IKPI, Jakarta: Kabar baik bagi para wajib pajak dan kuasa hukum yang kerap berurusan dengan sengketa perpajakan! Sekretariat Pengadilan Pajak resmi mengumumkan bahwa sistem e-Tax Court kini mendukung login menggunakan NPWP 15 digit maupun 16 digit.
Kebijakan baru ini memberikan keleluasaan bagi pengguna yang ingin mengajukan banding atau gugatan pajak secara elektronik tanpa perlu bingung menyesuaikan format Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lama maupun baru.
“Login dengan NPWP 16 atau 15 digit bersifat fleksibel. Artinya, SobatPP bisa masuk menggunakan NPWP 16 digit meskipun saat registrasi akun e-Tax Court memakai NPWP 15 digit,” jelas Pengadilan Pajak melalui akun resmi Instagramnya, @setPP.kemenkeu, dikutip, Minggu (12/10/25).
Dukung Implementasi Coretax
Perubahan ini selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan terintegrasi Coretax. Dalam sistem baru tersebut, terdapat tiga format identitas perpajakan, yakni:
1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP,
2. NPWP 16 digit, dan
3. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
Sementara itu, NPWP lama dengan format 15 digit masih tetap berlaku dalam masa transisi, hingga seluruh sistem administrasi terhubung penuh dengan Coretax.
2. Masukkan NPWP 16 digit, kata sandi, dan pilih peran (Wajib Pajak atau Kuasa Hukum).
3. Centang Captcha “I’m not a Robot”.
4. Klik tombol “Login”.
Untuk NPWP 15 digit:
1. Buka laman e-Tax Court.
2. Masukkan NPWP 15 digit, kata sandi, dan pilih peran.
3. Centang Captcha “I’m not a Robot”.
4. Klik tombol “Login”.
Namun, Pengadilan Pajak menegaskan agar pengguna memastikan memilih halaman login sesuai format NPWP-nya.
“NPWP 16 digit di-input di halaman login NPWP 16 digit, dan NPWP 15 digit di-input di halaman login NPWP 15 digit,” tulis Pengadilan Pajak.
Transformasi Digital Sengketa Pajak
Melalui e-Tax Court, seluruh proses administrasi penyelesaian sengketa pajak kini dapat dilakukan secara elektronik — mulai dari pendaftaran perkara, pengajuan surat banding atau gugatan, pengunggahan data tambahan, hingga pemanggilan sidang.
Sistem ini menjadi bagian penting dari transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan, yang bertujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi seluruh pihak yang berperkara.
IKPI, Jakarta: Kabar gembira bagi para pemilik kendaraan di Ibu Kota! Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberlakukan kebijakan keringanan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 841 Tahun 2025. Aturan ini menjadi angin segar bagi masyarakat Jakarta yang selama ini terbebani kewajiban pajak kendaraan, terutama di tengah tekanan ekonomi.
Melalui kebijakan baru ini, warga Jakarta kini bisa mengajukan pengurangan atau bahkan pembebasan pajak kendaraan, tergantung kondisi kendaraan yang dimiliki. Langkah ini bukan sekadar stimulus fiskal, tapi juga bentuk komitmen Pemprov DKI untuk memberikan kepastian hukum dan pelayanan yang lebih adil bagi seluruh wajib pajak.
Empat Fasilitas Pajak yang Bisa Dimanfaatkan Warga
Kepgub 841/2025 menetapkan empat skema utama yang bisa digunakan masyarakat, yakni:
1. Pengurangan Pokok PKB Secara Jabatan
Diberikan untuk kendaraan yang dimutasi keluar DKI Jakarta dan dimiliki kurang dari 12 bulan. Besarnya pengurangan dihitung secara proporsional berdasarkan sisa masa pajak yang belum berjalan.
2. Pengurangan Pokok PKB atas Permohonan Wajib Pajak
Pemilik kendaraan dapat mengajukan pengurangan jika kendaraan:
• Rusak berat dan tak bisa digunakan lebih dari enam bulan;
• Digunakan untuk kegiatan sosial atau keagamaan dan tidak bersifat komersial;
• Memiliki nilai pasar lebih rendah dari NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor).
Besaran pengurangan bisa mencapai 50 persen dari PKB terutang, atau sebesar selisih antara NJKB dan nilai pasar kendaraan.
3. Pembebasan Pokok PKB Secara Jabatan
Diberikan bagi kendaraan yang sudah dihapus dari registrasi dan identifikasi, asalkan masa pajak belum berakhir hingga tanggal penghapusan.
4. Pembebasan Pokok PKB atas Permohonan Wajib Pajak
Berlaku untuk kendaraan dengan fungsi dan status khusus, seperti:
• Kendaraan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden;
• Kendaraan dinas pertahanan dan keamanan negara (Kemenhan, TNI, Polri, BIN, BNN, BNPT, dan instansi sejenis);
• Kendaraan hilang sampai ditemukan kembali;
• Kendaraan yang disita pemerintah hingga ada keputusan akhir (lelang, pengembalian, atau penetapan sebagai barang milik negara).
Semua permohonan harus dilengkapi dokumen pendukung, seperti fotokopi STNK, surat laporan kehilangan, atau surat penyitaan dari instansi terkait.
Pemprov DKI menegaskan, kebijakan ini hadir untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat. Wajib Pajak yang taat akan mendapatkan perlindungan hukum dan pelayanan yang lebih transparan.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu memperkuat penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Dana dari sektor pajak akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur, transportasi publik, dan peningkatan layanan masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta.
Dengan adanya Kepgub Nomor 841 Tahun 2025 ini, Pemprov DKI Jakarta memberi pesan jelas: warga yang taat pajak akan selalu diberi kemudahan, keadilan, dan penghargaan. (alf)
IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Nuryadin Rahman, mengajak seluruh cabang IKPI di Indonesia untuk menyelenggarakan kegiatan fun run sebagai bagian dari persiapan menuju IKPI Half Marathon yang akan digelar pada perayaan HUT ke-61 IKPI tahun depan.
Ajakan itu disampaikan Nuryadin saat menghadiri kegiatan GBK Sunday Run: Lari & Ngopi Bareng yang diinisiasi oleh IKPI Cabang Jakarta Pusat, di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (12/10/2025).
(Foto: DOK. IKPI Cabang Jakarta Pusat)
“Kegiatan seperti ini luar biasa. Selain mempererat solidaritas antaranggota, juga menjadi langkah awal kita untuk menyiapkan diri menuju event besar Half Marathon HUT ke-61 IKPI. Saya mengajak seluruh pengurus cabang di Indonesia untuk menggelar kegiatan serupa agar semangat kebugaran dan kebersamaan IKPI terus menyebar,” ujar Nuryadin..
Menurutnya, olahraga lari mencerminkan nilai-nilai penting dalam profesi konsultan pajak, yakni ketekunan, konsistensi, dan daya tahan.
“Kalau kita bisa disiplin berlari, kita juga bisa lebih disiplin dalam bekerja dan melayani wajib pajak dengan integritas tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat, Suryani, menjelaskan bahwa GBK Sunday Run menjadi wadah yg baik dan bermakna bagi anggota IKPI untuk menjaga kebugaran sambil mempererat silaturahmi lintas cabang.
(Foto: DOK. IKPI Cabang Jakarta Pusat)
“Kami ingin membangun budaya sehat dan bahagia di kalangan konsultan pajak. Setelah bekerja keras dengan angka dan regulasi, saatnya kita bergerak bersama di udara segar sambil menikmati secangkir kopi dan canda rekan sejawat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa semangat sportivitas yang tumbuh dari kegiatan ini akan menjadi energi positif untuk menyambut HUT ke-61 IKPI.
“Jakarta Pusat siap menjadi contoh. Kami akan terus menggelar kegiatan positif seperti ini dan mendukung rencana besar IKPI Half Marathon tahun depan,” kata Suryani.
Acara GBK Sunday Run diikuti anggota IKPI Cabang Jakarta Pusat. Selain berlari santai, peserta juga mendapat 4 SKP PL NTS. (bl)
IKPI, Jambi: Pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sukses menyelenggarakan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Seminar Perpajakan bertema “Penerapan Coretax pada SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan Tahun 2025” di Swis-Belhotel Jambi, Sabtu (11/10/2025).
Ketua IKPI Pengda Sumbagsel, Nurlena, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membantu peserta memahami lebih awal mekanisme baru pelaporan pajak melalui sistem Coretax, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan.
“Kami ingin para peserta dapat mempersiapkan strategi dan data pengisian SPT Tahunan sejak dini, serta mampu melakukan mitigasi risiko kesalahan implementasi Coretax,” ujar Nurlena, Minggu (12/10/2025).
Seminar tersebut diikuti 94 peserta, terdiri atas 77 peserta umum dan 17 anggota IKPI. Antusiasme peserta terlihat tinggi, terutama ketika mereka berlatih langsung menggunakan aplikasi simulasi SPT Tahunan Coretax dan excel kertas kerja yang telah disiapkan narasumber.
Dalam sesi praktik, para peserta mempelajari cara mengelola manajemen pajak sesuai dengan kondisi masing-masing, mengingat setiap wajib pajak memiliki karakteristik kasus yang berbeda.
“Narasumber menyampaikan materi dengan bahasa yang santun, mudah dipahami, dan mampu menjawab berbagai pertanyaan dari peserta yang bahkan masih awam di bidang perpajakan,” tutur Nurlena.
Dikatakannya, diskusi juga semakin menarik ketika peserta membahas beragam pilihan kategori wajib pajak orang pribadi, seperti KK (Kepala Keluarga), PH (Pisah Harta), HB (Hidup Berpisah) dan MT (Memilih Terpisah) dan perbedaan perhitungan pph terutangnya yang kini muncul dalam sistem Coretax.
Menurut Nurlena, kegiatan semacam ini bukan sekadar forum edukasi, tetapi juga sarana bagi konsultan pajak dan masyarakat umum untuk beradaptasi dengan transformasi digital administrasi perpajakan yang tengah dijalankan pemerintah.
“IKPI Sumbagsel berkomitmen terus menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak melalui kegiatan edukatif seperti ini,” pungkasnya. (bl)
Perubahan signifikan dalam dunia perpajakan sedang terjadidalam beberapa tahun terakhir sebagai dampak dari globalisasi ekonomi, digitalisasi bisnis, dan dorongan menuju transparansi fiskal. Hal ini telah mendorong berbagai negara untuk meninjau kembali sistem perpajakannya. Inisiatif seperti Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dariOECD/G20, peluncuran Two-Pillar Solution untuk mengatasi tantangan pajak ekonomi digital, serta gagasan baru Framework Convention on International Tax Cooperation di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa perpajakan kini telah menjadi isu global, bukan sekadar urusandomestik.
Seiring dengan fenomena tersebut, peran profesi konsultan pajak menjadi semakin penting. Konsultan pajak kini tidak hanyamembantu wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, tetapi juga berperan sebagai penghubung antara dunia usaha dan otoritas pajak, serta sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adil dan efisien.
Untuk menjaga relevansi dan integritas profesi ini di tengah dinamika global, dibutuhkan wadah kolaborasi lintas negara yang mampu memperkuat standar profesionalisme dan etika di tingkat regional maupun internasional.
Di kawasan Asia dan Oseania, peran tersebut dijalankan oleh Asia Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA), sebuah organisasi payung yang menyatukan asosiasi profesi konsultan pajak dari berbagai negara di kawasan ini.
Sejarah dan Tujuan AOTCA
AOTCA didirikan pada tahun 1992 oleh asosiasi konsultan pajak dari Jepang, Korea Selatan dan Taiwan yang memiliki pandangan yang sama bahwa globalisasi ekonomi Asia akan menimbulkan tantangan baru di bidang perpajakan yang tidak dapat dihadapi secara sendiri-sendiri oleh masing-masing negara. Mereka menyadari perlunya forum yang dapat mempertemukan para profesional pajak dari berbagai yurisdiksi untuk bertukar pengalaman, membangun standar etika, dan memperkuat kerja sama lintas batas.
Seiring waktu, AOTCA tumbuh menjadi organisasi besar yang kini mewakili 19 asosiasi nasional dari berbagai negara di kawasan Asia dan Oseania, antara lain: Australia, China, Chinese Taipei, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Macau, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, dan Vietnam, serta dua associate members, yaitu Bangladesh dan Sri Lanka.
Dengan keanggotaan yang luas dan beragam, AOTCA mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks di kawasan, dari negara-negara maju dengan sistem pajak canggih hingga negara berkembang yang tengah memperkuat kapasitas administrasi perpajakan.
Tujuan utama AOTCA meliputi:
• Meningkatkan standar profesional dan etika di antara para konsultan pajak di kawasan Asia-Oseania;
• Memfasilitasi pertukaran informasi dan praktik terbaik di bidang perpajakan;
• Memperkuat hubungan antara profesi dan otoritas pajakuntuk membangun sistem yang efektif dan adil;
• Menjadi wadah kolaborasi menghadapi isu-isu internasionalseperti BEPS, transfer pricing, pajak digital, dan global minimum tax; serta
• Memperjuangkan pengakuan profesi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam sistem perpajakan modern.
Peran dan Kegiatan AOTCA
AOTCA secara rutin menyelenggarakan Konferensi Pajak Internasional Tahunan (AOTCA International Tax Conference) yang menjadi ajang penting bagi profesional pajak, akademisi, regulator, dan pembuat kebijakan untuk bertukar pandangan mengenai isu-isu global terkini.
Topik yang dibahas mencakup tata kelola pajak, transfer pricing, insentif investasi, pajak ekonomi digital, hingga tantangan implementasi Pillar Two – Global Minimum Tax di negara-negara Asia. AOTCA Annual Meeting dan International Tax Conference tahun 2025 ini akan diadakan di Kathmandu Nepal, pada tanggal 18-21 November mendatang.
Selain itu, AOTCA memiliki beberapa komite teknis permanen, seperti Technical Committee dan Professional Affairs Committee, yang berperan dalam:
• Menyusun kajian kebijakan lintas negara;
• Mengembangkan pelatihan profesional;
• Mendorong harmonisasi standar etika profesi; serta
• Mengadvokasi kepentingan anggota di berbagai forum internasional.
Melalui kegiatan tersebut, AOTCA telah menjadi platform yang mempertemukan kepentingan profesi pajak lintas yurisdiksi dan memperkuat kapasitas profesional konsultan pajak di kawasanAsia-Oseania.
AOTCA dalam konteks global: Kolaborasi dalam GTAP
Untuk memperkuat pengaruh dan memperluas jangkauan global, AOTCA bergabung dalam Gobal Tax Advisers Platform (GTAP) pada tahun 2013. GTAP merupakan kolaborasi antara tiga organisasi besar dunia yaitu: CFE Tax Advisers Europe(mewakili kawasan Eropa), AOTCA (mewakili Asia dan Oseania) dan WAUTI – West African Union of Tax Institutes (mewakili Afrika Barat).
GTAP dibentuk dengan visi untuk menciptakan satu suara global bagi profesi konsultan pajak, dengan tiga agenda utama yaitu:
1. Advokasi kebijakan internasional, dengan memberikan masukan terhadap kebijakan OECD, PBB, dan lembaga multilateral lain;
2. Promosi good tax governance, yaitu tata kelola pajak yang adil, transparan, dan akuntabel;
3. Peningkatan profesionalisme global, melalui pertukaran pengetahuan dan standar etika lintas kawasan.
Melalui GTAP, AOTCA memiliki akses langsung terhadap berbagai proses konsultatif global, termasuk dalam OECD Inclusive Framework on BEPS dan pembahasan UN Tax Cooperation Framework. Kolaborasi ini memastikan bahwasuara Asia, termasuk perspektif negara berkembang, turut mewarnai pembentukan arsitektur pajak global yang lebih inklusif. Setiap pertemuan GTAP dihadiri oleh perwakilan resmi dari CFE, AOTCA, dan WAUTI.
Makna Strategis GTAP bagi Dunia Pajak Global
GTAP menjadi wadah koordinasi dan advokasi global bagi profesi konsultan pajak. Platform ini menegaskan bahwa konsultan pajak bukan hanya pelaksana kepatuhan (compliance function), melainkan juga penjaga integritas sistem perpajakan global.
Dengan keahlian lintas yurisdiksi, para konsultan pajak dapat membantu memastikan bahwa reformasi pajak global berjalan secara adil dan realistis di berbagai negara dengan kondisi ekonomi yang berbeda.
GTAP juga memperkuat hak wajib pajak (taxpayer rights), mekanisme pencegahan sengketa (dispute prevention mechanisms), dan standar etika profesi. Dalam era otomatisasi dan digitalisasi fiskal, nilai-nilai etika dan profesionalisme menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan dunia.
Peran dan Kontribusi IKPI dalam AOTCAdan GTAP
Sebagai anggota aktif AOTCA, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) memainkan peran penting dalam memperkuat posisi profesi konsultan pajak Indonesia di tingkat regional dan global. IKPI menjadi penghubung antara perkembangan kebijakan internasional dan praktik profesional di Indonesia, serta memastikan bahwa perspektif dan kepentingan nasional Indonesia terwakili dalam berbagai forum AOTCA dan GTAP.
Keterlibatan IKPI mencapai tonggak penting ketika penulis yang juga Ketua Umum IKPI periode 2022–2024, terpilih sebagai Presiden AOTCA periode 2025–2026.
Kepemimpinan ini merupakan bentuk pengakuan internasionalatas kompetensi dan kredibilitas profesi konsultan pajak Indonesia di mata dunia.
Melalui AOTCA, IKPI berkontribusi dalam:
• Pertukaran pengetahuan profesional dan riset kebijakan perpajakan global;
• Peningkatan kapasitas anggota melalui seminar dan pelatihan internasional;
• Advokasi kebijakan global yang mempertimbangkan kepentingan negara berkembang; dan
• Promosi nilai-nilai profesionalisme, etika, dan integritas di tingkat global.
Nilai-nilai yang dijunjung AOTCA, integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan keadilan fiskal, sepenuhnya sejalan dengan visi IKPI untuk menjadi asosiasi kelas dunia.
Penulis adalah Presiden AOTCA periode 2025–2026 dan Ketua Umum IKPI periode 2022–2024
Dr. Ruston Tambunan
Email: ruston@citasco.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nuryadin Rahman mengimbau seluruh anggota IKPI untuk memanfaatkan berbagai fasilitas dan potongan harga hasil kerja sama organisasi dengan dunia usaha, mulai dari sektor perhotelan hingga layanan kesehatan.
Menurut Nuryadin, kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen IKPI dalam memberikan nilai tambah bagi para anggotanya. Melalui kolaborasi itu, anggota dapat menikmati diskon khusus untuk penggunaan ruang meeting maupun kamar hotel, serta potongan harga pemeriksaan laboratorium di Prodia dan Pramita.
“Kami sudah menjalin kerja sama dengan beberapa hotel ternama dan layanan kesehatan. Jadi, saya mengimbau seluruh anggota agar memanfaatkan fasilitas ini dengan baik, apalagi IKPI sering menyelenggarakan seminar atau kegiatan di berbagai daerah,” ujar Nuryadin.
Hotel-hotel yang telah menjadi mitra IKPI antara lain:
1. Aston Kartika Grogol
2. Swiss-Belhotel (seluruh Indonesia)
3. Santika (seluruh Indonesia)
4. The Accola (seluruh Indonesia)
5. Episode Gading Serpong
Nuryadin menambahkan, fasilitas diskon ini tidak hanya berlaku bagi anggota, tetapi juga bisa dimanfaatkan oleh pegawai IKPI serta keluarga anggota, asalkan dapat menunjukkan Kartu Anggota IKPI saat melakukan transaksi di tempat mitra.
Selain itu, mulai awal tahun 2026, ID Card anggota IKPI akan dilengkapi barcode khusus yang berfungsi untuk menampilkan daftar mitra kerja sama organisasi. “Barcode ini akan memudahkan anggota mengetahui hotel, laboratorium, atau instansi mana saja yang bekerja sama dengan IKPI. Jadi manfaatkanlah sebaik mungkin fasilitas yang sudah tersedia,” ujarnya menegaskan.
Nuryadin berharap, kerja sama tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi anggota dalam kegiatan profesi, tetapi juga meningkatkan rasa kebersamaan dan kebanggaan menjadi bagian dari IKPI. (bl)
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menyiapkan skema bonus besar bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berintegritas dan berprestasi, apabila rasio pajak (tax ratio) mampu menembus 12 persen dalam satu tahun ke depan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kinerja nyata.
“Target saya ke depan enggak main-main. Harus ada fair treatment bagi pegawai pajak. Kalau bagus dikasih penghargaan dan enggak diganggu,” tegas Purbaya, Jumat (10/10/2025).
Ia menjelaskan, selama ini mekanisme penghargaan (reward system) di lingkungan pajak belum berjalan optimal. Karena itu, Kementerian Keuangan akan memperkuat sistem reward and punishment agar pegawai yang bekerja dengan baik memperoleh apresiasi yang sepadan, sementara pelanggar aturan dikenai sanksi tegas.
“Sekarang tax ratio sekitar 10 persen. Kalau bisa naik ke 12 persen dalam setahun, akan kita kasih insentif ke mereka. Supaya adil, ada hukuman tapi juga ada penghargaan kalau mereka bekerja dengan baik,” ungkapnya.
Selain mendorong peningkatan kinerja, Purbaya juga menegaskan komitmennya untuk membersihkan institusi pajak dan bea cukai dari praktik tidak etis. Ia menekankan, pembenahan akan difokuskan ke depan tanpa menutup mata terhadap pelanggaran baru.
“Ke depan kita akan bersihkan aparat pajak maupun bea cukai dari praktik yang mungkin kurang baik. Saya enggak akan lihat ke belakang, tapi kalau ke depan masih ada macam-macam lagi, saya akan perhatikan juga,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan pola pembinaan dan penghargaan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru di kalangan pegawai pajak agar sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan.
“Dengan semangat baru yang kita bangun, saya yakin mereka akan align dan menyesuaikan perilakunya dengan kebijakan kita yang lebih tegas dan transparan,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, prinsip ketegasan dan keadilan akan dijalankan secara seimbang. Pegawai yang berprestasi akan diberi penghargaan, sementara yang melanggar disiplin akan ditindak tanpa kompromi.
“Kalau ada macam-macam ya enggak ada ampun. Tapi di saat yang sama, jangan ada penyimpangan dari pihak kita. Semua harus adil,” tutupnya. (alf)
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal. (Foto: Istimewa)
IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah membuka ruang untuk merevisi skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang digunakan dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karyawan. Setelah hampir dua tahun diterapkan, kebijakan ini dinilai perlu dikaji ulang lantaran menimbulkan efek domino terhadap penerimaan negara.
“Ini proses normal saja. Setelah jalan dua tahun tentu perlu dievaluasi. Apakah akan direvisi atau tidak nanti tergantung hasil evaluasi. Sekarang lagi dievaluasi,” ujar Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, dikutip dari Pajak.com, Sabtu (11/10/2025).
Senada, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023, yang menjadi dasar penerapan skema TER.
“Kita sedang evaluasi,” tegas Bimo saat ditemui di Kantor Pusat DJP usai penandatanganan kerja sama antara DJP, BPKP, dan PPATK, Rabu (9/10/2025).
Skema TER mulai berlaku pada 1 Januari 2024, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK 168/2023. Tujuannya sederhana: menyederhanakan proses pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja, dengan menggunakan tarif efektif rata-rata berdasarkan kelompok penghasilan.
Melalui sistem ini, masa Januari hingga November menggunakan tarif TER, sementara bulan Desember kembali memakai tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif tersebut dibedakan berdasarkan status PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan tanggungan wajib pajak.
Namun, implementasi di lapangan menunjukkan hasil tak seindah harapan. Bagi karyawan dengan penghasilan tidak tetap, sistem ini justru menimbulkan ketidaksesuaian antara pajak yang dipotong dengan pajak yang seharusnya terutang. Akibatnya, muncul banyak kasus lebih bayar (overpayment).
Kemenkeu mencatat, penerapan TER sejak awal 2024 telah mengakibatkan lebih bayar PPh Pasal 21 sebesar Rp16,5 triliun hingga akhir 2024. Jumlah itu menjadi salah satu faktor yang menekan realisasi penerimaan pajak pada kuartal I 2025.
Kondisi tersebut membuat DJP kebanjiran permohonan restitusi dari karyawan, sementara sisi fiskal pemerintah ikut tertekan karena kelebihan potongan pajak harus dikembalikan.
“TER memang dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi, tapi kita juga harus pastikan tidak menimbulkan distorsi pada penerimaan,” kata Yon Arsal.
Meski evaluasi tengah berjalan, pemerintah belum memutuskan apakah skema TER akan dihapus, disesuaikan tarifnya, atau hanya diperbaiki mekanismenya. Yon menegaskan, keputusan akhir akan mempertimbangkan masukan dari kalangan profesional, pemberi kerja, hingga asosiasi konsultan pajak.
“Yang pasti, kebijakan ini akan terus diarahkan agar adil bagi wajib pajak dan tidak mengganggu stabilitas penerimaan negara,” ujarnya.
Jika hasil evaluasi mengarah pada perubahan, tahun 2026 bisa menjadi momen lahirnya TER versi baru lebih sederhana di administrasi, namun lebih akurat dalam menakar pajak sesungguhnya. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali mengingatkan wajib pajak agar segera mengaktifkan akun Coretax, sistem administrasi perpajakan terbaru yang mulai wajib digunakan dalam pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa pelaporan SPT tahun depan akan menjadi momen perdana bagi seluruh wajib pajak—baik individu maupun badan usaha—untuk beralih ke sistem digital terpadu tersebut.
“SPT tahun ini adalah yang pertama kali menggunakan Coretax. Kami di DJP akan berkolaborasi dengan seluruh KPP untuk melakukan sosialisasi yang efektif agar tidak terjadi kendala,” ujar Yon, Jumat (11/10/2025).
Yon menjelaskan, aktivasi akun Coretax sangat mudah, hanya membutuhkan beberapa langkah sederhana seperti mengganti password dan passphrase. Setelah aktif, wajib pajak dapat langsung mengakses seluruh layanan digital DJP, termasuk pelaporan SPT.
“Prosesnya cepat dan sederhana. Begitu akun aktif, wajib pajak sudah bisa mengisi dan menyampaikan SPT tahunan melalui Coretax,” jelasnya.
Hingga saat ini, sebagian pengguna Coretax masih berasal dari kalangan korporasi, khususnya perusahaan pemotong pajak dan penerbit faktur. Namun mulai Maret 2026, DJP menegaskan bahwa semua wajib pajak tanpa kecuali wajib menggunakan sistem baru ini.
“Selama ini baru sebagian perusahaan yang memakai Coretax. Tahun depan, waktunya seluruh masyarakat ikut beralih,” kata Yon.
Ia juga mengingatkan bahwa banyak wajib pajak baru sebatas memvalidasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di sistem DJP tanpa melanjutkan ke aktivasi akun. Padahal, tahap ini menjadi syarat utama untuk bisa mengakses dan melaporkan SPT.
“Sekarang DJP mendorong masyarakat untuk lanjut aktivasi akun. Ini langkah awal agar SPT bisa disampaikan tanpa hambatan,” pungkasnya.
Penerapan penuh Coretax pada tahun depan diharapkan membuat sistem perpajakan nasional lebih modern, transparan, dan efisien, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap transformasi digital DJP. (alf)
IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan mengungkap fakta baru di balik kasus penunggakan pajak yang sedang disorot publik. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal, menegaskan bahwa jumlah penunggak pajak bukan hanya 200 wajib pajak (WP) seperti yang sebelumnya diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Yon menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara rutin melakukan penagihan piutang pajak. Namun, sejumlah kasus dengan nilai besar tergolong sulit diselesaikan karena kompleksitas proses hukum dan kondisi wajib pajak yang beragam.
“Kenapa kemudian sebagian ada yang lama? Ini bukan berarti dibiarkan, tapi ada proses. Mungkin wajib pajaknya sudah pailit, atau masih dalam tahapan hukum yang cukup panjang,” katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), piutang pajak baru tercatat resmi jika surat ketetapan pajak dari DJP disetujui oleh wajib pajak. Jika tidak, proses bisa berlanjut ke sengketa di pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
“Kalau sudah inkrah, baru kita tagih. Penagihan dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP), tapi untuk kasus besar bisa langsung ditangani DJP pusat,” tegas Yon.
Ia menambahkan, pemerintah menargetkan penyelesaian penagihan piutang pajak hingga akhir tahun ini. “Kita selesaikan mana yang bisa cepat diselesaikan. Ada yang signifikan jumlahnya, ada juga yang kecil-kecil, tapi semuanya akan kita kejar,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa ada tunggakan pajak senilai Rp60 triliun dari sekitar 200 wajib pajak besar. Dari jumlah itu, pemerintah baru berhasil menagih sekitar Rp7 triliun.
“Mungkin baru masuk hampir Rp7 triliun, tapi pembayarannya ada yang bertahap. Saya akan terus monitor progresnya,” ujar Purbaya usai acara Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Purbaya memastikan dirinya telah mengantongi daftar nama para pengemplang pajak tersebut dan berkomitmen mengejar seluruh tunggakan hingga masuk ke kas negara.
“Saya sudah minta Dirjen Pajak untuk percepat prosesnya. Harapan saya, sebagian besar bisa masuk sebelum akhir tahun ini,” tegasnya.
Dengan ribuan penunggak pajak dan nilai tunggakan yang menggunung, Kementerian Keuangan kini menghadapi tantangan besar untuk memastikan kepatuhan pajak benar-benar ditegakkan terutama di kalangan wajib pajak besar yang selama ini kerap luput dari sorotan publik. (alf)
