Category: News

IKPI, Kediri: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong IKPI Cabang Kediri untuk tumbuh sebagai cabang yang solid, profesional, dan berintegritas sejak awal pembentukannya. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi IKPI, Lilisen, dalam momentum Rapat Anggota Cabang (RAC) pertama IKPI Cabang Kediri, Selasa (13/1/2026)

Lilisen menegaskan bahwa RAC perdana harus dimaknai sebagai titik awal untuk membangun kebersamaan, rasa memiliki, dan komitmen bersama terhadap organisasi. Menurutnya, fondasi tersebut menjadi kunci agar cabang baru dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan.

“RAC ini bukan sekadar agenda formal, tetapi awal membangun kebersamaan, rasa memiliki, dan komitmen terhadap IKPI. Partisipasi aktif, sikap saling menghargai, serta semangat persatuan perlu dijaga sejak awal,” ujarnya.

Ia menyampaikan harapan Pengurus Pusat agar kepengurusan IKPI Cabang Kediri yang terpilih melalui pemilihan anggota pada 13 Januari 2026 mampu menjalankan roda organisasi secara tertib, transparan, dan inklusif. Seluruh pengurus diharapkan berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kebijakan organisasi.

Menurut Lilisen, pengurus cabang perlu segera membangun struktur organisasi dan program kerja yang berkesinambungan, sekaligus mendorong peningkatan kapasitas dan partisipasi anggota. Selain itu, komunikasi dan sinergi dengan IKPI pusat maupun cabang lain juga menjadi hal yang penting untuk diperkuat.

Dengan kepemimpinan yang kolaboratif dan visioner, IKPI Cabang Kediri diharapkan dapat berkembang menjadi cabang yang mandiri dan berdaya saing, sekaligus menjadi wadah pengembangan profesional konsultan pajak di wilayah Kediri.

Lebih lanjut, Lilisen menilai terbentuknya IKPI Cabang Kediri memiliki arti strategis bagi penguatan organisasi IKPI secara nasional. Kehadiran cabang baru ini mencerminkan pertumbuhan organisasi yang sehat serta memperluas jangkauan pembinaan profesi konsultan pajak hingga ke daerah.

“Kehadiran cabang baru menunjukkan bahwa IKPI terus tumbuh dan memperkuat kebersamaan organisasi secara nasional,” katanya.

Pengurus Pusat juga berpesan kepada Ketua Cabang Kediri terpilih agar memimpin dengan hati, keterbukaan, dan keteladanan. Ketua cabang diharapkan mampu merangkul seluruh anggota, membangun kepercayaan, serta menumbuhkan soliditas dan kekompakan dalam organisasi.

Selain kepada pengurus, pesan juga disampaikan kepada seluruh anggota IKPI Cabang Kediri agar aktif terlibat dalam setiap kegiatan organisasi. Keaktifan anggota dinilai sebagai kekuatan utama dalam membangun cabang yang hidup dan berdaya.

Lilisen turut mengingatkan pentingnya menjaga etika, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan praktik sebagai konsultan pajak. Dengan mematuhi kode etik dan terus meningkatkan kompetensi, anggota diharapkan mampu menjaga marwah profesi sekaligus nama baik organisasi.

Di tingkat daerah, IKPI Cabang Kediri diharapkan dapat berperan sebagai perpanjangan tangan organisasi serta menjadi mitra strategis bagi para pemangku kepentingan. Peran tersebut diharapkan diwujudkan melalui pembinaan anggota yang berkelanjutan, penguatan profesionalisme, serta kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Melalui edukasi dan literasi perpajakan, pendampingan yang beretika, serta kegiatan sosial, IKPI Cabang Kediri diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Lilisen berharap RAC pertama ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan IKPI Cabang Kediri ke depan dan dapat menjadi contoh bagi pembentukan cabang-cabang IKPI lainnya. Dengan pengelolaan organisasi yang baik dan kebersamaan yang kuat, Cabang Kediri diharapkan mampu memperkuat jejaring dan soliditas IKPI secara nasional. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus mempercepat penguatan struktur organisasi melalui pembentukan dan pemekaran cabang di berbagai daerah. Wakil Ketua Umum IKPI Nuryadin Rahman menegaskan, kehadiran pengurus pusat dalam Rapat Anggota Cabang (RAC) pertama merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang wajib dijalankan.

“AD/ART menegaskan bahwa pengurus pusat harus hadir dalam pembentukan cabang baru. Pengurus daerah sebagai kepanjangan tangan pusat diberi kewenangan membentuk kepanitiaan RAC pertama untuk memilih ketua cabang,” kata Nuryadin saat menghadiri pembentukan IKPI Cabang Kediri, Selasa (13/1/2026).

Dalam proses tersebut, Nuryadin menjelaskan bahwa seluruh tahapan telah dijalankan sesuai ketentuan organisasi. Setelah dua calon lainnya mengundurkan diri, forum secara aklamasi menetapkan Sugiyanti sebagai Ketua Cabang IKPI Kediri.

“Pemilihan berlangsung secara aklamasi setelah forum memenuhi kuorum. Dari 30 anggota terdaftar, 13 anggota hadir dan seluruh proses berjalan sesuai AD/ART,” ujarnya. Ia mengapresiasi kinerja panitia dan formatur yang dinilai mampu mengelola pemilihan secara tertib dan profesional.

Dalam sambutannya, Nuryadin mendorong lahirnya lebih banyak cabang IKPI, khususnya di daerah-daerah yang selama ini belum memiliki cabang. Menurutnya, pembentukan cabang bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menjadi sarana mencetak pemimpin dan pengurus baru di tingkat daerah.

“Cabang akan melahirkan pemimpin-pemimpin baru, pengurus baru, serta panitia-panitia yang aktif memperkenalkan IKPI kepada masyarakat,” tegasnya. Ia menilai keberadaan cabang akan mempermudah IKPI menjangkau masyarakat, termasuk lingkungan kampus.

Nuryadin menargetkan pembentukan cabang IKPI dari Sabang hingga Merauke, termasuk rencana pembentukan cabang di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam waktu dekat. Ia meminta seluruh anggota agar tidak alergi terhadap isu pembentukan maupun pemekaran cabang.

“Ketua Umum, Bapak Vaudy Starworld selalu meminta agar isu pembentukan dan pemekaran cabang terus disounding sejak dini, supaya familiar dan tidak menimbulkan resistensi di kemudian hari,” katanya.

Ia juga menyinggung perbandingan dengan asosiasi profesi lain yang jumlah anggotanya jauh lebih kecil, namun memiliki jaringan cabang lebih luas. “IKPI memiliki sekitar 7.800 anggota, tetapi cabangnya baru 46. Sementara asosiasi lain yang anggotanya lebih sedikit justru memiliki cabang jauh lebih banyak. Ini menjadi refleksi bagi kita semua,” ujarnya.

Selain penguatan organisasi, Nuryadin menekankan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan profesi konsultan pajak. Ia mengingatkan seluruh anggota agar senantiasa berpegang pada kode etik dan standar profesi.

“Jika semua anggota menjalankan profesinya sesuai kode etik dan standar, insya Allah kasus-kasus yang tidak kita inginkan, termasuk yang viral belakangan ini, tidak akan terjadi,” tegasnya.

Kepada Cabang Kediri, Nuryadin menyampaikan harapan agar jumlah anggota terus bertumbuh dalam dua tahun ke depan. Ia berharap pada pemilihan ketua cabang berikutnya, partisipasi anggota sudah jauh lebih besar dan tidak stagnan.

Ia menilai Sugiyanti memiliki kapasitas dan pengalaman organisasi yang memadai untuk memimpin Cabang Kediri. Selain berpengalaman, Sugiyanti juga dikenal aktif dalam kegiatan IKPI dan memiliki pemahaman organisasi yang baik.

“Saya berharap Ketua Cabang Kediri segera aktif menggandeng kampus-kampus, masuk ke lingkungan akademik, dan memperkenalkan IKPI lebih luas,” ujarnya. Menurut Nuryadin, keterlibatan kampus penting untuk menyiapkan regenerasi konsultan pajak sekaligus memperkuat basis anggota.

Ia juga mendorong Cabang Kediri melibatkan mahasiswa tingkat akhir, khususnya dari jurusan akuntansi dan perpajakan, dalam kegiatan cabang. “Dengan begitu, setelah lulus dan mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), mereka tidak perlu mencari asosiasi lain karena sudah mengenal dan dekat dengan IKPI,” katanya.

Rapat Anggota Cabang IKPI Kediri turut dihadiri Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Ketua Pengurus Daerah IKPI Jawa Timur Zeti Arina, Ketua Cabang IKPI Malang Ahmad Dahlan, dan anggota Dewan Kehormatan Supardi Joko Susilo, bersama panitia dan anggota IKPI se-Pengda Jawa Timur. (bl)

IKPI, Jakarta: Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) mulai menjalankan mandat organisasi untuk memberikan pendampingan hukum kepada anggota yang tengah menghadapi proses hukum. Pelaksanaan pendampingan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas kebijakan dan arahan Ketua Umum IKPI.

Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum PP IKPI, Andreas Budiman, menegaskan bahwa departemennya berada pada tataran pelaksanaan kebijakan organisasi. Seluruh langkah yang diambil merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar IKPI serta surat penugasan dari Ketua Umum.

“Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum menjalankan mandat organisasi. Kami bekerja berdasarkan kebijakan dan surat penugasan dari Ketua Umum IKPI,” ujar Andreas, Rabu (14/1/2026).

Ia menjelaskan bahwa dasar pemberian bantuan hukum kepada anggota telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf O Anggaran Dasar IKPI, yang mengamanatkan organisasi untuk memberikan bantuan hukum kepada anggota yang terlibat perkara hukum pidana perpajakan dalam menjalankan profesinya, apabila diperlukan.

“Dasar hukumnya jelas dan tertuang dalam Anggaran Dasar IKPI. Apa yang kami lakukan saat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan tersebut,” jelasnya.

Pelaksanaan mandat tersebut juga berkaitan dengan peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu anggota IKPI berinisial AKS di wilayah Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dini hari. Andreas menegaskan bahwa departemennya menyikapi peristiwa tersebut secara profesional dan proporsional.

“Dalam konteks OTT tersebut, kami tidak berada pada posisi untuk menilai substansi perkara. Kami sepenuhnya menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Andreas.

Sebagai langkah awal pendampingan, Andreas menyampaikan bahwa Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum akan melakukan koordinasi dengan pihak keluarga anggota yang bersangkutan. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh sebelum menentukan langkah-langkah pendampingan yang akan diambil.

“Kami akan berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk memahami kondisi yang dihadapi dan menentukan langkah-langkah pendampingan yang paling tepat,” ujarnya.

Menurut Andreas, seluruh bentuk pendampingan akan dilakukan secara profesional, proporsional, dan bertanggung jawab, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta menghormati kewenangan aparat penegak hukum.

“Pendampingan ini adalah bentuk bantuan moral dan organisasi. Kami tidak mengintervensi proses hukum dan tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum,” katanya.

Dengan pelaksanaan mandat tersebut, Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI menegaskan kesiapan menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Umum, ketentuan Anggaran Dasar IKPI, serta prinsip penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan komitmen organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemberian bantuan hukum kepada anggota yang menghadapi persoalan hukum. Kebijakan tersebut dijalankan sebagai amanat organisasi profesi yang telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI.

“IKPI memiliki kewajiban organisasi untuk hadir ketika anggota menghadapi persoalan hukum, sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan profesinya. Ini bukan kebijakan baru, tetapi amanat AD/ART yang harus kami jalankan secara konsisten,” ujar Vaudy, dalam koferensi pers di kantor pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Selasa (13/1/2025).

Sejalan dengan komitmen tersebut, IKPI juga menegaskan sikapnya terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu anggota IKPI berinisial AKS di wilayah Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dini hari. Menurut Vaudy, organisasi menyikapi peristiwa tersebut secara proporsional dan berimbang.

“Pemberian bantuan hukum ini bukan dimaksudkan untuk melawan KPK atau membenarkan tindakan yang sedang diproses. Kami sangat menghormati seluruh proses hukum yang berjalan,” tegasnya.

Vaudy menekankan bahwa IKPI tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi perkara hukum yang melibatkan anggota. Prinsip tersebut, menurutnya, merupakan bagian penting dari negara hukum dan harus dihormati oleh semua pihak.

“Kami mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Penilaian atas suatu perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan,” ujarnya.

Dalam implementasinya, Vaudy memastikan bahwa kebijakan bantuan hukum kepada anggota dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. IKPI, lanjut dia, akan tetap menjaga marwah organisasi dan integritas profesi konsultan pajak di tengah dinamika penegakan hukum.

“Organisasi harus hadir untuk anggotanya, tetapi pada saat yang sama tetap menjunjung tinggi etika, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum,” kata Vaudy. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong penguatan regulasi secara sistemik melalui percepatan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis, sebagai bagian dari upaya pencegahan praktik korupsi, peningkatan transparansi sistem keuangan, serta pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan, penguatan regulasi tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun sistem perpajakan dan keuangan yang berintegritas. Dalam konteks tersebut, IKPI menilai terdapat tiga agenda legislasi penting yang perlu mendapat perhatian bersama.

Pertama, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, yang dipandang krusial untuk membatasi penggunaan uang tunai dalam jumlah besar. Pembatasan ini diyakini dapat mempersempit ruang terjadinya transaksi gelap, korupsi, serta praktik pencucian uang yang sulit ditelusuri dan berpotensi merugikan penerimaan negara.

Kedua, RUU Perubahan Nilai Rupiah (Redenominasi), yang bertujuan menyederhanakan nilai nominal rupiah sekaligus mendorong modernisasi sistem pembayaran. Redenominasi dinilai dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat transparansi peredaran uang, serta mendorong transaksi keuangan yang lebih tercatat dan akuntabel.

Ketiga, RUU Konsultan Pajak, yang memiliki posisi strategis dalam sistem perpajakan nasional. RUU ini pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2019–2024, namun saat ini tidak lagi tercantum dalam daftar Prolegnas. IKPI memandang, ketiadaan payung hukum khusus bagi profesi konsultan pajak berpotensi melemahkan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun bagi profesi itu sendiri.

“Undang-undang konsultan pajak penting untuk melindungi hak wajib pajak, memperkuat standar dan tanggung jawab profesi konsultan pajak, serta membantu negara dalam mengamankan penerimaan pajak,” ujar Vaudy, Selasa (13/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, IKPI juga menanggapi peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu anggota IKPI yang berinisial AKS di wilayah Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dini hari.

IKPI menegaskan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara internal, IKPI menegaskan bahwa mekanisme organisasi telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Penilaian atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau standar profesi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan IKPI, termasuk dalam penjatuhan sanksi. Pengurus Pusat akan mengambil keputusan organisasi berdasarkan hasil putusan Dewan Kehormatan tersebut.

Terkait pendampingan hukum, IKPI menegaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan amanat AD/ART dan dimaksudkan bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memastikan hak-hak anggota tetap terpenuhi sesuai prinsip negara hukum.

IKPI juga mengajak seluruh anggotanya untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga, serta terus menjunjung tinggi kode etik dan standar profesi, dengan menempatkan moralitas, profesionalitas, dan tanggung jawab sebagai fondasi utama dalam menjalankan profesi konsultan pajak.

“IKPI tidak hanya menyikapi sebuah peristiwa, tetapi juga berkepentingan untuk mendorong solusi kebijakan agar sistem ke depan semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas,” tutup Vaudy. (bl)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan kembali pentingnya pembentukan Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai payung hukum yang komprehensif untuk melindungi hak wajib pajak, memperkuat standar dan akuntabilitas profesi konsultan pajak, serta mendukung upaya negara dalam mengamankan penerimaan pajak.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyampaikan bahwa RUU Konsultan Pajak pernah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI periode 2019–2024, namun hingga kini tidak lagi tercantum dalam daftar Prolegnas. Padahal, peran konsultan pajak semakin strategis seiring dengan meningkatnya kompleksitas regulasi dan sistem perpajakan nasional.

“Ketiadaan undang-undang khusus konsultan pajak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun bagi profesi konsultan pajak itu sendiri,” ujar Vaudy.

Menurutnya, keberadaan Undang-Undang Konsultan Pajak diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam memperoleh pendampingan yang profesional dan berintegritas, sekaligus memastikan konsultan pajak menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik dan standar profesi yang jelas dan terukur.

Selain itu, Undang-Undang Konsultan Pajak juga dinilai penting untuk memperkuat tata kelola profesi melalui pengaturan kewenangan, tanggung jawab, mekanisme pengawasan, serta penegakan disiplin yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap profesi konsultan pajak dapat terus terjaga.

“Undang-undang ini bukan untuk melindungi pelanggaran, melainkan untuk memastikan batas kewenangan, tanggung jawab, dan standar profesional dijalankan secara jelas. Pada akhirnya, ini justru memperkuat kepatuhan pajak dan membantu negara dalam mengamankan penerimaan dari sektor perpajakan,” tegas Vaudy.

IKPI berpandangan bahwa penguatan regulasi profesi konsultan pajak juga sejalan dengan agenda reformasi perpajakan nasional, termasuk peningkatan transparansi, kepastian hukum, dan keadilan bagi wajib pajak.

Dalam konteks tersebut, IKPI mengajak para pemangku kepentingan, termasuk DPR RI dan pemerintah, untuk kembali menempatkan RUU Konsultan Pajak sebagai agenda penting dalam pembahasan legislasi ke depan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, IKPI juga menegaskan sikapnya terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu anggota IKPI yang berinisial AKS di wilayah Jakarta Utara pada Jumat (9/1/2026) dini hari.

IKPI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara internal, IKPI menegaskan bahwa penilaian atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau standar profesi merupakan kewenangan Dewan Kehormatan IKPI, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Pengurus Pusat akan mengambil keputusan organisasi berdasarkan hasil putusan Dewan Kehormatan tersebut.

IKPI juga menegaskan bahwa ketentuan pendampingan hukum yang diatur dalam AD/ART dimaksudkan bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memastikan hak-hak anggota tetap terpenuhi sesuai prinsip negara hukum.

“IKPI berharap momentum ini dapat digunakan untuk memperkuat sistem, bukan sekadar menyikapi peristiwa. Undang-Undang Konsultan Pajak adalah bagian penting dari upaya tersebut,” tutup Vaudy. (bl)