Author: Admin IKPI

Calon Waketum Jetty Diyakini Bangun Harmonisasi IKPI-DJP

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus 2024 sudah di depan mata. Kampanye dari pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum, serta tim sukses sudah ramai bertebaran di berbagai platform media sosial dan WhatsApp grup organisasi sejak 18 Juni 2024.

Semuanya saling menunjukan keunggulan program kerja masing-masing. Namun dari banyak program kerja yang ditawarkan, ada hal menarik yang sangat menonjol dari calon Wakil Ketua Umum nomor 01 yakni Jetty.

(Foto: Istimewa)

Sosok Jetty saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum (Sekum) IKPI yang juga mempunyai latar belakang pensiunan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipasangkan oleh sosok profesional konsultan pajak yakni Vaudy Starworld sebagai calon Ketua Umum IKPI.

Komposisi pasangan ini dinilai mampu membawa terobosan dan gairah baru di dalam tubuh IKPI.

Demikian dikatakan Lilisen tim sukses pasangan Vaudy Starworld-Jetty untuk periode kepemimpinan 2024-2029, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (12/7/2024).

(Foto: Istimewa)

Dikatakan Lilisen, tak dapat dipungkiri IKPI berperan sebagai intermediaries antara DJP dan wajib pajak. Tentunya sebagai intermediaries, IKPI merupakan mitra strategis DJP.

Dengan demikian, dibutuhkan sinergi yang berkesinambungan agar asosiasi terbesar dan tertua di Indonesia ini bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan memberikan sosialisasi peraturan-peraturan perpajakan.

Sebagai seorang yang juga pernah ditempatkan di Kementerian Keuangan, Jetty dianggap sosok yang tepat untuk menjadi salah satu pimpinan tertinggi di IKPI. Dia bisa menjadi jembatan komunikasi yang baik antara IKPI dan DJP untuk menciptakan sektor perpajakan yang lebih baik lagi.

“Beliau nantinya juga dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah, salah satunya untuk menginisiasi Undang Undang Konsultan Pajak dan mengembalikan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) kepada IKPI,” ujarnya.

Jetty juga disebut sebagai sosok yang ramah dan humble kepada seluruh anggota. Bahkan dia tidak sungkan untuk mendahului tegur sapa kepada anggota yang usianya jauh lebih muda darinya.

“Beliau tipe orang yang mau dekat dengan anggota. Ini terbukti saat acara malam ramah tamah Mukernas IKPI 2023 di Surabaya. Beliau mau berjoget dan mau ikut permainan lucu-lucuan,” kata Lilisen.

Berdasarkan hal tersebut, Lilisen meyakini bahwa Jetty merupakan calon wakil ketua umum yang tepat dan mumpuni untuk mendampingi Vaudy Starworld memimpin IKPI selama lima tahun kedepan. Pasangan itu dinilai bisa menambah sinergi dan membawa IKPI semakin maju, kuat dan mampu untuk melahirkan UU Konsultan Pajak. (bl)

Sosok Lisa Purnamasari di Mata Sahabat dan Rekan Kerja

Posted on by Admin IKPI

Hung Hung Natalya (pengurus pusat IKPI)

Sekedar sharing pengalaman bekerja bersama ibu Lisa Purnamasari selama hampir satu dekade atau dua periode kepengurusan baik di IKPI Pusat maupun di KP3SKP (Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak).

Ibu Lisa sosok yang sangat rinci dan penuh dedikasi. Beliau selalu merencanakan dengan baik dari awal dan memantau setiap tahapan dengan rinci dari awal hingga akhir untuk setiap tugas yang dilakukan dan dengan penuh tanggung jawab.

Bahkan tidak jarang demi keberhasilan suatu penugasan, beliau mengcover pekerjaan dari anggota tim yg berhalangan. Jadi tidak heran kalau setiap penugasan yang diberikan ke beliau selalu berakhir dengan baik dan melebihi harapan dari sang pemberi tugas.

Sebagai anggota tim, saya merasakan Bu Lisa juga mau mendengarkan masukan dari masing-masing anggotanya. Dengan sosok keibuannya yang dengan bijak bisa mengarahkan anak buah yang terkadang melenceng atau “keluar dari rel” supaya bisa kembali ke jalur yang seharusnya.

Saya pribadi, terkadang bingung mengapa ibu Lisa bisa menghabiskan banyak waktunya untuk menyelesaikan penugasan yang diberikan di kepengurusan IKPI dan KP3SKP. Padahal kita sesama pengurus sama-sama mengerti bahwa menjalankan tugas kepengurusan lebih ke “pengabdian” karena semuanya dilakukan secara probono.

Bukan itu saja, terkadang malah kita harus keluar biaya dari kantong sendiri seperti bayar parkir dan biaya bensin. Tetapi yang menakjubkan beliau masih bisa mengurus keluarga dan kantornya dengan sangat baik.

Terkadang saya juga bertanya kepada diri sendiri, apakah yang dilakukan ibu Lisa karena faktor kecintaannya terhadap IKPI dan profesi konsultan pajak sampai Tuhan berkenan memberikan waktu lebih dari 24 jam seharinya kepada beliau ya?🤓

Winda Triana (anggota IKPI)

Pertama saya bertemu ibu Lisa adalah saat pelantikan pengurus di tahun 2014. Kesan saya saat itu beliau ramah dan humble, karena mau menyapa dan berkenalan dengan saya serta teman-teman lainnya yang baru bergabung sebagai pengurus.

Semakin mengenal beliau sebagai ketua Departemen Pendidikan IKPI,saya memperoleh kesan baru terhadap beliau. Beliau adalah sosok yang berdedikasi, tekun, mengayomi, membimbing, dan sungguh sungguh melaksanakan setiap tugas serta tanggung jawab yang diembannya.

Saya percaya dengan kemampuan dan karakter beliau, dimanapun dan apapun tugas yang diamanatkan IKPI akan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan koridor aturan yang ada, sehingga tugas tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

Ibu Lisa Purnamasari ini aset IKPI yang berdedikasi tinggi, dicalonkannya beliau sebagai calon wakil ketua umum mendampingi Pak Ruston Tambunan sebagai calon ketua umum adalah pasangan yang sangat tepat menghantarkan IKPI semakin jaya, melaksanakan program kerja yang diamanatkan oleh Kongres XII Bali nanti dengan paripurna.

Vaudy Starworld: Mantan Ketum/Kewas sampai dengan Mantan Ketua Cabang akan Dilibatkan untuk Pengembangan IKPI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 akan membentuk Forum Komunikasi Mantan Ketua Umum/Pengawas, Ketua Pengda, dan Ketua Cabang IKPI se Indonesia. Tujuannya adalah agar sama-sama membangun IKPI dan berbagi pengalaman dalam mengambil kebijakan strategis terhadap organisasi.

Diungkapkan Vaudy, adapun anggota di dalam forum tersebut berisikan para mantan pengurus IKPI seperti, ketua umum, ketua pengawas, ketua Pengda, dan ketua cabang dan juga ketua dan wakil ketua umum yang masih menjabat.

“Saya yakin mereka masih mempunyai pemikiran-pemikiran untuk kemajuan IKPI, sehingga harus tetap diajak secara nyata membangun IKPI,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/7/2024)

Vaudy menegaskan, forum ini dibentuk hanya khusus kepada mereka yang tidak menjabat sebagai pengurus aktif.

Dengan demikian, keberadaan dan pemikiran untuk IKPI terlihat nyata dan memang selalu dibutuhkan. “Jadi bukan hanya saat acara-acara saja mereka diminta hadir. Namun pemikiran dan ide-ide mereka tetap diperlukan. Ini salah satu acara memperkuat IKPI,” katanya.

Menurut Vaudy, harus diingat bahwa para mantan pengurus ini pernah fokus memikirkan IKPI pada masa kepemimpinan mereka, bahkan ada yang pernah memimpin lebih dari satu periode.

“Yang tidak kalah penting. Pengurus pusat juga harus mengoptimalkan peran semua anggota demi kemajuan IKPI. Caranya adalah dengan melibatkan mereka di setiap kegiatan organisasi,” kata Vaudy. (bl)

KPK Temukan Tunggakan Pajak Hotel di Raja Ampat Rp 220 Miliar

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Tim kolaborasi Satgas Pencegahan dan Satgas Penindakan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK kembali menemukan masalah korupsi di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sejumlah pengusaha di wilayah tersebut diketahui tidak taat dalam membayar pajak.

Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria, mengatakan pihaknya telah melakukan kunjungan ke empat hotel di wilayah Raja Ampat. Keempat hotel itu berada di Pulau Urai, Pulau Gam, dan Pulau Mansuar. KPK menemukan beberapa pengusaha hotel yang tidak patuh dalam urusan pajak.

“Hasilnya ditemukan masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pajak, dengan nilai tunggakan mencapai Rp220,5 juta untuk pajak hotel dan Rp43 juta untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Dian dalam keterangannya seperti dikutip dari Detik.com, Rabu (10/7/2024).

Dian mengatakan timnya Bersama pemerintah daerah setempat mengunjungi beberapa pulau untuk urusan penertiban pajak dan retribusi. Dia menyebut langkah itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Raja Ampat yang masih rendah.

“Penertiban harus dilakukan secara masif agar tidak timbul lubang besar pada PAD,” ujar Dian.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, PAD Kabupaten Raja Ampat baru mencapai 4,15% dengan nilai pajak dan retribusi tidak lebih dari 1,08% di tahun 2023. KPK mengatakan angka tersebut menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan swasta untuk lebih akuntabel dan transparan dalam pengelolaan pajak.

Kunjungan tim KPK ke Raja Ampat dilakukan pada Minggu (7/7). Selain pengusaha yang tidak patuh pajak, KPK juga menemukan masih adanya kasus pungutan liar atau pungli di Raja Ampat.

KPK mengatakan pungli itu dilakukan oleh sejumlah masyarakat kepada wisatawan. Setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, ada masyarakat yang meminta Rp 100 ribu-1 juta per kapal.

“Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun,” kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7).

Dian menjelaskan, pungli itu berupa pembayaran tanah yang ditagih masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau. Selain itu, ada ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel.

“Dalam hal ini, KPK terus mendorong Pemkab Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat,” ujarnya.

Dian mengatakan KPK berupaya menyelesaikan sejumlah permasalahan. Salah satunya, dengan pendampingan pemerintah daerah (pemda) untuk penertiban pajak dan retribusi demi menyelamatkan kas daerah.

Dian mengatakan penertiban tersebut harus dilakukan secara masif. Hal itu, menurut dia, perlu dilakukan agar tidak timbul lubang besar pada pendapatan asli daerah (PAD).

“Kita lakukan pendampingan lapangan dari pulau ke pulau di Raja Ampat, untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha, penertiban pajak daerah, sekaligus memastikan sistem pemungutan oleh Pemda,” jelas Dian.

APBN 2024 Diproyeksi Defisit, Menko Luhut Sebut Ada Inefisiensi di Berbagai Sektor

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Defisit APBN tahun 2024 diproyeksi lebih besar dari target yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui hal ini terjadi lantaran masih adanya inefisiensi di berbagai sektor.

“Banyak penerimaan negara potensial yang belum kita ambil dari sini,” kata Luhut seperti dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (10/7/2024).

Dia mencontohkan pada sektor sawit. Berdasarkan data Kemenkomarves ternyata masih banyak perusahaan kelapa sawit yang belum memiliki Nomor Induk Wajib Pajak (NPWP) dan menyebabkan pemerintah tidak bisa menarik Pajak Penghasilan (PPh) badan.

Untuk itu, dalam meminimalisir kerugian, pemerintah secara bertahap melakukan digitalisasi di semua sektor.

Saat ini, salah satu sektor yang sudah mulai terintegerasi dengan digital adalah data mineral seperti batubara, nikel dan lainnya melalui aplikasi Simbara.

Menurutnya, sistem digital ini membantu menekan selisih angka terkait data seluruh sektor pemerintahan. Dengan semakin kecilnya selisih perbedaan tersebut, tentu akan menekan pula potensi kerugian negara.

“Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat,” jelas Luhut.

Selain itu, Pemerintah juga berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol guna menghemat APBN.

Bioetanol juga menjadi solusi untuk mengurangi kadar polusi udara memiliki tingkat sulfur yang lebih rendah dibandingkan dengan bensin.

“Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun,” urai Luhut.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan pajak hingga akhir tahun tidak akan tercapai sesuai target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Sri Mulyani memproyeksikan bahwa penerimaan pajak tahun ini mencapai Rp 1,921,9 triliun. Angka ini setara 96,6% dari target APBN. Dengan begitu, ada shortfall penerimaan pajak berkisar Rp 66,9 triliun.

“Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN 2024. Ini masih tumbuh tipis 2,9%, ini artinya juga perekonomian nasional kita relatif terjaga meskipun tekanan dari beberapa komoditas masih sangat besar,” kata Sri Mulyani saat menyampaikan Laporan Realisasi Semester I dan prognosis Semester II Pelaksanaan APBN 2024 di gedung DPR RI, Senin (8/7).

Tidak Ada Batas Ketua Umum IKPI dan Anggota

Posted on by Admin IKPI

Oleh: Viktor Ernato Silaen (NRA : 007511)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia “IKPI” merupakan salah satu wadah bagi profesi konsultan pajak yang terbesar di Indonesia, didirikan pada tanggal 27 Agustus 1965 atas prakarsa Bapak J. Sopaheluwakan, Drs. A. Rahmat Abdisa, Erwin Halim, dan A.J.L. Loing dan Bapak Drs. Hidayat Saleh, yang saat itu menjabat Direktur Pembinaan Wilayah, Direktorat Jenderal Pajak ditunjuk selaku ketua Kehormatan. Saat ini Ketua Umum IKPI adalah Dr. Ruston Tambunan, Ak, CA., S.H., M.Si, M.Int.Tax.

Sebagai anak muda, dan yang baru bergabung menjadi Anggota Tetap IKPI pada tanggal 16 November 2022, tentu merasa bangga luar biasa dapat bergabung dengan Asosiasi Konsultan Pajak terbesar di Indonesia, yang Anggota-anggotanya orang-orang Profesional dan hebat.

Namun tergelitik hati saya ketika membaca Whatsapp Group (WAG) dari teman-teman Konsultan Pajak yang memberikan Pendapat atau komentar tentang Sosok Ketua Umum IKPI saat ini, ada yang bilang beliau angkuh, sombong, eksklusif, tidak mau mengenal anggota dan tidak mau menerima masukan anggota serta tidak mau bergaul, bahkan ada juga orang-orang yang tidak menghargai beliau. Sebagai orang baru di IKPI tentu bertolak belakang dengan apa yang saya alami secara pribadi.

Pada tanggal 23 Agustus 2022 saya mengikuti Seminar Nasional (Semnas) IKPI di Hotel Pullman dengan teman saya non Anggota IKPI. Saat itu, belum genap satu bulan menjadi Anggota Terbatas IKPI karena SK saya baru tertanggal 29 Juli 2022.

Namun, dengan semangat ingin bertemu Ketua Umum IKPI, saya sampai menunggu di luar pintu masuk ballroom. Akhirnya yang ditunggu-tunggu itu datang, saya lihat jas beliau abu-abu dengan dasi bintik-bintik putih, wajahnya sesuai dengan flyer di depan panggung utama, wkwkwk (tertawa), 

Kemudian, dengan berani saya datang dan menyalami beliau, memperkenalkan diri. Kemudian beliau malah banyak bertanya-tanya ke-saya, dan di akhir cerita saya ajak untuk berfoto berdua. “Pak apakah saya boleh berfoto dengan bapak, dengan senyum lebar dan kumis tipis, beliau bilang iya boleh dong kenapa tidak,” ujarnya.

Dalam hati saya berujar, lumayan buat Profil WA, IG dan FB. Tidak ketinggalan teman saya juga yang bukan anggota IKPI ikut berfoto, termasuk kami berfoto dengan Bapak Robert Hutapea, SE., M.Si., S.H dengan gaya Bang Hotman Paris.

Inilah pengalaman Pribadi saya dengan Ketum IKPI, Tidak ada batas Antara Ketua Umum dan Anggota dalam berteman, yang ada kita yang membatasi diri, ada pepatah berkata “Tak Kenal Maka Tak Sayang” mari saling mengenal dengan ikut ke Kongres di BNDCC Nusa Dua Denpasar Bali, kita buat Kongres IKPI meriah dan hidup dengan cara saling menghargai dan menghormati antar Anggota, ayok teman-temanku anak muda yang luar biasa, kita adalah Harapan dimasa depan. IKPI Jaya, Jaya, Jaya

 

 

 

Vaudy-Jetty Akan Mendorong dan Memberikan Subsidi Bagi Cabang Untuk Miliki Gedung Sekretariat Permanen

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) saat ini semakin dikenal di berbagai daerah. Perannya dalam membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan menjadi semakin sentral, dengan demikian hal ini juga akan berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan di kantor-kantor cabang IKPI seluruh Indonesia.

Namun demikian, sampai saat ini hanya dua cabang IKPI yang memiliki kantor sekretariat permanen yakni Surabaya dan Malang. Padahal keberadaan kantor sekretariat permanen menjadi representasi strategis bagi sebuah asosiasi sebesar IKPI.

Melihat kondisi tersebut, calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 akan mendorong bahkan memberikan subsidi ke cabang bisa mempunyai kantor sekretariat permanen di periode tersebut.

“Jika saya dan ibu Jetty dipercaya memimpin IKPI, akan mendorong cabang memiliki kantor sekretariat permanen. Jadi tidak menumpang di rumah ketua cabang, pengurus atau mengontrak,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Rabu (10/7/2024).

Vaudy mengungkapkan, memang tidak mudah untuk cabang mengumpulkan anggaran pembelian kantor/gedung sekretariat, namun dia berjanji pengurus pusat akan mendukung penuh rencana cabang dengan kebijakan-kebijakan yang menjadikan cabang memiliki pendapatan lebih.

“Pengurus pusat akan memberikan kebebasan cabang dalam mengelola kegiatan, seperti kursus Brevet dan lainnya secara mandiri. Jika diperlukan, pengurus pusat juga akan memberikan subsidi pembelian gedung itu,” ujarnya.

Selain itu kata Vaudy, untuk menambah pundi pundi keuangan, pengurus cabang juga bisa menyelenggarakan seminar berbayar dengan peserta wajib pajak non anggota IKPI. Pelaksanaan seminar bisa dilakukan secara daring maupun luring.

“Pengurus cabang juga bisa menyelenggarakan seminar berbayar khusus kepada asosiasi pengusaha atau pelaku usaha,” ujarnya.

Sekadar informasi, periode kepengurusan IKPI 2014 – 2019 dan tahun 2019 – 2021 dengan Ketua Umum dijabat M. Soebakir cabang Surabaya memiliki gedung sekretariat permanen.

Kemudian periode kepengurusan IKPI 2022 – 2024 dengan Ketua Umum dijabat Ruston Tambunan, cabang Malang memiliki gedung sekretariat permanen. (bl)

 

 

MoU dengan UNS Genapi Kerja Sama IKPI dengan 80 Perguruan Tinggi se-Indonesia

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan MoA dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Surakarta, Selasa (9/7/2024). Penandatangan tersebut sekaligus menggenapkan kerja sama IKPI dengan 80 perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lainnya se-Indonesia.

Hadir dalam kegiatan itu dari pengurus pusat IKPI: Ketua Umum Ruston Tambunan, Sekretaris Umum Jetty, Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnamasari, Ketua Bidang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Hung Hung Natalya.

(Foto: Istimewa)

Hadir dari IKPI Cabang Surakarta: Ketua Tjahjo Boedi Santoso, Wakil Ketua Agung Nugroho Premi Yudono, Sekretaris Imam Cahyo Purnomo dan Bendahara I Suparman, Nurmalasari dan Umatun.

Dari Universitas Negeri Sebelas Maret hadir Plt Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama Bisnis dan Informasi Prof. Irwan Tri Nugroho dan Dekan Sekolah Vokasi Santoso Tri Hananto.

Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari mengungkapkan, pada kegiatan kali ini tidak ada kuliah umum dari Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan. Alasannya dikarenakan pelaksanaan MoU dan MoA bertepatan dengan masa libur perkuliahan.

(Foto: Istimewa)

“Jadi memang hari ini kami hanya melakukan MoU dan MoA saja, tetapi pihak universitas berharap MoU dan MoA ini segera diimplementasikan menjadi kegiatan secepatnya,” kata Lisa melalui melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/7/2024).

Dikatakan Lisa, penandatanganan dilakukan langsung Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan dan Plt Wakil Rektor Wakil Rektor Universitas Sebelas Maret Bidang Perencanaan, Kerja Sama Bisnis dan Informasi Prof. Irwan Tri Nugroho dan Dekan Vokasi Santoso Tri Hananto

Diungkapkan Lisa kerja sama dengan 80 perguruan tinggi tersebut terjalin selama masa kepengurusan IKPI periode 2019-2024. Angka tersebut jauh melebihi target hang ditetapkan yakni sebanyak 70 perguruan tinggi dalam satu perioede kepengurusan. (bl)

 

 

 

Vaudy Starworld: Kedepan Kartu Anggota IKPI Bisa Digunakan untuk Potongan Harga

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menyatakan akan memanfaatkan kartu keanggotaan IKPI untuk memberikan kemudahan dan manfaat positif bagi seluruh anggotanya.

“Vaudy-Jetty nantinya akan memperluas jaringan dan kemitraan IKPI dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah untuk memberikan manfaat lebih sebagai anggota IKPI,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/7/2024)

Diungkapkan Vaudy, dengan memiliki kartu anggota IKPI nantinya mereka dapat menggunakan untuk transaksi di jaringan instansi yang bekerja sama dengan IKPI dan mendapatkan potongan harga.

“Jadi kartu anggota IKPI nantinya bukan hanya sebagai lampiran dalam melaporkan pada SIKoP dan Kuasa Wajib Pajak, namun kartu anggota dapat bermanfaat bagi anggota IKPI sendiri,” katanya.

Menurut Vaudy, program memanfaatkan kartu anggota IKPI untuk mendapatkan potongan harga merupakan usulan dari teman-teman anggota IKPI dari Cabang Bogor.

“Kita juga dapat mencontoh inisiasi oleh IKPI Depok, Bekasi dan Kota Tangerang dalam melakukan kerja sama dengan lembaga lain,” ujarnya.

Sekadar informasi, pasangan calon Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 Vaudy Starworld-Jetty dalam program kerjanya menyatakan akan memperluas jaringan dan kemitraan IKPI.

Adapun kegiatan itu diantaranya:

1.Melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti,

a. Rumah sakit

b. Layanan kesehatan non rumah sakit

c. Olahraga

d. Toko buku

e. Bioskop

Tujuannya untuk mendapatkan potongan harga atau fasilitas tertentu bagi anggota IKPI. (bl)

 

 

Kapasitas dan Profesionalitas Ruston-Lisa Serta Kedekatan dengan Anggota adalah Tepat dan Mumpuni Membawa IKPI Semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia 

Posted on by Admin IKPI

Oleh: Henri PD Silalahi (Ketua Timses Ruston-Lisa)

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia. Dengan nama besar tersebut, tentu dibutuhkan pemimpin yang kuat, cerdas, mapan, dan memiliki banyak relasi untuk terus memajukan asosiasi.

Henri PD Silalahi yang merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI, Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari periode 2024-2029 menegaskan, untuk menjadi seorang ketua umum khususnya di IKPI haruslah dilihat dari sosok, sepak terjang dan kinerjanya selama berada di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, anggota akan lebih memahami layak atau tidaknya orang tersebut memimpin organisasi besar ini.

Menurut Henri, yang terjadi saat ini seringkali anggota memilih ketua umum seringkali dari faktor kedekatan dan tidak mendalami kapasitas dan profesionalitasnya. Padahal, kedekatan merupakan penilaian subjektif, sedangkan kapasitas dan profesionalitas adalah penilaian objektif yang dapat diuji track recordnya melalui rekam jejak digital. Kedua aspek ini harus dipertimbangkan hingga memutuskan apakah seseorang sudah layak untuk menduduki posisi ketua umum.

Dia menjelaskan, ketua umum IKPI adalah pimpinan tertinggi yang mengemban amanat kongres. Tugas dan tanggungjawab ketua umum itu tentu tak mudah, dibutuhkan energi besar, ketulusan dalam bekerja, kompetensi, integritas, loyalitas, profesionalitas dan leadership yang kuat dan tegas agar AD/ART, kode Etik, dan standar profesi organisasi dapat ditegakkan dan program kerja dapat dijalankan untuk mencapai tujuan perkumpulan.

Berikut sosok ketua umum IKPI menurut pandangan Henri PD Silalahi disamping syarat tertulis di AD/ART serta kedekatan dengan anggota:

  1. Keluarganya sudah mapan dalam arti anak anaknya sudah mandiri
  2. Kantornya sudah mandiri
  3. Pendidikannya sudah mapan (S3) agar bisa mendudukkan dirinya sejajar dengan para pimpinan stakeholder lain dalam diskusi diskusi ilmiah
  4. Memiliki jaringan (networking) yang luas, bukan saja DJP tetapi di semua lini sebab IKPI itu organisasi Konsultan Pajak terbesar dan tertua
  5. Mampu berpikir strategis dan konsepsional serta meyakinkan dalam menggali ide pengurus maupun memahami ide anggota serta mengambil keputusan dengan tepat dan patut
  6. Menjadi panutan bagi pengurus dan anggota bukan hanya mendorong, sebab kerja kerja ketua umum adalah kerja professional yang sering kali akan menjadi narasumber dalam seminar, kuliah umum dan berbagai kegiatan yang dilakuan oleh pihak external dalam posisinya sebagai ketua umum

Jika hal hal tersebut belum dimiliki, dia beranggapan bahwa pendukung yang maksudnya baik malah sebaliknya menjerumuskan calonnya ke dalam kehancuran. Sebab jabatan Ketum IKPI bukanlah karir, tidak digaji dan tidak ada fasilitas yang diberikan dari perkumpulan.

“Jadi, Risiko lanjutannya adalah akan berpengaruh kepada IKPI yang dipimpinnya jika terpilih,” kata Henri.

Henri meyakini, bahwa sosok dan persyaratan untuk menjabat sebagai ketua umum IKPI terdapat pada pasangan calon nomor (02) Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari. Sebagai incumbent ketua umum, Ruston dinilai layak melanjutkan kepemimpinan IKPI agar asosiasi itu Semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia tentu dibantu dengan pasangannya yang juga memiliki rekam jejak yang mumpuni selama menjadi pengurus pusat IKPI.

Kenali Paslon 02 Ruston-Lisa, kami mengajak Anggota IKPI untuk memfollow akun medsos Ruston-Lisa pada link: https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA

Kami mengajak rekan-rekan yang belum daftar untuk segera mendaftar karena pendaftaran terakhir tanggal 20 Juli 2024 hayoo daftar kongres XII Bali, klik https://kongres2024.ikpi.or.id/login

 

 

 

en_US
id_ID en_US