Category: News

IKPI, Jakarta: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat menilai Presiden Prabowo Subianto perlu turun langsung memimpin reformasi sektor keuangan dan fiskal secara menyeluruh, menyusul tekanan yang datang dari sejumlah lembaga pemeringkat global. Dorongan ini disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Said menyebut koreksi penilaian terhadap Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International, Goldman Sachs, dan Moody’s semestinya tidak dipandang semata sebagai tekanan, melainkan momentum untuk melakukan pembenahan struktural. Menurutnya, berbagai catatan tersebut harus dijawab dengan langkah konkret, terutama dalam penguatan tata kelola fiskal dan optimalisasi penerimaan pajak.

“Sejumlah catatan dari berbagai lembaga tersebut justru bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk membalik keadaan,” ujar Said.

Ia menilai agenda reformasi akan lebih efektif jika dikomandoi langsung oleh presiden, terutama untuk menjawab kritik soal tata kelola dan menjaga stabilitas pasar keuangan. Dari sisi fiskal, Said menekankan pentingnya restrukturisasi belanja negara guna menekan pelebaran defisit sekaligus mengurangi tekanan utang, terlebih jika penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak tahun ini berpotensi mengalami shortfall.

Menurut Said, pembenahan fiskal tidak berarti menghentikan program prioritas pemerintah. Yang diperlukan adalah penghitungan ulang skema pendanaan serta perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran. Ia juga mendorong pelibatan publik dan para ahli dalam merumuskan fondasi teknokratis kebijakan agar reformasi berjalan berbasis data dan berorientasi jangka panjang.

Dalam jangka pendek hingga menengah, Said mengakui pemerintah masih akan bergantung pada penerbitan utang. Namun ia mengingatkan agar surat berharga negara tidak terus-menerus menyerap likuiditas dari Bank Indonesia maupun perbankan milik negara. Karena itu, pemulihan kepercayaan investor asing dinilai menjadi kunci penting dalam menopang pembiayaan APBN.

“Pesannya harus jelas, terutama untuk mengikat kembali kepercayaan investor asing,” katanya.

Said juga menyoroti perlunya perbaikan tata kelola di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurutnya, reformasi di dua institusi penerimaan negara tersebut dapat dipimpin langsung oleh presiden, terlebih setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap berbagai kasus kecurangan yang berdampak pada kredibilitas sistem.

Selain sektor pajak, Banggar DPR juga meminta kejelasan arah kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Said menilai kepastian peran Danantara penting untuk menggerakkan sektor riil, memperkuat industri nasional, serta membuka lapangan kerja. Ia juga mengingatkan agar batas kewenangan Danantara ditegaskan, mengingat dana yang dikelola bersumber dari publik.

“Saya yakin jika seluruh hal ini dikomunikasikan dengan baik kepada para pemangku kepentingan, kepercayaan akan tumbuh dan jalan menuju tata kelola fiskal yang lebih sehat akan semakin terang,” pungkas Said. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi Banten bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti ketimpangan serius antara penerimaan pajak sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan besarnya anggaran daerah yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat aktivitas pertambangan. Isu ini mencuat dalam pembahasan di Kota Serang, Jumat (6/2/2026).

Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi, mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 pendapatan pajak MBLB yang masuk ke kas pemerintah provinsi hanya mencapai sekitar Rp16 miliar. Nilai tersebut dinilai jauh dari cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan anggaran perbaikan jalan dan fasilitas publik lain yang dilintasi angkutan hasil tambang di sejumlah wilayah.

Meski belum dilakukan penghitungan rinci atas total kerusakan infrastruktur, Deden menegaskan nilainya dipastikan melampaui penerimaan pajak MBLB yang diterima pemerintah provinsi. Kondisi ini membuat sektor pertambangan dipandang belum memberikan kontribusi fiskal yang sebanding dengan dampak yang ditimbulkan.

Dalam diskusi bersama KPK, pemerintah daerah diingatkan agar aktivitas pertambangan tidak justru menjadi beban keuangan daerah. Salah satu sorotan utama adalah lemahnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap perusahaan yang telah mengantongi izin namun belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.

“Kita diberikan pemahaman bahwa jangan sampai dengan adanya pertambangan di daerah malah anggaran daerah lebih besar untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak oleh pertambangan, sedangkan pendapatan dari sektor pertambangannya itu sendiri tidak signifikan,” ujar Deden.

Ia juga mengungkapkan masih ditemukan ketidaksesuaian antara izin dan praktik pertambangan di lapangan, baik dari sisi luasan wilayah maupun jenis komoditas yang ditambang. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan pajak sekaligus memperbesar dampak lingkungan serta kerusakan infrastruktur yang pada akhirnya harus ditanggung pemerintah daerah.

Sebagai langkah perbaikan tata kelola, Pemprov Banten saat ini tengah menggodok penyesuaian tarif pajak MBLB dengan mengumpulkan data pembanding dari sejumlah provinsi lain. Upaya ini dimaksudkan untuk mencari formulasi tarif yang lebih mencerminkan nilai ekonomi sumber daya alam sekaligus biaya sosial yang ditimbulkan.

Namun demikian, Deden menegaskan penyesuaian tarif tidak dapat dilakukan secara sepihak. Pasalnya, pemerintah provinsi hanya memperoleh sekitar 25 persen dari total penerimaan pajak MBLB, sementara 75 persen lainnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga diperlukan kesepahaman lintas daerah.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menilai potensi pendapatan dari sektor mineral bukan logam di Banten masih sangat terbuka untuk dioptimalkan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan yang lebih akuntabel agar tidak terjadi kebocoran penerimaan dan agar manfaat ekonomi pertambangan dapat dirasakan lebih adil oleh daerah. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan paket insentif pajak dan rangkaian kegiatan ekonomi untuk menyambut Tahun Baru Imlek hingga Ramadan dan Idulfitri. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperluas basis penerimaan pajak daerah, menyusul kinerja ekonomi Ibu Kota yang tumbuh solid sepanjang 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada 2025 tercatat 5,21 persen secara tahunan (year on year), melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen. Bahkan, pada triwulan IV-2025, ekonomi Jakarta melesat hingga 5,71 persen.

Data tersebut dirilis BPS DKI Jakarta pada awal Februari. Pramono menyebut capaian itu menjadi momentum penting untuk mendorong konsumsi sekaligus memperkuat penerimaan daerah.

“Hasil rilis BPS menunjukkan pertumbuhan Jakarta 5,21 persen, di atas nasional. Ini momentum yang harus kita jaga,” ujar Pramono, Jumat (6/2/2026).

Menurutnya, lonjakan ekonomi pada kuartal terakhir 2025 tidak lepas dari kebijakan Pemprov yang mendorong belanja masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru melalui insentif pajak serta ruang promosi bagi sektor perhotelan, pusat perbelanjaan, dan UMKM. Dampaknya, nilai transaksi pada periode tersebut tercatat mencapai Rp15,25 triliun.

“Angka transaksi itu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan triwulan keempat. Saat konsumsi bergerak, basis pajak ikut melebar,” kata Pramono.

Strategi serupa akan diterapkan kembali pada momentum besar berikutnya. Pemprov DKI berencana menggelar berbagai kegiatan ekonomi, termasuk lomba diskon di pusat perbelanjaan dan tambahan insentif pajak, untuk menjaga perputaran uang tetap tinggi sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha.

“Kami siapkan insentif pajak dan program promosi agar pusat belanja dan UMKM bisa terus tumbuh,” lanjutnya.

Selain stimulus konsumsi, Pemprov DKI juga menyiapkan skema pembiayaan kreatif bagi UMKM agar lebih mudah naik kelas. Pramono menilai, semakin banyak UMKM yang berkembang dan masuk sektor formal, semakin kuat pula fondasi penerimaan pajak daerah.

Ke depan, ia menegaskan pentingnya inovasi kebijakan fiskal agar pertumbuhan Jakarta tetap berada di atas rata-rata nasional. Tanpa terobosan, laju ekonomi Ibu Kota berisiko kembali sejajar dengan angka nasional.

“Dengan capaian ini, mudah-mudahan ekonomi Jakarta makin solid. Target kami bukan hanya pertumbuhan, tapi juga kualitas penerimaan pajak yang lebih sehat,” pungkas Pramono. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersama Badan Reserse Kriminal Polri memperkuat sinergi pengamanan penerimaan negara melalui pembaruan perjanjian kerja sama (PKS). Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Kepala Bareskrim Polri Syahardiantono di Kantor Bareskrim Polri.

Bimo menjelaskan, PKS terbaru ini menggantikan kerja sama sebelumnya yang berakhir pada 19 Juni 2024. Dalam kesepakatan anyar tersebut, kedua institusi menetapkan enam ruang lingkup kolaborasi strategis, mulai dari pertukaran dan pemanfaatan data, penegakan hukum perpajakan, asistensi penanganan perkara, penindakan penipuan yang mengatasnamakan DJP, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana bersama.

“Sebagai langkah nyata menjaga kepercayaan publik, telah disepakati pula penanganan tindak penipuan yang mengatasnamakan DJP,” ujar Bimo dikutip, Jumat (6/2/2026).

Ia mengungkapkan, sepanjang berlakunya PKS sebelumnya pada periode 2021–2024, kolaborasi DJP dan Bareskrim Polri berhasil mengamankan penerimaan pajak sekitar Rp2,8 triliun. Angka tersebut berasal dari kegiatan pemblokiran dan penyitaan senilai Rp2,65 triliun serta penghentian penyidikan yang berkontribusi Rp229,55 miliar terhadap kas negara.

Tidak hanya itu, kerja sama lintas institusi tersebut juga menghasilkan capaian penegakan hukum yang signifikan. DJP mencatat sebanyak 366 berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21), 252 kegiatan penyitaan dan pemblokiran dilakukan, 76 perkara dikoordinasikan untuk penghentian penyidikan, serta 355 berkas pelimpahan tersangka dan barang bukti berhasil ditangani.

Di sisi lain, DJP juga menyoroti meningkatnya modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas pajak. Sepanjang 2024 hingga 2025, jumlah pengaduan masyarakat terkait penipuan pajak naik dari 1.672 laporan menjadi 2.010 laporan, atau meningkat sekitar 20,2%.

Menurut Bimo, penguatan PKS ini diharapkan menjadi payung penerapan multidoor approach dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat dari kejahatan perpajakan.

“Dengan disahkannya PKS ini, kami ingin memastikan penegakan hukum berjalan lebih efektif, kepatuhan wajib pajak meningkat, dan penerimaan negara dapat terjaga secara berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui kerja sama yang diperbarui ini, DJP dan Bareskrim Polri menargetkan koordinasi yang semakin solid dalam menghadapi tantangan perpajakan ke depan, sekaligus memperkuat fondasi penerimaan negara di tengah dinamika ekonomi nasional. (alf)