Category: Berita Cabang Depok

IKPI, Bogor: Ketua IKPI Cabang Depok, Hendra Damanik, menegaskan bahwa perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) justru akan membuka babak baru kemudahan layanan perpajakan, baik bagi konsultan pajak maupun wajib pajak. Hal tersebut ia sampaikan di hadapan puluhan peserta seminar PPL & Outing IKPI Cabang Depok yang digelar di Citra Cikopo, Bogor, pada Minggu (23/11/2025).

Kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) sekaligus outing yang berlangsung selama tiga hari, 21–23 November 2025, menjadi agenda tahunan IKPI Cabang Depok. Tidak hanya sebagai ruang peningkatan kompetensi, agenda ini juga dirancang untuk memperluas wawasan, bertukar pikiran, mempererat silaturahmi, hingga menjadi wadah relaksasi bagi para peserta.

“Di hari pertama kami mengadakan rapat anggota untuk mendengarkan masukan dan kritik sebagai evaluasi dan rencana satu tahun ke depan,” ujar Hendra.

Hari kedua dilanjutkan dengan PPL yang mengangkat tema besar digitalisasi administrasi perpajakan. Materi utama dibawakan oleh Agustina Mappadang bertajuk “Transformasi Layanan SPT Tahunan melalui Coretax: Strategi Menuju Pelaporan yang Lebih Akurat dan Terintegrasi”. Hendra menyebut tema tersebut sangat relevan karena Coretax kini menjadi fondasi baru administrasi DJP.

“Coretax akan sangat memengaruhi cara kita membantu wajib pajak melaporkan SPT. Anggota harus paham bagaimana sistem ini bekerja dan risikonya, karena mekanisme pelaporan ke depan semakin menuntut keakuratan,” jelas Hendra.

AI untuk Membantu, Bukan Menggantikan

Di sela rangkaian kegiatan, Hendra memperkenalkan sebuah terobosan baru dari IKPI Cabang Depok: AI Assistant Hallo Tax Indonesia, sebuah platform berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk membantu konsultan pajak dan wajib pajak memahami regulasi perpajakan secara lebih cepat, akurat, dan efisien.

Menurutnya, sejumlah tantangan menjadi dasar dibangunnya platform tersebut, mulai dari kompleksitas regulasi yang terus berubah, tingginya jumlah wajib pajak, keterbatasan layanan, hingga tingkat kepatuhan UMKM yang masih rendah.

“Hallo Tax menawarkan kombinasi teknologi AI, data resmi, dan edukasi pajak Indonesia. Dan ini adalah layanan yang belum tersedia pada platform lain saat ini,” ujar Hendra.

Namun, ia menekankan bahwa kehadiran AI ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran konsultan pajak.

“AI berfungsi sebagai asisten riset, mempercepat pemahaman aturan, menjawab pertanyaan dasar, dan membantu edukasi. Tapi analisis mendalam, penyusunan strategi pajak, pendampingan pemeriksaan, dan advisory tetap memerlukan tenaga profesional. AI = efisiensi, konsultan = kepakaran. 

Jadi Hallo Tax memperkuat, bukan menggantikan, karena prinsipnya kreativitas milik Manusia, bukan AI.,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Hallo Tax dijadwalkan melakukan peluncuran resmi pada awal tahun 2026, sebagai bagian dari komitmen IKPI Cabang Depok untuk menghadirkan inovasi yang dapat memperkuat ekosistem profesi konsultan pajak di era digital.

Hallo Tax dijadwalkan akan melakukan peluncuran resmi pada awal tahun 2026, sebagai bagian dari komitmen IKPI Cabang Depok untuk menghadirkan inovasi yang dapat memperkuat ekosistem profesi konsultan pajak di era digital.

Hendra berharap para anggota IKPI Depok dapat memanfaatkan Hallo Tax untuk meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan waktu kerja, dan meminimalkan upaya manual dalam mencari referensi regulasi yang sering kali membutuhkan energi tambahan.

Belajar, Santai, dan Membangun Keakraban

Selain memperkaya wawasan perpajakan, suasana outing dibuat hangat dan santai melalui berbagai kegiatan penyegar pikiran. Setelah penyampaian materi PPL, peserta menikmati gala dinner, BBQ kambing guling, hingga hiburan organ tunggal.

“Alhamdulillah peserta senang bisa relaksasi sejenak, BBQ-an, nyanyi santai bareng. Kalau peserta senang, kami panitia ikut senang,” ungkap Hendra.

Di hari ketiga sebelum kembali ke sesi seminar, seluruh peserta diajak mengikuti fun games bertema golf: Nearest To The Pin, Nearest To The Line, dan One Chip One Putt, yang disambut meriah peserta.

Materi terakhir PPL dibawakan oleh Nurhidayat dengan topik “Mitigasi Risiko atas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak”, yang menurut Hendra sangat dibutuhkan karena risiko pemeriksaan kini meningkat seiring integrasi data DJP.

Penutupan kegiatan berlangsung penuh keakraban, dan Hendra menyampaikan alasan pemilihan lokasi pelatihan.

“Citra Cikopo memberikan suasana yang nyaman dan kondusif untuk belajar sekaligus membangun keakraban. Semangat kebersamaan ini yang ingin kita jaga,” ujarnya. (bl)

IKPI, Bogor: Penerapan Coretax Administration System diperkirakan menjadi titik balik pengawasan fiskal di Indonesia. Sistem baru ini tidak hanya mempermudah pelaporan pajak, tetapi juga mendeteksi otomatis kesalahan pencatatan dan penghitungan sebelum SPT dikirimkan. Demikian disampaikan Dr. Agoestina Mappadang dalam pemaparan di Seminar PPL & Outing IKPI Cabang Depok, Sabtu (22/11/2025) mengenai risiko pelaporan pajak di era Coretax.  

“Pada Coretax, sistem membaca pola angka dan membandingkan antarjenis pajak secara real-time. Ketika ada ketidakwajaran, SPT tidak akan bisa terkirim,” ungkap Agoestina.  

Sektor bisnis diperkirakan akan menghadapi konsekuensi ekonomi dari kesalahan administrasi karena Coretax mengaitkan pelaporan SPT dengan risk scoring fiskal. Wajib Pajak yang sering melakukan koreksi atau memiliki ketidaksesuaian data akan tercatat memiliki reputasi fiskal tinggi risiko, yang dapat berdampak pada proses administratif di masa depan mulai dari restitusi, pemeriksaan, hingga permohonan surat keterangan.  

Agoestina mengungkapkan bahwa sejumlah akun biaya menjadi titik paling krusial dalam era Coretax. Piutang tidak tertagih, biaya promosi, entertainment, dan sumbangan/CSR merupakan pos yang paling sering bermasalah karena antara pengakuan akuntansi dan ketentuan fiskal sering kali berbeda. Kini, perbedaan tersebut tidak bisa lagi ditutupi oleh angka agregat, karena setiap nilai akan diverifikasi sistem terhadap data pihak ketiga dan daftar nominatif.  

“Banyak yang selama ini berhasil lolos karena pemeriksaan manual baru dilakukan bertahun-tahun setelah pelaporan. Di Coretax, temuan muncul saat itu juga,” jelasnya.

Hal tersebut menjadikan penataan administrasi sejak awal tahun sebagai kebutuhan mendesak, bukan sekadar rutinitas akhir tahun. Agoestina mendorong perusahaan untuk mulai menerapkan rekonsiliasi fiskal berkala, bukan hanya menjelang batas waktu SPT.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia. Pelaporan pajak di tahun 2025 tidak hanya membutuhkan orang yang bisa mengisi formulir SPT, tetapi orang yang memahami korelasi data keuangan dan fiskal dalam perspektif sistem.

Menurut pengamatan beberapa peserta diskusi, perusahaan-perusahaan kini sedang bergerak melakukan konsolidasi dokumentasi, inventarisasi data bukti potong, serta digitalisasi arsip untuk memastikan pelaporan tidak terganjal saat memasuki masa SPT.

Dengan sistem yang kini mampu membaca pola ketidakwajaran pelaporan secara otomatis, tantangan dunia usaha bukan lagi sekadar memenuhi kewajiban pajak, tetapi membangun ketertiban data sebagai bagian dari strategi kelangsungan bisnis.

“Di era Coretax, perusahaan bukan dinilai dari seberapa besar pajak yang dibayar, tetapi dari seberapa akurat pelaporan yang dilakukan berdasarkan data.” (bl)

IKPI, Bogor: Kegiatan PPL & Outing IKPI Cabang Depok yang digelar pada 21–23 November 2025 di Cikopo menghadirkan pembahasan teknis penting terkait perubahan sistem perpajakan nasional. Dalam sesi yang dipandu khusus untuk peningkatan kompetensi anggota, Dr. Agoestina Mappadang, menjelaskan secara rinci bagaimana Coretax akan menjadi pusat transformasi pelaporan SPT Tahunan mulai tahun pajak yang berjalan.

Di hadapan puluhan anggota IKPI, Agoestina menegaskan bahwa Coretax tidak hanya mengganti tampilan DJP Online, tetapi benar-benar mengintegrasikan seluruh layanan mulai dari e-Nofa, pembayaran pajak, validasi bukti potong, hingga permohonan restitusi ke dalam satu Portal Wajib Pajak. 

Menurutnya, integrasi ini penting untuk meminimalkan kesalahan administrasi yang selama ini sering muncul akibat penggunaan banyak aplikasi terpisah.

Ia menjelaskan bahwa SPT Orang Pribadi kini hanya akan menggunakan satu formulir, dengan lampiran yang otomatis muncul berdasarkan jawaban wajib pajak. Seluruh bukti potong PPh 21 langsung terisi di sistem sehingga wajib pajak tidak perlu menginput manual. 

Untuk SPT Badan, Coretax menyediakan prefiling dan validasi otomatis yang langsung mendeteksi ketidaksesuaian angka sebelum SPT dikirimkan, sehingga risiko koreksi di kemudian hari bisa ditekan.

Agoestina juga menyoroti pentingnya memastikan NIK–NPWP 16 digit sudah tervalidasi serta memperbarui data di DJP Online seperti email PIC, nomor ponsel, dokumen pendirian, dan daftar TKU. 

“Kalau data dasar tidak lengkap, akses Coretax bisa gagal. Ini teknis, tetapi sangat menentukan kelancaran pelaporan,” ujarnya, Sabtu (22/11/2025).

Fitur impersonating turut menjadi perhatian peserta. Melalui fitur ini, kuasa atau pengurus badan dapat mengelola akun wajib pajak cukup dengan login menggunakan NIK pribadi, kemudian memilih badan atau orang pribadi yang diwakili. Cara ini dinilai jauh lebih praktis dibanding penggunaan sertifikat elektronik badan yang kini dihapus.

Dalam hal pembayaran pajak lanjut Agoestina, Coretax menyediakan kemudahan baru melalui kode billing multi akun, akun deposit pajak, kanal pembayaran terhubung langsung ke bank, serta proses restitusi dan pemindahbukuan yang dapat diajukan secara daring. Dasbor khusus juga menampilkan seluruh kode billing yang masih aktif dan belum dibayarkan.

Meski Coretax membawa otomasi dan integrasi yang besar, Agoestina mengingatkan bahwa akurasi pelaporan tetap bergantung pada kualitas data yang disiapkan wajib pajak. Bukti potong, daftar harta dan utang, daftar penghasilan, data tanggungan, laporan keuangan, hingga peredaran bruto UMKM tetap harus dikumpulkan sebelum proses pelaporan dimulai. 

“Teknologi mempercepat proses, tetapi kerapihan data tetap fondasi kepatuhan,” tegasnya. 

Selain itu, Agoestina menegaskan bahwa akun-akun rawan koreksi perlu menjadi perhatian bagi wajib pajak di era coretax. (bl)

IKPI, Bogor: IKPI Cabang Depok menggelar kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) sekaligus outing selama tiga hari, 21–23 November 2025, di Citra Cikopo, Bogor, Jawa Barat. Ketua IKPI Cabang Depok, Hendra Damanik, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan anggota IKPI yang semakin tinggi terhadap penguatan kompetensi di era transformasi digital perpajakan.

Menurut Hendra, percepatan perubahan aturan dan digitalisasi administrasi pajak membuat konsultan pajak harus terus memperbarui pengetahuan. “Anggota kita butuh peningkatan kompetensi yang relevan dengan perkembangan terkini. Karena itu, PPL ini kami desain dengan tema-tema yang langsung menyentuh kebutuhan teknis di lapangan,” ujarnya.

Hendra menjelaskan, tema pertama yang dibawakan oleh Agustina Mappadang pada Sabtu, “Transformasi Layanan SPT Tahunan melalui Coretax: Strategi Menuju Pelaporan yang Lebih Akurat dan Terintegrasi,” dipilih karena Coretax menjadi fondasi baru administrasi DJP.

“Coretax akan sangat memengaruhi cara kita membantu wajib pajak melaporkan SPT. Anggota harus paham bagaimana sistem ini bekerja, risiko-risiko datanya, serta strategi agar pelaporan lebih akurat. Itu alasan tema Coretax kami tempatkan sebagai materi utama,” ujar Hendra.

Sementara itu, tema kedua yang akan dibahas oleh Nurhidayat pada Minggu, “Mitigasi Risiko atas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak,” dipilih karena risiko pemeriksaan kini semakin tinggi akibat integrasi data DJP.

“Banyak anggota yang menghadapi SP2DK dan pemeriksaan. Karena itu PPL harus memberi bekal menghadapi risiko-risiko tersebut, apalagi di era digitalisasi penuh yang membuat pengawasan semakin ketat,” jelasnya.

Hendra juga menegaskan alasan memilih Citra Cikopo sebagai lokasi PPL dan outing. Menurutnya, tempat tersebut memberikan suasana yang kondusif untuk belajar sekaligus membangun keakraban antaranggota.

“Kami ingin kegiatan ini bukan hanya soal materi, tetapi juga kebersamaan. Cikopo menawarkan lingkungan yang tenang, sejuk, dan nyaman sehingga peserta bisa fokus mengikuti PPL dan tetap punya ruang untuk refreshing,” katanya.

Antusiasme Peserta

Sebanyak 50 peserta dari IKPI Depok dan cabang IKPI se-Jabodetabek hadir dalam kegiatan ini. Hendra mengapresiasi partisipasi anggota yang tetap tinggi meskipun kegiatan berlangsung selama tiga hari penuh.

“Antusias anggotalah yang membuat kegiatan seperti ini terus kami selenggarakan. Semakin besar kebutuhan akan kompetensi, semakin besar juga tanggung jawab kami menyediakan PPL yang tepat sasaran,” tegas Hendra.

Kegiatan PPL tiga hari ini diharapkan menjadi momentum bagi anggota IKPI Depok untuk semakin siap menghadapi dinamika perpajakan yang berubah cepat. 

Q & A Berbasis AI

Lebih jauh Hendra mengungkapkan, bahwa IKPI Depok juga akan memperkenalkan inovasi baru berbasis AI assistant Tax Indonesia (Hallo Tax ). Tujuannya untuk memberikan kemudahan dan membantu wajib pajak untuk memahami aturan pajak dengan cepat serta menjadi tools pendamping untuk konsultan pajak.

“Dengan adanya inovasi produk berbasis teknologi, diharapkan anggota ikpi cabang depok bisa memanfaatkan inovasi teknlogi ini untuk membantu dalam memahami aturan secara cepat dan tepat,” kata Hendra.

Ia menegaskan, program ini alan berfokus pada bidang perpajakan (pusat, daerah dan internasional) serta bea cukai. (bl)