Admin IKPI, Author at Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Ketum IKPI: Lulus USKP Tak Cukup, Anggota Harus Terus Tingkatkan Kompetensi Perpajakan

Posted on 07/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi dan keahlian perpajakan bagi seluruh anggota IKPI. Dalam sambutannya pada acara Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Pekanbaru di Hotel Cititel, Senin (7/7/2025), Vaudy menekankan bahwa sertifikasi Brevet saja tidak cukup untuk menghadapi dinamika dunia perpajakan saat ini.

“Lulus USKP itu hanya awal. Jangan berhenti di situ. Anggota IKPI harus terus memperdalam ilmunya karena regulasi dan kebutuhan pasar terus berubah,” ujar Vaudy di hadapan para peserta dan tamu undangan.

Menurutnya, peningkatan kompetensi dapat ditempuh melalui dua jalur utama: mengikuti kegiatan PPL (Pengembangan Profesional Berkelanjutan) yang diselenggarakan IKPI secara rutin, maupun melalui pendidikan formal. “Keduanya penting dan saling melengkapi,” tambahnya.

Ia menekankan, dunia perpajakan kini menuntut konsultan untuk tidak hanya memahami teknis, tetapi juga memiliki pemahaman strategis dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi, teknologi, hingga ekspektasi klien.

Vaudy juga menyampaikan apresiasi atas upaya aktif Pengda Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) dan Pengcab Pekanbaru yang dianggap berhasil menjalankan fungsi edukasi secara optimal.

Ia mendorong agar seluruh Pengda dan Pengcab di Indonesia mengikuti langkah tersebut dengan menyelenggarakan seminar terbuka maupun edukasi daring kepada wajib pajak umum.

“Kita harus tampil sebagai mitra strategis wajib pajak dan pemerintah, bukan hanya pengisi formulir,” tegasnya.

Sekadar informasi, acara tersebut turut dihadiri oleh Anggota Dewan Kehormatan IKPI Hariyasin yang juga sebagai narasumber PPL, Ketua Departemen PPL dan SDA, Benny Wibowo, Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum Anggota, Andreas Budiman, Ketua Pengda Sumbagteng, Lilisen dan jajaran, Ketua Pengcab Pekanbaru, Rubialam Sitorus Pane, serta perwakilan asosiasi lain seperti Duni Kartono dari P3KPI.

Vaudy kembali menegaskan bahwa kekuatan IKPI terletak pada jaringan dan kualitas anggotanya. “Dengan lebih dari 7.200 anggota, mari kita terus tumbuh bersama dalam ilmu, etika, dan kolaborasi,” tutupnya. (bl)

Donor Darah Nasional HUT IKPI ke-60 Sasar 5.000 Peserta, Gaet Anggota dan Masyarakat Umum

Posted on 07/07/202506/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menargetkan 5.000 peserta dalam kegiatan donor darah nasional yang menjadi salah satu rangkaian utama perayaan HUT ke-60 organisasi profesi konsultan pajak tertua di Indonesia ini. Aksi sosial tersebut akan digelar serentak di Kantor Pusat IKPI di Jakarta Selatan dan di 45 cabang IKPI yang tersebar di seluruh Indonesia pada Minggu, 24 Agustus 2025.

Ketua Panitia HUT ke-60 IKPI, Nuryadin Rahman, mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya bentuk kepedulian sosial, tetapi juga menjadi ajang memperkenalkan IKPI kepada masyarakat luas.

“Kita tidak hanya menyasar anggota, tetapi juga masyarakat umum. Supaya publik lebih mengenal IKPI sebagai organisasi profesi yang juga hadir untuk masyarakat,” ujarnya, Jumat (4/7/2025)..

Menurutnya, donor darah nasional ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan besar yang tengah diupayakan IKPI untuk masuk dalam catatan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Selain donor darah, IKPI juga menggelar lomba cerdas cermat perpajakan, turnamen golf, seminar nasional, hingga kegiatan bersepeda santai (GOES) secara nasional.

“Target peserta untuk donor darah adalah 5.000 orang dari seluruh Indonesia. Di kantor pusat sendiri, kami menargetkan sekitar 300 peserta. Namun keseluruhan partisipasi ini akan dikemas sebagai bagian dari satu rangkaian besar yang akan kami koordinasikan bersama pihak MURI dalam waktu dekat,” jelas Nuryadin.

Kegiatan donor darah ini juga didukung penuh oleh Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta, dengan syarat umum bagi pendonor antara lain berusia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang sakit, dan telah melakukan donor terakhir setidaknya dua bulan sebelumnya.

Nuryadin menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi momen refleksi bagi IKPI dalam memasuki usia ke-60 tahun. “Kami ingin menjadikan momen ini sebagai jejak nyata kontribusi IKPI untuk nusa dan bangsa, tidak hanya di bidang perpajakan, tapi juga kemanusiaan,” tuturnya.

Selain menyebarkan pesan solidaritas dan edukasi pajak kepada masyarakat, kegiatan ini juga membawa manfaat kesehatan bagi peserta, seperti membantu sirkulasi darah, menjaga kesehatan jantung, dan mencegah penuaan dini.

“Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan donor darah nasional IKPI ini, dapat segera mendaftarkan diri melalui tautan pendaftaran resmi yang disediakan panitia. Kuota terbatas, dan partisipasi Anda akan menjadi bagian dari sejarah perayaan satu dekade IKPI yang penuh makna,” katanya. (bl)

DJP Perketat Pengawasan PKP, Fokuskan Pemeriksaan Lapangan

Posted on 06/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memberlakukan ketentuan baru dalam rangka pengawasan terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Aturan ini menjadi pedoman teknis bagi petugas pajak dalam menguji kepatuhan administrasi PKP, baik dari sisi kewajiban subjektif maupun objektif.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) regulasi tersebut, DJP akan melakukan pengawasan dengan meneliti apakah PKP telah memenuhi syarat sebagai pengusaha kena pajak secara menyeluruh. Pemeriksaan ini mencakup tiga kategori PKP, yakni: yang baru dikukuhkan, yang berpindah lokasi administrasi perpajakannya, dan yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara semestinya.

Untuk dua kategori pertama PKP baru dan PKP pindahan pengujian wajib dilakukan maksimal 30 hari setelah tanggal pengukuhan atau terbitnya surat pindah. Pemeriksaan dilakukan secara langsung melalui penelitian lapangan di alamat terdaftar, baik itu tempat tinggal, kantor pusat, maupun lokasi usaha.

Virtual Office Tak Luput dari Pemeriksaan

Menariknya, dalam era digitalisasi usaha saat ini, penggunaan kantor virtual pun turut disorot. Jika suatu badan usaha menggunakan virtual office sebagai alamat resmi PKP, petugas pajak akan tetap melakukan pemeriksaan fisik. Lokasi yang diperiksa dapat mencakup kantor virtual itu sendiri, tempat tinggal pengurus yang terdaftar, hingga lokasi usaha yang sebenarnya beroperasi.

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan dua hal: pertama, apakah kantor virtual tersebut sah secara administratif sebagai tempat kedudukan PKP; dan kedua, apakah kegiatan usaha benar-benar dilakukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perpajakan.

Pemeriksaan di tempat tinggal pengurus bisa dilakukan jika seluruh kegiatan usaha hanya tercatat di kantor virtual. Sementara itu, jika diketahui ada kegiatan usaha riil di lokasi lain, maka lokasi tersebut juga akan ditinjau. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan alamat fiktif dalam proses pengukuhan PKP, sekaligus menjamin keabsahan data yang diberikan kepada otoritas pajak. (alf)

Golf Tak Dikenai Pajak Hiburan, Ini Alasannya!

Posted on 06/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Jakarta, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa olahraga golf tidak lagi termasuk dalam objek pajak hiburan, meskipun sebelumnya sempat dikenai bersamaan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini ditegaskan sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan dalam sistem perpajakan, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Prinsipnya tidak boleh ada pajak berganda atas objek yang sama. Jadi sekarang golf hanya dikenai PPN sebesar 11 persen,” ujar Yustinus di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Yustinus menjelaskan bahwa sebelumnya golf sempat menjadi objek pajak ganda, yakni pajak hiburan dan PPN. Namun, kondisi tersebut digugat oleh para pengelola lapangan golf, dan berujung pada terbitnya Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2012. MK menilai bahwa jasa penyediaan lapangan dan peralatan golf bukanlah bagian dari kategori hiburan yang dapat dikenai pajak hiburan.

Sebaliknya, olahraga padel dan sejumlah cabang olahraga lain kini justru dikenai pajak hiburan. Mengapa demikian? Yustinus menyebut hal itu sebagai bentuk penerapan keadilan perpajakan terhadap berbagai jenis olahraga komersial yang sejak lama telah dikenai pungutan serupa.

“Jadi pengenaan pajak hiburan atas padel bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menciptakan kesetaraan. Banyak cabang olahraga permainan lainnya telah lebih dulu dikenakan pajak hiburan, seperti tenis meja, squash, panahan, biliar, hingga kolam renang,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa penyewaan sarana dan prasarana olahraga merupakan kegiatan komersial yang dapat dikenai pajak. Kemudian, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Nomor 257 Tahun 2025 menetapkan jenis-jenis olahraga yang masuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bidang hiburan, termasuk padel.

Menurut Ketua Pelaksana Penyuluhan Bapenda DKI Jakarta, Andri Mauludi Rijal, pajak hiburan sebesar 10 persen dikenakan atas transaksi sewa lapangan, tiket masuk, hingga pemesanan melalui aplikasi digital.

“Pajak berlaku atas penyediaan jasa hiburan kepada konsumen, termasuk penyewaan fasilitas olahraga yang bersifat komersial,” ujar Andri.

Yustinus pun menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pungutan pajak, serta memastikan bahwa penerimaan daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Masyarakat tak perlu cemas. Pajak ini untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Mari tetap berolahraga agar sehat, dan bersama-sama kita gotong royong melalui pajak demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (alf)

Pemprov Jakarta Gratiskan PBB Tahun 2025, Ini Syarat dan Rinciannya!

Posted on 06/07/202506/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kabar gembira bagi warga Jakarta! Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI resmi menggelontorkan insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk tahun pajak 2025. Lewat kebijakan ini, sejumlah kategori wajib pajak berhak atas pembebasan atau pengurangan pajak, bahkan hingga bebas denda.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 281 Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak 8 April 2025. Informasi ini disampaikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melalui akun Instagram resminya, @humaspajakjakarta, Minggu (6/7/2025).

“Insentif ini memberikan pembebasan PBB-P2 sebesar 100 persen bagi wajib pajak untuk tahun pajak 2025,” demikian pernyataan resmi Bapenda.

Ragam Insentif PBB-P2 2025

Berikut ini rincian insentif yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta:

1. Pembebasan Pokok PBB Tahun Pajak 2025

Wajib pajak yang memiliki rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp 2 miliar, atau rumah susun dengan NJOP sampai Rp 650 juta, akan mendapatkan pembebasan penuh (100%) PBB tahun 2025.

Namun, jika memiliki lebih dari satu properti, hanya objek dengan NJOP tertinggi yang dibebaskan. Pembebasan ini hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan NIK yang sudah tervalidasi di sistem Pajak Online Jakarta.

2. Pengurangan Pokok PBB

Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pembebasan, Pemprov tetap memberi keringanan berupa pengurangan otomatis sebesar 50% dari nilai PBB terutang.

Selain itu, sistem juga otomatis mengurangi tagihan agar kenaikan PBB tahun ini tidak melebihi 50% dari yang dibayarkan pada 2024.

3. Keringanan Pokok Pajak Tahun-Tahun Sebelumnya

Insentif juga menyasar pembayaran PBB tahun-tahun sebelumnya, mulai 2010 hingga 2025. Jika dibayarkan sesuai periode yang ditentukan, wajib pajak bisa mendapatkan potongan antara 5% hingga 25%.

4. Bebas Denda Administratif

Tak hanya pokok pajak, sanksi administratif juga dihapus. Wajib pajak yang mengangsur hingga 31 Desember 2025 dibebaskan dari bunga angsuran. Sementara mereka yang melunasi tunggakan PBB-P2 untuk tahun 2013–2024 selama periode 8 April hingga 31 Desember 2025 akan terbebas dari bunga keterlambatan.

Warga Diimbau Manfaatkan Insentif

Pemprov DKI mengajak seluruh masyarakat memanfaatkan kebijakan ini demi meringankan beban finansial sekaligus mendorong kepatuhan pajak. Insentif ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat kecil.

Untuk pengecekan status pajak dan pengajuan insentif, warga bisa mengakses situs resmi Pajak Online Jakarta atau menghubungi layanan informasi Bapenda DKI Jakarta. (alf)

Menteri Maruarar Usul Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Diperpanjang Hingga Akhir 2025

Posted on 06/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan agar kebijakan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Usulan tersebut telah ia sampaikan secara resmi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Maruarar mengungkapkan bahwa permintaan perpanjangan insentif PPN DTP disampaikan langsung kepada Menkeu dalam pertemuan di sela acara Danantara dua hari lalu. “Saya sudah kirim surat dan berdiskusi langsung dengan Ibu Menteri Keuangan. Mudah-mudahan usulan kami dapat dipertimbangkan,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Sabtu (5/7/2025).

Dorongan ini, kata Maruarar, muncul setelah mendengar aspirasi dari sejumlah asosiasi pengembang perumahan yang menilai insentif tersebut berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan industri properti nasional. Menurutnya, insentif PPN DTP telah terbukti menjadi instrumen efektif untuk menjaga pertumbuhan sektor perumahan, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses hunian layak.

“Kalau kebijakan ini diperpanjang, tentu akan sangat membantu masyarakat yang sedang berjuang memiliki rumah, sekaligus memberikan dorongan bagi geliat sektor properti dan ekonomi secara umum,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan PPN DTP tahun 2025 saat ini berlaku dalam dua periode. Pada 1 Januari hingga 30 Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN untuk bagian harga jual rumah hingga Rp2 miliar, dengan batas harga jual maksimal Rp5 miliar. Sementara itu, untuk periode 1 Juli hingga 31 Desember 2025, insentif dikurangi menjadi 50% untuk kriteria yang sama.

Dengan sisa waktu kurang dari enam bulan, Menteri Maruarar berharap pemerintah segera memutuskan perpanjangan kebijakan tersebut agar pelaku industri dan masyarakat dapat merencanakan pembelian rumah dengan lebih baik.

“Ini bukan hanya soal insentif, tapi soal bagaimana negara hadir memfasilitasi kebutuhan dasar rakyatnya: rumah,” tegasnya. (alf)

IKPI Imbau Anggota Waspadai Modus Penipuan “Gabung” di WhatsApp Grup

Posted on 06/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Jemmi Sutiono, mengimbau seluruh anggota IKPI dan masyarakat luas untuk lebih waspada terhadap modus penipuan baru yang marak terjadi melalui fitur “Gabung” (Join) pada panggilan grup di aplikasi WhatsApp.

“Fitur ini memang otomatis muncul saat ada panggilan grup, namun sayangnya kini dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menjerat korban ke dalam grup penipuan,” ujar Jemmi, Minggu (6/7/2025).

Menurut Jemmi, jika pengguna asal menekan tombol Gabung tanpa mengenali siapa pemanggil atau konteks grup tersebut, maka ada risiko besar:

• Diarahkan ke grup penipuan

• Data pribadi dicuri

• Nomor WhatsApp disalahgunakan

• Tidak bisa dihapus oleh admin grup

“Ini sangat berbahaya, apalagi bagi para profesional seperti konsultan pajak yang memegang informasi sensitif klien. Lindungi akun Anda, jangan klik sembarangan,” tegasnya.

Jemmi mengajak seluruh anggota untuk:

• Tidak menekan tombol ‘Gabung’ tanpa verifikasi.

• Mengabaikan panggilan grup mencurigakan.

• Segera melapor ke admin grup jika ada aktivitas janggal.

• Mengedukasi rekan sejawat agar turut waspada.

“Keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Mari kita jaga komunikasi grup tetap aman, bersih, dan profesional,” kata Jemmi. (bl)

IKPI Sumbagteng Gencarkan Edukasi Pajak, Libatkan Ratusan Peserta

Posted on 06/07/202506/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Komitmen Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengurus Daerah Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak kembali ditunjukkan lewat penyelenggaraan seminar perpajakan bertajuk “Memahami Peraturan Pajak PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan PPh dan PPN dalam Rangka Pelaksanaan Coretax System”, Sabtu (5/7/2025) di Ballroom Hotel Angkasa Garden, Pekanbaru.

Acara yang diikuti oleh 108 peserta ini menghadirkan narasumber berpengalaman, Sapto Windi Argo, SE, Ak, M.Ak, CA, BKP, yang juga merupakan anggota IKPI. Seminar tersebut dihadiri langsung Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dan Ketua IKPI Pengda Sumbagteng, Lilisen, SE, M.Ak, BKP.

Ketua IKPI Pengda Sumbagteng, Lilisen, menjelaskan bahwa dari total peserta, sebanyak 91 orang berasal dari masyarakat umum, sedangkan 17 sisanya merupakan anggota IKPI dari berbagai daerah, termasuk Pekanbaru, Padang, dan Jakarta. Pemilihan topik Coretax System bukan tanpa alasan—banyak wajib pajak yang masih merasa bingung dengan implementasi sistem pelaporan baru ini.

“Kami sengaja mengangkat topik PER-11/PJ/2025 karena banyak keluhan dari wajib pajak soal kompleksitas pelaporan dalam sistem Coretax. Dengan menghadirkan narasumber yang paham betul teknis dan praktiknya, kami berharap peserta bisa lebih siap menghadapi perubahan sistem ini,” ujar Lilisen.

Senada, Ketua Panitia Seminar, Candra Irawan, SE, MM, Ak, CA, BKP, ASEAN CPA, CPTT, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran peserta yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki semangat untuk memahami regulasi baru. Ia menambahkan bahwa PER-11/PJ/2025 menjadi tonggak penting dalam reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax System.

“Peraturan ini bukan hanya menyentuh aspek teknis seperti format dan tata cara penyampaian bukti potong, SPT masa, dan tahunan, tapi juga menuntut pemahaman digital yang memadai. Kami berharap, edukasi ini bisa menjembatani kesenjangan informasi tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Vaudy Starworld mengapresiasi antusiasme Pengda Sumbagteng yang dinilai konsisten memberikan kontribusi nyata dalam membangun pemahaman perpajakan, yang diutamakan kepada masyarakat luas, di samping kalangan konsultan pajak juga.

“Langkah yang diambil Pengda Sumbagteng layak menjadi rujukan bagi 13 pengda lainnya. Saya mendorong agar kegiatan edukatif seperti ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, baik secara luring maupun daring. Ini adalah bentuk nyata peran IKPI dalam mendukung reformasi perpajakan nasional yang lebih modern, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Vaudy.

Dengan terselenggaranya seminar ini, IKPI Sumbagteng kembali menegaskan peran strategisnya sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan agenda reformasi perpajakan nasional. (bl)

Sri Mulyani Andalkan Pinjaman dan SAL Tutup Defisit APBN 2026

Posted on 06/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strategi pemerintah untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (3/7/2025).

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan mengandalkan kombinasi pembiayaan dari pinjaman luar negeri serta pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah dinamika ekonomi global.

“Pendanaan defisit selalu kita jaga dengan kombinasi pembiayaan melalui surat utang, pinjaman multilateral-bilateral, dan jika diperlukan, penggunaan SAL,” kata Sri Mulyani.

Adapun proyeksi defisit dalam RAPBN 2026 ditargetkan berada pada kisaran 2,48% hingga 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, realisasi strategi tersebut tetap akan disesuaikan dengan perkembangan pasar obligasi, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia, khususnya terkait pengelolaan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN).

Saldo SAL Jadi Andalan

Sri Mulyani juga menyinggung peran strategis SAL sebagai instrumen pembiayaan nonutang. Ia menyebutkan, sisa SAL tahun anggaran 2024 mencapai Rp457,5 triliun, hanya berkurang tipis dari saldo awal sebesar Rp459,5 triliun.

Dalam sidang paripurna DPR RI yang digelar sebelumnya (1/7/2025), Menkeu meminta persetujuan DPR untuk menggunakan dana SAL sebesar Rp85,6 triliun pada semester II 2025. Penggunaan ini diarahkan untuk mengurangi kebutuhan penerbitan utang baru sekaligus memenuhi belanja prioritas pemerintah.

“Kami manfaatkan SAL bukan hanya untuk menjaga arus kas, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang lebih bijak, agar tidak terlalu bergantung pada utang,” tutur Sri Mulyani.

Kebijakan ini dinilai penting di tengah tekanan ekonomi global dan kebutuhan pembiayaan nasional yang terus meningkat. Dengan pendekatan pembiayaan yang fleksibel namun terukur, pemerintah berharap dapat menjaga keberlanjutan fiskal tanpa membebani generasi mendatang. (alf)

Pemprov DKI Klaim Pengenaan Pajak Padel untuk Keadilan

Posted on 06/07/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Provinsi Jakarta menegaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak terhadap fasilitas olahraga padel dilakukan secara adil dan transparan. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana, menjelaskan bahwa pungutan ini merupakan bagian dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Jasa Kesenian dan Hiburan, yang tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat luas.

“Pemungutan pajak ini dilakukan secara adil dan transparan, dan uang pajak digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik,” tegas Lusiana dalam keterangan resminya, Sabtu (5/7/2025).

Ia mengungkapkan bahwa sejak 2024, sudah ada tujuh lapangan padel di Jakarta yang terdaftar resmi sebagai wajib pajak PBJT. Menurutnya, hal ini menunjukkan kesadaran para pelaku usaha olahraga terhadap pentingnya kontribusi dalam membangun kota.

“Dengan demikian, masyarakat tak perlu khawatir. Mari tetap berolahraga agar sehat dan riang gembira, sekaligus bergotong royong membayar pajak untuk kebaikan bersama,” ujar Lusiana.

Ia menambahkan, membayar pajak atas sarana hiburan dan olahraga merupakan bentuk investasi sosial yang tak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong. “Sebuah investasi kebaikan yang sempurna: sehat jiwa raga,” pungkasnya.

Kebijakan ini disebut sejalan dengan semangat Pemprov Jakarta dalam menciptakan kota yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi, tanpa menghambat aktivitas positif masyarakat seperti berolahraga. (alf)