Vaudy Starworld: Hary Mulyanto Tinggalkan Jejak Penting dalam Perjalanan IKPI

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Alm. Hary Mulyanto. Bagi Vaudy, kepergian almarhum merupakan kehilangan besar bagi IKPI, mengingat kontribusinya yang panjang dan konsisten dalam membangun fondasi organisasi, khususnya di bidang pembinaan dan pengembangan profesi.

Vaudy menilai Hary Mulyanto sebagai figur yang memiliki pemahaman mendalam tentang arti berorganisasi. Almarhum tidak hanya hadir sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai profesionalisme yang menjadi roh IKPI. “Beliau adalah sosok yang bekerja dengan komitmen tinggi. Apa yang dilakukan selalu berpijak pada kepentingan organisasi dan keberlanjutan profesi,” ujar Vaudy.

Dalam catatan perjalanan IKPI, almarhum terlibat aktif pada berbagai fase penting organisasi, termasuk pada masa-masa awal penguatan sistem pendidikan konsultan pajak. Vaudy menegaskan, kontribusi tersebut menjadi bagian dari proses panjang yang kemudian melahirkan sistem Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) seperti yang dikenal saat ini.

Menurut Vaudy, Hary Mulyanto termasuk generasi perintis yang meletakkan dasar berpikir bahwa kualitas konsultan pajak harus dijaga melalui proses pembelajaran yang terstruktur dan berkesinambungan. Pemikiran itu, kata dia, kini menjadi salah satu pilar utama kebijakan organisasi dalam meningkatkan kompetensi anggota.

Vaudy juga menyoroti karakter almarhum yang dikenal sederhana, disiplin, dan konsisten. Dalam setiap amanah yang dijalankan, Hary Mulyanto selalu menempatkan tanggung jawab organisasi di atas kepentingan pribadi. Sikap tersebut menjadi teladan bagi para pengurus dan anggota IKPI lintas generasi.

“Beliau bukan tipe yang menonjolkan diri. Tapi ketika bicara tentang tugas, Pak Hary sangat serius dan total. Organisasi banyak belajar dari keteguhan sikap beliau,” ungkap Vaudy.

Sebagai Ketua Umum, Vaudy menilai jasa almarhum tidak hanya tercermin dari jabatan atau periode kepengurusan, melainkan dari warisan sistem dan nilai yang ditinggalkan. Apa yang telah dirintis Hary Mulyanto menjadi bagian dari fondasi kelembagaan IKPI yang terus dikembangkan hingga hari ini.

Vaudy menambahkan, di tengah dinamika profesi konsultan pajak yang semakin kompleks, keteladanan almarhum dalam menjaga integritas dan kualitas profesi menjadi pengingat penting bagi seluruh anggota IKPI untuk terus berpegang pada etika dan kompetensi.

“Atas nama Pengurus Pusat dan seluruh keluarga besar IKPI, kami menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah almarhum diterima Allah SWT dan segala jasa beliau bagi organisasi menjadi catatan kebaikan yang abadi,” tutup Vaudy Starworld. (bl)

Rusmadi: Hary Mulyanto adalah Pilar Pengabdian Organisasi IKPI

Ketua Departemen Keagamaan, Sosial, Seni dan Olahraga (KSSO) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Rusmadi, menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Alm. Hary Mulyanto. Di mata Rusmadi, almarhum merupakan sosok yang memiliki jasa besar bagi organisasi, bukan hanya melalui jabatan formal, tetapi lewat kerja nyata yang membangun fondasi kuat bagi perjalanan IKPI.

Menurut Rusmadi, kontribusi Hary Mulyanto tidak bisa dilihat secara parsial. Peran almarhum melintasi banyak fase penting organisasi, terutama pada masa-masa awal penguatan sistem pendidikan dan pembinaan profesi. “Beliau bukan hanya hadir sebagai pengurus, tetapi sebagai penggerak yang memastikan organisasi berjalan tertib, terarah, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rusmadi menilai, almarhum memiliki komitmen yang kuat terhadap tugas organisasi. Setiap amanah dijalankan dengan disiplin dan tanggung jawab tinggi, tanpa bergantung pada sorotan publik atau pengakuan personal. Pola kerja tersebut membentuk kultur kerja yang sehat di lingkungan IKPI, khususnya dalam bidang pembinaan dan pengembangan profesionalisme anggota.

Dalam perspektif sosial-organisasi, Rusmadi melihat Hary Mulyanto sebagai figur pemersatu. Almarhum dikenal mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan organisasi, kebutuhan anggota, dan nilai-nilai kebersamaan. Sikap tersebut membuatnya dihormati lintas generasi pengurus dan anggota.

Ia juga menegaskan bahwa jasa almarhum bagi IKPI tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural. Nilai kerja, etika pengabdian, dan loyalitas terhadap organisasi yang ditanamkan Hary Mulyanto menjadi bagian dari identitas IKPI hingga hari ini.

“Bagi kami, almarhum bukan sekadar bagian dari sejarah organisasi, tetapi bagian dari pondasi yang membentuk karakter IKPI. Jasa beliau akan selalu tercatat dalam perjalanan organisasi,” kata Rusmadi.

Kepergian Hary Mulyanto, menurut Rusmadi, adalah kehilangan besar bagi IKPI dan dunia profesi konsultan pajak. Namun, warisan pengabdian dan kontribusinya akan terus hidup melalui sistem, nilai, dan semangat organisasi yang telah ia ikut bangun dan rawat selama bertahun-tahun. (bl)

IKPI Medan Dukung Pembentukan Cabang Baru, Dorong Kehadiran Organisasi di Aceh

IKPI, Jakarta: Rencana pembentukan dan pemekalan cabang baru yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi IKPI 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) mendapat dukungan penuh dari IKPI Cabang Medan. Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora, menilai penguatan struktur organisasi di daerah merupakan kebutuhan nyata.

Ebenezer menjelaskan, Cabang Medan berada di bawah Pengurus Daerah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang membawahi dua provinsi, yakni Sumatera Utara dan Aceh. Namun hingga saat ini, cabang IKPI baru terbentuk di Sumatera Utara.

“Di bawah Pengda Sumbagut itu ada dua provinsi, Sumatera Utara dan Aceh. Saat ini baru ada dua cabang, dan kami sangat mendukung dibentuknya cabang baru, khususnya di Aceh,” ujarnya.

Ia menilai, keberadaan cabang IKPI di Aceh sudah menjadi kebutuhan mendesak. Secara geografis, Aceh memiliki wilayah yang luas dan kantor wilayah sendiri, sehingga idealnya memiliki cabang IKPI yang mandiri.

“Sejak IKPI berdiri sampai sekarang, kita belum mendengar ada cabang di Aceh. Padahal secara wilayah dan kebutuhan, Aceh sangat layak,” kata Ebenezer.

Menurutnya, jarak menjadi kendala utama apabila anggota Aceh masih harus bergabung dengan Cabang Medan. Hal ini berdampak pada efektivitas kegiatan organisasi, baik rapat anggota, PPL, maupun seminar.

“Kalau kegiatan dilaksanakan di Medan, tentu bagi anggota Aceh jaraknya sangat jauh. Dengan cabang di Aceh, kegiatan bisa lebih dekat, lebih efektif, baik secara administrasi maupun aktivitas,” jelasnya.

Ia juga mengaitkan pembentukan cabang dengan pemetaan kantor wilayah. Setiap kanwil, menurutnya, idealnya memiliki cabang IKPI agar peran organisasi lebih merata dan mudah diakses oleh anggota.

Meski mendukung pembentukan cabang baru, Ebenezer menekankan pentingnya kesiapan organisasi. Ia mengingatkan agar pengurus pusat mempertimbangkan aspek jumlah anggota, wilayah kerja, serta kesiapan pendanaan cabang.

“Kami ingin cabang yang dibentuk itu berkualitas. Dari sisi wilayah, iya. Dari sisi keanggotaan, siap. Dan dari sisi pendanaan juga harus diperhitungkan,” ujarnya.

Selain itu, ia menyampaikan masukan agar identitas dan kekuatan organisasi lebih ditampilkan dalam kegiatan nasional. Menurutnya, penayangan data pengda dan cabang beserta jumlah anggota di video mars dan hymne IKPI akan memperkuat citra IKPI sebagai organisasi nasional.

“Kalau ditampilkan bahwa IKPI punya puluhan cabang dan ribuan anggota dari Aceh sampai Papua, itu akan memperkuat posisi organisasi, termasuk dalam mendorong lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak,” katanya.

Ebenezer menilai, penguatan struktur daerah melalui pembentukan cabang baru dan penegasan identitas organisasi merupakan langkah strategis agar IKPI semakin dikenal luas dan diperhitungkan oleh para pemangku kepentingan. (bl)

Aktor Korea Gandeng Pengacara Hadapi Dugaan Penggelapan Pajak Rp233 Miliar

IKPI, Jakarta: Seorang aktor Korea Selatan yang juga dikenal sebagai personel grup K-Pop menunjuk firma hukum Shin & Kim (Sejong) sebagai tim kuasa hukumnya untuk menghadapi dugaan penggelapan pajak senilai sekitar 20 miliar won atau setara Rp233 miliar. Langkah ini menjadi respons resmi atas laporan yang dirilis Dinas Pajak Nasional Korea.

Mengutip Allkpop, Minggu (25/1/2026), aktor tersebut adalah Cha Eun Woo, yang saat ini tengah menjalani proses hukum terkait skema pelaporan penghasilan melalui perusahaan perantara.

Kasus ini bermula dari keberadaan A Corporation, perusahaan yang didirikan oleh ibu Cha Eun Woo, yang berperan sebagai pihak penghubung antara Fantagio Entertainment dan sang artis. Dalam praktiknya, Fantagio dan A Corporation menandatangani kontrak layanan pendukung kegiatan Cha Eun Woo di industri hiburan, dengan pembagian pendapatan di antara ketiga pihak.

Namun otoritas pajak menilai A Corporation merupakan perusahaan cangkang atau paper company yang tidak menjalankan aktivitas usaha nyata. Perusahaan tersebut diduga digunakan untuk menyalurkan penghasilan guna menekan beban pajak pribadi yang saat itu mencapai tarif tertinggi sekitar 45 persen.

Dinas Pajak Nasional menduga skema ini memungkinkan penerapan tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan jika pendapatan dilaporkan langsung atas nama pribadi.

Menanggapi temuan tersebut, pihak Cha Eun Woo telah mengajukan permohonan peninjauan pra-penilaian sebagai bentuk keberatan resmi terhadap keputusan otoritas pajak. Proses ini menjadi tahapan awal sebelum perkara berlanjut ke mekanisme hukum berikutnya.

Fantagio selaku agensi menyatakan akan memberikan klarifikasi secara aktif melalui jalur hukum, khususnya terkait perbedaan interpretasi dan penerapan aturan perpajakan.

“Kami akan bekerja sama dengan tulus agar proses ini dapat diselesaikan secepat mungkin,” ujar Fantagio dalam pernyataannya, dikutip Minggu (25/1/2026).

Hingga kini, proses peninjauan masih berjalan. Pihak Cha Eun Woo menegaskan akan kooperatif serta mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku, sembari menunggu hasil evaluasi akhir dari otoritas pajak Korea Selatan. (alf)

IKPI Depok Apresiasi Gelaran Rakor 2026, Tegaskan Komitmen Sinergi dengan DJP dan Perguruan Tinggi

IKPI, Jakarta: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada 24-25 Januari 2026 mendapat apresiasi dari seluruh pengurus daerah dan pengurus cabang. Salah satunya yakni, Ketua IKPI Cabang Depok, Hendra Damanik, yang menilai Rakor IKPI 2026 sebagai forum strategis yang memberikan kejelasan arah dan penguatan koordinasi organisasi sejak awal tahun.

Menurut Hendra, Rakor yang digelar di awal 2026 menunjukkan keseriusan Pengurus Pusat dalam menata langkah organisasi secara terencana. Evaluasi kinerja 2025 dan pemaparan program kerja 2026 dinilai menjadi pijakan penting bagi cabang dalam menyusun agenda kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional IKPI.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan Rakor IKPI 2026 yang diselenggarakan sejak awal tahun. Ini memberi kejelasan arah bagi cabang untuk bergerak sejalan dengan program dan kebijakan Pengurus Pusat,” ujarnya.

Ia menilai, Rakor tidak hanya menjadi ruang evaluasi, tetapi juga momentum konsolidasi gagasan dan semangat organisasi. Melalui Rakor, cabang mendapatkan gambaran yang utuh mengenai prioritas organisasi serta peran yang dapat diambil oleh daerah dan cabang.

“Rakor ini menjadi pedoman bagi kami di cabang. Arahan pusat disampaikan dengan jelas sehingga memudahkan kami untuk menyelaraskan program kerja di daerah,” kata Hendra.

Lebih lanjut, Hendra menegaskan komitmen IKPI Cabang Depok untuk menjalankan berbagai kegiatan organisasi yang sejalan dengan arahan Pengurus Pusat. Menurutnya, Cabang Depok siap memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan institusi pendidikan tinggi di wilayah Depok.

“Kami di Cabang Depok akan sejalan dengan arahan Pengurus Pusat, termasuk melaksanakan kegiatan yang bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pajak serta perguruan tinggi di wilayah Depok,” ujarnya.

Ia menilai, kolaborasi dengan DJP dan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman perpajakan, kualitas sumber daya manusia, serta citra profesi konsultan pajak di masyarakat. Sinergi tersebut juga dinilai sejalan dengan semangat transformasi organisasi yang diusung IKPI.

Menurut Hendra, Depok memiliki potensi besar sebagai wilayah pengembangan kegiatan organisasi karena keberadaan sejumlah perguruan tinggi dan kedekatannya dengan pusat pemerintahan. Potensi ini, kata dia, perlu dioptimalkan melalui kegiatan edukatif, seminar, dan program bersama yang berkelanjutan.

“Kami melihat Depok sebagai wilayah yang strategis. Kolaborasi dengan kampus dan otoritas pajak bisa menjadi sarana edukasi sekaligus penguatan peran IKPI di masyarakat,” katanya.

Ia menegaskan, Cabang Depok tidak hanya akan menjadi pelaksana program, tetapi juga mitra aktif dalam menyukseskan agenda besar organisasi. Dukungan cabang terhadap kebijakan pusat, menurutnya, menjadi kunci agar program IKPI berjalan efektif dan berdampak luas.

Dengan berakhirnya Rakor IKPI 2026, Hendra berharap semangat sinergi antara pusat, daerah, dan cabang semakin kuat. Ia optimistis, dengan arah yang jelas dan kolaborasi yang solid, IKPI akan semakin berperan aktif dalam pengembangan profesi konsultan pajak dan pembangunan sistem perpajakan nasional. (bl)

Ketua IKPI Cabang Medan Apresiasi Rakor 2026: Respons Cepat Evaluasi dan Program Kerja Dinilai Tepat

IKPI, Jakarta: Pelaksanaan Rapat Koordinasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Tahun 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026) mendapat apresiasi dari berbagai pengurus daerah dan pengurus cabang IKPI. Ketua IKPI Cabang Medan, Ebenezer Simamora, menilai Rakor yang digelar pada awal tahun ini sebagai bentuk respons cepat Pengurus Pusat dalam mengelola organisasi secara terencana.

Menurut Ebenezer, pemilihan waktu Rakor di awal tahun menunjukkan keseriusan organisasi dalam mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya dan menetapkan arah kerja tahun berjalan. Langkah ini dinilai penting agar seluruh jajaran, baik pusat maupun daerah, memiliki pijakan yang jelas sejak awal.

“Pelaksanaan Rakor di Januari 2026 ini sangat positif. Artinya, pengurus pusat bergerak cepat mengevaluasi kinerja 2025 dan langsung memaparkan program kerja 2026,” ujarnya.

Ia mengapresiasi banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan IKPI sepanjang 2025. Dari perspektif daerah, hal tersebut mencerminkan organisasi yang aktif dan tidak stagnan, meskipun menghadapi berbagai tantangan profesi di lapangan.

“Kami melihat begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun. Itu menunjukkan bahwa organisasi berjalan dan hidup,” kata Ebenezer.

Selain evaluasi, pemaparan program kerja 2026 juga dinilai memberi kejelasan arah bagi pengurus daerah dan cabang. Dengan gambaran program yang sudah disampaikan sejak awal tahun, daerah dapat menyesuaikan agenda kerja agar sejalan dengan kebijakan nasional organisasi.

“Program kerja 2026 sudah dipaparkan dengan cukup jelas. Kami berharap program-program tersebut benar-benar bisa tercapai,” ujarnya.

Ebenezer menilai Rakor bukan hanya forum formal, tetapi juga ruang sinkronisasi antarlevel kepengurusan. Melalui Rakor, daerah dapat memahami prioritas pusat sekaligus menyiapkan dukungan yang dibutuhkan agar program berjalan efektif.

Dari sisi cabang, kejelasan agenda tahunan memudahkan penyusunan kegiatan, termasuk PPL, rapat anggota, dan aktivitas pembinaan profesi lainnya. Hal ini dinilai berdampak langsung pada kualitas layanan organisasi kepada anggota.

Ia menegaskan, IKPI Cabang Medan siap mendukung dan mengawal pelaksanaan program kerja 2026 sesuai kapasitas dan peran cabang, dengan tetap mengedepankan sinergi bersama pengurus daerah dan pusat.

Dengan pelaksanaan Rakor yang dinilai tepat waktu dan substansial, Ebenezer berharap pola perencanaan seperti ini dapat terus dipertahankan agar IKPI semakin solid dan adaptif menghadapi dinamika profesi konsultan pajak. (bl)

Dewan Penasihat IKPI Dorong Realisasi UU Konsultan Pajak: Tanpa Payung Hukum, Profesi Rentan Masalah

IKPI, Jakarta: Dewan Penasihat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong percepatan realisasi Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai agenda strategis organisasi. Dorongan tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat IKPI, Mochamad Soebakir, dalam Rapat Koordinasi IKPI 2026 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 24-25 Januari 2026.

Menurut Soebakir, ketiadaan payung hukum khusus membuat profesi konsultan pajak berada dalam posisi yang rentan ketika menghadapi berbagai persoalan hukum dan praktik di lapangan.

“Tanpa undang-undang, konsultan pajak selalu berada di wilayah abu-abu. Ketika muncul masalah, tidak ada rujukan hukum yang benar-benar melindungi profesi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Dewan Penasihat secara aktif melakukan audiensi dengan berbagai pemangku kepentingan strategis untuk memperjuangkan kepentingan profesi, termasuk pertemuan dengan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, serta pertemuan dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPP) Kementerian Keuangan.

“Secara politik, dukungan DPR sudah sangat kuat. Surat Ketua DPR kepada Presiden sudah terbit, dan Surat Presiden juga sudah keluar pada tahun 2018, itu terjadi dalam waktu singkat,” ungkap Soebakir.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses tersebut harus terus dikawal hingga pembahasan undang-undang benar-benar terealisasi. Untuk itu, Dewan Penasihat mendorong pembentukan tim khusus Undang-Undang Konsultan Pajak di internal IKPI.

“Jangan berhenti di program kerja. Harus ada tim khusus yang fokus mengawal proses ini, supaya setiap perkembangan bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.

Soebakir juga mengaitkan urgensi undang-undang dengan maraknya sorotan terhadap profesi konsultan pajak. Menurutnya, tanpa aturan yang jelas, profesi kerap terseret dalam persoalan yang seharusnya dapat dihindari.

“Kalau undang-undang ini tidak segera lahir, profesi ini akan terus rentan. Kita tidak ingin konsultan pajak selalu menjadi pihak yang paling mudah disalahkan,” ujarnya.

Selain isu undang-undang, Dewan Penasihat juga menekankan pentingnya tata kelola organisasi yang kuat sebagai penopang perjuangan profesi. Pengelolaan keuangan, aset organisasi, dan hubungan dengan pemangku kepentingan harus berjalan seiring dengan upaya advokasi regulasi.

Dengan dorongan tersebut, Dewan Penasihat menegaskan komitmennya untuk terus mengawal lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak sebagai fondasi hukum yang akan memperkuat posisi dan martabat profesi konsultan pajak di Indonesia. (bl)

Lisa Purnamasari: Hary Mulyanto adalah Tokoh Sunyi di Balik Lahirnya PPL

Kepergian Alm. Hary Mulyanto meninggalkan kesan mendalam bagi sahabat-sahabat seprofesi di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Sosoknya dikenang bukan sebagai figur yang gemar tampil di depan, melainkan pribadi pekerja senyap dengan dedikasi tinggi, terutama dalam merintis dan mengawal pendidikan profesi konsultan pajak.

Kesan tersebut disampaikan oleh Lisa Purnamasari, Ketua Departemen Pendidikan IKPI periode 2009-2014 dan 2019–2024. Menurut Lisa, Hary Mulyanto adalah tokoh kunci yang perannya sangat besar dalam lahir dan berkembangnya Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), meski kontribusinya sering kali tidak terlihat secara kasat mata.

“Pak Hary itu tokoh sunyi. Tidak banyak bicara, tapi sangat komit dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya dalam organisasi. Apa yang beliau kerjakan dampaknya terasa panjang, bahkan sampai sekarang,” ujar Lisa mengenang almarhum.

Dalam perjalanan organisasi, almarhum tercatat yg pertama kali membidani PPL, dgn jabatan sebagai Kepala Biro PPL pada periode kepengurusan Pengurus Pusat IKPI 2009-2014 dibawah Departemen Pendidikan.

Menurut Lisa, dedikasi Hary Mulyanto pada bidang Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) tidak pernah setengah-setengah. Ia memandang PPL bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen strategis untuk menjaga kualitas, etika, dan profesionalisme konsultan pajak. Pemikiran inilah yang kemudian menjadi landasan kuat bagi pengembangan sistem PPL di periode-periode berikutnya.

Di mata sahabat profesi, almarhum adalah contoh nyata pengabdian tanpa pamrih. Ia tidak mengejar jabatan atau pengakuan, tetapi fokus memastikan apa yang dikerjakannya memberi manfaat jangka panjang bagi organisasi dan profesi.

Kepergian Hary Mulyanto meninggalkan duka sekaligus warisan nilai. Sistem, semangat, dan komitmen terhadap pendidikan profesi yang pernah ia rawat kini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan PPL IKPI. Sebuah jejak sunyi yang justru berbicara lantang melalui hasil dan keberlanjutannya. (bl)

In Memoriam: Hary Mulyanto, Konsultan Pajak Senior yang Rendah Hati dan Pendidik Sejati

Dunia perpajakan Indonesia berduka. Alm. Hary Mulyanto berpulang meninggalkan jejak panjang pengabdian sebagai konsultan pajak senior yang dikenal rendah hati, tenang, dan konsisten mendedikasikan diri pada penguatan kualitas profesi. Lebih dari tiga dekade pengalaman beliau bukan hanya tercermin pada praktik profesional, tetapi juga pada kiprah mendidik dan membina generasi konsultan pajak di Indonesia.

Di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), almarhum dikenal sebagai figur yang bekerja senyap namun berdampak luas. Dalam ingatan para pengurus dan anggota, kontribusinya terasa kuat terutama pada pengembangan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)—sebuah fondasi penting bagi mutu dan integritas profesi.

Pada periode kepengurusan Pengurus Pusat IKPI 2009–2014, saat Sukiatto Ojong menjabat Ketua Umum, struktur organisasi belum mengenal Departemen PPL. Kala itu, pelaksanaan PPL dibawah Biro PPL, yg diketuai oleh Alm. Pak Hary. Meski tercatat dalam struktur kepengurusan PP, peran Hary Mulyanto justru krusial di balik layar.

Melalui PT Cipta Bina Parama, perusahaan pendidikan yang dipimpinnya sebagai Direktur Utama hingga akhir hayat, almarhum memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PPL IKPI. Perusahaan ini sejak awal memang memiliki DNA pendidikan, didirikan oleh Tjoe Tjoe Ali Hartono, Ketua Umum IKPI periode 1999–2005 dan 2005–2006.

Salah satu kontribusi penting almarhum adalah penyusunan katalog-katalog PPL yang menjadi rujukan kegiatan pendidikan profesi. Penyusunan tersebut dilakukan di bawah arahan Departemen Pendidikan IKPI pada masa itu, yang dipimpin oleh Ketua Departemen Pendidikan. Kolaborasi ini memperlihatkan konsistensi almarhum dalam menjaga standar dan kesinambungan pembelajaran profesi.

Dalam catatan struktural, jabatan terakhir yang diingat kuat oleh rekan-rekan adalah sebagai Ketua Biro PPL Pengurus Pusat IKPI periode 2009–2014. Selain itu, pada ranah kepanitiaan, almarhum tercatat sebagai Ketua Steering Committee (SC) pada Kongres IKPI di Batu – Malang, Jawa Timur, sebuah perhelatan penting dalam perjalanan organisasi.

Memasuki periode 2019–2024, IKPI secara resmi membentuk Departemen PPL, dengan Vaudy Starworld sebagai Ketua Departemen. Namun, jejak pemikiran dan sistem yang dirintis Hary Mulyanto sebelumnya tetap menjadi pijakan penting dalam pengembangan PPL yang lebih terstruktur.

Di mata kolega, almarhum adalah sosok humble, komunikatif, dan lebih memilih bekerja substansial ketimbang tampil di depan. Keahliannya tidak pernah disimpan sendiri; justru dibagikan dengan sabar sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada profesi.

Kepergian Hary Mulyanto meninggalkan duka mendalam sekaligus teladan. Dedikasi panjangnya pada pendidikan dan pengembangan profesi akan terus hidup dalam sistem, kurikulum, dan nilai-nilai yang ia tanamkan. Selamat jalan, Pak Hary. Jasa dan keteladananmu akan selalu dikenang oleh keluarga besar IKPI dan komunitas perpajakan Indonesia. (bl)

Dari Transformasi hingga IKPI Award, Ketum Vaudy Tegaskan Rakor 2026 Jadi Titik Balik Arah Organisasi

IKPI, Jakarta: Rapat Koordinasi IKPI 2026 resmi dimulai dengan nuansa yang berbeda. Sejak pembukaan, arah rakor langsung diarahkan pada satu pesan kuat, yakni Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sedang dan harus bertransformasi. Demikian pesab Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, saat  membuka Rakor di Hoyel Mercure, Ancol, Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Dengan tema “Transformasi IKPI 2026: Memperkuat Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi Organisasi”, Rakor kali ini tidak lagi sekadar menjadi forum rutin, melainkan ruang refleksi dan penataan ulang langkah organisasi.

“Ada program yang selesai, ada yang tertunda. Itu hal yang wajar,” ujar Vaudy. Namun, ia menegaskan bahwa yang tidak boleh hilang adalah komitmen kita untuk membawa IKPI terus maju dan relevan.

Vaudy menjelaskan bahwa transformasi IKPI mencakup perubahan menyeluruh, mulai dari struktur organisasi, budaya kerja, hingga cara IKPI merespons tantangan eksternal. Menurutnya, kolaborasi, adaptasi, dan inovasi bukan jargon, melainkan kebutuhan nyata organisasi.

“Kolaborasi adalah kunci. Adaptasi adalah keharusan. Inovasi adalah napas organisasi agar IKPI tetap hidup dan berdaya saing,” katanya.

Rakor IKPI 2026 juga dirancang lebih ringkas namun padat. Peserta dibatasi hanya pada pengurus inti pusat serta para ketua pengurus daerah dan cabang. Skema ini dimaksudkan agar pembahasan lebih fokus dan keputusan yang dihasilkan dapat segera diimplementasikan di tingkat daerah.

Salah satu momen penting dalam Rakor kali ini adalah pengumuman penganugerahan IKPI Award bagi pengda dan pengcab yang aktif menjalankan program organisasi. Vaudy menilai, daerah dan cabang memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi IKPI di tengah masyarakat.

“IKPI tidak dibangun hanya dari pusat. IKPI hidup dari aktivitas dan kerja nyata teman-teman di daerah dan cabang,” ujarnya. Karena itu, mereka yang aktif dan berdampak harus kita beri apresiasi.

Dalam sambutannya, Vaudy juga mengingatkan sejarah panjang IKPI yang telah berusia lebih dari enam dekade. “IKPI sudah melewati banyak tantangan. Fakta bahwa IKPI masih berdiri hari ini adalah bukti bahwa kita ‘pasti bisa’,” katanya.

Suasana berubah menjadi reflektif saat seluruh peserta diajak mendoakan berpulangnya salah satu senior IKPI, almarhum Hary Mulyanto. Momen tersebut mempertegas bahwa Rakor bukan hanya soal program dan target, tetapi juga tentang nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap perjalanan organisasi.

Dengan pembukaan yang sarat pesan transformasi, apresiasi, dan semangat kolektif, Rakor IKPI 2026 menjadi titik awal penguatan arah organisasi menuju IKPI yang lebih solid, adaptif, dan berdaya saing. (bl)

en_US