IKPI, Kathmandu: Rombongan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang berjumlah hampir 30 peserta tiba di Kathmandu, Nepal, pada Sabtu (15/11/2025) dini hari waktu setempat. Kedatangan delegasi Indonesia ini disambut dengan suasana aman dan kondusif, meski Nepal sempat mengalami kerusuhan beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Umum IKPI, Nuryadin Rahman, yang memimpin langsung rombongan mewakil Ketua Umum Vaudy Starworld yang berhalangan hadir, memastikan bahwa kondisi Nepal kini terkendali sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa perjalanan delegasi berjalan lancar dan seluruh peserta dalam keadaan baik.
(Foto: Istimewa)
“Kami tiba dengan selamat, dan situasi di Nepal sudah sangat aman. Aktivitas masyarakat kembali normal, sehingga pelaksanaan konferensi dipastikan berjalan tanpa hambatan,” ujar Nuryadi sesaat setelah mendarat.
Rombongan IKPI berangkat untuk menghadiri AOTCA Conference 2025 in Kathmandu, Nepal, sebuah konferensi internasional bergengsi yang mempertemukan para ahli perpajakan dari Asia dan Oceania. Tahun ini, konferensi mengangkat tema: “The Evolution of Tax Laws in Developing Countries and the Role of Tax Professionals.”
Konferensi dijadwalkan berlangsung pada 19–20 November 2025, dimulai pada pukul 14.00 WIB pada hari pertama dan berakhir pada 20.15 WIB di hari kedua. Ajang tahunan ini menjadi ruang diskusi penting terkait perkembangan regulasi perpajakan di negara-negara berkembang, sekaligus mempertegas peran strategis profesional pajak dalam dinamika ekonomi global.
(Foto: Istimewa)
Selain Nuryadin Rahman, sejumlah anggota dan pengurus IKPI turut hadir dalam rombongan IKPI, di antaranya, Ruston Tambunan, Presiden OTCA 2024–2025 dan Ketua Umum IKPI 2022–2024, dan David Tjhai, Ketua Departemen Hubungan Internasional IKPI
Kehadiran delegasi Indonesia dalam forum internasional ini diharapkan dapat memperkuat kontribusi IKPI di kancah global, sekaligus membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam menghadapi tantangan perpajakan modern.
Dengan kondisi Nepal yang kembali stabil, para peserta kini bersiap mengikuti rangkaian konferensi yang diprediksi akan menghadirkan pemikiran-pemikiran strategis untuk masa depan perpajakan di kawasan Asia-Oceania. (bl)
IKPI, Bitung: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan STIE Petra Bitung dan Universitas Khairun Ternate dalam sebuah acara yang berlangsung meriah di Auditorium STIE Petra Bitung, Jumat (14/11/2025). Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan antara profesi konsultan pajak dan dunia pendidikan tinggi, terutama di kawasan Indonesia Timur.
MoU tersebut diinisiasi oleh IKPI Cabang Manado, yang melihat kebutuhan mendesak untuk memperluas akses pendidikan perpajakan sekaligus mempercepat regenerasi konsultan pajak di daerah. Selain jajaran pimpinan kampus, acara ini turut dihadiri pengurus IKPI Pusat, yakni Ketua Umum Vaudy Starworld, Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Lilisen, serta Wakil Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal, Agustina Mapadang. Hadir juga Ketua IKPi Cabang Bitung Denny Makisanti.
Wakil Ketua IKPI Cabang Manado, Oktovianus Franszeblum, menyatakan MoU ini bukan hanya sebuah dokumen kerja sama, melainkan pondasi penting bagi masa depan pendidikan perpajakan di Sulawesi Utara dan Maluku Utara.
“Inisiatif ini lahir dari keinginan IKPI Cabang Manado untuk mendekatkan profesi dengan kampus. Kami ingin mahasiswa diberi kesempatan belajar langsung dari praktisi, memahami dinamika profesi, dan melihat bahwa konsultan pajak adalah karier yang strategis untuk masa depan,” ujar Oktovianus.
Ia menjelaskan bahwa melalui MoU ini, IKPI akan berperan dalam pengembangan kurikulum perpajakan, penyediaan pengajar dari kalangan praktisi, serta penyelenggaraan program brevet A&B terpadu. Lebih dari itu, mahasiswa dari STIE Petra Bitung dan Universitas Khairun akan mendapatkan kesempatan magang di kantor konsultan pajak anggota IKPI di seluruh Indonesia.
“Magang ini bukan formalitas. Mahasiswa akan terjun menghadapi kasus nyata, klien nyata, dan pekerjaan perpajakan yang sesungguhnya. Pengalaman lapangan itu tak bisa digantikan teori,” tambahnya.
Oktovianus juga menuturkan harapan filosofis yang disampaikannya dalam acara tersebut—sebuah pesan yang menyentuh para peserta.
“Kerja sama ini kita mulai dengan niat yang baik, sehingga hasilnya pun kita harapkan baik. Siapa yang menabur yang baik, akan menuai yang baik. Bahkan kadang ada yang menuai tanpa menabur, tetapi jika manfaatnya besar dan dirasakan banyak orang, itu adalah berkah yang patut disyukuri,” ujarnya.
Usai penandatanganan MoU, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum bertema “Peranan Generasi Muda dalam Ekosistem Perpajakan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045.” Para pembicara dari IKPI Pusat menekankan pentingnya penguatan SDM muda di bidang perpajakan, sebagai bagian dari persiapan menuju tata kelola ekonomi yang lebih modern dan kredibel.
Oktovianus menjelaskan bahwa Indonesia memerlukan generasi baru konsultan pajak yang cakap teknologi, memahami regulasi yang terus berkembang, dan siap membantu pemerintah meningkatkan kepatuhan perpajakan.
“Kalau kita bicara Indonesia Emas 2045, kita bicara kualitas SDM. Regenerasi konsultan pajak harus dimulai hari ini, dari kampus-kampus. IKPI Cabang Manado mengambil peran itu, dan kami bangga bisa menjadi inisiator MoU ini,” tegasnya.
Dengan berlakunya MoU bernomor PK-XX/PP.IKPI/XI/2025 dan 057/STIEPETRA/MOU/XI/2025 selama lima tahun ke depan, kolaborasi ini diharapkan membuka jalan lahirnya tenaga profesional pajak yang kompeten, berintegritas, dan siap berkontribusi dalam peningkatan kepatuhan serta penerimaan negara. (bl)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali menyoroti fenomena klasik namun kian menonjol: kekayaan segelintir orang melonjak tajam setiap tahun, sementara kontribusi pajaknya nyaris tak bergerak. Temuan lapangan menunjukkan jurang yang makin lebar antara pertumbuhan aset dan setoran pajak, sebuah pola yang oleh otoritas dianggap sebagai alarm serius.
Pemeriksa Pajak Madya KPP Madya Karawang, Joko Ismuhadi, mengungkapkan bahwa situasi ini bukan kasus satu-dua kali, melainkan berulang. “Aset para wajib pajak terus bertambah, tetapi laporan pajaknya tidak mengikuti,” ujarnya dalam kegiatan yang diselenggarakan Pusdiklat Pajak, Kamis (13/11/2025).
Menurutnya, semakin banyak wajib pajak yang menikmati lonjakan kekayaan tanpa kontribusi berarti terhadap penerimaan negara. “Banyak wajib pajak tidak punya kontribusi signifikan untuk membayar pajak, namun kekayaannya tumbuh,” tegas Joko.
Ia menjelaskan, anomali ini berkaitan erat dengan shadow economy aktivitas ekonomi, legal maupun ilegal, yang tidak tercatat utuh dalam sistem perpajakan. Praktik semacam ini membuat pertumbuhan kekayaan tidak tercermin dalam SPT, sehingga celah penghindaran bahkan penggelapan pajak makin terbuka lebar.
Untuk menelusuri kejanggalan tersebut, Joko mengembangkan pendekatan matematika yang ia sebut mathematical accounting equation. Metodenya sederhana namun tegas: apabila aset meningkat, seharusnya laba dan pajak juga naik. Bila tidak, ada sesuatu yang patut dicurigai.
“Jadi, harusnya kalau perusahaan itu tumbuh, paling tidak profit and loss-nya juga tumbuh,” jelasnya.
Pendekatan ini diharapkan mampu membantu otoritas pajak membaca pola ketidakwajaran sejak dini dan pada akhirnya memastikan bahwa lonjakan aset yang terjadi di masyarakat kaya tidak lagi dibiarkan mengalir tanpa kontribusi kepada negara. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pemblokiran rekening bagi penunggak pajak bukan tindakan sewenang-wenang, melainkan langkah hukum yang memiliki dasar kuat. Otoritas pajak berwenang melakukan pemblokiran untuk mengamankan penerimaan negara, terutama terhadap wajib pajak yang terus mengabaikan kewajibannya meski telah diberikan serangkaian surat teguran.
Kewenangan tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. UU ini mengatur bahwa DJP dapat melakukan tindakan penagihan aktif, termasuk penyitaan, pencegahan, hingga pemblokiran rekening, jika wajib pajak tidak melunasi pajaknya setelah diterbitkan surat paksa.
Dasar teknis pemblokiran semakin dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.
Melalui Pasal 29 dan Pasal 30, bank diwajibkan menahan dana sebesar jumlah pajak terutang ditambah biaya penagihan, begitu menerima surat permintaan pemblokiran dari DJP. Artinya, lembaga perbankan memiliki kewajiban hukum untuk membantu penagihan negara.
Langkah tegas itu kembali terlihat di Sumatera Utara. Kanwil DJP Sumatera Utara I pada Kamis (30/10/2025) melakukan pemblokiran rekening secara serentak terhadap 310 wajib pajak dengan total tunggakan mencapai Rp119 miliar. Operasi ini melibatkan sembilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dilakukan melalui dua bank di Kota Medan.
“Pemblokiran dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi kewajibannya meskipun telah menerima surat teguran dan surat paksa,” ungkap DJP dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (15/11/2025).
Dengan landasan hukum yang jelas, DJP menegaskan bahwa tindakan pemblokiran akan terus dilakukan sebagai bagian dari penegakan kepatuhan. Otoritas pajak berharap langkah ini menjadi peringatan keras bagi wajib pajak agar segera memenuhi kewajibannya sebelum tindakan lebih lanjut dijatuhkan. (alf)
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan perkembangan terbaru APBN hingga akhir Oktober 2025 setelah mengikuti rapat Asset and Liability Committee (ALCo) pada Jumat (14/11/2025). Ia menegaskan bahwa defisit APBN hingga akhir tahun dipastikan tetap aman di bawah 3% terhadap PDB, sejalan dengan koridor kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah. “Semua sudah kita hitung. Defisit yang paling penting tetap di bawah 3% dan terjaga dengan baik,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya mengakui penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, masih menghadapi tekanan. Sejumlah wajib pajak, termasuk para pengusaha, belum menunaikan kewajibannya tepat waktu sehingga fiskus harus mengirimkan surat imbauan hingga melakukan kunjungan langsung. “Ada pengusaha yang belum bayar pajak. Kami kirim surat kepada mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar,” tegasnya.
Tekanan penerimaan tercermin dari rasio pajak yang kembali melemah. Hingga kuartal III/2025, tax ratio turun ke 8,58% terhadap PDB, level terendah dalam empat tahun terakhir. Padahal, pada periode yang sama di 2024 rasio pajak masih berada di 9,48%, sementara pada 2023 di angka 10,15%.
Di tengah usaha mengejar penerimaan, Kementerian Keuangan justru menerima pengembalian anggaran dari sejumlah kementerian/lembaga karena tidak mampu membelanjakannya sesuai target. Total dana yang dikembalikan mencapai Rp3,5 triliun. Purbaya tidak merinci instansi mana saja yang mengembalikan anggaran, namun sebelumnya ia sudah memberi sinyal akan melakukan penyisiran dan realokasi terhadap K/L dengan serapan rendah, terutama yang mengelola pagu besar.
Pada laporan APBN KiTa sebelumnya, beberapa K/L memiliki serapan di bawah 50%, antara lain Badan Gizi Nasional (16,9%), Kementerian PUPR (48,2%), dan Kementerian Pertanian (32,8%). BGN bahkan telah mengembalikan tambahan anggaran sekitar Rp70 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis yang tidak dapat direalisasikan.
Dengan tantangan di sisi penerimaan dan belanja yang berjalan lambat, pemerintah kini fokus pada upaya maksimalisasi pajak sekaligus penguatan kualitas belanja. Purbaya memastikan bahwa seluruh langkah diarahkan untuk menjaga APBN tetap sehat menjelang penutupan tahun anggaran 2025. (alf)
IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia kembali menegaskan komitmen kuat untuk menjaga kekompakan kebijakan fiskal dan moneter di tengah ketidakpastian perekonomian global. Penguatan kolaborasi itu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepahaman oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam Forum Harmonisasi (Forhar) 2025 di Jakarta, Jumat (14/11/2025). Penandatanganan tersebut sekaligus menjadi momentum pembaruan Nota Kesepahaman (NK) dan sejumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua institusi.
Dalam sambutannya, Astera menyampaikan bahwa meskipun perekonomian global terguncang oleh fragmentasi geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan pengetatan moneter di berbagai wilayah, Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid.
“Capaian ini tidak lepas dari pondasi kebijakan yang kuat dan sinergi yang erat antara kebijakan fiskal dan moneter,” tegasnya.
Astera menuturkan bahwa Kemenkeu berkomitmen menjaga kesehatan APBN agar tetap menjadi instrumen fiskal yang fleksibel dan responsif. Peran APBN sangat penting untuk melindungi daya beli masyarakat, memperkuat sektor riil, serta mendorong investasi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kolaborasi Kemenkeu dan BI disebut telah melampaui koordinasi tingkat makro. Kerja sama kini merambah tingkat operasional, mencakup pengelolaan arus modal, stabilisasi pasar keuangan, penerbitan uang, hingga pengembangan sistem pembayaran melalui digitalisasi transaksi pemerintah.
Forum Harmonisasi (Forhar) 2025 juga menjadi arena pembahasan komprehensif antara 28 direktorat Kemenkeu dan 23 satuan kerja BI terhadap 16 isu strategis. Isu yang dibahas meliputi penguatan bauran kebijakan fiskal–moneter, integrasi dan optimalisasi data, hingga program pemberdayaan UMKM dan perlindungan konsumen.
“Melalui Forum Harmonisasi ini kami berharap dapat menindaklanjuti isu-isu strategis secara terarah dan sesuai target penyelesaian,” ujar Astera.
Dengan berakhirnya masa berlaku NK dan beberapa PKS pada 2025, pembaruan payung hukum dinilai mendesak. Di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dua PKS operasional dipastikan diperbarui, yakni terkait penyediaan valuta asing untuk transaksi pemerintah dalam mata uang eksotis dan mekanisme Host to Host layanan kebanksentralan.
Menutup keynote speech, Astera menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dan bekerja profesional dalam memperkuat sinergi kedua institusi. Ia berharap Forhar 2025 dapat memperdalam harmonisasi kebijakan fiskal–moneter dan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam optimalisasi data dan inovasi layanan kebanksentralan. (alf)
IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah agresif untuk memperluas basis pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2026. Target pendapatan dipatok sebesar Rp28,78 triliun, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dalam rapat paripurna DPRD Jabar, Jumat (14/11/2025).
Rapat paripurna tersebut merupakan lanjutan dari penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar pada 13 November 2025. Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna menegaskan pembahasan intensif akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran pada 18–20 November. Jika sesuai jadwal, penetapan Ranperda APBD 2026 akan dilakukan pada 20 November 2025.
Menjawab pandangan fraksi mengenai struktur pendapatan, Herman menegaskan bahwa Jawa Barat tidak bisa lagi bertumpu pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemprov harus membuka ceruk penerimaan baru agar kemandirian fiskal meningkat signifikan.
Sejumlah strategi intensifikasi pendapatan disiapkan, di antaranya:
• Mendorong perusahaan industri membeli BBM dari wajib pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang terdaftar di Jabar.
• Mempercepat regulasi perhitungan nilai perolehan air dari Kementerian PUPR.
• Memperkuat pendataan subjek dan objek pajak alat berat melalui kerja sama lintas dinas.
• Memajukan regulasi kerja sama pemanfaatan aset serta meningkatkan performa BUMD agar dapat menyumbang lebih tinggi ke kas daerah.
“Semua langkah ini diarahkan untuk memperluas basis pendapatan sehingga ketergantungan pada PKB bisa dikurangi,” kata Herman.
Poe Ibu Disorot, Transparansi Diperkuat
Selain pendapatan, pembahasan juga menyinggung pengelolaan Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) program gotong royong untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan.
Herman memastikan tata kelola Poe Ibu dijalankan secara transparan dan akuntabel, mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyaluran hingga pencatatan dan pelaporan dana. “Prinsipnya, semua mekanisme dibuat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Dengan agenda pembahasan yang semakin padat, seluruh mata kini tertuju pada Badan Anggaran yang akan merumuskan finalisasi Ranperda APBD 2026. Pemprov Jabar optimistis, perluasan basis pajak dan penguatan kinerja BUMD dapat menjadi kunci mencapai target pendapatan Rp28,78 triliun tahun depan. (alf)
IKPI, Probolinggo: Perjalanan IKPI Jakarta Pusat menuju Bromo melalui Kereta Agro Bromo dari Stasiun Gambir pada Jumat (14/11/2025) menjadi ruang belajar sekaligus ruang kebersamaan yang tak biasa. Di dalam gerbong yang terus bergerak menuju Stasiun Pasarturi, Surabaya, para anggota mengikuti Seminar Pengisian SPT Orang Pribadi bersama narasumber Togar dari Kanwil DJP Jakarta Pusat. Konsep “belajar sambil jalan-jalan” membuat suasana seminar lebih cair, dinamis, dan penuh interaksi, meski diiringi suara rel dan getaran kereta.
Togar menjelaskan materi secara runtut, mulai dari aspek teknis pengisian SPT OP, pembaruan regulasi, hingga contoh kasus praktis yang relevan. Para peserta mengikuti dengan antusias, mencatat poin penting, dan sesekali berdiskusi meski harus beradaptasi dengan ruang yang terbatas. Perjalanan panjang yang biasanya hanya menjadi rutinitas, kali ini berubah menjadi forum pembelajaran penuh kehangatan.
Kesan Peserta IKPI Jakarta Pusat
Rianto Abimail
Rianto mengaku suasana seminar di kereta memberi pengalaman yang tidak akan ia temukan di ruang kelas biasa. Menurutnya, dinamika perjalanan justru membuat para peserta lebih dekat, lebih santai, dan lebih mudah berinteraksi satu sama lain. Setiap momen, dari materi hingga gurauan ringan antaranggota, terasa lebih bermakna.
Ia menekankan bahwa kebersamaan merupakan nilai paling berharga dari kegiatan ini. “Suasananya hangat sekali,” ujarnya. “Ketika belajar dilakukan sambil perjalanan panjang, kita punya lebih banyak waktu untuk saling mengenal, bertukar pikiran, dan mendalami materi tanpa tekanan.”
Edwin Setiadi
Edwin menilai seminar ini menghadirkan sensasi berbeda yang menyenangkan. Ia mengakui bahwa ada tantangan teknis seperti suara speaker yang kadang tertelan oleh deru kereta dan sinyal yang tidak stabil. Namun, menurutnya hal itu bukan hambatan besar, melainkan bagian dari cerita lucu yang menambah warna perjalanan.
Baginya, pengalaman ini memperlihatkan bahwa belajar tidak harus kaku atau monoton. “Walaupun ada kendala, semuanya tetap berjalan seru,” katanya. “Bahkan, suasana berbeda itu justru yang bikin kegiatan ini sangat berkesan.”
Dharmawan Arifin
Dharmawan menyebut perjalanan ini sebagai pengalaman baru dalam dua hal sekaligus: belajar di luar gedung dan melakukan perjalanan panjang ke Jawa Timur. Ia mengaku terbiasa mengikuti seminar di ruangan formal, sehingga belajar di gerbong kereta menjadi sesuatu yang segar dan menyenangkan.
Selain ilmu, ia merasakan nilai-nilai petualangan dalam perjalanan ini. Melihat pemandangan dari balik jendela, bercengkerama dengan peserta lain, dan merasakan ritme perjalanan membuat kegiatan terasa lebih lengkap. “Ini bukan sekadar seminar, tapi paket lengkap antara edukasi dan eksplorasi,” ujarnya.
Tara Kartika
Tara merasa konsep seminar selama perjalanan membuat pikiran lebih rileks dan terbuka. Suasana yang tidak formal justru membantunya menangkap materi lebih cepat dan lebih mudah dipahami. Menurutnya, belajar sambil menikmati pemandangan menjadi kombinasi yang sangat menyenangkan.
Ia juga merasa kegiatan ini membawa hubungan antaranggota menjadi lebih akrab. “Di kereta kita duduk berdekatan, saling menyimak dan bercanda,” katanya. “Kedekatan itu membuat seminarnya lebih hidup dan tidak terasa seperti beban.”
Elvin Chandra
Elvin melihat kegiatan ini sebagai bukti bahwa IKPI Jakarta Pusat mampu merancang format seminar yang kreatif dan tidak monoton. Ia mengapresiasi keberanian panitia mencoba sesuatu yang berbeda, bahkan ketika harus menghadapi risiko tantangan teknis di perjalanan.
Menurut Elvin, seminar model ini memberi energi baru bagi anggota. “Biasanya seminar membuat kita duduk serius berjam-jam, tapi kali ini atmosfirnya lebih fun,” ujarnya. “Kombinasi belajar dan perjalanan membuat semangat kami tetap tinggi.”
Maykel Susanto
Bagi Maykel, suasana hangat dan kekeluargaan menjadi hal yang paling ia rasakan sepanjang perjalanan. Ia menikmati kesempatan untuk mengobrol dan bertukar pengalaman dengan sesama konsultan dari latar belakang yang beragam. Ruang sempit kereta justru membuat interaksi terjadi lebih sering dan lebih natural.
Ia juga menilai kegiatan ini sebagai ajang yang memperkuat solidaritas antaranggota. “Seminar ini mengingatkan bahwa belajar itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal hubungan,” ujarnya. “Perjalanan seperti ini mempererat tali kebersamaan.”
Karina Irawan
Karina menganggap seminar di kereta sebagai bentuk refreshing tanpa harus mengorbankan kualitas pembelajaran. Walau perjalanan panjang, ia merasa tidak lelah karena suasana begitu cair dan penuh obrolan ringan antar peserta. Setiap sesi terasa lebih menyenangkan dibandingkan seminar indoor yang kaku.
Ia juga menikmati momen ketika peserta saling membantu memahami materi dan berbagi pengalaman praktik perpajakan. “Ada atmosfer saling mendukung,” katanya. “Belajar terasa natural, seperti diskusi santai.”
Kurnia Eka Putri
Kurnia merasa kegiatan ini memberikan pengalaman belajar yang unik dan energik. Baginya, belajar di antara suara roda kereta dan pemandangan luar jendela menghadirkan sensasi yang tidak dapat digantikan ruang seminar biasa. “Vibe-nya positif dari awal sampai akhir,” ujarnya.
Ia juga menilai perjalanan bersama ini menguatkan rasa persaudaraan di IKPI Jakarta Pusat. “Setiap momen dari awal keberangkatan hingga tiba di Surabaya terasa punya cerita,” tambahnya. “Ini kegiatan yang harus diulang.”
Maria Angela
Maria menyebut seminar ini sebagai salah satu aktivitas paling berkesan selama ia mengikuti kegiatan IKPI. Belajar dengan suasana bergerak dan bertemu berbagai anggota dalam situasi lebih santai membuatnya merasa lebih menikmati materi. “Belajar sambil melihat pemandangan itu rasanya luar biasa,” katanya.
Ia juga terkesan dengan kekompakan seluruh anggota selama mengikuti seminar. Dari berbagi makanan hingga membantu menata ruang mini-seminar di kereta, semuanya dilakukan bersama. “Pengalaman seperti ini tidak hanya memberi ilmu, tetapi juga memperkaya hubungan antaranggota,” ujarnya.
FrisaIrlan
Frisa menyampaikan apresiasi mendalam terhadap kreativitas dan kekompakan IKPI Jakarta Pusat dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Menurutnya, seminar di kereta merupakan inovasi yang menunjukkan bahwa IKPI terus berkembang dan berani mencoba hal-hal baru demi meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anggotanya.
Ia juga menilai kegiatan ini selaras dengan semangat IKPI untuk memperkuat kolaborasi dan mempererat hubungan antaranggota. “Belajar yang baik bukan hanya tentang materinya, tetapi juga tentang atmosfer yang mendukung. Dan di kereta ini, saya melihat semuanya berjalan harmonis,” ujarnya.
Pino Siddharta
Pino Siddharta yang turut hadir mewakili Pengurus Pusat IKPI memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang tetap antusias mengikuti seminar meski kondisi tidak ideal. Ia menilai semangat para anggota menunjukkan karakter kuat konsultan pajak yang adaptif dan profesional di berbagai situasi.
Sebagai penutup, Pino menegaskan komitmen IKPI Pusat untuk terus mendukung kegiatan kreatif dan edukatif seperti ini. “Belajar bisa dilakukan di mana saja, dan IKPI Jakarta Pusat telah membuktikannya. Semoga kegiatan seperti ini menjadi inspirasi bagi cabang-cabang lain,” kata Pino.
Perjalanan menuju Bromo ini menjadi bukti bahwa pembelajaran dapat dilakukan di mana saja bahkan di atas rel yang berderu. IKPI Jakarta Pusat tidak hanya pulang dengan ilmu mengenai SPT Orang Pribadi, tetapi juga dengan kenangan, keakraban, dan pengalaman yang akan terus diceritakan dari satu perjalanan ke perjalanan berikutnya. (bl)
IKPI, Manado: Safari akademik IKPI di Sulawesi Utara mencapai puncaknya saat Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan beberapa pengurus pusat memberikan kuliah umum di STIE Petra Bitung, Jumat (14/11/2025) disaksikan ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan. Pada kesempatan ini, IKPI turut menandatangani MoU dengan STIE Petra Bitung serta Universitas Khairun Ternate.
Vaudy menyampaikan materi bertema pengenalan profesi konsultan pajak dan peran generasi muda dalam ekosistem perpajakan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menegaskan bahwa profesi konsultan pajak saat ini berada di tengah dinamika besar akibat modernisasi sistem, perubahan regulasi, serta meningkatnya tuntutan etika publik.
Dalam paparannya, Vaudy menjelaskan bahwa konsultan pajak bukan lagi sekadar penyedia jasa pengisian SPT. Peran mereka melebar menjadi penasihat bisnis, penjaga kepastian hukum, dan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pengguna jasa. Menurutnya, ruang profesi ini akan semakin besar seiring kebutuhan kepastian aturan di tengah kompleksitas ekonomi.
(Foto: Istimewa)
Ia juga menyoroti pentingnya integritas sebagai komponen utama dunia perpajakan. Digitalisasi melalui Coretax memang mempermudah pengawasan, tetapi nilai kejujuran dan profesionalisme tetap menjadi faktor penentu keberhasilan ekosistem pajak jangka panjang. “Teknologi tidak bisa menggantikan karakter,” ujarnya.
Mahasiswa menunjukkan antusiasme tinggi melalui diskusi terbuka mengenai peluang karier konsultan pajak, tantangan etika, serta potensi peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Vaudy menilai pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan tingginya minat generasi muda Bitung terhadap isu fiskal.
MoU yang ditandatangani membuka ruang kolaborasi dalam bentuk kuliah umum berkelanjutan, riset perpajakan, pendampingan UMKM, serta program sertifikasi profesi. Kerja sama ini diharapkan memperkuat kompetensi mahasiswa sekaligus menumbuhkan minat generasi muda menjadi bagian dari profesi fiskal.
Vaudy mengajak mahasiswa untuk mengambil bagian dalam upaya membangun ekosistem pajak modern yang transparan dan berkeadilan. Ia menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan SDM usia muda yang mampu memadukan kemampuan analitis, penguasaan teknologi, dan integritas tinggi untuk menjaga fondasi fiskal negara.
Vaudy menegaskan menegaskan bahwa pihaknya akan terus hadir di kampus-kampus seluruh Indonesia untuk memperkuat budaya sadar pajak dan membentuk generasi baru profesional perpajakan yang kompeten dan berintegritas.
Sekadar informasi, kuliah umum ini langsung di isi pemateri berpengalaman dari IKPI yakni Ketua Umum, Vaudy Starworld, Wakil Ketua Departemen. Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Dr. Agustina Mappadang dan Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Lilisen dengan topik “Membangun Ekosistem Perpajakan Berintegritas dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045”
Adapun sub topik pada kuliah umum yakni:
1. Peranan Generasi Muda Dalam Ekosistem Perpajakan Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 oleh Ketua Umum IKPI. (Vaudy Starworld)
2. Digitalisasi Perpajakan: Coretax Membangun Sistem Pajak Digital yang Terpadu dan Adaptif oleh Wakil Ketua Departemen. Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal: Dr. Agustina Mappadang
3. Pengenalan Profesi Konsultan Pajak oleh Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Lilisen.
Hadir dari Pengurus Pusat IKPI pada kegiatan tersebut:
Ketua Umum, Vaudy Starworld,
Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Lllisen,
Wakil Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal, Agustina Mappadang.
Hadir juga dari Pengda dan Pengcab IKPI:
Wakil Ketua IKPI Pengurus Daerah wilayah Sulawesi, Maluku dan PapuaYuli Rawun
Wakil Ketua IKPI Pengurus Daerah wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua, Noldy Keintjem
IKPI, Jakarta: Amerika Serikat (AS) resmi membuka keran impor pangan dari empat negara Amerika Latin seperti, Argentina, Ekuador, Guatemala, dan El Salvador setelah mencapai kesepakatan dagang baru yang disebut akan langsung menekan harga bahan pokok di Negeri Paman Sam.
Kebijakan ini membuat komoditas utama seperti kopi, pisang, dan berbagai bahan makanan lain dari keempat negara tersebut dibebaskan dari tarif masuk, sehingga produk mereka tidak lagi terkena tarif resiprokal era Presiden Donald Trump.
Seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi besar untuk meredam biaya hidup yang melejit akibat kebijakan tarif sebelumnya.
“Perjanjian ini diharapkan dapat membantu menurunkan harga kopi, pisang, dan bahan makanan lainnya,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Kesepakatan Dikebut Rampung dalam Dua Pekan
Washington menargetkan kerangka kerja utama antarnegara tersebut dituntaskan dalam dua minggu ke depan. Tidak tertutup kemungkinan kesepakatan tambahan bakal diumumkan sebelum akhir tahun.
Meski memberi pembebasan tarif untuk sejumlah komoditas pangan, AS tetap mempertahankan tarif 10% bagi sebagian besar barang dari El Salvador, Guatemala, dan Argentina, serta tarif 15% untuk produk dari Ekuador yang tidak masuk dalam daftar fasilitas.
Pemerintah dari keempat negara mitra pun langsung merespons positif kesepakatan tersebut, menganggapnya sebagai pintu baru bagi perluasan ekspor pangan mereka ke salah satu pasar terbesar dunia.
Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengungkapkan bahwa pemerintahan Trump akan mengumumkan perjanjian “substansial” dalam beberapa hari mendatang yang diklaim mampu menurunkan harga kopi, pisang, dan buah-buahan tropis lainnya.
Washington juga tengah mempertimbangkan pengecualian tarif lebih luas untuk produk seperti daging sapi dan jeruk, termasuk dari negara-negara yang belum mencapai kesepakatan final.
Di luar Amerika Latin, pembicaraan dagang dengan Swiss dan Taiwan dilaporkan berjalan positif. AS juga terus menjalin negosiasi dengan sejumlah negara Amerika Tengah dan Selatan untuk menuntaskan lebih banyak kesepakatan sebelum akhir 2025.
“Dengan semua kesepakatan ini, kami mempertahankan tarif, memberikan keringanan untuk produk tertentu, dan sekaligus membuka pasar luar negeri dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya,” kata pejabat tersebut. (alf)
