Category: News

IKPI, Jakarta: Antusiasme pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bersama anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terlihat tinggi dalam Seminar Edukasi Pajak Gratis yang membahas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan melalui sistem Coretax DJP. Kegiatan yang diselenggarakan Departemen Humas IKPI ini berlangsung Kamis (29/1/2026) pukul 13.30–16.30 WIB dan diikuti ribuan peserta secara daring dari berbagai daerah.

Sesi WP Badan menghadirkan Wilsary, anggota IKPI, sebagai narasumber dengan Insan Warsito, juga anggota IKPI, sebagai moderator. Seminar ini merupakan bagian dari rangkaian edukasi SPT Tahunan Coretax yang digelar setiap hari Kamis selama tiga pekan, mulai 29 Januari hingga 12 Februari 2026, dengan pembagian sesi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Dalam sambutannya, Wilsary menyampaikan bahwa perubahan sistem pelaporan dari DJP Online ke Coretax membutuhkan adaptasi dari Wajib Pajak, khususnya badan usaha. Karena itu, IKPI hadir untuk mendampingi pelaku usaha agar memahami alur pengisian SPT Tahunan secara lebih teknis dan praktis.

“Untuk pelaporan tahun pajak 2025 yang disampaikan di 2026 ini sudah menggunakan Coretax. Perubahannya cukup signifikan dari sisi teknis, meskipun secara substansi tidak terlalu banyak. Melalui seminar ini kami berharap Wajib Pajak bisa lebih siap dan meminimalkan kesalahan pelaporan,” ujar Wilsary.

Dalam pemaparannya, Wilsary menjelaskan bahwa pengisian SPT Tahunan Badan di Coretax kini dimulai dari formulir induk, dilanjutkan dengan pengisian lampiran secara bertahap. Peserta diperkenalkan pada sejumlah lampiran penting, seperti daftar kepemilikan, perhitungan biaya pinjaman (debt equity ratio), klasifikasi sektor usaha, koreksi fiskal per akun, hingga penyusutan aset berdasarkan kelompok.

Materi juga mengulas perbedaan antara e-form DJP Online dan Coretax, di mana pengisian kini dilakukan langsung di aplikasi, dengan dukungan data pre-populated seperti bukti potong. Meski demikian, Wajib Pajak tetap diminta menyiapkan kertas kerja pendukung, termasuk laporan keuangan, daftar penyusutan, rekap PPh Pasal 25, bukti potong, serta data PPh final sebelum memulai pengisian.

Wilsary menekankan bahwa seluruh Wajib Pajak Badan, termasuk PT perorangan, wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyiapkan laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak. Ia juga mengingatkan pentingnya pemilihan sektor usaha yang tepat di Coretax karena berpengaruh pada format laporan keuangan yang digunakan dalam SPT.

Moderator Insan Warsito memandu jalannya diskusi agar peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara interaktif selama sesi berlangsung. Simulasi kasus turut disajikan untuk membantu peserta memahami alur pelaporan SPT Badan, mulai dari pembuatan konsep SPT, pengisian induk, lampiran, hingga penyampaian SPT melalui Coretax yang terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak.

Departemen Humas IKPI menyampaikan bahwa seminar ini terbuka untuk umum secara gratis dengan persyaratan tertentu, sekaligus menjadi wadah bagi anggota IKPI untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga memberi ruang kolaborasi antara konsultan pajak dan pelaku UMKM dalam menghadapi implementasi Coretax.

“Kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berbagi ilmu. Semoga menjadi pahala dari Yang Maha Esa, sekaligus membuka peluang profesional dari peserta yang mengikuti seminar ini,” disampaikan panitia.

Program Seminar Edukasi Pajak Gratis ini merupakan bagian dari komitmen IKPI dalam mendukung Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan melalui pendekatan edukatif, khususnya di tengah transisi penggunaan Coretax untuk pelaporan SPT Tahunan. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melalui Departemen Humas menggelar Seminar Edukasi Pajak Gratis yang mengupas tuntas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui sistem Coretax DJP. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Kamis selama tiga pekan mulai 29 Januari 2026 dan diikuti ribuan peserta secara daring, serta sebagian peserta hadir secara luring.

Pada pelaksanaan perdana, Kamis (29/1/2026), sesi pertama berlangsung pukul 09.00–12.00 WIB dengan menghadirkan Puji Rahayuningsih, anggota IKPI, sebagai narasumber dan Rochjati, juga anggota IKPI, sebagai moderator. Materi difokuskan pada pemahaman teknis pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi, mulai dari persiapan dokumen hingga tahapan pengisian di Coretax.

Dalam paparannya, Puji menjelaskan bahwa kewajiban pelaporan SPT tetap melekat pada seluruh Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP, termasuk karyawan, pengusaha, pekerja bebas, hingga Wajib Pajak nonaktif. Peserta juga dibekali pemahaman mengenai pentingnya validasi NIK ke Coretax agar bukti potong dapat terbaca otomatis di sistem.

“Sekarang NIK harus benar-benar terkoneksi dengan Coretax. Kalau belum tervalidasi, kendalanya bisa berasal dari Coretax atau data Dukcapil. Ini perlu dicek lebih dulu agar proses pelaporan tidak terhambat,” ujarnya.

Seminar turut mengulas dokumen yang wajib disiapkan sebelum pelaporan, antara lain daftar peredaran usaha tahunan, bukti potong dari pemberi kerja atau lawan transaksi, daftar harta dan utang per akhir tahun, serta data anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Dijelaskan pula ketentuan penggabungan penghasilan suami-istri dalam satu SPT, termasuk status PTKP hingga maksimal K3.

Peserta juga dipandu secara bertahap mulai dari login akun Coretax, pembuatan konsep SPT, pengisian induk SPT, hingga Lampiran 1 yang mencakup harta, utang, daftar tanggungan, penghasilan neto, serta bukti pemotongan pajak. Melalui Coretax, bukti potong kini muncul otomatis sehingga Wajib Pajak tidak lagi perlu melakukan input manual seperti pada sistem sebelumnya.

Selain itu, dijelaskan klasifikasi sumber penghasilan, baik dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun pekerjaan bebas. Untuk Wajib Pajak dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar masih diperkenankan menggunakan metode pencatatan, sementara yang melebihi batas tersebut diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

IKPI juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam mendeklarasikan seluruh harta, termasuk rekening bank, kendaraan, properti, investasi, hingga piutang. Seluruh data tersebut menjadi bagian dari penghitungan pajak terutang dan dapat menjadi dasar klarifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian di kemudian hari.

Kegiatan ini sekaligus membuka ruang bagi para anggota IKPI untuk berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Panitia menyampaikan bahwa seminar menjadi ajang kolaborasi edukatif antara konsultan pajak dan Wajib Pajak, dengan harapan meningkatkan literasi perpajakan sekaligus memperluas jejaring profesional.

Program Seminar Edukasi Pajak Gratis ini merupakan bagian dari komitmen IKPI dalam membantu pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak melalui pendekatan edukatif berbasis praktik langsung penggunaan Coretax. (bl)

IKPI, Palembang: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyoroti cepatnya perubahan sistem dan regulasi perpajakan di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut konsultan pajak dan wajib pajak untuk terus beradaptasi melalui pembelajaran berkelanjutan.

Pernyataan ini disampaikannya saat Seminar dan PPL IKPI Cabang Palembang bertema “Coretax: Strategi Adaptasi dan Implementasi Praktis”, Kamis (29/1/2026).

Vaudy menilai Coretax menjadi contoh nyata transformasi digital perpajakan yang membutuhkan kesiapan sumber daya manusia.

Ia menegaskan bahwa PPL merupakan instrumen penting bagi anggota IKPI untuk menjaga kompetensi profesional.

Selain itu, ia mendorong anggota agar aktif berbagi pengetahuan dengan masyarakat guna memperluas literasi perpajakan.

Vaudy juga mengingatkan bahwa tantangan ke depan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perubahan pola pelayanan dan komunikasi dengan wajib pajak.

Dalam kegiatan tersebut, IKPI turut melibatkan peserta umum sebagai bagian dari upaya edukasi publik.

Acara dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan Ikatan Notaris Indonesia dan IDI Cabang Palembang.

Melalui pendekatan ini, IKPI memperkuat posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi modernisasi sistem pajak. (bl)

IKPI, Palembang: Tingginya antusiasme masyarakat mengikuti Seminar dan PPL IKPI Cabang Palembang mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld. Kegiatan yang digelar Kamis (29/1/2026) tersebut diikuti 135 peserta dari kalangan anggota dan umum.

Vaudy menyebut, kehadiran 68 peserta umum dan 67 anggota IKPI mencerminkan meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya pemahaman perpajakan, khususnya terkait implementasi Coretax.

“Saya mengapresiasi Pengcab Palembang karena berhasil menghadirkan peserta dari kalangan umum dan anggota dalam jumlah yang hampir seimbang,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).

Ia juga memuji pengaturan ruang seminar yang mengombinasikan peserta IKPI dan non-IKPI dalam satu forum, sehingga interaksi berjalan lebih cair dan produktif.

Menurut Vaudy, pendekatan ini efektif untuk membangun pemahaman bersama sekaligus memperkenalkan peran konsultan pajak secara langsung kepada masyarakat.

Ia menambahkan, perkembangan kebijakan perpajakan yang sangat cepat menuntut adanya forum edukasi berkelanjutan seperti PPL.

Dalam acara tersebut, peserta mendapatkan paparan teknis terkait strategi adaptasi Coretax yang disampaikan oleh narasumber Sapto Windi Argo.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua IKPI Pengda Sumbagsel Nurlena, Ketua IKPI Cabang Palembang Susanti, serta jajaran pengurus pusat IKPI.

Forum ini menjadi ruang bertemunya praktisi, wajib pajak, dan lintas profesi untuk memperdalam pemahaman terhadap transformasi digital perpajakan. (bl)

IKPI, Palembang: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi di daerah sebagai bagian dari strategi pemerataan layanan konsultan pajak. Hal ini disampaikannya dalam Seminar dan PPL IKPI Cabang Palembang, Kamis (29/1/2026).

Dalam sambutannya, Vaudy mengungkapkan komitmen IKPI untuk mendorong lahirnya cabang baru, termasuk di wilayah Metro dan sekitarnya, serta pembentukan Pengurus Daerah Bengkulu Lampung.

“Pengembangan Pengda dan Pengcab menjadi prioritas agar layanan konsultan pajak semakin dekat dengan masyarakat,” kata Vaudy, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, perluasan jaringan organisasi bukan sekadar menambah struktur, tetapi juga memastikan setiap daerah memiliki sumber daya profesional yang siap mendampingi wajib pajak.

Menurutnya, pertumbuhan aktivitas ekonomi di Sumatera membutuhkan dukungan konsultan pajak yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas.

Vaudy menilai Palembang memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi di Sumatera Selatan, sehingga penguatan cabang di wilayah ini menjadi bagian penting dari roadmap organisasi.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antar-cabang dan pengurus daerah untuk menjaga standar kompetensi anggota IKPI secara merata.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy memberikan apresiasi kepada IKPI Pengda Sumbagsel dan Cabang Palembang yang dinilai aktif menggelar kegiatan edukasi perpajakan.

Seminar ini turut dihadiri perwakilan Ikatan Notaris Indonesia Palembang, IDI Cabang Palembang, serta sejumlah pemangku kepentingan lintas profesi.

Melalui ekspansi organisasi ini, IKPI berupaya memastikan setiap wilayah memiliki akses yang setara terhadap layanan konsultasi pajak profesional. (bl)

IKPI, Yogyakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengupas secara mendalam urgensi Surat Ikatan Tugas (SIT) sebagai fondasi perlindungan hukum konsultan pajak dalam seminar bertema Perlindungan Hukum Konsultan Pajak di Era Coretax: Batas Tanggung Jawab Profesional dan Bimtek Penyusunan Surat Ikatan Tugas yang Defensible yang digelar oleh IKPI Cabang Yogyakarta, Rabu (28/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman bahwa SIT sangat disarankan untuk tersedia sebelum konsultan pajak memberikan jasa kepada klien. Dokumen ini dinilai penting untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua belah pihak sekaligus memberikan kekuatan hukum apabila terjadi perselisihan di kemudian hari.

Bendahara Umum IKPI Pusat sekaligus narasumber, Donny Eduardus Rindorindo, menegaskan bahwa SIT bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian integral dari praktik profesional konsultan pajak yang telah diatur dalam Buku Standar Profesi IKPI.

“Peserta mendapatkan pemahaman bahwa sangat disarankan membuat SIT sebelum memberikan jasa layanan pajak kepada klien. Hal ini diperlukan agar hak dan kewajiban antara konsultan pajak dan klien dapat berimbang dan dituangkan secara formal dalam ikatan tertulis,” ujar Donny, Kamis (29/1/2026).

Ia menambahkan, keberadaan SIT juga menjadi wujud implementasi standar profesi IKPI, sehingga setiap layanan perpajakan memiliki dasar kerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain membahas aspek normatif, seminar ini juga menghadirkan bimbingan teknis penyusunan SIT yang defensible, termasuk pendekatan berbasis skenario sengketa serta praktik lapangan. Materi tersebut diharapkan membantu anggota IKPI menyusun dokumen kerja yang lebih kuat dalam menghadapi potensi persoalan hukum.

Dari sisi penyelenggaraan, Donny menyampaikan bahwa seminar berlangsung lancar dan mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Kegiatan ini dihadiri Ketua IKPI Pengda Yogyakarta serta Ketua IKPI Cabang DIY, Sleman, dan Bantul, dengan partisipasi sekitar 50 peserta secara luring dan 20 peserta yang mengikuti secara daring.

“ Bagi saya, seminar berlangsung dengan lancar dan sukses,” katanya. “Terima kasih sebesar besarnya kepada Ketua Cabang DIY, Bapak Wahyandono, dan seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini secara luring dan secara daring yang dibantu tim teknis penyiaran dari pusat. Ini merupakan terobosan kerjasama antara IKPI Cabang dan IKPI Pusat,” lanjut Donny.

Melalui kegiatan ini, IKPI terus mendorong peningkatan literasi hukum anggotanya, sekaligus memperkuat profesionalisme konsultan pajak di tengah dinamika sistem perpajakan nasional, termasuk implementasi Coretax yang menuntut kepatuhan pajak dan kepastian hukum yang jelas dalam setiap layanan. (bl)