IKPI, Jakarta: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang Andreas Budiman menyambut baik wacana pengelolaan penuh kursus Brevet oleh pengurus cabang IKPI yang digaungkan pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 (Vaudy Starworl-Jetty).
“Sistem pengelolaan pelaksanaan Brevet seperti ini kami yakini akan menghidupkan roda asosiasi di cabang cabang IKPI seluruh Indonesia. Saya rasa Pengcab bisa memgoptimalkan potensinya untuk pelaksanaan kegiatan ini,” kata Andreas melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/6/2024).
Dia mengungkapkan, program ini memang merupakan evaluasi dari program yang sudah dijalankan tetapi pelaksanaannya nanti akan lebih konkret.
“Jadi memang program yang sudah baik dilaksanakan oleh kepengurusan sebelumnya, sepertinya akan ditingkatkan oleh pasangan Vaudy-Jetty jika terpilih nanti,” ujarnya.
Tentunya kata Andreas, pelaksanaan Brevet juga nantinya harus disesuaikan dengan kebutuhan cabang.
“Sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar IKPI memang perlu mendorong cabang-cabangnya membuka kelas Brevet supaya eksistensi IKPI terdengar sampai ke daerah daerah,” ujarnya.
Menurut Andreas, pajak merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis, dimana dalam setiap transaksi bisnis legal pasti akan terkena pajak. Artinya setiap orang/ badan usaha harus mengerti dulu kewajibannya. (bl)
IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Caketum IKPI) periode 2024-2029 menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan kegiatan kursus Brevet kepada masing-masing cabang IKPI se-Indonesia. Tujuannya agar cabang mempunyai penghasilan agar bisa konsisten menjalankan roda asosiasi.
“Jadi Pengurus Pusat IKPI hanya melakukan supervisi, evaluasi, menyiapkan modul dan membantu menyiapkan pengajar,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Jumat (27/6/2024) siang.
Menurut Vaudy, saat ini tidak semua cabang melaksanakan kursus Brevet. Dengan demikian, hal inilah yang akan menjadi evaluasi pada masa kepemimpinannya nanti. “Kami akan arahkan agar Pengcab secara rutin menyelenggarakan Brevet dan itu menjadi program prioritas,” ujarnya.
Dia menegaskan, selain sebagai sumber ekonomi, penyerahan pelaksanaan kursus Brevet kepada Pengcab adalah untuk meningkatkan pengalaman anggota IKPI di cabang sebagai pengajar. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya mengenal IKPI saja, melainkan anggota secara personal juga ikut dikenal karena menjadi instruktur Brevet.
Namun demikian, Vaudy akan memberikan training terlebih dahulu bagi setiap calon instruktur/pengajar anggota IKPI yang akan memberikan materi Brevet. “Sebagai seorang instruktur tentu kualitasnya harus baik. Jadi sebelum terjun mereka harus terlebih dahulu mengikuti training,” ujarnya.
Selain itu, adapun pengisian tenaga pengajar Brevet lanjut Vaudy, adalah anggota IKPI dan pegawai pajak yang akan diminta melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atau kantor pelayanan pajak (KPP) setempat. Supaya mitra dengan DJP juga terasa sampai cabang-cabang.
Sementara itu, Vaudy juga akan mengatur kewenangan pengurus pusat agar bisa terus melanjutkan kerja sama dengan perguruan tinggi. “Kegiatan Brevet akan dibedakan menjadi dua, pertama kerja sama dengan perguruan tinggi dan kedua adalah pelaksanaan oleh pengurus cabang,” ujarnya.
Untuk pelaksanaan oleh pengurus cabang (Pengcab) kata dia, kegiatan Brevet hanya dilakukan oleh Pengcab saja. Sementara untuk pengurus pusat akan difokus pada pelaksanaan Brevet yang diadakan oleh perguruan tinggi, dan melakukan pengembangan atas modul-modul brevet serta materi presentasi. (bl)
IKPI,Jakarta: Puncak HUT IKPI Cabang Depok pada 29 Juni 2024 sepertinya akan menjadi momen tak terlupakan bagi hampir 7.000 anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) seluruh Indonesia. Pasalnya, pada perayaan tersebut dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum IKPI akan diundang untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja (proker) yang akan dilakukan untuk masa bakti 2024-2029.
Ketua IKPI Depok Nuryadin Rahman mengungkapkan, pihaknya akan menyiarkan pemaparan para paslon tersebut melalui aplikasi Zoom Meeting yang linknya nanti akan disebar ke 42 cabang IKPI se-Indonesia.
“Jadi anggota tak akan membeli ‘kucing dalam karung’ karena paslon nomor 01 Vaudy Starworld-Jetty dan paslon nomor 02 Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari akan memaparkan visi, misi dan program kerjanya secara jelas dan konkret di puncak perayaan HUT ke-9 IKPI Depok,” kata Nuryadin di Jakarta, Rabu (26/6/2024).
Dia berharap kedua pasangan calon itu bisa memenuhi undangan yang mereka sampaikan. “Dua pasangan calon ini merupakan sosok terbaik dimiliki oleh IKPI. Jadi, anggota nanti bisa memilah pemimpin terbaik menurut hati nuraninya,” kata Nuryadin.
Sekadar informasi, pada 18-20 Agustus 2024 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) akan menggelar hajatan besar lima tahunan (Kongres XII). Acara asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini akan dilaksanakan di Nusa Dua, Bali.
Saat ini, tepatnya sejak 18 Juni 2024 panitia pemilihan pada Kongres XII telah membuka masa kampanye bagi para kontestan yang akan berlaga di ajang tersebut. Masa kampanye akan ditutup pada 10 Juli 2024.
Lebih lanjut Nuryadin mengungkapkan, puncak perayaan HUT IKPI Depok masih masuk di dalam masa kampanye para pasangan calon. “Saya membuka kesempatan seluas-luasnya untuk pasangan calon memikat para pemilih melalui pemaparan visi,misi dan program kerja,” ujarnya.
Nuryadin yang juga pada Kongres XII ini dicalonkan sebagai calon ketua pengawas IKPI nomor urut 04, berharap siapapun yang terpilih jadi pemimpin tertinggi IKPI seluruh anggota wajib mendukung. “Jangan ada lagi perpecahan di IKPI pasca kongres. Cukup kongres sebelumnya dijadikan pelajaran yang membuat kita semua menjadi lebih dewasa berorganisasi untuk satu tujuan yakni ‘IKPI Jaya’,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Depok sukses menggelar turnamen golf di Sentul Highland Golf Club, Bogor, Selasa (25/6/2024). Acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk merayakan HUT ke-9 IKPI Depok yang puncaknya akan dirayakan pada 29 Juni di Depok.
Ketua IKPI Depok Nuryadin Rahman menyatakan, penyelenggaraan turnamen ini bukan hanya untuk memperkenalkan IKPI kepada masyarakat kelas menengah (pengusaha), tetapi ada juga ajang sosial yang disisipkan seperti memberikan bantuan uang tunai Rp 15 juta kepada yayasan yatim piatu.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“Dari 155 peserta turnamen, lebih dari 50 persen merupakan pelaku usaha yang juga hobi bermain golf (Golfer). Mereka berasal dari Jabodetabek dan Makassar, Sulawesi Selatan,” kata Nuryadin di lokasi acara.
Dalam turnamen tersebut kata Nuryadin, pihaknya juga mengundang mitra strategis IKPI yakni beberapa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Dan Depok. Ada juga peserta dari anggota IKPI yang berasal dari luar Jakarta.
Nuryadin juga mengaku terkejut saat Dirjen Pajak, Kemenkeu tahun 2015-2017 Ken Dwijugiasteadi juga hadir dan mendukung turnamen golf tersebut.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“Saya senang para tamu undangan dari DJP bisa hadir semua, dan penyelenggaraannya sangat sukses,” kata Nuryadin.
Pada kesempatan yang sama, Ketua panitia turnamen golf Hendra Damanik mengungkapkan penyelenggaraan turnamen ini sudah sesuai ekspektasi panitia. Artinya dari jumlah peserta sudah melampaui target, dari 140 menjadi 155 peserta.
“Itupun masih ada sekitar 12 peserta lagi yang pendaftarannya kami tolak. Karena, kuota dari asuransi hanya diberikan untuk 155 peserta,” kata Hendra.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Depok)
Memang pada kesempatan ini, Hendra mengatakan belum ada peserta yang beruntung untuk mendapatkan hadiah Hole in One berupa mobil Mercy, Pajero, dan Fortuner. “Kali ini hadiah utamanya belum bisa ada yang membawa pulang. Tetapi panitia telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 80 juta untuk beberapa kategori yang dinilai terbaik,” ujarnya.
Lebih lanjut Hendra menyatakan, pihaknya.mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan tim panitia turnamen yang sudah bekerja keras untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam tugasnya mempunyai peran sentral dalan menjalankan roda asosiasi. Artinya sebagai ketua umum bukan hanya menghadiri acara seremonial saja disetiap kegiatan pengurus daerah dan pengurus cabang (Pengda/Pengcab) IKPI, namun juga kehadirannya harus bisa mendengar suara anggota secara langsung.
Demikian dikatakan Calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld melalui keterangan tertulisnya, Minggu (23/6/2024) malam.
Bukan itu saja, Vaudy juga mengkritisi jika seorang ketua umum membuat jarak dengan para anggotanya. “Harusnya sebagai ketua umum menjalin komunikasi dengan anggota saat melakukan kunjungan ke acara Pengda/Pengcab itu hal yang wajib, dan itu yang akan saya lakukan jika dipercaya sebagai ketua umum nanti,” ujarnya..
Untuk menunjukan perhatian kepada anggota, bahkan Vaudy menyatakan bahwa dirinya tidak segan untuk menyapa anggotanya melalui telpon atau mengirimkan pesan WhatsApp. “Saya akan menunjukan bahwa sebagai ketua umum akan selalu hadir untuk anggota,” katanya.
Menurut Vaudy, saat ini saluran komunikasi dengan anggota hanya ada melalui WhatsApp Group (WAG). Hal ini dirasakan sangat kurang karena tidak semua percakapan di WAG dapat diikuti oleh ketua umum maupun pengurus pusat IKPI.
“Terlalu banyak pesan masuk di grup, pasti ada obrolan penting yang harusnya bisa di followup ketua umum atau pengurus pusat terlewatkan,” ujarnya.
Untuk lebih mengintesifkan komunikasi dengan anggota di Pengda/Pengcab Vaudy menyatakan, bersama pasangannya Jetty mempunyai program dialog dengan anggota secara langsung, dan itu mereka lakukan saat kunjungan.
“Tujuannya adalah mendengarkan masukan-masukan anggota untuk perbaikan ke depan. Bukan hanya menghadiri acara seremonial saja,” ujarnya.
Lebih lanjut Vaudy mengatakan, selain berdiskusi langsung paslon dengan nomor urut 01 ini juga akan membuat portal khusus untuk para anggota IKPI yang ingin menyampaikan usulan atau keluhan kepada ketua umum, wakil ketua umum dan jajaran pengurus pusat IKPI. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali menandatangani kerja sama dengan perguruan tinggi. Kali ini penandatanganan dilakukan antara IKPI dan Universitas Klabat, Manado pada 13 Juni 2024.
Penandatanganan MoU yang dilakukan di kampus oleh Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Rektor Universitas Klabat Danny Rantung diharapkan bisa segera diimplementasikan dengan berbagai kegiatan seperti seminar, pelatihan Brevet, kuliah umum dan lainnya.
Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari mengatakan, MoU ini merupakan rangkaian program asosiasi yang telah dijalankan sejak beberapa tahun belakangan ini.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Manado)
“Kami berkomitmen mewujudkan Tri Dharma perguruan tinggi di Indonesia. Untuk itu, melalui semua cabang IKPI se-Indonesia kami terus menjalin komunikasi dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta,” kata Lisa, Minggu (16/6/2024).
Diungkapkan Lisa, saat ini IKPI telah menjalin kerja sama dengan 78 perguruan tinggi negeri/swasta dan Sekolah Tinggi Lainnya. Angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan banyaknya permintaan dari perguruan tinggi, khususnya yang memiliki program studi akuntansi, perpajakan dan/atau manajemen.
Sementara itu, Ketua IKPI Manado Yuli Rawun mengungkapkan Isi MoU tersebut meliputi kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat maupun program merdeka belajar kampus merdeka.
“Jadi kerja sama ini adalah bagian dari implementasi IKPI dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dilanjutkan dengan penandatangan MoA antara IKPI dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Klabat yang ditandatangani langsung oleh Dekan FEB Dr. Elvis Sumanti,” kata Yuli.
Dia menjelaskan, adapun isi MoA tersebut yaitu mendukung dan melaksanakan program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka dalam hal ini kegiatan magang bersertifikat. Terakhir penandatanganan IA (Implementation Arrangement) yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama dalam hal Brevet Pajak C.
Rencananya kata Yuli, pelatihan Brevet Pajak C akan dibuka dalam waktu dekat ini dengan menggunakan tenaga pengajar dari IKPI Pusat secara online.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Manado)
Sekadar informasi, Universitas Klabat atau UNKLAB adalah universitas swasta terbaik di Sulawesi Utara yang berlokasi di Minahasa Utara yang sudah berdiri sejak tahun 1965. Berdirinya Universitas tersebut sama halnya dengan IKPI sejak tahun 1965.
Dikatakan Yuli, setelah acara penandatangan MoU, MoA dan IA ini dilanjutkan dengan pelaksanaan kuliah umum yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dengan topik Peluang Karir Profesi Konsultan Pajak di Era Society 5.0.
Dalam paparannya lanjut Yuli, Ketum IKPI menawarkan para mahasiswa untuk bisa menggeluti profesi sebagai konsultan pajak. Di mana peluang kerja di bidang ini masih terbuka luas dan cukup menjanjikan.
Namun dalam prosesnya, untuk menjadi seorang konsultan pajak, harus melalui berbagai proses di antaranya mengikuti pelatihan perpajakan atau biasa disebut brevet pajak dengan berbagai tingkatan.
“Setelah itu untuk bisa menjalankan profesi ini, seorang calon konsultan pajak wajib dinyatakan lulus ujian sertifikasi,” katanya.
Sekadar informasi, kuliah umum ini dihadiri lebih dari 100 orang mahasiswa/mahasiswi dari Prodi Akuntansi dan Prodi Manajemen Universitas Klabat yang dilaksanakan di Conference Room GK 1lantai 2 serta juga dibuka link zoom untuk Mahasiswa S2 Prodi Magister Manajemen.
Setelah kuliah umum dilakukan tanya jawab dengan narasumber.Tidak hanya mahasiswa yang penuh antusias mengikuti kuliah umum dan mengajukan pertanyaan akan tetapi dosen juga sangat interest, hal ini dibuktikan dengan ketua program studi Magister Manajemen Fanny Soewignyo, yang turut mengajukan pertanyaan kepada narasumber.
Hadir pada kesempatan itu, Sri Sulistyowati Pengurus Bidang Pendidikan Brevet, Norman Wijayantoko, Ketua Bidang IT, Ketua IKPI Cabang Manado Yuli Rawun beserta jajaran pengurus dan anggota IKPI Cabang Manado.
Lebih lanjut Yuli berharap dengan adanya kegiatan penandatanganan MoU, MoA dan IA ini diharapkan kerja sama yang sudah terjalin bukan hanya dilakukan dalam bentuk seminar, praktisi mengajar saja, tetapi juga membuka kesempatan kepada mahasiswa prodi Akuntansi dan Manajemen dari Universitas Klabat dapat magang di kantor konsultan pajak yang tergabung dalam anggota IKPI Cabang Manado. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru melakukan audiensi dengan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru Wahyu Winardi beserta jajaran di kantornya baru-baru ini. Dalam diskusinya, mereka membahas berbagai permasalahan yang sering dikeluhkan wajib pajak salah satunya adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DKP).
Ketua IKPI Pekanbaru Lilisen dalam keterangan tertulisnya Sabtu (8/6/2024) menyampaikan. Dalam pertemuan tersebut diungkapkan bahwa pada dasarnya sebagai konsultan pajak mereka memaklumi adanya SP2DK yang dikeluarkan oleh KPP.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Pekanbaru)
Namun kata Lilisen, wajib pajak berharap pemberian SP2DK itu jangan berulang, khususnya untuk tahun pajak yang sama. Bahkan dalam setahun wajib pajak bisa mendapatkan SP2DK hingga dua kali.
“SP2DK itu sangat mengganggu cash flow wajib pajak. Selain itu, dalam SP2DK jangan memaksa mirroring jika tidak ada,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Tandy Sevendy, anggota IKPI Pekanbaru yang ikut dalam pertemuan tersebut juga menyampaikan, bahwa sebagai mitra strategis IKPI Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjalankan tugas selalu membimbing wajib pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Pekanbaru)
Menurut Tandy, CTTOR bukanlah patokan dalam pembayaran pajak. Juga jangan memaksakan koreksi terkait TP lokal kecuali harga transfer memanglah tidak wajar.
Anggota lainnya Vince Ratnawati mengatakan, jika melakukan koreksi atas biaya yang merupakan objek Potput, sebaiknya KPP juga mempertimbangkan koreksi positif terhadap Potput yang sudah disetor.
Sedangkan Narpika Yendra yang juga anggota IKPI Pekanbaru mengatakan agar respon SP2DK, AR bisa memberikan temuan potensi pajak yg tepat dengan tidak memberikan tekanan yang membuat WP tidak nyaman.
Lebih lanjut Lilisen mengungkapkan, pada kesempatan tersebut Kepala KPP Madya Wahyu Winardi mengatakan, banyak hal telah disampaikan dan menjadi bahan diskusi bersama dan menghasilkan komitmen untuk bersinergi dalam hal edukasi terkait pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan WP terdaftar di KPP Madya Pekanbaru.
Adapun komitmen yang akan dijalankan dalam lingkup kegiatan berupa; pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak dan kegiatan lainnya.
“Ke depan, ruang dialog dan diskusi dalam rangka update informasi, regulasi maupun kebijakan akan terus dilakukan untuk membangun profesionalisme, baik pegawai KPP Madya Pekanbaru juga anggota IKPI,” katanya.
Menurutnya, sinergi antara KPP Madya Pekanbaru dengan IKPI sangatlah penting, dan tentunya dengan tetap menjaga nilai-nilai dan kode etik pegawai Kemenkeu termasuk nilai-nilai dan kode etik konsultan pajak. (bl)
Sekadar informasi, hadir dalam pertemuan itu pengurus dan anggota IKPI Pekanbaru yakni:
Lilisen, Rachman, Eka Tanika, Naila, Vince, Fran Silvia, Tandy Sevendy, Juliaty, Lastri, dan Narpika Yendra.
Kegiatan dialog ini dimulai pukul 9.30 sampai 12.30, diakhiri dengan makan siang bersama. (bl)
IKPI, Jakarta: Persiapan penyelenggaraan Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan dilaksanakan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 18-20 Agustus 2024 hampir rampung. Mulai dari venue kongres, hotel hingga penjemputan peserta dari Bandara ke lokasi kongres pun sudah dimatangkan.
Ketua IKPI Pengda Bali Adi Krisna mengatakan, pihaknya sangat menyambut baik lelaksanaan Kongres XII Bali, yang ditetapkan oleh peserta pada Kongres XI di Malang, Jawa Timur tahun 2019.
“Kami mengikuti proses saat penunjukan Bali sebagai tuan rumah saat Kongres XI di Malang. Kami sangat mengapresiasi kepada seluruh rekan-rekan IKPI yang mempercayakan Bali sebagai tuan rumah, kami dengan senang hati akan menyambut seluruh rekan-rekan IKPI dari seluruh cabang berkumpul dan merayakan pesta lima tahunan ini,” kata Adi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (8/6/2024).
Diungkapkan Adi, persiapan Kongres XII sudah mereka mulai di awal tahun 2024. Alternatif-alternatif tempat sudah pelaksanaan sudah di survei bersama Ketua Panitia Kongres XII Lisa Purnamasari dan tim dari pengurus pusat IKPI.
Diceritakannya, semula pilihan tentunya di Nusa Dua karena waktu itu hanya ada dua convention hall yang bisa menampung lebih dari 1000 peserta. Namun, dalam perjalanan ternyata ada convention hall di wilayah Sanur yang baru dibangun.
“Dari tiga tempat yang disurvei, akhirnya panitia memilih BNDCC sebagai venue Kongres ke XII. Sekarang setelah tempat kami tentukan, kami lanjut dengan persiapan lainnya, seperti sarana akomodasi, transportasi, perlengkapan, pendaftaran, konsumsi dan lainnya,” kata Adi.
Menurutnya, Pengda Bali saat ini masih menunggu kepastian pendaftaran jumlah peserta dan setelah itu baru persiapan yang lebih akurat akan intens dilakukan.
Namun demikian, Adi berharap pesta demokrasi organisasi ini dapat berjalan dengan damai, lancar dan sukses, namun lebih dari itu sesungguhnya harapan terbesar adalah kongres di Bali adalah benar benar untuk pesta demokrasi dan meningkatkan keakraban semua anggota.
“Jadi selain rekan-rekan IKPI mengikuti kongres, mereka juga dapat berwisata menikmati indahnya Pulau Bali,” ujarnya.
Lebih lanjut Adi mengungkapkan, untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan terjadi di dalam kongres, pihaknya juga telah mempersiapkan seksi keamanan yang sudah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dan juga sarana emergensi kesehatan.
Namun kata dia, diharapkan kongres ini bisa berjalan profesional dan dengan suasana yang sejuk. “Kita semua adalah sahabat bahkan keluarga yang disatukan dalam wadah organisasi bernama IKPI. Jadi segala sesuatu bisa diselesaikan dengan dengan musyawarah mufakat mengedepankan demokrasi,” ujarnya.
Dia menegaskan, gelaran kongres ini adalah untuk kemajuan IKPI. “Jadi, besar harapan kami setelah kongres berakhir keakraban dan kekompakan tetap menjadi koridor bersama,” kata Adi. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda menyelenggarakan “Kuliah Pakar” dengan tema “Peluang Karir Menjadi Konsultan Pajak di Era Society 5.0” di Gedung Serbaguna, Gedung C, kampus tersebut, Kamis (6/6/2024). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi nota kesepahaman yang telah dibuat kedua belah pihak pada Juni 2023.
Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari mengungkapkan, Kuliah Pakar ini menghadirkan dua narasumber berkompeten di bidangnya yakni Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Ketua IKPI Cabang Samarinda Maya Zulfani.
Lebih lanjut Lisa mengungkapkan, implementasi nota kesepahaman sendiri merupakan bagian dari program IKPI dalam merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Ini bagian dari komitmen IKPI yang terus diimplementasikan,” kata Lisa melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/6/2024).
Diungkapkan Lisa, Kuliah Pakar yang dihadiri sedikitnya 100 mahasiswa dari Program Studi Akuntansi dan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu berjalan sangat menarik. Dialog interaktif antara narasumber dengan mahasiswa terlihat sangat hangat, membahas isu mengenai peraturan perpajakan hingga kebijakan pemerintah lainnya.
Lisa mengatakan, ada mahasiswa yang menanyakan tantangan menjadi konsultan pajak hingga isu mengenai Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan perlakuan pajaknya, khususnya terkait PPh Pasal 21.
Lebih lanjut Lisa mengatakan, IKPI sejauh ini sudah menandatangani 75 MoU dan/atau MoA dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta atau sekolah tinggi dan lembaga lembaga pendidikan di berbagai daerah Indonesia.
Besok pagi Insha Allah kita akan menandatangan MoA dengan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
Sekadar informasi, hadir dalam kegiatan dengan Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, dari pengurus pusat IKPI adalah: Ketua Umum Ruston Tambunan, Wakil Sekretaris Umum Toto, Bendahara Umum Elies Yanti, Ketua Departemen Keanggotaan, Pembinaan Profesi dan Etika Robert Hutapea, dan Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnama Sari.
Hadir dari IKPI Cabang Samarinda: Ketua Cabang Maya Zulfiani bersama jajaran pengurus dan anggota cabang. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jambi dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jambi menggelar seminar “Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan” di Hotel Odua Weston, Jambi, Selasa (4/6/2024). Kegiatan ini untuk menggali pengetahuan lebih jauh dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.
Sambutan pembukaan disampaikan pada acara itu, Ketua IAI Wilayah Jambi Yuliusman, dan Ketua IKPI Jambi Nurlena, sedangkan moderator Dica Lady Silvera. Seminar ini juga dihadiri puluhan konsultan pajak, akuntan, pelaku usaha, karyawan perusahaan dan pihak terkait lainnya.
Ketua IKPI Cabang Jambi Nurlena mengatakan, pembahasan utama dalam acara ini adalah persiapan menghadapi penerapan SAK EP yang berlaku efektif mulai tahun 2025. SAK EP yang menggantikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) diadopsi dari “IFRS for SMEs” dimana SAK EP lebih komprehensif dibandingkan dengan SAK ETAP, sehingga menuntut penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan.
(Foto: Dok. IKPI Cabang Jambi)
“Tujuan perubahan SAK ini dilakukan diantaranya untuk peningkatan kualitas dan komparabilitas laporan keuangan, bila diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Jambi, laporan keuangan yang disusun sesuai SAK lebih berkualitas dan dapat langsung dipergunakan untuk kepentingan berbagai pihak tanpa diperlukan penyesuaian.” kata Nurlena melalui keterangan tertulisnya, Jumat (7/6/2024).
Menurut Nurlena, pada umumnya di Jambi perusahaan kurang mendapatkan update SAK dan kurang mengikuti perkembangan akuntansi yang sangat dinamis. Mempertimbangkan hal tersebut, IKPI Jambi dan IAI Jambi mengundang narasumber kompeten di bidang SAK pada seminar penerapan SAK EP dalam penyusunan laporan keuangan.
Dia menceritakan, peserta seminar sangat antusias dalam mengikuti diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif, hingga seminar telah berakhir, beberapa peserta masih berdiskusi mengenai kasus yang dihadapi pada perusahaan masing-masing. Mereka mengakui pentingnya SAK EP dalam praktik pekerjaan sehari-hari di bidang akuntansi dan implikasinya di bidang perpajakan perusahaan mereka masing-masing.
Selain itu lanjut Nurlena, para peserta juga menyambut baik kesempatan untuk berbagi pengalaman dan best practice dalam menghadapi perubahan peraturan tersebut.
Nurlena menyatakan apresiasinya atas partisipasi aktif para peserta dan pembicara. Dia juga menekankan pelaku usaha, akuntan perusahaan, konsultan pajak di Jambi tidak dapat menyusun laporan keuangan sesuka hati atau sekadar mengikuti peraturan perundang-undangan perpajakan saja.
“Karena penyajian laporan keuangan (komersial) di Indonesia diatur dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu SAK yang banyak digunakan oleh perusahaan UMKM di Jambi adalah SAK ETAP yang akan digantikan dengan SAK EP mulai tahun 2025,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, IKPI Cabang Jambi memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada para anggotanya dan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien mereka dalam menghadapi dinamika perubahan peraturan perpajakan dan standar akuntansi yang terus berkembang.
Diharapkan para peserta dapat memahami lebih mendalam tentang SAK EP dan dapat mempersiapkan diri secara optimal untuk mengimplementasikan perubahan tersebut di perusahaan mereka masing-masing.
“IKPI Jambi juga berkomitmen untuk terus mengadakan kegiatan serupa guna memperkuat kapasitas dan kompetensi para konsultan pajak di Jambi dalam pemberian jasa perpajakan kepada pengguna jasa,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Ersa Tri Wahyuni sebagai penulis buku SAK EP menyampaikan pentingnya pemahaman mendalam tentang SAK EP dan persiapan yang matang dalam menghadapi perubahan SAK tersebut.
“Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SAK EP akan mempengaruhi penyusunan laporan keuangan perusahaan, serta persiapan yang diperlukan dalam menghadapi perubahan ini,” ujarnya.
Sekadar informasi, pada sesi terakhir seminar dilakukan penandatanganan buku akuntansi keuangan buku 1 dan buku 2 serta buku SAK EP (2021) dimana salah satu penulis buku yakni Ersa Tri Wahyuni adalah Anggota DSAK IAI, Associate Professor Akuntansi Universitas Padjajaran pada saat itu. Buku-buku tersebut merupakan buku terbitan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Buku (textbook) akuntansi keuangan disusun berdasarkan SAK yang berbasis IFRS. (bl)