Rakor IKPI Tahun 2026 Siap Digelar di Ancol, Ketua Panitia: Momentum Samakan Strategi dan Langkah Organisasi

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tengah bersiap menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang akan berlangsung pada 24–25 Januari 2026 (Sabtu–Minggu) di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Ketua Panitia Rakor IKPI 2026, Lilisen, memastikan persiapan kegiatan telah mencapai 60% dan terus dimatangkan agar pelaksanaan berjalan optimal.

Rakor tahun depan akan dihadiri oleh Kepengurusan di Pusat, para Ketua Pengurus Daerah, dan para Ketua Pengurus Cabang. Berdasarkan data yang telah dihimpun, total peserta yang akan hadir mencapai 160 orang, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum beserta Ketua Biro, Ketua Departemen beserta Wakil dan Ketua Bidang, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Pengawas, Ketua Pengda, Ketua Pengcab, hingga panitia Rakor.

Evaluasi 2025 dan Arah Program 2026

Lilisen menjelaskan bahwa Rakor dirancang menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menentukan arah kebijakan ke depan. Dua agenda besar yang akan dibahas meliputi:
1. Paparan dari Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Pengaws terkait evaluasi program kerja 2025 serta rencana kerja 2026.
2. Paparan dari seluruh Pengurus Daerah (Pengda) mengenai capaian, kendala, dan strategi masing-masing wilayah dalam mendukung program IKPI.

“Rakor ini bukan hanya forum laporan, tapi tempat menyamakan arah, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap level kepengurusan bergerak dalam satu tujuan,” ujar Lilisen, Selasa (9/12/2025).

Ia menekankan bahwa pelaksanaan Rakor tahun 2026 ini membawa sejumlah harapan penting bagi organisasi, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas dan soliditas pengurus IKPI di seluruh Indonesia.
1. Menyatukan langkah strategis organisasi
Rakor diharapkan menyelaraskan arah kebijakan IKPI antara pengurus pusat, pengda, dan pengcab sehingga setiap aktivitas organisasi memiliki keterpaduan visi dan tujuan.
2. Meningkatkan sinergi antar pengurus
Melalui forum tatap muka ini, komunikasi antarpengurus dapat diperkuat, termasuk berbagi pengalaman, menyamakan standar layanan keanggotaan, dan memperkokoh jejaring internal.
3. Membangun komitmen bersama menjalankan program kerja
Rakor diharapkan menghasilkan kesepahaman dan kesanggupan seluruh pengurus untuk melaksanakan program kerja secara disiplin, konsisten, dan terukur sepanjang tahun 2026.

Persiapan Terus Dimatangkan

Meski persiapan telah mencapai 60%, Lilisen memastikan seluruh tim bekerja maksimal untuk menyelesaikan kebutuhan acara, mulai dari akomodasi peserta, materi Rakor, hingga tata teknis pelaksanaan.

“Kami ingin Rakor 2026 menjadi agenda yang produktif, efektif, dan memberikan arah jelas bagi IKPI ke depan. Semua sedang dipersiapkan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Rakor IKPI 2026 diharapkan menjadi momentum penting memperkuat fondasi organisasi dan menyatukan langkah strategis menghadapi dinamika perpajakan nasional. (bl)

Fun Match Perdana IKPI Billiarder Community Berjalan Sukses, Tiga Anggota Angkat Trophy Perdana

IKPI, Jakarta: Fun Match perdana IKPI Billiarder Community yang digelar di Good Game Billiard, Melawai Plaza, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025), sukses besar dan menandai langkah awal positif bagi komunitas hobi baru di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ajang ini berlangsung meriah, kompetitif, namun tetap penuh kehangatan dan kebersamaan.

Koordinator sekaligus Ketua IKPI Billiarder Community, Rian Sumarta, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang tidak hanya berhasil menarik antusiasme anggota, tetapi juga memperkuat interaksi lintas cabang.

Rian menuturkan bahwa peresmian Billiarder Community pada 8 Desember 2025 berlangsung dengan suasana yang sangat positif.

(Foto: Istimewa)

“Acara peresmian Billiarder Community IKPI kemarin (8/12) terasa sangat hangat dan penuh kebersamaan. Kehadiran pengurus pusat IKPI, termasuk Bapak Vaudy Starworld selaku Ketua Umum dan Bapak Nuryadin Rahman selaku Wakil Ketua Umum, serta anggota dari berbagai cabang menunjukkan semangat kolektif yang tinggi,” ujar Rian.

Menurutnya, sesi fun match 9-ball dan ramah-tamah yang menyusul setelahnya mampu mencairkan suasana formal menjadi lebih santai, sehingga interaksi tidak hanya berkutat pada profesi, tetapi juga relasi personal dan kekeluargaan.

“Melihat antusiasme peserta dan beragam daerah asal anggota, acara ini menunjukkan bahwa hobi bersama seperti billiard bisa menjadi jembatan memperkuat jejaring internal tanpa memandang letak geografis cabang,” tambahnya.

(Foto: Istimewa)

Tiga Anggota Angkat Trophy Perdana

Dalam pertandingan perdana ini, panitia menetapkan tiga pemenang yang berhak membawa pulang trophy perdana serta hadiah uang tunai.

Daftar pemenang:

1. Wardiman – Cabang Kabupaten Tangerang

2. Widyananda Satyadharma – Cabang Kota Bekasi

3. Hendri Manalu – Cabang Kabupaten Tangerang

Riyan mengatakan kemenangan ini menjadi simbol semangat positif komunitas yang baru terbentuk.

Hobi sebagai Jembatan Kolaborasi

Rian menekankan bahwa keberadaan komunitas ini memiliki nilai lebih dibanding sekadar wadah berkumpul.

(Foto: Istimewa)

“Pendekatan yang santai dan kekeluargaan membuka ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman, berkenalan lebih dekat, bahkan berdiskusi di luar konteks pajak. Ini menunjukkan bahwa IKPI bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga solidaritas dan komunitas,” ujarnya.

Ia juga berharap komunitas ini tidak dipandang eksklusif, melainkan menjadi ruang inklusif bagi seluruh anggota IKPI yang memiliki minat sejenis.

“Komunitas ini hendaknya terbuka bagi siapa saja dalam IKPI yang punya minat sama, sehingga silaturahmi bisa meluas lintas cabang dan lintas generasi,” ucapnya.

Menurut Rian, kegiatan hobi dan olahraga berpotensi menjadi jembatan kolaborasi, networking, hingga membuka peluang kerja sama baru.

“Seperti yang disampaikan Ketua Umum, komunitas ini bisa menjadi pintu akses menuju pasar baru. Jadi bukan hanya bersenang-senang, tetapi juga membuka peluang relasi yang bermanfaat,” tegasnya.

Komitmen Menghidupkan Komunitas

Rian yang pada kesempatan itu juga ditunjuk sebagai Ketua Komunitas IKPI Billiarder Community menyampaikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan kegiatan.

“Kami akan merencanakan turnamen rutin, gathering, dan aktivitas sosial agar komunitas tetap aktif, bermanfaat, dan menjadi sarana silaturahmi,” jelasnya.

Ia juga menargetkan agar komunitas ini dapat menjadi salah satu sarana memperkenalkan IKPI ke publik maupun lintas profesi melalui kegiatan olahraga sebagai entry point non-formal.

Di akhir pernyataannya, Rian mengingatkan pentingnya menjaga nilai dasar komunitas.

“Saya berharap semangat kekeluargaan dan inklusivitas tetap dijaga. Anggota harus merasa bahwa IKPI bukan hanya organisasi profesional, tetapi juga rumah bersama yang mendukung interaksi manusiawi, solidaritas, dan kolaborasi,” tutupnya. (bl)

DJP Umumkan Pemeliharaan Coretax pada 9 Desember 2025, Bagian dari Upaya Peningkatan Kualitas Layanan

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan pelaksanaan pemeliharaan sistem Coretax pada Selasa, 9 Desember 2025, sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas layanan perpajakan kepada masyarakat. Pemeliharaan terjadwal ini akan berlangsung selama satu jam, mulai pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Selama proses pemeliharaan berlangsung, seluruh layanan Coretax tidak dapat diakses sementara waktu. DJP menegaskan bahwa penghentian akses ini bersifat sementara dan diperlukan untuk memastikan stabilitas, keamanan, serta performa sistem digital perpajakan tetap optimal.

Melalui pengumuman resmi, DJP meminta masyarakat dan wajib pajak untuk menyesuaikan waktu penggunaan layanan di luar rentang pemeliharaan. Pengguna juga disarankan menyelesaikan kebutuhan layanan sebelum pemeliharaan dimulai untuk menghindari kendala akses.

DJP menegaskan bahwa proses pemeliharaan tidak memengaruhi data pengguna yang telah tersimpan, dan seluruh informasi perpajakan tetap aman. Setelah pemeliharaan selesai, akses layanan akan kembali normal dan dapat digunakan seperti biasa.

Langkah pemeliharaan rutin ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DJP dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. “Coretax DJP berkomitmen meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan untuk memberikan kepastian dan mencegah kesalahpahaman di masyarakat.

Dengan pemeliharaan ini, DJP berharap layanan perpajakan digital dapat terus memberikan pengalaman yang lebih stabil, cepat, dan aman bagi seluruh wajib pajak. (bl)

DJP Resmi Ubah Mekanisme Pengaduan, Ini Daftar Kanal Terbarunya!

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperbarui mekanisme dan saluran pengaduan bagi masyarakat setelah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan DJP. Regulasi baru ini menegaskan kembali kategori pengaduan serta kanal resmi yang harus digunakan wajib pajak maupun masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau laporan.

Dikutip dari website resmi DJP, melalui aturan tersebut, DJP membagi penanganan pengaduan ke dalam tiga kelompok utama: pengaduan pelayanan perpajakan, pengaduan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pengaduan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Masing-masing kategori memiliki jalur pelaporan yang telah distandardisasi untuk meningkatkan keteraturan dan keamanan informasi.

1. Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Wajib pajak yang ingin melaporkan ketidaksesuaian atau kendala layanan kini dapat menggunakan kanal berikut:

• Telepon: (021) 1500200

• Email: pengaduan@pajak.go.id

• Laman: pengaduan.pajak.go.id

• Portal Wajib Pajak

• Tatap muka melalui Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP DJP) atau unit vertikal DJP

• Surat tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau pimpinan unit vertikal DJP

2. Pengaduan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Untuk laporan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran hukum perpajakan, DJP memastikan kanalnya tetap sama dan terintegrasi, yaitu:

• Telepon: (021) 1500200

• Email: pengaduan@pajak.go.id

• Laman: pengaduan.pajak.go.id

• Portal Wajib Pajak

• Tatap muka melalui KLIP DJP atau unit vertikal

• Surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau pimpinan unit vertikal

3. Pengaduan Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai

Laporan terkait integritas aparatur pajak disediakan jalur tambahan dan lebih spesifik:

• Telepon: (021) 1500200 dan/atau (021) 52970777

• Email: pengaduan@pajak.go.id dan/atau kode.etik@pajak.go.id

• Laman: pengaduan.pajak.go.id

• Portal Wajib Pajak

• Tatap muka melalui help desk Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

• Surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau pimpinan unit vertikal

DJP menegaskan bahwa pembaruan jalur pengaduan ini bertujuan memberikan kepastian prosedur, akses lebih mudah, serta penanganan laporan yang lebih terstruktur. Masyarakat diharapkan menggunakan saluran resmi ini untuk memastikan pengaduan diproses secara tepat dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. (bl)

IKPI Banten Sukses Selenggarakan Rakorda–PPL 2025, Panitia Tekankan Kebersamaan

IKPI, Sukabumi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Banten sukses menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Seminar Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) pada 5–7 Desember 2025 di Santika Premiere Hill Resort Cibadak, Sukabumi. Kegiatan yang diikuti 91 peserta ini dipimpin Ketua Panitia, Subhan Nasrullah, yang menegaskan bahwa kebersamaan dan jiwa kekeluargaan menjadi kunci penguatan organisasi IKPI Banten.

Nasrullah menjelaskan bahwa konsep bundling package yang menggabungkan Rakorda, PPL, serta Friendship & Synergy Journey terbukti meningkatkan antusiasme peserta sekaligus mempererat relasi antarcabang di Tangerang Raya. 

(Foto: DOK. IKPI Pengda Banten)

“Sinergitas antar pengurus dan anggota adalah manifestasi jiwa kekeluargaan yang menjadi dasar pengembangan organisasi,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).  

Acara ini turut dihadiri Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, Kepala Bidang Data, Potensi, dan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Riza Pahlevi, Kepala Pusdiklat Pajak Muhammad Tunjung Nugroho, para pemateri, serta perwakilan organisasi mitra seperti INTI, IKA PPM, dan IKA Prasmul. 

“Secara total, terdapat 13 tamu undangan beserta rombongannya. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berhalangan hadir karena harus menangani kondisi darurat banjir bandang di tiga provinsi,” ujarnya.  

(Foto: DOK. IKPI Pengda Banten)

Diungkapkan Nasrullah, materi yang disampaikan dalam PPL mencakup SPT berbasis Coretax, analisis hukum perpajakan, dan good governance perpajakan. Ketua Umum IKPI menekankan pentingnya kolaborasi dengan institusi pendidikan serta kesiapan anggota menghadapi perubahan regulasi, termasuk peralihan kewenangan Peradilan Pajak ke Mahkamah Agung. 

Ia juga menjelaskan, Rakorda juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja 2025 dan menyusun program kerja 2026 sesuai visi Ketua IKPI Pengda Banten Kunto Wiyono dalam memperkuat soliditas organisasi dan pengembangan cabang baru.  

Sementara itu, Nasrullah mengatakan bahwa perwakilan organisasi mitra yang hadir menyampaikan ketertarikan menjalin kerja sama dengan IKPI Banten, terutama dalam perluasan literasi perpajakan bagi akademisi dan pelaku usaha. Kolaborasi ini dinilai strategis untuk mendukung sosialisasi kebijakan fiskal secara nasional.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Banten)

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, kelancaran kegiatan, antusiasme peserta, serta kualitas materi yang komprehensif menjadi modal penting untuk penyelenggaraan kegiatan serupa secara berkala. 

“Dengan kebersamaan dan sinergi yang terbangun, IKPI Banten optimistis dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi profesi dan masyarakat,” ujarnya.  (bl)

Mari Elka: Pemerintah Belum Siap Terapkan Pajak Karbon, Fokus SRUK dan ETS Dulu

IKPI, Jakarta: Pemerintah kembali menegaskan bahwa penerapan pajak karbon belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski instrumen ini diyakini mampu memperkuat pasar karbon dan mendorong perusahaan menurunkan emisi melalui pembelian kredit karbon, pemerintah menilai fondasi mekanisme pasar karbon nasional masih perlu diperkuat.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memilih memprioritaskan penguatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengembangan pasar karbon sukarela atau Voluntary Carbon Market (VCM). Langkah ini dinilai penting untuk membangun dinamika perdagangan karbon sebelum kebijakan berbasis kewajiban seperti pajak karbon atau Emission Trading Scheme (ETS) diterapkan secara penuh.

“Supaya Voluntary Carbon Market bisa jalan dulu. Setelah itu, baru kita mulai bicara Carbon Tax, ETS, atau instrumen kepatuhan lainnya,” kata Mari Elka seusai menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi GRK, Senin (8/12/2025).

Ia menekankan bahwa keputusan mengenai waktu penerapan pajak karbon sepenuhnya berada di ranah Kementerian Keuangan. Namun demikian, ia membuka peluang bahwa kebijakan tersebut tetap dapat diberlakukan di masa mendatang.

“Tidak menutup kemungkinan itu (pajak karbon) di kemudian hari. Tapi tampaknya kita mulai dengan ETS dulu, karena sektor perindustrian sudah menyiapkan rencana untuk menjalankan ETS,” ujarnya.

ETS sendiri merupakan mekanisme penetapan batas total emisi gas rumah kaca pada sektor industri tertentu. Perusahaan yang melebihi batas emisi wajib membeli izin tambahan dari perusahaan lain yang emisinya berada di bawah kuota. Kementerian Perindustrian tengah memfinalisasi regulasi mengenai batas emisi tersebut.

Selain ETS, pemerintah juga mempercepat pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang ditargetkan rampung pada Maret 2026. SRUK akan menjadi tulang punggung pencatatan dan penilaian seluruh transaksi unit karbon di Indonesia.

“Makanya SRUK itu penting. Tanpa standar yang jelas dan dapat diakui secara nasional maupun internasional, perdagangan karbon kita akan sulit berkembang,” jelas Mari Elka.

SRUK merupakan sistem yang mengelola data dan informasi unit karbon dalam kerangka penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Setiap transaksi atau pergerakan unit karbon nantinya wajib tercatat dalam sistem tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dengan fokus pada NEK, ETS, dan SRUK, pemerintah berharap pasar karbon Indonesia dapat berjalan lebih solid sebelum kebijakan pajak karbon benar-benar diterapkan. (alf)

Importir Balpres Ilegal Diburu, Purbaya: “SPT-nya Nol Terus, Kita Hajar dari Pajak!”

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan keras terkait maraknya importir pakaian bekas ilegal (balpres) yang selama ini mengabaikan kewajiban perpajakan namun gencar menentang kebijakan pemerintah dalam pemberantasan thrifting ilegal.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025) Purbaya mengungkap bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah pelaku impor ilegal pakaian bekas yang kerap bersuara lantang di media sosial. Namun setelah ditelusuri, para pelaku tersebut justru tercatat tidak pernah membayar pajak.

“Yang ribut-ribut di medsos tentang balpres, kami dapat namanya, kami investigasi. Ternyata banyak dari mereka enggak bayar pajak. SPT-nya nol terus. Saya datangi orangnya untuk suruh bayar,” kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya datang dari pihak yang juga taat aturan. Namun berdasarkan data lima tahun terakhir, banyak importir balpres ilegal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan status nihil meski memiliki aktivitas usaha yang signifikan.

“SPT-nya nol, nol, nol lima tahun berturut-turut. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang besar. Jangan main-main dengan pemerintah. Kalau mereka menyerang tapi untuk menutupi kejahatannya, saya hajar dari pajak,” tegasnya.

Pedagang Thrifting Minta Jalan Keluar: Legalkan Impor dan Siap Bayar Pajak

Di tengah ketegangan tersebut, pedagang pakaian bekas mengeluhkan dampak larangan impor yang membuat mereka kesulitan mendapatkan barang. Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia, WR Rahasdikin, menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan legalisasi impor agar pelaku usaha bisa memberi kontribusi fiskal secara resmi.

Rahasdikin menilai sektor pakaian bekas berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak baru yang cukup besar, apalagi pemerintah sedang menjajaki tambahan basis pajak.

“Kalau pemerintah butuh pemasukan pajak, ini kesempatan pajak baru. Pajak impor pakaian bekas bisa setara target pajak e-commerce yang Rp10 triliun,” ujarnya dalam RDP di Komisi VI DPR, Selasa (2/12/2025).

Ia pun mengusulkan struktur pungutan yang lebih terukur jika impor pakaian bekas dilegalkan. Selain bea masuk 7,5% dari CIF, PPN 11%, serta PPh Pasal 22 sebesar 7,5%, pihaknya meminta adanya pajak impor pakaian bekas tambahan sebesar 7,5%–10%.

“Kami mengusulkan pajak impor pakaian bekas 7,5% sampai 10%. Mudah-mudahan Komisi VI menyetujui,” tambahnya.

Pemerintah Serius Menghadang Importir Ilegal

Kementerian Keuangan memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas impor pakaian bekas ilegal yang dinilai merugikan industri tekstil dalam negeri dan menciptakan praktik dagang tidak sehat. Temuan terkait nihilnya pembayaran pajak pelaku impor ilegal ini, menurut Purbaya, menjadi bukti bahwa sebagian pihak yang menolak kebijakan pemerintah justru tidak menjalankan kewajiban dasarnya sebagai pelaku usaha.

Polemik antara regulator dan pelaku thrifting ini diperkirakan akan terus menghangat, terutama karena adanya perbedaan pandangan: pemerintah yang ingin menutup pintu bagi balpres ilegal, dan pedagang yang berharap legalisasi agar bisa berkontribusi lewat skema pajak yang jelas. (alf)

Anggota Cabang Malang Ramaikan Fun Match IKPI Billiarder Community di Jakarta

IKPI, Jakarta: Kehadiran anggota IKPI Cabang Malang, Danang Putro, turut meramaikan Fun Match IKPI Billiarder Community yang digelar di Good Game Billiard & Café, Melawai Plaza, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025). Jarak rupanya tidak menghalangi Danang untuk datang membawa semangat agar komunitas billiard di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dapat berkembang lebih luas di seluruh Indonesia.

Ia menilai pembentukan komunitas billiard IKPI memberikan banyak dampak positif. Menurutnya, olahraga ini melatih kesabaran, akurasi, dan presisi nilai-nilai yang sangat dekat dengan profesi konsultan pajak yang identik dengan ketelitian dan angka. Ia berharap komunitas serupa bisa dibentuk dan tumbuh di berbagai cabang IKPI, termasuk di Jawa Timur yang menurutnya memiliki banyak pecinta billiard.

Sebagai penggemar olahraga tersebut, ia langsung memutuskan meluangkan waktu untuk ikut bergabung. Pada pertandingan persahabatan kali ini, Danang beruntung berhasil meraih kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya.

Danang menyatkan bahwa dirinya memiliki mimpi besar yakni, IKPI suatu hari menggelar turnamen billiard tingkat nasional. Baginya, turnamen seperti itu tidak sekadar memperkuat kemampuan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi positif antaranggota.

Ia meyakini bahwa banyak anggota IKPI di berbagai daerah yang memiliki minat serupa dan hanya menunggu wadah resmi untuk menyalurkan hobinya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga “guyub”, karena billiard bagi banyak orang bukan hanya olahraga, tetapi juga ruang solidaritas dan kebersamaan.

Setibanya di lokasi acara, Danang langsung membagikan momen tersebut ke grup IKPI Malang. Ia berharap rekan-rekannya di daerah memiliki minat yang sama dan tertarik membangun komunitas billiard di cabang masing-masing. Ia menyebut Jawa Timur, terutama Malang, Sidoarjo dan Surabaya, memiliki potensi besar karena banyak penggemar billiard yang bisa dirangkul.

Danang juga mengamati bahwa instansi lain seperti Bea Cukai dan Ditjen Pajak telah lebih dulu memiliki komunitas billiard yang rutin mengadakan turnamen tingkat nasional. Melihat hal itu, ia semakin optimistis bahwa IKPI yang merupakan organisasi konsultan pajak terbesar di Indonesia dapat membentuk wadah serupa dengan jumlah peserta yang tidak kalah besar.

Ia menegaskan bahwa billiard bukan hanya tempat melepas penat, tetapi juga sarana menjalin komunikasi lintas profesi. Dengan banyaknya anggota IKPI dan jejaring profesional di dunia perpajakan, komunitas ini diyakini dapat menjadi ruang positif yang mempererat hubungan sekaligus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hobi. (bl)

Billiarder Community IKPI Diresmikan, Vaudy Starworld Dorong Silaturahmi, Kolaborasi, dan Akses Pasar Baru

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi meluncurkan Billiarder Community IKPI dalam sebuah acara yang berlangsung hangat di GoodGame Billiard, Melawai Plaza, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025). Peresmian ini dihadiri Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman dab para pengurus pusat dan cabang, serta anggota komunitas dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, Vaudy menegaskan bahwa pembentukan komunitas hobi seperti biliarder merupakan bagian dari upaya memperkuat jejaring internal IKPI agar anggotanya dapat saling mengenal lebih dekat, berbagi pengalaman, dan membuka peluang kerja sama.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Tujuan kita memang menjangkarkan kehidupan ini menjadi banyak cabang, supaya kita saling kenal. Ada hal-hal di kantor yang ingin kita tanyakan, kita bisa diskusi di sini. Komunitas seperti ini adalah wadah berbagi hal positif,” ujar Vaudy di lokasi acara.

Ia menambahkan, bukan hanya interaksi internal, namun komunitas hobi bisa menjadi pintu masuk bagi anggota IKPI untuk terhubung dengan berbagai pihak di luar profesi konsultan pajak.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Kami berharap suatu waktu ada yang join project, join pekerjaan. Bahkan ketika bergabung dengan komunitas di luar IKPI, kita bisa mengenal orang baru—bahkan mungkin itu pasar kita,” tambahnya.

Vaudy mencontohkan keberhasilan komunitas golf dan bikers IKPI yang telah lebih dulu aktif, hingga mampu menciptakan jejaring lintas daerah dan lintas profesi. Salah satu yang menarik adalah perjalanan komunitas motor IKPI (Rider Bali) dari Denpasar ke Mataram hingga subuh hanya demi mengikuti agenda PPL IKPI Cabang Mataram.

“Ini akses kami dalam komunitas. Ada yang baru bertemu di sini, tapi sebenarnya kita sudah terhubung duluan lewat kegiatan komunitas lain,” tutur Vaudy.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Perkuat Silaturahmi & Perkenalkan IKPI Lewat Biliard

Wakil Ketua Umum IKPI, Nuryadin Rahman, turut memberikan sambutan singkat yang menguatkan pesan serupa.

“Komunitas ini terbentuk untuk memperkuat silaturahmi. Ke depan, kita harapkan ada turnamen-turnamen yang bisa dibuka tidak hanya untuk anggota IKPI tetapi juga untuk umum,” ujarnya.

Nuryadin menilai biliard sedang kembali populer dan diminati generasi muda. Karena itu, komunitas ini juga dapat menjadi sarana memperkenalkan IKPI kepada publik yang lebih luas.

“Dengan makin aktifnya komunitas ini, semoga organisasi kita terus berkembang. Bahkan bisa membuka kerja sama informasi pekerjaan dan hal-hal lain,” tambahnya.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Apresiasi untuk Para Sponsor

Panitia menyampaikan terima kasih kepada para sponsor yang mendukung terbentuknya Billiarder Community IKPI. Meski acara bersifat sederhana, dukungan sponsor dinilai sangat berarti.

Sponsor yang turut berpartisipasi antara lain:

  1. Hi Fi Consultant 

2. Agnes Berkah Jaya 

3. Heliantono & Rekan 

4. Mitra Consulting Group 

5. Susanto Paramita & Partner

6. Solusi konsultan indonesia

7.  One Solution Consulting

8. Petrus kho

9. Sianto

10. Good Game Billiard & Cafe 

Acara kemudian ditutup dengan fun match biliard dan sesi foto bersama seluruh peserta.

Dengan peresmian Billiarder Community ini, IKPI kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun ruang-ruang interaksi yang lebih cair, produktif, dan membuka peluang kolaborasi baru bagi para anggotanya.

Hadir dari Pengurus Pusat IKPI:

1. Ketua Umum – Vaudy Starworld

2. Wakil Ketua Umum – Nuryadin Rahman

3. Ketua Departemen KSSO – Rusmadi

4. Ketua Departemen PPKF – Pino Suddharta

5. Ketua Departemen IT – Hendrik Saputra

6. Direktur Eksekutif – Asih Arianto

(bl)

Aksi IKPI Peduli Banjir di Sumbagut

IKPI, Medan: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Sebanyak 200 unit rice cooker dibagikan kepada masyarakat, terutama di wilayah Diski Km 16 dan Sunggal yang menjadi salah satu titik terdampak banjir dalam beberapa hari terakhir.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua IKPI Pengda Sumatera Bagian Utara, Hery, bersama Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora, dan perwakilan anggota IKPI dari sejumlah daerah pada Minggu (7/12/2025). Kehadiran mereka bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai bentuk empati dan komitmen untuk hadir langsung di tengah masyarakat yang tengah kesulitan.

Hery menjelaskan bahwa pemilihan rice cooker sebagai bantuan utama dilakukan setelah tim IKPI melakukan survei langsung ke lokasi banjir. Dari hasil pengamatan, sebagian besar warga kehilangan peralatan memasak akibat rumah terendam air.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Sumbagut)

“Setelah kami turun ke lapangan, kami melihat banyak peralatan dapur seperti kompor dan wajan rusak total. Dalam kondisi seperti ini, warga memerlukan alat praktis yang bisa langsung digunakan untuk memasak. Maka kami putuskan memberikan rice cooker satu unit untuk setiap rumah,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Dengan menggunakan rice cooker, warga dapat kembali menyiapkan makanan meski kondisi rumah belum sepenuhnya pulih. Hal ini dianggap paling efektif untuk membantu kebutuhan harian mereka selama masa pemulihan.

Donasi dari Anggota IKPI se-Indonesia

Bantuan ini berasal dari donasi spontan anggota IKPI se-Indonesia. Begitu mendapat laporan mengenai besarnya dampak banjir di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, para anggota langsung menggalang bantuan dalam waktu singkat.

“Ini adalah bentuk kepedulian keluarga besar IKPI dari seluruh Indonesia. Kami bergerak cepat karena memahami bahwa warga membutuhkan bantuan segera,” kata Herry.

Bantuan yang terkumpul kemudian didistribusikan melalui Pengda dan Pengcab IKPI terdekat agar penyalurannya tepat sasaran dan langsung diterima warga yang membutuhkan.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Sumbagut)

Di antara warga yang menerima bantuan, Nurul, ibu muda yang merupakan penduduk Diski Km 16 yang rumahnya terendam banjir. Ia tak dapat menyembunyikan rasa harunya saat menerima paket bantuan tersebut.

“Terima kasih banyak kepada IKPI. Sejak banjir melanda, ini bantuan pertama yang kami terima. Kami benar-benar membutuhkan rice cooker karena semua peralatan memasak kami rusak,” ucap Nurul.

Baginya, bantuan ini sangat berarti karena dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga memasak nasi yang selama ini menjadi kendala utama pascabencana.

Banjir yang melanda Medan dan sekitarnya tidak hanya merusak rumah dan barang-barang berharga, tetapi juga mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat. Kehadiran IKPI di tengah warga menjadi angin segar dan memberi harapan baru bahwa pemulihan perlahan bisa dimulai.

“Kami berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban warga dan membantu mereka kembali menjalani aktivitas seperti biasa,” kata Hery menutup kegiatan.

IKPI berkomitmen untuk terus hadir membantu masyarakat di berbagai daerah ketika terjadi bencana, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan solidaritas nasional. Dengan dukungan penuh dari anggotanya di seluruh Indonesia, aksi-aksi kemanusiaan ini diharapkan terus berlanjut dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (bl)

en_US