Author: Admin IKPI

Departemen Internal Audit Janji Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi di IKPI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) dan Wakil Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld dan Jetty, telah membuat struktur kepengurusan baru pada periode kepemimpinannya (2024-2029), yakni

Departemen Internal Audit. Tujuannya untuk lebih meningkatkan Tata Kelola Organisasi, khususnya pada sektor manajemen dan keuangan.

Departemen yang diketuai Ivan Kanel, dan beranggotakan Feber Sormin, Maria Novianna, Husni Sidik Sodikin, dan Febriko Lawijaya,

berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola organisasi, sehingga menjadikan IKPI lebih rapih dan tertata kedepannya.

Dikatakan Ivan, departemen yang dipimpinnya ini memiliki dua fungsi utama yakni, internal dan eksternal. Dalam fungsi internal, tim akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi, dengan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Sementara itu, fungsi eksternal berfokus pada memberikan keyakinan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan organisasi.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, bahwa departemennya telah merumuskan enam tugas utama untuk dilaksanakan dalam dua semester ke depan. Tugas-tugas ini mencakup:

1. Evaluasi Efektivitas Sistem Kontrol: Mengkaji dan meningkatkan sistem kontrol yang berjalan, khususnya di bidang keuangan dan akuntansi.

2. Manajemen Risiko: Mengevaluasi manajemen risiko yang diterapkan oleh organisasi.

3. Proses Tata Kelola: Menilai efektivitas dan kesinambungan tata kelola organisasi.

4. Peningkatan Kompetensi: Menyediakan platform untuk peningkatan keterampilan dan standar etika anggota.

5. Peningkatan Kualitas: Memastikan auditor internal memenuhi standar profesional yang berkembang.

6. Pengembangan Profesional: Mendorong pengembangan profesional yang berkelanjutan di antara anggota.

Ia menegaskan, program kerja dimulai dengan penilaian mendesak terhadap prosedur keuangan dan akuntansi, dan dilanjutkan dengan evaluasi rutin yang mencakup laporan keuangan tahunan dan pengawasan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, tim akan menyusun SOP yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan struktur dan rencana kerja yang jelas, Departemen Internal Audit diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas organisasi, serta memberikan jaminan kepada semua pemangku kepentingan terkait kinerja dan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ivan berharap, melalui upaya yang sistematis dan berkelanjutan, departemen yang dipimpinnya akan menjadi garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi.(bl)

Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis Organisasi IKPI Siap Kembangkan Struktur Keuangan untuk Kesejahteraan Anggota

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld bersama Wakil Ketua Umum IKPI Jetty periode 2024-2029 telah membentuk beberapa departemen baru di dalam struktur organisasi. Tujuannya tentu bukan hanya untuk memajukan IKPI semata, tetapi juga agar dapat fokus melayani anggota yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 7.030 yang tersebar di 12 Pengda dan 42 Pengcab IKPI se-Indonesia.

Salah satu Departemen yang baru dibentuk adalah Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis Organisasi. Di Bawah kepemimpinan Argi Evansarid Hughie Janitra (Ketua), dan lima anggotanya yakni Eva Murlian, Edy, Dewi Susetyo Rini, Rindra, dan Alvin Adrian. Pengurus ini bertugas untuk memperkuat struktur keuangan dan mengembangkan program potensial yang memiliki nilai bisnis.

Dengan demikian, kedepan diharapkan pemasukan keuangan IKPI bukan hanya bergantung pada iuran anggota dan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) saja, melainkan juga bisa digarap dari bisnis potensial lainnya.

“Kami akan menjalankan rencana-rencana bisnis untuk memberikan pemasukan dari sumber baru untuk IKPI. Selama itu tidak menyalahi peraturan sebagaimana tertuang didalam AD/ART organisasi dan kode etik organisasi, serta tetap dapat berfokus pada core organisasi, maka akan dilakukan,” kata Argi di Tangerang Selatan, Selasa (15/10/2024).

Argi menjelaskan beberapa potensi bisnis yang akan dikerjakan antara lain penyelenggaraan in-house training dan seminar berbayar. Kegiatan ini akan melibatkan peserta dari luar anggota IKPI. “Kami ingin menjadikan IKPI sebagai sumber informasi dan pendidikan perpajakan yang terpercaya, karena Trainer-trainer IKPI yang sudah terpercaya dan mumpuni dibidangnya, ungkap Argi.

Lebih lanjut Argi mengungkapkan departemennya juga akan menjalankan “Portofolio Investasi, Merchandise Internal Organisasi, Pemanfaatan Website Organisasi sebagai Pusat Informasi Perpajakan (Gratis bagi Anggota dan Berbayar bagi Umum), Penyusunan Direktori Kantor Konsultan Pajak seluruh Indonesia”.

“Kami akan menjalankan proses bisnis untuk kemajuan organisasi, tetapi tidak menjadi beban untuk anggota, ini sangat penting,” kata Argi.

Ia menegaskan, departemen ini memiliki visi misi “IKPI Maju, Anggota Maju,” dan tagline itu digaungkan Ketum Vaudy saat masa kampanye. “Kami akan berupaya mengimplementasikan apa yang dicita-citakan Pak Ketum dan seluruh anggota IKPI tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan anggota yang memiliki bisnis terkait untuk mendukung profesi konsultan pajak. “Tentu kami membutuhkan bantuan dari anggota dan berbagai pihak untuk menjalankan program di departemen ini,” ujarnya.

Dikatakan Argi, di semester pertama dan kedua, beberapa tugas utama telah direncanakan, seperti penyusunan SOP untuk keputusan investasi, serta pencarian vendor untuk pengadaan merchandise. Selain itu, kolaborasi lintas departemen akan dilakukan untuk memastikan kelancaran semua kegiatan.

Dengan langkah-langkah ini, IKPI berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi anggotanya serta mengembangkan potensi bisnis yang saling menguntungkan. (bl)

Departemen Litbang IKPI Komitmen Dorong Kemajuan dan Inovasi Perpajakan Indonesia

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) terus berkomitmen untuk mendorong kemajuan dan inovasi di bidang perpajakan. Di bawah kepemimpinan Pino Siddharta sebagai Ketua Departemen Litbang IKPI, berbagai langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas para konsultan pajak di bawah naungan IKPI.

Dalam upayanya untuk mendukung profesionalisme dan daya saing konsultan pajak, kata Pino, Departemen Litbang telah meluncurkan sejumlah program pelatihan berbasis penelitian yang dirancang untuk menghadapi tantangan perpajakan yang semakin kompleks. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbarui pengetahuan para konsultan pajak, tetapi juga untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang relevan dengan perkembangan regulasi perpajakan di era digital.

Ia menegaskan pentingnya riset dalam dunia perpajakan modern. “Penelitian dan pengembangan bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga merupakan kunci untuk memajukan profesi konsultan pajak di Indonesia. Kami akan terus berinovasi untuk menciptakan solusi pajak yang lebih efisien, transparan, dan sesuai dengan standar internasional,” kata Pino di Bogor, Selasa (15/10/2024).

Diungkapkannya, salah satu agenda utama Departemen Litbang adalah membentuk tim peneliti yang terdiri dari pakar-pakar perpajakan serta bekerja sama dengan berbagai institusi akademis dan lembaga penelitian terkemuka. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kajian-kajian yang dapat memberikan masukan strategis kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan nasional.

Ke depan, Pino berkomitmen bahwa IKPI akan terus memperkuat perannya sebagai penggerak utama inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor perpajakan. Dengan visi ini, Ia berharap mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin memengaruhi sistem perpajakan di seluruh dunia.

Sekadar informasi, IKPI merupakan organisasi profesi yang menaungi para konsultan pajak di Indonesia. Didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas profesi konsultan pajak, IKPI terus berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam perkembangan perpajakan nasional.

Saat ini, IKPI memiliki sedikitnya 7.030 anggota yang tersebar di 12 Pengda dan 42 Pengcab di seluruh Indonesia. (bl)

Sri Mulyani Pastikan DJP dan Bea Cukai Masih di Bawah Kemenkeu

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sri Mulyani Indrawati memastikan belum ada pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih tetap dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kemenkeu masih satu,” ujar Sri Mulyani usai bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani dipastikan kembali jabat Menkeu setelah menerima tawaran Prabowo. Sepanjang pertemuan bahkan Kementerian Penerimaan Negara tidak ada dalam pembahasan.

“Kita juga diskusi mengenai langkah memperkuat keuangan negara untuk mendukung program beliau,” ujarnya.

“Makanya arahan sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai pnbp dan belanja negara dan untuk transfer ke daerah dan untuk investasi yang dilakukan perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya efektivitas untuk manfaat ke masyarakat,” kata Sri Mulyani.

 

 

PP IKPI Imbau 42 Cabang Bantu Pemerintah Sosialisasikan Penerapan Coretax

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) mengimbau 42 cabangnya di seluruh Indonesia untuk secara aktif membantu pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan Coretax, yang rencananya akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2025. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memahami perubahan yang akan terjadi serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono, menyatakan bahwa IKPI berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan peraturan perpajakan ini. “Kami siap membantu sosialisasi peraturan perpajakan, khususnya Coretax, dan turut berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujar Jemmi di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Penerapan Coretax ini diharapkan dapat membawa efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Ia menilai bahwa peran aktif konsultan pajak dalam sosialisasi dan pendampingan kepada para wajib pajak akan sangat krusial untuk memastikan kelancaran transisi ke sistem baru ini.

Menurut Jemmi, dengan keterlibatan 42 cabang IKPI di seluruh Indonesia, diharapkan bahwa sosialisasi ini dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan yang akan datang.

Ia juga menegaskan bahwa IKPI akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan implementasi Coretax berjalan dengan lancar, serta membantu wajib pajak agar tetap patuh dan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Sekadar informasi Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti (MANTAP) bagi Wajib Pajak. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan yang lebih efisien, anti pusing-pusing. (bl)

Robert Hutapea Imbau Anggota IKPI Junjung Tinggi Profesionalisme dan Integritas

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Robert Hutapea, mengimbau kepada ribuan anggota IKPI di Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam memberikan layanan konsultasi pajak. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dicita-citakan IKPI untuk menjadikan anggotanya sebagai profesional yang berkompeten dan berintegritas dalam menjalankan profesinya.

Robert menekankan pentingnya konsultan pajak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta terus meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pengembangan Profesiobal Berkelanjutan (PPL) atau kegiatan lainnya.

“Sebagai konsultan pajak yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah, kita harus senantiasa mengasah dan mengupdate serta memperbaharui pengetahuan kita terkait regulasi perpajakan terbaru dan memastikan bahwa layanan yang kita berikan sesuai dengan standar profesional dan etika yang telah ditetapkan oleh IKPI,” kata Robert di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar anggota IKPI dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak nasional.

“Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih sehat, adil, dan transparan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Robert mengingatkan seluruh anggota IKPI untuk menjaga nama baik profesi dan organisasi dalam setiap interaksi dengan klien maupun otoritas perpajakan.

“IKPI sebagai wadah para konsultan pajak, terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas anggotanya demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya. (bl)

Prabowo akan Beri Insentif Pajak PPh hingga Hapus Biaya BPHTB

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memberikan sejumlah insentif pajak selama masa pemerintahannya pada 5 tahun mendatang. Baik berupa penghapusan pengenaan pajak hingga pemangkasan tarif pajak.

Hal ini diungkapkan adik Prabowo, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam sejumlah kesempatan menjelang dilantiknya Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, salah satu insentif pajak yang akan berupa penurunan tarif adalah pajak penghasilan (PPh) badan, dari saat ini sebesar 22% menjadi kisaran 20% ke bawah. Sedangkan, untuk insentif pajak berupa penghapusan pemungutan banyak di sektor perumahan.

Berikut ini rincian insentif pajak yang mau diterapkan Prabowo:

1. Pajak Penghasilan Perusahaan Turun

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah mendatang untuk memangkas PPh badan menjadi 20%. Dia menyebut tarif pajak itu sudah diterapkan di negara lain seperti Singapura dan Hongkong.

Hashim menjelaskan meski tarif diturunkan, namun pemerintah akan memperketat pengawasan. Dengan tingkat kepatuhan yang naik, dia berharap penerimaan negara juga bertambah.

“Jadi kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22% hendaknya kita turun dari 20%, kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama,” tegas Hashim saat di Mensta Kadin Indonesia, Jakarta, dikutip Senin (14/10/2024).

“Ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha cemas, jadi tidak ada kenaikan tarif pajak,” ungkapnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menjelaskan, penurunan tarif PPh Badan itu diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

“Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPH Badan,” kata Drajad.

2. Pajak Perumahan Dihapus

Hashim juga menyebutkan Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16%. Terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

“Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB,” katanya Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Untuk menutup potensi pajak yang hilang dari rencana pemberian insentif perumahan itu, Hashim mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara akan membuat kebijakan penambal. Namun, ia menekankan, insentif ini penting untuk menggeliatkan ekonomi.

“Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh, tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

3. BPHTB Rumah Akan Prabowo Hapus

Hashim yang juga merupakan Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rencananya akan dihapus Prabowo sementara waktu.

“Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara),” ucap Hashim.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

“Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti,” ujarnya setelah acara kepada wartawan.

 

 

Tingkatkan Daya Saing Usaha, Prabowo Pangkas PPh Badan jadi 20%

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Hal ini demi meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

“Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPh Badan.” ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, seperti dikutip CNN Indonesia Minggu (13/10/2024).

Drajat meyakini pemangkasan PPh badan ini tak akan membuat penerimaan turun. Menurut Drajad, sebagian pihak seringkali salah menilai bahwa penurunan pajak akan membuat pendapatan negara turun dan begitu juga sebaliknya.

“Belum tentu (penerimaan negara akan turun setelah PPh Badan dipangkas),” jelas Drajad.

Ia mengibaratkan dengan orang yang berjualan barang. Menurut dia, banyak orang berpikir bahwa dengan menaikkan harga barang, maka pendapatannya akan naik.

Namun, dengan harga yang makin tinggi, kata dia, banyak orang bisa jadi justru tak mau membeli barang itu. Akibatnya penerimaan orang tersebut akan turun.

“Bisa saja harganya makin tinggi, orang nggak mau beli, akhirnya jeblok penerimaan kita,” kata dia.

Meski demikian, Drajad menyebut pemangkasan PPh badan ini baru wacana. Dia mengatakan pemerintah mendatang akan meninjau terlebih dahulu kondisi penerimaan negara sebelum menerapkan aturan ini.

“PPH Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara itu, kalau memang sudah ada ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah mendatang untuk memangkas PPh badan menjadi 20%. Dia menyebut tarif pajak itu sudah diterapkan di negara lain seperti Singapura dan Hongkong.

Hashim menjelaskan meski tarif diturunkan, namun pemerintah akan memperketat pengawasan. Dengan tingkat kepatuhan yang naik, dia berharap penerimaan negara juga bertambah.

GoBar IKPI 2024 Berlangsung Sukses, Kedepan Turnamen akan Libatkan DJP hingga Pelaku Usaha

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penyelenggaraan “GoBar Happy Fun Golf IKPI Family” di Sentul Highlands Golf Club pada Rabu (9/10/2024) berjalan dengan sukses. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Pengurus Pusat IKPI, Pengurus Cabang IKPI beserta para anggotanya, Anggota Persatuan Golf Pensiunan Pajak (PGP5), dan Wajib Pajak yang merupakan klien dari anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Ketua Departemen Sosial Keagamaan dan Olahraga IKPI Rusmadi K, pada Sabtu (12/10/2024) mengatakan, peserta yang hadir pada acara tersebut sangatlah beragam, mulai dari usia 30 hingga di atas 70 tahun. Beberapa tokoh penting turut hadir dalam acara ini, antara lain Ketua Umum IKPI, Bp Vaudy Starworld, beberapa Ketua Departemen IKPI, serta Presiden PGP5, Adjad Djatnika beserta jajarannya.

“Saya berharap GoBar (golf bareng) IKPI ini menjadi bagian dari program 100 hari kerja Ketua Umum IKPI Terpilih Periode 2024-2029, bisa dijadikan agenda kegiatan rutin. Selain olahraga, kegiatan ini bagian dari silaturahmi sesama Anggota IKPI, Wajib Pajak, bahkan Pejabat otoritas pajak,” kata Rusmadi.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Diungkapkannya, acara ini juga bertujuan untuk memperkenalkan IKPI sebagai salah satu mitra kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. “Ke depan, saya berharap dapat mengaktifkan cabang olahraga lainnya, selain golf,” ujarnya.

Rusmadi juga mengapresiasi jajaran Panitia GoBar IKPI yang diketuai Paulus Gunawan. Dengan persiapan waktu yang sangat singkat, panitia berhasil memgumpulkan peserta hingga 40 golfer.

Sementara itu, Ketua Bidang Olahraga IKPI, pada Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga, Wisnu Sambhoro mengatakan, acara ini menciptakan suasana yang penuh kebersamaan.

Diceritakannya, peserta dan pengunjung menunjukkan antusiasme tinggi selama acara berlangsung. Mereka tampak menikmati momen bermain golf sambil menambah jaringan pertemanan baru.

“Kami sangat senang, suasananya hangat dan nyaman. Kolaborasi dengan para pensiunan pajak juga menambah nilai lebih, membuat acara ini terasa sangat kekeluargaan,” ujar Wisnu.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Turnamen ini juga menjadi tolok ukur seberapa besar antusiasme golfer dari kalangan IKPI. “Kami ingin melihat sejauh mana semangat anggota untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, terutama golf, sebagai bagian dari kebersamaan dalam komunitas ini,” ujarnya.

Namun demikian, melihat antusiasme yang besar, Wisnu berharap turnamen serupa dapat diadakan dengan lebih matang dan terencana di masa mendatang. “Harapan kami, turnamen berikutnya bisa melibatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau asosiasi lainnya, sehingga acara semakin meriah dan bermanfaat bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Ketua Panitia GoBar IKPI Tjhia Paulus Gunawan mengatakan, Turnamen golf internal yang diselenggarakan di Sentul Highland berlangsung dengan sangat meriah dan penuh antusiasme. Sejak pagi hari, tepatnya sekitar pukul 06.00, para peserta dan pengunjung sudah memadati lokasi acara.

Mereka tampak menikmati suasana sambil sarapan bersama dan berbincang-bincang santai, menciptakan atmosfer yang penuh kegembiraan.

Paulus menjelaskan, tujuan utama dari turnamen ini adalah mempererat tali silaturahmi antar anggota IKPI, sekaligus mempererat hubungan dengan klien dan mitra kerja. “Ini ajang untuk saling mengenal dan mendekatkan, baik sesama anggota IKPI maupun dengan relasi kerja kami,” ujarnya.

Menurutnya, feedback yang diterima dari peserta sangat positif. Mereka merasa puas dengan fasilitas yang disediakan, serta berlimpahnya hadiah doorprize dan hadiah juara. “Hampir semua peserta membawa pulang hadiah, dan itu membuat suasana semakin menyenangkan. Meskipun nilai material hadiah mungkin tidak menjadi fokus utama, semua orang merasa sangat senang,” kata Paulus.

Paulus menyatakan bahwa kedepan ada rencana untuk mengembangkan acara ini menjadi lebih besar, yakni dengan melibatkan instansi pemerintah, seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, serta para pengusaha swasta dan organisasi profesional lainnya. Rencana ini juga akan membuka peluang bagi sponsor untuk turut memeriahkan acara.

Ia berharap agar kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut di masa mendatang. “Melalui acara seperti GoBar ini, para anggota IKPI yang merupakan bagian dari komunitas golfer IKPI dapat semakin akrab dan saling mengenal lebih dalam. Ini juga membuka peluang kolaborasi, khususnya dalam proyek-proyek konsultasi perpajakan yang besar,” ujarnya.

Menurutnya, turnamen ini tidak hanya berhasil menyatukan para anggota, tetapi juga menegaskan potensi kolaborasi yang lebih luas di masa depan. (bl)

Larangan dan Sanksi Ditegaskan dalam Pemilihan Ketua Cabang IKPI Bekasi untuk Membangun Kompetisi Sehat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Tim Pemilihan Ketua Cabang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Bekasi mengumumkan pelaksanaan pemilihan ketua cabang yang akan diadakan pada 17 Oktober 2024. Dalam rangka membangun kontestasi yang sehat dan memastikan pemilihan yang berintegritas, Tim Pemilihan telah menetapkan sejumlah larangan dan sanksi.

Ketua Tim Pemilihan Ketua Cabang IKPI Bekasi, Sistomo mengatakan proses pemilihan mengacu pada peraturan pengurus pusat PER-06/PP.IKPI/IX/2024 yang telah diperbarui dengan PER-07/PP.IKPI/IX/2024. Sebagai langkah awal, Tim Pemilihan dibentuk dan menyusun PER-02/TPKCB/X/2024 yang mengatur tahapan pemilihan secara transparan.

Menurutnya, terdapat tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh bakal calon ketua cabang, yaitu memenuhi syarat formal, mencalonkan diri sendiri, dan dicalonkan oleh anggota.

Adapun proses pemilihan kata Sistomo, dimulai dengan penjaringan bakal calon yang telah dilakukan melalui google form pada 2-5 Oktober 2024. Selanjutnya, Tim Pemilihan melakukan verifikasi dan konfirmasi kesediaan calon dari 6-7 Oktober 2024. pada proses ini, calon yang dinyatakan bersedia harus mengembalikan formulir kesediaan paling lambat pada tanggal 9 Oktober 2024.

“PER-02 mengakomodir maksimal tiga calon dengan jumlah pengusul tertinggi namun tidak tertutup kemungkinan kurang dari tiga calon atau bahkan hanya satu calon, dari penjaringan nama bakal calon ketua cabang tersebut, kami mendapatkan 5(lima) nama. Namun yang memenuhi syarat hanya satu nama yakni Bapak Iman Julianto yang telah ditetapkan sebagai calon ketua cabang pada tangal 10 Oktober 2024 yang lalu,” kata Sistomo, Sabtu (12/10/2024).

Lebih lanjut dia menyatakan, calon ketua cabang diharuskan untuk menyusun narasi program kerja yang sejalan dengan visi dan misi perkumpulan, dan menyerahkannya kepada Tim Pemilihan paling lambat pada 11 Oktober 2024. Narasi tersebut akan dipublikasikan di situs web IKPI untuk memfasilitasi komunikasi antara calon dan anggota.

Selain itu, Tim Pemilihan juga memastikan sosialisasi kepada anggota melalui penyebaran flyer tahapan pemilihan yang dilakukan di grup WhatsApp dan email kepada seluruh anggota IKPI Cabang Bekasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi setiap anggota yang ingin mencalonkan diri.

Menurut Sistomo, pemilihan akan dilaksanakan dalam Rapat Anggota Cabang (RAC) di Hotel Santika Mega City Bekasi dan hanya diperbolehkan secara tatap muka. “Peserta yang terdaftar hingga saat ini mencapai 166 dari cabang Bekasi dan tiga dari cabang lain. Untuk anggota yang berada di luar wilayah, mereka dapat mendaftar dengan harga yang berbeda, namun hanya berhak untuk mengikuti seminar” katanya.

Sistomo menegaskan adanya larangan terhadap praktik money politics di dalam kontestasi tersebut. “Apabila ada calon atau pihak lain yang terbukti terlibat dan terbukti, pencalonan akan dibatalkan, dan pelanggaran akan dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk ditindaklanjuti sebagai laporan pelanggaran terhadap peraturan perkumpulan,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya membangun budaya kompetisi yang sehat, Ia mengajak seluruh anggota untuk berpartisipasi dalam seminar dan Rapat Anggota Cabang pada tanggal 17 Oktober 2024. Peserta akan mendapatkan SKP PPL 8 SKP TS dan 4 SKP NTS.

Sementara itu, Anggota Tim Pemilihan Ketua Cabang IKPI Bekasi Henri PD Silalahi, mengatakan, pemilihan ketua cabang adalah bagian yang sangat penting dalam kaderisasi kepemimpinan IKPI, sebab kelak para ketua cabang adalah anggota yang sangat potensial untuk menduduki posisi penting di jajaran pengurus pusat, pengawas maupun dewan kehormatan.

Oleh karena itu lanjut Henri, proses pemilihan ketua cabang haruslah dilakukan dengan sebaik baiknya dan menerapkan serta menjaga prinsip fairnes dan transparan serta mencegah terjadinya money politics yang dapat merusak masa depan IKPI bahkan masa depan profesi konsultan pajak.

“Kami Tim Pemilihan sangat menyadari hal tersebut, sehingga pengaturan tentang syarat dan tata tertib pemilihan sebagai atribusi dari PER-07/PP.IKPI/IX/2024, Tim Pemilihan menyusun dan mengundangkan Peraturan Tim Pemilihan Nomor PER-02/TPKCB/X/2024, peraturan ini tentu belum sempurna semoga dapat disempurnakan dalam bentuk peraturan pengurus pusat kelak saat memasuki kongres XIII Yogyakarta,” ujarnya.

Sekadar informasi, tim Pemilihan Ketua Cabang IKPI Cabang Bekasi dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Cabang Bekasi Nomor KEP-022/PENGCAB-BEKASI/IX/2024 dan terdiri atas Ketua Sistomo, Wakil Ketua Suwardi Hasan, serta anggota Henri PD Silalahi dan Melisa Fitriani. (bl)

en_US
id_ID en_US