Category: News

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali melakukan penyegaran organisasi melalui pelantikan ratusan pejabat di lingkungan internal. Sebanyak 210 pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta pejabat pada organisasi non-eselon resmi dilantik dalam sebuah prosesi yang digelar di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi serta peningkatan kinerja institusi dalam mengelola penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kegiatan ini dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, sementara Menteri Keuangan turut memberikan arahan kepada para pejabat yang baru dilantik.

Dalam pelaksanaannya, pelantikan dilakukan secara hybrid, yakni sebagian pejabat hadir langsung di Aula Dhanapala dan sebagian lainnya mengikuti secara daring dari berbagai unit kerja DJP di seluruh Indonesia. Metode ini memungkinkan proses pelantikan tetap berjalan efektif sekaligus menjangkau pejabat yang bertugas di berbagai daerah.

Acara pelantikan dimulai pukul 14.00 WIB oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak, kemudian dilanjutkan dengan arahan Menteri Keuangan sekitar pukul 15.00 WIB. Para pejabat yang dilantik mengikuti seluruh rangkaian prosesi, termasuk pengucapan sumpah atau janji jabatan sesuai agama masing-masing.

Rotasi jabatan tersebut mencakup berbagai posisi strategis di lingkungan DJP, mulai dari kepala kantor pelayanan pajak (KPP), kepala seksi, kepala subdirektorat, hingga pejabat pada unit pengawasan, pemeriksaan, penyuluhan, serta bidang teknologi dan data perpajakan. Penempatan pejabat baru ini diharapkan mampu memperkuat fungsi pelayanan sekaligus meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Rotasi dan promosi jabatan di lingkungan DJP merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia di Kementerian Keuangan yang dilakukan secara berkala. Langkah ini bertujuan memastikan organisasi tetap adaptif, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat reformasi perpajakan yang terus berjalan.

Melalui pelantikan ini, DJP diharapkan semakin mampu memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas utama menghimpun penerimaan negara. Selain itu, penempatan pejabat baru di berbagai unit kerja juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta memperkuat pengawasan terhadap kepatuhan perpajakan di seluruh wilayah Indonesia.(bl)

IKPI, Jakarta: Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) membuka peluang baru bagi produk Indonesia untuk memasuki pasar Amerika. Dalam kesepakatan tersebut, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapatkan fasilitas tarif masuk nol persen.

Fasilitas ini dinilai berpotensi memperluas akses ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Namun para ekonom mengingatkan bahwa peluang tersebut tidak otomatis meningkatkan ekspor apabila industri nasional belum memiliki kesiapan daya saing yang memadai.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan fasilitas tarif nol persen juga diberikan kepada sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara sehingga persaingan tetap ketat.

“Banyak negara juga mendapat fasilitas yang sama, seperti Malaysia dan Vietnam. Artinya pasar memang terbuka, tetapi kita tetap harus bersaing dengan negara lain yang industrinya sudah kuat,” kata Tauhid dalam diskusi kajian dampak ART yang diselenggarakan Prognosa Research & Consulting pada Jumat (6/3/2026).

Menurut Tauhid, peluang ekspor tersebut hanya bisa dimanfaatkan secara optimal apabila industri nasional mampu meningkatkan produktivitas, kualitas produk, serta efisiensi biaya produksi.

Ia mencontohkan sektor elektronik yang harus bersaing langsung dengan produsen dari negara-negara Asia Tenggara yang telah memiliki kapasitas produksi besar. Bahkan untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), pasar global tetap menyediakan banyak alternatif pemasok dari negara lain.

Direktur Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi mengatakan hasil pemetaan awal terhadap struktur industri nasional menunjukkan bahwa tidak semua sektor memiliki kesiapan yang sama dalam memanfaatkan peluang dari kesepakatan perdagangan tersebut.

Beberapa sektor seperti industri nikel, energi, dan petrokimia dinilai memiliki peluang besar untuk memanfaatkan fasilitas tarif tersebut. Selain itu, komoditas kelapa sawit juga dinilai masih memiliki potensi untuk memperluas pasar ekspor.

“Beberapa sektor memang punya peluang cukup kuat. Namun agar potensi itu benar-benar terwujud, ekosistem industrinya harus diperkuat,” ujar Garda.

Ia menambahkan bahwa penguatan ekosistem industri mencakup kemudahan akses pembiayaan, perbaikan sistem logistik nasional, serta penguatan rantai pasok industri di dalam negeri.

Di sisi lain, sejumlah sektor seperti tekstil, produk logam, dan mineral dinilai masih membutuhkan peningkatan kapasitas produksi agar mampu bersaing secara optimal di pasar global.

Direktur Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo menilai kapasitas produksi industri menjadi faktor penting dalam memanfaatkan fasilitas tarif nol persen tersebut. Ia menyebut Indonesia masih memiliki posisi kuat dalam beberapa komoditas global, salah satunya minyak sawit mentah.

“Indonesia masih menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk CPO sehingga memiliki pengaruh dalam pembentukan harga di pasar global,” kata Sofyan.

Namun untuk industri dengan rantai pasok yang panjang seperti tekstil, menurutnya diperlukan waktu dan strategi penyesuaian sebelum peluang ekspor dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tauhid menegaskan bahwa fasilitas tarif nol persen seharusnya dipandang sebagai peluang, bukan jaminan peningkatan ekspor.

“Kita tidak boleh terkecoh dengan angka 1.819 pos tarif. Walaupun tarif ekspor menjadi nol persen, belum tentu ekspor kita langsung naik jika kapasitas dan daya saing industri belum siap,” ujarnya.

Dalam kajian yang dilakukan, ia memperkirakan dalam skenario tarif 19 persen dengan pengecualian tarif nol persen untuk produk tertentu, ekspor Indonesia justru berpotensi turun sekitar 1,58 persen. Pada saat yang sama, impor diperkirakan meningkat sekitar 1,51 persen.

Dampaknya terhadap perekonomian juga diperkirakan tidak kecil. Produk domestik bruto (PDB) Indonesia berpotensi terkoreksi sekitar 0,41 persen, sementara ekonomi Amerika Serikat diproyeksikan tumbuh hingga 6,54 persen.

Dari sisi neraca perdagangan, Indonesia juga perlu mengantisipasi potensi tekanan defisit sekitar 5,7 miliar dolar AS, di luar komitmen pembelian komoditas Amerika senilai 38,4 miliar dolar AS yang tercantum dalam kesepakatan ART. (alf)

IKPI, Jakarta: Serikat buruh di Jawa Barat berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima pekerja menjelang Lebaran 2026. Kalangan buruh menilai THR seharusnya diperlakukan berbeda dari penghasilan rutin karena hanya diterima satu kali dalam setahun.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Roy Jinto, mengatakan aspirasi mengenai perlunya evaluasi pajak THR sebenarnya sudah lama disampaikan oleh serikat pekerja.

Menurut Roy, sejumlah perwakilan buruh telah menyampaikan hal tersebut bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Namun hingga kini, kebijakan tersebut dinilai belum mengalami perubahan.

“Itu aspirasi lama yang sebelum bulan puasa sudah disuarakan beberapa kali,” ujar Roy Jinto, Senin (9/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah memang telah melakukan penyesuaian terkait batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang membuat sebagian pekerja di sektor industri padat karya dengan penghasilan tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21.

Namun, Roy menilai kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pekerja di lapangan. Menurutnya, meskipun gaji bulanan sebagian pekerja berada di bawah batas tertentu, potongan pajak masih kerap muncul ketika THR dibayarkan.

“Kalau gaji bulanan mungkin tidak kena pajak, tetapi THR tetap dipotong pajak. Padahal THR bukan penghasilan rutin setiap bulan, melainkan hanya diterima sekali dalam setahun,” ujarnya.

Bagi sebagian buruh, lanjut Roy, THR memiliki peran penting untuk memenuhi kebutuhan tambahan menjelang hari raya. Oleh karena itu, serikat pekerja berharap kebijakan perpajakan tersebut dapat ditinjau kembali agar tidak mengurangi manfaat yang diterima pekerja.

Selain persoalan THR, serikat buruh di Jawa Barat juga sempat menyampaikan perhatian terkait pemotongan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Mereka berharap pemerintah dapat memberikan kejelasan serta mempertimbangkan aspek perlindungan kesejahteraan pekerja.

Roy menegaskan bahwa kalangan buruh tidak menolak kewajiban perpajakan secara umum. Namun, mereka berharap pemerintah dapat mempertimbangkan karakter penghasilan yang tidak bersifat rutin seperti THR dalam penyusunan kebijakan pajak.

Menurutnya, evaluasi kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan hari besar keagamaan. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah mempercepat inovasi digital dalam sistem pembayaran pajak daerah guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem yang tengah didorong pemerintah itu dirancang terintegrasi secara daring dan memiliki mekanisme serupa dengan sistem pembayaran digital QRIS yang dikembangkan oleh Bank Indonesia.

Tito menjelaskan, sistem tersebut memungkinkan pembayaran pajak daerah dilakukan secara langsung melalui kanal digital sehingga dana yang dibayarkan masyarakat dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus melalui perantara.

“Kalau yang nasionalnya, saya sudah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem yang seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa di-connect dengan semua pemerintah daerah, sehingga bisa masuk langsung ke Dispenda,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Senin (9/3/2026).

Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri penutupan Kepulauan Riau Ramadan Fair 2026 yang digelar di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (8/3/2026).

Menurut Tito, digitalisasi sistem pembayaran pajak daerah penting untuk memastikan pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah. Ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan PAD tidak harus dilakukan dengan menambah jenis pajak baru yang berpotensi membebani masyarakat.

Ia mencontohkan transaksi di sektor perhotelan, restoran, dan kafe, di mana konsumen sebenarnya telah membayar pajak setiap kali melakukan transaksi. Namun dalam praktiknya, pajak tersebut lebih dulu dikumpulkan oleh pelaku usaha sebelum disetorkan ke pemerintah daerah.

“Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke Dispenda sama dengan yang dikumpulkan?” ujar Tito.

Dengan sistem pembayaran pajak yang terhubung secara digital dan real time, pemerintah berharap pembayaran pajak oleh konsumen dapat langsung tercatat dan masuk ke rekening pemerintah daerah. Skema ini dinilai dapat mengurangi potensi kebocoran sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan pajak daerah.

Tito menilai digitalisasi tersebut juga berpotensi meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan. Menurutnya, apabila sistem ini berjalan baik, maka PAD dapat meningkat tanpa perlu menaikkan tarif atau menciptakan jenis pajak baru.

Ia juga mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung di Provinsi Bali yang mampu membangun kemandirian fiskal dari sektor pariwisata, khususnya melalui pajak hotel dan restoran. Tingginya PAD membuat daerah tersebut tetap stabil meskipun terjadi pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Tito melihat potensi serupa juga dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun yang memiliki sektor hospitality dan pariwisata yang berkembang pesat.

Menurutnya, kawasan tersebut berpeluang menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition) berskala nasional, sejajar dengan kota-kota besar seperti Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

“Ini kalau bisa dibuat sistem seperti itu, baik nasional maupun inisiatif daerah sendiri silakan. Intinya tidak bocor, PAD akan kuat sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal,” kata Tito. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) terus bertambah menjelang batas waktu penyampaian. Hingga Senin, 9 Maret 2026, tercatat sebanyak 6,68 juta wajib pajak telah menyampaikan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2025.

Data tersebut menunjukkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan posisi awal bulan. Pada 1 Maret 2026, jumlah SPT yang telah dilaporkan baru mencapai sekitar 5,1 juta laporan.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 8 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025) tercatat sebanyak 6.691.081 SPT,” demikian keterangan resmi DJP yang disampaikan pada Senin (9/3/2026).

DJP sendiri menargetkan jumlah pelaporan SPT tahun ini dapat mencapai 15 juta wajib pajak. Untuk mencapai target tersebut, otoritas pajak berharap tren pelaporan terus meningkat menjelang tenggat waktu penyampaian SPT Tahunan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebelumnya menyampaikan bahwa dalam beberapa waktu terakhir jumlah pelaporan SPT yang masuk melalui sistem perpajakan digital terus bertambah. Rata-rata laporan yang diterima setiap hari kerja bahkan sudah melampaui 250 ribu SPT.

“Jadi kami menargetkan kalau bisa setiap hari aktivitas wajib pajak yang melapor itu di atas 250 ribu,” ujar Bimo dalam media briefing di Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026.

Menurutnya, sistem administrasi perpajakan baru berbasis digital, yakni Coretax DJP, sejauh ini mampu mengantisipasi lonjakan laporan harian yang cukup tinggi dari para wajib pajak.

Selain itu, DJP juga memperluas kanal layanan dalam ekosistem Coretax guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dua kanal tambahan yang diperkenalkan adalah Coretax Form dan Coretax Mobile atau M-Pajak.

Coretax Form merupakan fasilitas tambahan yang memungkinkan wajib pajak orang pribadi dengan status SPT nihil untuk melaporkan kewajiban pajaknya secara lebih fleksibel. Melalui kanal ini, wajib pajak dapat mengunduh formulir elektronik dari sistem Coretax, mengisinya secara offline, lalu mengunggah kembali dokumen tersebut ke dalam sistem.

Sementara itu, Coretax Mobile hadir sebagai aplikasi layanan perpajakan berbasis perangkat seluler. Melalui aplikasi ini, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax sekaligus registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Elektronik (KOSE) secara lebih praktis melalui telepon genggam.

DJP berharap kehadiran berbagai kanal layanan tersebut dapat meningkatkan inklusivitas layanan perpajakan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet atau tingkat literasi digital yang beragam. Dengan demikian, proses pelaporan SPT diharapkan semakin mudah diakses oleh seluruh wajib pajak di Indonesia.

Adapun batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi ditetapkan hingga 31 Maret 2026, sedangkan untuk wajib pajak badan hingga 30 April 2026. DJP mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pelaporan guna menghindari potensi kendala teknis akibat lonjakan akses menjelang tenggat waktu. (alf)