Category: Berita Cabang

Kategori Berita Laman Cabang

DPR Apresiasi Rencana Peluncuran Coretax

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI, H. Fathi, apresiasi inisiatif pemerintah mempermudah masyarakat dalam melaporkan pajak. Melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana meluncurkan sistem baru bernama Coretax pada Januari 2025.

Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi wajib pajak. Dengan begitu diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

“Sebetulnya, banyak masyarakat yang masih kesulitan melaporkan pajaknya karena proses pengisian SPT yang dianggap rumit. Saya berharap dengan adanya kemudahan ini membuat masyarakat lebih tergerak untuk taat pajak dan berkontribusi bagi negara,” ujar Fahi, Minggu, (10/11/2024).

Sebelumnya dijelaskan Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, bahwa sistem Coretax akan menyajikan data secara otomatis melalui fitur pre-populated data. Artinya pengisian SPT wajib pajak badan akan dilakukan sistem berdasarkan data yang sudah ada.

Hal ini memungkinkan wajib pajak hanya perlu memverifikasi kebenaran data yang tercatat di dalam sistem. Cara itu dinilai sangat-sangat memudahkan buat wajib pajak dalam melaporkannya.

Suryo menambahkan dengan adanya pre-populated data, wajib pajak badan yang memiliki bukti potong atau bukti pungut pajak dari pihak lain, tinggal melihat data potongan dan pungutan pajaknya yang tersaji di dalam SPT-nya. Sebab, data otomatis disiapkan melalui sistem e-filing, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses pelaporan.

Direktorat Jenderal Pajak juga berencana menerbitkan aturan baru mengenai kriteria wajib pajak yang tidak perlu lagi melaporkan SPT Tahunan. Itu jika mereka memenuhi persyaratan tertentu.

Aturan ini telah dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 sebagai bagian dari penerapan sistem Coretax. Beberapa kriteria yang dibebaskan dari kewajiban pelaporan SPT antara lain wajib pajak yang tidak lagi memiliki penghasilan, pensiunan, serta pengusaha yang berhenti menjalankan usaha.

Dengan peraturan ini, masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun dapat mengajukan status sebagai wajib pajak non-efektif (NE). Dengan begitu mereka tidak lagi diwajibkan melaporkan SPT tahunan.

Bagi banyak orang, ini akan menjadi kemudahan yang sangat signifikan. Khususnya bagi mereka yang secara finansial berada di bawah ambang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Beberapa daftar wajib pajak yang biasanya bisa mengubah status menjadi wajib pajak NE adalah yang penghasilannya turun menjadi di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Kemudian pengusaha yang sudah berhenti melakukan kegiatan usaha, pekerja yang sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, serta pensiunan yang tidak lagi memiliki penghasilan

Fathi menilai langkah ini menjadi bukti upaya pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang inklusif dan efisien. “Saya mengapresiasi kebijakan ini,” ucapnya.

Sekarang Tak Semua Wajib Pajak Harus Lapor SPT Tahunan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan membuat peraturan baru mengenai kriteria Wajib Pajak (WP) yang tak perlu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak saat sistem inti administrasi perpajakan atau core tax system dirilis. Hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

PMK 81/2024 tersebut menyatakan sebagai tindak lanjut terbitnya aturan ini, maka perlu dibuat sejumlah aturan teknis mengenai pelaksanaannya. Salah satunya adalah mengenai kriteria WP yang tak wajib melaporkan SPT.

“Kriteria Wajib Pajak Pajak Penghasilan tertentu yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (2),” seperti dikutip dari Pasal 465 huruf s PMK 81/2024, Jumat, (8/11/2024).

Sebelumnya, pengecualian bagi WP yang tidak perlu membuat SPT diatur dalam PMK-147/PMK.03/2017 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

Aturan tersebut mengatur bahwa wajib pajak yang masuk kategori Non-Efektif (NE), maka ia tak wajib lapor SPT Tahunan dan juga tak akan diberikan surat teguran meski tidak menyampaikan SPT nya.

Berikut ini daftar wajib pajak yang biasanya bisa mengubah status menjadi wajib pajak NE adalah:

– Yang penghasilannya turun menjadi di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

– Pengusaha yang sudah berhenti melakukan kegiatan usaha

– Pekerja yang sudah tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan

– Pensiunan yang tidak lagi memiliki penghasilan

Mengenai penghasilan di bawah PTKP, hal ini diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Aturan tersebut mengatur batas PTKP yang berlaku saat ini yakni Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun.

Dengan perhitungan ini, maka masyarakat yang gajinya di bawah Rp 4,5 juta per bulan dibolehkan untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi. Adapun syarat untuk bisa bebas dari lapor SPT Tahunan adalah mengajukan permohonan Non-Efektif (NE). Dengan masuk kategori NE, maka wajib pajak tak perlu lapor SPT setiap tahunnya.

 

 

Menkeu Ubah Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengubah tanggal jatuh tempo untuk penyetoran beragam jenis pajak pada saat Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Pasal 94 Ayat (2) PMK 81/2024 menyebutkan pembayaran dan penyetoran pajak terutang, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Aturan dalam PMK ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

“Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak,” dukutip dari salinan PMK tersebut pada Jumat, (8/11/2024).

Lebih lanjut, PMK tersebut menyebutkan beberapa jenis pajak yang memiliki jatuh tempo pada tanggal 15. Berikut ini merupakan daftarnya:

a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

b. Pajak Penghasilan Pasal 15

c. Pajak Penghasilan Pasal 21

d. Pajak Penghasilan Pasal 22

e. Pajak Penghasilan Pasal 23

f. Pajak Penghasilan Pasal 25

g. Pajak Penghasilan Pasal 26

h. Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/ atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak

i. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean

j. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas

kegiatan membangun sendiri

k. Bea Meterai yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai

l. Pajak Penjualan

m. Pajak Karbon yang dipungut oleh pemungut Pajak Karbon.

Dalam aturan yang sama, ketentuan mengenai jatuh tempo ini tidak berlaku untuk beberapa jenis pajak. Pasal 94 Ayat (3) menyebutkan beberapa jenis pajak itu di antaranya Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor; Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu; dan beberapa jenis pajak lainnya.

 

 

Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor akan Didatangi Petugas Samsat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Tim pembina Samsat bakal mendatangi rumah pemilik kendaraan yang nunggak pajak. Nantinya pemilik kendaraan akan diingatkan untuk membayar kewajibannya.

Korlantas Polri sudah menyiapkan beberapa cara untuk membuat masyarakat patuh membayar pajak kendaraannya. Salah satunya dengan mendatangi rumah pemilik kendaraan yang tercatat belum membayar pajak. Bukan tanpa alasan, langkah itu ditempuh karena tingkat kepatuhan masyarakat melakukan perpanjangan STNK 5 tahun masih sangat minim. Dari total 165 juta unit kendaraan terdaftar, tak sampai separuhnya membayar pajak.

Diungkap Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak, tim pembina Samsat akan mendatangi rumah pemilik kendaraan. Nantinya, pemilik kendaraan tersebut akan diminta menunaikan kewajibannya.

“Pendekatan soft power artinya kita akan proaktif kepada pemegang kendaraan bermotor dengan mendatangi rumah-rumah door to door untuk mengingatkan pengguna sepeda motor ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya membayar pajak dan yang terpenting pengesahan STNK untuk validitas data kendaraan bermotor yang ada di kepolisian,” jelas Aan dikutip laman Korlantas Polri.

Ini bukan satu-satunya cara yang ditempuh Korlantas. Ada juga penegakan hukum yang disiapkan agar masyarakat lebih tertib membayar pajak. Di sisi lain, penegakkan kepatuhan membayar pajak kendaraan ini mempermudah Korlantas untuk mendapatkan data kendaraan yang lebih valid.

“Cara terkahir kita melakukan penegakan hukum pada para pengguna jalan sehingga kita mendapatkan data yang valid, mendapatkan peningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas maupun kepatuhan terhadap pembayaran pajak pengesahan STNK,”tutur Aan.

Untuk diketahui, membayar pajak kendaraan merupakan kewajiban seperti tercantum dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dijelaskan pada pasal 4, wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Namun nyatanya masih banyak masyarakat yang abai membayar pajak kendaraan. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Brigjen Yusri mengungkap alasan terbesar para pemilik kendaraan enggan menunaikan kewajibannya lantaran mahalnya bea balik nama kendaraan.

“Yang paling utama permasalahan dari masyarakat adalah ‘Pak, bayar balik namanya mahal Pak’, ada budaya kita di Indonesia ini banyak membeli kendaraan bekas,” terang Yusri beberapa waktu lalu.

Padahal kata Yusri, masyarakat masih memiliki keinginan untuk membayar pajak. Namun biaya bea balik nama yang tinggi, membuat pemilik kendaraan mengurungkan niatnya itu. Alhasil, tidak sedikit yang justru menunda dan menantikan adanya pemutihan pajak kendaraan.

Pajak kendaraan bermotor sendiri termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Sehingga, kebijakan pemutihan pajak ada di Pemerintah Daerah.

Pemerintah Perpanjang Insentif Pajak Properti hingga 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kebijakan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) kabarnya diperpanjang hingga 2025. Kebijakan tersebut memungkinkan pembelian properti seperti rumah hingga ruko dan kendaraan bermotor mendapatkan diskon pajak.

Mengenai hal tersebut, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengusulkan kebijakan itu ke Kementerian Keuangan. Iwan menegaskan, hingga saat ini PPN DTP masih akan berlaku sampai Desember 2024.

“Ya kan sementara masih sampai Desember dan sedang diusulkan Kementerian Keuangan. Sekarang masih tetap berlaku sampai Desember,” kata Iwan seperti dikutip dari Detikproperti, Kamis (7/11/2024).

Untuk PPN DTP tahun 2025 sejumlah pengembang ada yang mengusulkan dapat berlaku untuk rumah inden juga. Namun, Iwan mengatakan masih perlu diskusi ke pihak Kementerian Keuangan. Sebab, dengan adanya kebijakan tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan negara.

“Ya itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya dengan kami tapi juga dengan kementerian keuangan karena itu akan berpengaruh terhadap penerimaan negara dan itu nanti berpengaruh ke ketersediaan ruang fiskal untuk kita,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan melanjutkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) serta perumahan pada 2025.

“Untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan,” kata dia dalam konferensi pers, di Hotel Four Seasons, Minggu (3/11/2024).

Alasan sejumlah insetif masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilanjutkan pada era Presiden Prabowo Subianto, Airlangga mengatakan untuk mendukung daya beli masyarakat yang diakui telah mengalami penurunan.

“Pertama, pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan,” jelas dia.

Menurut Airlangga insentif PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Keperluan yang penting untuk kelas menengah menurutnya untuk pembelian rumah dan mobilitas.

“Oleh karena itu, kedua hal tersebut, kami akan usulkan untuk diperpanjang. Diperpanjangnya berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan,” jelasnya. (Boy)

IKPI Batam Dukung Penuh Kebijakan Pusat Wujudkan Organisasi Konsultan Pajak Kelas Dunia

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Batam Terpilih Periode 2024-2029 Bunandi menyatakan
mendukung penuh setiap kebijakan IKPI Pusat dalam mewujudkan organisasi kelas dunia yang dihargai dan diakui secara internasional. Selain itu, IKPI Cabang Batam berkomitmen untuk menjaga kekompakan antar anggota dan bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) demi kemajuan negara melalui sistem perpajakan yang kuat.

Untuk mewujudkan hal itu kata Bunandi, ada tiga misi utama menjadi fokus kerja IKPI Cabang Batam selama periode kepemimpinannya yakni:

1. Meningkatkan mental positif di kalangan anggota,

2. Peningkatan kompetensi dengan mengasah keterampilan anggota melalui berbagai pelatihan dan seminar,

3. Meningkatkan kolaborasi dengan pengusaha, asosiasi pengusaha, dan DJP.

“Untuk mencapai misi tersebut, kami akan mengutamakan ‘Membership Style’ yakni melibatkan seluruh anggota secara aktif dalam setiap kegiatan,” katanya, Kamis (7/11/2024).

Ia menegaskan, bahwa seluruh anggota IKPI harus selalu bersatu dan kompak untuk mengatasi tantangan besar di dunia perpajakan. Karena, kerja sama antara anggota dan pihak eksternal, seperti DJP dan pengusaha, akan menjadi kunci keberhasilan.

Kolaborasi dengan Pengusaha dan DJP

Selain itu, IKPI Cabang Batam berencana mengadakan seminar dan forum diskusi dengan pengusaha serta DJP untuk membahas isu perpajakan terkini. Dengan melibatkan asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Gapensi, IKPI berharap dapat mempererat hubungan dengan dunia bisnis dan memberikan pemahaman lebih dalam mengenai kewajiban perpajakan.

Bunandi juga akan membentuk tim ahli untuk memperkuat komunikasi dan sinergi dengan Kantor Wilayah DJP Kepri dan seluruh KPP di wilayah tersebut.

Karenanya, ia berkomitmen untuk masuk ke dunia kampus guna meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya perpajakan. Melalui pembentukan Tax Center di kampus-kampus serta mengadakan seminar-seminar perpajakan, IKPI berharap dapat menumbuhkan budaya sadar pajak pada generasi muda.

Ia berharap agar IKPI Cabang Batam dapat terus berkembang dan menjaga kekompakan antar anggota. “Kami yakin dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan IKPI yang lebih baik, profesional, dan diakui oleh dunia pengusaha,” ujarnya.

Menurutnya, dengan visi dan misi yang jelas, IKPI Cabang Batam siap menghadapi tantangan dunia perpajakan Indonesia dan terus berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara. (bl)

Menkeu Terbitkan Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. Aturan itu telah resmi berlaku sejak 18 Oktober 2024.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti mengimbau agar para pengusaha yang menjadi anggota KSO memedomani PMK ini. Sebab, ada kriteria KSO yang harus memiliki NPWP dan menjadi wajib pajak badan.

“Kami siap membantu memberikan pemahaman atas ketentuan dalam PMK 79/2024 tersebut,” ucap Dwi Astuti, melalui keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Menurut Dwi, penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan untuk perlakuan perpajakan bagi Kerja Sama Operasi (KSO) dalam satu ketentuan peraturan yang komprehensif. Selama ini, aturan perpajakan mengenai KSO tersebar di berbagai produk hukum.

Aturan yang tersebar itu di antaranya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

“PMK ini terbit sebagai upaya memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan terhadap Kerja Sama Operasi,” kata Dwi.

Menurut ketentuan PMK ini, KSO wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Badan dalam hal perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya memenuhi tiga kriteria: 1. KSO melakukan penyerahan barang dan/ atau jasa; 2. KSO menerima atau memperoleh penghasilan; dan/atau 3. KSO mengeluarkan biaya atau membayarkan penghasilan kepada pihak lain, atas nama KSO.

Selain itu, KSO juga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak jika telah melebihi batasan pengusaha kecil; dan/atau satu atau lebih anggota telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bila perjanjian kerja sama KSO atau pelaksanaan kerja samanya tidak memenuhi kriteria tersebut di atas, maka KSO tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan juga tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban perpajakan atas KSO tersebut dilaksanakan oleh masing-masing Anggota KSO.

Dalam PMK 79/2024 juga diberikan contoh pelaksanaan perlakuan perpajakan KSO, berikut ini salah satunya:

1. Contoh KSO yang harus punya NPWP

Dalam rangka melakukan suatu pekerjaan konstruksi di Kata Mataram:

a. PT A yang bertempat kedudukan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur namun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ditetapkan tempat terdaftar dan tempat pelaporan usaha di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu;

b. PT B yang bertempat kedudukan dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo; dan

c. C Ltd. yang bertempat kedudukan di Singapura, membuat perjanjian kerja sama KSO.

Dalam perjanjian tersebut, diatur bahwa PT A ditunjuk untuk mewakili KSO (leadfirm) dan diatur bahwa penyerahan barang dan/atau jasa dari PT A, PT B, dan C Ltd. kepada Pelanggan dilakukan atas nama KSO.

Berdasarkan hal di atas, KSO A-B-C wajib:

a. mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

b. melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri ini, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Timur.

2. PT M dan PT N membentuk KSO M-N yang bergerak di bidang perdagangan ritel pada bulan Januari 2025. KSO M-N telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada bulan Januari 2025.

Dalam kegiatan usaha KSO M-N, diketahui hal-hal sebagai berikut:

– Pada bulan Januari 2025, dalam perjanjian kerja sama KSO, PT M memberikan kontribusi berupa kendaraan truk engkel untuk kendaraan operasional yang akan digunakan KSO M-N selama 4 (empat) tahun dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Truk engkel tersebut memiliki beban penyusutan secara fiskal untuk setiap tahun pajak sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

– Pada bulan Januari 2025, dalam perjanjian kerja sama KSO, PT N memberikan kontribusi berupa beberapa barang dagangan dengan nilai yang disepakati dalam perjanjian sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Barang dagangan yang dikontribusikan oleh PT N tersebut memiliki harga pokok penjualan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

– Pada tahun pajak 2025, tidak terdapat penjualan yang dilakukan KSO M-N.

– Pada tahun pajak 2026, diketahui bahwa KSO M-N memperoleh penghasilan sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah). Salah satu penghasilan tersebut berasal dari penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh instansi pemerintah sebesar 1,5% x Rp 20.000.000.000,00 = Rp 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah);

Selain itu, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO M-N telah diketahui sebesar Rp 63.750.000.000,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas biaya berupa sewa ruko dari PT O sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), biaya sehubungan dengan kontribusi PT M berupa kendaraan truk engkel operasional, sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) (1/4 x Rp60.000.000.000,00); biaya sehubungan dengan kontribusi PT N berupa barang dagangan, sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan biaya selain yang disebutkan di atas sebesar Rp 26.750.000.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal di atas, perlakuan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai

berikut.

1. Pada tahun pajak 2025:

Tidak terdapat penghasilan yang diakui KSO M-N; dan tidak terdapat penghasilan yang diakui PT M dan PT N terkait dengan kontribusi untuk KSO M-N.

2. Pada tahun pajak 2026:

KSO M-N memiliki laporan fiskal sebagai berikut:

– Penghasilan bruto Rp 75.000.000.000,00

– Biaya 3M yang dikeluarkan dan dibebankan sebagai biaya oleh KSO M-N:

a. Biaya sewa ruko Rp ( 10.000.000.000,00)

b. Biaya sehubungan dengan kontribusi PT M Rp (15.000.000.000,00)

c. Biaya sehubungan dengan kontribusi PT N Rp (12.000.000.000,00)

d. Biaya 3M yang dikeluarkan dan

dibebankan sebagai biaya oleh

KSO M-N selain tersebut di atas Rp (26. 750.000.000,00)

– Dengan begitu, Penghasilan Kena Pajak nya senilai Rp 11.250.000.000,00

– Adapun Pajak Penghasilan KSO M-N (22%) adalah sebesar Rp 2.475.000.000,00, dengan Kredit Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp (300.000.000,00), sehingga Pajak Penghasilan kurang bayar Rp 2.175.000.000,00

Penghasilan, biaya, Penghasilan Kena Pajak, dan Pajak Penghasilan terutang sesuai dengan laporan fiskal KSO M-N, dibayar oleh KSO M-N dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan KSO M-N.

Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT M berupa penggunaan kendaraan truk engkel operasional dengan nilai se besar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), merupakan objek Pajak Penghasilan bagi PT M yang harus dihitung dan dilaporkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang bagi PT M. Penyusutan atas kendaraan truk engkel operasional sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tetap dibebankan sebagai biaya oleh PT M.

Penghasilan sehubungan dengan kontribusi PT N berupa beberapa barang dagangan dengan nilai sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), merupakan objek Pajak Penghasilan bagi PT N yang harus dihitung dan dilaporkan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang bagi PT N. Harga pokok penjualan barang dagangan tersebut dapat dibebankan sebagai biaya oleh PT N.

Jika pada tahun pajak 2026, KSO M-N membagikan bagian laba atau sisa hasil usaha kepada PT M dan PT N, bagian laba tersebut bukan objek Pajak Penghasilan bagi PT M dan PT N.

IKPI Pengda Sumbagut dan USU Kolaborasi Gelar Peradilan Pajak Semu

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam upaya meningkatkan wawasan dan kompetisi sumber daya manusia, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Sumbagut bekerja sama dengan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara (USU) menggelar workshop bertajuk “Peradilan Pajak Semu” di Aula Serbaguna Fakultas Fisip USU. Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota IKPI dan mahasiswa jurusan Administrasi Perpajakan mengenai proses beracara di Pengadilan Pajak.

Ketua IKPI Pengda Sumbagut Koennady yang di wakili Pak Syaflul sebagai sekretaris mengatakan, workshop ini menyajikan tema studi kasus sengketa pajak “Transfer Pricing,” di mana peserta dapat memahami secara langsung bagaimana proses penyelesaian sengketa pajak dilakukan. Menurutnya, IKPI Sumbagut berperan aktif dalam memfasilitasi acara, sedangkan Fakultas Vokasi USU menyediakan lokasi pelaksanaan.

(Foto: IKPI Pengda Sumbagut)

“Peserta workshop menunjukkan antusiasme tinggi, terlibat aktif dalam sesi tanya jawab, dan menyampaikan apresiasi kepada Pengurus IKPI Sumbagut atas penyampaian materi yang menarik dan terjangkau. Kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu anggota IKPI dalam memenuhi kewajiban untuk mengikuti Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pak Koennady menegaskan, kedepannya, IKPI berencana untuk terus berkolaborasi dengan universitas lainnya dalam mengedukasi mahasiswa tentang perpajakan dan hak serta kewajiban sebagai wajib pajak.

 

(Foto: IKPI Sumbagut)

Selain itu kata Koennady, IKPI berkomitmen untuk mengadakan persidangan semu serupa di masa mendatang dengan tema-tema terkini, guna memperkuat kompetensi konsultan pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hukum pajak.

Melalui inisiatif ini, IKPI berperan sebagai mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan edukasi dan sosialisasi aturan perpajakan, sehingga diharapkan dapat mencerdaskan generasi muda dan masyarakat umum dalam memahami praktik perpajakan di Indonesia.

Sekadar informasi, hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris IKPI Pengda Sumbagut H Saflul dan Bendahara Mayawati, Leonard Tarigan. Selain itu, ada juga Ketua IKPI Cabang Medan Ebenezer Simamora dan sejumlah pengurus lainnya cabang lainnya. (bl)

Robert Hutapea Imbau Anggota IKPI Tingkatkan Kepatuhan, Pembayaran Iuran dan Kepesertaan PPL jadi Fokus

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka meningkatkan kepatuhan anggota terhadap kewajiban pemutakhiran status keanggotaan, pembayaran iuran, dan keikutsertaan dalam Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Robert Hutapea mengimbau kepada seluruh anggota untuk patuh kepada aturan organisasi yang berlaku.

Imbauan tersebut dikeluarkan Robert, mengingat berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Sekretariat Pusat IKPI, terdapat 609 anggota teridentifikasi masih berstatus Anggota Terbatas meskipun telah memiliki izin praktik dari Kementerian Keuangan.

“Kami meminta anggota tersebut untuk segera mengajukan perubahan status keanggotaan menjadi Anggota Tetap. Jika itu tidak dilakukan, maka dalam kurun waktu dua tahun mereka tidak dapat lagi mengurus izin Konsultan Pajak dan status keanggotaan IKPI secara otomatis akan gugur,” kata Robert di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Selain itu kata Robert, data menunjukkan ada 1.561 anggota yang belum menyelesaikan pembayaran iuran untuk tahun 2023 dan 2.204 anggota untuk tahun 2024. “Pembayaran iuran ini sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan organisasi,” ujarnya.

Robert mencatat, dalam hal keikutsertaan PPL, sebanyak 2.303 anggota belum mengikuti PPL tahun 2024, sementara 3.219 anggota yang telah berpartisipasi masih memiliki realisasi keikutsertaan di bawah 50%. “Kami mengimbau agar seluruh anggota segera mengambil bagian dalam program ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Robert mengungkapkan, untuk membahas langkah-langkah selanjutnya dan progres penyelesaian, dirinya sudah mengundang seluruh Ketua dan/atau Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah untuk hadir dalam rapat melalui Zoom Meeting yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal: Senin, 4 November 2024

Waktu: 16.00 WIB

“Kami berharap semua seluruh Ketua dan/atau Pengurus Cabang dan Pengurus Daerah untuk hadir dapat hadir untuk mendiskusikan upaya peningkatan kepatuhan ini,” katanya. (bl)

Presiden Prabowo Ungkap Banyaknya Pengusaha Besar Tak Taat Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepada para pengusaha untuk lebih taat lagi membayar pajak. Menurutnya, masih banyak pengusaha besar yang belum taat membayar pajak.

“(Kepatuhan) pajak kita tingkatkan, pengusaha juga harus kita yakinkan pengusaha besar itu, yang Anda nikmati kekayaan, Anda bayar pajak yang baik,” ujar Prabowo di Bendega, Denpasar, seperti dikutip dari Detikcom, Senin (4/11/2024).

“Jangan sudah nikmati kekayaan dari bangsa Indonesia, Saudara pula menghindari membayar kewajiban,” lanjutnya.

Ketum Partai Gerindra itu juga menyinggung banyak pihak luar yang ingin merusak bangsa Indonesia. Mereka, Prabowo berujar, ingin pejabat Indonesia yang korupsi.

“Saya akan berusaha sekuat tenaga saya memimpin pemerintah yang sebersih-bersihnya,” terang dia.

Sebagai informasi, agenda Prabowo di Bendega Restaurant adalah menghadiri acara makan siang bersama pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Bali, Made Muliawan Arya-Putu Agus Suradnyana (Mulia-PAS). Para calon bupati dan wakil bupati se-Bali yang diusung Partai Gerindra juga turut hadir dalam agenda itu.

Prabowo tiba di Bendega Restaurant, Denpasar, Bali, Minggu (3/11/2024). Ia disambut oleh Mulia-PAS serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra.

Berdasarkan pantauan detikBali, Prabowo tiba sekitar pukul 15.35 Wita mengenakan kemeja coklat. Ia didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy.

Kehadiran Prabowo disambut meriah oleh massa pendukung Mulia-PAS dan calon bupati serta wakil bupati di Bali yang juga diusung Partai Gerindra.

en_US
id_ID en_US