimaan bruto sebesar Rp35,24 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp31,65 triliun 30 Juni 2024. Capaian tersebut 48,82% dari target APBN sebesar Rp64,83 triliun.
Capaian ini juga mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu sebesar 4,19%. Secara nasional, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 Juni 2024 penerimaan bruto sebesar Rp1.063,83 triliun dan penerimaan neto sebesar Rp893,89 triliun atau 44,94% dari target APBN sebesar Rp1.988,88 triliun.
Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar menyampaikan, pertumbuhan realisasi penerimaan pajak sebesar 4,19% menjadikan Kanwil DJP Jakarta Barat secara nasional berada pada posisi pertumbuhan tertinggi ke-7.
“Ini tidak lepas dari kontribusi Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan,” kata Farid seperti dikutip dari Okezone.com, Senin (8/7/2024).
Farid pun mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada para stakeholder terkait yaitu wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tak lupa kepada Instansi, Lembaga, Asosiasi dan pihak ketiga lainnya atas pertukaran data telah berjalan baik sehingga target penerimaan yang diamanahkan kepada Kanwil DJP Jakarta Barat dapat diraih.
Capaian Kanwil DJP Jakarta Barat Semester I tahun 2024 berdasarkan jenis pajaknya terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp15,65 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp15,98 triliun, PBB dan BPHTB negatif sebesar Rp538,94 juta, Pendapatan PPh DTP sebesar Rp1,38 juta, dan Pajak lainnya sebesar Rp20,91 miliar.
Empat sektor kegiatan usaha di Jakarta Barat yang memberi kontribusi dominan sebesar 75,84% terhadap realisasi penerimaan adalah sektor perdagangan sebesar Rp15,30 triliun (48,35%), sektor industri pengolahan sebesar Rp5,28 triliun (16,69%), sektor pengangkutan pergudangan sebesar Rp1,87 triliun (5,92%), dan sektor konstruksi sebesar Rp1,54 triliun (4,88%).
Dari sisi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, kinerja penerimaan SPT Tahunan Kanwil DJP Jakarta Barat sampai dengan 30 Juni 2024 telah mencapai 82,80%, atau telah menerima 341.629 SPT Tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT. Dalam kesempatan kegiatan Bakti Sosial Donor Darah pada 3 Juli 2024 lalu, Farid menyampaikan komitmennya untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat kepada institusi, baik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun DJP, terlebih Kanwil DJP Jakarta Barat. Tanpa kepercayaan publik yang tinggi pada institusi DJP, kepatuhan pajak akan sulit ditingkatkan.
“Jadi, kami tegaskan bahwa Kanwil DJP Jakarta Barat membuka diri untuk menampung masukan masyarakat demi tetap menjaga komitmen dan integritas. Masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu kehilangan kepercayaan kepada DJP. Dengan cara itu, kita bisa bekerja sama untuk mengawal pencapaian target penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa,” pungkas Farid. (bl)
IKPI, Jakarta: Ekonom senior Faisal Basri tak setuju dengan rencana pemerintah mengenakan bea masuk 200% untuk barang-barang China. Dia menilai kebijakan itu diskriminatif.
“Tidak boleh diskriminatif terhadap produk China yang masuk barang impor,” kata Faisal seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (8/7/2024).
Faisal menilai bea masuk tinggi baru bisa dilakukan apabila China terbukti melakukan dumping. Dumping adalah istilah untuk menyebut kebijakan suatu negara ketika menjual barang lebih murah di luar negeri
Faisal mengatakan apabila China terbukti melakukan dumping, maka pemerintah bisa melakukan countervailing duty alias kebijakan bea masuk tinggi untuk mengimbangi subsidi yang diberikan kepada eksportir di negara pengekspor.
“Tapi, tidak boleh diskriminasi,” kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan berwacana mengenakan nilai pajak yang tinggi, khususnya untuk barang-barang yang diimpor dari China. Hal ini dilakukan untuk memerangi banjirnya impor dari Negeri Tirai Bambu.
Terkait apakah pengenaan pajak akan sampai 200%, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Budi Santoso, mengatakan tidak menutup kemungkinan besaran pajak tersebut.
“Ya bisa saja (dikenakan 200%), tergantung hasil penyelidikannya. Kita tunggu dulu masih dalam proses,” kata Budi Santoso.
Budi mengatakan saat ini sudah ada penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) terkait banjirnya impor dari China. Jika penyelidikan itu selesai maka akan ditetapkan pajak atau bea masuk melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).
“Memang sekarang lagi ada penyelidikan oleh KPPI, kalau prosesnya sudah selesai segera ditetapkan bea masuk melalui mekanisme BMTP,” jelas dia.
Pemerintah masih mengkaji besaran tarif bea masuk terhadap barang-barang impor dari China. Rencananya, besaran tarif bea masuk itu senilai 200%.
“Nanti kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Pembahasan ketetapan tarif bea masuk itu sedang dirumuskan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi industri yang terdampak lonjakan impor barang-barang dari China.
Febrio belum bisa memastikan tanggal pasti tarif bea masuk itu bisa ditetapkan bersama dengan besaran tarifnya. Ia hanya memastikan, pengenaannya akan diterapkan untuk produk hulu sampai hilirnya, mulai dari bahan baku seperti serat sampai kain, sampai pakaian jadi.
“Nah itu kan semuanya ada produksi di Indonesia juga, sehingga kita melihat bagaimana produksi di Indonesia ini bisa tetap berjalan dengan baik di tengah sekarang memang kondisi di China, di Tiongkok terutama overcapcity,” tegasnya.
“Jadi memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” ungkap Febrio. (bl)
IKPI, Jakarta: Sebagai organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sudah seharusnya menganut asas transparansi kepada seluruh anggotanya, khususnya transparansi laporan keuangan.
Calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld mengatakan, transparansi tersebut dibutuhkan karena dana asosiasi yang terhimpun didapatkan dari iuran anggota dan kegiatan organisasi.
Berdasarkan hal tersebut, Vaudy beranggapan perlunya dibentuk auditor keuangan dari internal. “Karena IKPI mengelola uang anggota, jadi transparansi laporan keuangan menurut saya adalah hal yang wajib dan itu akan kami lakukan saat terpilih memimpin IKPI di Kongres XII Bali, 18-20 Agustus 2024,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2024).
Pasangan calon nomor 01 (Vaudy-Jetty) mengungkapkan, saat ini laporan keuangan IKPI hanya disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang dihadiri sebagian kecil pengurus.
“Laporan keuangan juga disampaikan saat Kongres, tetapi kegiatan lima tahunan ini juga hanya dihadiri maksimal 25% anggota. Jadi menurut saya, penyebaran informasinya menjadi tidak optimal,” katanya.
Vaudy menjanjikan di masa kepemimpinannya nanti, laporan keuangan akan disampaikan setiap tahun dan sudah melewati proses internal dan eksternal. “Laporan keuangan tahunan akan kami kirimkan melalui email anggota sehingga 100 persen anggota bisa mengetahuinya,” ujarnya.
Selain laporan keuangan, Vaudy – Jetty juga akan membentuk Tim Audit Internal atas laporan keuangan dari pusat sampai ke cabang-cabang.
“Auditor internal ini akan memeriksa laporan keuangan pengurus pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik sebelum disampaikan ke anggota,” ujarnya.
Dijelaskannya, auditor internal akan diambil dari anggota IKPI yang berprofesi sebagai akuntan publik dan akuntan yang membuka kantor jasa akuntansi. Akan dibentuk dari Pusat, Pengda, Pengcab.
“Mereka ini langsung di bawah pimpinan Ketua Departemen Audit. Tim audit di Pengda dan Pengcab sendiri akan dibentuk oleh pengurus pusat dan setiap tahun buku, supaya melibatkan banyak anggota dalam memeriksa laporan keuangan,” ujarnya. (bl)
Oleh: T Arsono Timses Ruston Tambunan-Lisa Purnama Sari
IKPI, Jakarta: Dalam struktur organisasi; pemerintahan atau dunia usaha, pimpinan tertinggi (ketua umum, presiden, dan direktur utama) mempunyai peran sentral yang banyak ditafsirkan banyak orang, sebagai posisi yang sulit untuk digantikan tugasnya oleh struktur di bawahnya. Peran wakil sering dianggap sebagai “pelengkap” seperti ban serep, atau poster pajangan yang di gantung dinding.
Pola pikir seperti itu merupakan pola pikir yang sudah usang “kolot”. Padahal struktur wakil ketua umum tidaklah demikian. Pembetukan pos posisi wakil ketua umum tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai. Jadi wakil bukanlah hanya sebatas pajangan seperti poster photo di dinding, tetapi mempunyai fungsi yang hampir serupa dengan pimpinannya.
Ibarat pertandingan Euro 2024 yang ramai saat ini, ketua umum adalah kapten kesebelasan, mengatur irama dan strategi permainan. Sedangkan wakil ketua umum adalah “seorang libero”, menghalang serangan lawan untuk selanjutnya mengumpan kembali ke kapten dan selanjutnya bola diumpan kepada para striker.
Di dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) jabatan wakil ketua umum diaktifkan kembali pada periode 2024-2029, sebelumnya posisi wakil ketua umum digantikan oleh sekretaris umum yang pada prinsip kerja dan kewenangannya sama dengan wakil ketua umum.
Di masa kepemimpinan Ruston Tambunan sebagai Ketua Umum IKPI, sekretaris umum mempunyai peran yang sangat penting di dalam organisasi. Artinya, ketua umum sering kali meminta sekretaris umum menggantikan perannya dalam setiap undangan eksternal disaat berhalangan hadir.
Bukan hanya itu saja, kegiatan cabang IKPI se-Indonesia dan kebijakan-kebijakan di dalam kesekretariatan juga dipercayakan penuh kepada sekretaris umum. Dengan demikian, peran wakil ketua umum/sekretaris umum menjadi sangat vital untuk sebuah asosiasi.
Dalam kontestasi pemilihan ketua umum IKPI periode 2024-2029, incumbent Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan yang juga kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum bergandeng-tangan bersama Lisa Purnamasari, juga merupakan Ketua Departemen Pendidikan di periode kepengurusannya untuk menjadi wakil ketua umum-nya.
(Foto: Istimewa)
Penunjukan itu bukan tanpa sebab, sebagai Ketua Departemen Pendidikan, Lisa telah menunjukan kinerja yang luar biasa. Tanggung jawabnya yang diembannya dibuktikan dengan menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi.
Melalui programnya, Lisa telah berhasil melakukan penanda-tanganan MoU dengan 79 perguruan tinggi di-Indonesia. Berdasarkan MoU tersebut, lisa juga telah melaksanakan berbagai kegiatan kerja sama antara IKPI dengan perguruan tinggi baik berupa seminar, praktisi mengajar dan banyak program lainnya.
Bahkan di cabang-cabang IKPI, kerja sama dengan perguruan tinggi telah mendatangkan manfaat ekonomi yang cukup signifikan. Caranya dengan kerja sama penyelenggaraan kursus brevet dan lainnya. Dengan demikian, program IKPI untuk membantu perguruan tinggi mencetak lulusan yang siap kerja, bukan hanya menguntungkan untuk satu pihak, melainkan kedua belah sama-sama diuntungkan.
Dengan pengalamannya itu, Lisa juga tidak diposisikan sebagai “ban serep” oleh pasangannya. Kemampuan leadership yang sudah teruji, menjadikan Lisa Purnamasari bisa menggantikan tugas ketua umum apabila sedang berhalangan.
Kedekatan Lisa dengan anggota cabang IKPI di seluruh Indonesia juga tak perlu diragukan lagi. Sebagai pengurus pusat, Lisa merupakan sosok yang pandai bergaul dan menempatkan diri. Hal itu mempermudah dirinya masuk dan dikenal oleh seluruh pengurus dan anggota cabang IKPI se-Indonesia. Dengan demikian, Lisa merupakan sosok yang tepat untuk mendampingi Ruston pada periode kepengurusan IKPI mendatang.
Bahwa perjalanan Lisa dalam IKPI telah dimulai sejak tahun 1990-an, yakni saat pertama kali masuk manjadi anggota IKPI. Lisa juga dipercaya menjadi sekretaris konggres IKPI di Batam tahun 2009, sekretaris konggres IKPI di Makasar tahun 2014, dilanjutkan dengan sekretaris KOnggres IKPI di Batu (Malang) tahun 2019. Dan menjadi ketua panitia congress IKPI di Bali pada Agustus 2024 mendatang.
Beberapa prestasi Lisa Purnamasari yang patut dicatat adalah Kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan perusahaan – perusahaan swasta; Pengalaman dan prestasinya itu tentunya telah memberikan sumbangsih yang sangat lumayan bagi IKPI dan bisa dirasakan hingga saat ini.
Dengan demikian, dapat dikatakan Lisa Purnamasari sudah cukup matang menjadi wakil ketua umum IKPI periode 2024 – 2029. Beliau telah “mentas” dan “mentes” atau “telah matang dan mumpuni untuk duduk di posisi tersebut.
Bahwa di luar pekerjaan dan prestasi yang diraih, Lisa Purnamasari juga tetap merupakan sosok teladan bagi wanita Indonesia pada umumnya. Di samping kesibukannya – Lisa tetap menjalankan kodratnya sebagai seorang ibu yang tidak lupa memberikan perhatian kepada keluarga tercinta.
Harapannya, pasangan nomor (02) Ruston Tambunan – Lisa Purnamasari bisa menjadi berkah dan hadiah buat IKPI untuk bisa melanjutkan capaian yang telah diraih dan bersama-sama membenahi kekurangan yang masih ada.
Seperti kata pepatah, “Setiap masa akan datang sosok tepat”. Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari untuk IKPI Maju, Inklusif dan Mendunia.
IKPI, Jakarta: Denting ratusan pesan WhatsApp grup dari anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) setiap harinya terdengar jelas masuk di handphone. Rasanya suara itu cukup memerahkan hati dan pikiran saya.
Terkadang, pesan yang masuk terbaca kurang pantas dan kerap kali memojokkan seseorang yang tidak terbukti kesalahannya. Kondisi ini membuat emosi terkadang meledak-ledak ingin mengeluarkan amarah tentunya dengan balasan menohok kepada si penyebar pesan tersebut.
Namun, lagi-lagi sebagai orang dewasa, beretika dan profesional, rasa amarah harus tertahan dan ditahan dengan “vitamin sabar”. Karena, menurut pepatah orang yang sabar akan selalu disayang Tuhan.
Pernyataan itu merupakan ungkapan T Arsono, sebagai manusia biasa, profesional, konsultan pajak, pengurus organisasi dan juga tim sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari.
Bagaimana tidak, kontestasi Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI ini seolah meng-eliminasi kontestasi para ketua pengawas yang juga dilakukan pada saat bersamaan yakni 18-20 Agustus 2024 di Nusa Dua, Bali.
“Semua perhatian anggota hanya tersedot kepada pasangan calon ketua umum dan calon wakil ketua umum. Seakan ketua pengawas hanya sebagai organ pelengkap saja dalam organisasi, padahal tugas mereka sangat penting untuk mengawasi jalannya organisasi,” kata Arsono.
Tentu di dalam dalam hidup manusia selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan, yang tentunya pilihan yang diambil harus yang terbaik dan sesuai fakta dan logika.
Artinya, sebagai manusia yang cerdas pastinya membutuhkan alat ukur dalam melakukan penilaian, apalagi penilaian itu diberikan kepada seorang pemimpin dan calon pemimpin. Dalam konteks pemilihan ketua umum dan wakil ketua umum IKPI, harusnya anggota bisa melihat rekam jejak dari calon pemimpin yang akan mereka pilih nanti.
Contoh pasangan Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari, sebagai incumbent ketua umum yang menjabat sejak awal 2022 hingga saat ini Ruston telah banyak memberikan kemajuan-kemajuan besar untuk organisasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini.
Prestasi itu ditorehkan Ruston di tingkat nasional dan internasional. Untuk di tingkat nasional, sebagai Ketua Umum, Ruston menjadikan IKPI mendapatkan dua kali penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak, dan penghargaan itu langsung diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keda Ruston.
Leadership Ruston yang kuat, juga menjadikan IKPI menyatu dari tingkat pusat hingga cabang di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu bisa dibuktikan dengan kegiatan rutin tahunan sosialisasi peraturan perpajakan kepada wajib pajak pribadi/badan, serta pengisian SPT tahunan pribadi/badan.
Ruston juga mempunyai jaringan yang kuat di kalangan dunia usaha. Sepak terjangnya yang dianggap mumpuni, menjadikan dia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Komtap di Kadin Indonesia.
Dengan posisi itu, Ruston bisa memperjuangkan apa yang dicita-citakan seluruh anggota IKPI yakni Undang-Undang Konsultan Pajak, melalui jalur pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia dan daerah.
Untuk dunia internasional, kepercayaan asosiasi konsultan pajak Asia Pasifik yang tergabung di dalam Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA) mempercayakan Ruston Tambunan sebagai Deputy periode 2023-2024 dan dilanjutkan sebagai Presiden AOTCA periode 2025-2026.
Prestasi untuk IKPI juga ditorehkan Lisa Purnamasari. Sebagai Ketua Departemen Pendidikan IKPI, Lisa terus membangun Tri Dharma perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Selama periode kepengurusan IKPI 2019-2024, sudah 79 perguruan tinggi di Indonesia yang menandatangani MoU kerja sama bidang pendidikan dengan IKPI.
Angka tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan yakni 70 perguruan tinggi. Jadi, melalui tangan dingin Lisa, jajaran pengurus pusat dan pengurus daerah IKPI bukan hanya asosiasi yang melulu tentang sosialisasi perpajakan, tetapi juga ikut membangun dunia pendidikan untuk ikut menyumbang sumber daya manusia yang siap kerja di sektor perpajakan.
Jadi, pasangan calon Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari bukan jual janji tetapi melaksanakan amanah kongres dengan langkah langkah strategis dan nyata untuk membesarkan IKPI, Ruston-Lisa sudah melakukan dan akan melanjutkan program-programnya untuk kemajuan IKPI dimasa mendatang.
IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum IKatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld menegaskan pengurus pusat tidak hanya berfokus dalam memajukan IKPI, namun juga berpikir untuk memajukan anggotanya di seluruh Indonesia.
“Komitmen ini telah terpampang jelas dalam misi Vaudy-Jetty, dan telah dituangkan melalui program kerja,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/7/2024).
Vaudy menyatakan, sebagai asosiasi terbesar dan tertua di Indonesia tentu diharapkan kemajuan dibangun di segala lini. Karena akan terasa percuma jika kemajuan hanya kepada IKPI saja sebagai asosiasi, tetapi anggota mencari jalan sendiri-sendiri untuk memajukan dirinya.
“Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Yang benar adalah, IKPI maju dan anggotanya juga harus maju,” kata Vaudy.
Di dalam program kerjanya, Vaudy-Jetty membedakan mana program untuk kemajuan IKPI dan program yang akan dijalankan untuk kemajuan anggota.
Dia menjelaskan, kemajuan IKPI tidak otomatis dirasakan anggota. Dengan demikian, menurutnya ketua umum lah yang harus memberikan perhatian kepada anggotanya, dan merancangnya dalam program khusus kemajuan anggota. (bl)
IKPI, Jakarta: Kontestasi menuju kursi ketua umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada Kongres XII di Nusa Dua, Bali 18-20 Agustus 2024 memunculkan banyak hasrat anggota di asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini untuk maju mencalonkan diri.
Memang keinginan seperti itu tidak dilarang oleh peraturan perkumpulan. Asalkan calon tersebut mendapatkan dukungan anggota dan disusulkan oleh Rapat Anggota Cabang, maka mereka berhak menjadi calon ketum, tentunya setelah melalui verifikasi data diri yang dilakukan oleh panitia pemilihan.
Mengingat kondisi tersebut, Henri PD Silalahi tergelitik menceritakan pengalamannya selama berorganisasi di IKPI. Di dalam pengalaman pribadinya, dia pernah merasakan sebagai pengurus cabang, koordinator di KP3SKP pelaksana USKP, anggota dan ketua panitia diberbagai kepanitiaan kegiatan IKPI serta sebagai Ketua Departemen Humas dan IT pada masa kepemimpinan M. Soebakir dan berlanjut sebagai Ketua Departemen Humas pada kepemimpinan Ruston Tambunan.
Henri mengawali cerita dari chat WhatsApp salah satu rekannya yang merupakan ketua cabang IKPI. “Beliau chat di grup kecil kami yang isinya: ‘Nanti pak Henry saatnya 2029 ya. Setujuuu ya’,” kata Henri seraya membacakan isi percakapan tersebut.
Namun, usulan sekaligus motivasi itu dijawabnya dengan santai bahwa keinginan jadi ketua umum di organisasi sebesar IKPI adalah kebanggaan dan tentunya dia mengaku sangat tertarik untuk itu. Tetapi saya sangat sadar diri, kemampuan dan pengalaman berorganisasi saya belumlah cukup untuk menjadikan saya sosok pemimpin IKPI.
Henri menjelaskan, mengapa profil dirinya masih sangat jauh dari profil seorang ketua umum IKPI, karena menjadi ketua umum IKPI itu tanggung jawabnya besar yakni memastikan roda organisasi berjalan dengan baik, melayani anggota untuk memenuhi haknya bersamaan dengan itu juga menyiapkan dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk membangun, meningkatkan serta menjaga kompetensi anggota, tidak cukup hanya disitu ketum juga bertanggung jawab untuk membangun ekosistem perpajakan yang baik dan sehat sehingga status Officium Nobile untuk profesi konsultan pajak terus ditingkatkan dan dijaga, yang pada akhirnya profesi ini dirindukan oleh masyarakat wajib pajak dan pemerintah sebab profesi konsultan pajak adalah berfungsi sebagai intermediaries.
“Saya mengikuti periode kepemimpinan bapak M. Soebakir dan periode kepemimpinan bapak Ruston Tambunan. Mereka berdua masih dalam satu masa kepengurusan masa bakti 2019-2024, namun pada akhir tahun 2021 bapak M. Soebakir mengundurkan diri karena kesehatannya, lalu sesuai dengan AD/ART IKPI Wakil Ketua Umum otomatis naik menjadi Ketua Umum IKPI,” ujarnya.
Sebagai ketua departemen dalam periode 2019-2024, periode ini adalah periode yang sangat luar biasa sebab pada periode ini terjadi peningkatan jumlah anggota dari 2000an menjadi hampir 7000. Di samping itu, periode ini juga mengalami masa pandemi Covid-19 dalam kurun waktu akhir awal 2020 hingga akhir 2021 yang sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat dalam semua lini.
“Saya menjadi saksi bagaimana seorang ketua umum itu harus betul betul merelakan waktunya, tenaganya, pikirannya bahkan materi untuk memimpin IKPI. Memenuhi berbagai undangan baik bersifat seremonial, sebagai pembicara dalam kegiatan akademis maupun dalam diskusi ilmiah dengan dunia kampus, pelaku usaha dan pemerintah termasuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mengatasi berbagai persoalan anggota baik internal maupun yang ada kaitannya dengan pihak pihak lain,” kata Henri.
Selain itu lanjut Henri, dia juga menyaksikan betapa ketua umum dalam satu hari bergerak mengikuti kegiatan 1 s.d 3 kegiatan, jika tanpa kemampuan yang prima tidak mungkin seorang ketua umum mampu melakukan itu. Sebab, ketua umum itu kedudukannya adalah bersifat sosial memimpin organisasi IKPI yang non-profit oriented yang jajarannya mulai dari pengurus pusat, pengurus daerah dan pengurus cabang semua berada pada posisi yang sama yakni para volunteer yang disatukan oleh kepedulian kepada perkumpulan.
Dari pengalaman tersebut menurut Henri syarat tak tertulis untuk menjadi Ketum IKPI harulah memenuhui beberapa kriteria selain yang disebutkan dalam AD/RT yakni:
Keluarganya sudah mapan dalam arti anak anaknya sudah mandiri
Kantornya sudah mandiri artinya tidak bergantung sepenuhnya kepada dirinya
Pendidikannya sudah S3 (doktor) sebab pada setiap pertemuan dengan para stakeholder lainnya akan berdiskusi dan bertukar pikiran maka kompetensi yang juga dicerminkan dengan gelar akademis sangat penting agar dapat mendudukkan dirinya sejajar dengan pimpinan asosiasi pelaku usaha, profesi maupun pemerintah serta stakeholder lainnya
Mempunyai buah pikiran yang telah teruji: bisa dicek di internet
Berpikir strategis dan konsepsional serta mempunyai leadership yang mumpuni yang telah teruji: dapat dilihat dari track recordnya
Mengapa demikian? Sebab ketua umum IKPI itu adalah pemimpin asosiasi non-profit oriented, tidak digaji dan jajarannya juga adalah orang orang yang volunteer dan jangan lupa bahwa pimpinan tertinggi suatu organisasi adalah bagaikan ETALASE yang dilihat oleh pihak lain. Pribadi Ketua umum yang kompeten dan berkarakter harus kita akui mampu mengangkat organisasi yang dipimpinnya
Dia juga selalu sampaikan ke kawan-kawan ketika diskusi tentang calon ketum: jangan calonkan orang yang anda sendiri tahu dan sadar orang tersebut belum memenuhi syarat, jika itu anda lakukan maka anda telah mengantarkan orang tersebut pada kehancuran dan bersamaan dengan itu tentu akan berpengaruh pada asosiasi yang dipimpinnya apapun nama asosiasi non-profit tersebut yang berskala nasional.
Sebagai anggota yang sarat pengalaman menjadi pengurus di IKPI, Henri meyakini bahwa Ruston Tambunan dan pasangannya Lisa Purnamasari sangat layak dan pantas untuk menduduki kursi kepemimpinan IKPI untuk periode 2024-2029. Hal itu untuk menjadikan IKPI “Semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia”.
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) saat ini butuh pemimpin (ketua umum) yang mampu mempengaruhi dan tidak bersikap atau bertindak otoriter. Hal ini dilakukan agar seorang ketua umum mampu bekerja lebih agresif, masif, dan kreatif untuk tantangan masa depan IKPI yang lebih besar.
Bukan saja tentang membuat ide, tetapi dibutuhkan pula pemimpin yang mau terjun langsung dan mampu memberikan jawaban serta solusi terhadap permasalahan anggota dan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang menjadi tolok ukur pemimpin yang setia kepada organisasi yang dipimpinnya.
Demikian dikatakan Jemmi Sutiono yang juga merupakan tim sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld dan Jetty, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2024).
Jemmi menegaskan, kepemimpinan yang paling efektif saat ini bukanlah tentang keahlian berpikir dan memiliki semua jawaban. “Ini tentang menjadikan individu profesi menjadi manusia utuh atas peran dan fungsinya, menunjukkan kerentanannya, berhubungan dengan orang lain, dan mampu mengeluarkan potensi mereka. Itu yang harus dimiliki seorang pemimpin IKPI saat ini dan kedepannya” ujarnya.
Menurutnya, pola dan jiwa kepemimpinan seperti itu saat ini melekat kepada pasangan Vaudy Starworld-Jetty. Kedua sosok itu dinilai mempunyai kedekatan personal dan emosional kepada para anggota IKPI di seluruh Indonesia.
Dia juga meyakini bahwa Vaudy bukan hanya bisa membesarkan IKPI, tetapi juga mengembangkan potensi yang dimiliki setiap anggota untuk terus berkembang baik ditingkat pusat maupun cabang.
Jemmi juga mengutip apa yang dikatakan Hortense Le Gentil yakni “Pemimpin yang baik mampu untuk menciptakan pemimpin lainnya, bukan yang berbasis otoriter melainkan dekat dengan individu anggota, dan mampu serta menciptakan kebersamaan”.
