Category: News

IKPI, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang dipimpin Ketua Umum Vaudy Starworld melakukan kunjungan audiensi ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak (Pusdiklat Pajak) di Jakarta, Jumat (9/1/2026). Kunjungan ini menjadi langkah awal IKPI untuk menjajaki kolaborasi strategis dalam penguatan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya konsultan pajak.

Audiensi tersebut membahas permintaan masukan Pusdiklat Pajak terkait penyusunan kurikulum Brevet dan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL). IKPI menilai masukan dari Pusdiklat Pajak penting agar materi pembelajaran semakin relevan dengan kebutuhan praktik dan perkembangan regulasi perpajakan.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menjelaskan, Pusdiklat Pajak dipilih sebagai mitra diskusi karena merupakan pusat pendidikan dan pelatihan perpajakan dengan pengalaman panjang, khususnya dalam membina pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan aparatur pemerintah. Pengalaman tersebut diharapkan dapat memperkaya materi pendidikan yang selama ini dikembangkan IKPI.

Selain pengembangan kurikulum, pertemuan juga membahas peluang penyelenggaraan kegiatan bersama. Salah satu agenda yang dibicarakan adalah kolaborasi dalam kegiatan edukasi dan pendampingan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Pusdiklat Pajak menyampaikan dukungannya terhadap rencana kerja sama tersebut. Dukungan ini mencakup pengembangan program pendidikan bersama maupun keterlibatan Pusdiklat Pajak dalam kegiatan peningkatan kapasitas anggota IKPI.

Lebih lanjut, kerja sama juga diarahkan untuk memperdalam dan mengembangkan materi PPL. Pengembangan materi PPL diharapkan dapat semakin selaras dengan kebutuhan konsultan pajak serta dinamika regulasi perpajakan yang terus berkembang.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pelaksanaan Training of Trainers (TOT) yang akan melibatkan anggota IKPI dari berbagai cabang di seluruh Indonesia. Program TOT dirancang menyesuaikan tema kegiatan, baik untuk penyiapan instruktur maupun kegiatan tematik seperti pendampingan SPT Tahunan, dengan skema pelaksanaan secara hybrid.

Kunjungan audiensi ini diikuti oleh jajaran Pengurus Pusat IKPI, yakni Ketua Umum Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Wakil Sekretaris Umum Novalina Magdalena, Ketua Departemen PPL dan SDA Benny Wibowo, Ketua Departemen Pendidikan Sundara Ichsan, Ketua Bidang PPL Rindi Elina, Ketua Bidang Pendidikan Brevet Thio Hin Kie, Ketua Bidang Pendidikan Lainnya Zulbahri, Direktur Eksekutif Asih Arianto, serta staf IKPI Dadan dan Diana. (bl)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah penertiban terhadap perusahaan baja yang diduga tidak memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul temuan adanya praktik penjualan langsung tanpa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor industri baja dan bahan bangunan.

Purbaya menyampaikan hal itu saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik usaha yang berada di luar ketentuan perpajakan.

Menurutnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia wajib mematuhi seluruh aturan fiskal, tanpa terkecuali, termasuk perusahaan dengan kepemilikan asing.

Purbaya menyebut bahwa potensi penerimaan negara dari sektor baja sangat besar. Oleh karena itu, kepatuhan pajak menjadi hal penting untuk menjaga kontribusi sektor tersebut terhadap keuangan negara.

Ia menambahkan, penertiban dilakukan bukan untuk menghambat kegiatan usaha, melainkan memastikan seluruh pelaku usaha berada pada level kepatuhan yang sama.

Dalam konteks itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan agar aktivitas ekonomi dapat tercatat dan dilaporkan secara benar sesuai ketentuan.

Purbaya menegaskan bahwa langkah penertiban ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperbaiki tata kelola perpajakan dan menjaga kredibilitas sistem fiskal nasional. (alf)

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Medan, Ebenezer Simamora, mengusulkan agar perayaan Natal Nasional IKPI ke depan tidak lagi terpusat di Jakarta, melainkan digelar secara bergilir di berbagai pengurus daerah (pengda) dan pengurus cabang (pengcab).

Usulan tersebut disampaikan Ebenezer saat menghadiri Perayaan Natal Nasional IKPI yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta. Menurutnya, penyelenggaraan Natal Nasional di daerah akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi anggota IKPI untuk merayakan Natal secara langsung.

“Indonesia ini luas. Tidak semua anggota bisa hadir ke Jakarta. Kalau digilir di daerah, suasana Natal akan lebih hidup dan bisa dirasakan lebih merata oleh anggota,” ujar Ebenezer di sela perayaan Natal Nasional IKPI 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2025)

Ia menilai, pengda dan pengcab memiliki kapasitas untuk menjadi tuan rumah perayaan Natal Nasional. Dengan jumlah anggota di daerah yang mencapai ratusan orang, perayaan luring tetap memungkinkan untuk digelar tanpa mengurangi kualitas acara.

Ebenezer juga menekankan pentingnya mempertahankan konsep hybrid. Menurutnya, perayaan Natal Nasional tetap bisa dilaksanakan secara luring di daerah tertentu, namun disiarkan secara daring agar anggota IKPI dari seluruh Indonesia tetap dapat mengikuti.

Selain pemerataan partisipasi, ia melihat penyelenggaraan Natal Nasional di daerah dapat memperkuat peran dan rasa memiliki pengda serta pengcab terhadap organisasi. Daerah tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga aktor utama dalam kegiatan nasional.

Ia menambahkan, pelaksanaan di daerah juga membuka ruang untuk menampilkan kearifan lokal dan budaya setempat sebagai bagian dari rangkaian perayaan, sehingga Natal Nasional IKPI memiliki karakter yang berbeda setiap tahunnya.

“Dengan cara ini, Natal Nasional IKPI bukan hanya milik Jakarta, tetapi milik seluruh anggota di Indonesia,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa pemotongan pajak atas transaksi lintas negara kini tidak bisa lagi dilakukan secara otomatis. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2025, pemotong pajak diwajibkan melakukan verifikasi atas klaim Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) sebelum menerapkan tarif pajak yang lebih rendah.

Selama ini, praktik di lapangan kerap menunjukkan bahwa pemotong pajak hanya berperan sebagai pelaksana administratif. Selama dokumen P3B diserahkan, tarif pajak langsung diterapkan tanpa pemeriksaan lebih jauh mengenai kelayakan penerima manfaat.

Pendekatan tersebut kini berubah. Pasal 14 PMK 112/2025 menegaskan bahwa pemotong atau pemungut pajak wajib menyetor, melaporkan, dan membuat bukti pemotongan Pajak Penghasilan, termasuk dalam kondisi ketika pajak tidak dipotong karena penerapan P3B. Artinya, setiap penerapan P3B harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

Lebih dari sekadar membuat bukti potong, pemotong pajak juga dituntut memastikan bahwa klaim P3B didukung dokumen yang sah. Verifikasi mencakup keterangan domisili, identitas penerima penghasilan, serta kesesuaian penerima manfaat dengan ketentuan P3B yang berlaku.

Jika pemotong pajak menerapkan tarif P3B tanpa dasar yang kuat, risiko koreksi pajak terbuka lebar. Dalam kondisi tertentu, pemotong pajak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam melakukan verifikasi, termasuk menghadapi sanksi administrasi sesuai peraturan perpajakan.

Kebijakan ini memperjelas posisi pemotong pajak sebagai garda terdepan pengawasan P3B. Pemerintah menilai, tanpa peran aktif pemotong, fasilitas pajak lintas negara rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Di sisi lain, kewajiban verifikasi ini juga memberi perlindungan bagi pemotong pajak. Dengan prosedur pemeriksaan yang jelas dan terdokumentasi, risiko sengketa di kemudian hari dapat diminimalkan karena setiap keputusan pemotongan memiliki dasar hukum yang kuat.

Ke depan, perusahaan yang berperan sebagai pemotong pajak disarankan menyesuaikan kebijakan internalnya. Pemeriksaan klaim P3B sejak awal dinilai jauh lebih aman dibanding menghadapi koreksi pajak atau pemeriksaan yang berlarut-larut akibat kesalahan penerapan tarif. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi seluruh ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ia menyatakan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing harus diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum nasional.

Menurut Purbaya, tidak boleh ada perlakuan berbeda antara pelaku usaha domestik dan asing dalam pemenuhan kewajiban pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Ia menekankan bahwa kepatuhan pajak merupakan bagian dari tanggung jawab menjalankan usaha di Indonesia.

Purbaya menyebut pemerintah akan memastikan seluruh aktivitas usaha tercatat dan dilaporkan sesuai ketentuan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keadilan usaha dan kredibilitas sistem perpajakan.

Purbaya menegaskan pemerintah akan terus melakukan pembenahan agar sistem perpajakan berjalan efektif dan berkeadilan. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut praktik pelaporan nilai barang yang tidak sesuai atau under invoicing masih ditemukan dalam kegiatan impor di Indonesia.

Menurut Purbaya, praktik tersebut berdampak pada penerimaan negara karena nilai bea masuk dan pajak impor menjadi tidak optimal.

Ia menjelaskan bahwa praktik under invoicing kerap terjadi pada barang-barang dengan nilai ekonomi tinggi dan volume besar.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).

Purbaya menyebut praktik tersebut tidak selalu terdeteksi secara dini, sehingga memerlukan penguatan pengawasan di bidang kepabeanan.

Ia menilai pengawasan yang lebih baik akan membantu memastikan nilai barang yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurutnya, perbaikan sistem dan tata kelola menjadi kunci untuk meminimalkan praktik pelaporan yang tidak sesuai.

Purbaya menegaskan pemerintah berkomitmen menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban fiskal. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pengawasan di bidang pajak dan bea cukai.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam kegiatan retreat Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Purbaya menyampaikan hal itu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Ia mengaku mendapat pesan kuat dari Presiden terkait pentingnya perbaikan pengawasan fiskal.

Menurut Purbaya, Presiden menyinggung pertanyaan apakah pemerintah akan terus dikelabui oleh praktik-praktik yang terjadi di lingkungan pajak dan bea cukai.

Ia menjelaskan bahwa Presiden menyoroti masih adanya praktik pelaporan nilai barang yang tidak sesuai atau under invoicing.

Selain itu, Presiden juga menaruh perhatian pada praktik penghindaran pajak yang masih terjadi.

Purbaya menegaskan bahwa pesan tersebut menjadi pengingat bagi Kementerian Keuangan untuk terus memperbaiki sistem dan pengawasan.

Ia menambahkan, pemerintah akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan langkah-langkah pembenahan yang terukur dan sesuai ketentuan. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perlunya pembenahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyusul masih ditemukannya praktik usaha yang tidak patuh terhadap kewajiban fiskal.

Menurutnya, penguatan kinerja organisasi menjadi penting agar pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih efektif.

Purbaya menyampaikan pandangan tersebut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026). Ia menyatakan akan melakukan penataan agar aparat pajak dan bea cukai bekerja lebih serius ke depan.

Ia menilai masih terdapat praktik-praktik yang tidak terdeteksi secara optimal, baik dalam pemungutan pajak maupun pengawasan kepabeanan.

Purbaya menegaskan bahwa pembenahan organisasi diarahkan untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk menyalahkan institusi tertentu.

Menurutnya, sistem yang kuat dan pengawasan yang baik akan membantu aparat menjalankan tugas secara lebih efektif dan profesional.

Ia menambahkan, penguatan organisasi menjadi bagian dari upaya menutup celah yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Pemerintah, kata Purbaya, berkomitmen memastikan seluruh proses pemungutan pajak dan kepabeanan berjalan sesuai aturan yang berlaku. (alf)