Belanja APBD Lambat Dinilai Tahan Dampak Pajak terhadap Ekonomi Daerah

IKPI, Jakarta: Lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dinilai berpotensi menahan dampak positif penerimaan pajak terhadap perekonomian daerah. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan dana, melainkan pada efektivitas pengelolaan fiskal di tingkat pemerintah daerah.

Banjaran menjelaskan, berdasarkan data APBN KiTa edisi Desember 2025, realisasi transfer pusat ke daerah (TKD) hingga 30 November 2025 telah mencapai 91,5 persen dari pagu anggaran. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan dana secara agresif dan tepat waktu.

Di sisi lain, data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan APBD hingga pertengahan Desember 2025 telah mencapai 82,93 persen. Namun realisasi belanja daerah masih tertahan di level 70,81 persen, sehingga terjadi kesenjangan antara penerimaan dan belanja.

Menurut Banjaran, kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas pajak sebagai instrumen penggerak ekonomi. Pajak yang telah dipungut negara, baik dari pusat maupun daerah, idealnya segera dikembalikan ke masyarakat melalui belanja pemerintah agar menciptakan multiplier effect.

Ketika belanja daerah tertahan, lanjutnya, dampak lanjutan terhadap konsumsi rumah tangga, investasi daerah, dan aktivitas usaha menjadi kurang optimal. Akibatnya, potensi penerimaan pajak lanjutan dari sektor riil juga ikut tertahan.

Banjaran juga menyoroti penurunan belanja modal secara tahunan yang tercatat dalam APBN KiTa. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya hambatan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah.

Padahal, belanja modal memiliki keterkaitan erat dengan penerimaan pajak, terutama dari sektor konstruksi, perdagangan bahan bangunan, serta jasa pendukung lainnya. Ketika proyek tertunda, basis pajak di sektor-sektor tersebut ikut melemah.

“Belanja daerah yang lambat membuat pajak kehilangan daya dorongnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Masalahnya bukan dana, tetapi eksekusi kebijakan di daerah,” tegas Banjaran. (alf)

Bloomberg Intelligence: Laju Ekonomi RI Diproyeksi Melambat Imbas Tekanan Tarif AS dan Sentimen Investor

IKPI, Jakarta: Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan menghadapi tantangan lanjutan pada kuartal-kuartal mendatang. Lembaga riset global Bloomberg Intelligence menilai tekanan eksternal dari kebijakan tarif Amerika Serikat, ditambah meningkatnya kehati-hatian investor terhadap arah kebijakan fiskal, mulai menggerus momentum pertumbuhan.

Dalam riset BE Primer yang dirilis Senin (22/12/2025), ekonom Bloomberg Intelligence Tamara Mast Henderson mengungkapkan bahwa meskipun ekonomi Indonesia masih bergerak di kisaran tren historisnya, tanda-tanda perlambatan semakin terlihat. Sentimen pasar dinilai melemah seiring imbas tarif global yang kian terasa dan kekhawatiran atas pengelolaan fiskal.

“Kami memperkirakan perlambatan lanjutan pada kuartal-kuartal mendatang, dipengaruhi oleh melemahnya sentimen akibat tekanan tarif Amerika Serikat serta meningkatnya kehati-hatian investor terhadap kebijakan fiskal,” tulis Henderson dalam laporannya.

Data menunjukkan, pada kuartal III/2025 produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh 5,04% secara tahunan. Angka ini memang melampaui ekspektasi pasar, namun melambat dibandingkan kuartal II/2025 yang mencatatkan pertumbuhan 5,12%. Perlambatan tersebut terutama berasal dari konsumsi rumah tangga yang mulai kehilangan tenaga.

Bloomberg Intelligence menyoroti bahwa belanja masyarakat selama ini menjadi penopang utama ekonomi nasional mulai tertekan oleh ketidakpastian global dan memburuknya sentimen. Kondisi ini membuat kontribusi konsumsi domestik terhadap pertumbuhan tidak sekuat periode sebelumnya.

Tekanan juga datang dari sisi investasi. Pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh 5,04% secara tahunan pada kuartal III/2025, merosot tajam dari 6,99% pada kuartal sebelumnya dan berada di bawah rata-rata pertumbuhan sejak 2008 yang berada di kisaran 5,2%. Menurut Henderson, perlambatan ini mencerminkan sikap investor yang semakin waspada di tengah tekanan tarif global dan ketidakpastian kebijakan fiskal.

Di tengah pelemahan konsumsi dan investasi, kinerja ekspor neto justru menunjukkan perbaikan dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan. Belanja pemerintah juga tercatat meningkat pada kuartal III/2025, seiring respons fiskal terhadap gelombang unjuk rasa yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Agustus lalu.

Meski demikian, Bloomberg Intelligence menilai kombinasi melemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi membuat ruang akselerasi ekonomi menjadi semakin terbatas. Kondisi ini dinilai dapat menjadi tantangan serius bagi ambisi pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di akhir masa jabatannya.

“Momentum mulai melemah,” tegas Henderson, menandai fase ekonomi Indonesia yang kian membutuhkan kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dan menjaga daya dorong pertumbuhan. (alf)

Insentif Fiskal Dinilai Jadi Penentu Arah Pemulihan Industri Otomotif Nasional

IKPI, Jakarta: Pelaku industri otomotif menilai insentif fiskal masih memegang peranan strategis dalam menggerakkan kembali pasar kendaraan bermotor nasional yang belum sepenuhnya pulih. Di tengah permintaan yang belum menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun, dukungan kebijakan pemerintah dinilai krusial untuk menjaga kesinambungan produksi, penjualan, hingga stabilitas rantai pasok industri otomotif dari hulu ke hilir.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor, Jap Ernando Demily, menyampaikan bahwa insentif fiskal dapat berfungsi sebagai katalis pemulihan pasar. Ia mencontohkan kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) pada 2021 yang terbukti mampu mendongkrak penjualan mobil secara signifikan di tengah tekanan pascapandemi.

“Melihat kondisi saat ini, pasar masih belum tumbuh positif secara tahunan. Intervensi para pemangku kepentingan masih sangat dibutuhkan untuk mendorong produksi dalam negeri, sekaligus membangun industri otomotif secara komprehensif dari hulu ke hilir,” ujar Ernando dalam keterangan pers, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, situasi pasar saat ini memiliki kemiripan dengan periode pemulihan pascapandemi, ketika permintaan belum sepenuhnya kembali dan industri memerlukan stimulus agar roda produksi kembali bergerak. Kebijakan yang tepat, lanjutnya, dapat menjaga kesinambungan produksi sekaligus memperkuat struktur rantai pasok industri otomotif nasional.

“Secara historis, insentif fiskal merupakan kebijakan penting untuk menstimulasi pertumbuhan pasar. Insentif PPnBM pada 2021 lalu berkontribusi besar dalam proses pemulihan pasar setelah terdampak Covid-19,” jelasnya.

Ernando juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap arah insentif yang telah berjalan, khususnya untuk kendaraan elektrifikasi. Ia menilai, insentif tidak semestinya hanya mengejar peningkatan penjualan jangka pendek, tetapi harus mampu memperkuat fondasi industri dalam jangka panjang.

“Kebijakan insentif, terutama pada model elektrifikasi yang ada saat ini, perlu dievaluasi bersama terkait dampaknya terhadap pasar secara keseluruhan. Harapannya, kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada penjualan, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional secara berkelanjutan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh pabrikan Jepang lainnya, Honda. Marketing Director PT Honda Prospect Motor, Yusak Billy, menilai insentif pemerintah dapat menjadi faktor penting yang membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, terutama ketika kondisi pasar melemah.

“Honda melihat insentif sebagai salah satu faktor yang dapat mendorong permintaan dan mempermudah keputusan pembelian kendaraan,” kata Billy.

Meski demikian, ia menilai target volume penjualan hingga satu juta unit tetap perlu dikaji secara realistis karena sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. Dalam situasi tersebut, insentif pemerintah dinilai berperan menjaga momentum industri agar tidak semakin tertekan.

“Ke depan, kami yakin pemerintah memiliki pertimbangan dan kebijakan tersendiri dalam menentukan arah serta bentuk insentif yang paling tepat bagi industri otomotif nasional,” pungkasnya. (alf)

Kunjungan Lapangan KPP Badora Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak di Karimun dan Batam

IKPI, Jakarta: Tim Kunjungan Kerja Lapangan dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) menuntaskan rangkaian verifikasi atas dua wajib pajak besar di Tanjung Balai Karimun dan Batam pada Agustus 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya intensif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk memastikan kepatuhan pelaporan perpajakan.

Kepala KPP Badora Natalius menegaskan, kunjungan lapangan merupakan instrumen penting pengawasan berbasis fakta. “Pelaksanaan kunjungan ini menegaskan peran DJP dalam fungsi pengawasan dan verifikasi data, memastikan kegiatan usaha yang dilaporkan selaras dengan kondisi faktual di lapangan,” ujarnya di ruang kerja KPP Badora, Jakarta baru baru ini.

Kunjungan pertama menyasar wajib pajak atas nama Agnes Chua Sey Ling, Direktur PT Kee Tee Sinergi, perusahaan produksi sarang burung walet yang terdaftar di KPP Tanjung Balai Karimun. Tim yang terdiri dari Account Representative Supriyati, Vera Novalin, Arief Eko Hutomo, dan Kusuma Indrajaya mendatangi alamat korespondensi yang tercatat pada sistem DJP. Di lokasi, ruko tersebut diketahui berfungsi sebagai toko kelontong, bukan kantor operasional perusahaan.

Verifikasi berlanjut ke dua titik kegiatan usaha walet di Jalan H. Arab dan Jalan Lubuk Semut, Karimun. Hasilnya, kedua lokasi tersebut tidak lagi menunjukkan aktivitas usaha aktif selama beberapa tahun terakhir. Ketidaksesuaian ini menjadi catatan penting dalam penilaian kepatuhan berbasis data lapangan.

Mewakili wajib pajak, konsultan pajak Suharmen menyatakan komitmen penyelesaian kewajiban. “Kami berkomitmen menindaklanjuti SP2DK melalui pembayaran dan pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Kunjungan kedua dilakukan di Batam terhadap American Bureau of Shipping Indonesia (ABS Indonesia), bagian dari organisasi klasifikasi kapal global yang berdiri sejak 1862. Tim mendatangi kantor cabang di Menara Aria, Harbour Bay Downtown, serta lokasi galangan di PT Pax Ocean Batam, Tanjung Uncang, dan bertemu dengan perwakilan perusahaan, Hendra Satwika dan Aldino Syahrun Nurcahyono.

Dari pemaparan perusahaan, ABS Indonesia berfokus pada sektor maritim, lepas pantai, dan gas, dengan misi utama mendorong keselamatan jiwa, properti, dan lingkungan melalui standar teknis. Perusahaan menegaskan tidak memiliki galangan kapal sendiri dan untuk kepatuhan perpajakan menggunakan jasa PT Grant Thornton Strategic Consulting. (alf)

Talkshow Hari Ibu IKPI, Ing Ing Cindy Eva: Profesi Konsultan Pajak Ditempa dari Ketekunan dan Kemauan Belajar

IKPI, Jakarta: Talkshow Edisi Hari Ibu bertajuk “Perempuan IKPI: Berbagi Waktu antara Karier Profesi dan Keluarga” yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) pada Senin, (22/12/2025) menjadi ajang berbagi kisah inspiratif perempuan konsultan pajak dari berbagai daerah.

Ketua Pengurus Daerah IKPI Kepulauan Riau, Ing Ing Cindy Eva, mengungkapkan bahwa awal kariernya sebagai konsultan pajak berawal dari lingkungan keluarga. Ia mengikuti jejak sang suami yang lebih dahulu berprofesi sebagai konsultan pajak, setelah sebelumnya bekerja selama enam tahun di China.

Sepulang dari luar negeri, Ing Ing Cindy mulai membantu pekerjaan di kantor dengan menangani akuntansi sesuai latar belakang pendidikannya. Dari situlah ia mulai bersentuhan langsung dengan urusan perpajakan, sebuah bidang yang diakuinya tidak langsung ia sukai pada awal perjalanan karier.

“Terus terang, dulu saya tidak suka sama sekali urusan pajak. Setiap mau ke kantor pajak rasanya berat,” ungkapnya. Namun, karena profesi tersebut telah menjadi pilihan hidup, ia memutuskan untuk menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, termasuk mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP).

Seiring berjalannya waktu, Ing Ing Cindy mulai menikmati profesi konsultan pajak. Ia menyadari bahwa banyak pengusaha menghadapi kendala besar karena minimnya pemahaman terhadap aturan perpajakan, terutama dalam berkomunikasi dengan fiskus. Di sinilah peran konsultan pajak menjadi sangat penting.

Menurutnya, regulasi perpajakan yang dinamis menuntut konsultan pajak untuk terus belajar dan memperbarui pengetahuan. Ketidaktahuan terhadap aturan bukan hanya merugikan wajib pajak, tetapi juga menghilangkan peluang-peluang legal yang seharusnya bisa dimanfaatkan.

Selain mendampingi klien, Ing Ing Cindy juga aktif mengedukasi wajib pajak agar memiliki pemahaman dasar tentang perpajakan. Ia menilai tidak semua orang harus menjadi ahli pajak, tetapi setidaknya memahami garis besar kewajiban dan haknya sebagai pelaku usaha.

Melalui momentum Hari Ibu, Ing Ing Cindy menegaskan bahwa ketekunan dan kemauan belajar menjadi kunci perempuan bertahan dan berkembang di profesi konsultan pajak. “Awalnya berat, tapi kalau dijalani dengan komitmen, profesi ini justru memberi kepuasan,” ujarnya.

Talkshow Hari Ibu IKPI pada 22 Desember 2025 ini juga menghadirkan Ratna Febrina selaku Ketua Departemen Hukum IKPI dan Jeklira Tampubolon selaku Anggota Departemen Hubungan Internasional IKPI sebagai narasumber, dan Indah Citraningtyas sebagai moderator. (bl)

Talkshow Hari Ibu IKPI, Jeklira Tampubolon Ceritakan Jalan Berliku Menuju Dunia Konsultan Pajak

IKPI, Jakarta: Talkshow Edisi Hari Ibu bertajuk “Perempuan IKPI: Berbagi Waktu antara Karier Profesi dan Keluarga” yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPi) pada Senin, (22/12/2025), menjadi ruang berbagi pengalaman bagi perempuan konsultan pajak lintas generasi.

Anggota Departemen Hubungan Internasional IKPI, Jeklira Tampubolon, mengisahkan perjalanan kariernya yang tidak dimulai dari jalur konvensional dunia perpajakan. Ia mengaku awalnya bekerja di perusahaan forwarding sebelum mengenal profesi konsultan pajak.

Perubahan arah karier tersebut terjadi pada 1997, ketika Jeklira mengikuti pelatihan ahli kepabeanan. Dari pelatihan itulah ia bertemu dengan para profesional senior yang kemudian mengajaknya terjun ke dunia konsultan pajak, tepat di tengah guncangan krisis ekonomi global yang mulai terasa saat itu.

Krisis ekonomi 1997–1998 berdampak langsung pada perusahaan tempatnya bekerja. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian tersebut, Jeklira justru mengambil langkah berani bergabung dengan kantor konsultan pajak, sebuah keputusan yang ia sebut sebagai “kecelakaan yang mengubah hidup”.

Berbeda dengan banyak konsultan pajak lain, Jeklira tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau fiskal. Ia merupakan lulusan teknik informatika, dengan satu-satunya modal awal berupa sertifikat ahli kepabeanan yang menjadi pintu masuknya ke dunia pajak.

Pada tahap awal karier, ia lebih banyak menangani pekerjaan terkait bea masuk, bea keluar, serta pajak yang berkaitan dengan kegiatan impor dan ekspor. Keahlian spesifik ini justru menjadikannya sosok yang dibutuhkan di tengah tim konsultan pajak yang umumnya fokus pada pajak penghasilan.

Seiring waktu, Jeklira terus mengejar ketertinggalan dengan mengikuti berbagai kursus dan sertifikasi perpajakan. Ia menilai proses belajar tanpa henti merupakan keniscayaan bagi profesi konsultan pajak yang terus berkembang mengikuti dinamika bisnis dan regulasi.

Melalui forum Hari Ibu IKPI ini, Jeklira menegaskan bahwa tidak ada jalan karier yang benar-benar lurus. “Yang terpenting adalah keberanian mengambil peluang dan kemauan untuk terus belajar,” ujarnya, seraya mendorong perempuan muda untuk tidak ragu memasuki dunia konsultan pajak.

Talkshow Hari Ibu IKPI yang digelar secara daring melalui Zoom pada 22 Desember 2025 ini juga menghadirkan Ratna Febrina selaku Ketua Departemen Hukum IKPI dan Ing Ing Cindy Eva selaku Ketua Pengurus Daerah IKPI Kepulauan Riau, dengan moderator Indah Citraningtyas, Pengurus Cabang IKPI Sleman. (bl)

Hari Ibu Jadi Refleksi, Ratna Febrina: Konsultan Pajak Menyatukan Logika, Empati, dan Ketangguhan Perempuan

IKPI, Jakarta: Peringatan Hari Ibu menjadi momentum reflektif bagi perempuan profesional, termasuk mereka yang berkiprah sebagai konsultan pajak. Ketua Departemen Hukum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Ratna Febrina, menilai profesi konsultan pajak bukan sekadar pekerjaan teknis berbasis angka, melainkan profesi yang menuntut keseimbangan antara kecerdasan logis dan kepekaan sosial.

Dalam Talkshow Perempuan IKPI: Berbagi Waktu Antara Karir Profesi dan Keluarga, yang digelar secara online Senin (22/12/2025) Ratna mengungkapkan, ketika ia lulus kuliah puluhan tahun lalu, profesi konsultan pajak belum dikenal luas dan tidak menjadi pilihan utama para lulusan akuntansi. Pada masa itu, mayoritas mahasiswa bercita-cita menjadi auditor, sementara dunia konsultan pajak masih terdengar asing dan jarang dilirik.

Perjalanannya menekuni dunia perpajakan justru dimulai dari rasa ingin tahu. Tanpa gambaran jelas tentang profesi konsultan pajak, ia memutuskan mencoba dan kemudian menemukan ketertarikan mendalam pada aspek perencanaan pajak dan perpajakan internasional yang menantang secara intelektual.

Menurut Ratna, konsultan pajak adalah profesi yang “lengkap” karena menggabungkan keahlian teknis dan kemampuan komunikasi. Konsultan pajak tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga harus mampu berdialog dengan klien, berdiskusi dengan otoritas pajak, hingga berargumentasi di forum sengketa dan pengadilan.

Dalam konteks Hari Ibu, Ratna menilai karakter profesi ini selaras dengan kekuatan perempuan. Kemampuan multitasking, ketelitian, dan ketahanan emosional membuat perempuan mampu menjalani peran profesional tanpa meninggalkan tanggung jawab keluarga.

Ia menambahkan bahwa dunia perpajakan menuntut pembelajaran berkelanjutan. Perubahan regulasi, berkembangnya transaksi lintas negara, hingga penerapan kebijakan pajak global membuat konsultan pajak dituntut selalu memperbarui pengetahuan dan kompetensinya.

Di sisi organisasi, Ratna melihat peran perempuan di IKPI semakin strategis. Perempuan tidak hanya aktif sebagai anggota, tetapi juga memegang peran kepemimpinan yang berkontribusi langsung pada penguatan tata kelola dan kualitas profesi konsultan pajak nasional.

Sekadar informasi, Talkshow edisi Hari Ibu ini menghadirkan Ratna Febrina selaku Ketua Departemen Hukum IKPI sebagai narasumber, bersama Jeklira Tampubolon, Anggota Departemen Hubungan Internasional dan Ing Ing Cindy Eva, Ketua Pengda Kepulauan Riau dengan moderator Indah Citraningtyas,  Pengurus IKPI Cabang Sleman yang bersama-sama menegaskan peran perempuan IKPI dalam menyeimbangkan profesi, organisasi, dan keluarga. (bl)

Ibu-Ibu IKPI Sumbagsel Jadi Energi Organisasi yang Tak Pernah Sepi

IKPI, Jambi: Peringatan Hari Ibu menjadi momentum untuk menyoroti peran perempuan dalam organisasi profesi, termasuk di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel). Ketua Pengda Sumbagsel, Nurlena, menilai kehadiran ibu-ibu anggota IKPI menjadi energi utama yang membuat roda organisasi terus bergerak dan tak pernah sepi aktivitas.

Menurut Nurlena, ibu-ibu anggota IKPI di Pengda Sumbagsel terlibat aktif dalam hampir setiap kegiatan organisasi. Mulai dari kepanitiaan seminar dan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL), kegiatan nonterstruktur IKPI, hingga peran sebagai dosen di universitas maupun pengajar kelas brevet IKPI di cabang-cabang. Di tengah padatnya aktivitas tersebut, para ibu tetap mampu membagi waktu antara rumah, kantor, dan organisasi dengan baik.

Ia mengakui, tanpa keterlibatan para ibu, kegiatan IKPI di daerah akan terasa berbeda. Ibu-ibu dinilai lebih giat dan kaya ide dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan kegiatan, baik di tingkat Pengda maupun Pengcab. Kehadiran mereka membawa suasana yang lebih hangat dan kekeluargaan, sehingga kegiatan organisasi tidak terasa kaku atau monoton.

Kelebihan para ibu di IKPI Sumbagsel, lanjut Nurlena, terletak pada kepedulian yang tinggi. Kepedulian itu terlihat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, tidak hanya terhadap sesama anggota, tetapi juga kepada masyarakat yang tengah dilanda musibah. Kesibukan para ibu yang diiringi canda dan celoteh ringan justru menambah semangat anggota lainnya.

Sebagai pimpinan Pengda, Nurlena menekankan pentingnya menciptakan kenyamanan agar para ibu tetap dapat aktif berorganisasi tanpa meninggalkan peran di rumah. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi saat ini memberi banyak kemudahan bagi para ibu untuk tetap berkontribusi.

Pemanfaatan sarana digital seperti video call melalui grup WhatsApp, komunikasi lewat pesan singkat, hingga penggunaan layanan aplikasi pengiriman untuk dokumen dan paket, menjadi solusi agar koordinasi organisasi tetap berjalan tanpa harus selalu bertatap muka secara langsung.

Berbagai pengalaman bersama para ibu IKPI Sumbagsel juga menjadi kenangan tersendiri. Nurlena menuturkan, setiap kali membuat janji atau rencana kegiatan, para ibu selalu merespons dengan cepat meskipun sedang disibukkan oleh urusan rumah tangga dan pekerjaan kantor. Ia menyebut, hampir seluruh ibu anggota IKPI Sumbagsel memiliki talenta dan kelebihan masing-masing yang luar biasa.

Di momentum Hari Ibu, Nurlena menyampaikan pesan agar para ibu IKPI terus menjaga keseimbangan antara bisnis, karier, dan rumah tangga. Ia berharap para ibu mampu menempatkan diri secara bijak dan tetap kokoh menjadi teladan, tidak hanya bagi staf di kantor dan sesama anggota IKPI, tetapi juga bagi masyarakat luas di Indonesia. (bl)

Lilisen: Peran Ibu Menjaga IKPI Tetap Seimbang dan Berkelanjutan

IKPI, Pekanbaru: Peringatan Hari Ibu setiap 22 Desember menjadi momentum refleksi tentang makna peran perempuan, tidak hanya dalam keluarga tetapi juga dalam kehidupan berorganisasi. Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Lilisen, menilai sosok ibu memiliki kontribusi strategis dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan organisasi profesi.

Menurut Lilisen, seorang ibu adalah pribadi yang penuh kasih, sabar, dan bertanggung jawab, namun juga tegas serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Nilai-nilai tersebut, ketika dibawa ke dalam kehidupan berorganisasi di IKPI, menjadi sumber inspirasi penting. IKPI, kata dia, tidak hanya membutuhkan konsultan pajak yang kompeten secara teknis, tetapi juga insan yang mampu menjaga kebersamaan dan kesinambungan organisasi.

Dalam dinamika IKPI, peran para ibu terlihat menonjol baik sebagai konsultan pajak maupun sebagai pengurus organisasi. Sebagai konsultan pajak, para ibu dikenal profesional, teliti, dan menjunjung tinggi integritas dalam mendampingi wajib pajak. Selain menguasai aspek teknis perpajakan, mereka juga membawa empati, kesabaran, dan kemampuan komunikasi yang baik, sehingga mampu memberikan solusi yang tepat sekaligus membangun kepercayaan klien secara berkelanjutan.

Sementara itu, dalam peran keorganisasian, para ibu hadir sebagai penyeimbang di tengah tuntutan profesi konsultan pajak yang tinggi. Dengan karakter yang sabar, komunikatif, empatik, dan solutif, para ibu berkontribusi menjaga keharmonisan, memperkuat komunikasi, serta memastikan program-program organisasi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Sebagai departemen yang fokus pada pengembangan organisasi, Lilisen menjelaskan bahwa IKPI terus berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi para ibu agar tetap dapat aktif dan berkembang. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan budaya organisasi yang inklusif, saling menghargai, dan adaptif terhadap beragam peran anggota.

Ia menyebutkan, fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan terhadap pengembangan kapasitas anggota menjadi bagian dari strategi IKPI. Dengan pendekatan ini, organisasi memberi ruang bagi para ibu untuk berkontribusi secara optimal tanpa harus mengorbankan peran pentingnya di dalam keluarga. Prinsipnya, organisasi hadir sebagai ruang pengembangan, bukan sebagai beban tambahan.

Lilisen menekankan bahwa nilai-nilai yang melekat pada sosok ibu seperti empati, kesabaran, keikhlasan, konsistensi, dan ketangguhan sangat dibutuhkan dalam membangun organisasi yang solid. Di tengah perbedaan pendapat dan tantangan yang wajar terjadi, nilai-nilai tersebut membantu organisasi tetap dewasa dalam menyikapi masalah, menjaga kebersamaan, dan terus bertumbuh secara berkelanjutan.

Terkait peran ganda para ibu di IKPI, ia menilai kunci keseimbangan terletak pada manajemen waktu yang baik, komunikasi terbuka dengan keluarga dan lingkungan kerja, serta keberanian menetapkan prioritas. Dukungan dari keluarga dan organisasi menjadi faktor penting agar para ibu dapat menjalankan kedua peran tersebut secara optimal dan berkesinambungan.

Ia juga mengingatkan bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia memiliki makna historis yang kuat. Tanggal 22 Desember ditetapkan merujuk pada Kongres Perempuan Indonesia I yang digelar pada 22–25 Desember 1928 di Yogyakarta, sebagai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam menuntut peran setara di bidang pendidikan, sosial, kebangsaan, dan kehidupan bernegara.

Lilisen menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh ibu di IKPI. Menurutnya, kontribusi para ibu baik sebagai profesional, pengurus organisasi, maupun pendamping keluarga merupakan kekuatan besar yang menjaga IKPI tetap seimbang dan berkelanjutan.

“Selamat Hari Ibu. Dedikasi dan ketulusan para ibu adalah fondasi penting bagi masa depan organisasi,” pungkasnya. (bl)

Ketika Peran Ibu Membuat IKPI Daerah Lebih Hidup dan Bersahabat

IKPI, Jawa Timur: Peringatan Hari Ibu menjadi momen yang tepat untuk menengok sisi lain kehidupan organisasi profesi, termasuk di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di daerah.

Di balik berbagai agenda formal dan pembahasan teknis, ada peran para ibu yang kerap hadir secara senyap, namun justru memberi warna dan kehangatan tersendiri bagi organisasi.

Ketua IKPI Pengurus Daerah (Pengda) Jawa Timur, Zeti Arina menuturkan, peran para ibu di IKPI sering kali tercermin melalui hal-hal sederhana, tetapi berkesan. Jiwa keibuan tetap terbawa ke dalam setiap kegiatan, mulai dari perhatian kecil seperti membawakan makanan saat acara pagi hari, memastikan rekan-rekan tidak memulai kegiatan dengan perut kosong, hingga memilih doorprize yang unik dan penuh makna.

Tidak hanya dalam urusan nonformal, Zeti menyebut sentuhan ibu-ibu juga terasa dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Ketika merekonsiliasi laporan bank atau mengelola administrasi kegiatan, para ibu dikenal lebih detail dan telaten. Hal-hal yang mungkin luput dari perhatian rekan pria, justru sering ditangkap oleh intuisi dan kepekaan mereka.

Ia mengakui, tanpa keterlibatan para ibu, kegiatan IKPI di daerah akan terasa kurang lengkap. Jika para bapak cenderung menjalankan acara secara praktis dan apa adanya, kehadiran ibu-ibu mampu mencairkan suasana. Ide-ide kreatif dan pendekatan yang lebih personal membuat kegiatan organisasi terasa lebih hidup dan bersahabat.

Kelebihan lain yang menonjol dari para ibu di IKPI adalah kemampuan multitasking yang seimbang dengan intuisi sosial yang tinggi. Mereka mampu menjalankan peran profesional sekaligus menjaga keharmonisan relasi antaranggota.

Menurutnya, dengan pendekatan kekeluargaan, para ibu kerap menjadi jembatan yang merangkul berbagai karakter dan latar belakang di dalam organisasi.

Sebagai Ketua Pengda Jawa Timur, ia juga menaruh perhatian pada kenyamanan para ibu agar tetap aktif berorganisasi tanpa meninggalkan peran di rumah. Pengaturan waktu kegiatan menjadi salah satu kunci, seperti menghindari jadwal yang bertepatan dengan jam menjemput anak atau memastikan kegiatan tidak berlangsung hingga larut malam. Dengan begitu, peran di organisasi dan keluarga dapat berjalan seimbang.

Berbagai kenangan bersama para ibu IKPI di daerah pun menjadi cerita tersendiri. Mulai dari kebiasaan membawa aneka makanan buatan rumah, bernyanyi bersama di sela kegiatan, hingga obrolan ringan tentang keluarga dan pendidikan anak. Kebersamaan itu membuat suasana organisasi terasa akrab dan penuh kehangatan.

Di momentum Hari Ibu, ia menyampaikan pesan agar para ibu IKPI terus menjaga keseimbangan hidup. Tetaplah berkarya sebagai profesional, menjalankan peran sebagai ibu dan istri dengan penuh tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi anak-anak. Dengan peran tersebut, para ibu IKPI diharapkan terus menjadi srikandi pajak Indonesia yang memberi energi positif dan menghidupkan organisasi di daerah. (bl)

en_US